FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2012

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

TINJAUAN PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT TANPA AGUNAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERBANKAN (Studi Kasus di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Slamet Riyadi Surakarta)

Penulisan Hukum (Skripsi)

Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh : SEPTIKA MEGA DEWANTI NIM. E.0008432

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2012

commit to user


digilib.uns.ac.id

ABSTRAK Septika Mega Dewanti. E0008432. 2012. TINJAUAN PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT TANPA AGUNAN BERDASARKAN UNDANGUNDANG PERBANKAN (Studi Kasus di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Slamet Riyadi Surakarta. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemberian kredit tanpa agunan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Slamet Riyadi Surakarta, permasalahan-permasalahan yang timbul serta upaya apa saja yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat eksploratoris, untuk memberikan informasi awal mengenai masalah yang diteliti sehingga dapat memberikan gambaran karena pengetahuan mengenai kredit tanpa agunan kurang sekali. Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer yang diperoleh dari lokasi penelitian yaitu PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Slamet Riyadi Surakarta dan salah satu unitnya yaitu PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Laweyan Surakarta bahan hukum sekunder, dan juga bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data primer dilakukan melalui studi lapangan yaitu dengan cara mewawancarai pegawai, nasabah, dan para pihak yang berkompeten serta melakukan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaannya pemberian kredit tanpa agunan dilakukan melalui lima tahapan dan calon debitur yang bersangkutan harus dapat memenuhi tahapan-tahapan tersebut. Tahapan tersebut ialah tahap permohonan kredit, tahap penyelidikan dan analisis kredit, tahap pemberian keputusan kredit, tahap kesepakatan perjanjian kredit, dan tahap pencairan kredit. Permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan kredit tanpa agunan seperti kredit macet, penyalahgunaan kredit, kurangnya jumlah sumber daya manusia, pencairan dana tunggakan debitor yang berbelit-belit oleh PT. ASKRINDO dan kurangya pengetahuan calon debitur. Penyelesaian permasalahan dilakukan dengan cara yang berbeda-beda, namun pada penyelesaiannya atau solusinya tetap dilakukan dengan cara kekeluargaan, memberikan surat teguran sebagai langkah aksi, dan melakukan penjadwalan kembali (reschedulling) untuk debitor yang beritikad baik. Langkah perventif atau pencegahan permasalahan kredit dilakukan dengan melakukan pengawasan terhadap debitor dan melakukan pembinaan. Kata kunci : Risiko, Kredit, Agunan

commit to user v


digilib.uns.ac.id

ABSTRACT

Septika Mega Dewanti. E0008432. 2012. A REVIEW ON THE IMPLEMENTATION OF LOAN ISSUANCE WITHOUT COLLATERAL BASED ON BANKING ACT (A Case Study on Slamet Riyadi Surakarta Branch of PT. Bank Rakyat Indonesia. Faculty of Law of Sebelas Maret University. This research aims to find out the implementation of loan issuance without collateral in Slamet Riyadi Surakarta Branch of PT. Bank Rakyat Indonesia, the problem occurring as well as the measures taken by PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk to cope with such the problems. This research was an empirical law research that was exploratory in nature, to give initial information about the problem studied thereby giving description because of very limited knowledge about loan without collateral. The type of data used in this research included primary law material obtained from the location of research, namely Slamet Riyadi Surakarta Branch of PT. Bank Rakyat Indonesia and one of its unit namely, Laweyan Surakarta Unit of PT. Bank Rakyat Indonesia, secondary and tertiary law materials. Technique of collecting primary data used was field study by interviewing the employees, customers, and those who were competent as well as by undertaking library study. The result of research showed that the implementation of loan issuance without collateral was conducted through five stages and the concerned prospect debtor should fulfill the stages. Those stages included: loan application, loan investigation and analysis, loan decision, loan agreement, and loan liquefaction. The problem occurring in the loan implementation without collateral included non performing loan, loan misuse, limited number of human resource, complicated debtor arrear fund liquefaction by PT. ASKRINDO and the prospect debtor’s low knowledge. The problem solving was done in different ways. But it still emphasized on kinship principle, by sending reprimand as action measure, and by rescheduling for the debtor with good intention. The preventive measure in dealing with the loan problem was done by overseeing and coaching the debtor.

Keywords: Risk, Loan, Collateral.

commit to user vi


digilib.uns.ac.id

MOTTO  Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan (Yeremia 17 : 7)  Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang (Amsal 17 : 22)  Mau dikerjakan hari ini atau besok hasilnya akan sama saja, bahkan bisa lebih buruk. Lebih cepat, lebih baik mau besok atau sekarang itu juga yang harus dihadapai. Jangan menunda pekerjaan. Tetap semangat (Septika Mega Dewanti)  Orang tidak akan menjadi pemberani kalau hanya mengalami hal-hal yang bagus (Mary Tyler Moore)  Kemenangan kita yang paling besar bukanlah karena kita tidak pernah jatuh, melainkan karena kita bangkit setiap kali jatuh (Confusius)

PERSEMBAHAN  Tuhan Yang Maha Esa, untuk setiap kasih yang telah diberikan setiap hari.

 Papa tercinta di Surga  Mama tersayang untuk setiap hal yang telah kita alami bersama

 Anita Sihanuki dan Desita Soraya Shinta kedua kakak penulis

 Seseorang yang akan menjadi pendamping hidupku kelak

 Sahabat-sahabatku tersayang  Almamater Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta commit to user vii


digilib.uns.ac.id

KATA PENGANTAR Segala puji syukur Penulis panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa, Allah terhebat untuk segala kasih dan rahmat-Nya sehingga Penulis dapat menyusun dan menyelesaikan Penulisan Hukum yang berjudul “TINJAUAN PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT TANPA AGUNAN BERDASARKAN UNDANGUNDANG PERBANKAN (Studi Kasus di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Slamet Riyadi Surakarta)”. Adapun kajian dalam penulisan hukum ini dimaksudkan untuk mengetahui mengenai pelaksanaan pemberian Kredit Tanpa Agunan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Slamet Riyadi Surakarta dan permasalahan serta solusi atau upaya untuk menghadapi permasalahan dalam pemberian kredit. Penulis menyadari bahwa terselesaikannya Penulisan Hukum ini tidak terlepas dari bantuan baik moril maupun materiil serta doa dan dukungan berbagai pihak, oleh karena itu Penulis mengucapkan terima kasih setulus-tulusnya kepada: 1.

Ibu Prof. Dr. Hartiwiningsih, SH., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret;

2.

Ibu Djuwityastuti, S.H., M.H selaku Ketua Bagian Hukum Perdata;

3.

Ibu Ambar B. Sulistyowati, S.H., M.Hum selaku Ketua dewan penguji penulis yang telah banyak memberikan saran bagi penulis untuk pengembangan penulisan hukum ini

4.

Bapak Munawar Kholil, S.H., M.Hum selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, pikiran dan tenaga yang dengan sabar memberikan saran dan bimbingan sehingga terselesaikannya skripsi ini;

5.

Ibu Anjar Sri C.N. S.H., M.Hum selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga dan dengan sabar membimbing penulis, memberikan saran sehingga terselesaikannya skripsi ini;

6.

Ibu Siti Muslimah, S.H., M.H selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama masa studi; commit to user viii


7.

digilib.uns.ac.id

Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum UNS yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga dapat dijadikan bekal dalam penulisan skripsi ini;

8.

Segenap Bapak dan Ibu Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan pelayanan dalam bidang akademik kepada penulis selama masa studi;

9.

Segenap Staf Perpustakaan Fakultas Hukum UNS dan Staf Perpustakaan UNS, yang telah membantu menyediakan bahan referensi yang berkaitan dengan topik penulisan hukum ini;

10. Segenap keluarga besar PMK Fakultas Hukum UNS yang telah memberikan banyak kenangan, doa, dan juga dukungan kepada penulis sehingga terselesaikannya penulisan hukum ini; 11. Bapak Bekti Sulistyanto yang telah memberikan ijin bagi penulis untuk melakukan penelitian di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Slamet Riyadi Surakarta dan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Laweyan Surakarta; 12. Bapak Muhammad Aris Munandar beserta seluruh pegawai PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Laweyan Surakarta yang telah banyak membantu penulis untuk mendapatkan data demi terselesaikannya penulisan hukum ini; 13. Papaku Tercinta Ir. Subiyanto (Alm) in heaven yang sudah banyak sekali memberi inspirasi bagi penulis. Terimakasih untuk segalanya, walaupun jauh inspirasi dan semangat papa selalu penulis tanamkan di dalam hati; 14. Mamaku Tersayang Sri Sugiharti yang telah memberikan semua hal yang sangat berarti untuk penulis sejak kecil, untuk pengorbanan, inspirasi, kasih sayang, cinta, perhatian, dan juga doa yang tidak pernah habis untuk penulis; 15. Saudaraku Terkasih kakak-kakakku Anita Sihanuki S.E. dan Desita Soraya Shinta S.T., yang selalu memberikan inspirasi, doa, dan dukungan-dukungan pada penulis sehingga terselesaikannya penulisan hukum ini; commit to user ix


digilib.uns.ac.id

16. Keluarga besar Mangun Wiyardja dan Keluarga Besar Soentoro yang selalu memberikan

dukungan

dan

juga

doa

kepada

penulis

sehingga

terselesaikannya skripsi ini; 17. Sahabat-sahabatku di Fakultas Hukum UNS yakni Eli Puspitasari, Ike Perwitasari, Dhina Christy Hapsari, dan Indah Handaningrum Nurwulan, atas persahabatan, dukungan, semangat, hal-hal yang telah kita lakukan bersama, dan juga motivasi yang telah diberikan kepada penulis selama ini; 18. Teman dekatku selama ini Niko Estradiyanto yang selama ini telah mencurahkan perhatian, bimbingan, dan juga nasehat-nasehat bagi penulis sehingga terselesaikannya penulisan hukum ini; 19. Teman-teman penulis di Fakultas Hukum UNS khususnya angkatan 2008 yang tidak dapat disebutkan satu-persatu terimakasih untuk setiap kerjasama, dorongan, pertemanan, dan juga bantuannya selama ini; 20. Seluruh penghuni Kost Kusuma Murti, khususnya vita teman terbaikku, dan seluruh penghuni Kost Putri Dinya yang telah banyak memberikan keceriaan, dan juga dukungan, semangat sehingga terselesaikannya penulisan hukum ini;

Penulis menyadari bahwa Penulisan Hukum atau skripsi ini masih jauh dari sempurna baik dari segi substansi maupun teknis penulisan. Untuk itu sumbang saran dari berbagai pihak, sangat penulis harapkan demi perbaikan atau penyempurnaan penulisan hukum selanjutnya. Demikian semoga penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak, baik untuk penulisan, akademisi, praktisi maupun masyarakat umum.

Surakarta, Juli 2012 Penulis

Septika Mega Dewanti NIM. E0008432 commit to user x


digilib.uns.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman HALAMAN JUDUL ...................................................................................

i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .........................................

ii

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI .................................................

iii

HALAMAN PERNYATAAN ...................................................................

iv

ABSTRAK ..................................................................................................

v

ABSTRACT ...............................................................................................

vi

MOTTO DAN PERSEMBAHAN .............................................................

vii

KATA PENGANTAR ................................................................................

viii

DAFTAR ISI ..............................................................................................

xi

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL ..........................................................

xiv

BAB.I PENDAHULUAN ...........................................................................

1

A. Latar Belakang Masalah ..............................................................

1

B. Perumusan Masalah ....................................................................

5

C. Tujuan Penelitian ........................................................................

6

D. Manfaat Penelitian .....................................................................

6

E. Metode Penelitian ..........................................................................

7

F.Sistematika Penulisan Hukum .....................................................

17

BAB. II TINJAUAN PUSTAKA ..............................................................

19

A. Kerangka Teoritis ......................................................................

19

1. Tinjauan tentang Perjanjian Kredit ........................................

19

a. Pengertian Perjanjian .........................................................

19

b. Akibat Perjanjian ..................................................................

19

c. Syarat-syarat Sahnya Perjanjian ........................................

24

d. Asas-asas Hukum Perjanjian ...............................................

24

e. Pengertian Kredit dan Pengertian Perjanjian Kredit............

25

f. Unsur-unsur Kredit ............................................................. commit................................................... to user g. Tujuan dan Fungsi Kredit

27

xi

28


digilib.uns.ac.id

h. Kredit dilihat dari Sudut Jaminannya ................................

31

2. Tinjauan tentang Kredit Tanpa Agunan ................................

32

a. Eksistensi Kredit Tanpa Agunan ........................................

32

b. Dasar Hukum Kredit Tanpa Agunan .................................

36

c. Proses Pemberian Kredit Tanpa Agunan ..............................

38

3. Tinjauan tentang Efektifitas Hukum Perjanjian Kredit ...........

44

a. Pengertian Efektifitas ..........................................................

44

b. Efektifitas Hukum Perjanjian Kredit ....................................

46

B. Kerangka Pemikiran ....................................................................

50

BAB.III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN............................

53

A. Deskripsi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ..................

53

1. Visi dan Misi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ......

53

2. Susunan Organisasi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Slamet Riyadi Surakarta ........................................

54

3. Tugas, Fungsi, dan Wewenang masing-masing organ pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk .............................

57

4. Produk dan Jasa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk..........................................................................................

60

B. Hasil Penelitian ...........................................................................

64

1. Pelaksanaan Pemberian Kredit Tanpa Agunan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Slamet Riyadi Surakarta .................................................................................

64

2. Permasalahan dan Solusi Pada Pelaksanaan Pemberian Kredit Tanpa Agunan Pada PT. Bank Rakyat Indoensia (Persero) Tbk Cabang Slamet Riyadi Surakarta ........................................... C. PEMBAHASAN ..........................................................................

78 83

1. Pelaksanaan Pemberian Kredit Tanpa Agunan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Slamet Riyadi Surakarta ....................................................................... .......... 2. Permasalahan dan Solusi Yang Timbul Pada Pelaksanaan to Bank user Rakyat Indonesia Kredit Tanpa Agunan commit pada PT. xii

83


digilib.uns.ac.id

(Persero) Tbk Cabang Slamet Riyadi Surakarta ...................... BAB IV. PENUTUP .................................................................................

93 108

A. Simpulan .......................................................................................

108

B. Saran .............................................................................................

109

DAFTAR PUSTAKA .................................................................................

110

LAMPIRAN ............................................................................................

commit to user xiii


digilib.uns.ac.id

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

Gambar 1. Model Analisis Interaktif ........................................................

16

Gambar 2. Kerangka Pemikiran ................................................................

50

Gambar 3. Struktur Organisasi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Slamet Riyadi Surakarta ...........................................

55

Gambar 4. Struktur Organisasi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Laweyan Surakarta .........................................................

56

Tabel 1 .Biodata Pegawai PT. Bank Rakyat Indoensia (Persero) Tbk. Unit Laweyan Surakarta ............................................................

56

Tabel 2. Rekap jumlah kredit macet pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Laweyan Surakarta ......................................

90

Tabel 3. Peningkatan Jumlah Pendaftar Kredit Usaha Rakyat dan Jumlah Debitur Kredit Usaha Rakyat Bulan Oktober 2011- Februari 2012 ............................................................................................

commit to user xiv

104


digilib.uns.ac.id

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan zaman pada saat ini, adanya pembangunan nasional

ke

depan

merupakan

serangkaian

upaya

untuk

memajukan

perkembangan pembangunan nasional ke arah yang lebih baik. Perkembangan tersebut dapat dilihat dari adanya pola kehidupan masyarakat, yang salah satunya dari segi ekonomi. Dilihat dari sisi perekonomian, manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya semakin meningkat, sedangkan alat pemuas kebutuhan sendiri terbatas. Hal ini dikarenakan manusia sebagai Homo Economicus, maka setiap manusia berusaha untuk memenuhi kebutuhannya (Thomas Suyatno dkk, 1995 : 13). Kebutuhan akan kepuasan hidup dalam diri manusia akan tercukupi ketika pemenuhan kebutuhan manusia dapat terpenuhi seperti sandang dan papan. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan tersebut maka manusia membutuhkan pekerjaan untuk mendapatkan uang atau dapat dengan membangun suatu usaha untuk mendapatkan uang. Dalam membangun usaha tentunya diperlukan modal yang tidak sedikit. Oleh sebab itu, salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mendapatkan pemenuhan itu adalah dengan melakukan pinjaman atau kredit kepada pihak lain yang dapat digunakan sebagai alat permodalan. Kredit berasal dari bahasa latin yaitu credere yang berarti adalah kepercayaan yang pada prinsipnya penyaluran kredit adalah berdasarkan dua hal yaitu prinsip kepercayaan dan kehati-hatian ( Malayu S.P. Hasibuan, 2005 : 87 ). Dasar dari munculnya kredit adalah kepercayaan yang diberikan oleh kreditor kepada orang yang menerima kepercayaan tersebut (debitor) bahwa debitor akan mengembalikan pinjaman beserta bunganya sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak. Pengertian kredit ada di dalam Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Perbankan yang dimaksud dengan kredit yaitu penyediaan uang atau tagihan yang commit to user dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam 1


2 digilib.uns.ac.id

meminjam antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberi bunga. Penyaluran kredit merupakan salah satu bisnis utama bank yang sebagian besar asset bank berupa kredit. Bank menurut Verryn Stuart sebagaimana dikutip oleh Malayu S.P. Hasibuan dalam bukunya Dasar-Dasar Perbankan menyebutkan bahwa “Bank is a company who satisfied other people by giving a credit with the money they accept as a gamble to the other, eventhough they should supply the new money” yang berarti bahwa Bank dalam hal ini telah melakukan operasi pasif dan aktif, yaitu mengumpulkan dana dari masyarakat yang kelebihan dana (surplus spending unit) dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana (defisit spending unit) (Malayu S.P. Hasibuan, 2005 : 2). Bank merupakan salah satu institusi yang berada di bawah naungan pemerintah. Dengan kata lain bank merupakan kepanjang tangannan pemerintah yang biasa disebut dengan Financial Intermediary. Fungsi bank sebagai Financial Intermediary tentunya terlihat dari dukungan pemerintah terhadap bank dalam bentuk deregulasi dalam pengelolaan dana masyarakat (Ruddy Tri Santoso, 1996 : 4). Dengan adanya pernyataan tersebut maka jelas terlihat pemerintah pun turut andil dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi, sebagaimana tertuang pada Alenia IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Berkaitan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian, maka diberlakukan program-program pemerintah dalam rangka pemajuannya. Salah satunya adalah dengan pemberian kredit tanpa agunan untuk menambah modal usaha masyarakat khususnya diperuntukan untuk menambah modal usaha dalam rangka peningkatan aktivitas bisnis. Program pemerintah mengenai adanya pemberian Kredit Tanpa Agunan di wujudkan dengan diluncurkannya Kredit Usaha Rakyat (KUR), pada 5 commit to user Yudhoyono. Tujuan dari Kredit November 2007 oleh Presiden Susilo Bambang


