1
REALISASI PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2015 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2015 U R AI AN 1
TARGET PERUBAHAN 2015 ( Rp ) 2
JUMLAH S/D BULAN INI ( Rp ) 3
% 4
PENDAPATAN DAERAH
3.545.258.447.305,51
3.255.693.879.459,87
91,83
PENDAPATAN ASLI DAERAH
1.370.090.492.755,00
1.175.434.293.729,62
85,79
PAJAK DAERAH
1.222.627.464.755,00
1.019.146.895.255,00
83,36
Pajak Kendaraan Bermotor
272.509.000.000,00
253.548.952.497,00
93,04
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
326.265.000.000,00
290.897.509.313,00
89,16
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
515.927.132.855,00
376.483.643.981,00
72,97
1.000.000.000,00
714.552.493,00
71,46
106.926.331.900,00
97.502.236.971,00
91,19
RETRIBUSI DAERAH
8.832.378.000,00
9.859.826.058,00
111,63
Retribusi Jasa Umum
1.713.350.000,00
2.166.007.638,00
126,42
Retribusi Jasa Usaha
7.056.028.000,00
7.548.619.420,00
106,98
63.000.000,00
145.199.000,00
230,47
37.000.000.000,00
37.075.679.486,26
100,20
101.630.650.000,00
109.351.892.930,36
107,60
Pajak Air Permukaan Pajak Rokok
Retribusi Perizinan Tertentu HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YG DIPISAHKAN LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH
2
U R AI AN 1 DANA PERIMBANGAN
TARGET PERUBAHAN 2015 2
JUMLAH S/D BULAN INI 3
% 4
1.781.104.358.504,51
1.673.376.642.956,00
93,95
DANA BAGI HASIL PAJAK/BAGI HASIL BUKAN PAJAK
427.982.550.504,51
320.254.878.956,00
74,83
Bagi Hasil Pajak
154.714.185.000,00
117.308.742.600,00
75,82
65.198.068.000,00
51.752.612.000,00
79,38
64.278.547.000,00
39.767.127.600,00
61,87
17.012.914.000,00
17.412.914.000,00
102,35
6.510.250.000,00
6.561.683.000,00
100,79
1.714.406.000,00 273.268.365.504,51 7.379.200.000,00
1.814.406.000,00 202.946.136.356,00 5.285.963.856,00
105,83 74,27 71,63
Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)
15.416.006.045,00
9.469.678.195,00
61,43
Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-Rent)
36.389.341.000,00
26.650.278.360,00
73,24
213.229.117.459,51
160.941.925.245,00
75,48
Bagi Hasil dari pertambangan minyak bumi
216.149.000,00
151.304.300,00
70,00
Bagi Hasil dari pertambangan Gas bumi
638.552.000,00
446.986.400,00
70,00
1.280.595.848.000,00
1.280.595.804.000,00
100,00
72.525.960.000,00
72.525.960.000,00
100,00
394.063.596.046,00
406.882.942.774,25
103,25
5.840.374.000,00
10.303.355.500,00
176,42
356.835.806.546,00
371.403.365.546,00
104,08
28.218.705.500,00 3.168.710.000,00
15.637.000.000,00 9.539.221.728,25
55,41 301,04
3.545.258.447.305,51
3.255.693.879.459,87
3 91,83
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (Sektor Pertambangan) Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 & Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan PPh 21 Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (Sektor Perkebunan) Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (Sektor Perhutanan) Bagi Hasil dari Cukai Hasil Tembakau Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Bagi Hasil dari Hak Penguasaan Hutan
Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi (Royalti)
DANA ALOKASI UMUM DANA ALOKASI KHUSUS LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Pendapatan Hibah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Pendapatan Lainnya JUMLAH
Realisasi Pendapatan per SKPD Tahun Anggaran 2015
4
REALISASI PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2015 PER SKPD DIBAGI DALAM 3 KELOMPOK SBB : 1) KELOMPOK A : TARGET 1 MILYAR KEATAS 2) KELOMPOK B : TARGET 100 JUTA s/d 1 MILYAR 3) KELOMPOK C : TARGET 11 JUTA s/d 100 JUTA
Kelompok A : Target 1 Milyar ke atas (5 SKPD) No.
