RENCANA KINERJA TAHUN

Rencana Kinerja Dinas Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2015

RENJA RENCANA KINERJA TAHUN 2015

DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LUMAJANG JALAN ALUN – ALUN UTARA NO.7 LUMAJANG

1


KATA PENGANTAR Dalam rangka mewujudkan good governance, maka setiap Satuan kerja Perangkat Daerah secara konsisten dan optimal melaksanakan tugas, fungsi dan kinerjanya. Dengan kondisi ini diharapkan pelaksanaan pemerintahan lebih berhasil guna, dan berdaya guna bertanggungjawab, sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai dan sebagai upaya transparansi keuangan terhadap publik. Dinas Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang menyusun Rencana Kinerja Tahun 2015 dengan mengacu kepada Perencanaan Startegis

2015 -2019 dengan maksud meningkatkan kinerjanya untuk

mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Rencana Kinerja ini merupakan dokumen resmi yang memuat kebijakan dan program / kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2014 dan data tersebut untuk mengantisipasi permasalahan dan hambatan serta untuk mencari solusi yang terbaik guna menjawab dinamika yang menjadi perkembangan keuangan baik target dan realisasinya. Melalui Rencana Kinerja ini diharapkan memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi pemerintah maupun swasta yang membutuhkannya. Lumajang, 13 Januari 2015 KEPALA DINAS PENGOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LUMAJANG ttd RACHMANIAH, SH.MM Pembina TK.I NIP. 19580301 198003 2 003

2


DAFTAR ISI Halaman …………………………………………………..... i

KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB. I

…………………………………………………………………. iii

: PENDAHULUAN A. Umum

…………….……………………………………………… 1

B. Kedudukan

……………………………………………………… 4

C. Tugas Pokok dan Fungsi D. Susunan Organisasi

………….……………………………. 5 ……….…………………………………… 5 ……….……………………….. 6

E. Kondisi Lingkungan Organisasi

F. Faktor – faktor Kunci Keberhasilan ……………………………….. 9 BAB. II

: RENCANA STRATEGIS A. Visi dan Misi ............................................................................. 11 B. Tujuan dan Sasaran

................................................................ 13

C. Rencana Kinerja Tahun 2015 ................................................... 14 BAB. III : RENCANA KINERJA TAHUN 2015 A. Program Utama

..................................................................... 15

B. Sasaran dan Indikator Kinerja

................................................. 18

C. Jumlah Anggaran yang dialokasikan

..................................... 20

BAB. IV : PENUTUP ........................................................................................ 21 LAMPIRAN

3


BAB. I PENDAHULUAN A. UMUM 1. Latar Belakang Instansi Pemerintah adalah Perangkat Pemerintah yang menurut peraturan perundang undangan yang berlaku terdiri Lembaga Teknis, Badan Kantor, Dinas, Sekretariat DPRD, Sekretariat Daerah, BUMD, Kecamatan dan Kelurahan yang dibiayai dari Anggaran Pemerintah Kabupaten.

Dinas Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang salah satu

lembaga pemerintah yang dibentuk berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang . Dan dijabarkan dalam

Pelaksanaan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 11 Tahun 2014,

tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Organisasi Dinas Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang telah dituangkan dalam rencana kinerja tahunan. Rencana Kinerja Dinas Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Tahun 2015 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan, sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun 2015. Dinas Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang mempunyai peran yang strategis dalam pengelolaan Pajak Daerah, pengelolaan anggaran belanja, pengelolaan barang daerah, penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. 2. Maksud Dan Tujuan : a. Maksud dari penyusunan Rencana Kinerja Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang adalah (1). Melaksanakan pengelolaan anggaran pendapatan, anggaran belanja, kas daerah, pembinaan administrasi keuangan daerah, akuntansi dan pengelolaan barang daerah; (2). Sebagai panduan pelaksanaan program / kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Dinas Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang tahun 2015. 4


b. Tujuan disusunnya Rencana Kinerja Dinas Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang adalah (1). penyusun program di bidang pengelolaan anggaran pendapatan, anggaran belanja, pengelolaan kas daerah, akuntansi dan pembinaan administrasi keuangan daerah; (2). perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan anggaran pendapatan, anggaran belanja, pengelolaan kas daerah, akuntansi dan pembinaan administrasi keuangan daerah; (3). pengelolaan pajak daerah, restribusi dan pendapatan lain lain; (4). penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; (5). pelaksanaan pelayanan pengelolaan keuangan; (6). pelaksanaan pembinaan administrasi Keuangan di SKPD se Kabupaten Lumajang (7)

pengelolaan kas daerah dan akuntansi;