3 digilib.uns.ac.id

Usaha Rakyat adalah untuk menambah modal usaha dari pengusaha mikro kecil dan menengah (UMKM) serta koperasi. Kredit tanpa agunan merupakan salah satu produk perbankan yang diberikan tanpa adanya agunan (collateral). Tujuan utama dari adanya kredit tanpa agunan yaitu untuk memberikan modal kepada pihak yang memerlukan modal untuk memulai usahanya namun tidak memiliki agunan, sehingga disinilah peran modal pinjaman dipergunakan untuk pemajuan kesejahteraan. Walaupun demikian perbankan sebagai suatu lembaga yang ada karena sokongan dari masyarakat, selain harus memperhatikan kebutuhan masyarakat juga harus memperhatikan kehati-hatian dalam rangka pelaksanaan pemberian kredit. Oleh sebab itu kredit tanpa agunan diberikan berdasarkan pada riwayat kredit dari pemohon kredit secara pribadi. Dengan adaya kredit tanpa agunan pihak bank sebagai pemberi pinjaman haruslah mempunyai keyakinan atas kesanggupan nasabahnya untuk melunasi pinjaman atau kredit tersebut sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Dikarenakan agunan yang selama ini harus diberikan oleh debitor dalam pemenuhan syaratnya sekarang tidak menjadi suatu keharusan, yang agunan hanya merupakan suatu tambahan dan tidak bersifat pokok Dengan demikian, keyakinan atas kesanggupan nasabah yang dimiliki oleh pihak bank mempunyai arti yang sangat penting. Ketentuan mengenai keyakinan pihak bank tersebut secara jelas, termuat di dalam Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Perbankan, bahwa: “ Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitor untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.” Oleh karena pemberian kredit tanpa agunan hanya berdasarkan kepercayaan terhadap debitor, tentunya menjadi tidak mudah apabila suatu saat terjadi permasalahan hukum dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi dan dapat menimbulkan risiko ke depannya. Risiko yang mungkin timbul dalam commit to user


4 digilib.uns.ac.id

pemberian kredit seperti analisis kredit yang tidak sempurna sehingga menimbulkan kredit macet. Selain kredit macet, permasalahan hukum mengenai pemberian kredit yang lainnya yaitu dapat dilihat sampai minggu ketiga Maret 2011 Bank Indonesia (BI) mencatat apabila, terdapat 68 kasus yang masuk dalam permohonan mediasi yang diajukan nasabah kepada BI. Sebanyak 40 kasus terkait dengan penyaluran dana. Menurut Sondang dalam artikel tersebut, dari 68 kasus tersebut, tercatat 21 kasus menyangkut sistem pembayaran, 4 kasus menyangkut perihal penghimpunan dana, 1 kasus di produk kerja sama, 1 kasus di produk lainnya, dan 1 di luar permasalahan produk perbankan. Menurut Sondang, hal ini terkait penyaluran dana dengan pemberian Kredit Tanpa Agunan bahwa banyak sekali di awal tahun nasabah yang meminta restrukturisasi kredit tanpa agunan ke bank (NN, 2011 : 1). Di sisi lain, pada akhir Agustus 2011 pemberian kredit perbankan nasional menembus 2 kuadriliun rupiah, tepatnya Rp 2.037,41 triliun atau naik 24,2% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu (Rika Novayanti dan Hendry T. Kredit Tembus Rp2 Kuadriliun. Bisnis Indonesia, 9 September 2011, halaman 1). Dengan adanya kenaikan ini maka jelas terlihat jika kredit sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan syarat-syarat pemberian kredit telah terpenuhi. Menurut Kepala Biro Humas Bank Indonesia Difi Johansyah sebagian besar kredit perbankan itu disalurkan untuk pembiayaan kegiatan perekonomian yang produktif (Rika Novayanti dan Hendry T, 2011 : 1). Terlebih dari hal tersebut diatas, kredit tanpa agunan merupakan salah satu program pemerintah dalam rangka pengentasan kemiskinan dan penggangguran yang dalam hal ini telah direalisasikan pada Kabupaten Tanah Datar yang terletak kurang lebih 103 KM dari Kota Padang Ibukota Propinsi Sumatera Barat dikarenakan akses kredit perbankan hanya melayani pengusaha kelas mengengah ke atas yang cenderung sudah mapan dan memiliki jaminan kredit, kesulitan dalam mengakses kredit perbankan itulah yang menyebabkan penduduk Tanah Datar meminjam pada retenir walaupun dengan bunga yang sangat tinggi dan tanpa adanya persyaratan commit to user pada Tanah Datar tidak dapat yang mempersulit. Namun selama ini pengusaha

5 digilib.uns.ac.id


mengembangkan usahanya dengan baik dikarenakan beban hutang dengan sistem “gali lubang, tutup lubang” . Oleh sebab itu dari beberapa penelitian yang di lakukan di Tanah Datar pemberian kredit tanpa agunan merupakan solusi yang tepat untuk mengembangkan skala usaha mikro di Kabupaten Tanah Datar (Nasruddin, 2007 : 38). Dengan adanya kedua keyataan di atas mengenai permasalahan pemberian kredit yang tidak dapat dihindari sampai pada saat ini dan kebutuhan akan kredit yang semakin meningkat dan juga tidak dapat dipungkiri adanya dampak postif dari pemberian kredit tanpa agunan tersebut, seperti halnya yang terjadi pada Kabupaten Tanah datar. Oleh karena, kedua hal ini sangat bertolak belakang di satu sisi kredit sangat dibutuhkan namun di sisi lain permasalahan mengenai pelaksanaan kredit itu sendiri masih mengalami berbagai macam problematika. Apalagi dengan kredit tanpa agunan yang tidak menggunakan jaminan dalam pelaksanaannya, sehingga kendala dalam usaha memajukan pertumbuhan ekonomi harus segera diatasi. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, oleh sebab itu penulis memilih judul : “TINJAUAN PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT TANPA AGUNAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERBANKAN (Studi Kasus di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Slamet Riyadi Surakarta)”

B. Perumusan Masalah

1) Bagaimana pelaksanaan pemberian kredit tanpa agunan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Slamet Riyadi Surakarta ? 2) Apakah permasalahan yang timbul dan solusi dalam pelaksanaan pemberian kredit tanpa agunan di PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Slamet Riyadi Surakarta?

commit to user

6 digilib.uns.ac.id


C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas suatu permasalahan hukum yang terjadi. Oleh sebab itu, penelitian hukum ini mempunyai tujuan objektif dan tujuan subyektif, sehingga mampu mencari pemecahan atau solusi atas permasalahan hukum yang terjadi. Adapun tujuan yang hendak dicapai penulis adalah sebagai berikut : 1. Tujuan Obyektif a. Mengetahui pelaksanaan pemberian kredit tanpa agunan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Slamet Riyadi Surakarta. b. Mengetahui mengenai permasalahan-permasalahan yang timbul dengan adanya pemberian kredit tanpa agunan beserta solusinya. 2. Tujuan Subyektif a. Menambah pengetahuan dan wawasan penulis mengenai hukum perdata khususnya mengenai pelaksanaan pemberian kredit tanpa agunan dalam dunia perbankan. b. Memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap bahwa dengan adanya kegiatan penelitian dalam penulisan hukum ini akan bermanfaat bagi penulis ataupun pihak lain. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penulisan hukum ini, antara lain: 1. Manfaat Teoritis a. Memperluas pemikiran dan pendapat hukum, memberi landasan teroritis maupun praktek bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya, serta dapat dipakai sebagai acuan terhadap penulisan ataupun penelitian sejenis untuk tahap berikutnya. Khususnya pada hukum perbankan mengenai commit to user pemberian kredit tanpa agunan.

7 digilib.uns.ac.id


b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya, dan juga memberikan gambaran, referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya. 2. Manfaat Praktis a. Memberikan sumbangan pemikiran kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Slamet Riyadi Surakarta, terkait dengan adanya pelaksanaan pemberian kredit tanpa agunan. b. Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai solusi yang dapat di ambil apabila terjadi permasalahan kredit pada saat pelaksanaan pemberian kredit tanpa agunan . c. Memberikan manfaat pribadi bagi penulis yaitu dalam hal meningkatkan kemampuan menulis hukum, menambah wawasan, dan menambah pemahaman tentang seluk beluk dunia perbankan. d. Bagi masyarakat 1) Memberikan informasi mengenai prosedur dan tujuan pelaksanaan pemberian kredit tanpa agunan. 2) Menambah kepercayaan masyarakat kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. khususnya Cabang Slamet Riyadi Surakarta dalam hal pengajuan kredit tanpa agunan.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah berdasarkan pada metode, sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisanya, serta dilakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan (Soerjono Soekanto, 2008:43). Untuk melakukan pemecahan terhadap permasalahan-permasalahan dalam gejala tersebut maka, dalam melakukan penelitian hukum diperlukan commit to user adanya suatu metode yang tepat agar karya ilmiah tersebut dapat diuji


8 digilib.uns.ac.id

kebenarannya. Menurut Soerjono Soekanto dalam melakukan penelitian hukum diperlukan metodologi yang pada hakekatnya memberikan pedoman, tentang caracara seorang mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya (Soerjono Soekanto, 2008:6). Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut : 1. Jenis penelitian Jenis penelitian yang penulis pergunakan dalam penulisan hukum ini merupakan penelitian empiris maka penelitian terhadap data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat (Soerjono Soekanto,2008:52). Penulis dalam penulisan hukum ini melakukan penelitian dan memperoleh data-data yang berkaitan dengan materi penulisan dengan melakukan studi langsung ke PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) tbk. Cabang Slamet Riyadi Surakarta dan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) tbk. Unit Laweyan Surakarta sebagai salah satu unit dibawah naungan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) tbk. Unit Slamet Riyadi Surakata dimana penulis dapat melakukan penelitian secara lebih mendalam mengenai kredit tanpa agunan.

2. Sifat Penelitian Ditinjau dari sifatnya, menurut Soerjono Soekanto ada 3 macam sifat penelitian hukum yaitu penelitian ekploratoris (menjelajah), penelitian deskriptif, dan penelitian eksplanatoris (menguji kebenaran dari hipotesahipotesa). Penulisan hukum ini, termasuk dalam penelitian hukum empiris yang bersifat eksploratoris, yaitu penelitian yang dilakukan apabila pengetahuan tentang suatu gejala yang akan diselidiki masih kurang sekali atau bahkan tidak ada. Kadang-kadang penelitian ini disebut feasibility study yang bermaksud mengumpulkan data awal (Soerjono Soekanto, 2010 :10). Penulisan yang bersifat eksploratoris ini, membantu bagi penulis dalam memberikan informasi lebih mengenai masalah yang diteliti. Dikarenakan, pengetahuan mengenai gejala yang diteliti kurang sekali sehingga data, gambaran ataupun userjelas. pola dapat diperoleh dan dikajicommit secara to lebih


9 digilib.uns.ac.id

3. Lokasi Penelitian Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penulis melakukan penelitian mengenai pelaksanaan pemberian kredit tanpa agunan. Tempat penelitian dalam penulisan hukum ini yaitu di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Lokasi ini dipilih oleh penulis dikarenakan, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. tentunya tidak asing lagi di dengar oleh masyarakat pada umumnya. Sudah tidak asing lagi karena PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. merupakan salah satu bank terkemuka di Indonesia dengan unit maupun cabang PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. yang telah tersebar banyak di Indonesia sehingga mudah untuk dijumpai. Terlebih dari itu alasan lain penulis memilih tempat penelitian di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. dikarenakan Bank tersebut merupakan satu-satunya bank yang memberikan kredit tanpa agunan yang disalurkan salah satunya dalam bentuk ataupun program Kredit Usaha Rakyat (KUR) semenjak pertengahan tahun 2011. Penulis melakukan penelitian di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Slamet Riyadi Surakarta yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi nomer 236 Surakarta dan di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Laweyan Surakarta yang beralamat di Jalan Raya Rajiman Nomor 203 Kecamatan laweyan Surakarta selaku unit di bawah naungan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Slamet Riyadi Surakarta di mana penulis dapat menggali lebih dalam mengenai pelaksanaan kredit tanpa agunan, permasalahan, dan solusinya.

4. Pendekatan Penelitian Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan kualitatif. Ada dua macam pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian kualitatif, yaitu pendekatan holistik dan pendekatan terpancang, namun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan terpancang. Pendekatan terpancang adalah pendekatan useraspek yang dipilih berdasarkan yang dimaksud memusatkan commit studi to pada


10 digilib.uns.ac.id

kepentingan, tujuan, dan minat penelitiannya, yang sering disebut studi kasus (H.B.Sutopo, 2002:90). Adapun studi kasus yang penulis ambil pada penelitian ini yaitu di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Slamet Riyadi Surakarta, dan kepentingan ataupun tujuan serta minat penelitiannya yaitu untuk mengetahui pelaksanaan pemberian kredit tanpa agunan.

5. Jenis dan Sumber Data Penelitian Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis dan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Sumber bahan hukum yang dimaksud tentunya berkaitan dan menunjang diperolehnya jawaban atas pemasalahan penelitian dalam penulisan ini. Jenis dan sumber data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut: a. Data Primer Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yaitu perilaku warga masyarakat melalui penelitian lapangan (Soerjono Soekanto, 2006 : 12). Sumber data primer penelitian ini mencakup para pihak yang terlibat langsung dengan permasalahan yang diteliti, yang diperoleh dari lokasi penelitian yaitu di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Slamet Riyadi Surakarta dan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Laweyan Surakarta. Adapun narasumber pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Slamet Riyadi Surakarta adalah Bekti Sulistyanto selaku SUPV Penunjang OPS dan narasumber di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Laweyan Surakarta yaitu Muhammad Aris Munandar selaku Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Laweyan Surakarta, Herwati selaku Account Officer Kredit Komersial di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Laweyan Surakarta, Arief Sujiwo selaku Account Officer Kredit Komersial di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Laweyan Surakarta, dan Ade Yusdiyanto selaku Account Officer Kredit Usaha Rakyat di PT. Bank Rakyat Indonesia commit to user (Persero) Tbk. Unit Laweyan Surakarta dan juga Sulaikah Yuli Amanah dan



Tugimin selaku debitor Kredit Usaha Rakyat pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Laweyan Surakarta.

b. Data Sekunder Data sekunder yaitu data yang diperoleh tidak secara langsung dari masyarakat melainkan dari bahan dokumen, laporan, arsip, literatur, dan hasil penelitian lainnya yang mendukung sumber data primer (Soerjono Soekanto, 1986 : 12). Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut : a) Bahan hukum primer Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu : (1)Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Substansi atau hal-hal khusus yang penulis ambil dari UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu dalam Alenia ke empat. (2)Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Substansi atau hal-hal khusus yang penulis ambil dari peraturan perundang-undangan tersebut yaitu mengenai peraturan perjanjian seperti syarat sahnya perjanjian dan lain sebagainya. (3)Undang-Undang

Nomor

7

Tahun

1992

tentang

Perbankan

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Substansi atau hal-hal khusus yang penulis ambil dari

peraturan

perundang-undangan

tersebut

yaitu

mengenai

pengertian dalam dunia perbankan seperti pengertian kredit, jaminan dan lain sebagainya yaitu menyangkut hal-hal yang bersifat umum. (4)Peraturan Menteri Keuangan No.135/PMK.05/2008 tantang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No.10/PMK.05/2009. Substansi atau hal-hal khusus yang penulis ambil dari peraturan perundang-undangan commit to userpenjaminan pada Kredit Usaha tersebut yaitu mengenai fasilitas



Rakyat secara khusus mengenai pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, pengertian maupun penjaminannya. (5)SK Direksi Bank Indonesia No. 31/ 147/KEP/ DIR tanggal 12 November 1998 tentang Kualitas Aktiva Produktif. Substansi atau halhal khusus yang penulis ambil dari peraturan tersebut adalah mengenai penggolongan kualitas kredit khususnya pada aspek kemampuan membayar (6)SK Direksi Bank Indonesia No.27/ 162/ KEP/ DIR tanggal 31 Maret 1995

Tentang

Kewajiban

Penyusunan

dan

Pelaksanaan

Kebijaksananaan Perkreditan Bank Bagi Bank Umum. Substansi atau hal-hal khusus yang penulis ambil dari peraturan perundang-undangan tersebut yaitu mengenai pelaksanaan kebijakan perkreditan bagi bank umum yang menjadi dasar untuk melaksanakan kredit seperti analisis kredit, pelaksanaan pemberian kredit dari tahap permohonan kredit sampai pencairan kredit

b) Bahan hukum sekunder Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang berisikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang berisi antara lain buku, literatur, jurnal, artikel, karya ilmiah, majalah, makalah, dan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

c) Bahan hukum tersier Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberi petunjuk maupun kejelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus besar bahasa Indonesia, kamus hukum, dan bahan-bahan dari internet.

commit to user



6. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data adalah suatu cara yang dipergunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan sebagai berikut :

a. Data Primer Teknik pengumpulan data primer pada penulisan hukum ini dilakukan dengan cara studi lapangan Studi lapangan merupakan suatu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data primer, yang dilakukan dengan cara penulis terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang diperlukan. Ada beberapa metode yang dapat digunakan dalam pengumpulan data pada saat studi lapangan seperti wawancara, observasi, survei, dan juga angket namun metode yang penulis gunakan untuk mendapatkan data primer secara studi lapangan ini adalah dengan melakukan wawancara. Penulis melakukan wawancara dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara terarah (directive interview). Menurut Soerjono Soekanto, ada berbagai cara yang dapat dilakukan peneliti untuk melakukan wawancara, namun wawancara terarah ini dimaksudkan untuk menimbulkan adanya suatu pengarahan atau struktur dan tidak dilakukan secara kaku (Soerjono Soekanto, 2006 : 229). Wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan teknik wawancara terarah ini dimaksudkan agar tujuan dari wawancara dapat tercapai. Wawancara ini dilakukan dengan pihak-pihak berkompeten dan debitor PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Laweyan

Surakarta

yang berkaitan dengan

kredit

tanpa agunan.

Sebagaimana para pihak tersebut telah penulis sebutkan dalam bahan hukum primer.

b. Data Sekunder Teknik pengumpulan data sekunder pada penulisan hukum ini dilakukan commit to user melalui cara studi kepustakaan



Studi kepustakaan sangat penting untuk mendapatkan landasan teori mengkaji substansi atau isi suatu bahan hukum. Landasan teori ataupun untuk mengkaji substansi penulisan penulis dapatkan dari buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

7. Populasi Populasi adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau kejadian atau seluruh unit yang diteliti ( Soerjono Soekanto, 1984 : 52 ). Dalam penelitian ini, populasi yang diteliti adalah pihak yang terkait dengan pemberian kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Laweyan Surakarta selaku salah satu unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Slamet Riyadi Surakarta, baik itu pihak berkompeten pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Slamet Riyadi Surakarta dan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Laweyan Surakarta, maupun debitor di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Laweyan Surakarta. Pertimbangan penulis memilih populasi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Slamet Riyadi Surakarta, yaitu : a. Merupakan Bank Usaha Milik Negara yang berpengalaman di dalam memberikan fasilitas kredit pada masyarakat. b. Mempunyai reputasi baik dalam masyarakat. c. Kooperatif dan terbuka terhadap suatu studi penelitian.

8. Teknik Pengambilan Sampel Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah Non Random dengan teknik purposive sampling, yaitu penarikan sample yang dilakukan dengan cara mengambil subyek yang didasarkan pada tujuan tertentu. Tujuan dengan teknik purposive sampling ini dapat terjadi ketika penelitian ini dilakukan atau di ambil pada nasabah pengguna kredit usaha rakyat tanpa agunan agar penulisan hukum pada penelitian ini bisa commit to dan user terarah dengan tidak hanya mendapatkan data yang lengkap,



mewawancarai kreditornya melainkan juga mewawancarai debitor pengguna kredit tanpa agunan yang bersangkutan. Teknik purposive sampling ini dipakai karena alasan keterbatasan waktu, tenaga dan biaya, sehingga tidak dapat mengambil sampel yang besar jumlahnya dan jauh letaknya. Sampel yang penulis gunakan dalam penulisan ini yaitu debitor PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Laweyan Surakarta khususnya debitor kredit usaha rakyat. Sampel pada penulisan ini yaitu Sulaikah Yuli Amanah dan Tugimin dikarenakan beliau-beliau merupakan debitur PT. Bank Rakyat Indonesia pengguna Kredit Usaha Rakyat.

