Putu Dian Handayani, 1. Jurusan Akuntansi Program S1 Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol: 7 No: 1 Tahun 2017 )

AKUNTABILITAS DAN TRANSPARASI PENGELOLAAN KEUANGAN PADA SISTEM DANA PUNIA DI DESA PAKRAMAN BANGKANG, DESA BAKTISERAGA KECAMATAN BULELENG, KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI 1

Putu Dian Handayani, Anantawikrama Tungga Atmadja, 2Ni Luh Gede Erni Sulindawati

1

Jurusan Akuntansi Program S1 Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia e-mail: {[email protected], [email protected], [email protected]}@undiksha.ac.id Abstrak Salah satu ajaran agama Hindu yang harus dihayati dan diamalkan untuk tegaknya Dharma adalah ajaran dana punia. Dana punia berarti pemberian dengan tulus sebagai salah satu bentuk pengamalan ajaran Dharma. Pemberian tersebut dapat berupa nasehat atau petunjuk hidup, yang mampu mengubah kehidupan seseorang menjadi lebih baik kedepannya. Mengingat tentang tradisi dan kebudayaan serta agama yang ada di Bali, maka tidak terlepas dari keberadaan desa pakraman yang ada di dalam nya. Desa pakraman merupakan suatu lembaga publik non pemerintah, segala sesuatu yang di kelola di dalam desa pakraman tersebut, termasuk sumbangan keagamaan yaitu dana punia, harus berdasarkan prinsipprinsip akuntabilitas dan transparasi. Untuk memahami akuntablitas dan transparasi pengelolaan dana punia pada Desa Pakraman Bangkang, Desa Baktiseraga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1)bagaimana pengelolaan keuangan dalam sistem dana punia di Desa Pakraman bangkang (2)bagaimana proses pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pengelola dana punia terkait untuk menjaga akuntabilitas dan transparasi (3)bagaimana para pengelola dana punia memahami prinsip-prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana-dana yang terhimpun. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif yang menekankan pada deskripsi setiap persepsi dan perilaku manusia. Data dihimpun dengan cara wawancara mendalam, observasi dan studi dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan antara lain (1) reduksi data; (2) penyajian data; dan (3) menarik kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) di dalam proses pengelolaan keuangan yang dilakukan prajuru desa melibatkan krama desa didalamnya; (2) pertanggungjawaban yang diberikan oleh prajuru kepada krama desa berupa laporan pertanggung jawaban dan secara lisan; (3) akuntabilitas di dalam pengelolaan dana punia sudah cukup baik, didalam pengelolaannya sudah mencakup transparasi, kewajiban, kontrol dan tanggungjawab Kata kunci: Transparasi, Akuntabilitas, Pakraman, Dana Punia

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol: 7 No: 1 Tahun 2017 ) Abstract One of the Hindu teachings that should be internalized and practiced for the purpose of upholding the “Dharma” is about the concept of donation (dana punia). “Dana punia” or donation is a kind of a truthful or sincere giving as a form of Dharma teaching practice. The giving could be in the forms of counsel or life instruction which could improve individual’s life to be better in the future. In relation to the tradition and cultural life followed by most of the people in Bali in particular those live in the traditional villages around Bali. Traditional village or in Bali called “desa pakraman” is a public non government institution. All aspects of cultural life managed in the organization including the donation or called “dana punia” should be managed according to the basic principles of accountability and transparency. To understand the principle of accountability and transparency in the process of donated fund management in the traditional village of Bangkang, Baktiseraga the study was conducted in order to find out: (1) how was the financial management in the form of donation made in Bangkang traditional village, (2) how was the process of accountability made by the management of donation system in the Bangkang traditional village, (3) how could the management staffs understand the principles of accountability in the management process of collected funds from donation system. The study was conducted by utilizing a qualitative design focusing on describing any perception and individual behavior. The data were collected by using interview, observation, and documentation methods. The analysis was done by following the stages such as (1) data reduction, (2) data presentation, (3) concluding the results. The results of the study indicated that (1) the financial and funds management process done by the management staff also involved all the members of traditional village Bangkang; (2) the process of accountability done by the management staff members addressed to the members of traditional village was presented in the form of spoken financial report; (3) the quality level of the accountability in the funds management was sufficiently well made, inside aspects of transparency, obligations, control and responsibility were involved. Key words: transparancy, accountability, traditional, donation

