15
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI HAK ANAK UNTUK MEMPEROLEH AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 6 TAHUN 2002 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL
Penulisan Hukum (Skripsi) Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Syarat-syarat Guna Memperoleh Derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Oleh : Shinta Surya Nurul Aini NIM E. 0001224
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2008
16
PERSETUJUAN PEMBIMBING
Penulisan Hukum (Skripsi) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI HAK ANAK UNTUK MEMPEROLEH AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 6 TAHUN 2002 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL
Disusun Oleh : SHINTA SURYA NURUL AINI NIM E. 0001224
Disetujui untuk Dipertahankan
Pembimbing I
Suranto, S.H. M.H. NIP 131 571 612
Pembimbing II
H. Sutedjo, S.H. M.M. NIP 131 571 617
17
PENGESAHAN PENGUJI Penulisan Hukum (Skripsi) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI HAK ANAK UNTUK MEMPEROLEH AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 6 TAHUN 2002 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL Disusun Oleh : SHINTA SURYA NURUL AINI NIM E. 0001224
Telah diterima dan disahkan oleh Tim Penguji Penulisan Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Pada : Hari
: Senin
Tanggal
: 3 Maret 2008 TIM PENGUJI
1. Maria Madalina, S.H. M.Hum. Ketua
: ...............................................
2.
H. Sutedjo, S.H. M.M. Sekretaris
: ...............................................
3
Suranto, S.H. M.H. Anggota
: ................................................
MENGETAHUI Dekan,
MOH. JAMIN, S.H., M.HUM. NIP. 131 570 154
18
ABSTRAK
SHINTA SURYA NURUL AINI , 2008. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI HAK ANAK UNTUK MEMPEROLEH AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 6 TAHUN 2002 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL. Fakultas Hukum UNS. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian perlindungan hukum bagi anak di Kota Surakarta. Dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Akta Catatan Sipil dan untuk mengetahui Hambatan yang timbul untuk memperoleh perlindungan hukum bagi anak berdasarkan Perda tersebut Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris atau non doktrinal yang bersifat deskriptif. Lokasi penelitian di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data Primer merupakan data utama, sedangkan data sekunder digunakan untuk mendukung data primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui wawancara, kuisioner dan penelitian kepustakaan. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif dengan model interaktif data. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa. Pelaksanaan pemberian perlindungan hukum melalui akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta pada dasarnya telah berjalan dengan baik sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2003 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Akta Catatan Sipil. Hal ini dapat dilihat dari jumlah keseluruhan kelahiran yang terjadi di kota Surakarta, sekitar 78 %(tujuh puluh delapan persen) diantaranya sudah mempunyai akta kelahiran. Hambatan yang timbul dalam pelaksanaan pemberian perlindungan hukum melalui akta kelahiran antara lain : Masyarakat masih banyak yang belum mengetahui arti penting akta kelahiran, sehingga banyak yang terlambat dalam mengurus penerbitan akta kelahiran, Banyak masyarakat yang kurang paham mengenai prosedur penerbitan akta kelahiran. Solusi untuk mengatasi hambatan tersebut adalah : Diadakan berbagai sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat akan arti penting dan manfaat akta catatan sipil khsususnya akta kelahiran beserta persyaratan dan prosedur penerbitannya, Masyarakat dapat menanyakan persyaratan dan prosedur penerbitan akta catatan sipil dengan cara datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta, atau melalui telepon ke layanan akta catatan sipil di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta
19
MOTTO
Keberhasilan diraih dari hasil tetesan keringat, jerih payah yang penuh dengan derita, luka, keluhan, dan berbagai hal yang mengejutkan, sedang kegagalan merupakan hasil dari sikap malas yang penuh dengan keengganan, kelemahan, kehinaan, dan ketidakberdayaan (Penulis)
Cara menghilangkan rasa takut adalah dengan menjalani atau melakukan hal yang kita takuti tersebut. (H.R Ibnu Hibban dan Baihaqi)
Orang yang sukses adalah orang yang mau belajar melakukan apa yang seharusnya ia lakukan meskipun ia tidak suka (Penulis)
20
KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik. Penyusunan penulisan hukum ini penulis tujukan terutama untuk melengkapi salah satu syarat dalam mencapai derajat sarjana (S1) dalam bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan hukum ini tidak luput dari kekurangan, baik dari segi materi yang disajikan maupun dari segi analisisnya. Namun penulis berharap bahwa penulisan hukum ini mampu memberikan manfaat baik bagi penulis sendiri maupun bagi pembacanya. Pada kesempatan ini tidak lupa penulis mengucapkan rasa terima kasih yang tulus kepada : 1. Bapak Moh. Jamin, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum UNS yang telah memberi ijin dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. 2. Bapak Suranto,S.H. MH selaku Pembimbing I penulisan skripsi yang telah menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan bagi tersusunnya skripsi ini. 3. Bapak H. Sutedjo, S.H. M.M. selaku Pembimbing II penulisan skripsi yang telah dengan sabar membantu penulis memberikan bimbingannya. 4. Ibu Aminah, S.H MH selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara 5. Bapak Umar S Kusumoharyono, S.H. MH selaku Pembimbing Akademik penulis. 6. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh karyawan Fakultas Hukum UNS. 7. Ibu Dra Breta Sri Hudiningsih MH selaku Kepala Sub Dinas Catatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta yang telah memberikan data dan informasi kepada penulis selama mengadakan penelitian 8. Ayah (Alm H Suryono KD) dan Ibu (Hj Nurhayati) yang selalu mendukungku dan memberikan cinta dan kasih sayangnya yang tulus padaku
21
9. Suamiku tercinta H Anugerah Prayoga SE yang paling kusayangi terima kasih atas segala doa dan dukungannya selama ini. 10. Anak-Anakku tercinta Muh Adam Suryo Prayogo dan Sarah Cikal Cahaya. Bunda sayang kepada kalian. 11. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari sempurna, mengingat keterbatasan dan kemampuan penulis. Oleh karena itu dengan lapang dada penulis ingin mengharapkan segala saran dan kritik yang bersifat membangun dari semua pihak untuk kesempurnaan penulisan hukum ini.
Surakarta,
Februari 2008 Penulis
22
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL...........................................................................................
i
HALAMAN PERSETUJUAN............................................................................
ii
HALAMAN PENGESAHAN.............................................................................
iii
ABSTRAK ..........................................................................................................
iv
HALAMAN MOTTO .........................................................................................
v
KATA PENGANTAR ........................................................................................
vi
DAFTAR ISI.......................................................................................................
viii
DAFTAR GAMBAR ..........................................................................................
x
DAFTAR TABEL...............................................................................................
xi
DAFTAR LAMPIRAN.......................................................................................
xii
BAB I
PENDAHULUAN............................................................................
1
A. Latar Belakang Masalah..............................................................
1
B. Perumusan Masalah ....................................................................
6
C. Tujuan Penelitian ........................................................................
6
D. Manfaat Penelitian ......................................................................
7
E. Metode Penelitian .......................................................................
8
F. Sistematika Skripsi......................................................................
13
TINJAUAN PUSTAKA....................................................................
15
BAB II
A............................................................................................. K erangka Teori ..............................................................................
15
1. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Bagi Anak.
15
2. Tinjauan Umum Tentang Pemerintahan Daerah...................
22
3. Tinjauan Umum Tentang Akta Kelahiran.............................
27
B............................................................................................. K
BAB III
erangka Pemikiran.......................................................................
29
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ...............................
30
A............................................................................................. D iskripsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta
30
23
1. Sejarah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil...................
30
2. Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta.......................................................................
33
3. Tugas Fungsi dan Wewenang Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta.................................................
36
B............................................................................................. P elaksanaan
Perlindungan
Hukum
Bagi
Anak
melalui
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Akta Catatan Sipil di Kota Surakarta ........................................................................
45
C............................................................................................. H ambatan Yang Timbul Dalam Pemberian Perlindungan Hukum Bagi Anak Melalui Penyelenggaraan Penduduk dan Akta Catatan Sipil................................................................................
65
1. Hambatan dalam pemberian perlindungan hukum melalui
BAB IV
akta kelahiran........................................................................
65
2. Solusi ....................................................................................
67
SIMPULAN DAN SARAN.............................................................
68
A............................................................................................. S impulan........................................................................................
68
B............................................................................................. S aran-Saran ................................................................................... DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN
69
24
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1 : Bagan Model Analisis Interaktif ........................................................
13
Gambar 2 : Bagan Kerangka Pemikiran ...............................................................
29
Gambar 3 : Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta....................................................................................
35
Gambar 4 : Bagan Alur Penerbitan Akta Kelahiran .............................................
61
25
DAFTAR TABEL
Tabel 1 : Jumlah Kelahiran di Kota Surakarta Tahun 2007..................................
47
Tabel 2 : Jumlah Akta Kelahiran tahun 2007 .......................................................
48
26
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran I.
Surat Ijin Penelitian
Lampiran II. Surat Keterangan Penelitian Lampiran III Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Akta Catatan Sipil Lampiran IV Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Akta Catatan Sipil Lampiran V
Kutipan Akta Kelahiran
27
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Hakikat kedudukan anak tidak hanya sebagai rahmat, tetapi juga sebagai amanah Tuhan. Dikatakan rahmat karena anak merupakan pemberian Tuhan yang semua orangtua berharap untuk mendapatkannya. Tuhan menganugerahi anak hanya bagi keluarga yang dikehendakinya. Di sekeliling kita terkadang terlihat ada keluarga yang begitu ingin memiliki anak sampai menghabiskan biaya banyak untuk mengupayakannya akan tetapi karena Tuhan belum berkehendak ia tetap belum dikaruniai anak. Sebagai amanah berarti ada kewajiban semua pihak untuk memberikan perlindungan pada anak. Baik pemerintah, masyarakat dan khususnya orangtua sebagai orang yang paling dekat dengan anak, memiliki tugas dan kewajiban melindungi anak agar dapat berkembang secara optimal. Hak-hak anak melekat dalam diri setiap anak dan merupakan bagian dari hak asasi manusia. Konvensi PBB tentang Hak Anak tahun 1989 berusaha keras untuk mencapai maksud tersebut melalui garis pedoman dan tujuan yang telah dibuatnya. Sebagai suatu masyarakat, baik orang dewasa maupun anakanak, memilih untuk menginterpretasikan pedoman dasar tersebut akan kembali kepada pilihan negara masing-masing. Akan tetapi jika hal tersebut diinterpretasikan secara positif, maka akan mempunyai potensi untuk memperbesar dan membangun sebuah bangsa yang lebih kokoh. Sesuai dengan prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam Piagam PBB, hakhak anak merupakan pengakuan atas martabat yang melekat, dan hak-hak yang sama dan tidak dapat dicabut yang dimiliki oleh seluruh anggota keluarga manusia, merupakan landasan dari kemerdekaan, keadilan, dan perdamaian di seluruh dunia. Apalagi mengingat Negara Republik Indonesia itu dibentuk untuk tujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh 1
28
tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah suatu undang-undang dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang maha esa kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang tertuang dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia alinea 4. Apabila di dalam perkawinan lahir seorang anak, maka sebagaimana ditentukan dalam Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat UU No. 1 Tahun 1974) menentukan sebagai berikut : 1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. 2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku sampai anak kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Jika kedua orang tuanya tersebut melalaikan kewajiban terhadap anak, maka menurut Pasal 49 UU No. 1 Tahun 1974 kekuasaannya sebagai orang tua dicabut. Meskipun kekuasaannya sebagai orang tua dicabut, tidak menghapuskan kewajiban untuk memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan
anak-anaknya.
