Provinsi Kalimantan Tengah 2015

Provinsi Kalimantan Tengah 2015 ANALISIS PEMBANGUNAN WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

1. 1.1. 1.2.

KINERJA PEMBANGUNAN WILAYAH PERKEMBANGAN INDIKATOR UTAMA KUALITAS PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN/KOTA

1 1 4

2. 2.1. 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.4.

ANALISIS PEMBANGUNAN WILAYAH ANALISIS PEMBANGUNAN MANUSIA Pendidikan Kesehatan Perumahan Mental/Karakter

8 8 8 10 12 13

2.2. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4.

ANALISIS PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN Pengembangan Sektor Pangan Pengembangan Sektor Energi Pengembangan Sektor Kemaritiman dan Kelautan Pengembangan Sektor Pariwisata dan Industri

14 14 18 20 22

2.3. 2.3.1. 2.3.1.1 2.3.1.2 2.3.2.

ANALISIS PEMERATAAN DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN Pusat Pertumbuhan Wilayah Kawasan Ekonomi Khusus Kawasan Industri Kesenjangan intra wilayah

24 24 24 25 25

3.

ISU STRATEGIS WILAYAH

26

4.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

35

5.

PROSPEK PEMBANGUNAN TAHUN 2016

36

Seri Analisis Pembangunan Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah 2015

~i~

Provinsi Kalimantan Tengah 2015

ANALISIS PEMBANGUNAN WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 1.

KINERJA PEMBANGUNAN WILAYAH

Pembangunan wilayah bertujuan untuk meningkatkan daya saing wilayah, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi ketimpangan antarwilayah, serta memajukan kehidupan masyarakat. Pembangunan wilayah yang strategis dan berkualitas menjadi harapan setiap daerah di Indonesia.

1.1.

PERKEMBANGAN INDIKATOR UTAMA

Pembangunan wilayah selain meningkatkan daya saing wilayah juga mengupayakan keseimbangan pembangunan antardaerah sesuai dengan potensinya masing-masing. Perkembangan indikator utama dalam pembangunan wilayah meliputi pertumbuhan ekonomi, pengurangan pengangguran, dan pengurangan kemiskinan dapat menggambarkan capaian kinerja pembangunan wilayah secara umum.

1.1.1. Pertumbuhan Ekonomi Kinerja perekonomian Provinsi Kalimantan Tengah berfluktuatif dan cenderung menurun tahun 2011-2014. Pada periode tersebut laju pertumbuhan rata-rata Kalimantan Tengah besarnya 6,97 persen per tahun, di atas laju pertumbuhan rata-rata nasional sebesar 5,90 persen per tahun (Gambar 1). Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai peran penting dalam perekonomian nasional terutama sektor perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan dengan hasil komoditas utama kelapa sawit dan karet. Gambar 1 Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 8 7 6 Persen / Tahun

5 4 3 2 1 0

2011

2012

2013

2014

Kalimantan Tengah

7.01

6.87

7.38

6.21

Nasional

6.16

6.16

5.74

5.21

Sumber: BPS, 2014

Selama kurun waktu 2010-2014 pendapatan per kapita di Provinsi Kalimantan Tengah cenderung meningkat , namun lebih rendah dari pendapatan per kapita nasional. sampai


~1~

2015 Provinsi Kalimantan Tengah dengan tahun 2013 namun pada tahun 2014 lebih rendah dari nasional. Dukungan pendapatan dari sektor-sektor dengan kontribusi besar terhadap perekonomian mempengaruhi peningkatan pendapatan perkapita di Provinsi Kalimantan Tengah. Jika pada tahun 2010 rasio PDRB perkapita Provinsi Kalimantan Tengah dan PDB Nasional sebesar 88,45 persen, maka pada tahun 2014 rasionya menurun menjadi 86,81 persen (Gambar 2). Apabila pertumbuhan penduduk antar provinsi tidak terlalu berbeda jauh, ini menunjukkan kinerja rata-rata provinsi lain berkembang lebih pesat dari Kalimantan Tengah. Pengaruh sektor pertanian, pertambangan, dan industri pengolahan sedikit mulai mengalami penurunan bagi peningkatan pendapatan perkapita di provinsi ini. Gambar 2 PDRB Per Kapita ADHB. 45,000.00 40,000.00

Ribu Rupiah

35,000.00 30,000.00 25,000.00 20,000.00 15,000.00 10,000.00 5,000.00 0.00

2010

2011

2012

2013

2014

Kalimantan Tengah 25,455.05 28,952.94 31,515.97 34,345.94 36,834.82 Nasional 28,778.17 32,336.26 35,338.48 38,632.67 42,432.08 Sumber: BPS, 2014

1.1.2. Pengurangan Pengangguran Tingkat pengangguran di Provinsi Kalimantan Tengah berada di bawah rata-rata tingkat pengangguran nasional. Seiring dengan laju pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran wilayah cenderung menurun pada tahun 2008-2013, namun kembali meningkat pada tahun 2014-2015, yang menunjukkan peningkatan angkatan kerja baru selama tahun 2008-2013 masih mampu diserap oleh lapangan kerja yang tersedia. Tingkat pengangguran terbuka Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2008-2015 berkurang sebesar 1,65 persen (Gambar 3).

~2~


Provinsi Kalimantan Tengah 2015

Gambar 3 Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2008-2015. 9.00 8.00 7.00 persen

6.00 5.00 4.00 3.00 2.00 1.00 -

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Kalimantan Tengah 4.79 Nasional 8.46

4.53

3.88

3.66

2.71

1.82

2.71

3.14

8.14

7.41

6.80

6.32

5.92

5.70

5.81

Sumber: BPS, 2015

1.1.3. Pengurangan Kemiskinan Tingginya pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Tengah berdampak signifikan terhadap pengurangan tingkat kemiskinan di wilayah ini. Selama kurun waktu 2008-2015 persentase penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Tengah telah berkurang sebesar 2,77 persen dan kondisi kemiskinan di wilayah lebih rendah dari tingkat kemiskinan nasional (Gambar 4). Meskipun tingkat kemiskinan dapat diturunkan secara bertahap, namun demikian untuk kemiskinan di perdesaan perlu ditekan secara signifikan dikarenakan penurunannya yang relatif lebih lambat apabila dibandingkan dengan perkotaan.

Persen

Gambar 4 Persentase Penduduk Miskin 2008-2015

Perkotaan

18.00 16.00 14.00 12.00 10.00 8.00 6.00 4.00 2.00 -

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

6.72

5.81

4.45

4.03

3.91

4.21

4.30

4.98

Perdesaan

10.76 10.20 8.34 8.19 7.89 7.19 6.75 6.57 Kalimantan Tengah 9.38 8.71 7.02 6.77 6.56 6.19 5.93 6.03 Nasional 16.58 15.42 14.15 13.33 12.49 11.96 11.37 10.96 Sumber: BPS, 2015


~3~

2015 Provinsi Kalimantan Tengah 1.2.

KUALITAS PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN/KOTA

Kualitas pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi biasanya diikuti oleh pengurangan kemiskinan, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta perluasan lapangan kerja.

1.2.1. Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan Kemiskinan Gambar 5 menunjukkan persebaran kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Tengah menurut rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan tahun 2008 sampai dengan tahun 2013, dengan penjelasan sebagai berikut. Pertama, Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kotawaringin Barat termasuk kabupaten dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan di atas rata-rata provinsi. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi di kuadran ini dapat mendorong pengurangan kemiskinan secara lebih cepat (pro-growth, propoor). Tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah daerah adalah menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dengan tetap meningkatkan upaya pengurangan kemiskinan. Gambar 5 Dampak Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengurangan Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008-2013

Sumber: BPS, 2013 (diolah)

~4~


Provinsi Kalimantan Tengah 2015 Kedua, Kabupaten Sukamara, Barito Selatan, Pulang Pisau, dan Barito Timur termasuk kategori daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata, tapi pengurangan kemiskinan di atas rata-rata (low growth, pro-poor). Tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah daerah adalah menjaga efektvititas dan efisiensi kebijakan dan program pengurangan kemiskinan, dan secara bersamaan mendorong percepatan pembangunan ekonomi dengan prioritas sektor atau kegiatan ekonomi yang punya potensi berkembang seperti pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan, serta perdagangan dan jasa. Ketiga, Kabupaten Kapuas, Murung Raya, Gunung Mas, Seruyan, dan Katingan terletak di kuadran III dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan di bawah rata-rata provinsi (low growth, less pro-poor). Kinerja pembangunan daerah tersebut menegaskan bahwa pemerintah daerah harus bekerja keras untuk mendorong percepatan pembangunan ekonomi melalui peningkatan produkvititas sektor atau kegiatan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja secara lebih besar dari golongan miskin. Selain itu, pemerintah daerah juga dituntut untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi berbagai kebijakan dan program pengurangan kemiskinan. Keempat, Kabupaten Lamandau, Barito Utara, dan Kota Palangkaraya terletak di Kuadran IV dengan rata-rata pertumbuhan tinggi di atas rata-rata, tapi pengurangan kemiskinan di bawah rata-rata (high-growth, less-pro poor). Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi di daerah tersebut belum memberi dampak penuruan angka kemiskinan secara nyata. Tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah daerah adalah mendorong pengembangan sektor dan kegiatan ekonomi yang menyerap tenaga kerja relatif tinggi seperti pertanian dan perkebunan, serta usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi. Tantangan lainnya adalah meningkatkan koordinasi sinergi dalam mengoptimalkan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

1.2.2. Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan IPM Gambar 6 menunjukkan distribusi kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan peningkatan IPM selama tahun 2008-2013. Pertama, Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kotawaringin Barat terletak di kuadran I, merupakan daerah dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan peningkatan IPM di atas ratarata provinsi. Kondisi ini menyiratkan bahwa pertumbuhan ekonomi sejalan dengan peningkatan IPM (pro-growth, pro-human development). Dengan kinerja yang baik ini, tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah menjaga momentum pertumbuhan dengan tetap meningkatkan produktivitas dan nilai tambah, dan sekaligus mempertahankan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik di bidang pendidikan dan kesehatan. Kedua, Kabupaten Sukamara, Pulang Pisau, dan Murung Raya terletak di kuadran II termasuk kategori daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata, tapi peningkatan IPM di atas rata-rata (low growth, pro-human development). Hal ini mengindikasikan bahwa berbagai kebijakan dan program pembangunan untuk meningkatkan pelayanan publik dapat meningkatkan IPM. Tantangan yang harus diatasi adalah mendorong percepatan pembangunan ekonomi melalui peningkatan produktivitas dan nilai tambah sektor dan kegiatan ekonomi yang menggunakan sumber daya lokal seperti pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan


~5~

2015 Provinsi Kalimantan Tengah Gambar 6 Dampak Pertumbuhan Ekonomi terhadap Peningkatan IPM Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008-2013


Ketiga, Kabupaten Katingan, Barito Timur, Barito Selatan, Kapuas, Gunugn Mas, dan Seruyan terletak di kuadran III dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan peningkatan IPM di bawah rata-rata provinsi (low growth, less pro-human development). Kondisi ini menegaskan perlunya pemerintah daerah membenahi pelayanan publik di bidang pendidikan dan kesehatan. Selain itu, pemerintah daerah juga harus bekerja keras mendorong seluruh SKPD untuk memacu pembangunan ekonomi dengan meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor dan kegiatan utama daerah. Kempat, Kabupaten Barito Utara, Lamandau, dan Kota Palangkaraya terletak di kuadran IV dengan rata-rata pertumbuhan tinggi di atas rata-rata, tapi peningkatan IPM di

bawah rata-rata (high-growth, less-pro human development). Tantangan bagi pemerintah daerah adalah menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan peningkatan mutu pelayanan publik terutama di bidang pendidikan dan kesehatan.