9. Teknik Analisis Data Analisis data adalah tahap yang sangat penting dan menentukan dalam setiap penelitian. Dalam tahap ini penulis harus melakukan pemilahan datadata yang telah diperoleh. Penganalisisan data pada hakekatnya merupakan kegiatan untuk mengadakan sistematisasi bahan-bahan hukum tertulis untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi (Soerjono Soekanto, 2008:251252). Penulis dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif yaitu dengan menggunakan data, mengkualifikasikannya kemudian menghubung-hubungkannya dengan teori yang berkaitan dengan masalahnya dan akhirnya menarik kesimpulan untuk menentukan hasilnya. Menurut H.B. Sutopo dalam proses dalam proses analisis terdapat tiga komponen utama, yaitu :

a. Reduksi Data Reduksi data merupakan komponen pertama dalam analisis yang merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, dan abstraksi data dari fieldnote. Reduksi data juga merupakan bagian dari proses analisis yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal-hal yang tidak penting, dan mengatur sedemikian rupa sehingga kesimpulan dapat commit to user dilakukan.



b. Sajian Data Sajian data merupakan suatu rakitan organisasi, diskripsi dalam bentuk narasi yang memungkinkan kesimpulan penelitian dapat dilakukan. Sajian data harus mengacu pada rumusan masalah sehingga dapat menjawab permasalahan yang diteliti. Sajian data selain dalam bentuk narasi kalimat, juga meliputi berbagai jenis matriks, gambar/skema, jaringan kerja kaitan kegiatan, dan juga tabel sebagai pendukung narasinya.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi Penarikan kesimpulan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh peneliti yang perlu untuk diverifikasi, berupa suatu pengulangan dari tahap pengumpulan data terdahulu dan dilakukan secara lebih teliti setelah data tersaji. Kesimpulan perlu diverifikasi agar cukup mantap dan benar-benar bisa dipertanggung jawabkan. Penulis menggunakan model analisis interaktif dalam penelitian ini, yang dapat digambarkan sebagai berikut :

Pengumpulan Data

Reduksi Data

Sajian Data

Penarikan Kesimpulan/ Verifikasi Gambar I. Model Analisis Interaktif

Ketiga komponen tersebut ( proses analisa interaktif ) dimulai pada waktu pengumpulan data penelitian, peneliti selalu membuat reduksi data dan sajian data. Setelah pengumpulan data selesai, tahap selanjutnya peneliti to user berdasarkan apa yang terdapat menarik kesimpulan dengancommit memverifikasi



dalam sajian data. Aktifitas yang dilakukan dengan suatu siklus antara komponen-komponen tersebut akan didapatkan data-data yang benar-benar mewakili dan sesuai dengan masalah yang diteliti. Apabila kesimpulan dirasa kurang mantap karena kurangnya rumusan dalam reduksi maupun sajian datanya, maka peneliti wajib kembali melakukan kegiatan pengumpulan data yang sudah terfokus untuk mencari pendukung kesimpulan yang ada dan juga bagi pendalaman data. Penelitian kualitatif prosesnya berlangsung dalam bentuk siklus (H.B. Soetopo, 2002:91-96)

F. Sistematika Penulisan Hukum Sistematika penulisan hukum ini terdiri dari 4 (empat) bab untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai sistematika penulisan hukum dan mempermudah pemahaman mengenai seluruh isi dalam penulisan hukum ini. Adapun sistem penulisan hukum ini sebagai berikut : BAB I : PENDAHULUAN Pada bab ini dikemukakan tentang perumusan masalah yang merupakan inti dari permasalahan yang diteliti; tujuan penelitian; manfaat penelitian; adapun metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, jenis data, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data dan sistematika penulisan hukum. BAB II : TINJAUAN PUSTAKA Pada bab ini terdiri dari Kerangka Teori dan Kerangka Pemikiran. Kerangka teori meliputi, tinjauan tentang kredit, tinjauan tentang perjanjian kredit, tinjauan tentang kredit tanpa agunan, dan tinjauan tentang efektifitas hukum perjanjian kredit. Kerangka pemikiran akan memudahkan pembaca dalam pemahaman alur pemikiran penulis yang dituangkan dalam skema atau bagan. BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Diskripsi Singkat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Pada sub bab ini penulis memaparkan tentang visi dan misi commit to user Tbk., susunan organisasi PT. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)



Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Slamet Riyadi Surkarta dan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Laweyan Surakarta, Tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing organ pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Produk dan Jasa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. B. HASIL PENELITIAN Pada sub bab ini penulis memaparkan mengenai hasil dari penelitian yang dilakukan, yaitu mengenai rumusan masalah pertama yaitu tentang pelaksanaan pemberian kredit tanpa agunan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Slamet Riyadi Surakarta dan hasil penalitian rumusan masalah kedua yaitu permasalahan dan solusi pada pelaksanaan pemberian kredit tanpa agunan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Slamet Riyadi Surakarta C. PEMBAHASAN Pada sub bab ini penulis memaparkan mengenai jawaban rumusan masalah pertama yaitu mengenai pelaksanaan pemberian kredit tanpa agunan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Slamet Riyadi Surakarta dan jawaban rumusan masalah kedua yaitu mengenai permasalahan dan solusi pada pelaksanaan pemberian kredit tanpa agunan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Slamet Riyadi Surakarta. BAB IV : PENUTUP Bab ini merupakan bab terakhir atau merupakan bagian akhir dari penelitian penulisan hukum yang berisikan kesimpulan dan saran sebagai suatu masukan ataupun perbaikan dari apa saja yang telah di dapatkan selama penelitian.

commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Tinjauan tentang Perjanjian Kredit a. Pengertian Perjanjian Perjanjian diatur di dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetbook). Pengertian perjanjian ada dalam ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Dalam perjanjian ditekankan pada perbuatan mengikatkan diri yang didasarkan atas kesepakatan dan keputusan bersama, sebab dalam mengadakan perjanjian diperlukan dua atau lebih pernyataan kehendak yang sama, atau dengan kata lain yang keduanya cocok. Sebagai contoh A membeli sepeda dari B, jadi antara A dan B ada suatu persetujuan, di mana B berjanji menjualkan sepedanya kepada A, demikian sebaliknya A berjanji membayar harga sepeda itu kepada B. Dari contoh tersebut dapat dilihat bahwa antara A dan B terjadi suatu hubungan, di mana yang satu harus memenuhi suatu kewajiban untuk memperoleh suatu hak, dan yang satu harus memenuhi suatu kewajiban yang menjadi haknya.

b. Akibat Perjanjian Akibat dari adanya suatu perjanjian yaitu bahwa perjanjian yang dibuat secara sah di antara para pihak yang berkepentingan merupakan undang-undang bagi para pihak itu sendiri, sehingga mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak (partijen). Ketentuan tersebut ada di dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa “ Semua commit to user 19



persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Pasal 1338 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa “Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu.” Akibat perjanjian, memunculkan beberapa akibat sebagai berikut (Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2008 : 165-184) : 1) Perjanjian hanya berlaku di antara para pihak yang membuatnya Berlaku Pasal 1340 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa perjanjian-perjanjian yang dibuat hanya berlaku di antara para pihak yang membuatnya. Prestasi yang dibebankan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bersifat personal dan tidak dapat dialihkan dengan begitu saja. Semua perjanjian yang telah dibuat dengan sah (yaitu memenuhi ke empat persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) akan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Oleh karena adanya pernyataan di atas dapat diuraikan bahwa perjanjian tersebut mengikat dan melahirkan perikatan bagi para pihak dalam perjanjian. Sebagai kosekuensi dari adanya peraturan yang hanya mengikat di antara para pihak yang membuatnya khususnya kewajiban debitor yang senantiasa melekat pada dirinya pribadi hingga dia dibebaskan, Pasal 1338 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa perjanjian-perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Dengan adanya ketentuan tersebut jelas bahwa apa yang sudah disepakati oleh para pihak tidak boleh diubah oleh siapapun juga, kecuali jika hal tersebut memang dikehendaki secara bersama oleh para pihak, ataupun ditentukan demikian oleh undang-undang berdasarkan suatu perbuatan hukum atau commit to user peristiwa hukum atau keadaan tertentu.



2) Mengenai kebatalan atau nulitas dalam perjanjian Dalam perjanjian konsensuil, keabsahannya ditentukan oleh terpenuhi atau tidaknya syarat-syarat yang ditentukan oleh undangundang, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjian tersebut menjadi tidak sah yang berarti perjanjian itu terancam batal apabila tidak terpenuhinya syarat-syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hal ini mengakibatkan nulitas atau kebatalan menjadi perlu diketahui oleh tiap pihak yang mengadakan perjanjian. Oleh karena masing-masing perjanjian memiliki karakteristik dan cirinya sendirisendiri maka nulitas atau kebatalan dari suatu perjanjian juga memiliki karakteristik dan ciri-cirinya sendiri. Kebatalan atau nulitas tersebut dapat dibedakan atas beberapa macam, yaitu : Berdasarkan pada alasan kebatalannya, nulitas dibedakan dalam perjanjian yang dapat dibatalkan dan perjanjian yang batal demi hukum. Berdasarkan sifat kebatalannya, nulitas dibedakan dalam kebatalan relatif dan kebatalan mutlak. a) Berdasarkan alasan kebatalannya, yaitu : (1)Perjanjian yang dapat dibatalkan Pada prinsipnya suatu perjanjian yang telah dibuat dapat dibatalkan jika perjanjian tersebut dalam pelaksanaannya akan merugikan pihak-pihak tertentu. Pihak-pihak ini tidak hanya pihakpihak dalam perjanjian tersebut, tetapi meliputi juga setiap individu yang merupakan pihak ketiga di luar para pihak yang mengadakan perjanjian. Dalam hal ini pembatalan atas perjanjian tersebut dapat terjadi, baik sebelum perikatan yang lahir dari perjanjian itu dilaksanakan maupun setelah prestasi yang wajib dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang dibuat tersebut dilaksanakan. Bagi keadaan yang terakhir ini, ketentuan Pasal 1451 dan to user Pasal 1452 Kitab commit Undang-Undang Hukum Perdata menentukan



bahwa setiap kebatalan membawa akibat bahwa semua kebendaan dan orang-orangnya dipulihkan sama seperti keadaan sebelum perjanjian tersebut dibuat.

(2)Perjanjian yang Batal Demi Hukum Suatu perjanjian batal demi hukum, dalam pengertian tidak dapat dipaksakan pelaksanaannya jika terjadi pelanggaran terhadap syarat obyektif dari syarat sahnya suatu perikatan. Keharusan akan adanya suatu hal tertentu yang menjadi obyek dalam perjanjian ini dirumuskan dalam Pasal 1332 sampai dengan Pasal 1334 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang diikuti dengan Pasal 1335 sampai dengan Pasal 1336 Kitab UndangUndang Hukum Perdata yang mengatur mengenai rumusan sebab yang halal, yaitu sebab yang tidak dilarang oleh undang-undang dan tidak berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum. Disamping ketidak-pemenuhan syarat obyektif seperti disebutkan di atas, undang-undang juga merumuskan secara konkrit untuk tiap-tiap perbuatan hukum (terutama pada perjanjian formil) yang mensyaratkan dibentuknya perjanjian dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, yang jika tidak dipenuhi maka akan batal demi hukum. Dalam perjanjian formil, adanya formalitas pembuatan perjanjian secara tertulis adalah keharusan, bahkan kadangkala harus dituangkan dalam bentuk akta otentik.

b) Berdasarkan sifat kebatalannya, yaitu : Kebatalan Relatif dan Kebatalan Mutlak Suatu kebatalan disebut relatif apabila kebatalan tersebut hanya berlaku terhadap individu orang perorangan tertentu saja dan disebut mutlak jika kebatalan tersebut berlaku umum terhadap seluruh anggota masyarakat tanpa kecuali. Suatu perjanjian yang dapat commit to user



dibatalkan dapat saja berlaku relatif atau mutlak, meskipun tiap-tiap perjanjian yang batal demi hukum pasti berlaku mutlak. Pasal 1451 dan Pasal 1452 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan contoh dari nulitas yang berlaku mutlak. Pasal 1451 berbunyi pernyataan bahwa perikatan-perikatan berdasarkan ketidakcakapan orang-orang yang disebutkan dalam Pasal 1330, berakibat bahwa barang dan orang-orangnya dipulihkan dalam keadaan sebelum perikatan dibuat dengan pengertian bahwa segala apa yang telah diberikan atau dibayarkan kepada orang-orang yang tidak berkuasa, sebagai akibat perikatan itu, hanya dapat dituntut kembali sekedar barang yang bersangkutan masih berada di tangan orang tak berkuasa tersebut, atau sekedar ternyata bahwa orang ini telah mendapatkan manfaat dari apa yang telah diberikan atau dibayar itu atau bahwa apa yang dinikmati telah dipakai atau berguna kepentingannya. Sedangkan pada Pasal 1341 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah contoh dari kebatalan yang bersifat relatif. Secara lengkapnya bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut: Meskipun demikian (perjanjian hanya mengkat para pihak yang membuatnya), tiap-tiap kreditor boleh mengajukan batalnya segala perbuatan yang tidak diwajibkan yang dilakukan oleh debitor, dengan nama apapun juga, yang merugikan kreditor asal dibuktikan bahwa ketika perbuatan dilakukan, baik debitor maupun orang dengan atau untuk siapa debitor itu berbuat, mengetahui bahwa perbuatan itu membawa akibat yang merugikan para kreditor. Hak-hak yang diperolehnya dengan itikad baik oleh orangorang pihak ketiga atas barang-barang yang menjadi pokok perbuatan yang batal itu, dilindungi. Untuk mengajukan hal batalnya perbuatanperbuatan yang dilakukan dengan cuma-cuma oleh debitor, cukuplah debitor membuktikan bahwa debitor, pada waktu melakukan commit to userberbuat demikian merugikan para perbuatan itu tahu bahwa ia dengan



kreditor yang mengutangkan padanya, tak peduli apakah orang yang menerima keuntungan juga mengetahui atau tidak (Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2004 : 143-144).

c. Syarat-syarat Sahnya Perjanjian Perjanjian sah dan mengikat apabila perjanjian tersebut dibuat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Syarat-syarat sahnya perjanjian ada dalam ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

sebagaimana dikemukakan oleh Agus Yudha Hernoko

yaitu sebagai berikut (Agus Yudha Hernoko, 2008:141-170): 1) Adanya kesepakatan merupakan salah satu syarat keabsahan kontrak yang mengandung pengertian bahwa para pihak saling menyatakan kehendak

masing-masing untuk

menutup

suatu

perjanjian

atau

pernyataan pihak yang satu “cocok” atau bersesuaian dengan pernyataan pihak lain. 2) Adanya kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, diartikan bahwa sebagai kemungkinan untuk melakukan perbuatan hukum secara mandiri yang mengikat diri sendiri tanpa diganggu-gugat. Ketidakcakapan dalam membuat perjanjian tercantum secara jelas di dalam Pasal 1330 BW. 3) Suatu hal tertentu adalah prestasi yang menjadi pokok kontrak yang bersangkutan. Hal ini untuk memastikan sifat dan luasnya pernyataanpernyataan yang menjadi kewajiban para pihak. Pernyataan-pernyataan yang tidak dapat ditentukan sifat dan luas kewajiban para pihak adalah tidak mengikat (batal demi hukum). 4) Adanya causa yang diperbolehkan yaitu menyangkut hubungan tujuan yang menjadi tujuan para pihak unutuk menutup kontrak atau apa yang hendak dicapai para pihak pada saat penutupan kontrak.

d. Asas-asas Hukum Perjanjian 1) Asas Kebebasan Berkontrak commit to user



Asas ini terdapat dalam ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi : “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” (Subekti dan Tjitrosudibio, 2006:342). Asas kebebasan berkontrak bermakna bahwa setiap orang bebas membuat perjanjian dengan siapapun, apapun isinya, apapun bentuknya sejauh tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. 2) Asas Konsensualisme Asas konsensualisme ini terdapat dalam Pasal 1320 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengandung pengertian bahwa perjanjian itu terjadi saat tercapainya kata sepakat (konsensus) antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian, sehingga sejak saat itu perjanjian mengikat dan mempunyai akibat hukum. 3) Asas Mengikatnya Perjanjian (Asas Pacta Sunt Servanda) Asas ini dapat disimpulkan dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang merupakan akibat hukum suatu perjanjian, yaitu adanya kepastian hukum yang mengikat suatu perjanjian. 4) Asas Itikad Baik (Togoeder trow) Asas ini tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi: “Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik” (Subekti dan Tjitrosudibio, 2006:342).

e. Pengertian Kredit dan Pengertian Perjanjian Kredit Berdasarkan pengertian kredit menurut ketentuan di dalam Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Perbankan dapat dirumuskan bahwa prestasi yang wajib dilakukan oleh debitor atas kredit yang diberikan kepadanya adalah tidak semata-mata melunasi utangnya tetapi juga disertai dengan bunga sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Kredit itu berasal dari bahasa Romawi yaitu credere yang berarti adalah percaya. Bila to user pengertian bahwa bank selaku dihubungkan dengan bank, commit maka terkandung



kreditor percaya meminjamkan sejumlah uang kepada nasabah/debitor karena debitor dapat dipercaya kemampuannya untuk membayar lunas pinjamannya setelah waktu yang ditentukan (Gatot Supramono, 1995 : 28). Kredit yang diberikan oleh bank umum dan bank berdasarkan prinsip syariah terdapat adanya perbedaan. Perbedaan tersebut terletak pada keuntungan yang diharapkan, bagi bank umum keuntungan yang diperoleh berdasarkan bunga sedangkan bagi bank berdasarkan prinsip syariah bagi hasil berupa imbalan atau bagi hasil (Kasmir, 2004 : 73). Perjanjian Kredit menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia merupakan salah satu dari bentuk pinjam meminjam yang diatur dalam Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam bentuk apapun juga pemberian kredit diadakan pada hakikatnya merupakan salah satu perjanjian pinjam meminjam sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 sampai dengan 1769 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjian kredit dikuasai oleh asas-asas umum hukum perjanjian dan juga dikuasai apa yang secara khusus disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam prakteknya, bentuk dan materi kredit antara satu bank dengan bank yang lainnya tidaklah sama, hal ini terjadi dalam rangka menyesuaikan diri dengan kebutuhannya masing-masing (Muhammad Djumahana, 2000 : 385386). Perjanjian kredit dapat dibuat oleh bank dan debitor yang mempunyai kekuatan mengikat bagi masing-masing pihak, karena dalam membuat suatu perjanjian, undang-undang mengenal adanya “sistem terbuka”. Sistem terbuka berarti memberikan kebebasan yang luas kepada masing-masing pihak untuk membuat perjanjian dalam bentuk apa saja asal tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, norma-norma kesusilaan dan sepanjang perjanjian tersebut dibuat secara sah, maka perjanjian yang disepakati masing-masing pihak berlaku sebagai undangundang bagi para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Dalam hal perjanjian kredit para pihaknya adalah debitor (peminjam) dan kreditor commit (bank) (Syarif Arbi, 2003 : 94-95 ). to user