Hal
ini
menegaskan
betapa
pentingnya
pemeliharaan anak, mengingat anak perlu bimbingan dari orang dewasa. Sebagai salah satu bentuk perhatian pemerintah Indonesia terhadap hakhak anak, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak-hak Anak dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tanggal 25 Agustus 1990. Tetapi, mulai diberlakukan di Indonesia tanggal 5 Oktober 1990. Tindak lanjut dari
29
rativikasi tersebut, pada tanggal 22 Oktober 2002, Indonesia telah membuat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Jaminan keberlangsungan hidup anak seperti ditegaskan dalam UndangUndang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Pasal 4) disebutkan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dimana tertuang pula dalam Bab X A UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 Tentang HAM Pasal 28 B ayat 2 disebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Peran yang dimainkan oleh generasi anak di tengah-tengah masyarakat kini semakin dirasakan sangat penting setiap harinya. Perkembangan anak yang baik akan sangat diperlukan untuk melaksanakan fungsi pembangunan suatu bangsa di masa mendatang. Oleh karenanya, hubungan saling hormatmenghormati perlu pula untuk ditanamkan sejak dini di antara anak-anak maupun orang dewasa, sehingga pada nantinya setiap orang akan mampu menghormati nilai yang melekat pada diri setiap individu lainnya. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin hidup dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah dan negara tentang perlindungan anak dimana di dalamnya termasuk hak sipil anak. Sebagai hak sipil anak, anak mempunyai hak untuk mendapatkan identitas, anak dapat hidup, tumbuh dan berkembang melalui layanan yang baik dalam bidang kesehatan, pendidikan, sosial, agama. Hak untuk dilindungi dari kekerasan, eksploitasi, serta hak anak untuk berperan serta yang terkait dengan dirinya. Untuk itu kepedulian kita terhadap kelangsungan hidup anak Indonesia sebagai generasi penerus bangsa sangatlah penting. Karena anak adalah tunas potensi generasi muda yang memiliki peran strategi, untuk menjamin kelangsungan dan eksistensi bangsa itu sendiri. Sejalan dengan itu maka kemajuan pembangunan suatu bangsa merupakan cermin dari sejauh
30
mana bangsa itu telah memberikan makna perlindungan terhadap apa yang sebenarnya menjadi hak anak. Diantara hak-hak anak yang mendasar yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang perlindungan anak yaitu hak memperoleh suatu nama dan status kewarganegaraan sebagaimana termuat dalam Pasal 5 menyatakan : “Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.” Identitas diri merupakan hak yang harus diperoleh bagi anak yang harus dijalankan oleh pemerintah. Identitas dimaksud dituangkan dalam akta kelahiran, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 27 UU No. 23 / 2003 menyatakan : 1. Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya. 2. Identitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran. 3. Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran. 4. Dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui, dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukan. Sementara itu, Pasal 28 menyatakan bahwa pembuatan akta kelahiran menjadi tanggung jawab pemerintah. Pemerintah juga harus memperhatikan hak anak untuk memperoleh akte kelahiran secara gratis dan cepat. Sesuai ketentuan, anak yang baru lahir kemudian sebelum berumur 30 hari melapor ke kelurahan akan cepat mendapatkan akte kelahiran. Pengurusan akte kelahiran menjadi kewajiban pemerintah, bukan masyarakat yang meminta. Jadi seharusnya, begitu anak lahir dan orang tuanya melapor akan langsung mendapatkan akta kelahiran. Lebih lengkap Pasal 28 menyatakan:
31
1. Pembuatan akta kelahiran menjadi tanggung jawab pemerintah yang dalam pelaksanaannya
diselenggarakan
serendah-rendahnya
pada
tingkat
kelurahan. 2. Pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diajukannya permohonan. 3. Pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dikenai biaya. 4. Ketentuan mengenai tata cara dan syarat-syarat pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 diatur dengan peraturan perundangundangan. Dalam rangka pembinaan dan tertib administrasi kependudukan terhadap pelayanan penyelenggaraan dibidang pendaftaran penduduk dan penerbitan Akta Catatan Sipil, Pemerintah Kota Surakarta mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Akta Catatan Sipil. Dalam perda tersebut dinyatakan bahwa, setiap WNI dan WNA berhak mendapatkan pelayanan dalam penyelenggaraan Catatan Sipil, (Pasal 14) salah satu bentuk akta catatan sipil yaitu akta kelahiran. Adapun ketentuan mengajukan permohonan pencatatan akta kelahiran diatur dalam Pasal 17 sebagai berikut : 1. Setiap keluarga selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak adanya suatu kelahiran, haras segera dilaporkan kepada lurah. 2. Berdasarkan Surat Keterangan.yang ada lurah mencatat kelahiran tersebut ayat (1) pasal ini kedalam Buku Induk Penduduk dan Kartu Keluarga. 3. Sebagai Bukti Laporan Kelahiran, Lurah memberikan Surat Kelahiran. 4. Pencatatan kelahiran dilakukan oleh lurah setempat dimana ibu yang melahirkan tercatat sebagai penduduk tetap.
32
Selanjutnya Perda No. 6 Tahun 2002 tersebut, mengalami perubahan menjadi Perda No. 8 Tahun 2003, yang menyatakan bahwa ketentuan pasal 46 diubah, sehingga besarnya retribusi pada lampiran, dan seterusnya... yang menyatakan bahwa besar retribusi pembuatan akta kelahiran sebesar Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk WNI dan Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah)
untuk
WNA.
“PERLINDUNGAN
Berdasarkan
HUKUM
latar
BAGI
belakang HAK
tersebut,
ANAK
maka
UNTUK
MEMPEROLEH AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR
6
TAHUN
2002
TENTANG
PENYELENGGARAAN
PENDAFTARAN PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL,” menarik untuk diteliti
B. Perumusan Masalah Dalam penulisan skripsi ini penulis merumuskan masalah-masalah yang akan diteliti sebagai berikut : 1. Apakah perlindungan hukum bagi anak di Surakarta sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Akta Catatan Sipil ? 2. Hambatan apa saja yang timbul untuk memperoleh perlindungan hukum bagi anak berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Akta Catatan Sipil?
33
C. Tujuan Penelitian 1. Tujuan Obyektif a. Untuk mengetahui kesesuaian perlindungan hukum bagi anak di Kota Surakarta. Dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Akta Catatan Sipil b.
Untuk
mengetahui
Hambatan
yang
timbul
untuk
memperoleh perlindungan hukum bagi anak berdasarkan Perda tersebut.. 2. Tujuan Subyektif a. Untuk memenuhi persayaratan dalam meraih gelar kesarjanaan di bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Surakarta. b. Untuk menambah pengetahuan pengetahuan penulis mengenai kekuatan hukum dalam pemenuhan hak-hak anak dihadapan hukum.
D. Manfaat Penelitian Dalam setiap penelitian ada tujuan yang hendak dicapai, maka tentu saja ada aspek lain yaitu manfaat dari penelitian yang dilakukan, baik bagi peneliti dan bagi masyarakat. Apabila diklasifikasi maka manfaat penelitian adalah sebagai berikut : 1. Manfaat Teoritis a. Dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya
dan
kependudukan.
ihnu
hukum
pada
khususnya
administrasi
34
b. Untuk menambah pengetahuan tentang proses pemberian akta kelahiran bagi anak. 2. Manfaat Praktis c. Memberikan sumbangan pemikiran bagi Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil
Pemerintah
Kota
Surakarta
dalam
pemberian
perlindungan terhadap hak mendapatkan akta kelahiran. d. Sebagai bahan masukan dan penyuluhan bagi warga masyarakat dalam mendapatkan hak akta kelahiran bagi anak-anaknya.
E. Metode Penelitian Dalam mencari data mengenai suatu permasalahan, diperlukan suatu metode atau cara yang bersifat ilmiah yaitu metode penelitian yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Metode merupakan cara yang utama yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan, untuk mencapai tingkat ketelitian, jumlah dan jenis yang dihadapi. Akan tetapi dengan mengadakan klarifikasi yang berdasarkan pada pengalaman, dapat ditentukan teratur dan terpikirnya alur yang runtut dan baik untuk mencapai suatu maksud (Winarno Surachman, 1982 : 42). Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten (Soerjono Soekanto, 1986 : 42). Penelitian dapat diartikan pula suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, gejala atau hipotesa, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah (Sutrisno Hadi, 1989 : 4). Dengan demikian metode penelitian merupakan suatu cara atau jalan untuk memecahkan masalah yang ada dengan cara mengumpulkan, menyusun
35
serta menginterpretasikan data untuk menemukan, mengembangkan, atau menguji kebenaran dari suatu penelitian. Adapun metode penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut: 1. Jenis Penelitian Penelitian dalam rangka penulisan skripsi ini bersifat empiris yaitu didasarkan atas pemikiran yang logis dan runtut dengan penelaahan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas serta dasar-dasar hukum yang berhubungan dengan hak memperoleh akta kelahiran dan perlindungan hukum terhadap anak 2. Sifat Penelitian Dalam skripsi ini digunakan metode deskriptif yaitu suatu metode yang memaparkan dan menafsirkan bahan hukum yang dipergunakan dalam skiripsi serta menguraikan permasalahan kemudian dianalisis. Dengan penggunaan metode ini diharapkan dapat diketahui ketentuan-ketentuan yang dapat digunakan dalam kerangka yang dibahas dalam skripsi ini 3. Pendekatan penelitian Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang digunakan oleh peneliti dengan mendasarkan pada data-data yang dinyatakan responden secara lisan atau tulisan, dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh (Soerjono Soekanto, 1986 : 250).. 4. Lokasi Penelitian Dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta dengan pertimbangan bahwa Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta merupakan instansi yang
36
membidangi atau mengurusi masalah kependudukan dan berwenang mengeluarkan akta catatan sipil. 5. Jenis Data Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitin ini yaitu antara lain : a. Data Primer Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Data primer dapat berupa sejumlah keterangan atau fakta yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama atau melalui penelitian lapangan. b. Data Sekunder Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari lapangan, yang dapat diperoleh melalui buku-buku, literatur, peraturan perundang-undangan, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 6. Sumber Data Sumber data adalah tempat ditemukan data. Adapun data dari penelitian ini diperoleh dari dua sumber yaitu : a. Sumber data primer, adapun yang akan menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta. b. Sumber data sekunder yang terdiri dari : 1) Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer yaitu semua bahan atau materi hukum yang mempunyai kedudukan mengikat secara yuridis, yaitu bisa berupa norma atau kaidah dasar, peraturan perundang-undangan, dan lainlain. Dalam hal ini yang menjadi bahan hukum primer antara lain :
37
a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan b) Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak c) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah d) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Akta Catatan Sipil e) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Akta Catatan Sipil 2) Bahan Hukum Sekunder Yaitu hasil karya dari kalangan hukum, hasil-hasil penelitian, artikel koran dan internet serta bahan lain yang berkaitan dengan pokok bahasan 7. Tehnik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data dalam suatu penelitian yang bersifat deskriptif adalah sesuatu yang penting karena digunakan untuk memperoleh data secara lengkap dan relevan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut : a. Wawancara Wawancara merupakan cara memperoleh data dengan mengajukan pertanyaan kepada responden secara lisan, dan dapat disimpulkan sebagai tanya jawab untuk mendapatkan keterangan maupun data mengenai masalah yang diteliti. Adapun yang digunakan peneliti adalah wawancara yang terstruktur, mendalam dan mengarah pada kedalaman informasi agar dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan penelitian.Yang menjadi responden wawancara ini adalah Ibu Dra
38
Breta Sri Hudiningsih MH selaku Kepala Sub Dinas Catatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta b.
Studi Kepustakaan Studi kepustakaan adalah suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan, membaca, mempelajari dan mengutip dari data-data sekunder yang meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen dan bahan-bahan kepustakaan lain dari beberapa buku-buku referensi, artikel-artikel dari beberapa jurnal, arsip, hasil penelitian ilmiah, bahan-bahan kepustakaan lainnya yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.
8. Tehnik Analisa Data Menurut Lexy J. Moleong (2001 : 103) analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan suatu tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis model interaktif (interactive model of analysis). Menurut HB. Soetopo (2002 : 96) teknik analisis kualitatif dengan model interaktif terdiri dari tiga komponen analisis yaitu : a. Reduksi Data Reduksi
data
merupakan
proses
penyelesaian,
pemfokusan,
penyederhanaan, dan abstraksi data yang diperoleh dari data yang kasar yang dimuat di catatan tertulis (fieldnote). b. Penyajian Data Sajian data berupa rangkaian informasi yang tersusun dalam kesatuan bentuk narasi yang memungkinkan untuk dapat ditarik suatu kesimpulan dari penelitian yang dilakukan. Selain dalam bentuk narasi kalimat, sajian data dapat pula ditampilkan dengan berbagai jenis matriks, gambar, jaringan kerja, kaitan kegiatan dan juga tabel.
39
c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasinya Penarikan kesimpulan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh peneliti yang perlu untuk diverifikasi, berupa suatu pengulangan dari tahap pengumpulan data yang terdahulu dan dilakukan secara lebih teliti setelah data tersaji. Penarikan kesimpulan dan verifikasinya merupakan tahap akhir dari suatu penelitian yang dilakukan dengan didasarkan pada semua hal yang ada dalam reduksi maupun penyajian data. Teknik analisis kualitatif model interaktif dapat digambaxkan dalam bentuk rangkaian yang utuh antara ketiga kompoen di atas (reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasinya) yaitu sebagai berikut : Pengumpulan Data
Reduksi Data
Sajian Data
Penarikan Kesimpulan / Verifikasi Gambar 1 : Bagan alur model analisis interaktif
F. Sistematika Skripsi Sistematika bertujuan untuk memberikan gambaran dan mengemukakan garis besar dalam penulisan hukum agar memudahkan dalam mempelajari isinya. Penulisan hukum terbagi dalam empat bab yang saling berkaitan dan berhubungan. Sistematika dalam penulisan hukum ini adalah :
40
BAB I
PENDAHULUAN Pada bab ini penulis berusaha memberikan gambaran awal mengenai penelitian yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, dan sistematika penulisan hukum untuk dapat lebih memberikan pemahaman terhadap isi penelitian.