PENDAHULUAN Transparansi dan akuntabilitas menjadi suatu hal yang sangat penting bagi pengelolaan keuangan disetiap organiasi, baik organisasi pemerintah maupun organisasi non pemerintahan. Transparasi merupakan organisasi secara terbuka menyediakan informasi yang material dan relevan serta mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan (Atmadja, dkk, 2013:19). Sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban organisasi untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja serta tindakan seseorang atau pemimpin suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban (Lembaga Administrasi Negara dan Badan

Pengawas Keuangan dan Pembangunan RI, 2002:12 dalam lestari (3024). Untuk terwujudnya transparasi dan akuntabilitas harus didukung dengan adanya sistem pengelolaan dan pelaporan keuangan yang baik agar dapat menghasilkan informasi yang relevan. Indonesia merupakan negara kepulauan yang luas dan di huni banyak orang maka ada banyak keanekaragaman budaya, etnis, dan agama. Bali merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang terkenal dengan keunikan tradisi dan kebudayaan nya. Adat dan kebudayaan yang ada pada masyarakat Bali sangat erat kaitannya dengan agama dan kehidupan relijius masyarakat Hindu. Keduanya telah memiliki akar sejarah yang demikian panjang dengan dominasi nilai dan filosofi relijius agama Hindu. Pola

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol: 7 No: 1 Tahun 2017 ) kehidupan masyarakat Bali sangat relijius dan terikat pada norma-norma baik agama maupun sosial. Dalam tradisi umat Hindu, sumbangan keagamaan disebut dengan dana punia Dana punia berarti pemberian dengan tulus sebagai salah satu bentuk pengamalan ajaran Dharma. Pemberian tersebut dapat berupa nasehat atau petunjuk hidup, yang mampu mengubah kehidupan seseorang menjadi lebih baik kedepannya. Mengingat tentang tradisi dan kebudayaan serta agama yang ada di Bali, maka tidak terlepas dari keberadaan desadesa yang ada di dalam nya desa tersebut juga di sebut sebagai pakraman. Desa pakraman merupakan suatu lembaga publik non pemerintah segala sesuatu yang di kelola di dalam desa pakraman tersebut terutama yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan harus berdasarkan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparasi. Akuntabilitas berarti pertanggungjawaban pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa sesuai dengan “amanah” dan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Transparansi berarti pemerintah desa mengelola keuangan secara terbuka, sebab keuangan itu adalah milik rakyat atau barang publik yang harus diketahui oleh masyarakat. Pemerintah desa wajib menyampaikan informasi secara terbuka kepada masyarakat, keterbukaan sama dengan akuntabilitas, keterbukaan akan meningkatkan kepercayaan dan penghormatan masyarakat kepada pemerintah desa. Pemerintah desa diharapkan untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Demikian pula pada pengelolaan dana punia di sebuah desa pakraman, pengelolaan keuangannya harus menerapkan konsep akuntabilitas karena di dalam dana punia tidak ada angka pemasukan yang pasti dan tidak ada pengeluaran yang pasti juga karena transaksinya tergolong sukarela. Jadi sistem pengelolaan keuangan nya sangat perlu dibenahi melalui penerapan konsep

akuntabilitas untuk mencegah terjadinya kecurangan. Desa pakraman bangkang memiliki periode pergantian pemimpin secara tidak pasti sistem pemerintahan yang berlaku di Desa Pakraman Bangkang sangat unik, karena pemilihan pemimpin atau kelian desa adat berdasarkan faktor keturunan. Pemimpin atau yang di sebut sebagai ( kelian desa adat) menganut sistem tunggal, atau seumur hidup. Sistem pemerintahan yang seperti ini biasanya rentan terhadap pemusatan kekusaan pada salah satu pihak yang dapat memicu penyalahgunaan wewenang. Adanya laporan keuangan yang handal dari Desa Pakraman sangat diharapkan sebagai wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat Desa Pakraman itu sendiri, sehingga persepsi maupun hal negatif terkait dengan pengelolaan keuangan Desa Pakraman pun dapat dihindari. Berkaitan dengan hal tersebut, maka beberapa permasalahan penelitian yang akan dijawab dalam penelitian ini, yaitu: 1)Bagaimana pengelolaan keuangan dalam sistem dana punia di Desa Pakraman bangkang 2)Bagaimana proses pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pengelola dana punia terkait untuk menjaga akuntabilitas dan transparasi 3)Bagaimana para pengelola dana punia memahami prinsip-prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana-dana yang terhimpun? METODE Pelaksanaan penelitian ini menggunakan pada persepsi dan perilaku manusia. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dari sumber primer yaitu data yang diperoleh dari informan dengan cara terjun langsung kelapangan, serta sumber sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, artikel atau tulisan yang terkait dengan masalah penelitiaara purposive, yang artinya informan ditunjuk berdasarkan. Penelitian ini menggunakan informan yang ditunjuk secara purposive yang artinya, informan ditunjuk berdasarkan sejauh mana pemahaman informan mengenai masalah yang dikaji dalam rumusan masalaah penelitian.

