Pujiyono Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS Vol IV No. 2 Juli-Desember 2016

SINKRONISASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 1999 TENTANG PEMBELIAN SAHAM BANK UMUM DAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 14/8/PBI/2012 TENTANG KEPEMILIKAN SAHAM BANK UMUM Samuel Setiawan Sutarmanto Email: [email protected] Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pujiyono Email: [email protected] Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Abstract The purposes of this article are to analyze the synchronization politic of law between Government Regulation Number 29 of 1999 On Purchase of Share Public Banks and Bank Indonesia Regulation Number 14/8/PBI/2012 On Share Ownership Commercial Banks in share ownership by the foreign shareholders. And to identify the impact of the regulations. The result of the research are Government Regulation and Bank Indonesia Regulation on Share Ownership Commercial Banks had not been having synchronization , namely politics of law. And, the Impact of Government Regulation number 29 of 1999 On Purchase of Share Public Banks is increasing ownership of national bank shares by foreign investors, whereas Bank Indonesia Regulation Number 14/8/PBI/2012 On Share Ownership Commercial Banks Keywords: Synchronization, Politic of law, Banking Abstrak Artikel ini bertujuan untuk mengetahui sinkronisasi politik hukum dari Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1999 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/8/PBI/2012 tentang kepemilikan Saham Bank Umum. Dan mengetahui dampak dalam hal kepemilikan saham bank umum oleh pihak asing setelah adanya kedua peraturan tersebut. Hasil penelitian menunjukan bahwa Peraturan Pemerintah tentang Pembelian Saham Bank Umum dan Peraturan Bank Indonesia tentang Kepemilikan Saham Bank Umum belum memiliki sinkronisasi. Dari politik hukum Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, dalam hal kemandirian. Dan dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum ini adalah meningkatnya kepemilikan saham bank Nasional oleh Investor asing dan banyaknya bank-bank Nasional yang diakuisisi oleh bank milik warga negara asing. Sedangkan penerapan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/8/PBI/2012 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum Kata Kunci: Sinkronisasi, Politik hukum, Perbankan A. Pendahuluan Pertumbuhan perekonomian nasional maupun internasional yang begitu cepat menimbulkan tantangan terhadap lembaga perbankan dan keuangan. Peran strategis lembaga perbankan yang mengemban tugas utama sebagai tempat untuk menghimpun dan menyalurkan dana secara yang terus menerus agar mampu memiliki

14

keungulan komparatif. Lembaga perbankan dimaksudkan sebagai perantara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana (surplus of funds) dengan pihak-pihak yang kekurangan dana (lack of funds) (Munawar Iqbal, 2013 : 2). Selain itu bank juga memiliki peranan sebagai intermediasi keuangan (financial intermediasi institution) sebagai lembaga yang melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat

Sinkronisasi Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum ...

dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali pada masyarakat dalam bentuk kredit (Jamal Wiwoho, 2011 : 27). Sal ah sat u st rat eg i korpo rasi u nt uk meningkatkan profit dalam turbulensi dan pertumbuhan dari waktu ke waktu adalah melalui akselarasi pertumbuhan (expanding) melalui capacity expansion, geographic expansion dan . Untuk baik di bidang yang sama dengan pertumbuhan organik maupun dengan melalui merger dan akuisisi guna mendapatkan competitive effectiveness yang lebih cepat. Dengan akuisisi korporasi pesaing yang bisa menghasilkan sinergi, maka korporasi akan bisa bertumbuh dengan lebih cepat. Jika perusahaan memiliki jaringan yang berbeda, produk yang berbeda, kemampuan manajemen yang berbeda dan cara kerja maupun budaya yang berbeda, dimana antara korporasi kita dengan korporasi pesaing, maka akan menghasilkan sebuah korporasi yang sangat luar biasa, dimana sinergi akan menghasilkan 1+1 > 2 (Suwito Johan, 2011 : 1-2).

