TANTANGAN DAN PELUANG PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI JAMBI MENUJU JAMBI EMAS 2015

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

TANTANGAN DAN PELUANG PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI JAMBI MENUJU JAMBI EMAS 2015 THE CHALLENGES AND OPPORTUNITIES OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT IN JAMBI PROVINCE TOWARD JAMBI EMAS 2015 Asnelly Ridha Daulay Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi Jl. R.M. Atmadi Brata No. 5 Telanaipura, Jambi E-mail : [email protected] ABSTRACT Human resources development (HRD) has been becoming a high priority in the Middle Term of Development Plan (MTDP) of Jambi Province 2010 – 2015. This article aims to explore the problems of HRD as well as challenges and opportunities provided by that of MTDP. The study uses qualitatively descriptive method by exploring secondary data. In the last 5 year period, Jambi has made good records in the education enrollment rate and the ratio of pupil – teacher. Yet some weaknesses can’t be ignored such as the lack of attention for disable person and unclear distribution of scholarship. Despite those problems, there is wide opportunity that Jambi Province will make a big achievement at the end of year 2015 if the current Provincial Government is consistent to develop a much cheaper and easier-accessed education system for poor people. The mechanism of scholarship distribution for One Billion Rupiah For One Sub-District Program has to be transparent too. Keyword : human resources development, jambi, disable person

PENDAHULUAN Latar Belakang Pembangunan sumber daya manusia (SDM) merupakan hal yang vital di lakukan oleh sebuah negara karena SDM merupakan modal dasar pembangunan. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan salah satu tujuan pendirian negara Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, atau

1


dalam bahasa yang lebih populer saat ini; pengembangan sumber daya manusia Indonesia. Pada pasal 28 UUD 1945 ditegaskan bahwa mengembangkan sumber daya dirinya merupakan hak setiap warganegara. Pasal tersebut berbunyi “ Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.1 Di Provinsi Jambi upaya pengembangan SDM merupakan salah satu agenda pembangunan yang penting. Hal ini terlihat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi 2010 – 2015 yang merupakan kitab induk bagi setiap Satuan Kerja Pembangunan Daerah (SKPD) dalam melaksanakan program pembangunan untuk mencapai Jambi yang Ekonominya Maju, Mampu, Adil dan Sejahtera (EMAS). Pada Bab VI RPJMD Provinsi Jambi2, pengembangan SDM tercakup dalam misi ke-II RPJMD tersebut yaitu meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, kehidupan beragama dan berbudaya. Menurut Peraturan Presiden No. 5 Tahun 20103, pendidikan merupakan dasar utama pembangunan

sumberdaya manusia dalam

kerangka pembangunan nasional yang komprehensif, misalnya: pendidikan dasar dikaitkan dengan upaya penanggulangan kemiskinan; pendidikan menengah diarahkan untuk

meningkatkan

potensi

pendidikan tinggi diarahkan untuk

kebekerjaan

mendorong

(employment);

dan

pertumbuhan ekonomi dan

kepemimpinan dalam masyarakat dan bangsa. Guna

mewujudkan

sasaran

pemerataan

akses

terhadap

pendidikan

berkualitas, dalam RPJMD Provinsi Jambi 2010 -2015 telah ditetapkan arah sebagai berikut : 1. Meningkatkan perluasan dan pemerataan pendidikan menengah baik umum

maupun kejuruan untuk mengantisipasi meningkatnya lulusan sekolah menengah pertama sebagai dampak keberhasilan Program WAJAR Pendidikan Dasar 9

2


Tahun, dan penyediaan tenaga kerja lulusan pendidikan menengah yang berkualitas 2. Meningkatkan penyediaan dan pemerataan sarana pendidikan dan tenaga

pendidik 3. Menyempurnakan

manajemen

pendidikan

dan

meningkatkan

partisipasi

masyarakat dalam proses perbaikan mutu pendidikan 4. Memberikan akses yang lebih besar kepada kelompok masyarakat (miskin,

daerah terpencil/ konflik, penyandang cacat) 5. Menata sistem pembiayaan pendidikan yang berprinsip keadilan, efisien,

transparan dan akuntabel untuk melanjutkan usaha-usaha pemerataan dan penyediaan layanan pendidikan yang berkualitas.

Meskipun pengembangan SDM Provinsi Jambi masuk dalam prioritas utama pembangunan, dalam penilaian Human Development Index (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Negeri Sepucuk Jambi Sembilan Lurah belum memuaskan. HDI Provinsi Jambi tidak termasuk 10 besar di tanah air, bahkan mengalami penurunan satu peringkat dari tahun 2007 karena dipintas oleh Provinsi Sumatera Selatan.

