BOKS REKOMENDASI SEMINAR STRATEGI DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN EKONOMI JANGKA MENENGAH PROVINSI JAMBI 22 DESEMBER 2005 I. PENDAHULUAN Dinamika daerah yang semakin kompleks tercermin dari adanya perubahan mendasar mengenai tata kelola pemerintahan daerah,
desentralisasi pengelolaan
sumber daya ekonomi, dan pilkada secara langsung, yang tidak pernah terjadi pada masa-masa
sebelumnya
telah
memberikan
paradigma
yang
berbeda
dalam
pengaturan daerah saat ini dan ke depan. Pengelolaan sumber daya yang sebelumnya bersifat sentralistik hingga pemerintahan yang terkecil (desa/dusun) yang lebih mudah
dimonitor
tingkat
keberhasilannya,
dibandingkan
saat
ini
yang
terdesentralisasi. Dari sisi pengelolaan, kondisi tersebut membutuhkan perencanaan yang tidak hanya bersifat visioner tetapi juga fokus terhadap kondisi, karakteristik, dan kebutuhan di masing-masing daerah. Dalam konteks tersebut identifikasi permasalahan ekonomi daerah sangat dibutuhkan untuk merumuskan strategi pembangunan daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, Bank Indonesia memprakarsai Seminar Ekonomi Regional “Tantangan dan Strategi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jambi” bekerjasama dengan Bappeda Provinsi Jambi dan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Jambi. Seminar ini dihadiri oleh 81 peserta yang berasal dari berbagai stakeholders antara lain dari dinas dan instansi terkait, serta dihadiri oleh 3 dari 4 wakil Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Jambi, DPRD Provinsi Jambi, perbankan, pelaku bisnis, KADIN Provinsi Jambi, pelaku usaha UMKM, LSM, dan perguruan tinggi di Provinsi Jambi. Dari seminar tersebut telah disusun rekomendasi yang dibutuhkan secara riil oleh masyarakat maupun dunia usaha pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Jambi. II. HASIL SEMINAR Berdasarkan masukan, saran, dan kritik dari peserta seminar dapat dirumuskan 4 (empat) bidang yang menjadi fokus pembahasan yang dapat disimpulkan sebagai berikut : 1. SEKTOR PERTANIAN A. Fakta 1) Perekonomian Provinsi Jambi didominasi oleh sektor pertanian terutama terdapat di 6 (enam) kabupaten di Provinsi Jambi, yaitu Kabupaten Muaro Jambi, Tebo, Bungo, Sarolangun, Merangin, dan Kerinci. Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Provinsi Jambi mengalami sedikit penurunan, yaitu dari 28,59% pada tahun 1994 menjadi 27,28% pada
tahun 2004. Sub sektor yang berperan dan memberikan kontribusi terhadap perkembangan sektor pertanian adalah sub sektor perkebunan (dengan komoditas utama kelapa sawit dan karet) yang pada tahun 2004 memberikan kontribusi 12,64% terhadap PDRB Provinsi Jambi. 2) Perkembangan sub sektor perkebunan yang cukup pesat tanpa diimbangi oleh pertumbuhan sektor industri pengolahannya berdampak pada terbatasnya kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB seperti terjadi selama ini. Industri pengolahan yang telah berkembang saat ini hanyalah industri pengolahan TBS yang masih terbatas pada produk CPO sehingga nilai tambahnya relatif kecil, bila dikembangkan mengarah kepada industri hilir seperti minyak goreng, margarin, sabun dan produk olahan lainnya akan dapat memberikan nilai tambahnya lebih berlipat-lipat. Nilai tambah yang relatif kecil dari CPO dan TBS yang diekspor ke daerah lain tersebut tidak sepadan dengan kerusakan infrastruktur jalan yang harus ditanggung oleh masyarakat dan pemerintah daerah yang timbul akibat pengangkutan TBS dan CPO. 3) Sektor pertanian ini mempunyai peran yang sangat besar dalam penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan data Sakernas tahun 2004, dari jumlah angkatan kerja di Provinsi Jambi sebanyak 1.210.568 orang. Dari jumlah tersebut sebesar 61,46% diantaranya bekerja di sektor pertanian. B. Permasalahan 1) Kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan daya saing produk pertanian, terutama pertanian rakyat sebagai pelaku ekonomi mayoritas antara lain keterbatasan bibit, saprodi, dan kurangnya pembinaan kepada petani, serta rendahnya aksesibilitas petani terhadap teknologi, informasi, dan sumber pendanaan. Dengan keterbatasan tersebut, produksi petani menjadi kurang efisien dan produktivitasnya rendah. 2) Pengembangan komoditas pertanian tanpa didukung oleh sub sistem hilir yang mampu mengakomodasi pertumbuhan sektor pertanian, serta sistem produksi (farming) akan mengakibatkan nilai tambah produk unggulan Provinsi Jambi seperti CPO dan karet alam lebih banyak dinikmati daerah lain. Terkait hal tersebut, belum ada peraturan daerah mengenai kewajiban bagi perusahaan yang mempunyai industri hulu untuk membangun industri hilirnya, simplifikasi perijinan sebagai salah satu insentif yang menarik bagi investor atau calon investor, serta pengaturan penjualan CPO ke luar daerah khususnya keluar provinsi. 3) Pengembangan komoditas pertanian yang bersifat swadaya cenderung bersifat sporadis, yaitu didasarkan pada pertimbangan pragmatis tanpa memperhatikan kesesuaian lahan dan agroklimat setempat.