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol: 7 No: 1 Tahun 2017 ) Data dihimpun dengan cara wawancara mendalam, observasi dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan, antara lain (1) reduksi data; 2) penyajian data; dan (3) menarik kesimpulan, sejalan dengan yang dikatakan oleh Moleong (2004) dalam Andriani (2014). PEMBAHASAN Struktur Organisasi Desa Pakraman Bangkang, Desa Baktiseraga Dibali aparata-aparata pengurus di desa disebut dengan prajuru desa. Struktur organisasi merupakan suatu bagan yang menggambarkan pola hubungan kerja antara dua orang atau lebih dalam suatu susunan hierarki dan pertanggungjawaban untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam struktur organisasi tergambar arus wewenang dan tanggungjawab sesuai dengan fungsi tiaptiap jabatan dalam suatu organisasi mulai dari tingkat yang paling tinggi sampai ke tingkat yang paling rendah. Pembagian tugas dan tanggungjawab yang ada didalam struktur memadukan keterampilan mereka dalam suatu kerja sama yang baik dalam pencapaian tujuan yang sudah direncanakan. Stuktur organisasi Desa Pakraman Bangkang dilukiskan layaknya seorang manusia yang lengkap dengan kepala dan anggota tubuh seperti tangan dan kakinya. Setiap bagian ataupun posisi yang menduduki struktur organisasi tersebut saling berhubungan dan memiliki tugas masing-masing. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah peneliti lakukan, secara umum pengurus Desa Pakraman Bangkang terdiri atas 1 orang Kelian Desa Adat, 3 orang petajuh, 2 orang penyarikan, dan 2 orang petengen. Sebuah desa Pakraman dipimpin oleh seorang kelian desa adat. Kata kelian desa adat dideskripsikan sebagai pihak yang memegang jabatan tertinggi dalam suatu desa Pakraman. Kelian desa adat merupakan sebutan yang tujukan untuk sosok pemimpin dalam sebuah desa di Bali yang mengurusi bagian adat. Kelian Desa Adat adalah pemimpin tertinggi dari pengurus desa adat yang dalam sturuktur

organisasi desa adat memiliki posisi sentral dan utama. kelian desa adat dibantu oleh seorang petajuh atau wakil dari kelian desa adat. Wakil disini bertugas membantu kelian desa adat didalam menjalankan tugas-tugasnya. Penyarikan memiliki fungsi yang sama dengan sekretaris pada struktur organisasi desa dinas dimana dalam konteks desa Pakraman dikenal sebagai juru tulis. Bendahara dalam struktur organisasi desa Pakraman dikenal dengan sebutan petengen. Petengen memiliki tugas yang serupa dengan bendahara yaitu berkaitan dengan masalah keuangan desa Pakraman. Pemilihan kelian desa adat di desa Pakraman Bangkang sangat unik karena tidak semua warga desa Pakraman bisa mencalonkan diri menjadi kelian desa adat, pemilihannya berdasarkan faktor keturunan, yang boleh menjadi kelian desa adat adalah keturunan dauh puri saja. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah peneliti lakukan, pemilihan kelian desa adat di desa Pakraman Bangkang berdasarkan faktor keturunan. Hal tersebut disampaikan oleh kelian desa adat Pakraman Bangkang Gede Gelgel, sebagai berikut : “Pemilihan kelian desa adat deriki (disni) berdasarkan kejumput atau keturunan, keturunan dauh puri manten (saja) sane dados (yang boleh) jadi kelian desa adat, yening (kalau) pemilihan kelian desa adat atau pergantian kelian desa adat biasane (biasanya) menurunkan idha bathara nunas (minta) raos (petunjuk) sire sane (siapa yang) pantas jadi pengganti selanjutnya. Kelian desa adat deriki bisa di bilang tunggal, seperti yang sudah dijelaskan di awig-awig desa, bisa di pilih kembali nike sampai seumur hidup kecuali kelian derike tidak melakukan penyelewengan, seperti korupsi dan yang lainnya. Sedurung tyang keliannya deriki adalah paman tyang sendiri, lalu tyang menggantikannya. Tyang sudah 3 periode menjabat, sudah hampir 15 tahun, paman tyang menjabat cukup lama sampai