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA Dalam bab ini berisi tentang kerangka teori yaitu Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum Bagi Anak, Tinjauan Umum tentang Pemerintahan Daerah, dan Tinjauan Umum Tentang Akta Kelahiran. Selain itu dalam bab ini juga dipaparkan kerangka pemikiran penulisan hukum.
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Dalam bab ini berisi deskripsi lokasi penelitian dan uraian hasil penelitian yang disertai dengan pembahasan mengenai Pelaksanaan Pemberian Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta dan hambatan-hambatan yang timbul dalam Pemberian Akta Kelahiran di Kota Surakarta. BAB IV SIMPULAN DAN SARAN Bab ini merupakan bab terakhir dari penelitian ini yang berisi simpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan saran-saran sebagai tindak lanjut dari kesimpulan tersebut. DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN
41
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Kerangka Teori 1. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum bagi Anak a. Pengertian Anak Anak ditinjau dari keturunan adalah ketunggalan leluhur, artinya ada hubungan darah antara orang yang seorang dengan orang yang lainnya. Dua orang atau lebih yang mempunyai hubungan darah, jadi yang tunggal leluhur, adalah keturunan yang seorang dari yang lainnya (Soerojo Wignjodipuro, 1982 : 108). Adanya hubungan darah antara keturunan dengan seorang dari yang lain menjadikan antara keduanya yaitu anak keturunannya dengan orang tua lain menjadikan antara keduanya yaitu anak keturunannya dengan orang tua yang menurunkannya mempunyai hubungan hukum di dalam masyarakat. Mengenai hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya, di antara daerah yang satu dengan daerah yang lain terdapat suatu perbedaan. Perbedaan terjadi akibat sistem kekeluargaan masing-masing daerah. Meskipun demikian, bagi masyarakat sebagian masyarakat keturunan merupakan unsur esensial bagi suatu kekeluargaan (clan). Di dalam hubungan kekeluargaan, dikenal adanya garis keturunan bapak (keturunan patrilineal) dan keturunan garis ibu (keturunan matrilineal). Keturunan patrilineal adalah orang yang hubungan darahnya hanya melewati orang laki-laki saja di antara mereka anak orang laki-laki dan orang perempuan. Sedangkan hubungan kekeluargaan yang matrilineal adalah hanya mengakui orang-orang yang hubungan darahnya hanya melewati orang perempuan saja (Soerojo Widnjodipuro, 1982 : 109). 15
42
Ditinjau dari segi usia, anak menurut Pasal 1 Konvensi Hak-hak Anak menentukan bahwa “untuk tujuan-tujuan konvensi ini, seorang anak berarti setiap manusia di bawah umur delapan belas tahun kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal”. Menurut Pasal 330 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia, selanjutnya disebut B.W.), “sebelum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin”. Batasan ini bersifat umum, kaitannya dengan kecakapan bertindak dalam hukum. Anak ditinjau dari dari asal usul dikenal adanya anak sah, anak luar kawin dan anak angkat. Anak sah adalah anak yang dilahirkan oleh orang tua yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah (Pasal 42 ayat (1) UU. No. 1 Tahun 1974). Sehingga jika seorang anak yang dilahirkan dari orang tua yang tidak terikat dalam suatu perkawinan yang sah, maka dianggap sebagai anak yang tidak sah b. Hak-hak Anak Agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar baik jasmani, rohani maupun sosial, maka perlu mendapatkan perlindungan dan segala usaha untuk menghilangkan hambatan-hambatan yang terjadi. Untuk itu kepentingan anak perlu diperhatikan dan dijadikan dasar pedoman bagi pihak yang bertangung jawab terhadap pendidikan dan bimbingan anak yang bersangkutan. Tanggung jawab yang paling utama adalah terletak pada orang tua mereka. Anak-anak dalam hal ini harus mempunyai kesempatan yang leluasa untuk bermain dan berkreasi yang harus diarahkan untuk tujuan pendidikan/kesejahteraan meliputi suatu tata perkembangan dengan wajar, baik secara rohani, jasmani mapun sosial. Kesejahteraan anak yang meliputi jaminan
43
adanya pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar merupakan hak anak. Hak-hak anak dalam pandangan deklarasi hak asasi anak yang dicetuskan oleh Badan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1959 meliputi : 1) hak untuk memperoleh perlindungan khusus dan memperoleh kesempatan yang dijamin oleh hukum; 2) hak untuk memperoleh nama dan kebangsaan atau ketentuan kewarganegaraan; 3) hak untuk memperoleh jaminan untuk tumbuh dan berkembang secara sehat; 4) hak khusus bagi anak-anak cacat (mental dan fisik) dalam memperoleh pendidikan, perawatan dan perlakukan khusus; 5) hak untuk memperoleh kasih sayang, dan pengertian, hak untuk memperoleh pendidikan secara cuma-cuma sekurang-kurangnya di tingkat SD, SMP, hak untuk didahulukan dalam perlindungan atau pertolongan; 6) hak untuk dilindungi dari penganiayaan, kekejaman perang, dan penindasan rezim; 7) hak untuk dilindungi dari diskriminasi rasial, agama maupun diskrimasi lainnya (Maulana Hasan Wadong, 2000 : 30). Hak-hak anak sebagaimana dicetuskan oleh PBB pada tahun 1959 telah diimplementasikan di Indonesia yang tertuang dalam UUD 1945 sebagaimana Pasal 28 B ayat (2) yaitu “Setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskrimasi”. Ketentuan mengenai perlindungan anak diimplementasikan dalam beberapa peraturan perundang-undangan, salah satu diantaranya adalah Undang-undang
44
No. 4 Tahun 1979 di mana langkah yang bijaksana dari pemerintah Indonesia pada Tahun 1979 mencetuskan UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dengan beberapa peraturan perundangundangan lain. Operasional undang-undang dimaksud ternyata belum begitu mencerminkan suatu proses penegakan hak asasi anak yang lebih transparan. Sasaran tembak dari UU No. 4 Tahun 1979 ternyata menempatkan posisi anak ke dalam status sosial, di mana hak-hak anak tersebut masih didemontrasikan sebagai suatu pernyataan kemanusiaan.
Hak-hak
anak
digantungkan
pada
lingkungan
masyarakat artinya perbuatan-perbuatan perlindungan terhadap hakhak asasi anak, sangat tergantung pada kepentingan masyarakat yang mau beramal atau berbuat kebajikan. Agar anak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial, maka perlu dihindarkan dari pengaruh lingkungan yang mengarah pada hal-hal negatif yang dapat mempengaruhi jiwa anak c. Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Pada umumnya, anak yang usianya kurang dari 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, belum mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, oleh karenanya anak seusia tersebut berada di bawah kekuasaan orang tuanya sesuai Pasal 45 UU No.l Tahun 1974, yang menentukan sebagai berikut : 1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. 2) Kewajiban orang tua yang di maksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban
45
mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Orang tua yang mempunyai kekuasaan terhadap anak wajib memelihara dan medidik sebaik-baiknya. Dengan demikian hak mengasuh anak merupakan salah satu kewajiban untuk memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan. Hal ini sesuai pula dengan ketentuan Pasal 26 UU No. 23 tahun 2002 yang menentukan : 1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk : a) mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; b) menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan c) mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. 2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak di ketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana di maksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang di laksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewajiban orang tua untuk bertanggung jawab kepada anakanaknya sesuai pula dengan Pasal 9 UU No. 4 Tahun 1979 yang menentukan sebagai berikut : “Orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial”. Sebagai kewajiban, maka mutlak harus di laksanakannya, di sertai ancaman dicabut kekuasaannya terhadap anak tersebut. Hal ini sesuai dengan Pasal 49 UU No. l Tahun 1979, yang menentukan sebagai berikut :
46
1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat di cabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal : a) Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya; b) Ia berkelakuan buruk sekali. 2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut. Dalam kaitannya dengan perlindungan anak, kondisi anak harus benar-benar mendapat perhatian khususnya oleh orang tua, sehingga anak terhindar dari korban. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Shanty Dellyana sebagai berikut : “Dalam rangka mengembangkan usaha kegiatan perlindungan anak ini, seharusnya lebih waspada khususnya bagi orang tua dan juga harus sadar akibat yang sama sekali tidak diinginkan, yaitu yang dapat menimbulkan korban. Kerugian karena pelaksanaan perlindungan anak yang tidak rasional positif, tidak bertanggung jawab dan tidak bermanfaat” (Shanty Dellyana, 1988 : 13). c. Perlindungan Hukum terhadap Anak Mengenai penyelenggaraan perlindungan anak, diatur dalam Pasal 2 UU No. 23 Tahun 2002 yang menentukan bahwa penyelenggaraan
perlindungan
anak
berasaskan
pancasila
dan
berlandaskan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak meliputi :
1)
Non diskriminasi;
47
2)
Kepentingan yang terbaik bagi anak;
3)
Hak untuk hidup, kelangsungan hidup,dan perkembangan; dan
4)
Penghargaan terhadap pendapat anak. Mengenai Penyelenggaraan perlindungan anak, di jelaskan
lebih lanjut oleh penjelasan Pasal 2 UU No. 23 Tahun 2002 yaitu Asas Perlindungan anak di sini sesuai dengan prinsip-prinsip pokok yang terkandung dalam Konvensi Hak-Hak anak. Dalam penjelasan Pasal 2 UU No. 23 tahun 2002 yang di maksud dengan asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang di lakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legistatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak haras menjadi pertimbangan utama. Dalam penjelasan Pasal 2 UU No. 23 tahun 2002 yang di maksud dengan asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang di lindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Dalam penjelasan Pasal 2 UU No. 23 tahun 2002 juga dijelaskan bahwa asas penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak dan untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan turut jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya. Didasarkan atas hak-hak anak, baik yang di atur dalam Undang-Undang Dasar 1945 maupun yang diatur dalam konvensi hakhak anak, dapat dijelaskan bahwa anak diusahakan untuk tidak diperlakukan secara keras dan diskriminasi, yang dapat mengganggu pertumbuhan, perkembangan, dan partisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia
2. Tinjauan Umum Tentang Pemerintahan Daerah
48
Pemerintah Daerah merupakan konsekuensi logis adanya perbedaan etnis, linguistik, agama, dan institusional sosial berbagai kelompok masyarakat lokal suatu negara. Fungsi pelayanan, dan pengaturan umum bidang
pemerintahan,
pembangunan
dan
kemasyarakatan
perlu
didistribusikan secara sentral dan lokal, agar benar-benar aspiratif baik kepentingan nasional maupun tuntutan heterogenitas lokal. Dengan adanya Pemerintah Daerah akan memperbesar akses setiap warga negara untuk berhubungan langsung dengan pemimpinnya, sebaliknya pimpinan daerah akan memperoleh kesempatan yang luas untuk mengetahui potensi sumberdaya, masalah, kendala dan kebutuhan daerahnya (Sarundajang, 2002: 3). Menurut Sarundajang (2002: 22-25) pada umumnya negara-negara di dunia memiliki perbedaan dalam hal konsep dan nilai yang mendasari pemahaman peran pemerintah daerah di negara masing-masing. Secara historis asal-usul Pemerintah Daerah yang kita kenal berakar dari eropa di abad ke-11 dan ke-12. Pemerintah Daerah memiliki ciri yakni wilayah yang dibatasi, suatu populasi, suatu organisasi yang berkelanjutan, otoritas untuk melaksanakan pemerintahan umum dan pembangunan, membuat perturan-peraturan daerah, serta menagih pajak dan retribusi, disamping hal-hal lain sebagai kewenangan yang dilimpahkan oleh pemerintah di atasnya. Penyelenggaraan hubungan kewenangan antara pemerintah dan daerah, Pasal 10 Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 menegaskan, pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ini
ditentukan
menjadi
urusan
pemerintah.
