RENCANA 5TRATEG rS (RENSTRA! TAHUN 2015 * 2019 PTNGADILAtr NHGERI KEFAMENANU Jalan fitayjend" El Tarf, * Kefarfienanu Telp: (S388) 3{*41 - 31CI42
BEITCAITA STNATEGIIT (BDNSTnA) PDITGAI}ILAIT ITEGEBI TTNr,An[DNANTU ?,!d^15
r ?,o-rs
KDm.AIIIDNANA p,OI4
KATAPENGANTAR Berdasarkan penyatuan empat lingkungan peradilan maka Mahkamah Agung sepakat untuk melaksanakan reformasi badan peradilan dengan dasar
kesadaran bahwa reformasi
ini
harus
di
visi dan misi yang telah dirumuskan,
serta
laksanakan secara merata, agar mempercepat proses
pembentukan Peradilan Yang Ideal, maka dibentuklah tim reformasi peradilan, untuk menjalankan program-program reformasi Badan Peradilan.
Untuk mengetahui keadaan masing-masing badan peradilan maka diharuskan
masing-masing
Pengadilan membuat Rencana Strategi untuk medapatkan gambaran keadaan seluruh Badan Peradilan
di wilayah Indonesia, baik berkenaan dengan hal-hal yang telah dicapai danjuga yang belum dicapai tapi telah dimasukkan dalam rencana kerja. Pengadilan Negeri Kefamenanu sebagai Peradilan Tingkat pertama dibawah Mahkamah Agung,
didirikan pada tahun 1978 sebagai perpanjangan tangan Pengadilan Tinggi Kupang untuk membantu para pencari keadilan
di
daerah Timor Tengah Utara sebagai Kabupaten
di Nusa Tenggara Timur
yang mana masih dalarn lingkup Pengadilan Tinggi Kupang. Pengadilan Negeri Kefamenanu telah menyusun Rencana Strategi sesuai dengan keadaan lingkungan Pengadilan Negeri Kefamenanu yang sesungguhnya, dengan tujuan visi dan misi dapat terwujudnya Pengadilan Yang Ideal.
Maka dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa kami mempersembahkan Rencana Strategi Pengadilan Negeri Kefamenanu sebagai pelaporan Rencana Strategi Iima tahun dari tahun 2015 sampai dengan
24t9.
10 Februari 2014
Negeri Kefamenanu '.1-"-'l ,,i.; n .:..
199303 1 003
DAFTAR I5I
KATA PENGANTAR
DAFTAR I5I
ii
I:
L
BAB
PENDAHULUAN
l.l KondisiUmum
L
1.2 PotensiMasalah
4
BAB
ll:
VlSl, MISIDAN TUJUAN
15
2.1Visi
15
2.2 Misi
15
2.3 Tujuan
15
2.4 Sasaran
t6
BAB III : ARAH DAN KEBIJAKAN STRATEGI
2A
3.1Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung
2A
3.2 Arah K'abiiakan dan Strategi Pengadilan Negeri Kefamenanu
23
BAB.IV : PENUTUP
25
LAMPIRAN
-
Maffiks Kinerja Matrik Pendanaon
RENSTRA 2015 - 2019 PENGADILAN NHGERI KEFAMENANU I1 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PENGAI}ILAF{ NEGERI KEFAMENAhIU
TAHtiN 2015 - 2019 BAB I PENDAHULUAI{
1.1.