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol: 7 No: 1 Tahun 2017 ) paman tyang sede (meninggal) baru tyang yang menggantikan.” Pemilihan kelian desa di pakramanbangakang melalui faktor keturunan, namun jika pemilihan perangkat desa lainnya, tetap dipilih oleh warga setempat, dengan periode 5 tahun sekali. Sumber dan Pengelolaan dana punia Terdapat dua sumber dana punia di desa pakraman bangkang, yaitu yang berasal dari warga setempat dan dari bantuan pemerintah. Dana Punia di desa Pakraman Bangkang pada dasarnya berasal dari masyarakat yang atas dasar kerelaan dan keikhlasannya memberikan sedikit harta yang dimiliki untuk di berikan ke desa Pakraman Bangkang sumbernya ada yang berasal dari warga desa Pakraman setempat, dan juga ada yang dari luar warga desa Pakraman, di dalam satu kesatua Dana Punia sumber dan jumlahnya tidak dibedakan. Dana Punia yang terhimpun dapat berupa uang ataupun non uang hal itu disampaikan oleh kelian desa adat Pakraman Bangkang dalam kutipan wawancara berikut ini ““Dana Punia biasane berasal dari krama desa Pakraman Bangkang itu sendiri, dana sesari, terkadang juga jika ada bantuan dari pemerintah yang berdana Punia pada saat pujawali atau piodalan, dipakraman Bangkang ini dikenal dua macam dana, yaitu yang berupa uang dan benda selain uang. Kalo yang berupa uang kan ada ane langsung ke kotak punia. Ada juga yang dilakukan pada saat maturan kepura, yaitu sesari pada canang sari. Itu juga digolongkan kedalam dana punia.” Dana punia yang berupa uang terkumpul melalui dua sistem yaitu melalui kotak punia dan melalui sesari banten. Sesari merupakan sejumlah uang yang diletakkan pada banten atau canang yang di bawa pada saat ada persembahyangan. Sesari banten ini kemudian akan terkumpul dan dimasukkan ke dalam kotak punia. Dana punia non uang, dalam

sistem dana punia di Desa Pakraman Bangkang dapat berupa yadnya ngayah atau pun pemberian sarana prasarana upakara yang medukung berjalannya pujawali. Desa Pakraman Bangkang memiliki mekanisme yang sederhana dalam pengelolaan dana punianya. Pada akhir dari sebuah periode pujawali (upacara keagamaan) dana yang terhimpun didalam kotak dana punia dihitung jumlahnya oleh pihak yang sedang bertugas saat itu. Petugas yang bertugas biasanya krandan desa pakraman bangkang. Hal itu disampaikan oleh Kelian Desa Adat Pakraman Bangkang pada kutipan wawancara berikut : “.....krandan (pemuda pemudi) biasanya yang mengumpulkan sesari dan memasukan dana punia nya ke dalam kotak punia itu dik. Itu kan dana punia, dana yang suci pada dasarnya kan dana punia punika (itu) dana keagamaan. Kalau untuk pengelolaannya nike cukup sederhana dik. Misalnya, setelah akhir dari pujawali atau piodalan (upacara), dana yang telah terhimpun dalam kotak dana punia, kemudian dihitung jumlahnya. Kemudian ditotal baru dimasukkan dalam buku kas punika (tersebut). Na itu tugasnya petengen beserta prajuru desa, mentotal jumlah lalu dimasukkan ke buku kas desa. Kalau nantinya ada keperluan dana misalnya untuk pembangunan desa maupun pujawali (upacara), nanti diambil dari dana punia tersebut. Dana yang terhimpun puniki (ini) selanjutnya disimpan di LPD.” Mengacu pada kutipan wawancara diatas, dapat kita ketahui bahwa sistem pengelolaan dana punia desa pakraman bangkang menggunakan sistem akuntansi yang sederhana. Dana yang terhimpun disetorkan ke rekening desa di LPD setempat. Volume penggunaan dana terbesar adalah untuk pujawali (upacara keagamaan), pada saat dana tersebut akan digunakan pihak berwenang dalam hal ini petengen melakukan penarikan sejumlah dana dari rekening desa untuk dialokasikan pada pujawali tersebut

