Pungkas Bahjuri Ali Kepala Subdirektorat Kesehatan Masyarakat Bappenas
Disampaikan pada Forum Kebijakan Kesehatan Indonesia VI Padang, 26 Agustus 2015 1
OUTLINE I.
Pengertian
II. Dasar Kebijakan III. Pembiayaan Ormas dg Contracting Out
IV. Pemmbelajaran dari Malaysia dan Australia V. Penutup
2
I. PENGERTIAN PPP
3
Pengertian PPP • Public Private Partnership (PPP) atau Kemitraan Pemerintah dan Swasta (KPS): skema alternatif dari suatu pelaksanaan tugas Pemerintah yang mengerahkan resources (pendanaan, tenaga, waktu) dari sektor swasta. • Swasta: Perusahaan, NGO, NPO, Organisasi Kemasyarakatan, Profesi dan lain-lain • Keahlian dan aset (sumber daya) masing-masing pihak digunakan secara bersama untuk menyediakan jasa dan/atau fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat umum. • Melalui PPP, masing-masing pihak juga mendapatkan manfaat/ keuntungan, serta menanggung resiko yang timbul dari penyediaan jasa dan/atau fasilitas secara proporsional tergantung bentuk kerjasamanya. L.4
Overview Peran Swasta dalam sistem kesehatan di negara-negara Asia Grup Skala dan Peran Sektor Swasta Negara 1 Lebih dari 50% pelayanan kesehatan Kamboja, Bangladesh, diberikan oleh sektor swasta. India, Indonesia, Lao PDR, Malaysia, Myanmar, Pakistan, Filiphina, Thailand, Vietnam. 2
Sektor swasta menyediakan kurang dari Fiji, Kiribati, Papua New 50% pelayanan kesehatan. Guinea, Solomon Island, Tonga, Vanuatu
3
Sektor swasta hanya berperan di area Timor Leste, pelayanan kesehatan yang spesifik Micronesia, Marshal Islands, China, Mongolia
Sumber : World Bank
5
Utilisasi Pelayanan Kesehatan Publik Dan Swasta Pengeluaran swasta untuk kesehatan lebih besar.
Operasional swasta cenderung lebih fleskibel
RS swasta berkembang jauh lebih cepat dari RS Pemerintah
Organisasi Kemasyarakatan dan NGO bisa menjangkau kelompok khusus
RS swasta menjadi pioner di DTPK Swasta cenderung lebih efisien dalam penggunaan sumber daya
Swasta/Ornnop/NGO tidak mendapatan stereotype spt pemerintah Contoh: Bantuan GFATM yang akan berakhir - Malaria - HIIV/AIDS 6
Model PPP Beberapa contoh model PPP yang memungkinkan dimplementasikan di Indonesia adalah sebagai berikut
L.7
II. DASAR KEBIJAKAN
8
Peluang PPP Kesehatan • UU No. 36/2009 (Kesehatan) : pembiayaan kesehatan bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, swasta, dan sumber lain.
• UU No. 44/2009 (Rumah Sakit): kepemilikan RS dapat oleh swasta, dan tetap harus mengikuti standar RS yang ditetapkan Pemerintah • UU No. 40/ 2004 (SJSN) dan UU No. 24/2011 (BPJS) memberikan peluang kepada semua RS untuk menjadi mitra BPJS. • Inpres No 3/2010: perlu dukungan pembiayaan untuk percepatan pencapaian MDGs melalui mekanisme Public Private Partnership/PPP
• Permenkes 40/2012 (Pedoman Pelaksanaan Jamkesmas): RS pemerintah dan swasta harus menanda tangani perjanjian kerjasama (PKS) dalam pelayanan Jamkesmas • Perpres tahun 38/2015: Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha untuk Infrastruktur (termasuk Kesehatan) L.9
Kerangka Peaksanaan RPJMN 2015-2019 Meningkatkan pendanaan untuk pembangunan kesehatan dan gizi masyarakat: • Peningkatan peran dan dukungan masyarakat dan dunia usaha/swasta melalui public private partnership (PPP) dan Corporate Social Responsibility (CSR)
Meningkatkan efektifitas pendanaan pembangunan kesehatan dan gizi masyarakat Penyusunan kebijakan dan peraturan untuk mendorong terlaksananya public private partnership (PPP) dan corporate social responsibility (CSR) dalam pembangunan kesehatan dan gizi masyarakat.
10
III. PEMBIAYAAN ORMAS MELALUI CONTRACTING OUT
11
Prinsip & Model PPP • Berbagai Model PPP • Contracting (‘in’ and ‘out’) • Build/ Rehabilitate, Operate, Transfer • Demand/ Supply Side Financing • Joint Ventures • Mobile Health Units • Vouchers • Franchising • Social Marketing • Public-Private Mix
Contracting: mekanisme pembelian untuk memperoleh pelayanan tertentu dari provider kuantitas, kualitas dan harga yang sudah disepakati periode tertentu berdasarkan kesepakatan.