~6~


Provinsi Kalimantan Tengah 2015 1.2.3. Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan Pengangguran Gambar 7 menunjukkan persebaran kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah menurut rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran selama tahun 20082013. Pertama, Kotawaringin Timur, Kotawaringin Barat, Lamandau, dan Kota Palangkaraya termasuk darah dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di atas rata-rata provinsi. Kondisi ini menyiratkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat mendorong perluasan lapangan kerja (pro-growth, pro-job). Tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah menjaga momentum pertumbuhan dengan tetap meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja seperti pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan. Gambar 7 Dampak Pertumbuhan Ekonomi terhadap Rata-Rata Pengurangan Jumlah Pengangguran Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008-2013


Kedua, Kabupaten Barito Selatan, Kapuas, Sukamara, dan Barito Timur yang terletak di kuadran II termasuk kategori daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata, tapi pengurangan pengangguran di atas rata-rata (low growth, pro-job). Hal ini mengindikasikan


~7~

2015 Provinsi Kalimantan Tengah bahwa perluasan lapangan kerja terjadi pada sektor ekonomi dengan pertumbuhan rendah seperti pertanian dan perikanan. Ketiga, Kabupaten Pulang Pisau, Gunung Mas, Murung Raya, Seruyan, dan Katingan terletak di kuadran III dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di bawah rata-rata provinsi (low growth, less pro-job). Hal ini menegaskan bahwa pemerintah daerah harus bekerja keras untuk memacu pengembangan sektor atau kegiatan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja secara lebih besar. Keempat, Kabuapten Barito Utara terletak di kuadran IV dengan rata-rata pertumbuhan tinggi di atas rata-rata, tapi pengurangan pengangguran di bawah rata-rata (high-growth, lesspro job). Hal ini menunjukan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi di wilayah tersebut, tetapi tidak dapat menurunkan jumlah pengangguran. Daerah tersebut termasuk daerah perkebunan, dan daerah perkotaan yang harus menampung migrasi penduduk dari daerah perdesaan. Tantangan yang harus dihadapi adalah mendorong pengembangan sektor dan kegiatan ekonomi yang menyerap tenaga kerja relatif tinggi seperti pertanian dan perkebunan. Tantangan lainnya adalah mengembangkan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi yang mampu menyerap tenaga kerja di sektor informal.

2.

ANALISIS PEMBANGUNAN WILAYAH

Pembangunan wilayah berkelanjutan bersifat multidimensi sehingga diperlukan analisis pembangunan yang komprehensif untuk mengatasi berbagai masalah publik. Analisis pembangunan wilayah didasarkan pada dimensi pembangunan manusia, pembangunan sektor unggulan, serta pemerataan pembangunan dan kewilayahan.

2.1.

ANALISIS PEMBANGUNAN MANUSIA 2.1.1. Pendidikan Pendidikan merupakan sarana dalam menyiapkan sumberdaya manusia untuk pembangunan. Tinggi rendahnya tingkat pendidikan penduduk dapat mempengaruhi dinamika perubahan ataupun kualitas kehidupan sosial ekonomi penduduk suatu daerah. Pendidikan merupakan sarana dalam menyiapkan sumberdaya manusia untuk pembangunan. Pendidikan berperan penting dalam pengentasan kemiskinan dan memberikan ketrampilan kepada seluruh masyarakat untuk mencapai potensinya secara optimal. Penyelenggaraan pendidikan di daerah terpencil akan mampu menjembatani kesenjangan budaya di masyarakat melalui budaya belajar di sekolah. Secara keseluruhan tingkat pendidikan di Kalimantan Tengah belum berkembang, terutama apabila dibandingkan dengan tingka pendidikan di Pulau Jawa. Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun (pendidikan dasar) tahun 2013 antarkota dan kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah belum merata (Gambar 8). Rata-rata APS Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2013 sebesar 99,01 persen untuk usia 7-12 tahun dan 85,88 persen untuk usia 13-15 tahun. Kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah dengan APS terendah meliputi Kabupaten Gunung Mas (82,12 persen), Kabupaten Kapuas (87,77 persen), dan Kabupaten Kota Waringin Barat (87,64 persen). Angka partisipasi sekolah untuk usia 7-12 (jenjang SD) dan 13-15 (jenjang SLTP) cenderung tinggi, sedangkan partisipasi sekolah usia 1618 (jenjang SLTA) lebih rendah. Hal ini menjadi indikasi partisipasi penduduk untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi cenderung masih rendah

~8~


Provinsi Kalimantan Tengah 2015 Gambar 8 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Dasar Tahun 2013 (Persen) 120 99.01

100

85.88

80 60 40 20 0

Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 tahun




Sumber: BPS, 2013

Gambar 9 Rata-Rata Lama Sekolah dan Angka Melek Huruf Tahun 2009-2013 8.3

99

8.2

98

8.1

97 96

8

95

7.9

94

7.8

93

7.7

92

7.6

91

7.5

90

7.4

89 2009

2010

2011

2012

2013

RLS Provinsi (tahun)

RLS Nasional (tahun)

AMH Provinsi (persen)

AMH Nasional (persen)

Sumber: BPS, 2013

Peningkatan jumlah penduduk yang bersekolah menunjukkan keberhasilan dalam upaya memperluas pelayanan pendidikan. Perkembangan RLS dan AMH di Kalimantan Tengah


~9~

2015 Provinsi Kalimantan Tengah menunjukkan peningkatan. Dari RLS terlihat bahwa pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun yang dicanangkan pemerintah baru berjalan sekitar 7 sampai 8 tahun. Kota Palangka Raya sebagai ibukota provinsi, memliki rata-rata lama sekolah tertinggi di antara kabupaten lain di Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu sebesar 10,73 tahun. Dari 14 kabupaten/kota, ada 7 kabupaten yang RLS nya dibawah RLS Provinsi, yaitu Kapuas, Seruyan, Murung Raya, Sukamara, Pulang Pisau, Lamandau, dan Kotawaringin Timur. RLS Kalimantan Tengah tahun 2013 sebesar 8,17 tahun sementara nasional nasional 8,14 tahun. Sementara untuk AMH Provinsi Kalimantan Timur tahun 2009-2013 berkisar pada angka 97 persen dan nasional berkisar 92-94 persen, AMH Kalimantan Timur jauh lebih tinggi dari AMH Nasional. Provinsi Kalimantan Tengah perlu konsisten dalam meningkatkan APS, AMH, dan RLS sehingga penyelenggaraan layanan untuk pemerataan akses dan mutu pendidikan dapat tercapai. Salah satu hal yang tidak kalah pentingnya adalah perlunya dilakukan analisis terhadap kondisi umum pendidikan, prioritas bidang, prioritas wilayah dan anggaran sebagai suatu kesatuan analisis pemecahan masalah penyelenggaraan pembangunan pendidikan di Kalimantan Tengah.

2.1.2. Kesehatan Faktor kesehatan merupakan salah satu kebutuhan penting untuk pembangunan manusia. Penyediaan fasilitas kesehatan menjadi salah satu upaya dalam meningkatkan pembangunan kesehatan di Provinsi Kalimantan Tengah. Tingkat kesehatan masyarakat Kalimantan Tengah belum menunjukkan hasil yang baik apabila dilihat dari indikator kesehatan, seperti angka kematian ibu, angka kematian bayi dan balita, serta gizi buruk yang berada di atas nasional. Angka kematian bayi di Kalimantan Tengah pada tahun 2012 sebanyak 49 kematian per 1000 kelahiran baru, sedangkan angka nasional menunjukkan 34 kematian per 1000 kelahiran baru (Gambar 10), angka ini juga mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan kondisi pada 2007. Faktor penyebab meningkatnya AKB adalah gizi buruk, penanganan persalinan yang kurang memadai, kesehatan lingkungan yang buruk, serta wawasan masyarakat terhadap kesehatan. Gambar 10 Angka Kematian Bayi Provinsi Kalimantan Tengah 60 50 40 30 20 10 0

2007

2010

2012

Kalimantan Tengah

30

23

49

INDONESIA

39

26

34

Sumber: BPS, 2012

~10~


Provinsi Kalimantan Tengah 2015 Jenis tenaga penolong persalinan menentukan keberhasilan persalinan dan akan berpengaruh pada kesehatan ibu dan bayi yang ditolong. Jumlah persalinan yang ditolong oleh tenaga medis seperti dokter, bidan dan tenaga medis lainnya mencapai 67,04 persen pada tahun 2014, lebih baik dibandingkan tenaga non medis seperti dukun yaitu sebesar 32,96 persen. Persalinan yang masih dibantu oleh dukun dan keluarga berkaitan erat dengan kemampuan ekonomi dan faktor budaya yang biasa terdapat di pedesaaan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah mengajukan program prioritas untuk percepatan pembangunan kesehatan di Kalimantan Tengah. Sasaran pembangunan kesehatan di Provinsi Kalimantan Tengah antara lain pembangunan RS pratama di Kabupaten Gunung Mas, serta program peningkatan sarana prasarana alat RS rujukan regional di RSUD Dorys Silvanus Kota Palangkaraya, RSUD Murjani Sampit Kab. Kotawaringin Timur, RSUD Imanuddin Pangkalan Bun Kotawaringin Barat, RSUD Muara Teweh Kab. Barito Utara. Pemerintah juga mengupayakan agar para ibu hamil dapat melahirkan dengan bantuan tenaga kesehatan yang terdidik guna menjamin keselamatan ibu dan bayi. Adanya peningkatan kuantitas dan kualitas program-program pelayanan bidang kesehatan, telah mampu menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB) dan meningkatkan Angka Harapan Hidup Kalimantan Tengah. Tabel 1 Jumlah Puskesmas dan Perawatan (Unit) Tahun 2014 Provinsi Kalimantan Tengah

No.

Kabupaten/Kota

Puskesmas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Kab. Kotawaringin Barat Kab. Kotawaringin Timur Kab. Kapuas Kab. Barito Selatan Kab. Barito Utara Kab. Sukamara Kab. Lamandau Kab. Seruyan Kab. Katingan Kab. Pulang Pisau Kab. Gunung Mas Kab. Barito Timur Kab. Murung Raya Kota Palangka Raya Provinsi Nasional

16 20 26 12 16 5 11 12 16 11 15 11 14 10 195 9.731

Puskesmas Puskesmas Non Perawatan Perawatan 5 5 5 5 9 3 9 4 6 7 9 1 2 3 73 3.378

11 15 21 7 7 2 2 8 10 4 6 10 12 7 122 6.336

Rasio Puskesmas terhadap 1000 penduduk 0,06 0,05 0,08 0,09 0,13 0,09 0,15 0,07 0,10 0,09 0,14 0,10 0,13 0,04 0,08 -

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Tengah, 2015

Puskesmas merupakan pilihan utama masyarakat yang memiliki keluhan kesehatan karena mudah dijangkau dan biaya berobat yang murah. Rumah sakit yang banyak dikunjungi adalah rumah sakit milik pemerintah dibandingkan swasta, sedangkan untuk praktek dokter


~11~

2015 Provinsi Kalimantan Tengah dipilih karena kemudahan dan kecepatan pertolongan kesehatan walaupun dengan harga yang lebih mahal. Berdasarkan data BPS tahun 2014, jumlah puskesmas di Provinsi Kalimantan Timur sekitar 195 unit, yang terdiri dari 73 unit puskesmas perawatan dan 122 unit puskesmas non perawatan (Tabel 1). Jika dilihat dari rasio ketersediaan puskesmas terhadap jumlah penduduk beberapa daerah masih rendah, termasuk di Kota Palangkaraya. Namun untuk Kota Palangkaraya keterbatasan puskesmas dapat digantikan dengan adanya rumah sakit. Untuk masalah gizi buruk, di Kalimantan Tengah masih terdapat kasus kurang gizi pada beberapa daerah terutama di perdesaan. Hal ini terkait dengan status ekonomi masyarakat setempat yang tidak menunjukkan peningkatan yang lebih baik. Peningkatan angka kecukupan gizi harus sejalan dengan peningkatan kesejahteraan keluarga. Program prioritas yang harus dilakukan terkait dengan pembangunan kesehatan harus menyeluruh dari penurunan AKB, peningkatan gizi masyarakat,jaminan kesehatan ibu hamil, serta pelatihan tenaga medis.