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol: 7 No: 1 Tahun 2017 ) terdapat dokumen-dokumen bukti penarikan maupun penyetoran dana di LPD terkait dengan dana punia, dokumen tersebut disimpan sebagai arsip untuk digunakan pada saat melakukan pertanggungjawaban, hal itu mencerimkan bagaimana keseriusan pemerintah desa pakraman dalam mengemban tanggungjawab sebagai pengelolaan dana punia di Desa Pakraman Bangkang. Pertanggungjawaban Pengelola Dana Punia Pertanggungjawaban kepada anggota organisasi menjadi kewajiban dari pengurus organisasi, termasuk desa pakraman. Menurut Lestari (2014:73) pertanggungjawaban pengelolaan keuangan merupakan suatu bentuk responbility dari pihak pengelola terhadap pihak yang memberikan mandat. Meskipun desa pakraman termasuk organisasi yang kecil tetapi pertanggungjawaban dari pengurus desa pakraman kepada warga setempat menjadi suatu hal yang sangat penting karena pertanggungjawaban ini berfungsi untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparasi pengurus desa pakraman, sehingga otomatis akan meningkatkan kinerja dari pengurus desa pakraman. Sebagai salah satu organisasi publik, upaya mewujudkan pengelolaan keuangan yang akuntabel dalam sistem dana punia di desa pakraman, prajuru Desa Pakraman Bangkang melakukan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Hal tersebut disampaikan oleh Kelian Desa Adat Pakraman Bangkang pada kutipan wawancara berikut ini : “Pertanggungjawaban yang desa berikan ke krama (warga) desa itu sederhana saja. Biasanya setiap berakhirnya pujawali atau piodalan, kami sebagai prajuru desa melakukan pertanggungjawaban ke masyarakat. Caranya dengan diumumkan berapa dana masuk dan berapa dana keluar. Biasanya pada saat piodalan akan di buatkan papan untuk mencatat siapa saja yang berdana punia, di sana akan terlihat jelas dana apa yang

disumbangkan serta berapa jumlahnya, biasanya juga dengan paruman di sana akan di berikan LPJ kepada krama desa” Dengan cara diumumkan inilah warga desa pakraman bangkang dapat mengetahui posisi keuangan desanya. Apabila ada yang tidak sesuai dengan pencatatan keuangan sebelumnya, warga desa pakraman akan memprotes pengurus dan mempertanyakan keuangannya, sehingga warga tergolong kritis terhadap masalah keuangan. Begitu juga untuk pertanggungjawabannya seperti masalah pembangunan biasanya dilakukan dengan cara diumumkan pada saat selesai melaspasin bangunan, kemudian apa yang sudah diumumkan tersebut akan ditempel kembali pada papan pengumuman yang diletakan di sekeenam, sehingga warga yang tidak jelas mendengarkan pengumuman tersebut dapat pula langsung melihat pertanggungjawaban tersebut di papan pengumuman. Perwujudan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Punia

dalam

Desa pakraman bangkang mewujudkan akuntabilitas didalam pengelolaan dana punia melalu 4 hal yaitu transparasi, kewajiban, kontrol dan tanggungjawab. Dalam menjamin adanya transparansi dalam pengelolaan dana punia yang dilakukan oleh prajuru desa, Desa Pakraman Bangkang telah memenuhi kriteria diatas. Terdapat akses yang diberikan kepada masyarakat terhadap proses pengelolaan dana punia yang dilakukan pengelola dalam bentuk laporan pertanggungjawaban. Bagaimana transparansi pada pengelolaan dana punia disampaikan oleh Kelian Desa Adat Pakraman Bangkang melalui kutipan wawancara berikut ini : “.....krame desa sudah tau bagaimana dana punia itu dikelola, kan sudah ada wujud nyatanya digunakan untuk apa saja dana punia tersebut. Dana punia yang terhimpun di bangkang ini hanya digunakan untuk piodalan atau pembangunan saja, kalau