4) Permasalahan seperti kurang lancarnya penyaluran sarana produksi berupa pupuk dan bibit berkualitas dan belum efisiennya pemasaran produk-produk pertanian merupakan hambatan yang perlu mendapat perhatian. C. Rekomendasi Mempercepat
pembangunan
sektor
pertanian
dengan
menerapkan
prinsip peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinyuitas (K3) secara terintegrasi. 1) Mendorong
dan
memfasilitasi
pengembangan
pertanian
rakyat
melalui
dinas/instansi teknis terkait, serta pola kemitraan yang saling menguntungkan antara pengusaha dengan pertanian rakyat. Kemitraan yang dikembangkan tidak hanya pada sub sektor perkebunan, tetapi juga pada sub sektor tanaman pangan yang memberikan kontribusi cukup besar terhadap PDRB. Bentuk kemitraan pendampingan petani tidak hanya untuk mengatasi masalah pendanaan dan pemasaraan, tetapi juga pembinaan untuk menjaga kualitas dan kontinyuitas produksi.
Perbaikan
sub
sektor
perkebunan
perlu
dilakukan
melalui
pengembangan teknologi, mekanisasi, dan modernisasi pertanian. 2) Pengembangan industri hilir atau produk jadi yang berasal dari sub sektor perkebunan khususnya CPO dan karet seperti minyak goreng, margarin, sabun, ban sepeda motor dan produk olahan lainnya. Pengembangan tersebut dapat dilakukan dengan mewajibkan sektor usaha yang membangun industri hulu untuk membangun industri hilirnya, meregulasi pendirian industri hilir sehingga persyaratannya lebih sederhana, serta pengaturan tata perdagangan komoditas primer seperti CPO dan sheet karet. 3) Menyusun dan menetapkan pewilayahan komoditas unggulan berdasarkan konsep keunggulan komparatif berupa dukungan alam seperti kesesuaian lahan dan kondisi agroklimat; serta keunggulan kompetitif yang didukung budaya masyarakat setempat. Pewilayahan komoditas diharapkan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat pemerintah daerah untuk mengelola resources yang dimiliki sebesar-besarnya untuk mengembangkan komoditas unggulan di masingmasing daerah. 4) Mendukung iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan sektor pertanian dan perkebunan seperti tersedianya pupuk, bibit yang baik, serta penyuluhan pertanian. Perbaikan infrastruktur untuk menjamin kelancaran distribusi pupuk, hasil panen, dan hasil produksi diperlukan karena sarana transportasi untuk produk-produk tersebut adalah melalui transportasi darat. 2. USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH A. Fakta 1) Pelaku ekonomi Provinsi Jambi hingga saat ini masih didominasi oleh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Hingga saat ini jumlah UMKM yang terdata
sebanyak 5.086 UMKM (Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Jambi). Kontribusi UMKM dalam bentuk menyerap tenaga kerja di Provinsi Jambi mencapai 69,06% terhadap jumlah tenaga kerja. 2) Meskipun dihadapkan pada berbagai masalah, UMKM tetap menunjukkan eksistensinya. Hal ini terutama karena terbukanya peluang usaha di berbagai sektor ekonomi yang dapat dimasuki oleh UMKM. B. Permasalahan Permasalahan umum yang ditemukan dalam pengembangan UMKM adalah sebagian besar UMKM dihadapkan pada lemahnya kemampuan manajerial UMKM, rendahnya daya saing produk yang dihasilkan, dan lemahnya pemenuhan persyaratan agunan bagi nasabah UMKM ketika akan mengakses kredit dari bank. C. Rekomendasi Meningkatkan daya saing Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Mengingat jumlah dan peranan UMKM dan struktur ekonomi Provinsi Jambi yang mempunyai peran penting dalam upaya Pemerintah Daerah untuk mensejahterakan masyarakat maka UMKM yang umumnya memiliki keterbatsan sebagaimana permasalahan di atas maka perlu mendapat perhatian Pemenrintah Daerah sebagai berikut: 1) Mengintensifkan dan mengefektifkan kegiatan pendampingan UMKM dalam aspek manajerial seperti pembinaan manajemen produksi, serta aksesibilitas UMKM terhadap informasi mengenai teknologi produksi, pasar, dan harga. 2) Meningkatkan efisiensi produksi dan sumber-sumber pendanaan baik berupa skim kredit maupun tingkat bunga yang kompetitif. 3) Melakukan penguatan aspek finansial UMKM melalui penyediaan dana talangan oleh pemerintah daerah untuk mengatasi kebutuhan pendanaan yang bersifat sementara akibat gap antara saat kebutuhan dana dan saat pencairan yang sering terjadi di sektor pertanian. Untuk memenuhi kebutuhan permodalan bagi UMKM yang belum dapat memenuhi persyaratan perbankan perlu adanya inisiatif antara pemerintah daerah untuk mengundang perusahaan asuransi kredit untuk melakukan risk sharing terhadap pembiayaan UMKM. 3. INFRASTRUKTUR A. Fakta 1) Infrastruktur fisik meliputi jalan, jembatan, pelabuhan, sarana transportasi, sarana komunikasi dan energi merupakan faktor penting perkembangan kegiatan ekonomi. 2) Berdasarkan kenyataan saat ini, keadaan dan ketersediaan infrastruktur di Provinsi Jambi relatif kurang mendukung kegiatan ekonomi. Hal ini terlihat dari kondisi jalan yang sekitar 34% dalam keadaan rusak dan rusak berat.