Tabel 1:

Human Development Index (HDI) Provinsi di Indonesia tahun 2007 – 2009 4

Province

1. Nanggroe Aceh Darussalam 2. Sumatera Utara 3. Sumatera Barat 4. Riau 5. Jambi 6. Sumatera Selatan 7. Bengkulu 8. Lampung 9. Bangka Belitung 10. Kepulauan Riau

2007

2008

HDI

Rank

70,35 72,78 72,23 74,63 71,46 71,40 71,57 69,78 71,62 73,68

17 8 9 3 12 13 11 20 10 6 3

2009

HDI

Rank

HDI

Rank

70,76

17

71.31

17

73,29 72,96 75,09 71,99 72,05 72,14 70,30 72,19 74,18

8 9 3 13 12 11 20 10 6

73.80 73.44 75.60 72.45 72.61 72.55 70.93 72.55 74.54

8 9 3 13 10 12 21 11 6


11. DKI Jakarta 12. Jawa Barat 13. Jawa Tengah 14. Yogyakarta 15. Jawa Timur 16. Banten 17. Bali 18. Nusa Tenggara Barat 19. Nusa Tenggara Timur 20. Kalimantan Barat 21. Kalimantan Tengah 22. Kalimantan Selatan 23. Kalimantan Timur 24. Sulawesi Utara 25. Sulawesi Tengah 26 Sulawesi Selatan 27. Sulawesi Tenggara 28. Gorontalo 29. Sulawesi Barat 30. Maluku 31. Maluku Utara 32. Irian Jaya Barat 33. Papua Indonesia (BPS)

76,59 70,71 70,92 74,15 69,78 69,29 70,53 63,71 65,36 67,53 73,49 68,01 73,77 74,68 69,34 69,62 68,32 68,83 67,72 69,96 67,82 67,28 63,41 70,59

1 15 14 4 19 23 16 32 31 29 7 26 5 2 22 21 25 24 28 18 27 30 33

77,03 71,12 71,60 74,88 70,38 69,70 70,98 64,12 66,15 68,17 73,88 68,72 74,52 75,16 70,09 70,22 69,00 69,29 68,55 70,38 68,18 67,95 64,00 71,17

1 15 14 4 18 23 16 32 31 29 7 26 5 2 22 21 25 24 27 19 28 30 33

77.36 71.64 72.10 75.23 71.06 70.06 71.52 64.66 66.60 68.79 74.36 69.30 75.11 75.68 70.70 70.94 69.52 69.79 69.18 70.96 68.63 68.58 64.53 71,76

Penilaian IPM yang menempatkan Provinsi Jambi di urutan ke-13 diantara provinsi lain di Indonesia, mendorong pemerintah untuk membangun SDM lebih bersungguh-sungguh.

Tulisan

ini diharapkan

dapat

memberikan

gambaran

permasalahan pembangunan SDM khususnya di bidang pendidikan serta arah dan peluangnya berdasarkan RPJMD Provinsi Jambi 2010-2015

Rumusan Masalah 1. Bagaimanakah permasalahan pembangunan SDM Provinsi Jambi di bidang pendidikan selama 5 tahun terakhir (2005 – 2009)? 2. Bagaimanakan arah serta peluang pembangunan SDM dalam RPJMD 2010-2015 dalam mencapai target pembangunan SDM khususnya bidang pendidikan dalam mencapai Jambi EMAS 2015?

4

1 15 14 4 18 23 16 32 31 28 7 26 5 2 22 20 25 24 27 19 29 30 33


Tujuan dan Manfaat Penelitian 1. Memberi gambaran tentang permasalahan pembangunan SDM bidang pendidikan selama 5 tahun terakhir (2005 – 2009) 2. Memberi gambaran tentang arah dan peluang pembangunan SDM menuju Jambi EMAS 2015 berdasarkan rumusan RPJMD Provinsi Jambi 2010 - 2015

METODOLOGI PENELITIAN Metode Penelitian Kajian menggunakan metode deskriptif kualitatif dan kuantitatif berdasarkan data sekunder yang diperoleh dari BPS, web resmi yang dikelola instansi pemerintah, tulisan jurnal ilmiah dan media massa. Lokasi dan Waktu Penelitian Penelitian dilakukan di Provinsi Jambi dimulai pada bulan Mei hingga Juni 2011. Metode Pengumpulan dan Analisis Data Pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur dari bahan-bahan yang dipublikasikan oleh kementrian terkait, Pemerintah Provinsi Jambi (Jambi dalam Angka, RPJMD Provinsi Jambi 2010-2015, Web instansi pemerintah dan lain-lain), tulisan ilmiah dalam jurnal cetak maupun elektronik serta tulisan di media cetak dan elektronik yang dikenal luas memiliki kredibilitas yang baik.