Dengan masuknya perbankan asing di Indonesia melalui pembelian saham di bursa efek saham maka akan menimbulkan kepemilikan saham mayoritas pada sebuah perusahaan terbuka. Saat ini sudah banyak akuisisi atau merger perbankan asing yang dilakukan di Indonesia. Saat ini perbankan di Indonesia sudah banyak dikuasai oleh perbankan asing, mereka masuk melalui joint venture, merger atau akuisisi. Bahkan tidak sedikit juga, bank asing yang membuka kantor cabangnya di Indonesia, contohnya: Citibank N.A, Deutsche Bank Ag, dan Bangkok Bank Pcl. Hal ini yang menjadi kekhawatiran dikarenakan perbankan nasional akan semakin berkurang dikarenakan kekalahan dalam hal pelayanan dan kekuranggan dana atau aset. Dibawah ini terdapat tabel tentang perkembangan jumlah bank umum dan perkembangan aset bank umum (Statistik Perbankan Indonesia. Vol. 13 No. 10. September 2015. Diakses dari: http://ojk.go.id/ data-statistik-perbankan-indonesia, diakses pada 21 Desember 2015):

Tabel Perkembangan Aset Bank Umum Berdasarkan Kelompok Bank

Kelompok Bank Bank Persero BUSN Devisa BUSN Non Devisa BPD Bank Campuran Bank Asing Total

2011 1.328.168 1.464.007 107.085 304.003 181.088 268.482 3.652.833

Perkembangan Aset Bank Umum Berdasarkan Kelompok Bank (Growth of Commercial Banks Assets Based Group Bank) Miliar Rp (Billion Rp) 2012 2013 2014 2015 Group of Bank Jan Sep 1.535.343 1.758.873 2.076.605 2.030.924 2.184.711 State Owned Banks 1.705.408 1.962.539 2.200.142 2.221.590 2.366.454 Foreign Exchange Commercial Banks 135.472 162.457 186.817 182.326 192.777 Non Foreign Exchange Commercial Banks 366.685 389.964 440.691 448.393 559.579 Regional Development Banks 217.713 290.219 278.312 282.539 311.837 Joint Venture Banks 301.966 390.415 432.582 450.239 531.925 Foreign Owned Bank 4.262.587 4.954.467 5.615.150 5.616.011 6.147.283 Total

Tabel. Perkembangan Jumlah Bank Umum dan Kantor Bank Umum

15


Didalam tabel perkembangan jumlah bank umum, Bank Umum Swasta Nasional Devisa (BUSN Devisa) tidak disebutkan jika kepemilikannya beberapa diantaranya adalah bank asing yang berkedudukan di Indonesia. Seperti contoh: Bank ICB Bumiputera Indonesia, Tbk ; Bank CIMB Niaga, Tbk; Bank Danamon Indonesia, Tbk; Bank Ekonomi Raharja, Tbk; Bank Hana; Bank Woori Saudara; Bank ICBC Indonesia; MayBank; Bank SBI Indonesia; Bank QNB Kesawan, Tbk; Bank J Trust; Bank OCBC NISP; Bank of India Indonesia, Tbk; Bank UOB Indonesia (Direktori Perbankan Di Indonesia. Diambil dari http://bi.go.id/id/publikasi/dpi/bankdevisa/Default.aspx. Diakses pada 21 Desember 2015). Jadi hampir sebagian bank devisa di Indonesia dimiliki oleh asing, hal ini menambah

jumlah perbankan nasional yang dikuasai oleh asing selain bank campuran dan bank asing. Didalam tabel perkembangan aset bank umum, semua kelompok bank mengalami kenaikan dalam aset, termasuk juga perbankan asing. Tetapi didalam tabel yang dikeluarkan oleh OJK tersebut tidak disebutkan bank apa saja yang mengalami pertumbuhan. Berikut ini terdapat daftar tabel 10 bank dengan aset terbesar pada tahun 2010 dan 2015 (Daftar 10 Bank terbesar di Indonesia. Diambil dari http://bisnis.news.viva.co.id/ news/read/183586-daftar-10-bank-terbesar-diindonesia dan http://bisniskeuangan.kompas. com/read/2015/11/04/114000426/ini.10.bank. dengan.aset.terbesar.di.indonesia. Diakses pada 21 Desember 2015):

Tabel. Daftar 10 Bank Dengan Aset Terbesar

Didalam tabel tersebut, Bank Mandiri dan BRI yang adalah bank persero masih menduduki peringkat tertinggi didalam kepemilikan aset terbesar di Indonesia. Tetapi dari 10 bank terbesar secara aset di Indonesia terdapat 4 bank nasional yang kepemilikan sahamnya mayoritas asing. Hal ini menunjukan kalau perbankan nasional belum dapat bersaing dengan perbankan asing secara aset dan pangsa pasar di Indonesia. Pada tanggal 13 Juli 2012 Bank Indonesia (BI) meluncurkan aturan kepemilikan saham bank nasional melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 14/8/PBI/2012 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum. Peraturan ini dibuat guna meningkatkan ketahanan perbankan yang dilakukan melalui peningkatan penerapan prinsip