Dalam
rangka
menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Urusan pemerintahan yang menjadi
49
urusan pemerintah meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional dan agama. (Ni”matul Huda, 2006: 350) Penyelenggaraan urusan pemerintahan itu dapat dilimpahkan kepada perangkat pemerintah atau wakil pemerintah di daerah atau dapat menugaskan kepada pemerintahan daerah dan / atau pemerintahan desa. Pembagian urusannya itu berdasarkan pada pemikiran bahwa selalu terdapat berbagai urusan pemerintahan yang sepenuhnya/ tetap menjadi kewenangan pemerintah. Urusan pemerintahan tersebut menyangkut terjaminnya kelangsungan hidup bangsa dan negara secara keseluruhan Konsep-konsep yang berhubungan dengan pengambilan keputusan dalam organisasi negara berwujud sentralisasi, dekonsentrasi dan desentraliasi. Keputusan politik disebut keputusan alokasi, sedangkan keputusan administratif dikenal dengan keputusan pelaksanaan (Hanif Nurcholis, 2005: 2). Dua jenis pengambilan keputusan tersebut dapat bervariasi menjadi (1) Sentralisasi penuh yakni keputusan alokasi dan keputusan pelaksanaan dilakukan pada puncak hierarki secara terpusat; (2) Dekonsentrasi apabila keputusan alokasi diambil pada puncak organisasi sedangkan keputusan pelaksanaan dilakukan pada jenjang-jenjang yang lebih rendah; (3) Desentralisasi, jika keputusan alokasi dan keputusan pelaksanaan dilakukan pada jenjang-jenjang yang lebih rendah. Dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah itu berpedoman pada asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 adalah : a. Asas Desentralisasi Yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
b. Asas Dekonsentrasi
50
Yaitu pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. c. Asas Tugas Pembantuan Yaitu penugasan dari pemerintah kepada daerah dan atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten atau kota dan atau desa serta dari pemerintah kabupaten atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu Sehubungan dengan sifat keuniversalan Pemerintahan Daerah (local self government) di beberapa negara terkandung di dalamnya ciri-ciri sebagai berikut (Sarundanjang, 1999: 27). Pertama, Segala urusan yang diselenggarakan merupakan urusan yang sudah dijadikan urusan-urusan rumah tangga sendiri sehingga urusan-urusannya perlu ditegaskan secara rinci; Kedua, Penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan oleh alat-alat perlengkapan yang seluruhnya bukan terdiri dari para pejabat pusat, akan tetapi pegawai Pemerintah Daerah; Ketiga, Penanganan segala urusan itu seluruhnya diselenggarakan atas dasar inisiatif atau kebijaksanaan sendiri; Keempat, Hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang mengurus rumah tangga sendiri adalah hubungan pengawasan; Kelima, Seluruh penyelenggaraan pemerintahan daerah pada dasarnya dibiayai dari sumber keuangan sendiri. Pengkajian tentang penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Indonesia dewasa ini harus diawali dari ketentuan yang terdapat di dalam UUD 1945. Ketentuan dimaksud terdapat di dalam Pasal 18, 18A, dan Pasal 18B Perubahan Kedua UUD 1945 (2000). Perubahan tersebut berimplikasi kepada Penjelasannya, karena selama ini Penjelasan dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan batang tubuh dan seringkali dijadikan acuan dan dasar dalam mengkaji sistem pemerintahan daerah (Djuanda, 2004: 237). Di dalam Pasal 18 yang baru tersebut terkandung
51
paradigma baru dan arah politik pemerintahan daerah, yaitu (Bagir Manan, 2001: 7-17): a. Pasal 18 ayat (2) mengandung prinsip daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pasal 18 lama tidak menegaskan pemerintahan daerah sebagai satuan pemerintahan tertentu sebagai urusan rumah tangganya; b. Pasal 18 ayat (5) mengandung prinsip menjalankan otonomi seluasluasnya. Prinsip ini sebenarnya sewaktu BPUPKI menyusun rancangan UUD telah nampak dari pidato Ratulangi yang menyebutkan “supaya daerah diberikan hak seluas-luasnya untuk mengurus keperluannya sendiri.” Kehendak ini juga ditegaskan dalam UUDS 1950 Pasal 131 ayat (2); c. Pasal 18A ayat (1) mengandung prinsip kekhususan dan keberagaman daerah; d. Pasal 18B ayat (2) mengandung prinsip mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya; e. Pasal 18B ayat (1) mengandung prinsip mengakui dan menghormati pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa; f. Pasal 18 ayat (3) mengandung prinsip badan perwakilan dipilih langsung dalam suatu pemilihan umum; dan g. Pasal 18A ayat (2) mengandung prinsip hubungan pusat dan daerah harus dilaksanakan secara selaras dan adil. Selain prinsip-prinsip tersebut, yang tidak kalah pentingnya dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah isi Pasal 18 ayat (4) yang mengandung prinsip demokrasi di dalam menetapkan seorang pemimpin daerah. Dalam UUD 1945, sengaja menggunakan kata “Gubernur, Bupati, dan Walikota dipilih secara demokratis”. Maksud dari Pasal tersebut untuk memberikan alternatif ke depan bahwa pemilihan Kepala Daerah selain dapat dilakukan melalui DPRD juga dapat dilakukan oleh rakyat
52
secara langsung. Perumusan yang demikian dapat dipahami karena secara historis Pasal 18 ayat (4) tersebut dibuat sebelum adanya perubahan terhadap Pasal 6 khususnya penambahan Pasal 6A ayat (1) UUD 1945 tentang “Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat” (Djuanda, 2005: 239). Ketentuan lebih lanjut dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur melalui undang-undang. Dewasa ini undang-undang yang berlaku adalah UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Ada empat prinsip penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam undangundang tersebut, yaitu: a. Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri uruasan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Asas otonomi menunjuk kepada hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, tugas pembantuan merupakan penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu; b. Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan dan kepentingan
masyarakat
untuk
mempercepat
terwujudnya
kesejahteraan melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, sehingga mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatian prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia; c. Pemerintahan Daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah perlu memperhatikan hubungan antara susunan pemerintahan dan antar pemerintahan
53
daerah, potensi dan keanekaragaman daerah dengan memperhatikan peluang dan tantangan dalam persaingan global dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; d. Pemerintahan daerah dilaksanakan dengan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi dengan kewenangan yang seluas-luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.
3. Tinjauan Umum Tentang Akta Kelahiran Dalam Ps. 165 Rib Staatblat th 1941 No. 84 Akta adalah surat yang dibuat sedemikian oleh atau dihadapan pegawai umum yang berkuasa untuk membuatnya, menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya, dan sekalian orang yang mendapat hak dari padanya, tentang segala hal yang disebut kedalam surat itu sebagai pemberitahuan saja, dalam hal terakhir ini hanya jika yang diberitahukan itu berhubungan langsung dengan perihal pada surat atau akta itu (Buku Petunjuk Praktis Pembuatan Akta-Akta Kependudukan Dan Catatan Sipil, 2003 : 9) Akta catatan sipil adalah akta autentik yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah mengenai peristiwa kelahiran, kematian, perkawinan dan perceraian bagi yang bukan beragama islam, serta pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan dan perubahan nama yang diterbitkan dan disimpan oleh Dinas (Panduan Penyelenggaraan Pendafataran Penduduk dan Akta Catatan Sipil Kota Surakarta, 2006 : 9). Dalam Pasal 15 Peraturan Daerah Kota Surakarta nomor. 6 tahun 2002 dijelaskan bahwa yang merupakan akta catatan sipil adalah akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian, dan akta pengakuan dan pengesahan anak. Akta kelahiran adalah akta autentik yang diterbitkan oleh pemerintah daerah mengenai peristiwa kelahiran terhadap dimana seorang
54
anak itu dilahirkan yang mempunyai akibat hukum terhadap dirinya dan pihak lain di bidang kekeluargaan maupun warisan. (Buku Petunjuk Praktis Pembuatan Akta-Akta Kependudukan Dan Catatan Sipil, 2003 : 36) Jenis akta kelahiran adalah sebagai berikut : a. Akta kelahiran umum Akta kelahiran umum adalah akta yang diterbitkan berdasarkan laporan kelahiran dalam batas waktu selambat-lambatnya : 60 hari kerja bagi WNI dan WNA bukan eropa, serta 10 hari bagi WNI dan WNA. b. Akta kelahiran terlambat pencatatan Akta kelahiran terlambat pencatatan adalah Akta kelahiran yang diterbitkan bagi WNI asli berdasarkan kelahiran melebihi 60 hari kerja sejak kelahiran 1 Januari 1986. c. Akta kelahiran Dispensasi Akta kelahiran dispensasi adalah akta kelahiran
yang
diterbitkan bagi WNI asli berdasarkan kelahiran yang terjadi sebelum tanggal 1 januari 1986.
30
B. Kerangka Pemikiran
Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
Pemerintah Daerah
Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 8 Tahun 2003
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta
Akta Kelahiran
Preosedur Pemberian akta
Kelahiran Anak
Perlindungan Hukum
Hambatan
Gambar 2 : Bagan kerangka pemikiran
31
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Diskripsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta 1. Sejarah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Salah satu lembaga yang melaksanakan tugas pemerintahan adalah Lembaga Catatan Sipil. Lembaga ini pertama kali diadakan pada jaman revolusi perancis. Sebelum itu semua kejagian atau peristiwa yang menyangkut manusia seperti kelahiran, perkawinan, kematian,
dan
sebagainya dicatata oleh gereja. Akan tetapi semua catatan tersebut tidak lengkap dan tidak mudah untuk diperiksa. Lembaga catatan sipil di Indonesia sekarang ini sebenarnya merupakan kelanjutan peralihan, pengambil operan dai negara Belanda yang dinamakan Burgelijke Stand (BS) pada jaman Belanda. Burgelijke Stand ini merupakan suatu lembaga yang diadakan oleh penguasa yang bermaksud membukukan selengkap mungkin dan memberikan kepastian hukum sebesar-besarnya tentang semua peristiwa seperti kelahiran, perkawinan, kematian, perceraian dan kematian. Setiap peristiwa tersebut dicatat sebagai bukti mengenai peristiwa itu yang dapat digunakan baik bagi yangberkepentingan maupun bagi pihak ketiga setiap saat. Sejalan dengan kondisi politik pemerintah Indonesia pada saat itu Pemerintah Hindia Belanda membagi dan menggolongkan penduduk dan kemudian setiap golongan penduduk berlaku hukum yang berbeda. Golongan-golongan tersebut adalah : a.
Penduduk golongan Eropa dan mereka yang tunduk pada hukum Eropa.
30
32
b. Penduduk golongan Timur Asing. Golongan ini masih terbagi lagi menjadi dua golongan. Yaitu : 1) Golongan Tionghoa (Cina) 2) Golongan Non Tionghoa c. Penduduk golongan Indonesia. Penduduk golongan ini masih terbagi lagi menjadi dua golongan, yaitu : 1) Golongan Indonesia Asli 2) Golongan Indonesia Kristen Sebagai konsekuensinya, peraturan dalam bidang catatan sipil yang berlaku bagi masing-masing golongan penduduk itu tidak sama. Atau dengan kata lain masing-masing golongan penduduk memiliki peraturan catatan sipil sendiri-sendiri. Hal ini menimbulkan kesan adanya diskriminasi di kalangan masyarakat, yang dapat berakibat terhambatnya pelaksanaan pencatatan sipil di Indonesia. Peraturan-peraturan yang berlaku bagi ke tiga golongan tersebut adalah : a. Reglement Catatan Sipil bagi Golongan Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan golongan Eropa, diatur di dalam Staatblad 1849 No. 25 yang diundangkan tanggal 10 Mei 1849. b. Reglement Catatan Sipil bagi Golongan Cina dan Keturunannya, diatur dalam Staatblad 1917 No. 130 jo Staatblad 1919 No. 81 yang diundangkan tanggal 1 mei 1919. c. Reglement Catatan Sipil bagi orang Indonesia, yang diatur dalam Staatblad 1920 No. 751 jo Staatblad 1927 No. 564 yang diundangkan tanggal 15 Oktober 1920. d. Reglement Catatan Sipil bagi orang atau Bangsa Indonesia yang beragama Kristen dan tinggal di wilayah Jawa, Madura, Minahasa, Ambon, Saparua, dan Banda kecuali pulau-pulau Teun, Nila dan
33
Serupa yang diatur dalam Staatblad 1933 No. 75 jo Staatblad 1936 No. 607 Ketentuan tersebut masih berlaku setelah Indonesia Merdeka, masa pemerintahan orde lama dan berkembangnya masa awal orde baru. Pemerintah Orde Baru bertekad ingin melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Pemerintah akhirnya membuat Kebijakan dengan menyatakan Pencatatan Sipil terbuka untuk umum. Pemerintah kemudian memberikan tugas Kepada Kantor Catatan Sipil di bidang pendaftaran dan penerbitan akta kelahiran dan kematian untuk penduduk di seluruh Indonesia. Sejak dikeluarkan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maka diberikan pula tugas pencatatan dan penerbitan akta perkawinan bagi mereka yang bukan beragama islam. Dengan diterbitkannya Undang-Undang nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah yang menganut prinsip penyelenggaraan Otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, maka demi kelancaranj penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kota Surakarta perlu adanya penataan perangkat pemerintahan Daerah Kota Surakarta sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. Untuk itu pada tanggal 5 September 2001 Pemerintah telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Surakarta nomor 6 tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta nomor 6 tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta tahun 2001 No. 14 Seri D Nomor 12, lembaga Catatan Sipil di kota Surakarta sejak 1 Januari 2002 dibentuk dengan Nomenklatur Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil yang dipimpin oleh seorang
34
Kepala dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Surakarta melalui Sekretaris Daerah. Jadi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan untuk menunjang pelaksanaan otonomi daerah agar penyelenggaraan pemerintah di daerah dapat berjalan lebih efektif. 2. Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 6 tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta. Struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta adalah sebagai berikut : a. Kepala Dinas b. Bagian Tata Usaha Bagian Tata Usaha Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta terdiri dari : 1) Sub Bagian Umum. 2) Sub Bagian Kepegawaian. 3) Sub Bagian Keuangan. c. Sub Dinas Bina Program Sub Dinas Bina Program ini terdiri dari : 1) Seksi Perencanaan. 2) Seksi Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan. d. Sub Dinas Kependudukan Sub Dinas Kependudukan terdiri dari :
35
1) Seksi Pendaftaran Penduduk. 2) Seksi Mutasi Penduduk. e. Sub Dinas Catatan Sipil Sub Dinas Catatan Sipil Terdiri dari beberapa bagian, yaitu : 1) Seksi Perkawinan dan Perceraian. 2) Seksi Perkawinan dan Perceraian. f. Sub Dinas Dokumentasi dan Informasi Sub Dinas Dokumentasi dan Informasi ini terdiri dari : 1) Seksi Pengelolaan Dokumen. 2) Seksi Pelayanan Dokumen. 3) Seksi Penyuluhan. Berikut ini akan penulis sajikan bagan struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta.