Kondisi Umum Rencana Strategis (RENSTRA) lima tahun pertama sejak dicanangkan
program kerja Mahkamah Aguog RI 25 tahun 20rc penetapan rencana
- 2035, dimana *2014, dari hasil strategis lima tahun pertama tahun 2010 membawa
yang cukup paradignra lama signifikan dimana berbagai perubahar sistim kerja dari menuju paradigma baru senantiasa dilalnrkan dari waktu ke waktu dengan mengacu pada berbagai regulasi yang ditetapkan baik oleh Pemerintah, pimpinan Mahkamah Agung, pimpinan Pengadilan Tingg Kupang dan pimpinan Pengadilan Negeri Kefame,tanu, hal mana terlihat dari upaya peningkatan sumber daya manusia yang berbasis kompetensi, peralihan pengguruIan perangkat sistim manual menjadi sistim yang berbasis teknologi dan peningkatan penyelesaian perkara cukup menggembiraka& konteks perubahan dimaksud menjadi momentum untuk nrelakukan refleksi secara komperhensip baik terhadap aparatumya maupun terhadap sistim kerja serta pelayanan terhadap publik, penguatan-penguatan diberbagai aspek sangat dibutuhkan dengan menggunakan instrumen berbasis kompetensi dan beibasis teknologi akan mampu rreqjawab berbagai tuntutan penrbahan yang berdimensi oleh publik. Pengadilan Negeri Kefamenanu telah menetapkan sistem modernisasi manajemen berbasis kompetensi dan teknologi disertai penetapan rencarur evaluasi yang terangkus setiap tahtrnnya
kerja yang terstrukhlr dan mengikat kedalarn internal aparut agar memudahkan pencapaian hasil kerja yang dapat terukur, terencan4 terpola dan dapat dipertanggungiawabkan sesuai mekanisme yang ditetapkan. Gerak laju perubahan yang ditetapkan oleh Pimpinan Pengadilan Negeri Kefarnenanu meliputi beberapa bidang kerja (area/bidang) yang merupakan prioritas utam4 terdiri dad: 1. Manajemen dan kepeminopinan. 2. Kebijakan peradilan. 3. Sumber daya rnanusi4 perangkat pendukung dan keuangan. 4. Penyelesaian administrasi perkara dan penyelesaian perkara. 5. Pemenuhan kebutuhan dan kepuasaan pencari keadilan. 6. Keterjangkauan pelayanan kepada publik. 7. Kepercayaan publik. Penetapan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Kefamenanu untuk lorun waktu 5 tahun dilaksanakaa dengan berpijak dan merujuk pada
RENSTRA 2015 - 2019 PENGADIT,AN NEGERI KEPAMENANU I2 berbagai
peraturan
-undangan dan Keputusan Pimpina& Mahkamah
Agung R[, Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang dan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu serta tidak kalah penting tuntutan reformasi dalam bidang penegakkan hukum dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu terkait tujuh (7) arealbidang perubahan.
Rancang bangun komimen perubahan yang diawali dengan ditetapkannya Cetak Biru (blue print) dan Rencana Strategis Mahkamah Agung RI pada saat penetapatr rencana kerja jangka panjang 25 tahun, maka mewajibkan Pengadilan Negeri Kefamenanu menyuflrn dan menetapkan Rencana Strategis 5 tahun pertamq telah memberikan inspirasi serta penguatan dan dijadikan momentum unfiik merefleksi berbagai penyelenggaraan tugas dan flmgsi lembaga peradilan umum guna pencapaian tujuan utama Peradilan Indonesia yang Agung, maka pada penetapan Rencana Strategis 5 tahun kedua menjadi keharusan bagi seluruh kornponen aparatur pada Pengadilan Negeri Kefamenanu untuk mengkonsentrasikan pikiran dan tenaga secara utuh guna diarahkan bagi penyelenggaraan peradilan, yaitu menyelenggarakan peradilan yang cepat, sederhana danbiaya ringan dengan mengutamakan pelayanan yang prim4 berkeadilan, berkualitas dan professional. Dalam perjalanan meouju perubahan serta Waya pemulihan kepercayaan publik dimana realita yang terjadi sebelum adanya penetapan rencana kerjajangka panjang segenap badan peradilan diperhadapkan pada krisis kepercayaan masyarakat pencari keadilan dan publik pada umumnya terhadap penyelenggaraan pokok-pokok kekuasaan kehakiman serta aparatur yang ada didalamnya secara menyeluruh, m*a pada rencana stategis tahap pertama lebih difokuskan pada upaya perbaikan sistim penyelenggaraan peradilan dan ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten serta peningkatan perangkat pendukung, dan pada penetapan rencana strategis tahap kedua lebih kepada peningkatan untukmenuju kesempurnaan. Visi dan misi Mahkamah Agung R[ serta visi dan misi Pengadilan Negeri Kefamenanu, merupakan alat dorong yang sangat efektif untuk memacu pencapaian tujuan bersamq sekaligus alat pendorong kearah perubahan sikap mental dan pola kerja tradisional kearah yang modern, daxt yang betsifat statis kearah inovasi dan dinamis. Secara uoilum hasil yang dicapai oleh Pengadilao Negeri Kefarnenanu setelah dievaluasi oleh Pimpinan Mahkamah Agung R[, dan pimpinan Pengadilan Tinggi Kupang selaku pelaksana pengawasan dan pembinaan di daerah, belumlah terlalu meaggembirakan dimana rentang nilai masih dibawah angka 50, hal ini menjadikan modal untuk bangkit bersama dan segera membenahi diri secara bertanggung jawab untuk melaksanakan fugas dan fungsi masing-masing serta secara periodik melakukan evaluasi diri melalui evaluasi terhadap Sasaran Kinerja Pegawai yang dibuat sebagai kontak kerja individu.
