No
SUB TEMA/TOPIK/ISU
(2) (1) 2D Peningkatan Kualitas dan Tata Kelola GTK 1 Penyiapan calon guru (termasuk penguatan LPTK)
2
RENCANA AKSI HASIL SIDANG SUB KOMISI 2 D RNPK 2017 Untuk Paparan Akhir PERAN Rencana Aksi PROVINSI KAB/KOTA (4)
ISU: a. Pendidikan profesi guru tidak sesuai dengan bakat & minat (tidak dijadikan pilihan utama oleh siswa berprestasi)
Tes bakat & minat pada tahap seleksi untuk mahasiswa PPG di LPTK.
b. Proses pendidikan profesi calon guru belum matang/belum terbentuk dengan baik (menuju profesi guru yang profesional)
Evaluasi dan umpan balik penyelenggaraan PPG (di semua wilayah, dari kab/kota hingga pusat)
c.
Perlu pengawasan terhadap jumlah penerimaan calon siswa dan proses pembelajaran
Kurangnya kontrol terhadap sistem penerimaan calon guru
(5)
(6)
(24 Januari 2017) WAKTU KAB/KOTA
PELAKSANAAN
(7)
(BULAN)
Berkoordinasi dengan Kemristekdikti
Evaluasi dan umpan balik penyelenggaraan PPG di wilayah provinsi
KETERANGAN (7)
Pada saat pendaftaran mahasiswa baru
Evaluasi dan umpan balik penyelenggaraan PPG di wilayah pusat Pemerintah Pusat (Kemendikbud) merekomendasika n usulan rencana aksi kepada Kemristekdikti
Evaluasi dan umpan balik penyelenggaraan PPG di wilayah kab/kota
Dilakukan secara berkala setiap tahunnya
Pengendalian penerimaan mahasiswa baru oleh Kemristekdikti
Pemetaan Dilakukan secara Tidak tersedianya calon kebutuhan untuk berkala setiap guru untuk mapel yang guru PAUD hingga tahun dibutuhkan. sekolah menengah pertama
Menjadi ranah/kewenangan Kemristekdikti
Penguatan sistem rekruitmen dan redistribusi GTK ISU: a. Tidak sinkronnya antara kebutuhan lapangan dengan lulusan yang dihasilkan oleh LPTK
b. Sulitnya redistribusi guru terkait kondisi sosial dan geografis
Peningkatan koordinasi LPTK dengan pemerintah provinsi dan kab/kota
Pemetaan kebutuhan untuk guru SLTA
Penentuan formasi dan rasio guru sejak proses rekrutmen disertai komitmen calon guru
Berkoordinasi dengan pemerintah kab/kota terkait formasi guru
Berkoordinasi Berkelanjutan dengan pemerintah provinsi terkait formasi guru
PERAN No (1)
SUB TEMA/TOPIK/ISU (2) Peningkatan dan Tata Kelola guru GTK c LemahnyaKualitas mekanisme rekrutmen
Rencana Aksi
PROVINSI
(4) (5) Perlunya penguatan mekanisme rekrutmen Penguatan mekanisme serta komitmen dari user yang diatur di rekrutmen dan dalam regulasi penetapan sanksi berdasarkan regulasi Perlunya standard tunggal didalam yang telah disusun rekrutmen, bukan hanya di wilayah provinsi (tingkat provinsi) dan kab/kota, tetapi hingga ke satuan pendidikan
WAKTU
KAB/KOTA
KAB/KOTA
PELAKSANAAN
(6) Penyusunan regulasi/standard sistem rekrutmen guru
(7) Penguatan sistem rekrutmen dan penetapan sanksi berdasarkan regulasi yang telah disusun (tingkat kab/kota)
(BULAN)
Perlu adanya sanksi terhadap penyimpangan terhadap regulasi/standard yang telah ditentukan 3
Multi grade dan multi-subjects teaching (termasuk keahlian ganda di SMK) ISU: a. Ketidakcocokan supply (LPTK) dan demand (SMK) guru produktif.
b. Masih kurangnya guru produktif
4
Jangka Pendek: SKKT (Sarjana Kependidikan dengan Kewenangan Tambahan) dari adaptif normatif ke produktif. Jangka Panjang: mengaktifkan kembali mayor dan minor, membuka prodi baru sesuai kebutuhan dilapangan
Sertifikasi kedua
b. Terbatasnya dukungan pendanaan dari pemda (tidak merata)
2017-2019
2017/2019
Mendorong pemenuhan target guru yang mengikuti program keahlian ganda SMK
Mengalokasikan anggaran.
Sosialisasi dan mendorong guruguru untuk mengikuti
Optimalisasi peran KKG/MGMP.
Menyelenggarakan bimtek untuk instruktur.
Menyelenggaraka n Bimtek untuk guru dan kepala sekolah jenjang SMA/SMK
Menyelenggarakan Bimtek untuk guru dan kepala sekolah jenjang SD dan SMP
2017-2019
Dukungan dana APBD
Dukungan dana APBD
2017-2019
Penguatan MGMP, KKG, MKKS, dan MKPS dan pembentukan asosiasi guru berbasis mata pelajaran ISU: a. Kurang diberdayakannya MGMP, KKG, MKKS sebagai pusat pengembangan kompetensi guru.
Membuka prodi baru di SMK sesuai kebutuhan wilayahnya.