B. Permasalahan 1) Sarana dan prasarana pelabuhan juga belum memadai dimana kelancaran angkutan sungai dan laut sangat dipengaruhi oleh pasang surutnya laut sehingga armada kapal yang dapat mendekati pelabuhan terbatas pada kapal dengan tonase kecil. 2) Kondisi infrastruktur yang kurang mendukung cenderung menyebabkan ekonomi biaya tinggi. Berbagai bahan kebutuhan pokok Jambi yang didatangkan dari luar daerah umumnya didatangkan melalui pelabuhan Teluk Bayur sehingga kondisi tersebut merupakan salah satu penyebab harga barang di Provinsi Jambi cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan kota besar lainnya seperti Pekanbaru, Padang, Palembang dan Lampung. C. Rekomendasi Meningkatkan
pembangunan
dan
perbaikan
kondisi
infra
struktur
wilayah. 1) Membangun dan meningkatkan kualitas jalan ke sentra produksi dan pusat pemasaran yang berada di bawah kewenangan pemerintah Provinsi Jambi. 2) Meningkatkan pemanfaatan sumberdaya energi alam berupa air, gas dan bahan galian (batu bara) untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat dan dunia usaha. 3) Mempercepat penyelesaian pembangunan pelabuhan samudera di Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Kota Muara Sabak) dan menjadikan Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Kota Kuala Tungkal) sebagai pintu gerbang masuk dan keluarnya barang-barang yang melalui sarana laut di Provinsi Jambi. 4. SUMBER DAYA MANUSIA A. Fakta Untuk menunjang pembangunan Provinsi Jambi dalam jangka panjang diperlukan sumberdaya manusia pembangunan yang berkualitas. Kualitas sumberdaya manusia pembangunan ditentukan oleh tingkat pendidikan dan kesehatan. Berdasarkan fakta dari beberapa negara maju, diperoleh kesimpulan adanya korelasi yang positif antara investasi pada sumberdaya manusia dengan keberhasilan pembangunan ekonomi. B. Permasalahan 1) kualitas sumberdaya manusia pembangunan di provinsi Jambi tergolong rendah. Hal ini terlihat dari data pencari kerja yang terdaftar dan yang ditempatkan selama tahun 2000-2004 di provinsi Jambi yaitu masing 67% dan 79% diantaranya berpendidikan SLTA kebawah. 2) Rendahnya kualitas sumberdaya manusia pembangunan ini menyebabkan kegiatan ekonomi tidak dapat dilakukan secara optimal sehingga produktivitas
tenaga kerja rendah. Hal ini juga berdampak pada banyaknya potensi sumberdaya daerah yang tidak tergali dan termanfaatkan. C. Rekomendasi : Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia pembangunan. 1) Mempercepat realisasi alokasi dana pendidikan sebesar 20% dari APBD, untuk pembangunan bidang pendidikan. 2) Meningkatkan
wawasan,
keterampilan
dan
kemampuan
teknis
aparatur
pemerintah daerah dan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dalam bentuk pendidikan, pelatihan dan magang. 3) Mendirikan dan meningkatkan kualitas pendidikan, terutama pendidikan kejuruan dan keteknikan untuk menghasilkan SDM yang dibutuhkaan untuk pembangunan daerah. III. PENUTUP Keberhasilan pembangunan daerah membutuhkan komitmen Kepala Daerah dan dukungan seluruh jajaran aparatur pemerintah daerah serta seluruh stakeholders yang terlibat dalam pembangunan sehingga koordinasi merupakan faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan. Selain hal tersebut di atas, ketersediaan pendanaan
merupakan
diprogramkan.
faktor
penting
terlaksananya
kegiatan
yang
telah