2.1.3. Perumahan Arah kebijakan pada sasaran pembangunan perumahan adalah meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah terhadap hunian yang layak, aman, terjangkau serta didukung oleh penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas yang memadai. Kebutuhan rumah layak huni di Kalimantan Tengah sangat besar, mengingat masih banyaknya penduduk yang belum memiliki rumah yang layak ditempati, kepemilikan pemukiman yang belum tertata, serta terdapat keterbatasan lahan. Penyediaan lahan baru bagi pembangunan perumahan dilakukan untuk menghindari permasalahan perumahan ke depan. Pemenuhan hunian yang layak dengan didukung oleh prasarana, sarana, dan utilitas yang memadai perlu mendapatkan perhatian khusus. Masyarakat berpenghasilan rendah masih banyak yang belum tinggal di rumah layak huni karena rendahnya keterjangkuan mereka untuk membangun maupun membeli rumah. Gambar 11 Persentase Rumah Tangga Kriteria Kelayakan Sanitasi dan Air Minum Sanitasi

Air Minum

70 60 50 persen

40 persen

30 20 10 0

2010

2011

2012

2013

80 70 60 50 40 30 20 10 0

Kalimantan Tengah

35.14

33.72

38.31

44.05

Kalimantan Tengah

Nasional

55.53

55.6

57.35

60.91

Nasional

2010

2011

2012

2013

40.55

47.14

52.44

48.04

44.19

63.48

65.05

67.73

Sumber: BPS, 2013

Pembangunan perumahan yang layak huni bagi masyarakat juga harus memperhatikan akses air minum dan sanitasi layak. Selama tahun 2010-2013 rumah tangga di Kalimantan Tengah yang mendapatkan kriteria sanitasi dan air minum layak cenderung meningkat, meskipun masih di bawah nasional (Gambar 11). Jumlah rumah tangga dengan kelayakan sanitasi di Provinsi Kalimantan Tengah meningkat tajam pada tahun 2011 ke tahun 2013, yaitu ~12~


Provinsi Kalimantan Tengah 2015 dari 33,72 persen menjadi 44,05 persen. Sementara itu jumlah rumah tangga dengan kriteria kelayakan air minum di Kalimantan Tengah selama 2010-2013 sedikit peningkatannya, dan masih jauh di bawah rata-rata nasional. Permasalahan dalam penyelenggaraan air minum dan sanitasi adalah minimnya keberlanjutan sarana dan prasarana yang telah terbangun, semakin terbatasnya sumber air baku untuk air minum dan kurang optimalnya sinergi pembangunan air minum dan sanitasi. Minimnya keberlanjutan sarana dan prasarana disebabkan oleh belum optimalnya kesadaran dan pemberdayaan masyarakat, keterlibatan aktif pemerintah daerah baik dari aspek regulasi maupun pendanaan, serta penerapan manajemen aset. Penyediaan layanan sanitasi belum tersinergikan dengan penyediaan layanan air minum sebagai upaya pengamanan air minum untuk pemenuhan aspek 4K (kuantitas, kualitas, kontinuitas dan keterjangkauan).

2.1.4. Mental/Karakter Pembangunan karakter di setiap wilayah berbeda, tergantung dari budaya, agama, serta kehidupan masyarakatnya. Pembangunan karakter melalui pendidikan dalam masyarakat merupakan upaya meningkatkan sikap mental untuk meningkatkan nilai etis diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karakter mengacu pada kebiasaan berpikir, bersikap, berbuat dan memotivasi kehidupan seseorang. Karakter erat kaitannya pola tingkah laku dan kecenderungan untuk berbuat baik. Dalam hal ini perlu adanya usaha mengadakan pendidikan baik formal maupun informal di lingkungan tempat tinggal untuk menggerakkan perubahan yang terjadi. Pembangunan wilayah Kalimantan Tengah menuntut perubahan sikap mental manusia yang selain merupakan sarana untuk mencapai tujuan pembangunan juga merupakan salah satu tujuan utama pembangunan itu sendiri. Semua elemen masyarakat berperan serta dalam membangun karakter bangsa, di antaranya melalui media massa, pada akademisi, tokoh adat, dan melalui peran organisasi kepemudaan. Proses penanaman karakter yang dilakukan melalui pendidikan formal di sekolah meliputi pengembangan bentuk pembelajaran substantif yang materinya terkait langsung dengan nilai, serta melalui pendidikan keagamaan. Peran lembaga adat juga dapat memberikan pemahaman tentang kearifan lokal yang memiliki nilai positif untuk pembangunan. Pendidikan karakter di Kalimantan Tengah dapat dikembangkan melalui budaya lokal berbasis masyarakat adat dan agama. Pendidikan agama dalam masyarakat dan lingkungan sekolah juga menjadi dasar pada terbentuknya karakter masyarakat. Keberadaan tempat ibadah untuk pendidikan karakter masyarakat menjadi penting untuk dikembangkan (Tabel 2) Pembentukan karakter bisa dilakukan melalui pemuka agama dan penyuluh agama di Kalimantan Tengah. Tabel 2 Data Umat, Tempat Ibadah, Penyuluh Agama Provinsi Kalimantan Tengah

Jumlah Pemeluk Agama Jumlah Tempat Peribadatan Banyaknya Rohaniawan

Islam 1.944.177 195.625 133

Protestan 408.340 1.687 1 815

Katolik 86.238 185 54

Hindu 218.890 626 772

Budha 9.388 14 34

Sumber: Kementerian Agama Kanwil Kalimantan Tengah, 2015


~13~

2015 Provinsi Kalimantan Tengah Adanya keberagaman etnis dan agama dan berkembangnya lembaga sosial dalam kehidupan masyarakat membutuhkan peran pemuda sebagai aset pembangunan sosial. Untuk menjamin kesejahteraan sosial keterlibatan pemuda dipelukan untuk mendorong proses pembelajaran serta membangun komitmen bersama dalam pembangunan. Pengembangan karakter pemuda dapat dilakukan melalui lembaga sosial dan organisasi kemasyarakatan karena keterlibatan pemuda dalam hal ini sangat tinggi. Jumlah organisasi di Kalimantan Tengah yang terdaftar pada Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun 2014 sebanyak 29 organisasi yang menjadi wadah aspirasi generasi muda dalam menjalankan aktivitas kepemudaan (Gambar 12). Melalui peran organisasi ini pengembangan karakter yang positif dapat dilakukan. Pemuda memiliki rasa tanggung jawab dalam membangun daerahnya untuk kepentingan masyarakat. Gambar 12 Bidang Organisasi Kepemudaan di Provinsi Kalimantan Tengah

kesiswaan 21%

kepartaian 7%

keagamaan 10%

ekonomi 4% kekaryaan 3% kesukuan 7%

kebangsaan 45%

kepramukaan 3%

Sumber: Kementerian Pemuda dan Olahraga, 2014 (diolah)

2.2. ANALISIS PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN 2.2.1. Pengembangan Sektor Pangan Terwujudnya kedaulatan pangan merupakan salah satu cerminan kemandirian ekonomi nasional. Pertanian menjadi sektor strategis pembangunan di Kalimantan Tengah karena potensi sumberdaya pertanian yang melimpah di wilayah ini. Potensi tersebut perlu dimanfaatkan dan dikembangkan untuk ketahanan pangan masyarakat Kalimantan Tengah. Produksi padi di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2015 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dan mencapai 918.658 ton (Gambar 13). Hal ini didukung karena meningkatnya luas lahan dan produktivitas. Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau merupakan dua kabupaten yang dikenal sebagai lumbung padi Kalimantan Tengah. Produksi padi di kedua kabupaten tersebut mencapai 60 persen dari produksi padi Kalimantan Tengah. Produktivitas padi di kedua kabupaten tersebut juga di atas produktivitas Kalimantan Tengah. Tercatat sebanyak 3 (tiga) kabupaten dengan produktivitas di atas produktivitas Kalimantan Tengah yaitu Kapuas, Pulang Pisau, dan Barito Timur.

~14~


Provinsi Kalimantan Tengah 2015 Gambar 13 Produksi (Ton) dan Produktivitas (Ku/Ha) Tanaman Padi Provinsi Kalimantan Tengah 1,000,000 900,000 800,000 700,000 600,000 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 0

918,658 755,507

812,652

838,207

60 50

610,236

40 31.78

30.01

27.49

34.66

34.75

30 20 10 0

2011 Produksi Padi

2012

2013

Produktivitas Padi

2014

2015

Produktivitas Nasional

Sumber: BPS, 2014

Produksi jagung di Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2015 mencapai 9.172 ton, meningkat sebesar 1.034 ton dari tahun 2014 sebesar 8.138 ton (Gambar 14). Produksi jagung terbesar di Kalimantan Tengah 23,82 persen berasal dari Kabupaten Kotawaringin Barat, 17,93 persen Kabupaten Barito Utara dan 17,93 persen dari Kabupaten Lamandau. Peningkatan produksi ini dikarenakan meningkatnya luas panen dan produktivitas. Gambar 14 Produksi (Ton) dan Produktivitas (Ku/Ha) Tanaman Jagung Provinsi Kalimantan Tengah 10,000

9,208

9,000

9,172 8,138

7,947

8,000 7,000

60 50

6,217

40

6,000 5,000

30

4,000 20

3,000 2,000

10

1,000 0

0 2011 Produksi Jagung

2012

2013

Produktivitas Jagung

2014

2015


Sumber: BPS, 2014


~15~

2015 Provinsi Kalimantan Tengah Untuk komoditas kedelai, kontribusi Provinsi Kalimantan Tengah terhadap nasional 0,15 persen pada tahun 2014, dan menurun menjadi 0,14 persen pada tahun 2015. Pada tahun 2015 produksi kedelai mencapai 1.369 ton, turun sebesar 28 ton dibandingkan tahun 2014 sebesar 1.397 ton (Gambar 15), dengan produksi kedelai terbesar sekitar 19,76 persen dari Kabupaten Kapuas dan 11,52 persen dari Kabupaten Murung Raya. Gambar 15 Produksi (Ton) dan Produktivitas (Ku/Ha) Tanaman Kedelai Provinsi Kalimantan Tengah 3,000