(8). penyiapan bahan kebijakan di bidang penatausahaan barang daerah dan pelaksanaan penatausahaan barang daerah; (9). pelaksanaan inventarisasi pembukuan dan pelaporan barang daerah; (10). memasukkan program / kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA). 3. Ruang Lingkup. Rencana kinerja Dinas Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana stratejik Dinas Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang melalui kegiatan tahunan. Ruang lingkup Rencana Kinerja

Dinas Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten

Lumajang memuat : a. Sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan; Sasaran yang dimaksud pada rencana kinerja ini adalah sasaran sebagaimana dimuat dalam dokumen renstra pada Dinas Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang. Selanjutnya diidentifikasi sasaran mana yang akan diwujudkan pada tahun yang bersangkutan beserta indikator dan rencana tingkat capaiannya ( targetnya ).

5


b. Program. Program – Program yang ditetapkan merupakan program program yang berada dalam lingkup kebijakan sebagaimana dituangkan dalam Dokumen rencana stratejik Dinas Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang. c. Kegiatan. Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan Dinas Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. d. Indikator kinerja kegiatan. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan yang akan ditetapkan dikategorikan ke dalam kelompok : (1). Masukan ( Inputs ) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan output, misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi dan sebagainya; (2). Hasil ( Outputs ) adalah segala sesuatu berupa produk / jasa (fisik dan / atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan; (3). Hasil ( Outcomes ) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah Outcames merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Penetapan indikator kinerja kegiatan didasarkan pada perkiraan – perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang harus diorganisasi. 4. Landasan Hukum. Adapun Landasan Hukum yang digunakan dalam rangka penyusunan Rencana Kinerja Dinas Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang tahun 2015 ini adalah : a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur; 6


b. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1974, tentang pokok pokok kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang Undangan Nomor 43 Tahun 1999; c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang Undangan Nomor 12 Tahun 2008; d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ; e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pedoman

Pengelolaan dan

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah; f. Peraturan Pemerintah

Nomor : 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintahan

antara pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota; g. Surat Edaran Menteri PAN nomor SE-31 M.PAN/XII 2004 tentang penetapan Kinerja; h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang pedoman pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2007; i. Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang; j. Peraturan Daerah No.19 Tahun 2009 tentang Anggaran dan pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010; k. Peraturan

Bupati

Lumajang nomor.

11

Tahun

2005,

tentang

Pedoman

Umum

Penyelenggaraan Pelayanan publik di Kabupaten Lumajang; l. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 26 Tahun 2005 tentang pengaturan hari dan jam kerja bagi instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumjang; m. Instruksi Bupati Lumajang Nomor 01 Tahun 2009 tentang Peningkatan dan pemanfaatan sumberdaya aparatur dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang; n. Keputusan Bupati Lumajang Nomor 188.45/12/427.12/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Kinerja dan pemanfaatan Sumberdaya Aparatur dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang. B. KEDUDUKAN Dinas Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor ; 7 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang. Kemudian 7


ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor : 11 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Organisasi Dinas Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor : 7 Tahun 2013, BAB. II Pasal. 2. Kedudukan Dinas Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah adalah : 1. Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah; 2. Dinas Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah dipimpin adalah unsur pelaksana otonomi daerah dan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; 3. Dinas Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pengelola keuangan dan barang milik daerah; 4. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud sebagaimana ayat (3) Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan keuangan dan barang milik daerah; b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pengelolaan keuangan dan barang milik daerah; c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 Tugas Pokok Dinas Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan di bidang pengelolaan keuangan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Berdasarkan tugas tersebut Dinas Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan keuangan dan barang milik daerah; b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pengelolaan keuangan dan barang milik daerah; c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8


D. SUSUNAN ORGANISASI 1. Susunan organisasi Dinas Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang terdiri dari : a.

Kepala Dinas;

b.

Sekretariat, membawahi :

c.

d.

-

Sub Bagian Umum;

-

Sub Bagian Keuangan;

-

Sub Bagian Penyusunan Program.