HASIL DAN PEMBAHASAN Pembangunan SDM Bidang Pendidikan di Provinsi Jambi Pembangunan SDM bidang pendidikan di Provinsi Jambi cukup berhasil bila hanya mengacu kepada indikator Angka Partisipasi Murni (APM) tahun 2006 – 2009. Walaupun dalam hal pencapaian IPM Provinsi Sumatera Selatan berhasil

5


melewati peringkat Provinsi Jambi namun pada Tabel 2 terlihat bahwa pencapaian APM Provinsi Jambi lebih baik. Tabel 2 : Perbandingan Angka Partisipasi Murni antara Provinsi Jambi dan Sumatera Selatan tahun 2006 – 20095 Tahun 2006 Provinsi

SD/MI SMP/Mts SM/MA

Tahun 2007 SD/MI/ SMP/Mts/ SM/MA/ Paket C Paket A Paket B

Tahun 2008 SMP/Mts/ SM/MA/ Paket B Paket C

SD/MI/ Paket A

Tahun 2009 SD/MI/ SMP/Mts/ SM/MA/ Paket A Paket B Paket C

Jambi

94,36

65,32

40,95

93,88

65,88

44,41

94,31

66,31

44,81

95,05

66,42

44,71

Sumsel

93,01

68,01

43,15

92,81

65,15

42,72

92,97

65,87

43,05

93,61

65,86

43,01

Dari Tabel 2 terlihat Provinsi Jambi mengalami peningkatan APM sebanyak 3,96% selama rentang waktu 4 tahun, sementara Sumatera Selatan terjadi penurunan APM tingkat SLTA sebanyak 0,14%. Ini artinya Provinsi Jambi berhasil dalam memberi kesempatan lebih luas kepada penduduk usia sekolah untuk memperoleh pendidikan lanjutan dibanding Sumsel, dan pencapaian ini merupakan salah satu indikator Millenium Development Goals (MDGs).6 Salah satu tujuan pendidikan dalam RPJM Nasional 2010 -2015 adalah untuk memperluas kesempatan bekerja namun di Provinsi Jambi hal tersebut belum menunjukkan hasil yang menggembirakan seperti terlihat pada Tabel 3. Tabel 3 : Jumlah Pencari Kerja Yang Terdaftar Menurut Tingkat Pendidikan di Provinsi Jambi Tahun 2005 – 20097 Tingkat Pendidikan

Yang Terdaftar Laki2

Yang Ditempatkan

Wanita

Jumlah

Laki2

Wanita

Jumlah

% Penempatan

1. SD/Tidak Tamat

22

3

25

-

-

-

-

2. SLTP

50

31

81

13

26

39

48,15

3. SLTA

579

332

911

34

25

59

6,48

4. D I/ D II

39

116

155

6

21

27

17,42

5. D III/SM

103

258

361

13

61

74

20,50

6. Sarjana

482

674

1.156

100

180

280

24,22

6


TOTAL 2009

1.275

1.414

2.689

166

313

479

17,81

TOTAL 2008

7.306

6.711

14.017

2.095

2.254

4.349

31,03

TOTAL 2007

9.510

8.397

17.907

988

1.031

2.019

11,27

TOTAL 2006

6.747

5.651

12.398

1.337

1.844

3.181

25,66

TOTAL 2005

14.381

13.729

28.110

1.570

1.749

3.319

11,81

Dari Tabel 3 terlihat bahwa penempatan tenaga kerja terendah pada tahun 2009 terdapat pada pencari kerja dengan pendidikan SLTA, selain pendidikan sekolah dasar atau pencari kerja yang tidak tamat SD. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan menengah atas belum berhasil meningkatkan potensi keberkerjaan (employment). Penempatan pencari kerja dengan pendidikan lebih tinggi (D1 hingga s1), hanya mencapai 31%. Dibandingkan dengan keadaan tahun 2008 terjadi penurunan penempatan tenaga kerja pada tahun 2009. Menurut Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan Provinsi Jambi, hal ini disebabkan rendahnya perluasan kesempatan kerja, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja serta belum kondusifnya hubungan industrial.8 Selanjutnya untuk mengetahui gambaran tentang pemerataan tenaga guru dan sarana pendidikan, dapat dilihat dari rasio murid dan guru seperti tercantum pada Tabel 4. Tabel 4 :