18

2,823

16

2,500

14

2,000

1,700

12

1,684 1,397

1,500

10

1,369

8

1,000

6 4

500

2

0

0 2011

2012

Produksi Kedelai

2013

2014

Produktivitas Kedelai

2015


Sumber: BPS, 2014

Gambar 16 Produksi Daging Provinsi Kalimantan Tengah (Ton) 6,000

5,224

5,000

4,382

4,277

4,154 4,000 3,116 3,000 1,780

2,000 1,000

725 221

26 138

2010

2011

0

28

320

2012

2,491

2,434

2,348

2,021

45

339

2013

Daging Sapi

Daging Kerbau

Daging Kuda

Daging Kambing

Daging Domba

Daging Babi

49

347

2014

Sumber: BPS, 2014

~16~


Provinsi Kalimantan Tengah 2015 Kebutuhan bahan pangan selain bersumber dari pertanian juga berasal dari peternakan. Kebutuhan konsumsi daging di Provinsi Kalimantan Tengah dipenuhi dari produksi sendiri dan pasokan daerah lain. Produksi daging terbesar di Provinsi Kalimantan Tengah didominasi oleh daging sapi dan babi yang terus mengalami peningkatan produksi setiap tahunnya (Gambar 16). Populasi ternak sapi terbesar terdapat di Kotawaringin Barat, Seruyan, dan Pulau Pisang, sementara untuk populasi babi terdapat di Kota Waringin Timur , Barito Selatan, dan Gunung Mas. Gambar 17 Populasi Ternak Unggas Provinsi Kalimantan Tengah (Ribu Ekor) 6,000.00 5,557.00 5,000.00

5,677.50 4,921.20

4,669.20

5,225.40 4,892.20

4,000.00 3,000.00

3,420.60

3,167.20

3,028.30 2,496.80

2,000.00 1,000.00 64.4

0.00

291.8

249.5

15.6

2010 Ayam Kampung

2011

37.3

2012

Ayam Petelur

290.7

40.9

305.5

42.7

2013 Ayam Pedaging

319.2

2014 Itik

Sumber: BPS, 2014

Peternakan unggas di Provisi Kalimantan Tengah juga mengalami peningkatan dengan hasil produksi yang terus meningkat setiap tahunnya. Jumlah populasi ternak terbesar di Kalimantan Tengah adalah ayam pedaging yaitu sebanyak 5,6 juta ekor pada tahun 2015, meningkat sebesar 785 ribu ekor dari tahun sebelumnya (Gambar 17). Peningkatan jumlah produksi dan populasi unggas didukung adanya pemberian bantuan bibit ternak, bantuan pakan ternak, serta pengobatan ternak dari pemerintah. Kebutuhan pakan ternak di Kalimantan Tengah sebagian besar masih didatangkan dari luar wilayah terutama didatangkan dari Makassar dan Surabaya karena produksi bahan utama pembuat pakan ternak masih terbatas. Tercapainya kondisi ketahanan dan kemandirian pangan di Provinsi Kalimantan Tengah juga dipengaruhi adanya inovasi dan adopsi teknologi dalam pengembangan usaha tani tanaman pangan, usaha tani hortikultura, usaha peternakan, dan usaha perkebunan yang mampu memberikan dampak bagi peningkatan produksi dan produktivitas petani dan peternak. Pemerintah daerah mendorong peningkatan jumlah lahan pertanian dengan memfungsikan kembali lahan sawah untuk ditanam padi, jagung, dan kedelai sesuai dengan musimnya. Ketersediaan lahan di Kalimantan Tengah cukup luas untuk dimanfaatkan dalam meningkatkan produksi tanaman pertanian dan kebutuhan pangan lainnya. Upaya perluasan areal sawah sangat penting untuk mendukung ketahanan pangan karena kebutuhan produksi tanaman pangan khususnya padi terus meningkat sedangkan alih fungsi lahan cukup luas setiap


~17~

2015 Provinsi Kalimantan Tengah tahunnya. Untuk mendukung ketahanan pangan di Kalimantan Tengah diperlukan pembukaan lahan pertanian dalam memenuhi target produksi tanaman pangan di tahun 2019 (Tabel 3). Tabel 3 Sasaran Kedaulatan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah Desa Mandiri Benih

Cetak Sawah (Ha)* 30

101.750

Target Produksi 2019 (ribu ton) Padi 969.188

Jagung 10.075

Kedelai 7.034

Daging Sapi dan kerbau 5.913

*indikasi awal Sumber: Perhitungan Bappenas, 2015

Dalam pemanfaatan dan pengolahan lahan sawah petani perlu mendapatkan pembinaan dan didampingi secara intensif baik dalam pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, panen, dan pasca panen oleh penyuluh pertanian dengan menerapkan inovasi teknologi spesifik lokasi. Dinas pertanian perlu memantau penyaluran benih dan pupuk agar lahan sawah bisa diusahakan secara berkelanjutan sehingga meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pangan. Petani juga perlu mendapatkan fasilitas berupa kemudahan dalam mengakses sarana produksi, sumber permodalan, pengolahan hasil serta pemasaran untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahterannya. Salah satu upaya dalam mendorong produksi dan produktivitas pangan adalah tersedianya infrastruktur pertanian yang memadai. Pembangunan infrastruktur yang saat ini diperlukan antara lain berupa perbaikan dan pembangunan infrastruktur pengairan, seperti waduk dan saluran irigasi, serta pembangunan jalan yang menghubungkan sentra produksi kepada konsumen akhir. Untuk mewujudkan ketersediaan infrastruktur tersebut, dukungan dan koordinasi antara instansi yang membidangi pembangunan fisik serta pemerintah daerah melalui dukungan kebijakan yang mempermudah implementasi pembangunan tersebut, mutlak diperlukan. Selain pembangunan infrastruktur, peningkatan produksi dan produktivitas pertanian juga memerlukan dukungan penyediaan teknologi dan sarana produksi, serta sumber daya manusia yang baik.

2.2.2. Pengembangan Sektor Energi Sumber daya energi Kalimantan Tengah yang melimpah berupa minyak bumi, batu bara, gas bumi, panas bumi, tenaga air, dan tenaga matahari umumnya belum dapat dimanfaatkan secara optimal karena pemanfaatan sumber energi tersebut memerlukan program konservasi, diversifikasi, intensifikasi energi. Sebagian besar kebutuhan energi di Kalimantan Tengah baik untuk sektor ekonomi maupun sebagai pembangkit tenaga listrik masih mengandalkan potensi migas yang sebagian besar dimanfaatkan untuk memenuhi komoditas ekspor. Ketersediaan energi yang berkesinambungan, handal, terjangkau dan ramah lingkungan merupakan hal yang fundamental dalam membangun industri energi yang bisa mendukung perkembangan ekonomi dan sosial suatu negara. Berdasarkan hal tersebut beberapa negara termasuk Indonesia telah mulai memanfaatkan energi baru terbarukan (EBT) sebagai pengganti energi fosil yang cadangannya mulai menipis. Tidak seperti negara-negara maju, pengembangan EBT di Indonesia hingga saat ini masih belum dominan karena masih didominasi penggunaan bahan bakar fosil.

~18~


Provinsi Kalimantan Tengah 2015 Provinsi Kalimantan Tengah merupakan salah satu provinsi yang mengalami masalah dengan penyediaan energi.Kebutuhan energi listrik di Kalimantan Selatan mencapai 170 MW tetapi keadaan pembangkit-pembangkit listrik yang ada belum memadai untuk memenuhi kebutuhan energi listrik tersebut. Ketidakmampuan ini disebabkan pembangkit-pembangkit yang digunakan di Kalimantan Tengah kebanyakan adalah Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) yang berdaya kecil dan telah menjalani proses operasi yang cukup lama sehingga tidak bisa bekerja dengan baik lagi. Untuk mengatasi masalah energi listrik Kalimantan Timur membangun PLTU batubara berdaya 2 x 60 MW di Kabupaten Pisau Kalimantan Tengah. Pemanfaatan EBT sebagai sumber energi di Kalimantan Tengah adalah penggunaan pembangkit tenaga surya untuk menjangkau desa-desa yang belum berlistrik dan berada di luar jangkauan PLN . Pemadaman listrik menjadi fenomena yang biasa terjadi di Kalimantan Tengah karena kecilnya daya energi listrik yang dibangkitkan. Potensi sumber daya energi terbarukan di Kalimantan Tengah yang dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik menggunakan sinar matahari. Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat harus diimbangi dengan ketersediaan tenaga listrik karena meningkatnya permintaan tenaga listrik. Berbagai kendala dalam pembangunan kelistrikan di Kalimantan Tengah adalah sebagian besar desa-desa di provinsi ini belum terjangkau oleh jaringan listrik. Rasio elektrifikasi di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2014 masih di bawah 100 persen yaitu sebesar 61, 38 persen lebih rendah dari rata-rata nasional sebesar 81,70 persen (Gambar 18). Rasio elektrifikasi merupakan perbandingan jumlah rumah tangga yang berlistrik dan jumlah keseluruhan rumah tangga (RUPTL PLN 20152024). Rasio elektrifikasi ini menggambarkan tingkat ketersediaan energi listrik untuk masyarakat. Saat ini masih ada sekitar 188.267 rumah tangga yang belum berlistrik dari 624.026 rumah tangga yang ada di Kalteng yang tersebar di 307 desa dari 1.567 desa di Kalimantan Tengah yang lokasinya jauh di daerah pedalaman. Gambar 18 Rasio Elektrifikasi (%) Tahun 2014 120 100 80

81.70

61.38

60 40

Rasio Elektrifikasi

Papua

Papua Barat

Maluku

Maluku Utara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Utara

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur dan Utara

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Nusa Tenggara Timur

BALI

Nusa Tenggara Barat

Banten

Jawa Timur

D.I Yogyakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

Kepulauan Riau

DKI Jakarta Tangerang

Lampung

Kep Bangka Belitung

Bengkulu

Sumatera Selatan

Riau

Jambi

Sumatera Barat

Aceh

0

Sumatera Utara

20

Nasional

Tidak termasuk pelanggan non PLN Sumber: Statistik PLN, 2014


~19~

2015 Provinsi Kalimantan Tengah

Pembangkit-pembangkit listrik yang dimiliki PT. PLN (Persero) cabang Kalimantan Tengah sendiri semuanya berjenis PLTD dengan total daya mampu sebesar 60,72 MW. Produksi listrik di Kalimantan Tengah periode 2010-2014 menunjukkan tend meningkat. Produksi listrik terbesar terdapat di Palangka Raya, 26,25 persen dari total produksi 2014. Jumlah pelanggan meningkat 8,48 persen di 2014 menjadi 437.552 pelanggan. Peningkatan produksi listrik diikuti peningkatan jumlah PLTD sebesar 183,70 persen menjadi 383 unit PLTD pada 2014. Pemerintah berupaya memenuhi kebutuhan listrik dengan pemenuhan yang terfokus di kabupaten dan daeran yang ketersediaan listrik yang masih terbatas. yang selama ini relatif masih belum memperoleh pelayanan energi yang memadai dibandingkan daerah lainnya. Pelayanan sistem jaringan kelistrikan merupakan salah satu program yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Kalimantan Tengah. Rencana penyediaan kebutuhan listrik selain untuk meningkatkan ketersediaan listrik, juga untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat membantu kegiatan sosial dan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah.