Bidang Pengolahan Data dan Informasi Pajak membawahi : -

Seksi Pendataan dan Penilaian;

-

Seksi Pelayanan;

-

Seksi Pengolahan Data dan Informasi Pajak.

Bidang Penetapan, Mutasi, Intensifikasi, dan Ekstensifikasi Pajak membawahi : -

Seksi Penetapan;

-

Seksi Pendaftaran dan Mutasi Pajak;

-

Seksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak.

e. Bidang Anggaran, membawahi : -

Seksi Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan;

-

Seksi Anggaran Belanja;

-

Seksi Penyusunan Anggaran.

f. Bidang Perbendaharaan, membawahi : -

Seksi Perbendaharaan Umum;

-

Seksi Perbendaharaan Penerimaan;

-

Seksi Perbendaharaan Pengeluaran.

g. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, membawahi : -

Seksi Akuntansi Penerimaan;

-

Seksi Akuntansi Pengeluaran;

-

Seksi Evaluasi dan Pelaporan Keuangan.

h. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, membawahi : -

Seksi Penatausahaan Barang;

-

Seksi Perencanaan Kebutuhan; 9


-

Seksi Pemanfaatan dan Pemindahtanganan.

i. Kelompok Jabatan Fungsional j. Unit Pelaksana Teknis.

E. KONDISI LINGKUNGAN ORGANISASI Hakikat membentuk visi organisasi adalah menggali gambaran bersama tentang masa depan berupa komitmen murni tanpa adanya keterpaksaan. Visi adalah mental model masa depan, dengan elemen organisasi. Visi yang tepat bagi masa depan suatu instansi pemerintah akan mampu menjadi akselerator kegiatan instansi tersebut termasuk perancangan rencana stratejik secara keseluruhan, pengeolahan data, evaluaasi kinerja yang akan diintegrasikan menjadi stratejik yang diperlukan oleh instansi tersebut. Dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan Dinas Pengelola Keuangan Dan

Aset

Daerah

Kabupaten

Lumajang memiliki

visi

yaitu “

TERWUJUDNYA

PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH YANG MEMENUHI AZAS UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH”. Visi Dinas Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang agar dapat sesuai dan selaras dengan perubahan dan tuntutan zaman maka harus ada misi. Dengan adanya misi maka akan diketahui apa yang harus dilakukan oleh Dinas Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang agar tujuan umum organisasi dapat terlaksana dengan baik. Dengan visi yang telah ditetapkan, maka Dinas Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang menetapkan misinya sebagai berikut : 1. Mewujudkan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan barang / aset daerah; 2. Mewujudkan pelayanan dibidang perbendaharaan dan informasi keuangan barang / aset daerah yang cepat, tepat dan akurat; 3. Mewujudkan peningkatan pendapatan. Dalam upaya pencapaian visi dan misi organisasi sangat dipengaruhi oleh perubahan lingkungan internal dan ekternal. Oleh karenanya, visi organisasi juga harus menyesuaikan dengan perubahan tersebut. adapun faktor – faktor lingkungan tersebut meliputi :

10


1. Lingkungan Internal a. Kekuatan 1). Struktur organisasi dan tata kerja Dinas Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang telah diatur dan ditetapkan dengan Perda No. 7 Tahun 2013 sebagai dukungan pelaksanaan tugas. 2). Motivasi kerja aparatur yang sangat tinggi, memberikan dorongan semangat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPKAD. 3). Sarana dan prasarana penunjang kantor sebagai pendukung operasional telah tersedia secara memadai. 4). Tersedianya sistem informasi yang terkomputerisasi sebagai sarana penunjang operasional dalam rangka mendukung kecepatan dan ketepatan penyediaan data keuangan. 5). Tersedianya sarana internet membantu kecepatan langkah koordinasi dan komunikasi serta dalam merespon adanya perubahan-perubahan peraturan perundang-undangan. b. Kelemahan 1). Sumber daya manusia yang tersedia masih terbatas, sehingga menyebabkan beban kerja menjadi sangat tinggi. 2). Kualitas SDM masih belum memadai sesuai dengan kebutuhan DPKAD. 3) Belum adanya tenaga penilaian terhadap obyek pajak PBB P2 sehingga kedepan akan menyulitkan dalam Penetapan Obyek pajak; 4) Sering terjadinya perubahan peraturan perundang-undangan, yang berakibat pemahaman terhadap peraturan kurang; 5) Belum adanya Prasarana Bangunan Gudang untuk penyimpanan, barang / Asset Daerah; 6) Belum memadainya sarana kendaraan operasional roda empat untuk mencukupi objek pajak sebagai alat angkutan transportasi barang bekas; 7) Belum adanya tenaga tehnik yang menetapkan harga dasar barang bekas untuk pelaksanaan lelang; 8) Belum

adanya

sarana

Aplikasi

dibidang Pendapatan

sehingga

menyebabkan

terjadinya kendala dalam pelaksanaan tugas.