SKPD
1 DINAS KESEHATAN
Target 2015
Realisasi
%
1.513.000.000,00
2.210.500.688,00
146,10
65.000.000.000,00
87.467.197.150,00
134,56
1.750.000.000,00
1.940.815.000,00
110,90
4 SEKRETARIAT DAERAH
2.251.357.604.550,51
2.141.489.117.846,87
95,12
5 DINAS PENDAPATAN DAERAH
1.222.684.464.755,00
1.019.206.095.255,00
83,36
2
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. DORIS SYLVANUS
3 DINAS PEKERJAAN UMUM
5
Kelompok B : Target 100 Juta s.d 1 Milyar (8 SKPD) No. 1 2 3
SKPD BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Target 2015
Realisasi
%
580.800.000,00
805.125.000,00
138,62
365.000.000,00
426.136.950,00
116,75
215.000.000,00
240.834.400,00
112,02
4
DINAS PERKEBUNAN
382.900.000,00
401.690.520,00
104,91
5
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
366.750.000,00
369.245.000,00
100,68
6
DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
332.925.000,00
333.288.500,00
100,11
7
DINAS KEHUTANAN
212.000.000,00
192.583.000,00
90,84
8
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
147.600.000,00
129.950.150,00
88,04
6
Kelompok C : Target Rp 11 Juta s.d Rp 100 Juta (8 SKPD) No. 1 2 3
SKPD DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI BADAN KETAHANAN PANGAN DAN KOORDINASI PENYULUHAN DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
Target 2015
Realisasi
%
80.835.000,00
201.560.000,00
249,35
13.000.000,00
21.450.000,00
165,00
17.000.000,00
18.450.000,00
108,53
4
DINAS PENDIDIKAN
38.500.000,00
41.500.000,00
107,79
5
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
23.000.000,00
24.000.000,00
104,35
68.500.000,00
70.000.000,00
102,19
7
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
60.900.000,00
61.355.000,00
100,75
8
DINAS SOSIAL
48.668.000,00
42.985.000,00
88,32
6
7
Permasalahan Pada Kelompok Pendapatan Asli Daerah Pada kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD), PAD secara keseluruhan terealisasi sebesar 85,79%, tidak mencapai tahapan target s.d 31 Desember 2015 sebesar 100% pada Jenis dan Objek : A. Pajak Daerah meliputi : 1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) realisasi sebesar 93,04%, dipengaruhi oleh tingkat kesadaran wajib pajak di samping karena kondisi ekonomi masyarakat yang menurun akibat menurunnya harga komoditi unggulan yang menjadi sumber pendapatan masyarakat seperti karet, rotan, kelapa sawit. 2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) realisasi 89,16%, karena dipengaruhi menurunnya minat dan daya beli masyarakat akibat menurunnya harga komoditas sektor unggulan seperti harga karet, rotan dan Tandan Buah Segar (Kelapa sawit). 8
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) realisasi sebesar 72,97% dipengaruhi banyaknya Perusahaan yang bergerak di sektor Pertambangan mengalami pengurangan dan penghentian produksi terkait kebijakan minerba dan pencabutan IUP yang tidak Clear And Clean yang berdampak pada menurunnya pemakaian BBM. 4. Pajak Rokok Realisasi sebesar 91,19% Penerimaan Pajak Rokok untuk Triwulan IV akan disalurkan ke Provinsi Kalimantan Tengah pada bulan Januari 2016 9
B.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah : secara total realisasi sebesar 107,60%, namun objek yang belum mencapai 100% antara lain : 1. Jasa Giro realisasinya 21,64% penerimaanya diperoleh dari hasil perkalian bunga/jasa giro yang berlaku dengan saldo dana yang mengendap pada setiap akhir bulan di Kas Daerah. 2. Pendapatan Bunga realisasinya 24,79% penerimaannya berdasarkan jumlah uang yang dideposito di bank. 3. Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan (Kontribusi Diklat Swadana) realisasi 92,53% karena realisasinya berdasarkan jadwal pelaksanaan diklat. 10