Rasio Murid dan Guru di Jenjang Pendidikan SD Sampai SLTA di Kabupaten Kota se-Provinsi Jambi Tahun 2009 Rasio Murid dan Guru di Sekolah Negeri

Kabupaten

TK Kerinci

SLTP

SLTA

SMK

14,4

12,26

15,88

28,4

6,29

12,42

10,22

16,94

8,94

Sarolangun

6,7

17,91

15,15

14,26

11,48

Batang Hari

9,83

12,05

13,22

10,66

9,35

Muaro Jambi

4,65

15,72

11,45

15,6

7,48

Merangin

-

SD

7


TanjabTimur

5,71

11,95

13,77

14,46

12,9

Tanjab Barat

7,29

16,18

15,74

15,4

7

Tebo

4,11

16,89

16,12

14,32

8,11

15,55

13,12

11,69

9,18

17,16

13,53

11,94

10,61

11,11

8,32

11,82

5,82

Bungo

-

Kota Jambi Kota Sungai Penuh

7,04 -

Dari Tabel 4 terlihat kurangnya pemerataan tenaga guru. Pada beberapa kabupaten rasio murid dan guru cukup tinggi namun di kabupaten/kota lainnya rasio murid dan guru cukup rendah. Secara keseluruhan rasio murid dan guru di Provinsi Jambi memenuhi standar nasional yaitu 20:1. Menurut Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo, Indonesia tidak mengalami kekurangan guru karena rasio ratarata murid dan guru di Indonesia tidak melebihi 20 : 1. Jika dibandingkan dengan Korea Selatan, yang rasio murid dan gurunya 35:1, Indonesia jauh lebih baik.9 Dalam hal jumlah bangunan sekolah, Provinsi Jambi memberikan perhatian yang cukup besar. Pada Tabel 5 terlihat perbandingan jumlah sekolah antara Provinsi Jambi dengan provinsi tetangga terdekat. Tabel 5 : Perbandingan Jumlah Sekolah antara Provinsi Jambi, Sumatera Selatan dan Sumatera Barat. 10 Jenis Sekolah

Provinsi Jambi

Sumsel Sumbar

TK

775

1.000

1.656

SLB

11

25

85

2.333

4.497

4.059

SMP

519

1.097

651

SMA

195

505

255

SMK

101

167

164

SD

8


Dari Tabel 5 terlihat bahwa jumlah sekolah untuk setiap tingkat pendidikan di Provinsi Jambi lebih rendah, namun hal tersebut wajar mengingat populasi penduduk Provinsi Jambi tahun 2010 jauh lebih rendah yakni 3.092.265 orang, sementara populasi penduduk Sumsel 7.450.394 orang dan Sumbar 4.494.410 orang. Hal yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Provinsi Jambi adalah pendidikan untuk penyandang cacat karena penyebaran guru yang tidak merata dan jumlahnya yang terbatas seperti terlihat pada Tabel 6. Tabel 6 : Jumlah Sekolah, Guru, Murid dan rasio Murid-Guru di Sekolah Luar Biasa di Provinsi jambi Tahun 2009.7 Jumlah

Kabupaten Sekolah Guru

Murid

Rasio M : G

Kerinci

1

0

45

0

Merangin

1

9

21

2,33

Sarolangun

1

3

32

10,67

Batang Hari

2

0

58

0,00

Muaro Jambi

2

8

32

4,00

TanjabTimur

2

2

64

32,00

Tanjab Barat

2

20

120

6,00

Tebo

2

0

74

0,00

Bungo

1

18

49

2,72

Kota Jambi

3

58

626

10,79

Kota Sungai Penuh

1

12

45

3,75

Dari Tabel 6 terlihat bahwa pada 3 Kabupaten yaitu Kerinci, Batanghari dan Tebo terdapat kekosongan guru SLB. Hal ini sangat memprihatinkan mengingat jumlah siswa cacat cukup banyak. Selain itu rasio murid : guru cukup tinggi di Kabupaten Tanjab Timur, Kota Jambi dan Sarolangun. Menurut Koordinator Forum Perjuangan Difabel Jawa Barat Jumono Wirosiswowiyono setiap kecamatan idealnya memiliki 1 SLB.11