16

kehati-hatian dan tata kelola bank yang baik (good corporate governance). Yang dilakukan dengan penataan struktur kepemilikan saham bank melalui penerapan batas maksimum kepemilikan saham sehingga dapat mengurangi dominasi kepemilikan yang dapat berdampak negatif terhadap operasional bank. Dengan demikian diharapkan dapat mendorong konsolidasi perbankan yang pada akhirnya dapat memperkuat ketahanan perbankan nasional. Dengan adanya Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/8/PBI/2012 ini, membuat ruang gerak investor asing untuk membeli saham bank nasional lebih terbatas. Dikarenakan kebijakan Bank Indonesia yang membatasi kepemilikan tunggal bank domestik hanya 40%.


Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/8/PBI/2012 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum, memiliki persamaan yang mendasar diantara keduanya yakni sama-sama mengatur tentang jumlah saham bank yang dapat dimiliki oleh masyarakat. Kedua peraturan ini pun juga mengijinkan adanya kepemilikan saham oleh asing, baik oleh warga negara asing maupun badan hukum asing yang berkedudukan diluar negeri. Tujuan akhir pembentukan kedua peraturan ini pun hampir sama yakni untuk memperkuat kondisi perbankan nasional, namun dengan cara yang berbeda. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum, membuka kemungkinan yang lebih besar bagi masyarkat untuk membeli saham bank, sedangkan PBI Nomor 14/8/PBI/2012 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum melakukan penataan struktur kepemilikan saham bank dengan menerapkan batas maksimum kepemilikan saham sehingga diharapkan dapat mengurangi dominasi kepemilikan yang dapat berdampak negatif terhadap operasional bank. Kedua perat uran t erse but wal aupun sama-sama mengatur jumlah saham Bank yang dapat dimiliki oleh masyarakat, namun keduanya membatasi dengan jumlah yang berbeda. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum membatasi jumlah kepemilikan saham oleh warga negara asing dan atau badan hukumm asing yang diperoleh melalui pembelian secara langsung maupun melalui bursa efek sebanyakbanyaknya adalah 99% dari jumlah saham yang bersangkutan. Sedangkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/8/PBI/2012, membagi menjadi 3 kategori yakni 40% dari modal bank, untuk kategori pemegang saham berupa badan hukum lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank; 30% dari modal bank, untuk kategori pemegang saham berupa badan hukum bukan lembaga keuangan; dan 20% dari modal bank, untuk kategori pemegang saham perorangan. Berdasarkan pemaparan yang telah diuraikan oleh penulis diatas, pembahasan pada tulisan ini akan difokuskan pada dua permasalahan yaitu (1). Sinkronisasi Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1999 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/8/PBI/2012 tentang kepemilikan Saham Bank Umum ditinjau dari politik hukum di Indonesia; dan (2). Dampak dalam hal kepemilikan saham

bank umum oleh pihak asing setelah adanya Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1999 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/8/PBI/2012 tentang kepemilikan Saham Bank Umum. B. Metode Penelitian Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penulisan doctrinal. Penulisan yang dilakukan oleh penulis bersifat eksplanatoris. Dalam penelitian hukum ini bertujuan menguji politik hukum dari sinkronisasi Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1999 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/8/PBI/2012 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum, dan dampak dengan adanya peraturan tersebut terhadap kepemilikan saham bank umum oleh pihak asing. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach), bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan sumber penelitian berupa teknik riset kepustakaan (library research). C. Hasil Penelitian dan Pembahasan 1.

Sinkronisasi Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1999 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/8/PBI/2012 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum ditinjau dari Politik Hukum di Indonesia Berdasarkan kondisi bangsa Indonesia saat ini, tantangan yang dihadapi dalam 20 tahunan mendatang dengan memperhitungkan modal dasar yang dimiliki oleh bangsa indonesia dan amanat pembangunan yang tercantum dalam Pembukaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, visi pembangunan nasional tahun 2005-2025 adalah Indonesia Yang Mandiri, Maju, Adil Dan Makmur. Visi pembangunan nasional tahun 2005-2025 itu mengarah pada pencapaian tujuan nasional, seperti tertuang dalam Pembukaan UndangUndang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Visi Pembangunan nasional tersebut harus dapat diukur untuk dapat mengetahui tingkat kemandirian, kemajuan, keadilan dan kemakmuran yang ingin dicapai. Visi Pembangunan nasional juga menjadi politik hukum untuk meninjau sinkronisasi Peraturan

17


Pemerintah Nomor 29 tahun 1999 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/8/ PBI/2012 tentang Kepemilikan Saham Bank

Umum. Sinkronisasi tersebut dapat kita ketahui berdasarkan Kemandirian, Kemajuan, Keadilan dan kemakmuran.