Permasalahan Pada Kelompok Dana Perimbangan Pada kelompok Dana Perimbangan secara keseluruhan realisasi mencapai 93,95%, rincian obyek yang belum mencapai tahapan target sebesar 100% : 1. Bagi Hasil Pajak : berdasarkan PMK No. 249/ PMK.07/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Perubahan Rician DBH Pajak TA 2015 pasal 5 disebutkan bahwa dalam rangka pengendalian pelaksanaan APBN dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah, penyaluran DBH Pajak Triwulan IV dilakukan penundaan paling tinggi 100% dari alokasi setelah dikurangi dengan penyaluran Triwulan I s.d. Triwulan III. Penundaan penyaluran DBH Pajak akan diperhitungkan setelah alokasi kurang bayar dan ditetapkan dalam APBN Tahun berikutnya. 11
2. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam : berdasarkan PMK No. 250/PMK.07/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Perubahan Rician DBH SDA menurut Provinsi/Kabupaten/Kota TA 2015 menyebutkan bahwa dalam pasal 2 disebutkan bahwa dalam rangka pengendalian pelaksanaan APBN dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah, penyaluran DBH SDA triwulan IV dilakukan penundaan paling tinggi 25% dari alokasi setelah dikurangi dengan penyaluran Triwulan I s.d. Triwulan III. Penundaan penyaluran DBH SDA dimaksud akan diperhitungkan setelah alkoasi kurang bayar DBH SDA ditetapkan dalam APBN tahun berikutnya. 12
Permasalahan Pada Kelompok LainLain Pendapatan Daerah Yang Sah : Secara total realisasi sebesar 103,25%, namun ada obyek pendapatan yang belum mencapai tahapan target sebesar 100% yaitu Bantuan Keuangan dari Kabupaten/ Kota yang realisasinya sebesar 55,41%, berdasarkan realisasi penyaluran dari Kabupaten/Kota masing-masing.
13
Rencana target Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2016
14
RENCANA TARGET PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2016
U R AI AN
1 PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Pajak Air Permukaan Pajak Rokok Pendapatan Retribusi Daerah Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
TARGET Rencana Target 2016 PERUBAHAN 2015 ( Rp ) ( Rp ) 2
3
NAIK / TURUN ( Rp )
%
4(3-2)
5
3.545.258.447.305,51
4.235.177.751.130,00
689.919.303.824,49
19,46
1.370.090.492.755,00 1.222.627.464.755,00 272.509.000.000,00 326.265.000.000,00 515.927.132.855,00 1.000.000.000,00 106.926.331.900,00 8.832.378.000,00
1.698.067.099.930,00 1.378.651.767.630,00 329.131.000.000,00 338.108.169.730,00 581.412.597.900,00 1.000.000.000,00 129.000.000.000,00 9.959.107.300,00
327.976.607.175,00 156.024.302.875,00 56.622.000.000,00 11.843.169.730,00 65.485.465.045,00 22.073.668.100,00 1.126.729.300,00
23,94 12,76 20,78 3,63 12,69 20,64 12,76
37.000.000.000,00
40.900.000.000,00
3.900.000.000,00
10,54
101.630.650.000,00
268.556.225.000,00
166.925.575.000,00
164,25
U R AI AN 1 PENDAPATAN TRANSFER Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Pertambangan Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (Sektor Perkebunan) Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (Sektor Perhutanan) Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WP Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh 21 Bagi Hasil dari Cukai Hasil Tembakau Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Bagi Hasil dari Hak Penguasaan Hutan Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-Rent) Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi (Royalti) Bagi Hasil dari pertambangan minyak bumi Bagi Hasil dari pertambangan Gas bumi Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya Dana Penyesuaian Dana Insentif Daerah DAK Non Fisk - Bantuan Operasional Sekolah (BOS) DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan Operasional KB Peningkatan Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Bantuan Keuangan LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Pendapatan Hibah Pendapatan Lainnya JUMLAH