f. Unsur-unsur Kredit Unsur terpenting dari kredit bank adalah adanya kepercayaan dari bank sebagai kreditor terhadap nasabah peminjam sebagai debitor. Makna dari kepercayaan tersebut bahwa adanya keyakinan dari bank sebagai kreditor bahwa kredit yang diberikan akan sungguh-sungguh diterima kembali dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan. Menurut Kasmir unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut (Kasmir, 2002 :103-105): 1) Kepercayaan Kepercayaan merupakan suatu keyakinan bagi si pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (baik berupa uang, barang, atau jasa) benarbenar diterima kembali di masa yang akan datang sesuai jangka waktu kredit. Kepercayaan diberikan bank sebagai dasar utama yang melandasi mengapa suatu kredit berani dikucurkan. Oleh karena itu sebelum kredit dikucurkan harus dilakukan penelitian dan penyelidikan terlebih dulu secara mendalam tentang kondisi nasabah, baik secara interen maupun dari eksteren. Penelitian dan penyelidikan tentang kondisi pemohon kredit sekarang dan masa lalu, untuk menilai kesungguhan dan itikad baik nasabah terhadap bank. 2) Kesepakatan Di samping unsur percaya di dalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masingmasing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing. Kesepakatan ini kemudian dituangkan dalam akad kredit dan ditandatangani kedua belah pihak sebelum kredit dikucurkan. 3) Jangka waktu Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka waktu pendek commit to user (1 sampai 3 tahun) atau jangka (di bawah 1 tahun), jangka menengah



waktu panjang (di atas 3 tahun). Jangka waktu merupakan batas waktu pengembalian angsuran kredit yang sudah disepakati kedua belah pihak. Untuk kondisi tertentu jangka waktu ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan. 4) Risiko Akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian kredit akan memungkinkan suatu risiko tidak tertagihnya atau macet pemberian suatu kredit. Semakin panjang suatu jangka waktu kredit, maka semakin besar risikonya, demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja oleh nasabah, maupun risiko yang tidak sengaja, misalnya karena bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya, sehingga nasabah tidak mampu lagi melunasi kredit yang diperolehnya. 5) Balas jasa Bagi bank balas jasa merupakan keuntungan atau pendapatan atas pemberian suatu kredit. Dalam bank jenis konvensional balas jasa kita kenal dengan nama bunga. Di samping balas jasa dalam bentuk bunga bank juga membebankan kepada nasabah biaya administrasi kredit yang juga merupakan keuntungan bank. Bagi bank berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

g. Tujuan dan Fungsi Kredit Pemberian kredit kepada calon debitor atau nasabah tentunya mempunyai suatu tujuan dan fungsi tertentu, di dalam suatu tujuan tentunya terkandung hal yang ingin dicapai oleh suatu bank tersebut. Adapun tujuan pemberian kredit pada pelaksanaannya menurut Kasmir sebagai berikut (Kasmir, 2008 : 105-106) : 1) Mencari keuntungan Tujuan utama pemberian kredit adalah untuk memperoleh keuntungan. Hasil keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima oleh to user bank sebagai balas jasa commit dan biaya administrasi kredit yang dibebankan



kepada nasabah. Keuntungan ini penting untuk kelangsungan hidup bank, di samping itu keuntungan juga dapat membesarkan usaha bank. Bagi bank yang terus-menerus menderita kerugian, maka besar kemungkinan bank tersebut akan dilikuidir (dibubarkan). Oleh karena itu sangat penting bagi bank untuk memperbesar keuntungan mengingat biaya operasional bank juga relatif cukup besar. 2) Membantu usaha nasabah Membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana untuk investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitor akan dapat mengembangkan dan memperluaskan usahanya. Dalam hal ini baik bank maupun nasabah sama-sama diuntungkan. 3) Membantu pemerintah Membantu pemerintah dalam berbagai bidang. Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya kucuran dana dalam rangka peningkatan pembangunan di berbagai sektor, terutama sektor riil. Keuntungan pemerintah seperti dalam hal penerimaan pajak, membuka kesempatan kerja, meningkatkan jumlah barang dan jasa, menghemat dan meningkatkan devisa negara.

Di samping memiliki tujuan dalam pemberian kredit, pelaksanaan pemberian kredit juga memiliki suatu fungsi. Fungsi kredit secara luas menurut Kasmir antara lain (Kasmir, 2008 : 106-108) : 1) Untuk meningkatkan daya guna uang Maksud dari meningkatkan daya guna uang yaitu jika uang hanya di simpan saja di rumah tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya kredit uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh si penerima kredit. Kemudian juga dapat memberikan penghasilan tambahan kepada pemilik dana. 2) Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang commit to user



Maksud dari meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang bahwa uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya sehingga, suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya. Sebagai contoh seorang pengusaha di pulau Bangka memperoleh kredit dari salah satu bank di Singapura sebanyak 1 milyar dolar Singapura, maka dengan demikian ada pertambahan peredaran uang dari Singapura ke Bangka sebesar 1 milyar dolar Singapura. 3) Untuk meningkatkan daya guna barang Kredit yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh si debitor untuk mengolah barang yang semula tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat. Sebagai contoh seorang pengusaha memperoleh kucuran dana dari salah satu bank untuk mengolah limbah plastik yang sudah tidak dipakai menjadi barang-barang rumah tangga. Biaya pengolahan barang tersebut diperoleh dari bank. Dengan demikian fungsi kredit dapat meningkatkan daya guna barang dari barang yang tidak berguna menjadi barang yang berguna. 4) Meningkatkan peredaran barang Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga jumlah barang yang beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya bertambah atau kredit dapat pula meningkatkan jumlah barang yang berada. Kredit untuk meningkatkan peredaran barang biasanya untuk kredit perdagangan atau ekspor impor. 5) Sebagai alat stabilitas ekonomi Dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. Kredit dapat pula membantu mengekspor barang dari dalam negeri keluar negeri sehingga dapat meningkatkan devisa negara. 6) Untuk meningkatkan kegairahan berusaha commit to user



Untuk penerima kredit tentu akan dapat meningkatkan kegairahan berusaha, apalagi bagi si nasabah yang memang modalnya pas-pasan. Dengan memperoleh kredit nasabah bergairah untuk dapat memperbesar atau memperluas usahanya. 7) Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan Semakin banyak kredit yang disalurkan maka akan semakin baik, terutama dalam hal meningkatkan pendapatan. Jika sebuah kredit diberikan untuk membangun pabrik, maka pabrik tersebut tentu membutuhkan

tenaga

kerja

sehingga,

dapat

pula

mengurangi

penganggguran. Di samping itu bagi masyarakat sekitar pabrik juga akan dapat memperoleh pendapatan seperti gaji bagi karyawan yang bekerja di pabrik dan membuka warung atau menyewa rumah kontrakan atau jasa lainnya bagi masyarakat yang tinggal sekitar lokasi pabrik. 8) Untuk meningkatkan hubungan Internasional Dalam hal pinjaman Internasional akan dapat meningkatkan saling membutuhkan antara si penerima kredit dengan si pemberi kredit. Pemberian kredit oleh negara lain akan meningkatkan kerjasama di bidang lainnya, sehingga dapat pula tercipta perdamaian dunia.

h. Kredit dilihat dari sudut agunannya a) Kredit tanpa agunan (unsecured loan) Kredit tanpa agunan merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter serta loyalitas atau nama baik si calon debitor

selama

berhubungan

dengan

bank

atau

pihak

lain

(Kasmir,2002:109). Dalam kredit ini pinjaman dilakukan tanpa adanya agunan, dalam hal kredit seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 huruf b SK Direksi BI No.23/69/KEP/DIR tanggal 28 Pebruari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit yang berbunyi suatu keyakinan kreditor bank atas kesanggupan debitor untuk melunasi kredit sesuai dengan yang commit to user diperjanjikan.



b) Kredit dengan agunan (secured loan) Kredit dengan agunan merupakan kredit yang diberikan dengan suatu agunan. Agunan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud agunan orang. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi minimal senilai jaminan atau untuk kredit tertentu jaminan harus melebihi jumlah kredit yang diajukan si calon debitor (Kasmir, 2002 : 109). Dalam kredit dengan agunan (secured loan) dapat berupa: (1) Agunan barang, baik berupa barang tetap maupun barang tidak tetap (barang bergerak), (2) Agunan pribadi/ perorangan (borgtocht), yang dimaksud dengan agunan pribadi yaitu satu pihak menyanggupi untuk menanggung pihak lainnya manakala si berutang tidak memenuhi kewajibannya, bahwa ia menjamin pembayarannya, (3)

Agunan efek-efek, saham, obligasi, dan sertifikat yang didaftar (listed) di bursa efek.

2. Tinjauan tentang Kredit Tanpa Agunan a. Eksistensi Kredit Tanpa Agunan Terdapat beberapa penggunaan istilah dalam Kredit Tanpa Agunan, yaitu KRETA, KTA, dan sebagainya. Namun, penulis tidak menggunakan singkatan mengenai kredit tanpa agunan dalam penulisan ini agar lebih jelas dalam pembacaannya dan tidak menimbulkan multitafsir. Sebagaimana kita ketahui bahwa kredit adalah penting bagi debitor untuk memajukan usahanya namun agunan menjadi suatu hal yang menjadi penghambat untuk mendapatkan sejumlah pinjaman kepada bank. Hal ini tentunya senada pula dengan apa yang terjadi di China peminjam kredit UKM pada masyarakat china tentunya sangat banyak, namun untuk pemajuan usahanya sering terkendala oleh adanya jaminan. Oleh sebab itu menurut

Phing Zang dan Ying Ye mengenai efektifitas jaminan yaitu to user “System is planned to directcommit the funds to solve the financing difficulties of



SMEs, the credit guarantee should be standardized constantly” ( Phing Zhang dan Ying Ye, 2010 : 104) apabila diterjemahkan berarti bahwa sistem yang dalam hal ini adalah sistem penjaminan baiknya direncanakan untuk mengarahkan dana untuk memecahkan kesulitan dana pembiayaan UKM, jaminan kredit harus distandarisasi terus menerus. Oleh sebab itu menurut Phing Zhang dan Ying Ye perlu diadakannya standarisasi dalam jaminan kredit untuk memecahkan kesulitan dana pembiayaan UKM. Kredit tanpa agunan muncul ketika tidak adanya sesuatu yang menjadi agunan atas pinjaman tersebut. Keputusan pemberian kredit karena tidak adanya agunan adalah berdasarkan pada riwayat kredit dari pemohon kredit secara pribadi, sehingga dapat disimpulkan apabila keputusan pemberian

kredit

tersebut

berdasarkan

kemampuan

melaksanakan

kewajiban pembayaran kembali pinjaman adalah merupakan pengganti jaminan. Agunan bukan merupakan faktor utama yang dijadikan oleh bank untuk menentukan keputusan pemberian dana kepada suatu nasabah tertentu. (Sigit Triandaru, Totok Budi Santosa, 2006 : 116). Oleh sebab itu, secara garis besar dapat dikatakan bahwa Bank dapat memberikan adanya kredit tanpa adanya agunan yang menyertainya. Adanya kredit tanpa agunan pun ada karena fungsi bank yang salah satunya sebagai agent of trust. Menurut Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso agent of trust berarti, bahwa : Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan (trust) , baik dalam hal penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Masyarakat akan mau menitipkan dananya di bank apabila dilandasi adanya unsur kepercayaan. Masyarakat percaya bahwa uangnya tidak akan disalahgunakan oleh bank, uangnya akan dikelola dengan baik, bank tidak akan bangkrut, dan pada saat telah dijadikan simpanan tersebut dapat ditarik kembali dari bank. Pihak bank sendiri akan mau menempatkan atau menyalurkan dananya kepada debitor atau masyarakat apabila dilandasi adanya unsur kepercayaan. Pihak bank percaya bahwa debitor tidak akan menyalahgunakan pinjamannya, debitor akan mengelola dana pinjamannya dengan baik, debitor akan mempunyai kemampuan commit user tempo, dan debitor mempunyai untuk membayar pada saatto jatuh



niat baik untuk mengembalikan pinjaman beserta kewajiban lainnya pada saat jatuh tempo ( Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso, 2006 : 9 ) Pemberian kredit tanpa agunan adalah sangat selektif dan ditujukan kepada nasabah besar yang telah diuji secara bonafiditas, kejujuran, dan ketaatannya sebagai dalam transaksi perbankan maupun kegiatan usaha yang dijalaninya. Dalam praktek perbankan modern, pemberian kredit tanpa agunan sering dilakukan (Muhammad Djumhana, 2000 : 381). Tujuan utama dari adanya kredit tanpa agunan yaitu, untuk memberikan modal kepada pihak yang memerlukan modal untuk memajukan usahanya namun tidak memiliki agunan. Seperti halnya petani yang sulit dalam mengakses program kredit, karena kemampuan keuangan yang terbatas, sehingga pola pelayanan kredit yang ideal untuk petani yaitu, menghindari penetapan agunan sertifikat tanah, memberikan kredit berbentuk uang tunai dengan pola pelayanan lembaga informal pada umumnya lebih sesuai dengan karakteristik petani, yaitu kredit tanpa agunan atau hanya berlandaskan kepercayaan, bentuk kredit uang tunai, lama pinjaman 1 s/d 12 bulan dengan waktu pengembalian kapan saja bergantung ketersediaan uang, umumnya setelah panen (Ade Supriyatna, 2009 : 114). Oleh sebab itu, adanya kredit tanpa agunan sangat bermanfaat bagi pemajuan kesejahteraan para petani untuk menambah modal usaha bagi mereka. Selain sangat bermanfaat bagi kemajuan petani, sesungguhnya pemberian agunan pada suatu pelaksanaan kredit merupakan penghambat bagi upaya perluasan akses kredit sebagaimana dikemukakan oleh Untoro dan Perry Warjiyo dalam jurnalnya yang berjudul “Default Risk dan Penjaminan Kredit UKM” bahwa : “Usaha yang tidak bankable dipandang oleh bank mengandung default risk atau kredit macet. Pada prakteknya untuk menekan risiko kredit macet tersebut bank mewajibkan jaminan tambahan untuk kredit yang diberikan, mengasuransikan baik kredit yang diberikan maupuncommit jaminan kredit yang dimiliki nasabah atau to user bahkan menolak pemberian kredit meskipun usaha calon debitor



memiliki prospek yang sangat memadai. Upaya menekan risiko kredit macet menjadi penghambat bagi upaya perluasan akses kredit bagi usaha usaha yang feasible” ( Untoro dan Perry Warjiyo, 2005 : 585 ). Yuridiksi

tentunya

tidak

dapat

dilepaskan

dari

adanya

pemberlakuan program kredit tersebut sehingga tujuan ataupun manfaat kredit tanpa agunan dapat berjalan. Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti Undang-Undang Perbankan, pemberian kredit tanpa agunan dapat direalisasikan, sebab perundang-undangan yang berlaku sekarang lebih menganut kepada jaminan yang bersifat non fisik, artinya bahwa pemberian kredit dapat dilakukan oleh bank, apabila bank mempunyai

keyakinan

terhadap

debitornya

atas

kemampuan

dan

kesanggupan debitor untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan (Muhammad Djumhana, 2000 :381-382). Kredit tanpa agunan mengandung lebih banyak risiko, sehingga dengan demikian berlaku bahwa semua harta kekayaan debitor baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, yang sudah ada maupun yang akan ada kemudian seluruhnya menjadi jaminan pemenuhan pembayaran hutang (Muhammad Djumhana, 2000 : 382). Walaupun telah berlaku bahwa harta kekayaan debitor baik bergerak maupun tidak bergerak seluruhnya menjadi jaminan pemenuhan pembayaran hutang, namun risiko yang ada dalam pemberian kredit tanpa agunan membuat bank harus berhati-hati dalam melaksanakan pemberian kredit sebagaimana sebab dari risiko kredit harus di pikul oleh bank. Risiko kredit menurut Shelagh Heffernan dalam bukunya “Modern Banking in Theory And Practice bahwa : Credit risk is the risk that an asset or a loan becomes irrecoverable in the case of outright default, or the risk of delay in the servicing of the loan (Shelagh Heffernan, 1996 : 165). Dari adanya pengertian risiko kredit menurut Sellagh Heffernan di atas dapat diterjemahkan bahwa risiko kredit adalah risiko bahwa asset atau pinjaman menjadi tidak dapat diganti apabila kredit tersebut tidak dapat to user dalam pembayaran pinjaman. dibayar, atau terjadi risikocommit keterlambatan



Apalagi dengan tidak adanya jaminan dalam pemberian kredit tanpa agunan, yang tentunya membuat risiko kredit sebagaimana yang dikemukakan oleh Sellagh Heffernan menjadi lebih besar. Salah satu produk Kredit Tanpa Agunan yaitu Kredit Usaha Rakyat Tanpa Agunan sebagaimana yang diberikan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Laweyan Surakarta selaku salah satu unit di bawah naungan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Slamet Riyadi Surakarta. Adapun pengertian dari Kredit Usaha Rakyat seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Peminjaman Kredit Usaha Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.05/2009 Kredit Usaha Rakyat adalah “Kredit atau pembiayaan kepada UMKM-K (Usaha Mikro, Kecil, Menengah-Koperasi) dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif.” Landasan operasional Kredit Usaha Rakyat adalah Inpres No.5 tahun 2008 tanggal

8 Juni 2007 tentang

Kebijakan Percepatan

Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM (Usaha Mikro Kredit Menegah) dan Nota Kesepahaman Bersama antara Departemen Teknis, Perbankan, dan Perusahaan Penjaminan yang ditandatangani pada tanggal 9 Oktober 2007. KUR mensyaratkan bahwa agunan pokok kredit adalah proyek yang dibiayai. Namun karena agunan tambahan yang dimiliki oleh UMKM pada umumnya kurang, maka sebagian di-cover dengan program penjaminan. Besarnya coverage penjaminan maksimal 70 % dari plafon kredit. b. Dasar Hukum Kredit Tanpa Agunan Bahwa dasar hukum dari diadakannya Kredit Tanpa Agunan, yaitu : 1) Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Ketentuan dalam Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa segala kebendaan debitor baik yang ada commit to user



maupun yang akan ada baik bergerak maupun yang tidak bergerak merupakan jaminan terhadap pelunasan hutang yang dibuatnya. Sedangkan ketentuan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa harta kekayaan debitor menjadi jaminan secara bersama-sama bagi semua kreditor yang memberikan hutang kepadanya. Hubungan antara Pasal 1131 dan Pasal 1132 dengan pengaturan mengenai Kredit Tanpa Agunan yaitu ada pada ketentuan hukumnya sebagai hukum pelengkap (anvulled rechts) yang berarti bahwa para pihak yang berkepentingan diberikan keluasaan untuk mengatur hubungan hukum yang terjadi di antara mereka (Ika Atikah,2010 :2). Pada saat terjadinya perjanjian, perjanjian kredit merupakan perjanjian pokok sedangkan perjanjian mengenai jaminannya adalah perjanjian tambahan (accessoir), bahwa di dalam perjanjian accessoir yang harus dipenuhi yaitu isi perjanjian accessoir tidak boleh melampaui perjanjian pokoknya, isi perjanjian accessoir tidak boleh bertentangan dengan perjanjian pokoknya dan tidak akan ada perjanjian accessoir tanpa perjanjian pokoknya. Apabila suatu saat terjadi sengketa pada perjanjian kredit tersebut, tentunya ditilik dulu dari perjanjian pokoknya, bahwa memang pemberian kredit disini tanpa agunan sehingga pada saat terjadi

suatu

sengketa

apabila

debitor

tidak

dapat

memenuhi

kewajibannya, maka seluruh harta kekayaan debitor yang ada di dalam ketentuan Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata akan menjadi jaminan bagi pelunasan hutang debitor, di sinilah yang dinamakan sebagai jaminan adalah perjanjian accessoir yang bersifat tambahan atau ikutan, sehingga bagi kredit tanpa agunan berlakulah Pasal 1131 dan Pasal 1132 sebagai dasar hukumnya. 2) Adanya kelonggaran pengertian agunan dalam Pasal 4 Undang-Undang Perbankan sebagaimana agunan yaitu adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitor kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. commit to user