Tabel. Sinkronisasi Berdasarkan Politik Hukum Undang-Undang Nomor 17 Peraturan Pemerintah Tahun 2007 Tentang Rencana N o m o r 2 9 Ta h u n 1 9 9 9 Pembangunan Jangka Panjang Tentang Pembelian Saham Nasional Tahun 2005-2025 Bank Umum 1

Kemandirian

Di dalam penjelasan, tetap akan mempertahankan adanya kepemilikan pihak indonesia. Tetapi di dalam Pasal 3 disebutkan bahwa pihak asing dapat memiliki 99% saham

Badan hukum lembaga keuangan bank dapat memiliki saham bank lebih dari 40 % dengan memenuhi syarat dan mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia

2

Kemajuan

Unt uk me mp erkua t permodalan perbankan dan menciptakan perbankan yang

Peningkatan tingkat ketahanan, kualitas penerapan tata kelola di perbankan (good corporate governance)

mampu bersaing dalam era globalisasi

1.

18

Peraturan Bank I n d o n e s i a N o m o r 1 4 /8 / P B I / 2 0 1 2 Te n ta n g Kepemilikan Saham Bank Umum

3

Keadilan

Perorangan dan badan hukum, War ga N egar a indonesia atau Warga negara Asing dapat membeli saham bank umum

Penerapan batas maksimum kepe mil ika n saham

4

Kemakmuran

M e m p e r k u a t permodalan, supaya jasa perbankan semakin luas baik dan berkualitas

Re n ca n a i n te gr asi sektor keuangan ASEAN pada tahun 2020 yang memungkinkan bank-bank dengan kualifikasi tertentu ( ) bebas beroperasi di kawasan Asean

Berdasarkan tabel diatas: Kemandirian Menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, kemandirian adalah hakikat dari kemerdekaan, yaitu hak setiap bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri dan menentukan apa yang terbaik bagi diri bangsanya. Didalam Peraturan Pemerintah No mor 29 tahu n 199 9 te ntan g Kepemilikan Saham Bank Umum pada bagian penjelasan dituliskan bahwa perlu dibuka kemungkinan yang lebih besar bagi masuknya modal asing melalui pembelian saham bank umum oleh masyarakat baik perorangan maupun Badan Hukum, serta baik Warga Negara

Indoesia maupun Warga Negara Asing dengan tetap mempertahankan adanya kepemilikan pihak Indonesia. Tetapi didalam Pasal 3 disebutkan Jumlah kepemilikan saham Bank oleh Warga negara Asing dan atau Badan Hukum Asing yang diperoleh melalui pembelian secara langsung maupun melalui bursa efek sebanyak-banyaknya adalah 99% (sembilan puluh sembilan per seratus) dari jumlah saham Bank yang bersangkutan. Hal ini berbeda dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/8/PBI/2012 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum, dima na batas maksimum kepemilikan saham bank adalah 40% dari modal bank. Walaupun dapat juga memiliki saham Bank lebih dari 40% dari modal bank sepanjang memperoleh


2.

persetujuan Bank Indonesia. Kemajuan Menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, tingkat kemajuan suatu bangsa dinilai berdasarkan berbagai ukuran. Ditinjau dari indikator sosial, tingkat kemjuan suatu negara diukur dari kualitas sumber daya manusianya. Ditinjau dari indikator kependudukan, ada kaitan yang erat antara kemajuan suatu bangsa dengan laju pertumbuhan penduduk, termasuk derajat kesehatan. Ditinjau dari tingkat perkembangan ekonomi, kemajuan suatu bangsa diukur dari tingkat kemakmurannya yang tercermin pada tingkat pendapat dan pembagiannya. Tingginya pendapatan rata-rata dan ratanya pembagian ekonomi suatu bangsa suatu bangsa menjadikan bangsa tersebut lebih makmur dan lebih maju. Negara yang maju pada umumnya adalah negara yang sektor industri dan sektor jasanya telah berkembang. Dilihat dari indikator politik dan hukum, bangsa yang maju pada umumnya menganut sistem demokrasi, yang sesuai dengan budaya dan latar belakang sejarahnya. Didalam Peraturan Pemerintah No mor 29 tahu n 199 9 te ntan g Kepemilikan Saham Bank Umum pada bagian penjelasan disebutkan dalam kehidupan perekonomian yang semakin terbuka dan berkembang cepat, dibutuhkan layanan jasa perbankan yang semakin luas, baik dan berkualitas. Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan sistem Perbankan yang sehat, Untuk itu Perbankan perlu didorong untuk memperkuat permodalannya, baik dengan mengupayakan sumber dana dari dalam negeri maupun luar negeri. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/8/PBI/2012 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum didalam bagian penjelasan disebutkan denga memperhat ikan da n mempel ajari beberapa kasus bank bermasalah di 1997, mengindikasikan bahwa dominasi kepemilikan oleh satu pihak pada bank berkaitan erat dan berhubungan