11


2. Lingkungan Eksternal a. Peluang 1). Adanya komitmen pemerintah pusat dan daerah untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih mendorong terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah seuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2). Stabilitas dan kondusifitas wilayah Kabupaten Lumajang akan mendorong kestabilan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat, yang secara tidak langsung akan mendorong masyarakat

memiliki kemampuan untuk berpartisipasi dalam membayar

pajak daerah. 3). Terjalinnya komunikasi dan koordinasi yang intensif,

baik dengan SKPD selaku

pengguna anggaran maupun dengan pemerintahan yang lebih tinggi (Pemerintah Propinsi Jawa

Timur,

Kemendagri,

Kemen.

Keu,

dll)

sehingga

sangat

mendukung

terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan harapan masyarakat. 4). Adanya kesempatan yang diberikan oleh Pemerintah Propinsi, Kemendagri dan Kemen. Keuangan untuk mengikuti kegiatan sosialisasi, bintek, workshop dan sejenisnya, sangat mendukung proses peningkatan kualitas SDM. b. Ancaman 1). Sering berubahnya regulasi yang mengatur pengelolaan keuangan daerah menjadi penyebab kurang efektifnya pengelolaan keuangan daerah. 2). Kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak daerah masih rendah menyebabkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kemandirian daerah menjadi terhambat. 3). Adanya perbedaan persepsi terkait dengan pegelolaan keuangan daerah khususnya bantuan keuangan dari propinsi kepada daerah seringkali menjadi pemicu munculnya permasalahan yang berakibat langsung pada kinerja DPKAD dalam menyajikan laporan keuangan yang berkualitas. 4). Kemampuan SDM yang ada di SKPD masih belum memadai menyebabkan pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah daerah secara keseluruhan masih lemah. Hal ini berdampak pada kinerja DPKAD selaku pengelola keuangan daerah. 5) Keterlambatan penetapan APBD tahun 2015 sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan program dan kegiatan. 12


Dari hasil analisa lingkungan internal dan analisa lingkungan ekternal tersebut diatas merupakan pertimbangan yang menjadi dasar penyusunan rencana kerja dengan kebijakan alternative meningkatkan kapasitas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang didasarkan pada prinsip transparansi, akuntabilitas dan profesionalisme. F. FAKTOR – FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN. Faktor kunci keberhasilan yang dilandasi oleh visi, misi dan nilai Dinas Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang dengan memperhitungkan berbagai kendala / hambatan yang mungkin dihadapi, sehingga tujuan dan sasaran yang hendak dicapai benar benar melalui analisis yang matang. Adapun faktor – faktor kunci keberhasilan yang telah diidentifikasikan adalah sebagai berikut : 1. Melaksanakan Sosialisasi Peraturan – peraturan yang mengatur tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 2. Melaksanakan Bintek Pengelolaan Keuangan Daerah 3. Melaksanakan Bintek Akuntansi dan Pelaporan 4. Melaksanakan Bintek Entry Data Program Aset Daerah 5. Meningkatnya

kesadaran

dan

partisipasi

masyarakat

dalam melaksanakan

kewajiban

pembayaran Pajak 6. Peningkatan Pengetahuan, ketrampilan, motivasi aparat guna membangun kineja yang kompetensi dan berkreaktifitas.