9


Dalam hal memperluas akses pendidikan, kebijakan Pemerintah Provinsi Jambi cukup jelas yakni memberikan beasiswa dan membangun fasilitas pendidikan di daerah atau kabupaten yang masih terisolir. Jumlah beasiswa yang diluncurkan dari tahun 2006 hingga 2009 telah mencapai Rp. 49,17 Miliar dan dibagikan kepada 7.416 siswa. Namun beberapa komponen masyarakat menilai kurangnya tranparansi dalam seleksi penerima beasiswa tersebut sehingga diduga tidak semua beasiswa jatuh ke tangan penduduk miskin atau yang berada di daerah terisolir.12 Arah dan Peluang Pengembangan SDM Dalam RPJMD Provinsi Jambi 2010 – 2015 Pada bab VIII RPJMD Provinsi Jambi 2010-2015 diuraikan tentang Indikasi Rencana Program Prioritas disertai kebutuhan pendanaan untuk

program

pembangunan tersebut. Secara ringkas programnya adalah sebagai berikut : 1. Program pendidikan anak usia dini dengan indikator kinerja berupa tercapainya APM 71,3% pada tahun 2015. 2. Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, dengan indikator kinerja APM SD 100% dan APM SLTP 104,20% pada tahun 2015. 3. Program pendidikan menengah dengan indikator kinerja APM SMA 85,6% dan APK SMA 65,90% pada tahun 2015. 4. Program pendidikan non formal yang indikator kinerjanya tercapainya 99% Angka melek Huruf pada tahun 2015. 5. Program pendidikan luar biasa dengan alokasi dukungan dana Rp2,83 M setiap tahun hingga tahun 2015. 6. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan indikator kinerja rasio murid: guru menjadi 15,40 pada tahun 2015. 7. Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan dengan indikator kinerja 244.661 buku serta pengunjung 199.255 orang pada tahun 2015. 8. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan dengan indikator kinerja alokasi beasiswa Rp49,351 Miliar yang dibagi untuk program SAMISAKE (pemberian beasiswa untuk penduduk miskin dari jenjang pendidikan SD hingga S1 di 131 kecamatan), jenjang pendidikan S2 dan S3.

10


Jika melihat kepada program tersebut, muncul optimisme bahwa sebagian besar program akan berjalan dengan baik karena kondisi awal (tahun 2010) yang cukup baik untuk APK dan APM serta rasio murid dan guru. Pencapaian Indonesia dalam APS dan angka melek huruf diatas 90%.13 Khusus untuk SLB, pemerintah harus meningkatkan jumlah guru dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bagi anak cacat di daerah miskin dan terisolir. Saat ini dari 51 ribu penyandang cacat di Indonesia, hanya 13 ribu orang diantaranya yang mengenyam pendidikan.11 Program pengembangan minat baca serta pembinaan perpustakaan

juga

harus memperoleh prioritas karena kenaikan kunjungan perpustakaan tidak signifikan di Provinsi Jambi, bahkan terjadi penurunan yang cukup tajam pada tahun 2008, demikian juga dengan koleksi bukunya seperti terlihat pada Gambar 1. Gambar 1:

Koleksi Buku dan Pengunjung Perpustakaan di Provinsi Jambi Tahun 2004 - 2009

140000 120000 100000 80000

Koleksi Buku

60000

Pengunjung

40000 20000 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Sumber : Jambi dalam Angka 2004 - 2009 Berdasarkan hasil survei Unesco, minat baca masyarakat Indonesia paling rendah di ASEAN. Penyebabnya adalah (1) sistem pembelajaran di Indonesia belum membuat pelajar atau mahasiswa harus membaca buku, mencari, dan menentukan informasi lebih dari sumber yang diajarkan di sekolah, (2) guru atau dosen jarang memberi tugas yang membuat anak didik harus mencari informasi di perpustakaan, dan (3) pengaruh budaya dengar, tonton, dan media elektronik yang berkembang 11


pesat.14

Indikator lain yang menunjukkan minat baca yang rendah adalah indeks

minat baca Indonesia yang berada pada angka 0,001, artinya setiap 1.000 orang Indonesia hanya membaca satu buku. Bandingkan dengan Amerika yang 0,450 (1.000 orang membaca 450 buku) atau Singapura yang 0,500 (1000 orang membaca 500 buku).15