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol: 7 No: 1 Tahun 2017 ) pembangunan dan pujawali itu kan sudah jelas ada bukti nyatanya. Jadi jelas dana tersebut digunakan untuk apa saja, karena kan setiap pengeluaran atau pemasukannya sudah di catat dibuku desa.” Berdasar atas hasil wawancara tersebut dapat kita ketahui bahwa, telah adanya transparansi dalam pengelolaan dana punia yang dilakukan oleh prajuru desa. Terdapatnya akses bagi masyarkat terhadap informasi pemasukan maupun pengeluaran dana sebagai salah satu wujudnyata diterapkannya ciri transparansi pada pengelolaan dana punia yang dilakukan prajuru desa. Yang kedua yaitu kewajiban atau liabilities, Liabilitas merupakan konsepsi mengenai kesediaan individu atau organisasi untuk menerima pemberian reward dan punishment untuk setiap tindakan yang dilakukannya. Konsep yang memasukkan kesalahan kedalam transparansi. Artinya, seorang individu atau organisasi harus liable untuk tindakan mereka, siap dihukum apabila melakukan kesalahan dan siap untuk mendapatkan penghargaan apabila berhasil. Desa pakraman sebagai suatu perkumpulan masyarakat tradisional memahami liabilitas sebagai keharusan menerima hukum karma. Hal tersebut diungkapkan oleh Kelian Desa Adat Pakraman Bangkang dalam kutipan wawancara berikut ini : “Kalau kita didesa pakraman berbeda dengan desa dinas. Biasanya kalo desa dinas, jika ada yang menyimpang di proses secara hukum, tapi kami didesa pakraman tidak ada yang seperti itu.Ini kan dana punia, berkaitan langsung dengan kegiatan keagaman, berartikan berhubungan langsung dengan Ida Sang Hyang Widhi. Tiyang (saya) pikir jarang ada yang berani melanggar norma kalo berbicara masalah dana punia. Kita kan masyarakat Hindu percaya karma phala. Segala tindakan kita kan ada karmanya. Kalo tindakan para prajuru (pemerintah) baik, jujur mendapat hadiah karma yang baik. Gitu juga sebalikne (sebaliknya),

kalo tindakan kita buruk, curang hukumannya ya karma yang buruk. Begitu saja sebenarnya. Karena kita disini sudah saling mengerti kalo karma pasti ada.” Mekanisme reward dan punishment dalam konsep liabilities tidak diterapkan oleh desa pakraman bangkang dalam konteks pengelolaan dana punia. Seperti yang diungkapkan dalam Lestari (2014), desa pakraman merupakan suatu kesatuan yang memiliki ikatan tradisi, kepercayaan dan budaya yang sangat kuat di dalam suatu kesatuan wilayah tertentu. Dalam praktiknya konsep mengenai liabilities dipahami sebagai hukum karma yang diterima atas setiap tindakan baik atau buruk yang dilakukan pengelola dana punia. Perbuatan yang sesuai dengan norma yang ada pada desa pakraman dianggap sebagai suatu perbuatan dengan reward akan mendapat karma yang baik. Punishment (hukuman) berupa karma buruk yang berasal dari perbuatan yang menyimpang. Begitulah konsep liabilities dipahami sebagai hukum karma yang diterima oleh setiap individu yang berkecimpung dalam pengelolaan dana punia di Desa Pakraman Bangkang. Karma menjadi konsekwensi yang sangat diperhitungkan dalam setiap tindakan yang dilakukan oleh setia individu. Kontrol merupakan titik awal dalam melakukan analisa terhadap akuntabilitas di dalam organisasi. Melalui konsep ini diharapkan akan dapat memberikan jawaban apakah sebuah organisasi telah melaksanakan kewajiban yang seharusnya dilaksanakan. Suatu kontrol berkaitan erat dengan pengawasan dan pengendalian terhadap kesesuaian antara tujuan dan pelaksanaan. Konsep kontrol yang diterapkan prajuru desa pakraman bangkang dalam mengelola dana punia melingkupi dua sisi, yaitu kontrol dari intern prajuru desa selaku pengelola dana punia dan kontrol dari masyarakat. Hal tersebut dipaparkan oleh Kelian Desa Adat Pakraman Bangkang Gede Gelgel, pada kutipan wawancara berikut ini : “…kewajiban tiyang (saya) selaku kelian desa adat kan mengontrol kegiatan dari prajuru (pemerintah) di desa pakraman.