13


BAB. II RENCANA STRATEGIS A. VISI DAN MISI 1. VISI Visi adalah cara pandang kedepan yang didalamnya mencerminkan apa yang ingin dicapai dan kemana organisasi akan diar ahkan, sehingga pada giliranya Dinas Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang dapat menjadi dinamisator dan akselerator pelaksanaan tugas pembangunan dan pemerintahan di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah. Untuk melaksanakan wewenang dan tanggungjawab tersebut serta berkaitan dengan tugas pokok Dinas Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 maka ditetapkan Visi Dinas Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang sebagai berikut : TERWUJUDNYA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH MEMENUHI AZAS UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

YANG

Pernyataan Visi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : a. Terwujudnya, memiliki makna upaya DPKAD dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah / Aset daerah sesuai dengan azas-azas pengelolaan keuangan daerah. b. Pengelolaan Keuangan Daerah / Aset Daerah merupakan suatu proses kegiatan meliputi perencanaan

dan

penganggaran,

pelaksanaan

anggaran

/

Aset

Daerah

dan

pertanggungjawaban anggaran daerah / aset daerah. c. Azas umum pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu azas yang harus dipenuhi dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan bermanfaat bagi masyarakat. Tertib berarti pengelolaan keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Taat pada peraturan perundang-undangan, bahwa pengelolaan keuangan daerah berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

14


Efisien merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai tujuan tertentu Efektif, merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan yaitu dengan cara membandingkan keluaran dan hasil. Ekonomis mangandung maksud bahwa perolehan masukan dengan kualitas tertentu pada tingkat harga terendah. Transparan, merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Bertanggungjawab (akuntabel), merupakan perwujudan dari kewajiban DPKAD untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Keadilan adalah keseimbangan kewenangan dan pendanaannya dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif. Kepatutan, adalah tidakan atau suatu sikap yang dilakukan secara wajar dan proporsional. Manfaat untuk masyarakat adalah bahwa keuangan daerah diutamakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

2. MISI Misi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan visi yang ditetapkan, oleh karenanya Dinas Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang menetapkan misi sebagai berikut : Misi Dinas Pengelola Keuangan a. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah; b. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah; c. Meningkatkan Manajemen Pengelolaan Barang Daerah. Dalam mewujudkan misi tersebut Aparat Dinas Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang dituntut menjunjung tinggi nilai nilai dalam Pengelolaan Keuangan daerah yang transparan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, memberdayakan dukungan masyarkat dalam pengelolaan Pendapatan Daerah, mengefektifkan kerjasama internal, efisiensi organisasi

15


dan semangat profesionalisme di lingkungan Dinas Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah dengan memanfaatkan Teknologi Informasi Keuangan.

B. TUJUAN DAN SASARAN 1. Tujuan : Untuk merealisasikan Pelaksanaan Misi Dinas Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang Perlu ditetapkan tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Sesuai dengan misi diatas tujuan yang ingin dicapai adalah : MISI – TUJUAN No.

MISI

TUJUAN

1.

Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;

2.

Meningkatkan

3.

Kualitas

1.

Pengelolaan 2.

Meningkatkan Penerimaan PAD;

Meningkatnya

Kualitas

Pengelolaan

Keuangan Daerah;

Keuangan Daerah;

Meningkatkan Manajemen Pengelolaan 3.

Meningkatnya kualitas pengelolaan barang

Barang Daerah.

daerah SKPD

16


2. Sasaran : Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai , maka ditetapkan Sasaran sebagai berikut : TUJUAN – SASARAN No . 1.

SASARAN

TUJUAN Meningkatnya penerimaan PAD.

URAIAN 1. Terwujudnya peningkatan penerimaan PAD.

INDIKATOR 1. Prosentase Peningkatan PAD.

2.

Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

1. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah.

1. Opini laporan keuangan; 2. Laporan keuangan tersusun tepat waktu; 3. APBD ditetapkan tepat waktu.

3.

Meningkatkan kualitas pengelolaan barang daerah.

1. Terwujudnya peningkatan pengelolaan asset barang daerah.

1. Prosentase SKPD yang sudah baik manajemennya.

C. RENCANA KINERJA TAHUN 2015 Perencanaan kinerja Dinas Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang ditetapkan dalam rencana Stratejik ( Renstra ) Tahun 2015 – 2019, yang dilaksanakan oleh Dinas Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang melalui kegiatan tahunan sebagaimana diuraiakan dalam BAB III.

17


BAB. III RENCANA KINERJA TAHUN 2015 A. PROGRAM UTAMA Pada Tahun 2015 Dinas Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang merencanakan program dan kegiatan sebagai bentuk penjabaran dan perencaan strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah. Program dan kegiatan dimaksud adalah 3 Program Utama, 4 Program Pendukung, sedangkan pelaksanaan untuk mencapai sasaran adalah melalui kegiatan - kegiatan sebagaimana yang terurai dibawah ini Program Utama dan Kegiatan Dinas Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2015. No. 1.