3.

negatif dengan pelaksanaan Good Corporate Governance di perbankan. Berdasarkan hal-hal tersebut Bank Indonesia memandang perlu untuk mengatur struktur kepemilikan bank dengan menetapkan batas maksimum kepemilikan saham guna meningkatkan ketahanan perbankan melalui penerapan prinsip kehati-hatian dan kualitas penerapan Good Corporate Governance pada bank. Dengan demikian diharapkan dapat mendorong konsolidasi perbankan yang pada akhirnya dapat memperkuat ketahanan perbankan nasional. Keadilan Sebagai pelaksana dan penggerak pembangunan sekaligus objek pembangunan, rakyat mempunyai ha k, bai k dal am mere ncan akan , melaksanakan, maupun menikmati hasil pembangunan. Pembangunan haruslah dilaksanakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. oleh karena itu, masalah keadilan merupakan ciri yang menonjol pula dalam pembangunan nasional. Semua rakyat mempunyai kesempatan yang sama dalam meningkatkan taraf kehidupan; memperoleh lapangan pekerjaan; mendapatkan pelayanan sosial, pendidikan dan kesehatan; mengemukakan pendapat; melaksanakan hak politik; mengamankan dan mempertahankan negara; serta me n d a p a t ka n p e rl i n d u n g an d a n kesamaan di depan hukum. Dengan demikian menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, bangsa yang berarti tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antarindividu, gender, maupun wilayah. Didalam Peraturan Pemerintah No mor 29 tahu n 199 9 te ntan g Kepemilikan Saham Bank Umum pada bagian penjelasan disebutkan bahwa perlu dibuka kemungkinan yang lebih besar bagi masuknya modal asing melalui pembelian saham bank umum oleh masyarakat baik perorangan maupun badan hukum, serta baik warga negara indonesia maupun warga negara asing dengan tetap mempertahankan adanya kepemilikan pihak indonesia.

19


4.

20

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/8/PBI/2012 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum didalam bagian menimbang disebutkan bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan prinsip kehati-hatian dan tata kelola bank yang baik (good corporate governance), diperlukan penataan struktur kepemilikan saham bank. Bahwa penataan struktur kepemilikan saham bank dilakukan melalui penerapan batas maksimum kepemilikan saham sehingga dapat mengurangi dominasi kepemilikan yang dapat berdampak negatif terhadap operasional bank dan berdampak positif untuk mendorong konsolidasi perbankan dalam rangka memperkuat ketahanan industri perbankan nasional. Kemakmuran Menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, bangsa yang makmur adalah bangsa yang sudah terpenuhi seluruh kebutuhan hidupnya, sehingga dapat memberikan makna dan arti penting bagi bangsa-bangsa lain didunia. Didalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1999 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum pada bagian penjelasan perbankan perlu didorong untuk memperkuat permodalannya, baik dengan mengupayakan sumber dana dari dalam negeri maupun luar negeri. Hal ini bertujuan supaya jasa perbankan yang semakin luas, baik dan berkualitas. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/8/PBI/2012 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum bagian penjelasan menetapkan batas maksimum diharapkan dapat mendorong konsolidasi perbankan yang pada akhirnya dapat memperkuat ketahanan perbankan nasional. Dan rencana integrasi sektor keuangan ASEAN pada tahun 2020 yang

2.