36
Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta Kepala Dinas Bagian Tata Usaha
Sub Bagian Umum
Sub Dinas Bina Program
Seksi Perencanaan
Seksi Pengendalian
Evaluasi & Pelaporan
Sub Bagian Keuangan
Sub Bagian Kepegawaian
Sub Dinas kependudukan
Sub Dinas Catatan Sipil
Sub Dinas Dok & Informasi
Seksi Pendaftaran Penduduk
Seksi Perkawinan & Perceraian
Seksi Pengelolaan Dokumen
Seksi Mutasi Penduduk
Seksi Kelahiran, kematian, pengakuan& pengesahan anak
Seksi Pelayanan Dokumen
Seksi Penyuluhan Gambar 3 : Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta
36
3. Tugas. Fungsi dan Wewenang Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil serta penyelenggaraan ke-Transmigrasian. Visi dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta adalah terwujudnya tertib administrasi Kependudukan dengan Pelayanan Prima menuju Penduduk berkualitas. Sedangkan Misi dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta adalah : a. Mengembangkan kebijakan dan sisten serta menyelenggarakan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta ke-Transmigrasian untuk menghimpun data kependudukan serta menerbitkan identitas dan dokumen penduduk serta pelayanan Transmigrasi dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan b. Mengembangkan dan memadukan kebijaksanaan dan sistem informasi serta menjalankan, sehingga mampu menyediakan data dan informasi kependudukan secara lengkap, akurat dan memenuhi kepentingan publik dan pembangunan c. Menyusun rencana Kependudukan sebagai dasar perencanaan dan perumusan pembangunan Nasional dan daerah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan penduduk. d. Merumuskan arah kebijakan dinamika kependudukan yang serasi, selaras dan seimbang antara kuantitas/ pertumbuhan, kualitas serta persebaran dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan e. Mengembangkan pranata hukum, kelembagaan serta peran serta masyarakat
untuk
pelaksanaan
dan
pendayagunaan
manfaat
administrasi kependudukan guna perlindungan sosial dan penegakan hak-hak penduduk
37
Fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil khususnya bagian Sub Dinas Catatan Sipil dalam hubungannya dengan kependudukan dan akta catatan sipil adalah : a. Menyelenggarakan pencatatan dan penerbitan kutipan akta kelahiran b. Menyelenggarakan
pencatatan
dan
penerbitan
kutipan
akta
perkawinan. c. Menyelenggarakan pencatatan dan penerbitan kutipan akta perceraian. d. Menyelenggarakan pencatatan dan penerbitan kutipan akta pengakuan dan pengesahan anak. e. Menyelenggarakan pencatatan dan penerbitan kutipan akta kematian. f.
Menyelenggarakan penyimpanan dan pemeilharaan akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian, akta pengakuan dan pengesahan anak dan akta kematian. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka penerbitan akta
catatan
sipil
sudah
menjadi
tugas
dan
kewajiban
bagi
Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil dalam rangka melaksanakan tugasnya menyelenggarakan pencatatan dan penerbitan kutipan akta catatan sipil. Dan juga dalam hal menyelenggarakan penyimpanan dan pemeliharaan akta catatan sipil serta sebagai perencana kebijakan di bidang administrasi kependudukan. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta mempunyai
tugas
melaksanakan
urusan
pemerintahan
di
bidang
kependudukan dan catatan sipil. Uraian tugas yang dimaksud adalah sebagai berikut : a. Menyusun rencana strategis dan program kerja tahunan Dinas sesuai dengan Program Pembangunan Daerah (Propeda). b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas agar tercipta pemerataan tugas.
38
c. Memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan guna kejelasan pelaksanaan tugas. d. Mengawasi
pelaksanaan
tugas
bawahan
agar
tidak
terjadi
penyimpangan. e. Memeriksa hasil kerja bawahan untuk mengetahui kesulitan dan hambatan serta memberikan solusinya. f.
Menialai hasil kerja bawahan secara periodik guna bahan peningkatan kinerja.
g. Merumuskan kebijakan teknis pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang bina program, kependudukan, catatan sipil, serta dokumentasi dan informasi. h. Memberikan pelayanan administrasi kependudukan dan akta catatan sipil. i.
Menyelenggarakan penyuluhan kependudukan dan catatan sipil
j.
Menyelenggarakan dokumentasi kependudukan dan catatan sipil.
k. Menyelenggarakan urusan tata usaha Dinas. l.
Menyelenggarakan pembinaan kelompok jabatan fungsional.
m. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan guna menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah. n. Menyelenggarakan tertib administrasi serta membuat laporan berkala dan tahunan. o. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait guna kelancaran pelaksanaan tugas. p. Melaporakan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas. q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
39
Tugas dari Kepala Sub Dinas Catatan Sipil diatur dalam Pasal 18 Keputusan Walikota Surakarta Nomor 26 Tahun 2001 tentang Pedoman Uraian Tugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta. Kepala Sub Dinas Catatan Sipil mempunyai tugas menyelenggarakan pencatatan dan pelayanan akta-akta catatan sipil sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas. Adapun mengenai uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut : a. Menyusun program kerja Sub Dinas Catatan Sipil berdasarkan rencana strategis dan program kerja tahunan dinas. b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang agar tercipta pemerataan tugas. c. Memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan guna kejelasan pelaksanaan tugas. d. Mengawasi
pelaksanaan
tugas
bawahan
agar
tidak
terjadi
penyimpangan. e. Memeriksa hasil kerja bawahan untuk mengetahui kesulitan dan hambatan serta memberikan jalan keluranya. f.
Menilai hasil kerja bawahan secara periodik guna bahan peningkatan kerja.
g. Melaksanakan pelayanan pencatatan dan penerbitan kutipan akta kelahiran,
perkawinan,
perceraian,
kematian,
pengakuan
dan
pengesahan anak. h. Menyelenggarakan pelayanan salinan akta, kutipan dan perubahan akta catatan sipil. i.
Memberi petunjuk pengarahan kepada pemohon akta yang mengalami kesulitan.
j.
Merencanakan dan menetapkan kebijakan teknis dan administrasi penyelenggaraan pencatatan dan penerbitan akta catatan sipil.
40
k. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan guna menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah. l.
Menyelenggarakan tertib administrasi serta membuat laporan berkala dan tahunan.
m. Melaksanakan koordinasi guna kelancaran pelaksanaan tugas. n. Memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas. o. Melaporkan
hasil
pelaksanaan
tugas
kepada
atasan
sebagai
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. Sub Dinas Catatan Sipil itu sendiri masih terbagi lagi menjadi dua bidang , yaitu : a. Seksi Perkawinan dan Perceraian Tugas Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian diatur dalam Pasal 19 Keputusan Walikota Surakarta Nomor 26 Tahun 2001 tentang Pedoman Uraian Tugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta. Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian mempunyai tugas melaksanakan pelayananan pencatatan perkawinan dan perceraian. Uraian tugas yang dimaksud adalah sebagai berikut : 1) Menyusun rincian kerja seksi perkawinan dan perceraian berdasarkan program kerja Sub Dinas Catatan Sipil 2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas agar tercipta pemerataan tugas. 3) Memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan guna kejelasan pelaksanaan tugas. 4) Mengawasi pelaksanaan tugas bawahan agar tidak terjadi penyimpangan.
41
5) Memeriksa hasil kerja bawahan untuk mengetahui kesulitan dan hambatan serta memberikan jalan keluarnya. 6) Menilai hasil kerja bawahan secara periodik guna bahan peningkatan kinerja. 7) Menyiapkan blanko permohonan pencatatan perkawinan dan perceraian. 8) Menerima dan meneliti berkas permohonan pencatatan dan penerbitan kutipan akta perkawinan dan perceraian, serta mengatur jadwal pencatatan. 9) Menyelenggarakan administrasi yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan dan perceraian termasuk penerbitan salinan kutipan dan perubahan. 10) Menginventarisasi permasalahan-permasalahan guna menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah. 11) Melaksanakan tertib administrasi serta membuat laporan berkala dan tahunan. 12) Melaksanakan koordinasi guna kelancaran pelaksanaan tugas. 13) Melaporkan hasil pelaksanaan tuigas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. 14) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. b. Seksi Kelahiran, Kematian, Pengakuan dan Pengesahan anak Tugas Kepala Seksi Kelahiran, Kematian, Pengakuan dan Pengesahan Anak diatur dalam Pasal 20 Keputusan Walikota Surakarta Nomor 26 Tahun 2001 tentang Pedoman Uraian Tugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta. Kepala Seksi Kelahiran, Kematian, Pengakuan dan Pengesahan Anak mempunyai tugas melaksanakan pelayananan pencatatan Kelahiran, Kematian,
42
Pengakuan dan Pengesahan Anak. Uraian tugas yang dimaksud adalah sebagai berikut : 1) Menyusun rincian kerja seksi kelahiran, kematian, pengakuan dan pengesahan anak berdasarkan program kerja Sub Dinas Catatan Sipil. 2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas agar tercipta pemerataan tugas. 3) Memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan guna kejelasan pelaksanaan tugas. 4) Mengawasi pelaksanaan tugas bawahan agar tidak terjadi penyimpangan. 5) Memeriksa hasil kerja bawahan untuk mengetahui kesulitan dan hambatan serta memberikan jalan keluarnya. 6) Menilai hasil kerja bawahan secara periodik guna bahan peningkatan kinerja. 7) Menyiapkan blanko permohonan pencatatan kelahiran, kematian, pengakuan dan pengesahan Anak. 8) Menerima dan meneliti berkas permohonan pencatatan dan penerbitan kutipan akta kelahiran, kematian, pengakuan dan pengesahan anak, serta mengatur jadwal pencatatan. 9) Menyelenggarakan administrasi yang berkaitan dengan pencatatan kelahiran, kematian, pengakuan dan pengesahan anak termasuk penerbitan salinan kutipan dan perubahan. 10) Menginventarisasi permasalahan-permasalahan guna menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah. 11) Melaksanakan tertib administrasi serta membuat laporan berkala dan tahunan.