3) Pasal 8 angka 1 Undang-Undang Perbankan yang berisi bahwa dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitor yang melunasi hutangnya. Melunasi hutang yang dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan. Dahulu, jaminan tambahan seakan-akan harus ada padahal ketentuan dalam perundang-undangan tidak mensyaratkan demikian, sehingga jaminan pada kredit tanpa agunan hanya didasarkan kepercayaan terhadap prospek usaha dan kejujuran debitor. 4) Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap ekonomi mikro yang diimplementasikan dalam Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 2001 jo. Nomor 8 Tahun 2002 jo. Nomor 34 Tahun 2002 Tentang Komite Penanggulangan Kemiskinan, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Paket Kebijakan Ekonomi Menjelang dan Sesudah Berakhirnya Program Kerjasama Dengan International Moneteray Fund.

c. Proses Pemberian Kredit Tanpa Agunan Menurut Hermansyah pada dasarnya pemberian kredit oleh bank kepada nasabah debitor berpedoman kepada 2 prinsip, yaitu (Hermansyah, 2005:65-66) : 1) Prinsip kepercayaan Pemberian kredit oleh bank kepada nasabah debitor selalu didasarkan kepada kepercayaan. Bank mempunyai kepercayaan bahwa kredit yang diberikannya bermanfaat bagi nasabah debitor sesuai dengan peruntukannya, dan terutama sekali bank percaya bahwa nasabah debitor yang bersangkutan mampu melunasi utang kredit beserta bunga dalam jangka waktu yang telah ditentukan. 2) Prinsip Kehati-hatian Prinsip kehati-hatian diwujudkan dalam bentuk penerapan secara konsisten berdasarkan itikad baik terhadap semua persyaratan dan commit to userterkait dengan pemberian kredit peraturan perundang-undangan yang



oleh bank yang bersangkutan (Hermansyah, 2008:65-66). Dasar hukum bank menyalurkan kredit ada pada Pasal 8 ayat (1) dan (2) UndangUndang Perbankan yang di dalam ketentuan tersebut juga mengandung dan menerapkan prinsip kehati-hatian. Penerapan prinsip tersebut di implementasikan dengan adanya pedoman formula 4P dan formula 5C seperti

yang

dikemukakan

oleh

Hermansyah,

sebagai

berikut

(Hermansyah, 2005: 63-65) : Formula 4P dapat diuraikan sebagai berikut : a) Personality Dalam hal ini pihak bank mencari data secara lengkap mengenai kepribadian si pemohon kredit, antara lain mengenai riwayat hidupnya, pengalamannya dalam berusaha, pergaulan dalam masyarakat, dan lain-lain. b) Purpose Selain mengenai kepribadian (personality) dari pemohon kredit, bank juga harus mencari data tentang tujuan atau penggunaan kredit tersebut sesuai line of bussines kredit bank yang bersangkutan. c) Prospect Bank harus melakukan analisis secara cemat dan mendalam tentang bentuk usaha yang akan dilakukan oleh pemohon kredit. Misalnya, apakah usaha yang dijalankan oleh pemohon kredit mempunyai prospek dikemudian hari ditinjau dari aspek ekonomi dan kebutuhan masyarakat. d) Payment Adanya penyaluran kredit, maka bank harus mengetahui dengan jelas mengenai kemampuan dari pemohon kredit untuk melunasi utang kredit dalam jumlah dan jangka waktu yang ditentukan.

Formula 5C dapat diuraikan sebagai berikut : commit to user a) Character



Calon nasabah debitor memiliki watak, moral, dan sifat-sifat pribadi yang baik. Penilaian terhadap karakter ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kejujuran, integritas, dan kemauan dari calon nasabah debitor untuk memenuhi kewajiban dan menjalankan usahanya. Informasi ini dapat diperoleh oleh bank melalui riwayat hidup, riwayat usaha, dan informasi dari usaha-usaha yang sejenis. b) Capacity Capacity adalah kemampuan calon nasabah debitor untuk mengelola kegiatan usahanya dan mampu melihat prospektif masa depan, sehingga usahanya akan dapat berjalan dengan baik dan memberikan keuntungan, yang menjamin bahwa ia mampu melunasi hutang kreditnya dalam jumlah dan jangka waktu yang telah ditentukan. Pengukuran kemampuan ini dilakukan dengan berbagai pendekatan, misalnya pendekatan materiil, yaitu melakukan penilaian terhadap keadaan neraca, laporan laba rugi, dan arus kas (cash flow) usaha dari beberapa tahun terakhir. Melalui pendekatan ini, tentu dapat diketahui pula mengenai tingkat solvabilitas, likuiditas, dan rentabilitas usaha serta tingkat risikonya. Pada umumnya untuk menilai kapasitas seseorang didasarkan pada pengalamannya dalam dunia bisnis yang dihubungkan dengan pendidikan dari calon nasabah debitor, serta kemampuan dan keunggulan perusahaan dalam melakukan persaingan usaha dengan pesaing lainnya. c) Capital Bank harus terlebih dahulu melakukan penelitian terhadap modal yang dimiliki oleh pemohon kredit. Penyelidikan ini tidak semata-mata didasarkan pada besar kecilnya modal, akan tetapi lebih difokuskan kepada bagaimana distribusi modal ditempatkan oleh pengusaha tersebut, sehingga segala sumber yang telah ada dapat berjalan secara efektif. d) Collateral commit to user



Collateral adalah jaminan untuk persetujuan pemberian kredit yang merupakan sarana pengaman (back up) atas risiko yang mungkin terjadi atas wanprestasinya nasabah debitor dikemudian hari, misalnya terjadi kredit macet. Jaminan ini diharapkan mampu melunasi sisa utang kredit baik utang maupun pokok bunganya. e) Condition of Economy Kondisi ekonomi secara umum dan kondisi sektor usaha pemohon kredit usaha pemohon kredit perlu memperoleh perhatian dari bank untuk memperkecil risiko yang mungkin terjadi yang diakibatkan oleh kondisi ekonomi tersebut dalam pemberian kredit oleh bank.

Setelah melakukan pemeriksaan dengan berpedoman pada formula 4P dan 5C dalam melakukan pemberian kredit bank dilakukan adanya proses ataupun tahapan penerimaan kredit. Tahapan-tahapan tersebut merupakan suatu proses baku yang berlaku bagi setiap debitor yang membutuhkan kredit bank. Menurut Hermansyah dalam bukunya “Hukum Perbankan di Indonesia” proses pemberian kredit oleh bank secara umum dijelaskan sebagai berikut ini (Hermansyah, 2005:68-69) : 1) Pengajuan permohonan/Aplikasi kredit Pengajuan permohonan/aplikasi kredit oleh perusahaan sekurangkurangnya memuat hal-hal sebagai berikut : a) Profil perusahaan beserta pengurusnya. b) Tujuan dan manfaat kredit. c) Besarnya kredit dan jangka waktu pelunasan kredit. d) Cara pengembalian kredit. e) Agunan atau jaminan kredit.

Permohonan/Aplikasi kredit tersebut dilampirkan dengan dokumencommit to user yaitu : dokumen pendukung yang dipersyaratkan,



a) Akta pendirian perusahaan. b) Identitas (KTP) para pengurus. c) Tanda Daftar Perusahaan (TDP). d) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). e) Neraca dan Laporan Rugi Laba 3 (tiga) tahun terakhir. f) Fotokopi sertifikat yang dijadikan jaminan.

Permohonan/Aplikasi kredit bagi perseorangan adalah sebagai berikut: a) Mengisi aplikasi kredit yang telah disediakan oleh bank. b) Tujuan dan manfaat kredit. c) Besarnya kredit dan jangka waktu pelunasan kredit. d) Cara pengembalian kredit. e) Agunan atau jaminan kredit ( kalau diperlukan ).

Permohonan/Aplikasi tersebut dilengkapi dengan melampirkan semua dokumen pendukung yang dipersyaratkan, yaitu : a) Fotokopi identitas (KTP) yang bersangkutan. b) Kartu Keluarga (KK). c) Slip gaji yang bersangkutan. d) Penelitian Berkas Kredit

Setelah permohonan berkas tersebut diterima oleh bank, maka bank akan melakukan penelitian secara mendalam dan mendetail terhadap berkas aplikasi kredit yang diajukan. Apabila dari hasil yang dilakukan itu, bank berpendapat bahwa berkas aplikasi tersebut telah lengkap dan memenuhi syarat, maka bank akan melakukan tahap selanjutnya yaitu penilaian kelayakan kredit.

2) Penilaian Kelayakan Kredit (Studi Kelayakan Kredit) Penilaian terhadap kelayakan kredit dilakukan melalui penilaian to user terhadap beberapa aspek,commit yaitu (Hermansyah,2005:69-70) :



a) Aspek Hukum Penilaian kelayakan kredit dilihat dari aspek hukum adalah penilaianpenilaian terhadap keaslian dan keabsahan dokumen-dokumen yang diajukan oleh pemohon kredit. Penilaian terhadap dokumen-dokumen tersebut dilakukan oleh pejabat atau lembaga yang berwenang untuk itu. b) Aspek pasar dan pemasaran Penilaian pada aspek ini dilihat dari prospek usaha yang dijalankan oleh pemohon kredit untuk masa sekarang dan akan datang. c) Aspek Keuangan Penilaian aspek ini dilakukan dengan menggunakan melakukan analisis keuangan yaitu aspek keuangan perusahaan yang dilihat dari laporan keuangan yang termuat dalam neraca dan laporan laba rugi yang dilampirkan dalam aplikasi kredit. d) Aspek Teknik/Operasional Penilaian dilakukan dari aspek teknis atau operasional dari perusahaan yang mengajukan aplikasi kredit, misalnya mengenai lokasi tempat usaha, kondisi gedung beserta sarana, dan prasarana pendukung lainnya. e) Aspek Manajemen Penilaian

terhadap

aspek

manajemen

adalah

untuk

menilai

pengalaman dari perusahaan yang memohon kredit dalam mengelola kegiatan usahanya, termasuk sumber daya manusia yang mendukung kegiatan usaha tersebut. f) Aspek Sosial Ekonomi Penilaian terhadap dampak dari kegiatan usaha yang dijalankan oleh perusahaan yang memohon kredit khususnya bagi masyarakat baik secara ekonomis maupun sosial. g) Aspek AMDAL Penilaian terhadap aspek AMDAL sangat penting karena merupakan user dapat beroperasinya perusahaan. salah satu pernyataancommit pokok tountuk



Oleh karena kegiatan usaha yang dijalankan oleh suatu perusahaan pasti mempunyai dampak terhadap lingkungan baik darat, air, maupun udara.

3. Tinjauan tentang Efektifitas Hukum Perjanjian Kredit a. Pengertian Efektifitas Hukum Menurut Lawrence M. Friedmen dalam bukunya yang berjudul “Law and Society”, sebagaimana dikutip oleh Soerjono Soekanto dan Abdullah Musatafa, efektif atau tidaknya suatu perundang-undangan sangat dipengaruhi oleh tiga faktor, yang kita kenal sebagai efektivitas hukum, dimana ketiga faktor tersebut adalah (Soerjono Soekamto dan Abdullah Musatafa, 1982 :13-16) : 1) Substansi Hukum Substansi hukum yang dimaksud adalah inti dari undang-undang itu sendiri. Faktor yang mempengaruhi substansi hukum menyangkut masalah umum seperti : a) Apakah suatu peraturan ini cukup sistematis b) Apakah peraturan tersebut cukup sinkron c) Apakah secara kuantitatif dan kualitatif peraturan sudah cukup. d) Apakah penerbitan peraturan itu sesuai dengan persyaratan yuridis. 2) Struktur Hukum Struktur hukum adalah para penegak hukumnya. Faktor yang dapat mempengaruhi struktur hukum dapat menyangkut, hal seperti berikut ini: a) Faktor penegak hukum Kalau peraturan sudah baik, akan tetapi kualitas petugas kurang baik, maka akan ada masalah. Didalam penegakan hukum, maka mungkin sekali petugas menghadapi masalah-masalah sebagai berikut : (1)Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan. (2)Sampai batas-batas manakah petugas diperkenankan memberikan commit to user kebijaksanaan.



(3)Teladan macam apakah yang diberikan oleh petugas kepada masyarakat. b) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum Tersedianya sarana atau fasilitas yang dapat menunjang penegakan hukum agar dapat berlangsung dengan lancar. Sarana dan fasilitas antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, dan keuangan yang cukup. Sarana dan fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak mungkin penegakan hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang akurat. c) Faktor masyarakat Faktor yang menentukan efektif atau tidaknya hukum tertulis atau hukum dimasyarakat adalah penegakan hukum yang berasal dari masyarakat itu sendiri, dan bertujuan mencapai kedamaian di dalam masyarakat itu sendiri. Hukum baik sebagai kaidah maupun perilaku, mempunyai tujuan agar kehidupan manusia dalam masyarakat berlangsung dengan damai. Kedamaian tersebut hendak dicapai dengan

mengusahakan

agar

hukum

dipatuhi.

Tetapi

dalam

kenyataannya bukan kepatuhan yang senantiasa menjadi akibat diperlukan hukum-hukum tertentu. Ada kemungkinan bahwa hukumhukum tertentu malahan mengakibatkan terjadinya perilaku yang bertentangan dengan hukum yang berlaku atau perilaku yang sama sekali

mengacuhkan

hukum

yang

berlaku.

Kepatuhan

atau

ketidaktaatan terhadap hukum bukan merupakan akibat langsung dari hukum itu sendiri, akan tetapi merupakan akibat dari taraf kesadaran hukum tertentu.

3) Budaya Hukum Budaya hukum disini adalah bagaimana sikap masyarakat to user Apabila kesadaran masyarakat hukum ditempat hukumcommit itu dijalankan.



untuk mematuhi peraturan yang telah ditetapkan dapat diterapkan, maka masyarakat akan menjadi faktor pendukung, namun bila masyarakat tidak mau mematuhi peraturan yang ada, maka masyarakat akan menjadi faktor penghambat utama dalam penegakan peraturan yang dimaksud.

b. Efektifitas Hukum Perjanjian Kredit Berdasarkan faktor-faktor efektifitas hukum di atas bila dihubungkan dengan efektifitas hukum perjanjian kredit yaitu, sebagai berikut : 1) Substansi hukum Substansi hukum dikaitkan dengan perjanjian kredit terletak pada isi dari perjanjian kredit itu sendiri atau subtansi perjanjian kredit. Efektifitas hukum perjanjian kredit yang terjadi yaitu perjanjian tersebut dipaksakan atau tidak, dapat dinilai dari substansi perjanjian kredit itu sendiri. Bagi perjanjian yang dipaksakan maka akan berdampak jika salah satu pihak yang menjalankan perjanjian berat sebelah apabila tidak dilakukan berdasarkan kesepakatan (tidak adil). Oleh sebab itu substansi dalam perjanjian kredit harus mempunyai kedudukan yang seimbang. Namun, dalam praktiknya masih banyak ditemukan model kontrak standar (kontrak baku) yang cenderung dianggap berat sebelah, tidak seimbang, dan tidak adil. Apabila suatu perjanjian berat sebelah maka pihak yang lemah posisinya hanya sekedar menerima segala isi kontrak dengan terpaksa (taken for granted), sebab bila ia mencoba menawar dengan alternatif lain kemungkinan besar akan menerima konsekuensi kehilangan apa yang dibutuhkan. Sebagai contoh terdapat klausul yang membebaskan bank dari kerugian nasabah sebagai akibat tindakan bank (Agus Yudha Hernoko, 2008 : 2-3). Oleh sebab itu agar hukum perjanjian kredit dapat memberikan dampak yang baik terhadap para pihak dan tidak ada paksaan maka para pihak harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut : a) Memenuhi syarat-syarat sahnya kontrak; commit to user b) Untuk mencapai tujuan para pihak, kontrak harus mempunyai causa;



c) Tidak mengandung causa palsu atau dilarang undang-undang; d) Tidak bertentangan dengan kepatutan, kebiasaan, kesusilaan, dan ketertiban umum; e) Harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Dengan demikian apabila substansi hukum dalam perjanjian kredit dilaksanakan dengan baik harus memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian, tujuan dari perjanjian tersebut mengandung hal yang baik serta

tidak

dilarang

oleh

peraturan

perundang-undangan,

tidak

bertentangan dengan kepatutan, kebiasaan, kesusilaan, dan ketertiban umum, dan dilaksanakan dengan itikad baik tidak mementingkan kepentingan salah satu pihak, maka perjanjian tersebut akan efektif dan ditaati semua pihak. 2) Struktur hukum Sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka struktur hukum yang dimaksudkan yaitu mengenai sarana dan prasarana yang mendukung terjadinya suatu perjanjian kredit. Berdasarkan struktur hukumnya suatu perjanjian kredit akan baik apabila didukung oleh penegak hukum yang baik, sarana atau fasilitas yang medukung penegakan hukum, dan juga karena faktor dalam masyarakat itu sendiri. Sarana yang baik dalam suatu perjanjian kredit apabila perjanjian tersebut dibuat oleh para pihak yang telah cakap secara hukum atau dapat melakukan perbuatan hukum sehingga hukum perjanjian kredit dapat berlaku efektif sehingga yang dimaksudkan dengan penegak hukum dalam perjanjian kredit yaitu para pihak itu sendiri. Sesuai dengan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa perjanjian yang sah akan berlaku sebagai UndangUndang bagi para pihak (partijen). Dengan demikian struktur hukum dalam perjanjian akan berlaku baik apabila di dukung juga oleh para pihak yang dapat memenuhi ketentuan dalam perjanjian dan juga memenuhi sarana yang baik sebagai contoh yaitu apabila para pihak telah commit to user cakap secara hukum.