tertentu ( ) bebas beroperasi dikawasan Asean. Seperti t abel dan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa dalam hal kemandirian, terjadi ketidaksinkronan antara Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1999 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/8/PBI/2012 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum. Dampak Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1999 Tentang Kepemilikan Saham Bank Umum dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/8/PBI/2012 Tentang Kepemilikan Saham Bank Umum Dalam Hal Kepemilikan Saham Bank Umum Oleh Pihak Asing. Berikut ini dampak yang muncul akibat adanya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/8/PBI/2012 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum: 1. Meningkatkan pembelian saham bank umum oleh para investor asing Saat ini perbankan di Indonesia sudah banyak dikuasai oleh perbankan asing, mereka masuk melalui joint venture, merger atau akuisisi. Bahkan tidak sedikit juga, bank asing yang membuka kantor cabangnya di Indonesia, contohnya: Citibank N.A, Deutsche Bank Ag, dan Bangkok Bank Pcl. Hal ini yang menjadi kekhawatiran dikarenakan perbankan nasional akan semakin berkurang dikarenakan kekalahan dalam hal pelayanan dan kekuranggan dana atau aset. Dibawah ini terdapat tabel tentang perkembangan jumlah bank umum dan perkembangan aset bank umum (Statistik Perbankan Indonesia. Vol. 13 No. 10. September 2015. Diakses dari: http://ojk.go.id/data-statistikperbankan-indonesia, diakses pada 21 Desember 2015)


Tabel. Perkembangan Aset Bank Umum Berdasarkan Kelompok Bank

Tabel. Perkembangan Jumlah Bank Umum dan Kantor bank Umum

Didalam tabel perkembangan jumlah bank umum, Bank Umum Swasta Nasional Devisa (BUSN Devisa) tidak disebutkan jika kepemilikannya beberapa diantaranya adalah bank asing yang berkedudukan di Indonesia. Seperti contoh: Bank ICB Bumiputera

Indonesia, Tbk ; Bank CIMB Niaga, Tbk; Bank Danamon Indonesia, Tbk; Bank Ekonomi Raharja, Tbk; Bank Hana; Bank Woori Saudara; Bank ICBC Indonesia; MayBank; Bank SBI Indonesia; Bank QNB Kesawan, Tbk; Bank J Trust; Bank OCBC NISP; Bank of India Indonesia,

21


2.

22

Tbk; Bank UOB Indonesia. ( Direktori Perbankan Di Indonesia. Diambil dari http://bi.go.id/id/publikasi/dpi/bankdevisa/Default.aspx. Diakses pada 21 Desember 2015). Jadi hampir sebagian bank devisa di Indonesia dimiliki oleh asing, hal ini menambah jumlah perbankan nasional yang dikuasai oleh asing selain bank campuran dan bank asing. Didalam tabel perkembangan aset bank umum, semua kelompok bank mengalami kenaikan dalam aset, termasuk juga perbankan asing. Tetapi didalam tabel yang dikeluarkan oleh OJK tersebut tidak disebutkan bank apa saja yang mengalami pertumbuhan. Untuk menyehatkan bank nasional, Pemerintah mengundang Investor asing dengan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 29 tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum. Didalam Pasal 3 menyatakan jumlah kepemilikan saham bank oleh warga negara asing dan atau Badan Hukum Asing yang diperoleh melalui pembelian secara langsung maupun melalui Bursa Efek sebanyakbanyaknya adalah 99%. Tentu investor asing menyambut baik peraturan ini, antara lain Singapura, Malaysia, Inggris, Australia, India, China, Korea Selatan dan Qatar. Investor masih dapat menguasai mayoritas saham bank melewati 40% sepanjang memenuhi beberapa syarat yang telah ditetapkan pula dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/8/ PBI/2012 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum tersebut. Adanya Peraturan Bank Indonesia ini tidak menyurutkan niat investor asing untuk membeli sebagian saham bank umum nasional yang ada di Indonesia. Tidak ada peraturan pembatasan kepemilikan asing Akibat regulasi yang terlalu longgar ini, kepemilikan asing sangat dominan di dalam negeri. Dampak kebijakan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 29 tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum, kepemilikan pihak asing pada bank di indonesia terus meningkat. Kini kepemilikan asing sudah ada di 47 bank. Rinciannya, 10 kantor bank asing ( yang induk perusahaannya di luar negeri), 16 bank campuran (asing dan nasional)

3.