2.2.3. Pengembangan Sektor Kemaritiman dan Kelautan Pembangunan ekonomi bidang maritim merupakan salah satu prioritas program kerja pembangunan nasional. Untuk pengembangan sektor kemaritim dan kelautan, Kalimantan Tengah memiliki potensi laut seluas 94.500 km2 dengan panjang garis pantai ± 750 km , serta memiliki berbagai jenis ikan pelagis, udang, rajungan, dan lainnya. Pantai laut di selatan Kalimantan Tengah merangkai 7 (tujuh) kabupaten; yaitu Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Katingan, dan Kabupaten Pulang Pisau, dengan panjang garis pantai ± 750 km. Sedangkan perairan umum dengan luas ± 2.29 juta Ha dengan potensi sumberdaya ikannya yang cukup besar perlu pengelolaan dan pemanfaatan secara baik. Untuk mendukung transportasi laut, terdapat 8 pelabuhan laut yang berfungsi untuk bongkar muat barang dalam negeri, luar negeri dan pelayaran rakyat, yaitu pelabuhan laut Pulang Pisang, Pegatan Mendawai, Sampit, Kuala Pembuang, Samuda, Sukamara, Pangkalan Bun, dan Kumai. Aktivitas bongkar muat barang paling besar terdapat di 2 pelabuhan yaitu pelabuhan laut Kumai dengan volume bongkar mencapai 1.726.439 ton dan muat sebesar 5.538.453 ton, dengan jumlah kunjungan kapal sebanyak 2.996, dan pelabuhan laut Sampit dengan volume bongkar 1.964.080 ton dan muat barang sebesar 4.732.265 ton dengan kunjungan kapal sebanyak 3.590 (Tabel 4). Jumlah kunjungan kapal dapat digunakan untuk menganalisis aktivitas suatu pelabuhan karena data jumlah kunjungan kapal di suatu pelabuhan menunjukkan tingkat kesibukan aktivitas pelabuhan. Semakin rendahnya aktivitas pelabuhan, biaya logistik semakin tinggi sehingga biaya operasional kurang efisien. Transportasi laut bisa mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis maritim dan menekan angka inflasi karena disparitas harga antarwilayah makin rendah. Tabel 4 Aktivitas Pelabuhan di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2014 Pelabuhan Laut 1. Pulang Pisau 2. Pegatan Mendawai

~20~

Kapal 560 211

Kapal DWT/BRT 530.060 -

Barang Bongkar Muat 670.919 351.058 4.472 284.245


Provinsi Kalimantan Tengah 2015 Kapal Kapal DWT/BRT 3.590 5.553.841 49 5.931 1.456 115.139 1.089 796.921 2996 5.449.543 9951 12.451.435

Pelabuhan Laut 3. S a m p i t 4. Kuala Pembuang 5. Samuda 6. Sukamara 7. Pangkalan Bun 8. Kumai Jumlah

Barang Bongkar Muat 1.964.080 4.732.265 974 2.600 38.454 329.009 294.279 358.189 1.726.439 5.538.453 4.699.617 11.595.819

Sumber: Statistik Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah, 2015

Luasnya wilayah perairan darat dan perairan laut di Kalimantan Tengah mendukung untuk pengembangan perikanan, baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Hasil perikanan tangkap laut mendominasi produksi perikanan di Kalimantan Timur taun 2013 dengan produksi sebesar 66.312 ton (Gambar 19). Perikanan budidaya di Kalimantan Tengah didominasi oleh budidaya keramba, diikuti budidaya kolam, dan budidaya tambak. Jumlah Rumah Tangga Perikanan (RTP) Tangkap adalah sebanyak 21.770 RTP yang terdiri dari 5.340 RTP Perikanan Laut dan 16.430 RTP Perikanan Darat.

Gambar 19 Produksi Perikanan (ton) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013

15%

42% 14%

6% 23%

Tangkap Laut

Perairan Umum

Budidaya Laut

Tambak

Kolam

Keramba

Jaring Apung

Sawah

Sumber: BPS, 2013

Tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan sektor perikanan di Kalimantan Tengah antara lain belum terpadunya usaha penangkapan ikan, tambak ikan, serta budidaya perikanan lainnya, dan penggunaan teknologi penangkapan dan pengolahan hasil ikan yang belum memadai. Strategi yang dapat dilakukan untuk mengembangkan perekonomian berbasis kelautan ini antara lain pemberian kredit mikro kepada nelayan, peningkatan kualitas produk perikanan di pasar lokal dan untuk ekspor, dan pengembangan industri yang berasal dari produk olahan ikan. Pengembangan sektor kelautan ini harus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan agar memberikan dampak yang besar bagi pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.


~21~

2015 Provinsi Kalimantan Tengah 2.2.4. Pengembangan Sektor Pariwisata dan Industri Sektor pariwisata dan industri merupakan salah satu komponen dalam pembangunan ekonomi. Pembangunan pariwisata dan industri harus dilakukan secara berkelanjutan sehingga memberikan manfaat langsung untuk kesejahteraan masyarakat. Arah kebijakan dalam pengembangan sektor pariwisata meliputi: pemasaran pariwisata nasional dengan mendatangkan jumlah wisatawan nusantara dan mancanegara; pembangunan destinasi pariwisata dengan meningkatkan daya tarik daerah tujuan wisata sehingga berdaya saing di dalam dan luar negeri; pembangunan industri pariwisata dengan meningkatkan partisipasi usaha lokal dalam industri pariwisata nasional serta meningkatkan keragaman dan daya saing produk dan jasa pariwisata nasional di setiap destinasi pariwisata yang menjadi fokus pemasaran; dan pembangunan kelembagaan pariwisata dengan membangun sumberdaya manusia pariwisata serta organisasi kepariwisataan nasional. Arah kebijakan dalam pengembangan sektor industri meliputi pengembangan perwilayahan industri di luar Pulau Jawa, penumbuhan populasi industri, serta peningkatan daya saing dan produktivitas. Kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian Provinsi Kalimantan Tengah masih rendah dibandingkan dengan potensi pariwisata yang dimilikinya. Wisatawan asing maupun domestik yang berkunjung ke Kalimantan Tengah belum begitu besar. Jumlah wisatawan yang berkunjung ke tempat wisata di Kalimantan Tengah meningkat setiap tahunnya walaupun peningkatan jumlah kunjungan tersebut dianggap tidak signifikan. Hal ini juga terlihat dari jumlah tamu yang menginap di hotel dan akomodasi lainnya di Provinsi Kalimantan Tengah dibandingkan Indonesia secara keseluruhan Tahun 2010-2014 (Gambar 20). Jumlah tamu asing pada hotel dan akomodasi lain di Kalimantan Tengah tahun 2014 sebanyak 924.146 orang, menurun dari dibandingkan tahun 2013 sebanyak 2.168.466 orang. Salah satu kendala dalam pengembangan pariwisata di Kalimantan Tengah adalah keterbatasan dana dan kurangnya kerjasama pemerintah dengan masyarakat lokal untuk mengelola pariwisata Gambar 20 Jumlah Tamu yang Menginap Tahun 2010-2014 2,500,000

100,000,000 2,137,988

90,000,000

2,000,000

80,000,000 70,000,000

1,500,000

60,000,000

1,000,000

50,000,000 920,205 40,000,000

581,147

758,976

709,689

30,000,000

500,000 -

20,000,000 457 2010

1,924

1,705

2011

2012

30,478 2013

3,941

10,000,000 -

2014

Jumlah Tamu Asing (Provinsi)

Jumlah Tamu Indonesia (Provinsi)

Jumlah Tamu Asing (Nasional)

Jumlah Tamu Indonesia (Nasional)

Sumber: BPS, 2014

~22~


Provinsi Kalimantan Tengah 2015 Kalimantan Tengah memiliki potensi pariwisata yang potensial untuk dikembangkan, terutama wisata alam, antara lain kawasan cagar alam (Bukit Raya dan kelompok Hutan Monumental di Kabupaten Kotawaringin Timur, Bukit Sapat Hawung di Kabupaten Barito Utara serta Marang di Kotamadya Palangka Raya), suaka alam darat dan Taut di Kabupaten Kotawaringin Barat, Taman Nasional Tanjung Puting di Kabupaten Kotawaringin Barat, air terjun Malau Besar di Kabupaten Barito Utara serta taman wisata (Air Terjun Poaras di Kabupaten Barito Utara, Tangkiling di Kotamadya Palangka Raya), Pantai Kubu dan Tanjung Keluang di Kabupaten Kotawaringin Barat, serta Ujung Pandaran di Kabupaten Kotawaringin Timur. Sektor pariwisata mampu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penyediaan lapangan kerja dan menjadi multiplier effect untuk pengembangan sektor perekonomian yang lain. Objek wisata yang dimiliki Kalimantan Tengah belum ditata dengan baik menjadi daya tarik wisata unggulan, padahal potensinya sangat besar karena alam yang dimiliki masih asli dan memiliki budaya khas dan unik Kalimantan Tengah. Untuk sektor industri, salah satu tantangan yang dihadapi industri nasional saat ini adalah daya saing yang rendah di pasar internasional. Faktor yang menyebabkan rendahnya daya saing tersebut antara lain adanya peningkatan biaya energi, tingginya biaya ekonomi, serta belum memadainya layanan birokrasi. Tantangan lain yang dihadapi adalah masih lemahnya keterkaitan antar industri (industri hulu dan hilir maupun antara industri besar dengan industri kecil dan menengah), adanya keterbatasan berproduksi barang setengah jadi dan komponen di dalam negeri, keterbatasan industri berteknologi tinggi, kesenjangan kemampuan ekonomi antardaerah, serta ketergantungan ekspor pada beberapa komoditas tertentu. Tabel 5 Jumlah Tenaga Kerja Industri Kecil Menengah Tahun 2014 Kabupaten/ Kota Kotawaringin Barat KotawaringinTimur Kapuas Barito Selatan Barito Utara Sukamara Lamandau Seruyan Katingan Pulang Pisau Gunung Mas Barito Timur Murung Raya Palangka Raya Jumlah

Jumlah Unit Usaha 536 195 310 143 379 446 157 366 537 121 91 161 217 1.019 4.678

Jumlah Tenaga Kerja

Jumlah Nilai Investasi (000 Rp)

1.643 1.117 1.512 254 1.530 1.063 554 1.116 2.343 442 205 523 479 3.399 16.180

74.591.109 6.489.329 27.499.500 2.461.540 8.928.558 3.118.970 13.202.050 5.760.400 18.691.950 374.870 4.300.382 22.798.758 4.531.075 44.916.042 237.664.533

Nilai Produksi (000 Rp.) 112.119.149 33.228.366 50.096.350 8.070.000 20.748.640 54.905.442 11.016.652 69.919.300 36.302.250 2.090.238 4.031.205 46.752.589 13.426.647 90.078.907 552.785.735

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah, 2014

Jumlah industri kecil menengah tahun 2014 mencapai 4.678 industi dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 16.180 orang, serapan tenaga kerja terbesar di Kota Palangka Raya 3.399 orang dan Kabupaten Katingan sebanyak 2.343 orang (Tabel 5). Sementara untuk industri besar terdapat 8 jenis industri besar dengan total serapan tenaga kerja lebih besar dari


~23~

2015 Provinsi Kalimantan Tengah industri kecil menengah yaitu sebanyak 25.542 orang, serapan tenaga kerja terbesar yaitu industri makanan meyerap tenaga kerja sebanyak 21.751 orang, dan industri kayu, barang dari kayu dan gabus menyerap tenaga kerja sebanyak 2,223 orang (Gambar 21). Industri manufaktur tersebar di beberapa kabupaten antara lain Kabupaten Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Kapuas, dan Barito Selatan. Untuk meningkatkan perekonomian sektor industri diperlukan upaya dan peran pemerintah untuk melakukan pembinaan, pelatihan dan ketrampilan berwirausaha perlu diberikan kepada masyarakat/kelompok masyarakat atau UMKM supaya , dan industri-industri di wilayah ini untuk meningkatkan daya saing dan kemandirian masyarakat dalam pengembangan usaha. Gambar 21 Jumlah Tenaga Kerja Industri Besar di Kalimantan Tengah Tahun 2014 60

25,000

50

20,000

40

15,000

30

10,000

20

5,000

10 0

0

Banyaknya Perusahaan

Banyaknya Tenaga Kerja

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Tengah, 2015

2.3. ANALISIS PEMERATAAN DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN 2.3.1. Pusat Pertumbuhan Wilayah Pusat pertumbuhan wilayah banyak ditentukan berdasarkan potensi yang dimilikinya. Peningkatan infrastruktur dan ketersediaan sarana mampu mendukung percepatan pembangunan. Ketersediaan infrastruktur yang lengkap di suatu wilayah juga bisa digunakan sebagai dasar dalam penetapan pusat pertumbuhan, karena hierarki suatu kota yang besar akan mempercepat wilayah lain untuk berkembang. Hierarki kota dapat menentukan jenjang pelayanan terkait dengan pusat pelayanan di kota.