3) Budaya hukum Budaya hukum yang dapat mempengaruhi efektifitas hukum perjanjian kredit yaitu berasal dari culture masyarakat hukumnya. Sikap masyarakat dalam kesadaran untuk mematuhi peraturan yang telah ditetapkan dapat berpengaruh pada efektifitas hukum perjanjian kredit, sehingga apabila suatu masyarakat dapat mematuhi perturan yang telah ditetapkan, maka masyarakat dapat menjadi faktor pendukung yang baik terhadap suatu penyelenggaraan hukum perjanjian kredit. Namun sebaliknya apabila budaya masyarakat itu buruk maka tidak akan mendukung efektifitas peraturan yang ada atau efektifitas perjanjian kredit yang ada. Sebagai contoh yaitu dalam kebiasaan masyarakat terdapat kebiasaan menyumbang dan ketika dia mendapatkan pinjaman dari bank dengan tujuan untuk memperluas usahanya dan di sisi lain dia harus menyumbang tetangganya namun dia tidak mempunyai uang maka pinjaman dari bank itu akan beralih tujuan menjadi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif, dikarenakan doktrin yang ada selama ini dalam masyarakat apabila tidak nyumbang maka “ewuh” dengan tetangganya atau kebiasaan seseorang yang jika sudah memegang uang langsung di pakai untuk hal-hal lain di luar kepentingannya sendiri. Sedangkan suatu tindakan dapat dikatakan dimaklumi apabila dalam keadaan yang overmacht, seperti dalam hal seseorang debitor yang belum dapat melunasi hutangnya dikarenakan dia mengalami musibah kebakaran rumah sehingga pembayaran kredit pun menjadi macet maka dalam keadaan demikian secara hukum dan dapat diberikan kelonggaran oleh pihak bank apabila terjadi overmacht bukan karena hal-hal seperti “ewuh” apabila tidak menyumbang dan lain sebagainya. Dengan demikian maka dapat ditarik adanya suatu benang merah jika efektifitas hukum perjanjian kredit dapat berlaku dengan baik apabila di dukung oleh adanya budaya hukum serta budaya masyarakat commit to user



yang baik pula dan efektifitas hukum perjanjian kredit dapat dipengaruhi oleh adanya budaya masyarakat.

commit to user



B.Kerangka Pemikiran

Pembangunan Nasional

Memajukan kesejahteraan masyarakat

Bank sebagai Financial Intermediare UU No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU .No7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Kegiatan Bank

Menghimpun dana dari masyarakat

Menyalurkan dana kepada masyarakat

Dalam bentuk kredit

Tanpa Agunan

Dengan Agunan

Pelaksanaan pemberian kredit tanpa agunan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Slamet Riyadi Surakarta Permasalahan dan solusi yang timbul pada pelaksanaan pemberian kredit tanpa agunan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Slamet Riyadi Surakarta to user Gambar commit II. Kerangka Pemikiran



Keterangan Bagan : Pembangunan nasional ke arah yang lebih baik dapat memajukan kesejahteraan masyarakat. Dengan terciptanya kesejahteraan masyarakat tentunya akan menjadikan harmonisasi yang baik antara masyarakat dengan pemerintah, ataupun masyarakat sebagai individu yang satu dengan yang lainnya. Pemerintah mengambil bagian dalam pemajuan kesejahteraan masyarakat dengan adanya Bank sebagai Financial Intermediare yaitu dalam perantara kebijakan antara pemerintah dengan masyarakat tentunya di bidang perekonomian dan juga perantara antara pihak yang kelebihan uang dengan pihak yang membutuhkan uang. Mengenai bank sebagai Financial intermediare ada di dalam ketentuan Undang-Undang Perbankan. Di dalam peraturan tersebut selain diatur mengenai fungsi bank sebagai lembaga Financial intermediare juga diatur mengenai tugas, kewenangan, maupun kegiatan yang dapat dilakukan oleh perbankan. Kegiatan perbankan yaitu mengimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana dan menyalurkan dana kepada orang yang membutuhkan dana. Penyaluran dana perbankan dapat dilakukan dengan banyak cara, namun penyaluran utama perbankan adalah dalam bentuk kredit. Kredit menurut agunannya dibagi atas dua jenis yaitu kredit tanpa agunan dan kredit dengan agunan. Kredit

tanpa

agunan

merupakan

pemberian

kredit

berdasarkan

kepercayaan terhadap diri calon debitor itu sendiri. Pemberian kredit tanpa agunan dilakukan dengan sangat selektif untuk memenuhi ketentuan dalam UndangUndang Perbankan maka bank wajib menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian apapun alasannya. Oleh sebab itu perbankan harus selektif dalam pemberian kredit, dikarenakan kredit tanpa agunan di satu sisi sangat berbahaya dengan tidak adanya jaminan pada pelaksanaan kredit tersebut. Disisi lain adanya kredit tanpa agunan merupakan salah satu program pemerintah untuk membantu usaha masyarakat yang membutuhkan modal tetapi tidak mempunyai agunan sebagai untuk modal yang dipinjamnya. commit to user



Berdasarkan adanya konsep pemikiran seperti tersebut di atas pada implementasinya dalam suatu pelaksanaan pemberian kredit pastilah terdapat permasalahan. Oleh sebab itu solusi dari berbagai pihak dapat menjadi jalan keluar yang dapat diambil dari adanya permasalahan pada pelaksanaan Kredit Tanpa Agunan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. Cabang Slamet Riyadi Surakarta. Penulisan ini dikaitkan antara pelaksanaan pemberian Kredit Tanpa Agunan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Slamet Riyadi Surakarta, permasalahan dan solusi pada pelaksanaan pemberian kredit tanpa agunan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Slamet Riyadi Surakarta, sehingga diharapkan dengan adanya keterkaitan ini dapat terjadi pelaksanaan dalam pemberian kredit yang lebih baik ke depannya.

commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi singkat PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) tbk.

1. Visi dan Misi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Visi dan Misi yang baik selalu didukung oleh penyusunan tatanan sumber daya manusia (SDM) yang baik dan strategi manajemen SDM yang baik pula. Maka PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. pun membuat adanya visi dan misi dalam instansinya. Visi dan Misi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. yaitu : a. Visi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk secara umum Menjadi bank komersial terkemuka yang selalu mengutamakan kepuasan nasabah. b. Misi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. secara umum 1) Melakukan

kegiatan

perbankan

yang

terbaik

dengan

mengutamakan pelayanan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat; 2) Memberikan pelayanan prima kepada nasabah melalui jaringan kerja yang tersebar luas dan didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dengan melaksanakan praktek (Good Corporate Governance); 3) Memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pihakpihak yang berkepentingan. c. Visi Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Menjadi

mitra

manajemen

dan

pekerja

dalam

rangka

membentuk sumber daya manusia BRI yang profesional, produktif, dan sejahtera. commit to user 53



d. Misi PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. untuk mencapai visi manajemen SDM 1) Membangun

kompetensi

pekerja

melalui

mekanisme

pengembangan kompetensi dan perencanaan karir yang terintegrasi dan komprehensif sesuai tuntutan bisnis; 2) Membangun lingkungan kerja yang kondusif dan kompetitif bagi pekerja untuk mendorong kinerja terbaik melalui manajemen kinerja yang adil dan obyektif; 3) Mendukung tercapainya pekerja yang sejahtera melalui penerapan sistem imbal jasa yang adil dan transparan.

2. Susunan Organisasi PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Slamet Riyadi Surakarta dan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Laweyan Surakarta Organisasi merupakan alat dan wadah dari sekelompok orang yang bekerjasama dalam melakukan aktivitas-aktivitas untuk mencapai tujuan. Jika organisasi baik dan benar, tujuan yang optimal relatif akan lebih mudah dicapai (Malayu S.P. Hasibuan, 2005 :46). Oleh karena organisasi merupakan suatu hal penting bagi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., maka dibentuklah susunan organisasi pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Slamet Riyadi Surakarta. Adapun susunan organisasinya, sebagai berikut :

commit to user



STRUKTUR ORGANISASI

PEMIMPIN CABANG

Lampiran : Surat Kanca BRI Solo Slamet Riyadi

KANCA BRI SOLO SLAMET RIYADI

Nomor: B. /KC-VII/SDM/11/2011 Tgl. -11-2011

POSISI JANUARI 2012

ASS. SALES MANAGER

MANAGER PEMASARAN 1.

ASS. MANAJER OPERASIONAL

ASS. MANAJER BISNIS MIKRO 1. 2.

AO KOMERSIAL

SUPV. PENUNJANG BISNIS

SUPV. PENUNJANG OPS

SUPV. LAYANAN KAS

SUPV. LAYANAN OPS

PELAKSANA TELLER

CUSTOMER SERVICE

1. 2.

PENILIK

3.

PELAKSANA ADK KOMERSIAL

PELAKSANA SEKRETARIAT & SDM

1.

4.

1.

1.

1.

1.

2.

5.

2.

2.

2.

2.

3.

3.

3.

4.

4.

4.

5.

5.

5.

6.

6. 7.

PELAKSANA LOGISTIK

8.

PELAKSANA ADK KONSUMER

9.

1.

6.

10. PELAKSANA ADK BRIGUNA AO BRIGUNA

1.

PELAKSANA IT dan E-CHANNEL 1.

1.

2.

PELAKSANA TKK

2. PELAKSANA ADM UNIT AO PROGRAM

PELAKSANA ADM. DJS & REKONS

1.

1.

2.

2.

3.

3.

1.

23 BRI UNIT

12 TERAS

4. PELAKSANA LAYANAN FUNDING OFFICER

1.

1.

2.

PELAKSANA KLIRING

2. PELAKSANA QA SALES PERSON PEMASARAN 1. AO KONSUMER

SATPAM/PKSS

SOPIR/PKSS

1.

1.

1.

2.

2.

2.

3.

3.

3.

1.

4.

4.

4.

2.

5.

5.

5.

3.

CLEANING SERVICE/PT. BKS

6.

4.

SALES PERSON SKK

TEHNISI/PT. BKS

1.

PRAMUBAKTI/PKSS s/d

9.

5.

1.

6.

1.

2.

7.

2.

3.

8.

Surakarta, 09 Februari 2012 PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk KANTOR CABANG SOLO SLAMET RIYADI

Waryanto Hadi Susilo Pinca NB : Berdasarkan SK JBR dan JBM terakhir ( Surat KP BRI No : B.303-JBR/KJR/04/2010, Tanggal 23-04-2010 )

Sumber : PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Slamet Riyadi Surakarta Tahun 2012 Gambar III. Struktur Organisasi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Slamet Riyadi Surakarta commit to user



KEPALA UNIT

MANTRI/ AO KREDIT

CUSTOMER SERVICE

TELLER

Sumber : PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Laweyan Surakarta Tahun 2012

Gambar IV. Struktur Organisasi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Laweyan Surakarta

Adapun biodata pegawai PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Laweyan Surakarta untuk memperjelas struktur organisasi di atas, sebagai berikut:

Tabel 1. Biodata Pegawai PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Laweyan Surakarta Bulan Juni 2012

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

NAMA ALAMAT M. Aris Munandar Karangasem 1/3 Laweyan Herwati Jl Seruni No.124 2/9 Purwosari Rolis Ebta A Aspol Panularan 5/7 Laweyan Arif Sujiwo Jatu Permai, Gentan Ade Yusdiyanto Jatirejo 3/9 Wonoboyo Wonogiri Erhiena Mayndrayani Jl Panembahan 41 Penumping Cetra Wulandari Candi 5 Gemolong Sragen Angi F Jl Kawung No.15 Premulung Havid Wirun 1/6 Mojolaban Panca Sumber 4/6 Banjarsari Siti R Jl Gajah Mada I No.245 4/7 Yadi Tawangmangu Kalisongo

TEMPAT, TGL LAHIR PENDIDIKAN JABATAN Semarang, 11 Desember 1971 S1 Ekonomi Manajemen Ka Unit Surakarta, 06 Mei 1965 S1 Ekonomi Mantri Surakarta, 09 April 1986 S1 Ekonomi Mantri Surakarta, 03 Agustus 1977 S1 Hukum Mantri Wonogiri, 03 September 1983 S1 Ekonomi Manajemen Mantri KUR Yogyakarta, 23 mei 1978 SMA Teller Surakarta, 15 Maret 1985 S1 Ekonomi Teller Surakarta, 11 Oktober 1986 S1 Ekonomi Teller Sukoharjo, 24 Agustus 1986 S1 Ekonomi Cs Surakarta, 18 Juni 1990 D3 Ekonomi Cs Grobogan, 31 maret 1988 D3 Ekonomi Cs Sukoharjo, 23 Juni 1984 SMK Satpam

Sumber : PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Laweyan Surakarta commit to user Tahun 2012



3. Tugas, Fungsi dan Wewenang masing-masing organ pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. a. Kepala BRI Unit Adapun tugas dan tanggungjawab Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, sebagai berikut : 1) Bertanggungjawab atas semua opersional di BRI Unit; 2) Sebagai pengawas penuh terhadap operasional BRI Unit; 3) Pemegang pasword BRI Unit; 4) Memegang wewenang putusan pinjaman dan simpanan sesuai dengan SK ketetapan dari kantor cabang; 5) Bertanggungjawab atas proses data di BRI Unit; 6) Bertanggungjawab atas pekerja BRI Unit itu sendiri.

b. Mantri Adapun tugas dan tanggungjawab Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. sebagai berikut : 1) Memproses/pemerkasa pinjaman; 2) Sebagai tenaga marketing produk-produk BRI Unit; 3) Bertanggungjawab terhadap proses pinjaman; 4) Bertanggungjawab terhadap jaminan; 5) Bertanggungjawab terhadap tunggakan-tunggakan yang terjadi akibat keterlambatan nasabah membayar pinjaman; 6) Bertanggungjawab terhadap proses keaslian pinjaman dan pengecekan jaminan.

c. Customer Service Adapun tugas dan tanggungjawab customer service PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. sebagai berikut : 1) Memberikan informasi kepada nasabah/calon nasabah mengenai produk BRI guna menunjang pemasaran produk BRI; commit to user



2) Memberikan informasi saldo pinjaman, transfer maupun pinjaman bagi nasabah yang memerlukan guna memberikan pelayanan yang memuaskan kepada nasabah; 3) Melayani permintaan salinan Rekening Koran bagi nasabah yang memerlukan (diluar pengiriman secara rutin setiap awal bulan) guna memberikan pelayanan yang memuaskan nasbah; 4) Memberikan pelayanan khusus kepada nasabah inti yang memerlukan (seperti mengantarkan atau menjemput uang ke tempat tinggal/usaha nasabah) guna memberikan pelayanan yang memuaskan nasabah; 5) Membantu nasabah yang memerlukan pengisian aplikasi dana maupun jasa BRI guna memberikan pelayanan yang memuaskan nasabah; 6) Menerima dan menginventarisasi keluhan-keluhan nasabah untuk diteruskan kepada pejabat yang berwenang guna memberikan pelayanan yang memuaskan nasabah; 7) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan dalam rangka menunjang kepentingan bisnis dan operasional BRI Unit. Adapun wewenang customer service PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., yaitu : Memberikan informasi saldo simpanan maupun pinjaman bagi nasabah yang memerlukan.

d. Teller Adapun tugas dan tanggungjawab teller PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., yaitu : 1) Melakukan tambahan kas agar kelancaran pelayanan kepada nasabah dapat berjalan dengan baik dan memuaskan; 2) Menerima uang setoran dari nasabah dan mencocokkan dengan tanda setoran guna memastikan kebenaran transaksi dan keaslian uang yang diterima; commit to user



3) Memastikan membayar uang kepada nasabah yang berhak untuk menghindari kesalahan yang merugikan; 4) Meneliti keabsahan bukti kas yang diterima guna memastikan kebenaran keamanan transaksi; 5) Mengelola dan menyetorkan fisik kas kepada Supervisior/AMO baik selama jam pelayanan kas maupun akhir hari agar keamanan kas dapat terjaga; 6) Melakukan pergeseran kas antar kas Teller yang memerlukan demi kelancaran pelayanan; 7) Membayar biaya-biaya utang, realisasi kredit dan transaksi lainya, yang kuitansinya telah disahkan oleh pejabat yang berwenang guna kelancaran operasional; 8) Melayani ternsaksi jual beli Bank Note (uang kertas asing) agar pelayanan kepada nasabah berjalan dengan baik; 9) Menerima dan meneliti keabsahan tanda setoran dan warkat kliring penyerahan dari nasabah guna memstikan kebenaran dan keamanan transaksi; 10) Melakukan tugas-tugas kedinasan lain sesuai dengan instruksi dari atasan dalam rangka menunjang kepentingan bisnis dan perasional; 11) Membukukan transaksi Open Branch, kliring sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna memastikan kebenaran dan keamanan teransaksi. Adapun wewenang teller PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., yaitu : 1) Melaksanakan fungsi Checker atas transaksi diatas kewenangannya; 2) Mengesahkan dalam sistem dan menandatangani bukti kas atas transaksi pembayaran tunai yang ada dalam batas wewenangnya; 3) Melakukan entry pembukuan Open Branch ke dalam sistem; 4) Memelihara sarana/prasarana yang berkaitan dengan bidang tugasnya. commit to user



4. Produk dan Jasa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Slamet Riyadi Surakarta Adapun produk dan jasa PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Slamet Riyadi Surakarta secara garis besar terdiri atas simpanan, pinjaman, dan produk jasa bank lainnya. a. Produk simpanan terdiri dari : 1) GiroBRI Rupiah Yaitu simpanan pihak ketiga dalam mata uang rupiah yang penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan menggunakan warkat cek/bilyet giro atau surat perintah penarikan lainnya, setoran awal pada Giro BRI rupiah senilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). 2) GiroBRI Valas Merupakan simpanan dalam valuta asing pihak ketiga pada BRI yang setiap saat dapat diambil alih oleh pemegang rekening yang bersangkutan. 3) Tabungan Britama Britama adalah bentuk tabungan yang dilayani di kantor cabang BRI dan BRI Unit yang dilengkapi dengan kartu ATM yang sudah online di seluruh Indonesia. Pada tabungan Britama penyetoran dan pengambilannya tidak dibatasi baik frekuensi maupun jumlahnya selama saldo mencukupi, setoran awal Tabungan Britama adalah Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). 4) Britama Dollar Britama Dollar merupakan simpanan dalam mata uang US Dollar yang penyetoran dan pengembaliannya tidak dibatasi baik frekuensi maupun jumlahnya. 5) Tabungan Simpedes BRI Simpedes merupakan simpanan masyarakat dalam bentuk tabungan yang penyetoran dan pengambilannya tidak dibatasi baik frekuensi maupun jumlahnya selama saldonya mencukupi, setoran awal pada commit to user



tabungan simpedes BRI yaitu senilai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah). 6) Deposito BRI Deposito BRI adalah simpanan berjangka dalam mata uang rupiah yang dikeluarkan oleh BRI dimana penarikannya hanya dapat dilakukan jangka waktu tertentu, setoran minimal pada deposito BRI senilai Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). 7) Deposito BRI Valas Deposito BRI Valas adalah simpanan pihak ketiga berupa deposito dalam mata uang asing yang hanya dapat diambil setelah jangka waktu tertentu sebagaimana telah diperjanjikan antara deposan dengan BRI. 8) Tabungan Haji BRI Tabungan Haji BRI adalah tabungan yang diperuntukan bagi perorangan guna mempersiapkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). 9) Save Deposit Box Save Deposit Box adalah kotak yang terbuat dari logam bermutu tinggi yang dilengkapi dengan kunci berpengaman ganda dan ditempatkan di ruang khasanah untuk lebih menjaga keamanannya.

b. Produk pinjaman terdiri dari : 1) Kredit Pensiun ( Kresun BRI) Kresun BRI merupakan salah satu bentuk kredit yang diberikan kepada para pensiunan dari instansi pemerintahan, BUMN, BUMD, TNI, ataupun POLRI. 2) Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) BRI Adalah fasilitas kredit yang diberikan Bank BRI untuk pembelian rumah, pembangunan rumah maupun renovasi rumah, untuk mewujudkan rumah idaman dengan mudah, cepat, dan terjangkau. commit to user



3) Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) BRI Adalah kredit yang diberikan BRI untuk pembelian kendaraan bermotor baik baru maupun bekas. KKR BRI bertujuan untuk menghadirkan kemudahan mewujudkan rencana memiliki kendaraan idaman. 4) Kartu Kredit BRI 5) Kredit Komersil / Kredit Usaha BRI Kredit Komersil merupakan kredit yang diberikan kepada para pengusaha untuk menambah modal kerja (KMK) maupun untuk membiayai investasi yang berkaitan dengan usahanya. 6) KUPEDES (Kredit Umum Pedesaan) Kupedes merupakan fasilitas kredit yang dilayani pada BRI unit dengan jumlah kredit sampai dengan 50 (lima puluh) juta. 7) Kredit Konsumtif Kredit konsumtif adalah kredit yang diberikan kepada kepada debitor untuk memenuhi kebutuhan konsumtif, misalnya untuk membeli perumahan, kendaraan, dan sebagainya. 8) KUR Kupedes Kredit Usaha Rakyat (KUR) Kupedes merupakan kredit modal kerja dan atau investasi dengan plafond kredit secara total eksposure sampai dengan lima juta rupiah yang diberikan kepada usaha mikro perorangan yang melayani usaha produktif yang dilayani oleh BRI Unit yang dimintakan penjaminan pada penjamin.

c. Produk jasa Bank lainnya, terdiri atas: 1) Transfer Merupakan kegiatan melayani permintaan pengiriman uang yang dilakukan melalui bank, atas permintaan nasabah bank suatu tempat yang ditujukan untuk kepentingan seseorang atau badan yang berdomisili di dalam wilayah operasi bank yang dituju. commit to user