RENSTRA 20I5 . 2019 PENGADILAN NEGERI KEFAMENANTJ I3 Pengadilan Negeri Kefamenanu selaku penyelenggara penegakan di daerah telah merurnuskan rencana kerja strategis, memadukan sistim penegakkan hukum dan akuntabilitas publik kinerja instansi pernerintah sebagai prjakan untuk menuju perubahan yang fundamental, dan gilirannya dapat dipertanggungjawabkan pelaksanaan peradilan kepada pemerintah danpublik. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan instrumen pertanggungiawaban dan penjabaran pelaksaan tugas kerja disertai serapan keseluruhan anggarafi pendukung, sedangkan perencan.uln strategis kinerja yang telah adalah perwujudan langkah awal penyatuan integrasi anJara dilaksanakan dengan keahlian sumber daya maousia dan sumber daya lainya. Bahwa dengan semakin kompleksnya tuntutan Reforrnasi Birolaasi secara keseluruhan bagi institusi pemerintahan" serta dinamika perubahan dalam sistim kerjq ditambah dengan tuntutan masyarakat yang sangat berdimensi maka secara bertahap.Pengadilan Negeri Kefamenanu telah melakukan langkah-langkah perubahan penyelenggaran peradilan baik itu terhadap aparatnyamaupun di bidang penegakkan hukum dan keadilan. Keterkaitan percepatan penyelesaian berbagai tugas sesuai dengan amanat undang-undang maka Pengadilan Negeri Kefamenanu terus melakukan perubahan-perubahan dengan menyesuaikan keterbatasan sumber
hukum
untuk
daya manusia dan perangkat teknologi tetap konsisten melal
ilI
RI
dengan
PENGAD
ILA
N N E $5ili
l;tt
t',fl
t'"
^,1
?,'r'-
Tugas Pengadilan Negeri Kefamenanu sebagai salah satu supporting di daerah dalarn upaya dan usaha penegakkan hukum dan keadilan telah menetapkan prioritas bidang kerja diatas dan diikuti pula pengembangan bidang kerja yang terakum dalam pro$ana kerja tahunan sebagai penjabaran daxi pokok kegiatan yang selanjutnya ditetapkan selanjutrya pada indikatgor kinerja utama sebagai upaya pencapaian tujuan penyelenggaraan sistim kerja peradilan, prioritas progrirrn kerja dimaksud adalah: Percepatan penyelesaian perkara. 2. Peningkaan dan pengawasan pengendalian tugas pokok dan fungsi. 3. Peningkatan disiplin aparatur. 4. Peningkatan sumber daya manusia. 5. Peningkatan sumber dana. 6. Peningkatan sarana dan prasarana. 7. Peningkatan dan percepatan pelayanan publik dan informasi publik. 8. Penyempurnaan, penertiban dan percepatan penyelesaian administrasi. 9. Transparansi dan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan Negara. Penetapan 9 (sembilan) point prioritas tersebut diharapkan adanya perubahan yang signrfikan te&adap perilaku Hakim, pejabat struktural dan pejabat fungsional , dengan demikian prinsip prinsip Good Governance dapat terwujud dan selams dengan prioritas reformasi birokrasi dalam j ajaran Pengadilan Negeri Kefamenanu. Keseluruhan rangkuman perencanaan kerja yang meagacu pada pola kerja paradigma baru dan diikuti dengan desakan pelaksanaan perubahan yang diarahkan pada aparaturpenegak hukum, penegakkan hukum itu sendiri dan keadilan didalamnya mencakup aspek yang luas, berdimensi sehingga dibutuhkan suafu perencanrum yang strategis terarah dan mudah untuk dijabarkan serta dilaksanakan, dimulai dari kemandirian lembaga, peningkatan pelaksanaan fungsi yuridis, administrasi, penataan penyelenggaraan keseluruhan administrasi peradilan dan adrninisrasi keuangan serta pernbangunan yang efisien dan efektif serta peninggakatan sumber daya manusia sehingga lebih profesional. Perrnasalahan umum yang mesti menjadi perhatian adalah pengembangan dan atau penambahan unit-unit pelaksana teknis serta
unit penegakan hukum
t.
maupun
-
eselonering, mengingat tuntutao perubahan sebegifu kuatrya rurmun penerapannya justru dilakukan oleh sumberdaya yang tradisional dan terbatas yang berdampak pada kecenderungan penuruflan minat kerja dan frustasi dari akibat adwryapenyempitan struktur dan eselonering. 1.2.