TARGET PERUBAHAN 2015 ( Rp ) 2
Rencana Target 2016 ( Rp )
NAIK / TURUN ( Rp )
%
3
4(3-2)
5
2.166.158.870.550,51 1.781.104.358.504,51 154.714.185.000,00 65.198.068.000,00 17.012.914.000,00 6.510.250.000,00
2.536.125.936.000,00 2.073.020.216.000,00 199.081.760.000,00 57.208.442.000,00 52.470.341.000,00 8.399.508.000,00
369.967.065.449,49 291.915.857.495,49 44.367.575.000,00 (7.989.626.000,00) 35.457.427.000,00 1.889.258.000,00
17,08 16,39 28,68 (12,25) 208,41 29,02
64.278.547.000,00
81.003.469.000,00
16.724.922.000,00
26,02
1.714.406.000,00 273.268.365.504,51 7.379.200.000,00 15.416.006.045,00 36.389.341.000,00 213.229.117.459,51 216.149.000,00 638.552.000,00 1.280.595.848.000,00 72.525.960.000,00 356.835.806.546,00 356.835.806.546,00 356.835.806.546,00
306.730.763.000,00 26.566.670.000,00 11.688.000.000,00 32.423.672.000,00 231.548.426.000,00 3.116.234.000,00 1.387.761.000,00 1.294.850.243.000,00 272.357.450.000,00 459.675.720.000,00 459.675.720.000,00 5.000.000.000,00 450.751.000.000,00
(1.714.406.000,00) 33.462.397.495,49 19.187.470.000,00 (3.728.006.045,00) (3.965.669.000,00) 18.319.308.540,49 2.900.085.000,00 749.209.000,00 14.254.395.000,00 199.831.490.000,00 102.839.913.454,00 102.839.913.454,00 5.000.000.000,00 93.915.193.454,00
(100,00) 12,25 260,02 (24,18) (10,90) 8,59 1.341,71 117,33 1,11 275,53 28,82 28,82 #DIV/0! 26,32
435.020.000,00
435.020.000,00
3.489.700.000,00 3.430.000.000,00 984.715.200,00 984.715.200,00 4.235.177.751.130,00
3.489.700.000,00 (24.788.705.500,00) (8.024.368.800,00) (4.860.214.000,00) (3.164.154.800,00) 689.919.303.824,49
28.218.705.500,00 9.009.084.000,00 4.860.214.000,00 4.148.870.000,00 3.545.258.447.305,51
#DIV/0! #DIV/0! (87,84) (89,07) (100,00) (76,27) 19,46
Rencana Target Pendapatan per SKPD Tahun Anggaran 2016
17
RENCANA TARGET PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2016 PER SKPD DIBAGI DALAM 3 KELOMPOK SBB : 1) KELOMPOK A : TARGET 1 MILYAR KEATAS 2) KELOMPOK B : TARGET 100 JUTA s/d 1 MILYAR 3) KELOMPOK C : TARGET 11 JUTA s/d 100 JUTA
Kelompok A : Target 1 Milyar ke atas (5 SKPD) No.
SKPD
Target 2015
Target 2016
Naik / Turun
%
1
SEKRETARIAT DAERAH
2.251.357.604.550,51
2.737.406.776.200,00
486.049.171.649,49 21,59
2
DINAS PENDAPATAN DAERAH
1.222.684.464.755,00
1.418.714.467.630,00
196.030.002.875,00 16,03
3
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. DORIS SYLVANUS
65.000.000.000,00
72.000.000.000,00
7.000.000.000,00 10,77
4
DINAS PEKERJAAN UMUM
1.750.000.000,00
2.100.000.000,00
350.000.000,00 20,00
5
DINAS KESEHATAN
1.513.000.000,00
1.664.300.000,00
151.300.000,00 10,00
18
Kelompok B : Target 100 Juta s.d 1 Milyar (9 SKPD) No.
SKPD
Target 2015
Target 2016
Naik / Turun
%
1
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
580.800.000,00
638.880.000,00
58.080.000,00
10,00
2
DINAS PERKEBUNAN
382.900.000,00
421.190.000,00
38.290.000,00
10,00
3
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
366.750.000,00
420.000.000,00
53.250.000,00
14,52
4
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
365.000.000,00
376.500.000,00
11.500.000,00
3,15
5
DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
332.925.000,00
366.217.500,00
33.292.500,00
10,00
6
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
215.000.000,00
236.500.000,00
21.500.000,00
10,00
7
DINAS KEHUTANAN
212.000.000,00
233.200.000,00
21.200.000,00
10,00
8
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
147.600.000,00
162.360.000,00
14.760.000,00
10,00
9
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
80.835.000,00
140.835.000,00
60.000.000,00
74,23
19
Kelompok C : Target Rp 11 Juta s.d Rp 100 Juta (7 SKPD) No.