2) Kliring Merupakan proses perhitungan di Lembaga Kliring atas surat-surat berharga yang menjadi hak maupun kewajiban masing-masing bank anggota kliring tersebut. 3) Incaso (Inkaso) Merupakan penagihan oleh bank yang bertindak untuk dan atas nama seseorang kepada seseorang atas dasar sesuatu hak tagihan dalam bentuk surat berharga. 4) Money Changer Merupakan penukaran uang yang berasal dari transaksi jual beli uang kertas asing (UKA) dan pembelian/pengambilalihan Traveller Cheque (TC). 5) Penerimaan Setoran PLN dan TELKOM Pelayanan penerimaan setoran dari PLN/TELKOM atas dasar sistem Tempat Pembayaran (Payment Point) adalah salah satu jenis layanan jasa perbankan dalam penerimaan setoran uang langganan bulanan listrik (PLN) dan telepon dan facsimile (TELKOM). 6) SMS Banking BRI BRI SMS Banking 3300 merupakan salah satu layanan mobile banking melalui layanan sms yang menawarkan kemudahan dan kenyamanan dalam mendapatkan layanan perbankan BRI. 7) Call BRI Call BRI 14017 atau 57987400 adalah fasilitas layanan melalui telepon selama 24 jam yang menyediakan produk Perbankan serta kartu kredit baik melalui mesin dengan layanan IVR (Interactive Voice Response) maupun melalui Agent seperti CSR (Customer Service Representative).

commit to user



B. Hasil Penelitan

1. Pelaksananaan Pemberian Kredit Tanpa Agunan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Slamet Riyadi Surakarta Pada pelaksanaannya pemberian Kredit Tanpa Agunan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Laweyan Surakarta selaku salah satu unit di bawah naungan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Slamet Riyadi Surakarta diberikan dalam bentuk Kredit Usaha Rakyat Tanpa Agunan, walaupun dalam pelaksanaannya ada pula Kredit Usaha Rakyat yang menyertakan agunan, namun yang dibahas oleh penulis dalam penulisan hukum ini yaitu kredit tanpa agunan yang salah satu produknya adalah kredit usaha rakyat tanpa agunan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Laweyan Surakarta. Berbeda dengan penyaluran kredit usaha rakyat dulu yaitu sejak kredit usaha rakyat pertama kali diluncurkan sampai pertengahan tahun 2011 pada pelaksanaannya Kredit Usaha Rakyat diberi tanpa menggunakan agunan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Laweyan Surakarta, namun pada saat ini pemberian Kredit Usaha Rakyat Tanpa Agunan jarang diberikan demi menjamin kesehatan bank sendiri karena menyangkut masalah pengembalian pinjaman. Oleh sebab itu, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menarik agunan pada produk kredit usaha rakyat dengan tujuan hanya sebagai pengikat moral saja, tetapi tidak menutup adanya kemungkinan bahwa kredit dapat diberikan tanpa menggunakan agunan, dikarenakan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Laweyan Surakarta tetap berprinsip pada adanya kepercayaan pada pemberian kredit. Bagi Kredit Usaha Rakyat Tanpa Agunan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Laweyan Surakarta biasanya diberikan kepada calon debitor yang sudah dikenal baik oleh pihakpihak yang terkait pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Laweyan Surakarta dan mempunyai record yang baik selama ini dalam committrack to user



pengangsuran pinjamannya pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Laweyan Surakarta. Muhammad Aris Munandar mengatakan bahwa penyaluran Kredit Usaha Rakyat paling banyak di salurkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. yaitu sebanyak 75% dari keseluruhan bank penyalur Kredit usaha Rakyat dan penyaluran Kredit Usaha Rakyat oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. pun sedikit sekali mengalami permasalahan kredit (kredit macet). Oleh sebab itu pemerintah memilih PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. sebagai bank penyalur Kredit Usaha Rakyat satu-satunya. Apabila masih terdapat bank yang menyalurkan Kredit Usaha Rakyat itu hanya sebagian kecil saja. Penyaluran Kredit Usaha Rakyat oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. berhasil karena pemberian Kredit Usaha Rakyat oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk skalaskala pemberiannya kecil sehingga pendekatan kredit kepada nasabah lebih mudah dan permasalahan kredit pun lebih mudah ditangani. Hal ini pula yang berbeda dengan penyaluran Kredit Usaha Rakyat pada bank lain. (Wawancara tanggal 14 Juni 2012, pukul 16.30 WIB, dengan Muhammad Aris Munandar selaku Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Laweyan Surakarta). Sebagaimana telah dituangkan oleh penulis dalam gambaran teori Kredit Tanpa Agunan, kepercayaan merupakan dasar atau satu prinsip bagi bank dalam menyalurkan kredit tanpa agunan, demikian pula sama halnya pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Laweyan Surakarta kepercayaan merupakan hal terpenting dalam pemberian kredit. Kredit Usaha Rakyat Tanpa Agunan maksimal diberikan jangka waktu peminjamannya selama 3 tahun setelah pemberian kredit tersebut dicairkan. Bunga pinjaman pada Kredit Usaha Rakyat baik menggunakan agunan ataupun tidak yaitu sebesar 1,03%. Adapun fasilitas Kredit Usaha Rakyat yang disediakan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. s/d Rp 20.000.000,- atau terbilang dua puluh juta rupiah, sedangkan untuk Kredit Usaha Rakyat tanpa agunan diberikan s/d Rp 5.000.000,- atau terbilang lima juta rupiah, namun adanya ketentuan ini bukan merupakan suatu tolok ukur yang pasti, dikarenakan jumlah plafon kredit tentunya akan berubah-ubah. Seperti yang dikemukakan oleh Muhammad Aris Munandar commit bahwa totidak user menutup kemungkinan seorang



debitor kredit usaha rakyat tanpa agunan dapat mendapatkan pinjaman sampai dengan Rp 20.000.000,- dikarenakan penghitungan pada pinjaman kredit usaha rakyat tanpa agunan bersifat kumulatif, seperti yang dikemukakan oleh Muhammad Aris Munandar bahwa : Pemberian batas Kredit Usaha Rakyat Tanpa Agunan tidak hanya sampai senilai Rp 5.000.000,- saja namun pada sifatnya pinjaman Kredit Usaha Rakyat Tanpa Agunan bersifat kumulatif sehingga apabila seseorang nasabah akan menambah lagi modal usahanya sebesar Rp 5.000.000 lagi itu dapat dilakukan bahkan sampai seluruh pinjaman debitor menjadi senilai Rp 20.000.000,-. Hal ini dapat dilakukan apabila dalam perjalanan pembayaran pinjamannya debitor tersebut tidak pernah menunggak atau macet (Wawancara tanggal 09 Februari 2012, pukul 09.00 WIB, dengan Muhammad Aris Munandar selaku Kepala Unit Bank BRI Unit Laweyan Surakarta). Pemberian Kredit Usaha Rakyat Tanpa Agunan diberikan melalui beberapa tahapan. Berdasarkan hasil penelitian penulis di Kantor PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Laweyan Surakarta, hasil wawancara penulis pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2012 dengan Herwati selaku Account Officer (AO) kredit, dan wawancara penulis dengan kedua debitor PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Laweyan Surakarta yaitu Sulaikah Yuli Amanah dan Tugimin, maka penulis dapat mengemukakan bahwa pelaksanaan pemberian kredit tanpa agunan melalui salah satu produk Bank Rakyat Indonesia yaitu Kredit Usaha Rakyat tanpa agunan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

a. Tahap Permohonan Kredit Pada tahap permohonan kredit nasabah yang akan mengajukan permohonan kredit diwajibkan untuk melengkapi data-data yang diajukan agar lolos dari tahapan permohonan kredit, hal ini bertujuan untuk memudahkan bank dalam memperoleh data yang diperlukan. Pada tahapan permohonan kredit harus memuat informasi yang lengkap dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh bank. Tahapan commit :to user tersebut antara lain sebagai berikut



1) Melakukan pengisian terhadap daftar isian yang disediakan oleh bank secara sebenarnya (sesuai dengan kondisi dalam diri nasabah) dan lengkap diisi oleh nasabah; 2) Melakukan penandatanganan surat-surat permohonan nasabah yang dengan ditandatangani secara lengkap dan sah.

Debitor yang akan mengajukan permohonan kredit tanpa agunan yang dalam hal ini dalam wujud ataupun bentuk kredit usaha rakyat tanpa agunan wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Laweyan Surakarta. Permohonan tersebut berbentuk perjanjian baku. Adapun syarat permohonan Kredit Usaha Rakyat tanpa agunan pada PT. Bank Rakyat indonesia (Persero) Tbk yaitu mengisi perjanjian permohonan kredit, melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), fotokopi Kartu Keluarga (KK), Surat Keterangan Usaha, dan Surat Keterangan Domisili. Kemudian, oleh Acount Officer (AO) Bank BRI permohonan akan dinyatakan lengkap bila memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk pengajuan permohonan menurut jenis kreditnya.

b. Tahap Penyidikan dan Analisis Kredit Pada tahapan ini, penyidikan dan analisa kredit dilakukan oleh Account Officer (AO). Beberapa pekerjaan yang harus dilakukan dalam melakukan penyidikan dan analisa kredit, yaitu sebagai berikut : 1) Beberapa pekerjaan yang dilakukan Account Officer dalam melakukan penyelidikan, sebagai berikut : a) Wawancara dengan pemohon kredit atau debitor, wawancara merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh Account Officer PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Laweyan Surakarta untuk mendalami karakter calon debitor baik itu untuk pengenalan lebih dekat secara kekeluargaan dan juga memahami karakter dari calon commit to user debitor yang bersangkutan;



b) Pengumpulan data yang berhubungan dengan permohonan kredit yang diajukan oleh nasabah yaitu seperti Kartu Tanpa Penduduk, Surat Keterangan Usaha, Kartu Keluarga, dan Surat Keterangan Domisili bila diperlukan; c) Melakukan penyelidikan atas kebenaran mengenai hal-hal yang dikemukakan nasabah dan informasi lain yang diperoleh seperti menyelidiki bahwa rumah atau tempat kediaman nasabah benar-benar sesuai dengan yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk. Penyelidikan ini dapat dilakukan dengan cara mewawancarai tetangga terdekat dari calon debitor yang bersangkutan; d) Melakukan penyusunan laporan mengenai hasil penyelidikan yang telah dilaksanakan, hal ini diperlukan agar penyelidikan terhadap nasabah atau calon debitor yang satu tidak tercampur dengan calon debitor yang lain.

2) Beberapa pekerjaan yang dilakukan Account Officer dalam melakukan analisa kredit, yaitu : a) Mempersiapkan pekerjaan-pekerjaan analisa terhadap debitor dari segala aspek, yang bisa didapatkan dari BI cheking, terjun langsung melihat kondisi perekonomian calon debitor, melihat usaha calon debitur yang sudah berjalan, dan lain sebagainya apakah setelah analisa terhadap debitor tersebut untuk selanjutnya permohonan kredit tersebut dapat dipertimbangkan atau tidak. b) Menyusun laporan analisis terhadap calon debitor yang bersangkutan, yang berisi penguraian tentang kondisi calon debitor dan kesimpulan yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan pimpinan, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan suatu pelaksanaan kredit. Pertanggung jawaban terhadap pengambilan keputusan pelaksanaan kredit sepenuhnya dipegang oleh kepala unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Laweyan Surakarta. commit to user



Analisis Kredit Usaha Rakyat Tanpa Agunan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Laweyan Surakarta selaku salah satu Unit di bawah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Slamet Riyadi Surakarta dalam melakukan analisis dengan berpedoman pada asas sebagai berikut : 1) Asas 5 C a) Character (watak) calon debitor Calon debitor perlu diteliti oleh analisis kredit apakah layak untuk menerima kredit. Karakter pemohon kredit dapat diperoleh dengan cara mengumpulkan informasi dari referensi nasabah dan bank-bank lain tentang cara perilaku, kejujuran, pergaulan, dan ketaatannya memenuhi pembayaran transaksi dan juga dapat dilihat dari kesungguhan calon debitor pada saat melakukan wawancara. Karakter yang baik jika ada keinginan untuk membayar (willingness to pay) kewajibannya. Apabila karakter pemohon kredit baik yaitu mau membayar pinjamannya untuk melaksanakan kewajibannya maka dapat diberikan kredit, sebaliknya jika karakternya buruk yaitu tidak mau memenuhi kewajibannya maka kredit tidak dapat diberikan. b) Capacity (kemampuan) calon debitor Kemampuan calon debitor perlu dianalisis apakah ia mampu menjalankan usahanya dengan baik dan benar. Kalau ia mampu menjalankan usahanya, disertai dengan kemampuan yang baik maka ia akan dapat membayar pinjaman sesuai dengan perjanjian dan perusahaannya tetap berdiri. Jika kemampuan calon debitur baik, mempunyai kemampuan menjalankan usahanya dalam artian bahwa dia tetap konsisten memajukan usahanya (bisa dilihat salah satunya dari jam buka maupun tutup pada usaha calon debitor yang bersangkutan) maka ia dapat diberikan kredit, sebaliknya jika kemampuannya buruk tidak mempunyai kemampuan atau “ogahogahan” tidak dapat menjalankan usahanya dengan baik maka kredit tidak dapat diberikan. commit to user



Berdasarkan wawancara penulis dengan salah satu debitor yaitu Sulaikah Yuli Amanah penilaian yang dilakukan oleh Account Officer (AO) kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Laweyan Surakarta yaitu dengan cara menanyakan sejumlah pertanyaan kepada Sulaikah Yuli Amanah seperti berikut : “ Biasanya modal ibu untuk jualan makanan ini setiap hari berapa bu? Pengeluaran setiap hari ibu untuk keperluan sehari-hari berapa? Omset atau keuntungan dari usaha jualan makanan setiap hari kira-kira berapa bu? Biasanya ibu setiap pagi mulai dari jam berapa bu usahanya? Tutup jam berapa?” Dengan memberikan sejumlah pertanyaan yang ada maka Account Officer dapat memberikan sejumlah analisis terhadap jawaban yang diberikan oleh debitor yang bersangkutan seperti contoh untuk usaha makanan maka akan lebih baik apabila dibuka lebih awal yaitu pagi-pagi daripada usaha tersebut baru dibuka di malam harinya, dengan demikian maka akan terlihat kemampuan dari calon debitor yang bersangkutan. c) Capital (modal) dari calon debitur Penilaian bank mengenai hal ini yaitu mengenai struktur modal yang dapat terlihat dari neraca lajur usaha calon debitor. Hasil analisis neraca lajur akan memberikan gambaran dan petunjuk sehat atau tidak sehatnya usaha yang dijalankan oleh debitor tersebut. Jika terlihat baik yaitu struktur modal pada calon debitur tersebut meningkat maka bank dapat memberikan kredit kepada pemohon bersangkutan, tetapi jika tidak maka pemohon tidak akan mendapat kredit yang diinginkaannya. d) Condition of Economic atau kondisi perekonomian calon debitor PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Laweyan Surakarta melakukan analisis dengan melihat kondisi perekonomian calon debitor yaitu dengan melihat bidang usaha pemohon kredit atau commit user calon debitor khususnya. Jika to baik dan memiliki prospek yang baik ke



depannya maka permohonannya akan disetujui, sebaliknya jika jelek permohonan kreditnya akan ditolak. Untuk hal ini hampir semua usaha memiliki prospek ke depannya, namun yang dimaksudkan dalam hal ini yaitu apabila usaha tersebut sudah lama ditinggalkan (seperti contoh usaha wartel, di saat orang-orang pada saat ini telah menggunakan telepon genggam) maka dapat dikatakan jika usaha wartel saat ini tidak memiliki prospek yang baik ke depannya. e) Collateral Pada program Kredit Usaha Rakyat tentunya merupakan program pemerintah dalam rangka meningkatkan laju perekonomian rakyat kecil dengan memberikan pinjaman tanpa menggunakan agunan. Namun ada pula Kredit Usaha Rakyat yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Laweyan Surakarta dengan menggunakan agunan alasannya yaitu untuk mengurangi risiko yang akan di tanggung oleh bank yang bersangkutan apabila suatu saat terjadi permasalahan kredit seperti halnya kredit macet. Agunan dapat disertakan dalam hal ini namun, nominal agunan yang diberikan oleh debitor lebih kecil daripada jumlah pinjamannya, atau sebesar 50% dari jumlah pinjaman dikarenakan pada program Kredit Usaha Rakyat, agunan hanya sebagai tambahan bukan pokok yang harus dipenuhi oleh debitor. Sebagaimana di ungkapkan oleh Muhammad Aris Munandar bahwa untuk agunan itu ditentukan tergantung nilai pasar. Sebagai contoh apabila yang diagunkan adalah BPKB motor maka di nilai sesuai dengan harga pasar saat ini. Paling tidak menutup 50% pinjaman. Kenapa paling tidak itu 50 % bukan 30% ini dikarenakan harga motor lama-kelamaan akan menyusut. Oleh sebab itu paling tidak nilai agunan menutup 50% dari jumlah pinjaman (Wawancara dengan Muhammad Aris Munandar, tanggal 14 Juni 2012, pukul 16.40 WIB di Kantor PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Laweyan Surakarta). 2) Asas 7 P

commit to user a) Personality (kepribadian)



Penilaian bank pada personality yaitu penilaian berdasarkan sifat dan perilaku yang dimiliki calon debitor. Kepribadian dari yang mengajukan permohonan kredit yang bersangkutan, dipergunakan sebagai dasar pertimbangan pemberian kredit. Jika kepribadiannya baik, kredit dapat diberikan, sebaliknya apabila kepribadiannya jelek maka kredit tidak dapat diberikan. Alasannya karena kepribadian yang baik akan berusaha membayar pinjamannya, sedangkan kepribadian yang jelek akan sulit membayar pinjamannya atau menunggak membayar pinjamannya. Kepribadian calon nasabah ini dapat diketahui dengan mengumpulkan informasi tentang keturunan, pekerjaan, pendidikan, dan pergaulannya. Apabila dilihat dari pergaulannya dapat dilihat dari lingkungan sekitar tempat tinggalnya, jika di lingkungan sekitar tempat tinggal debitor baik maka akan semakin mempermudah pemberian kredit oleh calon debitor yang bersangkutan. b) Party Party yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasiklasifikasi atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, karakter, dan loyalitasnya. Pada setiap klasifikasi nasabah akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank. Apalagi dengan Kredit Usaha Rakyat yang dinikmati oleh nasabah yang akan membangun usahanya tentunya akan diberi perlakuan yang berbeda oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, sebagai contoh adalah pada pemberian nominal pinjamannya. c) Purpose atau tujuan Purpose yaitu melakukan analisis dengan melihat tujuan dan penggunaan kredit oleh calon debitor apakah untuk kegiatan konsumtif atau sebagai modal kerja. Tujuan kredit menjadi hal yang menentukan apakah permohonan calon debitor disetujui atau ditolak. Jadi, analis kredit harus mengetahui secara pasti tujuan dan commit to user



penggunaan

kredit

yang

akan

diberikan

sehingga

dapat

mempertimbangkan apakah kredit akan diberikan atau ditolak. Sebagai contoh yaitu tujuan dari pengajuan permohonan Kredit Usaha Rakyat

Sulaikah Yuli Amanah adalah untuk

memperbesar jualan makanannya, maka dengan alasan atau tujuan tersebut permohonan kredit yang diajukan semakin mempermudah untuk penyetujuan kredit tesebut. d) Propect Prospek yaitu melakukan analisis dengan melihat prospek atau kemampuan usaha calon debitor di masa datang, apakah akan menguntungkan (baik) atau merugikan (jelek). Jika prospek terlihat baik maka kredit dapat diberikan, sebaliknya jika jelek maka kredit dapat ditolak. Oleh karena itu, analis kredit harus mampu mengestimasi masa depan dari usaha calon debitor agar pengembalian kredit menjadi lancar. e) Payment atau pembayaran Payment yaitu dengan mengetahui bagaimana pembayaran kembali kredit yang diberikan. Hal ini dapat diketahui jika analisis kredit memperhitungkan kelancaran penjualan dan pendapatan calon debitor sehingga dapat diperkirakan kemampuannya untuk membayar kembali kredit tersebut sesuai dengan perjanjian. Asas payment ini harus dipergunakan sebagai bahan pertimbangan pemberian kredit agar pengembalian kredit berjalan lancar. f) Profitability Profitability yaitu menganalisis bagaimana kemampuan nasabah mendapatkan laba. Profitability diukur per periode, apakah konstan atau meningkat dengan adanya pemberian kredit yang tentunya hal ini sangat mempengaruhi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Laweyan Surakarta dalam memberikan kredit kepada calon debitor yang bersangkutan. commit to user



g) Protection Bertujuan

agar

usaha

mendapatkan

perlindungan.