Memberikan dukungan dana untuk MGMP Pemberikan block dengan pendekatan multisumber (BOS, grant Penyisihan tunjangan profesi, APBD dan APBN)
KETERANGAN (7)
PERAN No (1)
5
SUB TEMA/TOPIK/ISU (2) Peningkatan dan Tata Kelola GTK c. KurangnyaKualitas dukungan dari DUDI untuk MGMP SMK
Rencana Aksi (4) Mengadakan kerjasama dengan DUDI
(5) MoU antar K/L
b. Sistem peningkatan kompetensi guru yang berkelanjutan (PKB)
Penyiapan rencana penugasan guru 8 jam sehari 5 hari seminggu ISU:
Pemberdayaan kelompok kerja (KKG, MGMP, KKS, MKKS, MKPS, KKPS) untuk peningkatan kompetensi guru secara berkelanjutan.
WAKTU
KAB/KOTA
KAB/KOTA
PELAKSANAAN
(6) MoU antara Pemprov dengan DUDI
(7)
(BULAN) 2017-2019
Perbaikan manajemen pelaksanaan KKG, MGMP, dan MKKS
2017-2019
d. Kegiatan KKG, MGMP, MKKS cenderung kurang Revitalisasi dan aktivasi MGMP, KKG, dan Panduan pelaksanaan Perbaikan aktif dan tidak memiliki program (konten, MKKS kegiatan MGMP, KKG manajemen program, waktu, tempat) dan MKKS pelaksanaan KKG, MGMPdan Penyiapan sistem Pembiayaan Tunjangan Profesi Berbasis Kinerja ISU: a. Penetapan indikator "kinerja" yang berdampak Penyiapan regulasi sistem pembiayaan tunjangan berbasis kinerja dan terhadap remunerasi guru. sosialisasinya kepada pihak-pihak terkait.
6
PROVINSI
KETERANGAN (7)
Menyusun NSPK
Menyusun Peraturan Gubernur
Menyusun Penyiapan Peraturan Bupati / regulasi 2017, Peraturan Walikota Implementasi 2018
Regulasi meliputi: (1) Penetapan definisi "kinerja", (2) Penjelasan mengenai jam kerja guru, (3) Pengakuan terhadap kinerja guru mapel yang tidak linier, (4) Pemberian tunjangan dengan sistem gradasi, (5) Penyiapan instrumen pengukuran kinerja (misal: SKP, rapor, hasil UKG), (6) Penentuan pihak yang terlibat dalam menilai kinerja
Menyusun NSPK dan menyediakan anggaran untuk bantuan pemerintah bagi kelompok kerja.
Menyusun Peraturan Gubernur dan menyediakan anggaran bagi kelompok kerja.
Menyusun Peraturan Bupati / Peraturan Walikota dan menyediakan anggaran bagi kelompok kerja.
Di dalam NSPK termasuk pembiayaan kegiatan kelompok kerja secara mandiri oleh anggota.
Penyiapan regulasi 2017, Implementasi 2018
PERAN No (1)
7
SUB TEMA/TOPIK/ISU
Rencana Aksi
PROVINSI
KAB/KOTA
WAKTU KAB/KOTA
PELAKSANAAN (BULAN) 2017
(2) Peningkatan Kualitas dan Tata Kelola GTK studi a. Terjadi kekurangan guru untuk bidang tertentu karena guru dapat memenuhi beban mengajarnya hanya dengan mengajar di satu sekolah
(4) Pemenuhan jumlah guru (rekrutmen atau redistribusi)
(5) Meninjau kembali moratorium pengangkatan guru, menyusun NSPK tentang pemenuhan dan redistribusi guru,
(6) Usulan pengangkatan guru, menyediakan anggaran
(7) Usulan pengangkatan guru, menyediakan anggaran
b. Meningkatnya kebutuhan anggaran karena semua guru dapat menerima tunjangan profesi
Penyusunan regulasi mengenai anggaran tunjangan profesi
Meyakinkan Kemenkeu
Menyusun Peraturan Gubernur
Menyusun Penyiapan Peraturan Bupati / regulasi 2017, Peraturan Walikota Implementasi 2018
c. Berpotensi menyebabkan permasalahan bagi keluarga dengan kondisi geografis dan sosialekonomi tertentu
Sosialisasi kepada masyarakat mengenai kebijakan tersebut untuk meminimalisasi resistensi dari keluarga dengan kondisi geografis dan sosial-ekonomi tertentu.
Menyusun NSPK
Menyusun Peraturan Gubernur dan mensosialisasikan kebijakan kepada masyarakat
Menyusun Peraturan Bupati / Peraturan Walikota dan mensosialisasikan kebijakan kepada masyarakat
Penyiapan regulasi 2017, Implementasi 2018
Peningkatan kompetensi guru mata pelajaran yang diujikan dalam PISA.
Melaksanakan TOT bagi calon instruktur nasional.
Melaksanakan TOT bagi guru mata pelajaran Dikmen.
Melaksanakan TOT bagi guru mata pelajaran Dikdas.
2017-2019
0 ISU: a. Kurangnya kemampuan guru yang berkaitan dengan PISA
KETERANGAN (7) Menghambat upaya redistribusi guru karena guru sudah bisa memenuhi beban kerjanya di sekolahnya sendiri.
Anggaran yang diperlukan semakin besar karena: (1) persyaratan untuk mendapatkan tunjangan profesi menjadi lebih mudah dipenuhi (2) berpotensi mempertahankan kelebihan jumlah guru
PERAN No (1)
SUB TEMA/TOPIK/ISU (2) Peningkatan dan Tata Kelola GTK b. KompetisiKualitas regional/internasional belum menjadi prioritas nasional
Rencana Aksi (4) Mendorong pemerintah untuk membuat kebijakan tentang kompetitif regional dan internasional.
PROVINSI (5) Membuat regulasi
KAB/KOTA (6) Mendukung kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.
WAKTU KAB/KOTA (7) Melaksanakan kebijakan melalui kegiatan di kab/kota.
PELAKSANAAN (BULAN) 2017-2019
KETERANGAN (7)