43
12) Melaksanakan koordinasi guna kelancaran pelaksanaan tugas. 13) Melaporkan hasil pelaksanaan tuigas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. 14) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
B. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Anak Melalui Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Akta Catatan Sipil Di Kota Surakarta. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2003 merupakan perubahan dari Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2002 yang menjadi dasar hukum Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Akta Catatan Sipil. Secara umum Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Akta Catatan Sipil mengatur mengenai : 1. Pendaftaran Penduduk yang meliputi : a. Kartu Keluarga b. Kartu Tanda Penduduk c. Perpindahan penduduk d. Tamu dan Penduduk Sementara 2. Akta Catatan Sipil yang meliputi : a. Pencatatan akta kelahiran b. Pencatatan akta kematian c. Pencatatan dan Penerbitan akta Perkawinan d. Pencatatan dan Penerbitan akta Perceraian e. Pencatatan dan penerbitan akta pengakuan anak
44
Sebagai anggota masyarakat, kita memang tidak pernah bisa meloloskan diri dari hukum, hukum mengatur kehidupan kita sejak dalam kandungan sampai saat kematian kita. Hukum juga mewajibkan setiap peristiwa yang mempengaruhi kedudukan hukum seseorang harus selalu dicatat dalam register yang memang disediakan untuk itu. Pencatatan tersebut salah satunya adalah delakukan dengan mengeluarkan akta sebagai bukti yang sah tentang terjadinya suatu peristiwa tersebut pada saat dan waktu tertentu. Oleh karena hal itulah maka setiap terjadi peristiwa agar mendapat jaminan dan perlindungan hukum maka perlu dicatatakan untuk membuktikan bahwa peristiwa tersebut benar-benar ada. Salah satu peristiwa yang harus dicatatakan adalah peristiwa kelahiran. Peristiwa kelahiran harus dicatatakan dalam bentuk akta kelahiran agar kelak anak yang telah lahir mendapat suatu perlindungan hukum yang sah. Jadi akta kelahiran berfungsi sebagai bukti bahwa pada hari, bulan, dan tahun tertentu telah dilahirkan seorang anak dari pasangan suami-istri berdasarkan akta perkawinannya. Jadi, jika pasangan tersebut tidak kawin dengan sah maka dalam akta kelahiran juga akan dicatat bahwa anak tersebut dilahirkan dari pasangan luar nikah. Demikian juga mengenai anak-anak di Kota Surakarta, Selain untuk memberi berbagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang lahir, akta kelahiran juga untuk memenuhi syarat-syarat dan tertib administrasi lembaga tertentu, misalnya untuk mendaftar sekolah. Ketika suatu saat anak menghadapi situasi hukum tertentu, misalnya mengurus harta warisan orang tuanya atau menikah kelak jika sudah dewasa, maka juga memerlukan bukti akta kelahiran. Jadi akta kelahiran secara umum memberikan perlindungan hukum terhadap anak. Pencatatan akta kelahiran diatur dalam Pasal 17 dan 18 Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Akta Catatan Sipil. dalam Pasal 17 Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Akta Catatan Sipil disebutkan bahwa :
45
Pasal 17 (1) Setiap keluarga selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak adanya suatu kelahiran harus segera dilaporkan kepada lurah (2) Berdasarkan Surat Keterangan yang ada Lurah mencatat kelahiran tersebut kedalam Buku Induk Penduduk dan Kartu Keluarga (3) Sebagai bukti laporan kelahiran Lurah memberikan Surat Kelahiran (4) Pencatatan Kelahiran dilakukan oleh Lurah setempat dimana Ibu yang melahirkan tercatat sebagai penduduk tetap Ketentuan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Akta Catatan Sipil di atas kemudian diubah dalam Peraturan Daerah kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2003 menjadi : “ Sebagai bukti kelahiran Lurah memberikan Surat Keterangan Kelahiran yang digunakan sebagai dasar diterbitkan akita kelahiran”. Pasal 18 (1) Setiap Kelahiran wajib dilaporkan orang tuanya atau keluarganya atau kuasanya kepada Walikota Selambat-lambatnya : a. 60 (enampuluh) hari sejak kelahiran, bagi Warga negara indonesia yang tunduk pada Stbl. 1917 Nomor 130 tentang Pencatatan Sipil Golongan Tionghoa, Stbl. 1920 Nomor 751 tentang Pencatatan Sipil Bagi Orang Indonesia, Stbl. 1933 nomor 75 tentangPencatatan Sipil Bagi Orang Indonesia Kristen Jawa, Madura dan Minahasa serta Non Stbl. b. 10 (sepuluh) hari sejak tanggal kelahiran bagi Warga Negara yang tunduk pada Stbl 1849 Nomor 25 tentang Pencatatan Sipil Golongan Eropa (2) Pelaporan kelahiran yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mendapat :
46
a. Persetujuan Walikota, bagi yang tunduk pada Stbl. 1920 Nomor 751 tentang Pencatatan Sipil Bagi Orang Indonesia, Stbl. 1933 nomor 75 tentangPencatatan Sipil Bagi Orang Indonesia Kristen Jawa, Madura dan Minahasa serta Non Stbl.yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Atas nama Walikota. b. Putusan Pengadilan bagi yang tunduk pada Stbl 1849 Nomor 23 tentang Pencatatan Sipil Golongan Eropa, Stbl. 1917 Nomor 130 tentang Pencatatan Sipil Golongan Tionghoa. (3) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diterbitkan akta kelahiran (4) Kelahiran penduduk yang terjadi di luar negeri wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau keluarganya atau kuasanya kepada walikota selambatlambatnya satu tahun setelah kembali ke Indonesia. Dalam pelaksanaan pemberian akta kelahiran di Kota Surakarta, biasanya memang apabila ada suatu kejadian kelahiran akan dilaporkan kepada Lurah untuk dibuatkan surat kelahiran. Dalam Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Akta Catatan Sipil telah disebutkan paling lambat adalah 14 hari sejak terjadi peristiwa kelahiran. Namun pada prakteknya biasanya kurang dari 14 (empat belas) hari keluarga sudah mengurus surat kelahiran dari Lurah. Adanya batas waktu 14 hari ini sebenarnya adalah agar dalam mengurus akta kelahiran tidak terlambat atau melebihi jangka waktu yang telah ditentukan, yaitu 60 hari. Dalam proses penerbitan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta, batas waktunya adalah 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran. Tanggal kelahiran dibuktikan dengan surat keterangan dari rumah sakit maupun surat keterangan kelahiran dari Lurah. Jadi apabila pendaftaran melebihi dari 60 (enampuluh) hari, maka harus mendapat persetujuan dari Walikota. Tetapi surat persetujuan dari Walikota ini sudah
47
didisposisikan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta. Jadi apabila terlambat maka harus mendapat persetujuan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta. Pada tahun 2007 tingkat Kelahiran di Kota Surakarta adalah sebesar 6.896 (enam ribu delapan ratus sembilan puluh enam) jiwa. Dengan perincian sebagai berikut :
Kelahiran Kecamatan Laki-laki
Perempuan
Jumlah
Laweyan
676
619
1295
Serengan
561
563
1124
Pasar Kliwon
465
423
888
Jebres
723
647
1370
Banjarsari
1114
1015
2219
Total
3539
3267
6896
Tabel 1 : Tabel Jumlah Kelahiran Di Kota Surakarta
48
Sedangkan jumlah banyaknya akta kelahiran yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta pada tahun 2007 adalah sebagai berikut : Akta Kelahiran Bulan
Jumlah Baru
Dispensasi
Januari
323
97
420
Februari
267
82
349
Maret
345
117
462
April
289
105
394
Mei
349
89
438
Juni
371
92
463
Juli
368
97
465
Agustus
379
132
511
September
328
88
416
Oktober
366
84
450
Nopember
333
81
414
Desember
384
213
597
Total
4102
1277
5379
Tabel 2 : Tabel Jumlah Akta kelahiran tahun 2007
49
Berdasarkan dari data tersebut bahwa jumlah kelahiran di Kota Surakarta pada tahun 2007 adalah sekitar 6896 (enam ribu delapan ratus sembilan puluh enam jiwa), sedangkan jumlah permohonan penerbitan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta adalah sekitar 5379 (lima ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan) dengan akta kelahiran baru sebanyak 4102 (empat ribu seratus dua) dan akta kelahiran dispensasi sebanyak 1277 (seribu dua ratus tujuh puluh tujuh). Berdasarkan data tersebut ternyata jumlah prosentase pemohon yang mendaftarkan akta kelahiran pada tahun 2007 adalah sebesar 78% (tujuh puluh depalan persen) dengan 60 %(enam puluh persen) diantaranya adalah pemohon akta kelahiran baru dan 18 % (delapan belas persen ) diantaranya adalah pemohon akta kelahiran dispensasi atau terlambat. Dari jumlah prosentase tersebut menandakan bahwa tingkat kesadaran masyarakat Kota Surakarta untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak melalui akta kelahiran sudah cukup baik. Dari keseluruhan jumlah kelahiran pada tahun 2007, sekitar 22 % (dua puluh dua persen) tidak didaftarkan atau dibuatkan akta kelahiran pada tahun 2007. Banyak masyarakat beranggapan bahwa prosedur pemberian akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta sulit dan berbelit-belit. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dra Breta Sri Hudiningsih MH selaku Kepala Sub Dinas Catatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta pada tanggal 17 Januari 2008, bahwa
Beliau menjelaskan
sebenarnya prosedur untuk mendapatkan akta kelahiran di Dinas
kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta tidaklah sulit, memang ada ketentuan atau peraturan yang harus dipatuhi untuk mendapat akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta antara lain adanya batas waktu pelaporan setelah kelahiran terjadi. Selambat-lambatnya : 1. 60 (enampuluh) hari sejak tanggal kelahiran terjadi bagi warga Negara Indonesia (WNI) yang tunduk pada :
50
a. Staatblad 1917 No. 130 jo Staatblad 1919 No. 81 tentang Pencatatan Sipil Golongan Tionghoa. b. Staatblad 1920 No. 751 jo Staatblad 1927 no. 564 tentang Pencatatan Sipil bagi orang Indonesia, dan c. Staatblad 1933 No. 75 jo Staatblad 1936 No. 607 tentang Pencatatan Sipil bagi Bangsa Indonesia Kristen Jawa, Madura dan Minahasa. 60 (enampuluh) hari yang dimaksud adalah 60 (enampuluh) hari kerja, dimana hari minggu dan hari-hari besar lainnya tidak dihitung. 2. 10 (sepuluh) hari sejak tanggal kelahiran bagi warga negara yang tunduk pada Staatblad 1949 No. 25 tentang Pencatatan Sipil Golongan Eropa. Apabila pencatatan kelahiran melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud, yaitu 60 (enampuluh) hari bagi WNI dan 10 (sepuluh) hari bagi WNA, maka harus mendapat : 1. Persetujuan Kepala Dinas, bagi penduduk yang tunduk pada : a. Staatblad 1920 No. 751 jo Staatblad 1927 no. 564 tentang Pencatatan Sipil bagi orang Indonesia b. Staatblad 1933 No. 75 jo Staatblad 1936 No. 607 tentang Pencatatan Sipil bagi Bangsa Indonesia Kristen Jawa, Madura dan Minahasa 2. Penenetapan Pengadilan bagi penduduk yang tunduk pada Staatblad 1949 No. 25 tentang Pencatatan Sipil Golongan Eropa dan Staatblad 1917 No. 130 jo Staatblad 1919 No. 81 tentang Pencatatan Sipil Golongan Tionghoa. Ketentuan mengenai batas waktu pelaporan kelahiran ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 17 dan 18 Peraturan daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan akta Catatan Sipil.
51
Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dra Breta Sri Hudiningsih MH selaku kepala Sub Dinas Catatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta pada tanggal 17 Januari 2008. diketahui bahwa untuk penerbitan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta, untuk penerbitan akta kelahiran baru/biasa atau sesuai dengan waktu pelaporan atau tepat waktu yaitu sebelum 60 hari bagi WNI dan 10 hari bagi WNA dengan penerbitan akta kelahiran yang terlambat atau melebihi 60 hari bagi WNI dan 10 hari bagi WNA tidak sama. Berikut ini akan penulis uraikan prosedur penerbitan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta. 1. Prosedur Penerbitan Akta Kelahiran baru atau biasa di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta Persyaratan yang diperlukan untuk pencatatan akta kelahiran baru di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil kota Surakarta antara lain : a. Formulir pencatatan dan pemberitahuan kelahiran di Surakarta, yang dibuat rangkap dua untuk kepentingan : 1) Statistik vital 2) Arsip b. Surat keterangan kelahiran dari Lurah atau Kepala Desa dimana orang tua tercatat sebagai penduduk tetap. c. Surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan / atau yang membantu proses kelahiran. d. Fotocopy surat nikah atau akta perkawinan orang tua yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang, (khusus legalisir surat nikah / akta perkawinan yang diterbitkan dari luar Kota Surakarta dapat diganti dengan menunjukkan aslinya dan mengisi formulir pernyataan yang bermeterei cukup).
52
e. Fotocopy KTP dan KK pemohon atau orang tua yang dilegalisir instansi yang berwenang atau menunjukkan aslinya. f.
Dua orang saksi hadir dengan melampirkan fotocopy KTP yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang atau menunjukkan aslinya.
g. Apabila akta perkawinan atau surat nikah orang tua belum tercatat sebagai WNI maka dilengkapi bukti pewarganegaraan orang tua yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. h. Fotocopy dokumen imigrasi bagi pemohon WNA yang dilegalisir oleh instansi yang be rwenang. i.