L.12
Menimbang Contracting Out KESULITAN
KEUNTUNGAN
Menciptakan iklim kompetitif; Meningkatkan perencanaan dan pengembangan kebijakan yang lebih baik; Stabilitas harga; Meningkatkan pemerataan;
Biaya transaksi Kapasitas pemerintah yang terbatas untuk mendisain dan mengelola kontrak Kapasitas provider yang masih lemah Kesulitan dalam penetapan harga yang tepat Keterbatasan dalam monev Kesulitan mengukur kualitas pelayanan yang diberikan provider
L.13
Kunci Sukses Pelaksanaan PPP PERSIAPAN • Memastikan instrumen legal • Analisis situasi untuk memastikan implementasi PPP • Menetapkan task force, tim pengarah, dan project management unit • Melakukan kajian risiko • Menyiapkan proses biding yang transparan dan efektif
IMPLEMENTASI • Memilih mitra • Menyerasikan kontrak dengan prosedur yang ada • Membuat standar kualitas • Memperkuat koordinasi dengan stakeholder terkait
• Implementasi strategi komunikasi • Dimulai dengan pilot project untuk kemudian dilakukan penyesuaian
MONEV • Memastikan monitoring disesuaikan dengan target dan kriteria yang telah disusun Monitoring internal Monitoring eksternal
• Penyesuaian elemen proyek berdasarkan lesson learned • Menerapkan lesson learned ke dalam kerangka PPP • Evaluasi
• Menyusun kerangka monitoring dan evaluasi yang efektif 14
Contracting dapat berjalan • • • • • • • •
fokus pada hasil, fleksibiltas, reduksi peluang korupsi iklim kompetisi yang mendukung meningkatkan kapasitas absorpsi pendanaan; pemerataan distribusi tenaga kesehatan; otonomi manajerial; pemerintah dapat fokus pada fungsi pemerintahan.
L.15
IV. PEMBELAJARAN DARI MALAYSIA DAN AUSTRALIA
16
Pembelajaran Yang diperoleh • Bantuan pendanaan dari pemerintah kepada Ornop dapat memperbesar dampak positif program HIV dan AIDS. • Pemerintah dapat memberikan penugasan spesifik kepada pihak yang memenuhi kualifikasi, baik swasta maupun Ornop untuk memberi pelayanan
• Motivasi sektor swasta dan sistem insentif: Mis Insentif pajak dan benefits • Pendanaan publik kepada Ornop berpotensi menimbulkan kompleksitas dalam sistem perencanaan dan penganggaran. Sehingga perlu adanya aturan tentang pembiayaan LSM yang mengatur kontrak, kinerja dan transparansi
• Kegiatan yang didanai harus sejalan dengan kerangka kebijakan dan perencanaan yang telah ditetapkan Pemerintah.
Not-For Profit Financing - Australia
Commonwealth Govt
Department of Health and Aging
Fund Transfer Performance Report
Annual & financial report Registration, Accreditation, Database
Not-for-Profit Organization
Performance Report
Dept of Health
Fund Transfer
ACNC (Australian Commission on Not-for-Profit and Charity Organization)
State & Territorry
Not-For Profit Financing - Malaysia
Federal Department of Health Service Agreement
Recommedation on Selected proposal
Review Panel Performance Report
MAC (Malaysia Aids Council) Service Agreement
Performance Report
Not-for-Profit Organization
Beberapa Contoh Implementasi PPP Dalam Bidang Kesehatan Contoh Implementasi
Bentuk Kerjasama
Jamkesmas
• Pelibatan RS swasta sebagai pemberi layanan bagi pasien peserta Jamkesmas. • Pemerintah “membeli” pelayanan kesehatan yang diberikan oleh sektor swasta.
Wing swasta RS
Sektor swasta mengelola pelayanan tertentu di RS pemerintah, dengan penyediaan sarana prasarana dan SDM kesehatan dari swasta.
Penerapan strategi DOTs di Denpasar
• Pelibatan dari private practicioners, RS pemerintah, dan RS swasta dalam penerapan strategi DOTs. • Melalui penandatanganan MoU, RS swasta mendirikan klinik TB dengan supply obat dari Dinkes • Private practicioners merujuk pasien suspek TB ke puskesmas ataupun RS pemerintah untuk ditindaklanjuti (mencegah drop out pasien TB). 20
V. PENUTUP
21
Beberapa hambatan dalam pengembangan PPP (CGD Survei, 2008) • Kurangnya pengetahuan dan kapasitas sektor publik untuk mengembangkan PPP • Resistensi dan kurangnya dukungan dari staf Kemenkes dan jaringannya • Terbatasnya pendanaan dan belum adanya mekanisme pendanaan serta skema kebijakan untuk pelaksanaan PPP
• Resistensi dan kurangnya dukungan dari level politik dan pengambil kebijakan • Resistensi dan kurangnya dukungan dari donor/technical agencies L.22
Tantangan Umum Implementasi PPP di Indonesia • Upaya mensistematisasi kontribusi dan komitmen dari sektor swasta belum optimal • Belum adanya Kerangka Regulasi pelaksanaan PPP pembangunan kesehatan
• Belum terakumulasinya pengetahuan dan pengalaman lembaga pemerintah tentang pelaksanaan PPP di Indonesia • Terbatasnya kapasitas SDM di instansi pemerintah dalam mengelola PPP (misalnya dalam proses penetapan kontrak, monitoring dan evaluasi program PPP) • Belum adanya sistem insentif untuk memberikan penghargaan bagi penyedia layanan swasta yang ikut serta dan menunjukan performance yang baik dalam program PPP
23
Rekomendasi Jangka Pendek • Perlu adanya aturan teknis keuangan yang memungkinkan pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah oleh LSM • Dengan menggunakan kerangka peraturan Keppres No.70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, LSM dan ormas dapat menjadi pihak penyedia jasa dan layanan • Pemerintah perlu menyusun mekanisme tata cara dalam penentuan LSM yang kredibel dan akuntabel
Jangka Panjang • Perlu adanya kerangka regulasi komprehensif yang memberi ruang bagi Pemerintah, agar dapat menunjuk pihak ketiga • Perlu adanya suatu sistem atau peraturan perundangan mengenai akreditasi bagi LSM yang akan bermitra dengan Pemerintah. • Perlu ditumbuhkan asosisasi-asosiasi dari LSM sebagai mitra kerja profesional Pemerintah
TERIMA KASIH