2.3.1.1.

Kawasan Ekonomi Khusus

Pada dasarnya KEK dibentuk untuk membuat lingkungan kondusif bagi aktivitas investasi, ekspor, dan perdagangan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Salah satu syarat pengembangan KEK adalah ketersediaan investor yang akan menggerakkan investasi di wilayah tersebut. KEK bertujuan untuk mempercepat pembangunan dan

~24~


Provinsi Kalimantan Tengah 2015 mengurangi kesenjangan dalam masyarakat melalui hadirnya aktivitas ekonomi yang memberikan nilai tambah. Terbentuknya KEK diharapkan semakin membangun daya saing wilayah dengan memanfaatkan potensi yang dimilikinya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Saat ini Provinsi Kalimantan Tengah belum memiliki KEK, dan pada RKP 2016 belum ada daerah di Kalimantan Tengah yang akan dikembangkan menjadi KEK. KEK bertujuan untuk mempercepat pembangunan dan mengurangi kesenjangan dalam masyarakat melalui hadirnya aktivitas ekonomi yang memberikan nilai tambah. Terbentuknya KEK diharapkan semakin membangun daya saing wilayah dengan memanfaatkan potensi yang dimilikinya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.3.1.2.

Kawasan Industri

Arah pengembangan KI di luar Pulau Jawa diharapkan dapat menciptakan pemerataan pembangunan ekonomi dan meningkatkan efisiensi sistem logistik dan KI sebagai pergerakan utama pusat-pusat pertumbuhan baru. Provinsi Kalimantan Tengah belum memiliki kawasan industri yang akan dikembangkan. Sektor industri Kalimantan Tengah saat ini didominasi oleh industri manufaktur yang juga memiliki peran penting dalam peningkatan nilai tambah kegiatan ekonomi di Kalimantan Tengah.

2.3.2. Kesenjangan intra wilayah Tingkat kesenjangan ekonomi antarkota dan kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah yang ditunjukan dengan nilai indeks wiliamson dari tahun 2009-2013 relatif rendah dan berada jauh dibawah rata-rata nasional (Gambar 22). Penyebab kesenjangan ekonomi dan sosial di Provinsi Kalimantan Tengah antara lain masih terbatasnya jangkauan sarana dan prasarana bagi masyarakat. Kondisi di atas menghadapkan Kalimantan Tengah pada tantangan untuk meningkatkan, memeratakan, dan memperluas jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pelayanan sosial lainnya, serta jangkauan informasi sampai ke seluruh pelosok daerah. Gambar 22 Perkembangan Kesenjangan Ekonomi (Indeks Williamson) 2009-2013 0.90 0.80

0.78

0.78

0.80

0.80

0.78

0.70 0.60

Kalimantan Tengah

0.50

Nasional

0.40 0.30 0.20

0.18

0.18

0.18

0.18

0.18

2009

2010

2011

2012

2013

0.10 0.00



~25~

2015 Provinsi Kalimantan Tengah Kesenjangan ekonomi antarkota dan kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah cukup tinggi, terlihat dari besarnya gap antara kabupaten atau kota dengan PDRB perkapita tertinggi dan PDRB perkapita terendah (Tabel 6). Pendapatan perkapita di Provinsi Kalimantan Tengah relatif sama dengan pendapatan perkapita kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Tengah. Wilayah Kalimantan Tengah memiliki tingkat kepadatan penduduk lebih rendah daripada wilayah lain di Indonesia dengan konsentrasi penduduk tersebar di perdesaan dan pedalaman. Besarnya pendapatan perkapita kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah memiliki besaran yang hampir sama karena kesamaan struktur perekonomian di wilayah ini, yaitu pada sektor pertanian. Tabel 6 Perkembangan Nilai PDRB Perkapita ADHB dengan Migas Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008-2013 (000/jiwa) Kabupaten/Kota Kotawaringin Barat Kotawaringin Timur Kapuas Barito Selatan Barito Utara Sukamara Lamandau Seruyan Katingan Pulang Pisau Gunung Mas Barito Timur Murung Raya Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah

2008 16.390 16.545 11.693 14.221 15.545 20.640 14.460 14.969 15.178 8.639 11.015 12.418 17.147 13.344 15.307

2009 17.612 18.577 13.191 15.713 17.180 21.220 15.190 15.701 16.348 9.489 11.618 13.496 19.126 14.368 17.021

2010 19.036 21.184 14.931 17.825 19.311 23.174 17.058 17.584 18.133 10.752 13.096 15.021 21.576 16.280 19.169

2011 20.984 23.963 16.716 19.967 21.873 25.076 18.832 19.094 20.284 12.084 14.608 16.588 24.607 18.085 21.558

2012 23.174 26.605 18.698 22.223 24.071 26.942 20.783 20.291 22.651 13.728 15.958 17.784 26.476 19.996 23.987

2013 25.937 29.590 20.983 24.799 26.576 28.985 22.900 21.787 25.313 15.599 17.504 19.219 28.391 22.400 26.634

Sumber: BPS, 2013

3.

ISU STRATEGIS WILAYAH

Isu strategis merupakan permasalahan pembangunan yang memiliki kriteria yaitu: (i) berdampak besar bagi pencapaian sasaran pembangunan nasional; (ii) merupakan akar permasalahan pembangunan di daerah; dan (iii) mengakibatkan dampak buruk berantai pada pencapaian sasaran pembangunan yang lain jika tidak segera diperbaiki. Berdasarkan gambaran kinerja pembangunan wilayah, analisis pembangunan, serta identifikasi permasalahan yang telah dilakukan, maka isu-isu strategis Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut: 1.

Tingginya Ketergantungan pada Sektor Primer (Pertanian) Pembangunan ekonomi Kalimantan Tengah sebagian besar masih tergantung kepada sektor primer (pertanian dan pertambangan), dan sektor industri pengolahan berbasis sumberdaya alam lokal. Peranan sektor pertanian (23,50%) sangat ditunjang oleh ketersediaan sumberdaya alam pertanian khususnya perkebunan. Sementara untuk industri pengolahan

~26~


Provinsi Kalimantan Tengah 2015 yang dikembangkan adalah pengolahan berbasis pada sumberdaya alam pertanian. Kendala dalam pengembangan usaha industri masih rendahnya kualitas sumberdaya manusi dalam penguasaan teknologi pengolahan secara modern, dan sebagian besar tenaga kerja dengan pendidikan rendah (tamat SD). Strukur perekonomian Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2014 didominasi oleh kontribusi sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian, dan sektor industri pengolahan (Tabel 7). Tabel 7 Struktur PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014 Lapangan Usaha 1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 2. Pertambangan dan Penggalian 3. Industri Pengolahan 4. Pengadaan Listrik dan Gas 5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah 6. Konstruksi 7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 8. Transportasi dan Pergudangan 9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 10. Informasi dan Komunikasi 11. Jasa Keuangan dan Asuransi 12. Real Estat 13. Jasa Perusahaan 14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

15. Jasa Pendidikan 16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 17. Jasa lainnya

Distribusi Persentase (%) ADHK ADHB 21,76 23,50 16,90 13,15 15,25 16,10 0,06 0,04 0,09 0,09 8,40 8,35 10,82 11,35 5,72 6,03 1,65 1,76 1,21 1,03 3,33 3,35 2,00 2,01 0,04 0,04 5,79 5,99 4,32 4,45 1,71 1,76 0,95 0,99

Sumber: BPS, 2014

Apabila ditelusuri lebih lanjut berdasarkan analisis sektor basis, sektor pertanian, pertambangan dan penggalian, sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, dan limbah, sektor transportasi dan pergudangan, sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib, dan sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial merupakan sektor-sektor tradable (dapat diperdagangkan antardaerah), dengan nilai location quotient lebih besar dari satu (LQ>1). Hal ini menunjukkan Provinsi Kalimantan Tengah memiliki proportional share lebih besar dari rata-rata daerah lain untuk sektor-sektor tersebut (Tabel 8). Tabel 8 Nilai LQ Sektor Ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah Lapangan Usaha

2010

2011

2012

2013

2014

1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

1,75

1,70

1,67

1,63

1,66

2. Pertambangan dan Penggalian

1,43

1,61

1,72

1,91

1,85

3. Industri Pengolahan

0,64

0,61

0,61

0,62

0,65


~27~

2015 Provinsi Kalimantan Tengah 4. Pengadaan Listrik dan Gas

0,18

0,19

0,21

0,21

0,23

5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan

1,01

1,02

1,03

1,03

1,03

6. Konstruksi

0,92

0,90

0,89

0,84

0,86

7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

0,82

0,80

0,79

0,77

0,78

8. Transportasi dan Pergudangan

1,70

1,61

1,55

1,61

1,51

9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

0,54

0,54

0,56

0,55

0,55

10. Informasi dan Komunikasi

0,28

0,27

0,27

0,26

0,26

11. Jasa Keuangan dan Asuransi

0,74

0,89

0,92

0,90

0,90

12. Real Estat

0,66

0,68

0,68

0,67

0,67

13. Jasa Perusahaan

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

1,50

1,51

1,56

1,62

1,67

15. Jasa Pendidikan

1,42

1,40

1,40

1,35

1,36

16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

1,70

1,70

1,70

1,63

1,61

17. Jasa lainnya Nilai LQ dihitung menggunakan PDRB ADHK Tahun 2010 Sumber: BPS, 2014(diolah)

0,35

0,34

0,34

0,33

0,34

Sektor pertanian perlu dikembangkan untuk mendukung kedaulatan pangan sesuai dengan agenda prioritas pembangunan nasional. Upaya mencapai kedaulatan pangan dilakukan dengan meningkatkan produksi pertanian sekaligus menggerakkan usaha industri pengolahan hasil-hasil pertanian. Ada dua alasan yang mendukung hal tersebut. Pertama, sektor pertanian primer memiliki elastisitas permintaan yang rendah terhadap pendapatan. Hal ini ditunjukkan dengan relatif bertahannya kinerja pertumbuhan sektor pertanian di masa krisis, namun ketika situasi ekonomi membaik dan pendapatan masyarakat meningkat permintaan terhadap komoditas pertanian tidak meningkat dengan proporsi yang sama. Berbeda halnya dengan permintaan terhadap produk manufaktur, yang sangat elastis terhadap peningkatan pendapatan. Kedua, sektor industri pengolahan non migas sangat potensial dalam menciptakan nilai tambah, mendorong perkembangan sektor-sektor lain dan menciptakan lapangan kerja. Perkembangan tenaga kerja selama periode 2011-2015, perubahan orang bekerja menunjukkan jumlah tenaga kerja tahun 2015 menunjukan peningkatan untuk seluruh sektor, kecuali tenaga kerja di sektor pertanian mengalami penurunan sebesar 71.910 orang (Tabel 9). Ke depan, sektor industri pengolahan non migas masih perlu berkembang lagi sehingga mampu menyerap angkatan kerja baru dan menyerap tenaga kerja yang menumpuk di sektor pertanian dan jasa-jasa dengan yang kurang produktif. Tabel 9 Perubahan Jumlah Orang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan 2011-2015 No. 1 2 3 4 5 6 7