Surat kuasa yang bermeterei cukup, bagi yang menguasakan.. Prosedur penerbitan
akta kelahiran baru antara lain dapat
dijelaskan sebagai berikut : a. Pemohon datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta, kemudian mengisi dan menandatangani formulir pencatatan kelahiran dari Dinas, yang diketahui Lurah dan Camat dimana orang tua bertempat tinggal. b. Pemohon datang dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut 1) Surat keterangan kelahiran dari Lurah akau Kepala Desa dimana orang tua tercatat sebagai penduduk tetap. 2) Surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan / atau yang membantu proses kelahiran. 3) Fotocopy surat nikah atau akta perkawinan orang tua yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang, (khusus legalisir surat nikah / akta perkawinan yang diterbitkan dari luar Kota Surakarta dapat diganti dengan menunjukkan aslinya dan mengisi formulir pernyataan yang bermeterei cukup). 4) Fotocopy KTP dan KK pemohon atau orang tua yang dilegalisir instansi yang berwenang atau menunjukkan aslinya.
53
5) Dua orang saksi hadir dengan melampirkan fotocopy KTP yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang atau menunjukkan aslinya. 6) Apabila akta perkawinan atau surat nikah orang tua belum tercatat sebagai WNI maka dilengkapi bukti kewarganegaraan orang tua yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. 7) Fotocopy dokumen imigrasi bagi pemohon WNA yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang 8) Surat kuasa yang bermeterei cukup, bagi yang menguasakan. c. Pencatatan kelahiran tidak dipungut biaya retribusi d. Bagi pemohon kelahiran baru yang dikuasakan mengisi surat kuasa pencatatan kelahiran bermeterei cukup. e. Petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil akan menerima dan meneliti persyaratan tersebut. f. Setelah persyaratan tersebut lengkap dan benar, maka selanjutnya akan dicacat dan diproses oleh petugas Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil dalam register kelahiran.Setelah itu pemohon dan saksi-saksi menandatangani register akta tersebut dan diterbitkan kutipan akta kelahiran. g. Kemudian register dan kutipan akta yang telah ditandatangani tersebut akan di paraf oleh Kasubdin Catatan Sipil Catatan Sipil, setelah itu akan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan kutipan akta kelahiran akan diserahkan kepada pemohon. h. Jangka waktu penyelesaian akta kelahiran adalah tujuh hari kerja. 2. Prosedur Penerbitan Akta Kelahiran Terlambat atau Dispensasi Persyaratan yang diperlukan untuk pencatatan kelahiran yang terlambat pencatatan dan dispensasi adalah :
54
a. Formulir pencatatan dan pemberitahuan kelahiran di Surakarta, yang dibuat rangkap dua untuk kepentingan : 1) Statistik vital 2) Arsip b. Surat keterangan kelahiran dari Lurah atau Kepala Desa dimana orang tua tercatat sebagai penduduk tetap. c. Surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan / atau yang membantu proses kelahiran. d. Fotocopy surat nikah atau akta perkawinan orang tua yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang, (khusus legalisir surat nikah / akta perkawinan yang diterbitkan dari luar Kota Surakarta dapat diganti dengan menunjukkan aslinya dan mengisi formulir pernyataan yang bermeterei cukup). e. Fotocopy KTP dan KK pemohon atau orang tua yang dilegalisir instansi yang berwenang atau menunjukkan aslinya. f.
Foto copy ijasah bagi anak yang tamat pendidikan sekolah.
g. Dua orang saksi hadir dengan melampirkan fotocopy KTP yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang atau menunjukkan aslinya. h. Permohonan persetujuan penerbitan akta catatan sipil bermeterei cukup. i.
Permohonan
persetujuan
penerbitan
akta
kelahiran
terlambat
bermeterei cukup. j.
Surat kuasa bermeterei cukup bagi yang menguasakan Ada sedikit perbedaan antara prosedur penerbitan akta kelahiran
dispensasi atau terlambat antara Warga Negara Indonesia (WNI) pribumi, WNI keturunan dan Warga Negara Asing (WNA).
55
a. Penerbitan Akta Kelahiran terlambat / dispensasi bagi WNI pribumi Prosedur penerbitan akta kelahiran terlambat pencatatan dan dispensasi untuk Warga Negara Indonesia (WNI) Asli pribumi yang tunduk pada Staatblad 1920 No. 751 jo Staatblad 1927 no. 564 tentang Pencatatan Sipil bagi orang Indonesia, Staatblad 1933 No. 75 jo Staatblad 1936 No. 607 tentang Pencatatan Sipil bagi Bangsa Indonesia Kristen Jawa, Madura dan Minahasa adalah sebagai berikut : 1) Pemohon mendatangi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta, kemudian mengisi dan menandatangani formulir pencatatan dan pemberitahuan kelahiran di surakarta yang diketahui lurah dan camat dimana orang tua bertempat tinggal 2) Pemohon datang dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut : a) Surat keterangan kelahiran dari lurah akau kepala desa dimana orang tua tercatat sebagai penduduk tetap. b) Surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan / atau yang membantu proses kelahiran. c) Fotocopy surat nikah atau akta perkawinan orang tua yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang, (khusus legalisir surat nikah / akta perkawinan yang diterbitkan dari luar Kota Surakarta dapat diganti dengan menunjukkan aslinya dan mengisi formulir pernyataan yang bermeterei cukup). d) Fotocopy KTP dan KK pemohon atau orang tua yang dilegalisir instansi yang berwenang atau menunjukkan aslinya. e) Foto copy ijasah bagi anak yang tamat pendidikan sekolah. f) Dua orang saksi hadir dengan melampirkan fotocopy KTP yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang atau menunjukkan aslinya.
56
g) Permohonan
persetujuan
penerbitan
akta
catatan
sipil
bermeterei cukup. h) Permohonan persetujuan penerbitan akta kelahiran terlambat bermaterei cukup. i) Surat kuasa bermeterei cukup bagi yang menguasakan. 3) Pemohon tidak dikenakan biaya retribusi pencatatan kelahiran. 4) Bagi pemohon kelahiran terlambat pencatatan dan dispensasi yang dikuasakan mengisi surat kuasa pencatatan kelahiran bermeterei cukup. 5) Harus dilampiri dengan permohonan secara tertulis yang ditujukan kepada Kepala Dinas dengan bermeterei cukup dan selanjutnya akan diterbitkan Keputusan Kepala Dinas tentang persetujuan pencatatan kelahiran terlambat. 6) Petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil akan menerima permohonan dan meneliti seluruh persyaratan. 7) Setelah itu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menerbitkan
keputusan
Kepala
Dinas
tentang
akan
persetujuan
pencatatan kelahiran terlambat 8) Setelah mendapat persetujuan Kepala Dinas, selanjutnya akan dicatat dalam register kelahiran. Setelah itu pemohon dan dua orang saksi menandatanganinya dan diterbitkan kutipan akta kelahiran. 9) Kemudian register dan kutipan akta tersebut akan di paraf oleh Kasubdin Catatan Sipil, setelah itu akan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan kutipan akta kelahiran akan diserahkan kepada pemohon 10) Jangka waktu penyelesaian akta kelahiran terlambat paling lambat tujuh hari kerja.
57
b. Penerbitan Akta Kelahiran terlambat / dispensasi bagi WNA dan WNI keturunan Prosedur penerbitan akta kelahiran terlambat pencatatan dan dispensasi untuk WNI keturunan dan WNA yang tunduk pada Staatblad 1949 No. 25 tentang Pencatatan Sipil Golongan Eropa dan Staatblad 1917 No. 130 jo Staatblad 1919 No. 81 tentang Pencatatan Sipil Golongan Tionghoa berbeda dengan prosedur penerbitan akta kelahiran terlambat bagi WNI pribumi. Dalam prosedur penerbitan untuk WNI keturunan dan WNA harus dengan Penetapan Pengadilan. Untuk lebih jelasnya, prosedurnya adalah sebagai berikut : 1) Pemohon datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan mengajukan permohonan dengan membawa syarat-syarat yang diperlukan 2) Petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil akan memeriksa apakah kelahirannya sudah pernah didaftarkan atau belum. Bila memang belum pernah didaftarkan sebelumnya, maka Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil akan memberikan surat rekomendasi ke Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa kelahiran anak / orang tersebut belum pernah didaftarkan. 3) Kemudian pemohon mengajukan surat permohonan dari Dinas kependudukan dan Catatan Sipil tersebut ke Pengadilan Negeri setempat dan menyerahkan semua bukti yang diperlukan. 4) Pada hari sidang yang telah ditentukan pemohon harus hadir dengan membawa dua orang saksi. Bila pemohon atau salah satu pihak tidak hadir, maka sidang dapat ditunda. 5) Hakim akan memeriksa surat-surat yang ada, kemudian akan menanyakan identitas pemohon dan kedua orang saksi. Setelah itu baru
kemudian
menanyakan
tentang
berbagai
hal
yang
berhubungan dengan kelahiran tersebut. Hal-hal yang biasanya
58
ditanyakan antara lain : nama lengkap pemohon, hari dan tanggal kelahiran yang hendak dicatatkan, dimana kelahiran itu terjadi, apakah kelahiran itu terjadi melalui ikatan perkawinan yang sah atau tidak. Apabila keterangan yang diberikan saksi meragukan atau saksi tidak tahu, maka biasanya sidang dapat ditunda, dan biasanya jika keterangan atau jawaban yang diberikan benar, maka permohonan akan dikabulkan. Karena sidang ini hanya termasuk jenis perkara permohonan, maka biasanya sidang berjalan dengan singkat dan mungkin pada saat itu juga keputusan hakim langsung dapat dijatuhkan. 6) Setelah mendapat penetapan Pengadilan, maka kemudian surat penetapan pengadilan tersebut beserta berkas-berkas lainnya dikirim kembali ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk segera didaftarkan. 7) Kemudian petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil akan menerima dan meneliti kembali persyaratan tersebut. 8) Setelah persyaratan tersebut lengkap dan benar, maka selanjutnya akan dicatat oleh petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam register kelahiran dan ditandatangani oleh pemohon dan dua orang saksi dan diterbitkan kutipan akta kelahiran. 9) Kemudian register kelahiran dan kutipan akta tersebut akan di paraf oleh Kasubdin Catatan Sipil, setelah itu akan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan kutipan akta kelahiran akan diserahkan kepada pemohon 10) Jangka waktu penyelesaian akta kelahiran adalah tujuh hari kerja. Prosedur penerbitan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta tidak dipungut biaya. Pembatasan / kriteria pelayanan Akta Kelahiran yang tidak dikenakan biaya adalah :
59
a. Persyaratan permohonan pencatatan kelahiran baru apabila orang tua atau pemohon hadir sendiri dengan membawa persyaratan : 1) Surat keterangan lahir dari kelurahan domisili dan surat keterangan lahir dari penolong persalinan di kota Surakarta 2) Fotocopy surat nikah / akta perkawinan orang tua yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta untuk yang beragama non islam dan KUA untuk yang beragama islam. 3) Fotocopy KTP dan KK orang tua. Apabila orang tua tidak dapat hadir sendiri dapat menguasakan dengan surat kuasa yang bermaterei Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) dan fotocopy penerima kuasa. 4) Menghadirkan dua orang saksi yang berusis minimal 21 tahun yang dibuktikan dengan fotocopy KTP saksi. b. Persyaratan permohonan pencatatan kelahiran terlambat pendaftaran untuk yang lahir di kota Surakarta dan atau penduduk kota Surakarta yang lahir sejak 1 januari 1986 dan dispensasi untuk yang lahir di kota Surakarta dan atau penduduk kota Surakarta yang lahir sebelum 1 januari 1986, apabila orang tua atau pemohon hadir sendiri dengan membawa persyaratan : 1) Surat keterangan lahir dari kelurahan domisili dan surat keterangan lahir dari penolong persalinan di kota Surakarta 2) Fotocopy surat nikah / akta perkawinan orang tua yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta untuk yang beragama non islam dan KUA untuk yang beragama islam. 3) Fotocopy KTP dan KK orang tua. Apabila orang tua tidak dapat hadir sendiri dapat menguasakan dengan surat kuasa yang
60
bermaterei Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) dan fotocopy penerima kuasa. 4) Menghadirkan dua orang saksi yang berusia minimal 21 tahun yang dibuktikan dengan fotocopy KTP saksi 5) Permohonan persetujuan penerbitan akta kelahiran terlambat bermaterei Rp. 6000,- (enam ribu rupiah). 3. Penerbitan Akta Kelahiran Yang Lahir Di Luar Negeri Selain kelahiran biasa, apabila suatu kelahiran terjadi di luar Indonesia, maka kelahiran tersebut tetap wajib dilaporkan kepada Walikota
melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Selambat-
lambatnya satu tahun setelah kembali ke Indonesia dengan melampirkan : a. Sertifikat kelahiran dari Negara dimana kelahiran itu terjadi; b.
Paspor, akta kelahiran dan akta perkawinan;
c.
Surat pengantar dari Kelurahan
d.
Foto copy KTP dan KK orang tua;
e.