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol: 7 No: 1 Tahun 2017 ) Memang rutin tyang dilakukan. Tapi kontrol yang saya lakukan hanya sebatas apakah prajuru sudah melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Kita sesama pengelola kan harus saling bantu, saling mengingatkan kalo nanti ada yang salah.” “….ngontrol yang tyang maksud nike apakah semua dana yang masuk sudah dicatat dalam buku kas. Nanti kalau ada pengeluaran juga harus dicatat. Buku kas punike (ini) kan sebagai kontrolnya. Semuanya ada dicatatan kas tersebut, nanti tinggal dicocokkan dana yang masuk dan keluar dengan kenyataan yang ada di desa pakraman.” “kalau apakah ada kontrol atau tidak dari masyarakat kan pasti ada saja. Sewaktu-waktu memang ada saja krama (warga) desa yang bertanya masalah digunakan untuk apa saja dana punia tersebut. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal, kan semuanya sudah berkalikali diumumkan ke krama (warga) desa masalah pemasukan dana punia dan dana tersebut digunakan untuk apa saja.” Pada dasarnya kontrol dilakukan adalah dengan tujuan agar terlaksananya pengelolaan yang sesuai dengan aturan yang disepakati bersama. Mekanisme kontrol yang diterapkan oleh prajuru desa mampu memberikan kontribusi positif dalam menjamin adanya pengelolaan dana punia yang akuntable. Selain transparasi, kewajiban dan kotrol, yang dilakukan prajuru desa di dalam menerapkan akuntabilitas untuk pengelolaan dana punia, para prajuru juga bertanggungjawab atas pengelolaan dana punia. Melalui konsep ini diharapkan dapat memberikan jawaban apakah sebuah organisasi telah mengikuti aturan atau standar yang ada. Desa Pakraman Bangkang membuat laporan keuangan sederhana dan laporan pertanggungjawaban dalam menerapkan konsep tanggungjawab dalam pengelolaan dana punia. Hal tersebut disampaikan oleh Kelian Desa Adat

Pakraman Bangkang dalam Kutipan wawancara berikut ini : “Setelah dana digunakan prajuru (pemerintah) desa pakraman wajib menyampaikan laporannya. Itu kan dananya masyarakat yang dititipkan di desa pakraman untuk membantu pembangunan desa dan pujawali, tentu krame (warga) desa harus mengetahui bagaiman dana tersebut digunakan, nanti pada akhir pujawali akan diberikan laporan pertanggungjawabannya dan akan disiarkan berapa dana yang masuk dan keluar serta jumlah kas yang dimiliki pada saat itu.” Tanggungjawab diwujudkan dengan dibuatnya laporan pertanggungjawaban. Desa pakraman dimana kedudukannya sebagai masyarakat adat, menerapkan standar sebagai aturan adat yang harus ditaati oleh seluruh krama desa termasuk prajuru desa didalamnya. Pemenuhan tanggungjawab yang dilakukan oleh prajuru desa disesuaikan dengan aturan adat yang berlaku. KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan Sistem pengelolaan dana punia dikelola langsung oleh pemerintah desa termasuk didalamnya mekanisme pemungutan, penggunaan dan pertanggung jawabannya. Dana punia bersumber dari warga desa setempat dan dari luar warga desa atau bantuan dari pemerintah. Dana punia dihimpun melalui kotak dana punia. Dana yang terkumpul akan di catat dibuku kas desa, untuk selanjutnya dana tersebut akan disetorkan ke rekening desa pada LPD Desa Pakraman Bangkang. Setelah dana tersebut terpakai, prajuru desa memberikan laporan pertanggungjawaban ke krama desa. Pertanggungjawaban dilakukan dengan mengumumkan dana masuk dan dana keluar pada saat selesai kegiatan pembangunan atau piodalan dan di serahkan laporan tersebut pada saat paruman desa. Prajuru desa memahami bahwa akuntablitas harus ada pada setiap