Potensi Dan Permasalahan 1. Potensi Pengadilan Negeri Kefarnenanu selaku unsur penegakan hukum di daeralr memiliki peran ganda baik sebagai yudex factie untuk pengadilan tingkat pertama maupun pelaksanaan tugas-tugas administratif yaog
RENSTRA 2015 - 2019
PENGADILAN }IEGERI KEFAMENANTT
I5
bersifat intern maupun ekstern pada Pengadilan Negeri Kefamenanu. Dengan darrya beban tugas tersebut sudah tentu harus didukung oleh kekuatan sumber daya manusia dan sumber dana serta berbagai fasilitas lainnya yang memadai. Peluang untuk penguatan sumber daya manusia dan sumber dana merupakan suatu hal yang harus dan mesti dipenuhi guoa pencapaian perubahan sebagaimana diamanatkan dalano visi dan misi, sehingga dengan demikian akan rnenghasilkan perubahan yang signifikan sebagaimana tujuan yang ingin dicapai. Akumulasi dad keterbatasan sumber daya manusia beserta problematik mauputr rasa frustasi diperhadapkan pada tuntutan perubahan serta ketersedian saftma teknologi yang makin menguat akan berdampak pada peningkatan kinerja aparat didalam rnelaksanakan fugas pokok dan fungsi sesuai amanat perundang Pengadilan Negeri Kefamenanu yang berada di wilayah hukum Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) memiliki tradisi dan adat yang khusus dan masih melekat kuat dalam kultur budaya kehidupan bermasyarakat. Hal ini juga menjadi suatu tantangan tersendiri ketika diperhadapkan dengan upaya penegakan hukwn yang dilaksanakan berdasarkan aturan positif (undang-undary) yang berlaku secaxa nasional, sehingga dibutuhkan ekstra kemampuan untuk melalarkan terobosanterobosan sehingga tidak mencederai nilai hukum adat yang berkembang dan bertahan dalam masyarakat tingkat lokal. Gambaran kondisi umum sebagaimana terurai diatas dan pada bagian lain tentang potensi dan permasalahan serta langkah-langkatt kebijakan umum dan metode penyelesaian tugas kerja menjadi suatu hal yang menuatut kebijakan internal yang efektif dan efisien untuk mengatasinya. Potensi dan peluang yang adadalam penyelenggar€mn tugas dan fungsi baik secara kelembagaan maupun secar& personal senantiasa diperhadapkan pada berbagai potensi yang dijabarkan dengan menggunakan analisis SWOT (Strength/Ikkuatan, Weakness/Kelemahan, OpportuniteislPeluang, Threats/Tantangan) yang selanjutnya dari analisis tersebut dalam penj elasan selanj utnya diakumulasikan kedalam potensi intemal dan potensi eldernal, yang uraiannya sebagai berikut :
1. Potensi Lingkungan fnternal Bahwa Pengadilan Negeri Kefamenanu dengan keterbatasan sumber daya manusia serta keterbatasan anggaran dan perangkat pendukung memiliki variabel dan besaran yangvdatrf menjadi faktor kekuatan untuk nrenunjang keberhasilan rencana strategis. Penerapan perencarulan kerja dengan mengaqu pada rencana strategis dan dibarengi dengan peningkatan pengawasan dan pembinaan personil yang terarah serta terprogram dan dilaksanakan
RENSTRA 20I5 - 20I9 PENGADILAN NEGERI KEFAMENANIJ I6 secara rutir, terjadwal dengan bailq bahkan direspon seffra positif oleh segenap aparat maka dipastikan perubahan menuju perbaikan sistem kerja akan memberikan hasil yang positif. Dengan formasi personalia yang masih jauh dari standart formasi ideal urauk ukuran pengadilan tingkat pertam4 dan adanya keterbatasan dalam surnber daya yang berkompeten tidak menjadi hambatan untuk peningkatan kinerja dan pelayanan kepada publik diselenggarakan dengan rnenggunakan beberapa metode dan berbagai regulasi, ntaralain: 1. Penyelenggaraan administrasi menggunakan protap yang ditetapkan dalam buku sampai dengan [V, disertai penerapan perangkat peraturan lainnya secara kontinu diimbangi juga dengan kemampuan penyelenggaraaa administrasi secara elektronik. 2. Optimalisasi penggunaan perangkat yang tersedia. 3. Adanya komihnen dari seluruh aparatur Pengadilan Negeri Kefamenanuunfuk menyelesaikan setiap tugas tepat waktu dan tepat sasaran. 4. Tersedianya ruang pelayanan informasi dan pelayanan hukum kepada publik yang membutuhkan secara menradai. 5. Penyaluran informasi penyelesaian perkara melalui media infomrasi dengan menggunakan aplikasi perkara berbasis web. 6. Percepatan penyelesaian setiap keluhan masyarakat dalam bentuk pelayanan pnima dan responsive. merupakan potensi peningkatan kepercayaan masyarakat pada lembaga peradilan. 7. Penirgkatan profesionalis aparatur dalam peiryelesaian tugas dengan melakukan pertemuan periodik/berkala, usulan mengikuti pendidikan dan pelatihan (bimbingan teknis). Pofensi lingkungan Eksternal 1. Responsif institusi penegak hukurn lainnya dalam percepatan penyelesaian perkara cukup baik. 2. Terbentuknya wadah bersama DILKUMJAKPOL tingkat daeralt akan memberikan kontibusi yang maksimal dalam penanganan setiap masalah berkaitan dengan upaya penegakkan hukum. 3. Dukungan Pemerintah Daerah yang cukup baik sehingga pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan sedikit terbantu.