PROGRAM Program Peningkatan dan Pengem bangan Pengelolaan Barang daerah

KEGIATAN 1. Penyusunan Standar Satuan Harga; 2. Peningkatan Manajemen Aset /Barang Daerah; 3. Proses Penghapusan dan Penjualan Aset / Barang Milik Daerah; 4. Penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah; 5. Inventarisasi Aset / Barang Milik Daerah; 6. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah / Rancangan Peraturan Bupati tentang Pengelolaam Barang Milik Daerah; 7. Pemanfaatan Aset / Barang Milik Daerah.

2.

Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP, 2. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran; 3. Penyusunan Laporan Akhir Tahun.

3.

Program Peningkatan dan Pengem bangan Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD; 2. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD; 3. Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD; 4. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD; 5. Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah 18


tentang Penjabaran Perubahan APBD; 6. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertangungjawaban Pelaksanaan APBD; 7. Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD; 8. Penyusunan dan Penerbitan DPA / DPPA – SKPD; 9. Proses verifikasi dan Penerbitan Dokumen SP2D; 10. Proses Pengolahan Data Transaksi Penerimaan Kas; 11. Proses Pengolahan Data Transaksi Pengeluaran Kas; 12. Rekonsiliasi, Konsolidasi dan Evaluasi Laporan Keuangan SKPD; 13. Penyusunan Pedoman Pelaksanaan APBD; 14. Penyusunan Standar Biaya dan Analisa Standar Belanja; 15. Intensifikasi dan ektensifikasi sumber sumber pendapatan daerah; 16. Penyempurnaan dan Pengembangan Sistim Informasi Keuangan Daerah; 17. Proses Penyempurnaan Ketetapan Pajak Daerah; 18. Pemutakhiran Data Wajib Pajak dan Obyek Pajak; 19. Bimbingan Teknis Penyusunan Anggaran; 20. Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 21. Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 22. Pembinaan Implementasi Sistim Akuntansi Pemerintah Daerah; 23. Rekonsiliasi dan Pendataan Gaji PNS; 24. Rekonsiliasi dan Pelaporan Penerimaan Daerah; 25. Monitoring dan Evaluasi Pendapatan dan Pembiayaan Daerah; 26. Proses Penatausahaan Penerimaan Dan Pengeluaran BUD 27. Pelayanan Pajak Daerah; 28. Pengolahan Data dan Informasi Pajak Daerah; 29. Proses Penetapan Pajak Daerah; 30. Optimalisasi Pemungutan Pajak Daerah; 31. Monitoring dan Evaluasi Benda Berharga.

19


Program pendukung dan kegiatan Dinas Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2015. No. 1.

PROGRAM Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Sarana

dan

KEGIATAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat; Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Dan Listrik; Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Barang Daerah; Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor; Penyediaan Alat tulis Kantor; Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan; Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan; Penyediaan Bahan Logistik Kantor; Penyediaan Makanan dan Minuman; Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah; Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah; Penyediaan Jasa Keamanan Kantor.

2.

Program Peningkatan Prasarana Aparatur

3.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan; 2. Pengadaan Pakaian Khusus Hari - Hari Tertentu.

4.

Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur

1. Pengiriman Aparatur Dalam Rangka Diklat / Sosialisasi / Bintek / dan Sejenisnya.

Kapasitas

1. Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional; 2. Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor; 3. Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor; 4. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor; 5. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas / Operasional; 6. Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor; 7. Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor; 8. Pemeliharaan Rutin / Berkala Taman.

20


B. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA Sasaran yang ingin dicapai Dinas Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang untuk Tahun 2015 adalah sebagaimana yang terurai dibawah ini Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2015. No PROGRAM 1. Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Barang Daerah.

SASARAN INDIKATOR Meningkatnya Output : Administrasi 1. Meningkatkan pengelolaan manajemen Barang Daerah Pengelolaan SKPD barang daerah melalui Inventarisasi

2.

Meningkatnya kualitas penge lolaan keuang an daerah

Program pengelolaan keuangan daerah.