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol: 7 No: 1 Tahun 2017 ) pegelolaan keuangan. Dalam penerapannya terdapat empat dimensi akuntabilitas pada sistem dana punia di Desa Pakraman Bangkang, yaitu transparansi, kewajiban, kontrol, dan tanggungjawab (a)Dalam menjamin adanya transparansi, prajuru desa memberikan akses bagi masyarkat terhadap informasi pemasukan maupun pengeluaran dana dalam bentuk laporan pertanggungjawaban. Selain itu, prajuru desa sebagai pengelola memanfaatkan kegiatan khusus atau paruman sebagai mediasi yang menjembatani antara krama desa dan informasi-informasi yang dianggap relevan untuk diungkapkan. (b)Konsep mengenai kewajiban (liabilities) dipahami sebagai hukum karma yang diterima atas setiap tindakan baik atau buruk yang dilakukan pengelola. Karma menjadi konsekwensi yang sangat diperhitungkan dalam setiap tindakan yang dilakukan oleh individu tersebut. (c)Unsur yang ketiga adalah kontrol. Dalam pengelolaan dana punia yang dilakukan prajuru Desa Pakraman Bangkang terdapat kontrol yang berasal dari inter yaitu pengelola sebagai wujud solidaritas yang terbangun didalam tubuh organisasi desa pakraman dalam mengelola dana punia. Kontrol yang kedua berasal dari masyarakat. Kontrol dari sesama pengelola dan masyarakat bersinergi untuk menjamin pengelolaan dana punia yang akuntabel. (d)Keempat yaitu tanggungjawab. Konsep tanggungjawab dalam dimensi akuntabilitas dipandang sebagai tanggungjawab dari pengelola terhadap masyarakat. Tanggungjawab tersebut dipenuhi dengan dibuatnya laporan pertanggungjawaban. Pemenuhan tanggungjawab yang dilakukan oleh prajuru desa disesuaikan dengan aturan adat yang berlaku. Saran Berdasarkan atas penelitian yang telah dilakukan dilapangan, adapun beberapa saran yang dapat penelitin berikan terkait dengan pengelolaan dana punia di desa pakraman. Telah terpenuhinya dimensi-dimensi

akuntabilitas dalam pengelolaan dana punianya, Desa Pakraman Bangkang perlu menerapkan sanksi tegas dan nyata apabila ditemukan penyimpangan dalam pengelolaan dana punianya. Peneliti juga memiliki keterbatasan waktu dalam melaksanakan wawancara mendalam dengan informan karena informan tidak ada ditempat saat akan dilakukan wawancara. Untuk peneliti selanjutnya, keterbatasan peneliti ini dapat diatasi dengan menambah alokasi waktu untuk melakukan wawancara kepada informan. DAFTAR PUSTAKA Atmadja, A,W,T. 2014. Buku Ajar Metedologi Penelitian. Jakarta: Graha ilmu Atmadja, Anantawikrama Tunggu, dkk. 2013. Akuntansi manajemen sektor publik. Singaraja: Universitas pendidikan Ganesha Lestari,

Ayu Komang Dewi dkk.2014.”Membedah Akuntabilitas Praktik Pengelolaan Keuangan Desa Pakraman Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali (Sebuah Studi Interpretif pada Organisasi Publik Non Pemerintahan). e-Journal S1 Ak

Universitas Pendidikan Ganesha,Vol. 2, No. 1 Mardiasmo. 2006. Perwujudan transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Saran Good Governance. Jurnal Akuntansi Pemerintah. Vol. 2, No. 1, Hal 24 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: ANDI

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol: 7 No: 1 Tahun 2017 ) Moleong, Lexy. J. 2005. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Parisadha Hindu Dharma Indonesia. 2008.Filosofi Dana punia: Bhisama Dana Punia.:[Online], tersedia di: http://www.parisadha.org.

[Diakses pada 18 September 2016] Surpha, I Wayan. 2002. Seputar Desa Pakraman dan Adat Bali. Denpasar: Pustaka Bali Post