I
Ini
2.
Permasal*han a. Permasalahan sangat
variatif dari luasnya wilayah hukum,
keterbatasan kendaraan operasional gum memeperlancar pelaksanaan tugas penegakan hukum dan koordinasi, keterbatasan anggaran operasional dan kelemahan pada Sumber Daya Manusia.
b.
Jumlah Hakim dan Panitera Pengganti yang masih kurang atau tidak berimbang dengan volume perkara yang masuk dan harus diselesaikan dalam wakhr 6 bulan.
P
c.
EN
G
A D r L AN N E
5;l'i
ltt ^'-il'. ^i L'r?
Masih adanyajabatan struktural yang belum terisi bahkan dirangkap oleh satu omng.
d. Pejabat struktural serta pejabat fungsional lainnya
e.
rata-rata berpendidikan Sekolah Lanjutan Atas, dan belum dengan sempuma memahami akan tugas dan fungsi, penyelesaian tugas hanya berdasarkan pada pengalaman saja" hat ini merupakan permasalahan yang cukup serius ketika diperhadapkan pada percepatan penyelesaian berbagai tugas dengan menggunakan perangkat teknologi, serta menghadapi system administrasi modern tepat guna. Formasi pegawai pada Pengadilan Negeri Kefamenanu yang masih jauh dari standar ideal baik secata jumlah maupun kompetensi pendidikan, sedangkan pelaksanaan tugas diharuskan untuk berptjak pada standar operasional prosedur dan standar pelayanan pengadilan.
Uraian berkaitan dengan poterxi dan permasalahan yang torsebut diatas, selanjutnya dianalisi deagan menggunakan metode analisis SWOT
(Shength/I(ekuatan, Weakness/I(elemahan,
Opportuniteis/Peluang, Threats/Tantangan) maka dapat dijabarkan sebagai berikut:
A. Kekuatan
yang dimiliki Kekuatan Pengadilan Negeri Kefamenanu selaku judex factie
tingkat pertama mencakup hal-hal yaflg memang
secara
praturan/perundang-undangan telah diamanatkan sampai dengan hal-hal priasip dan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan secara internal oleh Mahkamah Agung R[, mencakup: Pelaksana pokok-pokok kekuasaan kehakiman. 2. Bersifat independeq lepas dari pengaruh lembaga lain. 3. Pengelolaan dan pengendalian tugas berada pada satu sistim dibawah Mahkamah Agung RI. 4. Menjadi salah satu proyek percontohan reformasi birokrasi di daerah. 5. Memiliki rencana kerja yang tersfi.uktur mengenai refomrasi peradilan yffitg berada langstrng dibawah Mahkamah Agung R[ sebagaimana dan dituangkan dalam dokumen cetak biru Mahkamah Agung rencana sbate gis lima tahunan. 6. Melaksanakaa pedoman perilaku hakim. 7. Secara rutin membuat Lapcran Tahunan penyelenggarawr tugas peradilan dan putusan Pengadilan diumumkan secara terbuka kepada publik melalui Direktori Putusan. 8. Memiliki hubungan baik dengan lembaga penegakkan hukum lainnya dan Pemerintah Daerah.
l.
RI