TARGET KINERJA

1. Penyusunan Standar Satuan Harga; 2. Peningkatan Manajemen Aset / Barang Milik Daerah; 3. Proses Penghapusan dan Penjualan Aset / Barang Milik Daerah; 4. Penyusunan Daftar Kebutuhan Outcome : 1. Prosentase SKPD Barang Milik Daerah Dan yang melaksana Pemeliharaan Barang Milik kan administrasi Daerah; inventaris Barang 5. Inventarisasi Barang Milik daerah dengan Daerah; baik. 6. Penyusunan Rancangan 2. Prosentase Peraturan Daerah / Rancangan Sertifikasi tanah Peraturan Bupati tentang aset Pemerintah Pengelolaan Barang Milik Kabupaten Daerah; 3. Prosentase 7. Pemanfaatan Aset / Barang Peningkatan Nilai Milik Daerah. asset daerah Output : 1. Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah melalui penyempurnaan sistem dan prosedur manajemen keuangan. Outcome : 1. Ketepatan Waktu Penyusun an APBD dan

1. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD; 2. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD; 3. Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD; 4. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD; 5. Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 21


PAPBD 2. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tersusun tepat waktu 3. Ketepatan Waktu Penyusun an Laporan dan Prognosis 4. Prosentase SKPD yang melaksanak an Penatausaha an Keuangan Daerah Secara Mandiri 5. Prosentase SKPD yang melaksanakan Penyusunan Laporan Keuangan Secara Mandiri

Perubahan APBD; 6. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertangungjawaban Pelaksanaan APBD; 7. Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD; 8. Penyusunan dan Penerbitan DPA / DPPA – SKPD; 9. Proses verifikasi dan Penerbitan Dokumen SP2D; 10. Proses Pengolahan Data Transaksi Penerimaan Kas; 11. Proses Pengolahan Data Transaksi Pengeluaran Kas; 12. Rekonsiliasi, Konsolidasi dan Evaluasi Laporan Keuangan SKPD; 13. Penyusunan Pedoman Pelaksanaan APBD; 14. Penyusunan Standar Biaya dan Analisa Standar Belanja; 15. Intensifikasi dan ektensifikasi sumber sumber pendapatan daerah; 16. Penyempurnaan dan Pengembangan Sistim Informasi Keuangan Daerah; 17. Proses Penyempurnaan Ketetapan Pajak Daerah; 18. Pemutakhiran Data Wajib Pajak dan Obyek Pajak; 19. Bimbingan Teknis Penyusunan Anggaran; 20. Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 21. Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan 22


Daerah; 22. Pembinaan Implementasi Sistim Akuntansi Pemerintah Daerah; 23. Rekonsiliasi dan Pendataan Gaji PNS; 24. Rekonsiliasi dan Pelaporan Penerimaan Daerah; 25. Monitoring dan Evaluasi Pendapatan dan Pembiayaan Daerah; 26. Proses Penatausahaan Penerimaan Dan Pengeluaran BUD; 27. Pelayanan Pajak Daerah; 28. Pengolahan Data dan Informasi Pajak Daerah; 29. Proses Penetapan Pajak Daerah; 30. Optimalisasi Pemungutan Pajak-pajak Daerah; 31. Monitoring dan Evaluasi Benda Berharga.

C. JUMLAH ANGGARAN YANG DIALOKASIKAN Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Dinas Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2015, telah ditetapkan, sebesar Rp.56.869.804.217,- yaitu untuk Belanja Langsung sebesar Rp. 12.969.684.000,- dan untuk Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.43.900.120.217,adapun untuk perincian kegiatan sebagaimana lampiran Rencana Kinerja Tahun 2015.

23


BAB. IV PENUTUP

Rencana Kinerja ( Renja ) Dinas Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2015 merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2015 – 2019. Renja Dinas Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang berfungsi sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada tahun 2015. Dalam rangka mewujudkan peningkatan Pendapatan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengelolaan Barang Daerah pada Dinas Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang, tugas utama yang diharapkan adalah menyiapkan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis dalam bidang pendapatan pajak daerah, pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan barang daerah. Dengan adanya Renja Dinas Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi, sinergis, akurat dan berkelanjutan.

Lumajang, 15 Januari 2015 KEPALA DINAS PENGOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LUMAJANG Ttd RACHMANIAH, SH.MM Pembina TK.I NIP. 19580301 198003 2 003

24


25

RENCANA KINERJA TAHUN

Recommend Documents