SKPD
1
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
68.500.000,00
75.350.000,00
6.850.000,00 10,00
2
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
60.900.000,00
66.990.000,00
6.090.000,00 10,00
3
DINAS SOSIAL
48.668.000,00
53.534.800,00
4.866.800,00 10,00
4
DINAS PENDIDIKAN
38.500.000,00
42.350.000,00
3.850.000,00 10,00
5
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
23.000.000,00
25.300.000,00
2.300.000,00 10,00
17.000.000,00
18.700.000,00
1.700.000,00 10,00
13.000.000,00
14.300.000,00
1.300.000,00 10,00
6 7
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH BADAN KETAHANAN PANGAN DAN KOORDINASI PENYULUHAN
Target 2015
Target 2016
Naik / Turun
%
20
RENCANA AKSI PENCAPAIAN TARGET PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2016
21
Upaya Peningkatan dan Pencapaian Pendapatan Daerah melalui : I. Intensifikasi : 1. Terus melaksanaan sosialisasi PAD termasuk sosialisasi pajak daerah seperti informasi pembayaran pajak, pembayaran PKB dapat dilaksanakan di seluruh Samsat/UPTPPD se Kalimantan Tengah secara online. 2. Terus melaksanakan kerjasama dan mewujudkan penguatan pemungutan pajak daerah dengan instansi terkait pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota. 3. Kerjasama (MOU) Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah terkait upaya optimalisasi pemungutan pajak provinsi. 4. Terus melaksanakan kegiatan operasional terpadu (razia bersama). 5. Terus melaksanakan pelayanan melalui mobil Samsat keliling sampai ke kelurahan. 6. Terus melaksanakan penyampaian Surat Pemberitahuan Kewajiban Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor langsung ke Wajib Pajak (door to door).
22
7. Pemberian insentif pajak berupa Pemberian Pembebasan Pembayaran Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) yang bernomor Polisi luar daerah Kalimantan Tengah Kepemilikan ke 2 (dua) dan seterusnya, dengan memberlakukan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 27 Tahun 2015 tanggal 09 Juli 2015 ( berlaku mulai tanggal 01 Agustus 2015 sampai dengan 30 Juni 2016). 8. Terus meningkatkan tertib administrasi pungutan dan pembinaan aparat pemungutan PAD 9. Terus meningkatkan kualitas dan kuantitas koordinasi horizontal, vertikal antar instansi terkait, Pemerintah Pemprov mapun Pemerintah Kabupaten/Kota. 10. Terus meningkatkan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia. 23
II. Ekstensifikasi : 1. Melaksanakan pendataan potensi Pajak Daerah yang digunakan pada setiap badan usaha sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan dan jasa berupa data penggunaan Kendaraan Operasional termasuk alat-alat berat, pemakaian dan pembelian Bahan Bakar serta pemakaian air permukaan. 2. Pendataan sumber pendapatan dari sektor Retribusi dengan membuat surat kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi dengan : - Usul Penambahan Jenis dan Tarif Retribusi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi dengan Surat Gubernur Nomor 974/393/IV/Dipenda tanggal 12 Februari 2014 kepada seluruh SKPD Provinsi Kalimantan Tengah. - Usul Penambahan/Perubahan Obyek Pajak dan Tarif Retribusi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi dengan Surat Gubernur Nomor 974/0627/IV/Dipenda tanggal 27 Juli 2015 kepada seluruh SKPD Provinsi Kalimantan Tengah. 4. Perubahan Kedua atas Perda Nomor 2 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha yang memuat penambahan obyek retribusi dari Pemakaian Kekayaan Daerah pada Balai Pelatihan Kesehatan Dinas Kesehatan, pada Dinas Perkebunan dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, Retribusi Ruang Pertemuan di Trainning Center REDD+, Retribusi Jasa Usaha dari Jasa Laboratorium Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah yang saat ini sedang dalam proses evaluasi di Kemendagri. 5. Terus melaksanakan koordinasi dengan BUMD untuk peningkatan PAD. 24
25