dan 21 bank nasional atau lokal. Bukan hanya bank besar, kepemilikan asing juga menyebar pada bank-bank skala kecil. Per Maret 2011, kepemilikan asing pada 47 bank menguasai ekuivalen 50,6 persen dari total aset perbankan nasional yang mencapai Rp 3,065 triliun (Diambil dari http:// bisniskeuangan.kompas.com/ read/2011/05/24/03411254/revisi.aturan. porsi.asing. Diakses pada 21 Maret 2016). Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/8/PBI/2012 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum tidak akan banyak mengubah peta industri perbankan nasional. Saat ini, masih banyak bank dengan pemegang saham lebih dari batas maksimum yang ditetapkan regulator dalam PBI baru tersebut. Kepemilikan saham asing di bank nasional tidak terkendali Data lembaga analisis KATADATA menyebutkan sejumlah bank nasional, mayoritas kepemilikan sahamnya sudah dipegang asing, seperti PT Bank Internasional Indonesia Tbk 97,5% sahamnya dimiliki oleh Maybank, yang merupakan bank terbesar di malaysia. Bank Niaga yang kini menjadi PT Bank CIMB Niaga Tbk 97,9% sahamnya dimiliki oleh CIMB Group, bank terbesar kedua dari malaysia. Selain itu, PT Bank Ekonomi Raharja Tbk yang 98,94% sahamnya dimiliki oleh HSBC Holding Plc, bank terbesar ketiga dunia yang induk perusahaan di London, Inggris. Bank NISP yang kini menjadi OCBC NISP 85, 06% sahamnya dimiliki OCBC Bank, bank terbesar kedua dari Singapura. Bank Swadesi yang kini beralih nama mnjadi PT Bank of India Indonesia Tbk, 76% sahamnya dimilik Bank of India. Standard Charter Bank, menguasai 44,5% saham PT Bank Permata Tbk, United Overseas bank, bank terbesar di ketiga di singapura, menguasai 98,99% saham bank UOB indonesia (sebelumnya bernama UOB Buana), Qatar National Bank (QNB) Group, bank terbesar ditimur tenggah ini menguasai 69,59% saham bank QNB Kesawan (dahulu Bank Kesawan) (Diambil dari http://neraca. co.id/article/26891/bi-belum-diatur-tapiwajib-lapor-beli-saham-bank-via-pasarmodal. Diakses pada 21 Maret 2016).


Peraturan Bank Indonesia 14/8/PBI/2012 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum belum maksimum untuk membatasi kepemilikan bank oleh pihak asing. Meski demikian, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, PBI ini setidaknya telah membuka mata dan pikiran untuk melangkah lebih jauh bagaimana sebaiknya menyusun peta dan anatomi perbankan nasional yang lebih sehat dan kuat. Bersyukur masih ada pengecualian untuk bank milik pemerintah. Batas kepemilikan saham maksimum merupakan langkah tegas dan positif. Ini penting dalam rangka menjaga dan meningkatkan kontribusi bank milik negara sebagai salah satu mesin pertumbuhan perekonomian nasional. Memang akan terasa lucu dan aneh jika bank negara diperlakukan sama dengan bank asing. Meskipun tidak sampai menyentuh subsidi atau perlakuan khusus lain, bagaimana bank Negara justru harus diberi kekuatan lain Ini penting agar bank-bank milik negara menjadi lebih besar, kuat, dan baik, dan selanjutnya bisa berperan aktif dalam pengembangan dunia usaha. Seliberal apa pun dunia perbankan bergerak kepentingan nasional harus dijaga. Kita juga berharap pada subjektivitas Otoritas Jaksa Keuangan (OJK) untuk dapat melindungi kepentingan nasional melalui jiwa, visi, misi, dan semangatnya. Sebagai pengaman, OJK harus memainkan perannya terkait operasional institusi keuangan serta perbankan di negeri ini. Dengan pengawasan dalam satu atap di bawah OJK untuk bisa menjadikan intrumen dan pilar-pilar ini sebagai insentif dan juga disinsentif. Ringkasnya, PBI yang dikeluarkan memang masih bersifat liberal terhadap bank asing meskipun diberikan pula persyaratan yang lebih ketat dan masih juga memberikan pengecualian bagi bank negara. Soal perlakuan khusus bagi bank negara, ini adalah hal wajar dan sangat penting dalam ragka mendorong dan mengembangkan perbankan sebagai mesin ekonomi nasional. Jangan takut dengan tundingan proteksi. RRT juga menjalankan kebijakan proteksi, sehingga lahirlah 3 bank global dari negeri itu: ICBC, BOC, dan CCB. Ketiga bank ini menjadi pendorong dan kreditor utama bagi BUMN RRT untuk ekspansi global yang terus berkembang.1 1

http://id.beritasatu.com/home/pbi-dan-perlindungankepentingan-nasional/41099 . diakses 22 Maret 2016

D. Simpulan 1.

2.

E.