~28~

Lapangan Pekerjaan Pertanian Pertambangan Industri Pengolahan Listrik, Gas, Air Bangunan Perdagangan, Hotel, Restoran Angkutan & Telekomunikasi

2011 2015 (Feb) Perubahan 605.379 533.469 -71.910 60.463 111.778 51.315 31.277 49.323 18.046 3.712 7.392 3.680 52.107 73.085 20.978 178.791 211.232 32.441 29.409 41.885 12.476


Provinsi Kalimantan Tengah 2015 No. Lapangan Pekerjaan 8 Keuangan 9 Jasa-Jasa Total

2011 2015 (Feb) Perubahan 14.373 15.698 1.325 151.241 203.762 52.521 1.126.752 1.247.624 120.872

Sumber: BPS, 2014

2.

Kurangnya Sumber Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan Dari sisi pengeluaran (penggunaan) pendorong utama pertumbuhan ekonomi selama 2007-2014 adalah pada konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, dan PMTB., sementara untuk ekspor relatif kecil (Tabel 10). investasi (PMTB) yang sangat penting bagi pertumbuhan daerah kontribusinya berada di atas ketiga sektor tersebut. Investasi berperan meningkatkan stok kapital di daerah yang digunakan untuk berproduksi. Tingkat investasi yang rendah akan diikuti oleh terbatasnya kemampuan daerah untuk memacu peningkatan produksi. Tabel 10 PDRB Menurut Penggunaan 2014 Penggunaan 1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT 3. Pengeluaran Konsumsi Pemerlntah 4. Pembentukan Modal Tetap Bruto 5. Perubahan Inventori 6. Ekspor Luar Negeri 7. Impor Luar Negeri 8. Net Ekspor Antar Daerah Total

Kontribusi (%) ADHK 2010 ADHB 41,23 42,47 1,30 1,32 14,64 15,06 43,24 45,19 1,36 1,40 19,85 17,99 1,12 1,26 -20,50 -22,16 100,00 100,00

Sumber : BPS, 2014

Sejalan dengan kebijakan percepatan pembangunan di Kalimantan Tengah, kegiatan investasi perlu ditingkatkan dengan mengembangkan potensi wilayah, meliputi sumber daya alam dengan kandungan minyak dan gas, kandungan mineral logam, sumber daya hutan dan perairan, pengembangan pertanian dan agribisnis, serta potensi pariwisata yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat. Mengingat pentingnya investasi bagi pertumbuhan ekonomi daerah, hal yang perlu diperhatikan adalah kelembagaan yang ramah dunia usaha. Pencapaian nilai tambah pada komponen investasi diantaranya dipengaruhi oleh pembenahan sarana infrastruktur, pengurusan perizinan usaha, kepastian hukum dan kondisi keamanan suatu daerah.

3.

Rendahnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Wilayah

Pembangunan infrastruktur yang baik akan menjamin efisiensi, memperlancar pergerakan barang dan jasa, dan meningkatkan nilai tambah perekonomian. Ketersediaan infrastruktur merupakan salah satu faktor pendorong produktivitas daerah. Keberadaan infrastruktur seperti jalan raya dan jembatan akan mampu membuka akses bagi masyarakat dalam melaksanakan aktivitas ekonomi. Provinsi Kalimantan Tengah dilayani oleh jaringan jalan sepanjang 15.253 km, dengan kepadatan penduduk rendah. Pembangunan ekonomi


~29~

2015 Provinsi Kalimantan Tengah membutuhkan dukungan sarana transportasi dan ketersediaan jaringan listrik yang memadai. Kerapatan jalan yang menunjukkan rasio panjang jalan terhadap luas wilayah di Provinsi Kalimantan Tengah berada di urutan 3 terendah secara nasional (Tabel 11). Tabel 11 Kerapatan Jalan dan PDRB Per Kapita Provinsi Tahun 2014 No.

Provinsi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

DKI Jakarta D.I Yogyakarta Bali Jawa Tengah Jawa Timur Banten Sulawesi Selatan Jawa Barat Kepulauan Riau Lampung Sumatera Barat Sumatera Utara Sulawesi Utara Nusa Tenggara Barat Bengkulu Gorontalo Nusa Tenggara Timur Sulawesi Barat Aceh Sulawesi Tenggara Sulawesi Tengah Kalimantan Selatan Kep Bangka Belitung Riau Jambi Maluku Utara Sumatera Selatan Maluku Kalimantan Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Papua Barat Papua

PDRB Per Kapita Kerapatan ( Ribu Rp) Jalan 136.407,58 1068,36 21.873,72 136,19 29.666,48 133,20 22.858,32 90,56 32.703,80 89,03 29.961,85 70,84 27.760,65 69,98 24.961,05 69,55 76.753,11 60,40 23.648,76 56,85 25.963,24 54,57 30.482,59 50,41 27.804,68 49,14 15.351,54 43,52 19.631,40 43,06 18.627,37 42,76 10.742,42 42,10 19.211,14 41,93 23.199,49 39,86 27.898,88 31,32 25.316,32 30,38 27.230,80 30,16 32.868,70 29,62 72.331,01 28,27 36.088,33 26,65 16.872,31 19,39 30.627,55 18,71 14.230,08 16,61 123.985,45 12,13 22.707,79 10,42 30.220,97 9,93 59.156,84 8,40 38.891,99 5,26

Sumber: BPS (2014)

Berdasarkan asumsi terdapat korelasi antara tingkat kerapatan jalan dan tingkat pendapatan perkapita dalam suatu perekonomian, dengan menggunakan data 33 provinsi terlihat hubungan positif antara PDRB per kapita dan tingkat kerapatan jalan (Gambar 23).

~30~


Provinsi Kalimantan Tengah 2015 Semakin tinggi pendapatan per kapita wilayah kerapatan jalannya cenderung tinggi pula. Provinsi-provinsi yang posisinya di bawah kurva linier tersebut berarti mengalami defisiensi infrastruktur jalan. Dengan menggunakan ukuran ini terlihat bahwa posisi Kalimantan Tengah relatif tidak lebih baik dibandingkan provinsi lain di Indonesia. Dengan pendapatan perkapita tinggi, posisi Kalimantan Tengah masih mengalami defisiensi infrastruktur jalan. Gambar 23 Hubungan antara Kerapatan Jalan dan PDRB Per Kapita Tahun 2014 3.50

Log Kerapatan Jalan

3.00 2.50 y = 0.2139x - 0.008 R² = 0.0149

2.00 1.50 1.00

Kalimantan Tengah

0.50 0.00 6.80

7.00

7.20

7.40 7.60 Log PDRB per kapita

7.80

8.00

8.20

Sumber: BPS (2014) - diolah

Secara kualitas, kondisi jalan di Provinsi Kalimantan Tengah belum cukup baik dan berada jauh dibawah rata-rata nasional. Jalan negara yang berada dalam kondisi baik besarnya 58,83 persen, sedangkan jalan provinsi sebesar 53,35 persen. Berdasarkan jenis permukaannya, persentase jalan belum beraspal di Provinsi Kalimantan Tengah masih besar, yaitu sebesar 66,15 persen. Kondisi jalan yang buruk akan meningkatkan waktu tempuh perjalanan dan membengkakkan biaya distribusi barang antar daerah, yang pada gilirannya menghambat perekonomian daerah. Dengan adanya perbedaan kapasitas fiskal antardaerah, hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi upaya peningkatan integrasi jaringan jalan antarwilayah. Infrastruktur lain yang mendorong produktivitas daerah adalah jaringan listrik. Konsumsi listrik di Kalimantan Tengah termasuk rendah dan kurang dari rata-rata tingkat konsumsi listrik nasional sebesar 397,6 kWh (Gambar 24). Untuk mengukur defisiensi terhadap infrastruktur kelistrikan digunakan cara yang sama, yaitu dengan melihat korelasi antara pendapatan perkapita dan konsumsi listrik perkapita terlihat hubungan yang positif antara PDB per kapita dengan tingkat konsumsi listrik (Gambar 25). Wilayah yang memiliki posisi di bawah kurva linier mengalami defisiensi infrastruktur listrik.


~31~

2015 Provinsi Kalimantan Tengah Gambar 24 Konsumsi Listrik per Kapita (KWh) Tahun 2014 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000

Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kep Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Tangerang Jawa Barat Jawa Tengah D.I Yogyakarta Jawa Timur Banten BALI Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur dan… Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua

0

787.60

397.60

500

Konsumsi Listrik

Rata-Rata Nasional

Sumber: Statistik PLN, 2014

Gambar 25 Hubungan Konsumsi Listrik dan Pendapatan Tahun 2014 4.00 3.50 y = 0.648x - 2.1557 R² = 0.3755

3.00

Kalimantan Tengah

2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 0.00 6.80

7.00

7.20

7.40

7.60

7.80

8.00

8.20

Sumber: BPS (2014), Statistik PLN (2014) - diolah

Semakin tinggi pendapatan perkapita suatu perekonomian, konsumsi listriknya cenderung semakin tinggi pula. Posisi Kalimantan Tengah berada di bawah kurva linier, menunjukkan konsumsi listrik Kalimantan Tengah jauh lebih rendah dari di provinsi lain yang memiliki pendapatan perkapita sama. Dengan demikian, ketersediaan jaringan listrik merupakan salah satu masalah di Kalimantan Tengah.

~32~


Provinsi Kalimantan Tengah 2015 4.

Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia Semakin tinggi kualitas sumber daya manusia di suatu daerah, semakin produktif angkatan kerja, dan semakin tinggi peluang melahirkan inovasi yang menjadi kunci pertumbuhan secara berkelanjutan. Kualitas sumber daya manusia di Kalimantan Tengah yang ditunjukkan melalui nilai IPM relatif meningkat tahun 2014 dibandingkan tahun 2010 namun masih jauh di bawah IPM nasional sebesar 67,77 (Gambar 26). Nilai IPM ini sudah menerapkan metode baru yang lebih merepresentasikan kondisi saat ini. Nilai IPM di Kalimantan Tengah ini juga selalu lebih rendah daripada Kalimantan Timur, dan lebih tinggi dari Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan. Pengukuran keberhasilan pembangunan bukan hanya ditandai oleh tingginya pertumbuhan ekonomi tetapi juga mencakup kualitas manusianya. Konsep pengukuran keberhasilan pembangunan harus berorientasi pada manusia dan masyarakat, yaitu bagaimana pertumbuhan ekonomi mampu dirasakan seluruh lapisan masyarakat dan meningkatkan kualitas manusia. Gambar 26 Nilai IPM Provinsi di Indonesia Tahun 2010 dan 2014

2010

Papua

Papua Barat

Maluku

Maluku Utara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Kalimantan Utara

Kalimantan Timur

Kalimantan Selatan

Kalimantan Barat

2014

Kalimantan Tengah

Nusa Tenggara Timur

BALI

Nusa Tenggara Barat

Banten

Jawa Timur

D.I Yogyakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DKI Jakarta

Kepulauan Riau

Lampung

Kep Bangka Belitung

Bengkulu

Sumatera Selatan

Riau

Jambi

Sumatera Barat

Aceh

67.77

Sumatera Utara

90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

Nasional

Nilai IPM menggunakan metode baru Sumber: BPS, 2014

Apabila dilihat dari struktur angkatan kerja berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan, proporsi angkatan kerja di Kalimantan Tengah dengan ijasah minimal SMA meningkat dari 29,30 persen pada tahun 2012 menjadi 35,83 persen pada tahun 2015 (Tabel 12). Angkatan kerja dengan pendidikan SD menurun sebanyak 24.176 orang pada tahun 2015, hal ini menunjukan adanya peningkatan kualitas pendidikan angkatan kerja di Kalimantan Tengah selama 2012-2015, namun tamatan SD dan SMP masih mendominasi angkatan kerja di Kalimantan Tengah. Perbaikan kualitas angkatan kerja merupakan modal berharga untuk mendukung industrialiasi berbasis sumber daya alam setempat.


~33~

2015 Provinsi Kalimantan Tengah Tabel 12 Angkatan Kerja Menurut Pendidikan yang Ditamatkan No. 1 2 3 4 5

Pendidikan yang ditamatkan ≤ SD SMTP SMTA Diploma I/II/III/Akademi Universitas Jumlah

2012 594.191 224.502 229.514 34.653 75.128 1.157.988

2015 570.015 256.553 330.657 36.593 94.245 1.288.063

-

perubahan 24.176 32.051 101.143 1.940 19.117 130.075

Sumber: BPS, 2015

5.

Terbatasnya Mobilitas Tabungan Masyarakat Salah satu sumber pendanaan investasi dan usaha ekonomi masyarakat adalah tabungan masyarakat. Melalui fungsi intermediasi perbankan, tabungan masyarakat akan berkembang apabila dikonversi menjadi investasi di sektor-sektor produktif. Imbal hasil dari investasi ini sebagian akan dikonsumsi dan sebagian akan ditabung oleh masyarakat. Demikian seterusnya sehingga terjadi perputaran dan pertumbuhan ekonomi. Rasio pinjaman terhadap simpanan di Kalimantan Tengah nilainya lebih besar dari satu, menunjukkan terbatasnya potensi simpanan masyarakat atau keterbatasan tabungan sebagai sumber modal masyarakat. Rasio tersebut berada di atas rata-rata nasional sebesar 0,92 (Tabel 13). Tabel 13 Rasio Simpanan dan Pinjaman di Bank Umum dan BPR Tahun 2014

Wilayah Kalimantan Tengah Nasional

33.959,75

Posisi Simpanan di bank Umum dan BPR (Milyar Rp) 16.827,62

3.707.916,34

4.013.816,57

Posisi Pinjaman di Bank Umum dan BPR (Milyar Rp)

Rasio Pinjaman terhadap Simpanan 2,02

Rasio PMTB terhadap Simpanan 2,41

0,92

0,85

Sumber: Bank Indonesia, 2014

Rasio PMTB terhadap simpanan di Kalimantan Tengah nilainya lebih dari satu, menunjukkan investasi fisik di daerah mulai banyak dikembangkan. Percepatan pembangunan di Kalimantan Tengah didukung oleh banyaknya infrastruktur fisik dibangun pemerintah maupun sektor swasta. PMTB biasa disebut investasi fisik karena dihitung dari penanaman modal yang benar-benar menghasilkan nilai tambah dan bukan dihitung dari realisasi penanaman modal yang tercatat pada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) 6.

Rendahnya Kualitas Belanja Daerah Investasi pemerintah yang umumnya merupakan pembangunan dan pemeliharaan prasarana publik yang bersifat non excludable dan atau non rivalry memiliki peran yang tidak tergantikan dibandingkan dengan peran swasta. Peran pemerintah semakin penting di daerahdaerah relatif tertinggal, di mana tingkat investasi swasta masih rendah. Pada daerah-daerah ini investasi pemerintah diharapkan dapat meningkatkan daya tarik daerah melalui pembangunan infrastruktur wilayah seperti jalan, listrik, irigasi, dan prasarana transportasi lainnya, serta ~34~


Provinsi Kalimantan Tengah 2015 peningkatan sumberdaya manusia (SDM). Tanpa itu, sulit diharapkan dunia usaha daerah dapat berkembang. Komitmen pemerintah daerah dalam memprioritaskan investasi publik dapat ditunjukkan melalui rasio belanja modal pemerintah daerah terhadap total belanja pemerintah kabupaten/kota dan provinsi di Kalimantan Tengah. Rasio belanja modal di Kalimantan Tengah pada tahun 2014 sebesar 23,24 persen, dan rasio belanja pegawai sebesar 15,16 persen (Gambar 27). Kondisi ini belum cukup memacu upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan peningkatan kualitas SDM. Pemerintah perlu melakukan upaya pengembangan program penanggulangan kemiskinan dan peningkatan SDM secara tepat dan berkelanjutan, dengan alokasi alokasi anggaran yang memadai. Gambar 27 Komposisi Belanja Pemerintah Daerah 2014

Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kep Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah D.I Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Modal

Belanja Pegawai

Belanja Lain-lain

Sumber: BPS, 2013

Beberapa hal yang menyebabkan tidak tercapainya indikator kinerja tercapainya realisasi keuangan di Kalimantan Tengah adalah karena belum terlaksananya sistem pengendalian internal pemerintah di lingkungan SKPD, adanya pemekaran wilayah yang belum masuk dalam rencana pembiayaan, dan beberapa faktor alam yang menghambat pelaksanaan program kegiatan. Proporsi dana otonomi khusus wilayah Kalimantan Tengah dialokasikan untuk berbagai belanja pembangunan yang telah diprogramkan oleh pemerintah daerah, mencakup pembangunan infrastruktur, pembangunan sektoral, belanja modal dan belanja rutin dalam memacu pembangunan di wilayah Kalimantan Tengah dan berdampak nyata terhadap kebutuhan pembangunan di wilayah Kalimantan Tengah.

4.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Penanganan isu-isu di atas diperkirakan dapat meningkatkan kinerja perekonomian daerah secara keseluruhan. Salah satu agenda prioritas pembangunan adalah mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik. Oleh karena itu disarankan beberapa kebijakan operasional sebagai berikut:


~35~

2015 Provinsi Kalimantan Tengah a. b.

c. d. e. f. g. h.

5.

Pemberdayaan usaha kecil, menengah, dan koperasi khususnya dalam hal akses permodalan dan penguasaan teknologi tepat guna; Pemberdayaan petani dan nelayan khususnya dalam hal perbaikan akses faktor produksi (pupuk, benih, pestisida) termasuk peningkatan jaringan irigasi, penyuluhan dan promosi brand/citra komoditas unggulan daerah; Peningkatan kemudahan perijinan usaha; Perbaikan kualitas jaringan jalan; Peningkatan kapasitas/suplai listrik wilayah; Pemerataan akses pendidikan khususnya pendidikan menengah (umum dan kejuruan); Peningkatan porsi belanja modal APBD yang diprioritaskan pada sektor infrastruktur yang menjadi kewenangan daerah; Peningkatan koordinasi antara pemerintah daerah dan otoritas moneter di tingkat wilayah dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif: peningkatan fungsi intermediasi

PROSPEK PEMBANGUNAN TAHUN 2016

Perkembangan perekonomian di Kalimantan Tengah secara makro relatif baik meskipun belum diikuti perkembangan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Tingkat kesenjangan konsumsi masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah (indeks gini) selama periode 2008-2013 mengalami sedikit peningkatan dari angka 0,29 menjadi 0,35, lebih rendah dari angka nasional yang sebesar 0,35 pada tahun 2008 menjadi 0,4 pada tahun 2013. Kesenjangan output antarkabupaten/kota di Kalimantan Tengah tergolong rendah yang ditunjukan dengan indeks williamson sebesar 0,18 secara nasional dapat menjaga stabilitas perekonomian wilayah. Percepatan pengembangan ekonomi Kalimantan Tengah diperkirakan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah secara keseluruhan. Perbaikan kinerja ekonomi yang cukup signifikan terjadi di wilayah KTI dengan faktor pendorong utama datang dari komponen ekspor luar negeri. Manfaat dari proyek-proyek infrastruktur utama di kota-kota pusat pertumbuhan diperkirakan tak hanya memberi manfaat kota bersangkutan tetapi juga wilayah sekitarnya. Namun demikian hal ini sangat bergantung pada aksesibilitas di dalam wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, serta konektivitasnya dengan provinsi lain. Berdasarkan modal pembangunan yang dimiliki dan semakin meningkatnya kinerja pembangunan, prospek pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 dalam mendukung pencapaian target RPJMN 2015-2019 adalah sebagai berikut: 1. Sasaran pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah dalam RPJMN 2015-2019 sebesar 6,1 – 8,7 persen dimungkinkan dapat tercapai dengan meningkatkan optimalisasi potensi sumberdaya yang dimiliki daerah, sejalan dengan peningkatan pembangunan infrastruktur. Pada tahun 2016 prospek pertumbuhan Kawasan Timur Indonesia akan terus membaik namun risiko ke bawah masih ada. Perekonomian Kalimantan Tengah memiliki prospek tumbuh membaik didorong oleh berkurangnya kontraksi di sektor pertambangan serta meningkatnya kinerja sektor industri pengolahan dan pertanian. Pada sisi permintaan, peningkatan ditopang oleh perbaikan ekspor dan secara spasial perbaikan perekonomian Kalimantan tahun 2016 diperkirakan akan terjadi di semua daerah.

~36~


Provinsi Kalimantan Tengah 2015 2. Upaya menurunkan tingkat kemiskinan di Kalimantan Tengah harus dilakukan dengan optimal agar sesuai dengan Buku III RPJMN 2015-2019. Sasaran pengurangan tingkat kemiskinan dalam Buku III RPJMN 2015-2019 adalah 6,0 – 4,3 persen, sedangkan pada tahun 2014 tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 6,03 persen, untuk itu diperlukan upaya konsisten untuk menurunkan tingkat kemiskinan di provinsi ini. Selama kurun waktu 2015-2019 Provinsi Kalimantan Tengah harus menurunkan persentase penduduk miskin sebesar 1,73 persentase atau rata-rata 0,35 persentase per tahun.

3. Prospek pencapaian sasaran-sarasan utama pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah akan sangat dipengaruhi oleh dinamika lingkungan baik internal daerah Kalimantan Tengah maupun lingkungan eksternal. Dampak krisis di Eropa dan pelambatan arus perdagangan global merupakan ancaman eksternal yang bisa mengganggu kinerja perekonomian daerah, antara lain melalui transmisi perdagangan komoditas ekspor sektor kehutanan dan perikanan.


~37~

2015 Provinsi Kalimantan Tengah

~38~


Provinsi Kalimantan Tengah 2015

Recommend Documents