Dua orang saksi hadir dengan melampirkan foto copy KTP yang dilegalisir oleh Instansi yang berwenang dan menunjukkan aslinya. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang
Kewarganegaraan Republik Indonesia disebutkan bahwa yang menjadi warga negara Indonesia adalah : a. Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum Undang-Undang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia; b. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia;
61
c. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing; d. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia; e. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut; f. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya Warga Negara Indonesia; g. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia; h. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin; i. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya; j. Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui; Berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut maka apabila salah satu orang tuanya adalah warga negara asing dan salah satunya dalah warga negara Republik Indonesia dan selama mereka bertempat tinggal di Indonesia maka anak tersebut adalah warga negara Indonesia. Apabila anak tersebut lahir dari perkawinan yang sah, maka dapat dicatatkan dalam kutipan akta kelahiran dimana nantinya dalam kutipan akta kelahiran tersebut akan berbunyi : ”anak laki-laki/ perempuan dari suami isteri.....”.
62
Sedangkan apabila anak tersebut lahir di luar perkawinan yang sah, maka dalam kutipan akta kelahiran akan berbunyi : ”anak lakilaki/perempuan dari seorang perempuan bernama.....”. Untuk anak di luar perkawinan ini apabila orang tuanya kemudian menikah, maka dapat dicatatkan akta pengakuan dan pengesahan anak. Dimana nantinya dalam kutipan akta kelahiran di lembar sebaliknya akan diberi keterangan yang berbunyi :” Anak tersebut dalam kutipan akta sebalik pada hari....... tanggal........ tahun............... di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta telah disahkan dalam perkawinan orang tuanya yang bernama........”. Untuk anak yang lahir di Luar Negeri hanya dapat disahkan dan dibuatkan akta kelahiran di Indonesia apabila kedua orang tuanya adalah WNI atau salah satunya adalah WNA dan kemudian kembali ke Indonesia untuk menetap lebih dari lima tahun atau menjadi Warga Negara Indonesia. Namun dari hal ini penulis tidak bisa memperoleh data yang lebih akurat mengenai anak yang lahir di luar negeri yang didaftarkan di Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Surakarta hal ini disebabkan karena Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta menjaga kode etik atas kerahasiaan data diri seseorang.
63
Alur Penerbitan Akta Kelahiran Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surakarta Pemohon
Permohonan akta kelahiran
Melampirkan syarat-syarat
Pemeriksaan berkas oleh Petugas Loket
Pengembalian permohonan
Berkas Tidak Lengkap
Berkas Lengkap
Tanda Tangan register
Proses di Kasi KKP
Kutipan akta & Register
Akta Lahir
Tanda Tangan Kepala Dinas
Gambar 4 : Alur penerbitan akta kelahiran
Paraf oleh Kasubdin CAPIL
lxiv
Apabila masyarakat merasa kesulitan atau bingung dalam mengurus prosedur penerbitan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Surakarta, maka masyarakat dapat membuat akta kelahiran di Rumah Sakit. Dinas kependudukan dan Catatan Sipil kota Surakarta juga mengadakan kerja sama dengan beberapa rumah sakit di Kota Surakarta antara lain : 1. Rumah Sakit dr Oen 2. Rumah Sakit dr Muwardi 3. Rumah Sakit Kasih Ibu 4. Rumah Sakit PKU Muhammadiyah 5. Rumah Sakit Panti Waluyo 6. Rumah Sakit Kustati Bayi yang baru lahir di rumah sakit yang telah bekerja sama dalam pelayanan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Surakarta dapat mengurus kelahiran lewat petugas rumah sakit dan didaftar oleh petugas
Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta yang yang
ditempatlkan di rumah sakit tersebut. Jadi disini pemohon dapat langsung mendaftar di rumah sakit dan mengambil kutipan akta kelahiran di rumah sakita tersebut. Tentunya jika membuat akta kelahiran melalui rumah sakit ini dikenai biaya operasional dari pihak rumah Sakit. Berdasarkan dari pembahasan di atas bahwa untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak, maka setiap kelahiran wajib dicatatkan untuk kemudian diterbitkan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta.
Penerbitan akta kelahiran di Kota Surakarta diatur dalam
Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2003 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
lxv
Dari
hasil
penelitian
melalui
wawancara
dengan
pihak
terkait
menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberian perlindungan hukum melalui akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta pada dasarnya telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2003 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Akta Catatan Sipil. Hal ini dapat dilihat dari proses pelaksanaan maupun keseluruhan pelayanan akta kelahiran yang terjadi di Kota Surakarta 78 %(tujuh puluh delapan persen) diantaranya sudah mendapatkan akta kelahiran.
C. Hambatan Yang Timbul Dalam Pemberian Perlindungan Hukum Bagi Anak Melalui Penyelenggaraan Penduduk Dan Akta Catatan Sipil 1. Hambatan dalam pemberian perlindungan hukum melalui akta kelahiran Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dra Breta Sri Hudiningsih MH selaku kepala Sub Dinas Catatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta, dalam melaksanakan pemberian perlindungan hukum melalui akta kelahiran masih sering dijumpai hambatan dan permasalahan yang sering terjadi dalam kaitannya dengan penerbitan akta catatan sipil. Adapun hambatan dan permasalahan yang sering terjadi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta antara lain : a. Masyarakat masih banyak yang belum mengetahui arti penting akta kelahiran Sampai saat ini Masih banyak masyarakat yang kurang paham akan arti penting akta kelahiran bagi anak. Banyak masyarakat yang baru mengurus akta kelahiran apabila ada suatu keperluan yang salah satu syaratnya memerlukan akta kelahiran. Sebagai contoh adalah apabila seorang anak yang akan masuk sekolah baru dicarikan akta kelahiran. Selain itu Orang tua kadana-kadang baru mencatatkan perkawinannya
lxvi
yang telah diberkati di gereja ketika anaknya membutuhkan akta kelahiran dan tidak mau disebut anak luar kawin. Selain itu banyak terjadi anak baru dibuatkan akta kelahiran pada saat mengurus warisan orang tuanya. Sehingga apabila anak tidak mempunyai akta kelahiran maka tidak dapat dianggap sebagai ahli waris yang sah sehingga tidak dapat menerima warisan. Jadi sebaiknya orang tua menyadari akan arti penting akta kelahiran dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak jadi orang tua dapat sesegera mungkin mengurus akta kelahiran ketika terjadi suatu peristiwa kelahiran. b. Banyak masyarakat yang kurang paham mengenai prosedur penerbitan akta kelahiran Sampai sekarang ini masih ada anggapan dari masyarakat bahwa mengurus prosedur penerbitan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan berbelit-belit, karena banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi sebagai bukti pendukung. Sebagai contoh adalah bahwa salah satu persyaratan menerbitkan akta kelahiran adalah surat nikah orang tuanya. Apabila tidak ada surat nikah orang tua, maka pemohon harus melampirkan surat keterangan tidak kawin sah yang diketahui Lurah dan Camat. Sehingga akta kelahiran anak akan berbunyi : anak dari seorang perempuan, dan bukan anak dari suami isteri. Hal tersebut menimbulkan anggapan bahwa persyaratan dipersulit hanya karena tidak dapat menunjukkan surat nikah orang tua. Padahal, sebenarnya dengan adanya persyaratan surat nikah orang tua, maka akan jelas kepastian dan status hukum seseorang. Contoh lain adalah bahwa untuk pengisian formulir akta kelahiran dan kematian, diperlukan legalisasi dari Kelurahan dan Kecamatan. Maka apabila pemohon datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setelah mengisi formulir maka harus ke Kelurahan dan Kecamatan untuk mendapatkan legalisasi dan datang kembali ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
lxvii
2. Solusi Dalam mengatasi hambatan dan permasalahan tersebut diperlukan solusi untuk perbaikan kinerja pelayanan di bidang akta catatan sipil. Solusi tersebut antara lain : a. Diadakan berbagai sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat akan arti penting dan manfaat akta catatan sipil khususnya akta kelahiran beserta persyaratan dan prosedur penerbitannya. Penyuluhan yang biasa dilakukan adalah sebagai berikut : 1) Penyuluhan langsung dengan tatap muka kepada masyarakat sampai tingkat kelurahan. 2) Dialog Interaktif melalui radio dan televisi 3) Kampanye tentang arti penting akta catatan sipil dengan pemasangan spanduk di tempat yang mudah diketahui orang. 4) Penyebarluasan brosur-brosur tentang persyaratan dan prosedur akta catatan sipil kepada masyarakat. 5) Pendidikan dan pelatihan pengisian formulir pencatatan sipil. b. Diadakan kotak saran untuk menampung kritik dan saran dari masyarakat. Selain itu masyarakat dapat menanyakan persyaratan dan prosedur penerbitan akta catatan sipil dengan cara pemohon dapat langsung datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta, selain itu dapat pula dapat dilakukan melalui telepon ke layanan akta catatan sipil di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta dengan nomor telepon (0271) 714886.
lxviii
BAB IV SIMPULAN DAN SARAN
A. Simpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Perlindungan Hukum Bagi Hak Anak Untuk Memperoleh Akta Kelahiran Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Akta Catatan Sipil di Kota Surakarta, maka penulis dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut : 1. Pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak untuk memperoleh akta kelahiran di Kota Surakarta telah berjalan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2003 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Akta Catatan Sipil. Hal ini dapat dilihat dari proses pelaksanaan maupun keseluruhan pelayanan akta kelahiran yang terjadi di Kota Surakarta 78 %(tujuh puluh delapan persen) diantaranya sudah mendapatkan akta kelahiran. 2. Hambatan yang timbul dalam pelaksanaan pemberian perlindungan hukum melalui akta kelahiran antara lain : a. Masyarakat masih banyak yang belum mengetahui arti penting akta kelahiran, sehingga banyak yang terlambat dalam mengurus penerbitan akta kelahiran b. Banyak masyarakat yang kurang paham mengenai prosedur penerbitan akta kelahiran
Solusi untuk mengatasi hambatan tersebut adalah : 68
lxix
1. Diadakan berbagai sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat akan arti penting dan manfaat akta catatan sipil khsususnya akta kelahiran beserta persyaratan dan prosedur penerbitannya 2. Masyarakat dapat menanyakan persyaratan dan prosedur penerbitan akta catatan sipil dengan cara datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta, atau melalui telepon ke layanan akta catatan sipil di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta
B. Saran-Saran 1. Masyarakat sadar akan arti penting akta catatan sipil khusunya akta kelahiran, karena dengan akta kelahiran anak akan mendapat perlindungan hukum 2. Masyarakat hendaknya tidak menggunakan jasa calo dalam mengurus akta kelahiran, karena apabila mengurus sendiri akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta tidak dipungut biaya 3. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Surakarta lebih meningkatkan sosialisasi dan penyuluhan-penyuluhan mengenai akta-akta catatan sipil khususnya akta kelahiran. 4. Pemerintah Kota Surakarta menyempurnakan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Akta Catatan Sipil, khususnya mengenai kelahiran yang terjadi di luar negeri baik yang lahir dari perkawinan maupun di luar perkawinan yang sah agar anak yang dilahirkan tersebut mendapat perlindungan dan status hukum yang lebih jelas.
lxx
DAFTAR PUSTAKA
Bagir Manan. 2001. Menyongsong Fajar Otonomi Daerah. Yogyakarta: UII Press Buku Petunjuk Praktis Pembuatan Akta-Akta Kependudukan Dan Catatan Sipil. 2003. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta Buku Panduan Penyelenggaraan pendaftaran Penduduk dan Akta Catatan Sipil Kota Surakarta Tahun 2006. 2006. Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Surakarta Djuanda. 2004. Hukum Pemerintahan Daerah Pasang Surut Hubungan Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daerah. Bandung: Alumni Hanif Nurcholish. 2005. Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia Ni’matul Huda, 2005. Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada HB Sutopo, 2002. Pengantar Penelitian Kualitatif (Dasar-Dasar Teoritis dan Praktis), Pusat Penelitian Surakarta Lexy J. Moleong. 2001. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya. Maulana Hasan Wadong. 2000. Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak. Jakarta: Grasindo. Sarundajang. 2002. Pemerintah Daerah di berbagai Negara. Jakarta: PT Penebar Swadaya. Shanty Dellyana. 1988. Wanita dan Anak di Mata Hukum. Yogyakarta: Liberty. Surojo Wignjodipuro.1982. Asas-asas Hukum Adat. Jakarta: Gunung Agung. Surjono Sukanto. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia. Sutrisno Hadi. 1989. Metodologi Penelitian Hukum. Surakarta: UNS Press. Winarno Surakhmat. 1982. Pen gantar Penelitian Ilmiah. Yogyakarta: Transito.
70
lxxi
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Pendudukan Akta Catatan Sipil Peraturan Daerah Surakarta No. 8 Tahun 2003 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 tentangPenyelenggaraan Pendaftaran Pendudukan Akta Catatan Sipil