Bahwa Peraturan Pemerintah tentang Pembelian Saham Bank Umum dan Peraturan Bank Indonesia tentang Kepemilikan Saham Bank Umum belum memiliki sinkronisasi di beberapa aspek, antara lain: Dari politik hukum Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, dalam hal kemandirian yang diatur dalam kedua peraturan tersebut. D a mp a k d e n g a n a d a ny a Pe r a t u r a n Pemerintah Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum ini adalah meningkatnya kepemilikan saham bank Nasional oleh Investor asing dan banyaknya bank-bank Nasional yang diakuisisi oleh bank milik warga negara asing. Sedangkan penerapan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/8/PBI/2012 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum belum menunjukan dampak yang

Saran

Saran yang dapat penulis berikan berkaitan dengan sinkronisasi Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/8/PBI/2012 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum dalam hal kepemilikan saham bank oleh pihak asing adalah: 1. Melakukan amandemen terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum khususnya pada Pasal 3 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/8/PBI/2012 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum, untuk kepemilikan saham dari pihak asing maksimal 40 % dan tidak perlu persetujuan dari Bank Indonesia untuk dapat memiliki saham lebih dari 40%. 2. Dalam pembatasan kepemilikan saham mayoritas oleh investor asing, Pemerintah hendaknya melakukan upaya secara bertahap, apabila pembatasan kepemilikan saham ini dilakukan secara mendadak, maka dapat terjadi kekacauan karena para investor harus segera menjual sebagian sahamsaham yang telah mereka miliki, dan harga saham perbankan di pasar modal dapat jatuh. Misalnya melakukan amandemen Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum, yang

23


mulanya investor asing dapat membeli saham bank hingga 99%, dapat dibatasi menjadi 40%-49%. Dalam pelaksanaan kebijakan pembatasan kepemilikan saham bank ini, sebaiknya diberi selang waktu sehingga tidak akan memberatkan bagi pihak-pihak terkait khususnya para pemegang saham mayoritas. Kebijakan baru ini dapat diberlakukan langsung pada calon pemegang saham baru, sedangkan pemegang saham lama yang memiliki saham diatas 49% di wajibkan

mematuhi kebijakan baru ini dengan tenggat waktu 3 sampai 5 tahun sejak kebijakan baru diberlakukan. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/8/ PBI/2012 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum perlu dipertegas tentang maksimal kepemilikan sampai 40 %, jadi tidak perlu lagi persetujuan dari Bank Indonesia untuk mendapatkan saham lebih dari 40%.

Daftar Pustaka

Buku: Jamal Wiwoho,2011. Hukum Perbankan Indonesia, Surakarta,UNS Press. Undang-Undang: Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 14/8/PBI/2012 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang Bank Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. Undang-Undang nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan. Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/27/PBI/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/1/PBI/2009 tentang Bank Umum Jurnal: Munawar Iqbal. 2013. “Islamic Finance: An Attractive New Way of Financial Intermediation.” International Journal of Banking and Finance Vol. 10, Issue 2. Suwito Johan, 2011, “Implementasi Strategi Bisnis dan Korporasi Melalui Merger dan Akuisisi.” Ultima Management Vol.3 No. 1/2011. Data Elektronik: http://id.beritasatu.com/home/pbi-dan-perlindungan-kepentingan-nasional/41099 . diakses 22 Maret 2016 http://www.neraca.co.id/article/26891/bi-belum-diatur-tapi-wajib-lapor-beli-saham-bank-via-pasar-modal , diakses 21 Maret 2016 http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2011/05/24/03411254/revisi.aturan.porsi.asing. ,diakses 21 Maret 2016

24


Direktori Perbankan Di Indonesia, diambil dari http://www.bi.go.id/id/publikasi/dpi/bank-devisa/Default. aspx , diakses pada 21 Desember 2015, jam 23.00 WIB About UOB, Sejarah Perusahaan. http://www.uob.co.id/personal/about/riwayat/sejarah-perusahaan.html, diakses pada 21 Desember 2015, jam 23.00 WIB. Statistik Perbankan Indonesia. Vol. 13 No.10. September 2015. Yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. http://www.ojk.go.id/data-statistik-perbankan-indonesia, diakses pada 21 Desember 2015, jam 23.00 WIB. Daftar 10 Bank terbesar di Indonesia. Diambil dari http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/183586-daftar10-bank-terbesar-di-indonesia dan http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/11/04/114000426/ Ini.10.Bank.dengan.Aset.Terbesar.di.Indonesia , diakses pada 21 Desember, jam 23.00 WIB.

25

Pujiyono Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Recommend Documents