KESIMPULAN Pembangunan SDM bidang pendidikan dalam RPJMD Provinsi Jambi 2010 – 2015 lebih menekankan kepada upaya untuk pencapaian MDGs. Berhubung APK, APM, dan rasio

murid-guru Provinsi Jambi telah mencapai hasil yang

menggembirakan, program pembangunan pendidikan yang harus lebih difokuskan untuk meningkatkan jumlah sekolah dan guru SLB, meringankan biaya pendidikan khususnya untuk masyarakat miskin dan yang berada di daerah terisolir serta meningkatkan budaya minat baca. Pemberian beasiswa belum menjadi jaminan akan terwujudnya sistem pembiayaan pendidikan yang berprinsip keadilan, efisien, transparan dan akuntabel selama seleksi terhadap penerima beasiswa tidak dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Harus disusun mekanisme yang jelas untuk distribusi beasiswa ke 131 kecamatan (SAMISAKE). Demikian juga dengan peningkatan budaya minat baca tidak dapat dicapai dengan hanya menambah koleksi buku.

DAFTAR PUSTAKA 1

BAPPENAS. UUD 1945, ( http://ibau.bappenas.go.id/data/peraturan/Undangundang%20Dasar/ UUD%2045. pdf, diakses tanggal 24 Juni 2011).

2

BAPPEDA Provinsi Jambi, 2011. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi, BAPPEDA Provinsi Jambi.

3

BAPPENAS, 2010. Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010 2015, (www.bappenas.go.id, diakses tanggal 25 Juni 2011).

12


4

BPS, 2010. Human Development Index (HDI) by Province and National 2007 – 2009, ( http:// dds.bps.go.id/ eng /tab_sub/ view.php? tabel=1& daftar = 1&id_subyek = 26 & notab=2, diakses tanggal 25 Juni 2011).

5

Data Angka Partisipasi Murni, (http://www.scribd.com/doc/58285673/Data-AngkaPartisipasi-Murni-2003-2009, diakses tanggal 25 Juni 2011).

6

Hudha, Atok Miftachul . Mewujudkan Target MDGs Pendidikan Untuk Kemajuan Pendidikan

Masa

Datang,

(http://mdgs-dev.bps.go.id/main.php?link=ingoal3,

diakses tanggal 25 Juni 2011). 7 8

BPS Provinsi Jambi, 2010. Jambi Dalam angka 2009. Jambi Portal

Dinsos,

Ketenagakerjaan

dan

Transmigrasi,

(http://sosnakertrans.jambiprov.go.id, diakses tanggal 26 Juni 2011) 9

Jurnal.com, 2005. Rancang Distribusi Guru Mendiknas; Rasio Guru & Siswa Indonesia

Cukup

Ideal,

www.jurnalnet.com/

(http://

konten.php?nama=BeritaUtama&topik=5&id=644, diakses tanggal 26 Juni 2011) 10

Peta

Sebaran

Jumlah

Sekolah,

2011,

(

http://geospasial.bnpb.go.id/wp-

content/uploads/2011/04/2011-02-10 _Peta_Jumlah_Sekolah2.pdf, diakses tanggal 26 Juni 2011) 11

VIVA NEWS,

2010.

Diskriminasi,

Penyandang

Cacat

http://nasional.vivanews.com/news/read/151489-diskriminasi__

Sulit

Sekolah,

penyandang

( _

cacat_ sulit_ sekolah, diakses tanggal 26 Juni 2011) 12

Infojambi.com, 2010. Diknas Provinsi Jambi Tutupi Nama Penerima Beasiswa, ( http://www.infojambi.com/v.1/pend-budaya-a-agama/8798-diknas-provinsi-jambitutupi-nama-pen erima-beasiswa.html, diakses tanggal 26 Juni 2011)

13

Sulistyastuti, Dyah Ratih. Pembangunan Pendidikan dan MDGs Di Indonesia, ( www.docstoc.com/doc/44753278/PEMBANGUNAN - PENDIDIKAN - DAN – MDGs – DI – INDONESIA, diakses tanggal 25 Juni 2011).

14

Sumatra

Ekspres,

2009.

Minat

Baca

Indonesia

Terendah,

(

http://

www.sumeks.co.id/index.php?option=com_content&task=view&id=2149& Itemid=17 , diakses tanggal 26 Juni 2011). 15

Tribun

Jabar,

2010.

Gubernur

Prihatin

Kurangnya

Minat

Baca,

(http://jabar.tribunnews.com/index.php/read/artikel/20769, diakses tanggal 26 Juni 2011)

13

TANTANGAN DAN PELUANG PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI JAMBI MENUJU JAMBI EMAS 2015

Recommend Documents