Perlindungan dapat berupa jaminan barang, jaminan orang atau jaminan asuransi. Namun pada pemberian Kredit Usaha Tanpa Agunan tentunya tidak menggunakan jaminan barang dalam pelaksanaannya. Jaminan hanyalah bersifat tambahan bukan pokok perjanjian.

3) Asas 3 R a) Returns Returns adalah penilaian atas hasil yang akan dicapai usaha yang dijalankan calon debitor setelah memperoleh kredit. Apabila hasil yang diperoleh cukup untuk membayar jumlah pinjamannya dan sekaligus membantu perkembangan usaha calon debitor bersangkutan maka kredit diberikan. Akan tetapi, jika sebaliknya maka kredit tidak diberikan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Laweyan Surakarta. b) Repayment Repayment adalah memperhitungkan kemampuan, jadwal, dan jangka waktu pembayaran kredit oleh calon debitor, apabila usahanya tetap berjalan. c) Risk Bearing Abillity Risk bearing ability yaitu analisis dengan memperhitungkan besar kemampuan usaha yang dijalankan calon debitor untuk menghadapi risiko, apakah usaha yang dijalankan oleh calon debitor risikonya besar atau kecil. Kemampuan perusahaan menghadapi risiko ditentukan oleh besarnya modal dan strukturnya, jenis bidang usaha, dan manejemen usaha yang bersangkutan. Jika risk bearing ability usaha calon debitur besar maka kredit tidak diberikan, tetapi apabila risk bearing ability usaha calon debitor kecil maka kredit diberikan. commit to user



c. Tahap Pemberian Keputusan Kredit Pemberian keputusan kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Laweyan Surakarta didasarkan pada penyidikan dan analisa kredit, yaitu mengenai keputusan pemberian kredit atau penolakan kredit. Sebagai pertimbangan pengambilan keputusan kredit selain memperhatikan penyelidikan dan analisa kredit, pertimbangan juga harus didasarkan pada bahan pertimbangan lainnya yaitu informasi-informasi yang diperoleh pejabat pengambil keputusan yang harus dibubuhkan secara tertulis dalam lembar analisa dan penyelidikan kredit. Sebagai contoh informasi pengambilan keputusan tersebut bisa didapat dari BI cheking. Pada BI cheking dapat dilihat rekap pinjaman calon debitur pada seluruh bank maupun lembaga pembiayaan, apakah nasabah atau calon debitur tersebut masuk daftar hitam atau tidak, pernah menunggak pembayaran pinjaman terdahulu atau tidak, sehingga dapat menjadi salah satu pertimbangan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Laweyan Surakarta dalam memberikan kredit. Pada tahapan pemberian keputusan ini, calon debitor akan memperoleh keputusan kredit yang berisi mengenai persetujuan akan pemberian Kredit Tanpa Agunan dalam bentuk Kredit Usaha Rakyat Tanpa Agunan atau sesuai dengan permohonan yang diajukan oleh calon debitor tersebut. Pada tahapan ini ada tiga macam keputusan yang kemungkinan dapat diberikan kepada calon debitor, yaitu : 1) Mengabulkan seluruh permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitor; 2) Mengabulkan sebagian permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitor, yang dimaksud dengan mengabulkan sebagian permohonan kredit yaitu bahwa ada hal yang dapat dikabulkan oleh pemberi kredit dan ada juga hal yang tidak dapat dikabulkan oleh pemberi kredit. Sebagai contoh adalah dalam pemberian jangka waktu pelunasan kredit; 3) Menolak seluruh permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitor. commit to user



d. Tahap Kesepakatan Perjanjian Kredit Kesepakatan perjanjian kredit terjadi ketika pemberian keputusan kredit telah disetujui dan kedua belah pihak yakni debitor dan kreditor menyetujui adanya pelaksanaan pemberian kredit sesuai dengan perjanjian yang ada. Pelaksanaan pemberian kredit dalam prakteknya tertuang di dalam perjanjian kredit. Arti dari perjanjian kredit yaitu setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati pemohon kredit wajib dituangkan dalam perjanjian kredit (akad kredit) secara tertulis. Bentuk dan format perjanjian kredit ditentukan oleh masing-masing bank. Sebagaimana suatu bank sebagai sebuah institusi tentunya mempunyai peraturan khusus mengenai perjanjian kredit. Perjanjian kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk mengenai syarat-syarat umum perjanjian pinjaman dan kredit dapat dilihat pada lampiran penulisan hukum. Pada pelaksanaan perjanjian kredit di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Laweyan Surakarta untuk kesepakatan perjanjian kredit maka nasabah harus melakukan penandatanganan terhadap sejumlah surat yang telah disediakan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Laweyan Surakarta, terdiri dari : 1) Nasabah harus menandatangani duplikat surat penegasan pemberian kredit di atas materai cukup dan mengembalikannya pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Laweyan Surakarta. 2) Nasabah harus menandatangani surat perjanjian kredit. Setelah penandatanganan tersebut kemudian surat perjanjian kredit tersebut diberikan nomor urut dan dicatat pada register tersendiri. Surat perjanjian kredit tersebut dibuat rangkap empat, yang pembagiannya yaitu : a) Lembar pertama yaitu surat perjanjian kredit asli untuk PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Laweyan Surakarta, yang disimpan dalam warkat kredit; b) Lembar kedua untuk nasabah; c) Lembar ketiga untuk kantor pusat Bank BRI; dan user d) Lembar keempat untukcommit berkastoa/n nasabah.



Klausula-klausula yang terdapat dalam kesepakatan perjanjian kredit antara nasabah dan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dapat terlihat dari surat pengakuan hutangnya bahwa: 1) Debitor akan menangung sejumlah hutang yang tertuang di dalam kesepakatan atau segala hutang yang akan timbul sehubungan dengan adanya surat pengakuan hutang tersebut; 2) Debitor yang bersangkutan mengaku telah menerima utang sebagai pokok pinjaman modal kerja atau investasi yang akan digunakan sebagai modal usaha. Adanya klausula mengenai penggunaan pinjaman bagi debitor; 3) Adanya kesepakatan mengenai jangka waktu pinjaman dan bunga yang harus dibayarkan oleh debitor kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk; 4) Adanya kesepakatan mengenai syarat-syarat penarikan pinjaman, apabila suatu saat debitor tidak dapat memenuhi kewajibannya; 5) Adanya kesepakatan mengenai biaya-biaya yang dapat timbul dengan adanya perjanjian hutang tersebut, kesepakatan mengenai agunan (namun agunan hanya menjadi tambahan dalam perjanjian ini, bukan merupakan suatu hal pokok), kesepakatan mengenai jaminan terhadap pinjaman dengan adanya perusahaan penjamin yang ditunjuk oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.; 6) Adanya kesepakatan mengenai pengawasan dan pemeriksaan bahwa dalam hal ini PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. berhak meminta keterangan dan melakukan pemeriksaan yang diperlukan oleh bank kepada pihak yang berhutang dalam hal ini adalah debitor; 7) Adanya klausula yang menyebutkan bahwa debitor bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya mengenai kebijakan pemberian pinjaman; 8) Adanya kesepakatan mengenai domisili atau tempat kedudukan hukum untuk menyelesaikan permasalahan apabila dikemudian hari terjadi commit to user sengketa.



e. Tahap Pencairan Kredit Pencairan kredit dapat dilakukan setelah seluruh persyaratan kredit yang diajukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Laweyan Surakarta telah terpenuhi. Maka dalam rangka pencairan dana kredit sebelumnya harus telah diikat dalam perjanjian kredit antara debitor dan kreditor. Pengambilan dana kredit yang diajukan dapat diambil di teller PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Laweyan Surakarta. Menurut Arif Sujiwo selaku Mantri Komersial PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Laweyan setelah semua persyaratan kredit telah terpenuhi dan telah disetujui oleh pimpinan Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Laweyan maksimal pencairan kredit dapat dilakukan maksimal 7 (tujuh) hari kerja, namun biasanya dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja kredit telah dapat dicairkan. Pencairan dana antara debitor yang satu dengan debitor yang lainnya dapat berbeda dengan alasan yang berbeda pula salah satunya dikarenakan tempat usaha debitor yang jauh sehingga harus dilakukan waktu tempuh yang lama bagi pihak Account Officer PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Laweyan untuk meninjau mengenai kelayakan usaha debitur (Wawancara tanggal 13 Maret 2012, pukul 16.00 WIB, dengan Arif Sujiwo selaku Mantri Komersial PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Laweyan Surakarta).

2. Permasalahan dan Solusi dalam Pelaksanaan Pemberian Kredit Tanpa Agunan Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. cabang Slamet Riyadi Surakarta Pada pelaksanaan pemberian pinjaman teori tidak pasti semulus atau sejalan dengan prakteknya. Masih terdapat beberapa permasalahan yang tidak dapat dihindari oleh bank sebagai pemberi kredit. Permasalahan tersebut dapat terjadi ketika salah satu pihak melanggar klausula yang terdapat dalam perjanjian pelaksanaan pemberian kredit tersebut. Pelanggaran terhadap permasalahan pelaksanaan pemberian kredit ini sering disebut dengan wanprestasi atau ingkar janji. Menurut Arif Sujiwo selaku Mantri Komersial PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Laweyan Surakarta permasalahan yang dapat timbul dari adanya perjanjian Kredit Usaha commit to user Rakyat Tanpa Agunan yang pertama adalah kredit macet, dikarenakan



dampak dari tidak adanya agunan pada pemberian kredit tersebut, yang kedua dikarenakan adanya penyalahgunaan atas kredit. Sebagai contoh yaitu kredit yang seharusnya dialokasikan untuk meningkatkan usaha debitor ternyata digunakan untuk memenuhi hasrat atau kebutuhan dari debitor itu sendiri (Wawancara tanggal 13 Maret 2012, pukul 16.05 WIB dengan Arif Sujiwo selaku Mantri Komersial di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Laweyan Surakarta). Secara garis besar terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaan pemberian kredit tanpa agunan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Unit Laweyan, yaitu sebagai berikut : a. Kredit Macet Kredit Macet merupakan hal yang sulit dihindari dalam pelaksanaan pemberian kredit dan merugikan kreditor apabila sampai terjadi permasalahan kredit. Apalagi dengan pemberian kredit tanpa agunan, tidak adanya eksekusi yang dapat dilakukan oleh kreditor secara langsung oleh debitor sehingga dapat disimpulkan apabila pemberian kredit erat kaitannya dengan moral hazzard pada diri seseorang. Contohnya pada pemberian kredit tanpa agunan yang berdasar pada kepercayaan terhadap debitor saja tanpa ada wujud jaminan bahwa debitor akan melunasi hutanya. Pada pelaksanaannya di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Laweyan Surakarta hal yang sering menyebabkan kredit macet atau menjadi alasan bagi para debitor tersebut, yaitu: 1) Usaha debitor itu sendiri sedang tidak lancar atau dalam artian bahwa pengeluaran debitor dan pemasukannya lebih besar pengeluarannya, sehingga tidak dapat membayar pinjamannya kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Laweyan Surakarta; 2) Terletak pada kesadaran diri debitor itu sendiri untuk mau melunasi seluruh pokok pinjaman dan bunganya atau tidak; 3) Debitor tersebut mengalami musibah sehingga tidak dapat melunasi hutangnya seperti banjir, tanah longsor, kebakaran, dan sebagainya; 4) Atau debitor lupa dalam membayar pinjamannya. commit to user



Dengan adanya hal tersebut di atas membuat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Laweyan Surakarta harus berhati-hati dalam memberikan kredit apalagi untuk pemberian kredit tanpa agunan. Hal-hal yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Laweyan Surakarta dalam mencegah dan mencari solusi atas permasalahan di atas yaitu: 1) Dalam pencegahan terjadinya kredit macet, hal yang biasanya dilakukan pleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Laweyan Surakarta yaitu sebagai berikut : a) Pembinaan yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Laweyan Surakarta, yaitu dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : (1) Memberikan gambaran kepada debitor mengenai prospek usaha yang lebih baik, agar usaha debitor tersebut lebih maju ke depannya. (2) Membuat hubungan yang harmonis antara debitor dengan kreditor, yaitu dapat dengan cara mengajak berbincang-bincang lebih dekat atau dengan kekeluargaan. b) Melakukan pengawasan terhadap debitor PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Laweyan Surakarta.

2) Apabila kredit tersebut ternyata macet solusi yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Laweyan Surakarta berkaitan dengan hal tersebut yaitu sebagai berikut : a) Melakukan perubahan terhadap jadwal pembayaran atau jangka waktu termasuk masa tenggang, bahkan perubahan terhadap angsuran kredit. Pada pelaksanaannya hal ini dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Laweyan Surakarta apabila debitor tersebut sudah masuk dalam daftar hitam nasional atau dalam keadaan benar-benar tidak dapat membayar namun tetap benar-benar commit to pinjamannya user berkeinginan untuk melunasi namun pada saat jatuh



tempo pembayaran pinjaman debitor tersebut tidak mempunyai uang untuk melunasi pinjamannya, biasanya debitor ini bangkrut. Aksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Laweyan Surakarta dalam hal ini yaitu dapat memperingan bunga pinjaman kredit tersebut, sehingga debitor dapat melunasinya sedikit demi sedikit sesuai dengan kemampuan debitor sampai pada akhirnya debitor tersebut dapat melunasi seluruh pinjamannya. Debitor yang dapat diberikan toleransi ini adalah debitor yang menunjukan itikad baik dan karakter yang jujur dan ada keinginan untuk membayar pinjaman. b) Dalam melakukan penagihan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Unit

Laweyan

Surakarta

tetap

melakukannya

secara

kekeluargaan, dikarenakan pada pelaksanaannya apabila dilakukan secara kekerasan (dalam arti dengan tindakan yang lebih keras) biasanya

debitor

akan

menghindar

dari

penagih.

Penagihan

pembayaran pinjaman dilakukan oleh Mantri/Account Officer PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Laweyan Surakarta. Hal senada pun diungkapkan oleh Tugimin salah satu debitor PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Laweyan Surakarta dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis pada hari jumat tanggal 25 Mei 2012 sebagai berikut “Bank Rakyat Indonesia itu baik sekali, selalu menyelesaikan permasalahan kredit secara kekeluargaan. Pernah waktu itu saya telat membayar cicilan kredit dikarenakan lupa akan tanggal jatuh temponya selama kurang lebih empat hari. Akan tetapi pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Laweyan Surakarta tidak memberikan denda pada saya” (Wawancara dengan Tugimin pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2012). c) Untuk permasalahan di atas seperti debitor tidak dapat membayar angsuran pinjamannya baik itu dikarenakan usaha yang sedang tidak lancar, debitor lupa dalam membayar pinjamannya sesuai dengan jatuh tempo pinjaman tersebut, debitor mengalami musibah di luar commit tojalan userkeluar yang dilakukan oleh PT. kemampuannya (overmacht)



Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Laweyan Surakarta yaitu tetap melakukan pendekatan secara kekeluargaan agar hubungan yang terjalin selama ini tidak menjadi rusak dan debitor biasanya dengan cara kekeluargaan lebih dapat mengerti sehingga tetap membayar pinjamannya, tanpa dikenakan adanya denda atau penalty.

b. Terjadi Penyalahgunaan Kredit Pada pelaksanaan pemberian kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Laweyan Surakarta selain permasalahan kredit macet, terjadi pula permasalahan penyalahgunaan tujuan dari kredit itu sendiri. Penyalahgunaan tujuan kredit yaitu bahwa tujuan dari permohonan awal kredit tidak sesuai dengan kenyataannya pada saat realisasi kredit. Sebagai contoh kredit yang digunakan untuk membiayai usaha atau memperbesar usaha sebagai tujuan dari Kredit Usaha Rakyat oleh debitor ternyata tidak digunakan untuk mengembangkan usahanya namun digunakan untuk membiayai keperluan sehari-hari. Oleh sebab itu dengan adanya hal ini merupakan salah satu permasahan dalam pemberian kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Laweyan Surakarta, maka solusi yang diberikan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Laweyan Surakarta apabila terjadi permasalahan seperti tersebut di atas yaitu melakukan tindakan sebagai berikut: a) Melakukan pengawasan terhadap debitor Tindakan yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Laweyan Surakarta dalam hal ini yaitu dengan mengawasi perkembangan pelunasan pinjaman debitor itu sendiri. b) Diberikan surat teguran agar debitor tersebut dapat merelisasikan tujuan dari peminjaman permohonan Kredit Usaha Rakyat itu sebenarnya.

commit to user



C. PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Pemberian Kredit Tanpa Agunan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Slamet Riyadi Surakarta

a. Tahap Permohonan Kredit Pada dasarnya pelaksanaan pemberian Kredit Usaha Rakyat Tanpa Agunan maupun pemberian Kredit Usaha Rakyat dengan menggunakan agunan sama dalam pelaksanaannya, dengan disertai dengan syarat-syarat permohonan kredit yang sama pula. Pembedaan antara Kredit Usaha Rakyat Tanpa Agunan dengan Kredit Usaha Rakyat dengan Agunan terdapat pada analisis kreditnya, biasanya untuk Kredit Usaha Rakyat Tanpa Agunan pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Laweyan Surakarta lebih selektif atau berhati-hati dalam pemberiannya dikarenakan tanpa adanya agunan dalam pelaksanaan pemberian kredit tersebut, sehingga PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Laweyan Surakarta hanya berpatok pada kepercayaan saja tanpa adanya agunan sebagai pengikat moralnya. Sebagaimana telah diuraikan oleh penulis dalam hasil penelitian tahapan permohonan kredit meliputi beberapa tahapan pengisian data yang harus diisi oleh calon debitor yang bersangkutan. Kelengkapan dalam pengisian data dan syarat-syarat pengajuan kredit harus lengkap sehingga data-data yang didapatkan mengenai calon debitor komplit dan tidak menimbulkan adanya kegandaan atau data palsu dari calon debitor. Oleh sebab itu data kependudukan yang harus diberikan oleh debitor selain Kartu Tanda Penduduk (KTP) juga harus melampirkan Kartu Keluarga (KK) dan Surat Keterangan Domisili, Surat Keterangan Domisili diperlukan apabila calon debitor tersebut berkediaman di luar tempat tinggal yang tersebut di dalam KTP. Surat Keterangan domisili tersebut diberikan oleh Kelurahan dimana calon debitor tersebut bertempat tinggal sementara, atau apabila commit to userKelurahan dikarenakan tidak jelas surat domisili sulit diberikan oleh pihak



tujuannya maka akan diberikan surat rekomendasi oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. terdekat dimana calon debitor tersebut bertempat tinggal. Tentunya penggunaan KTP, KK, ataupun surat keterangan domisili dalam pengajuan permohonan Kredit Usaha Rakyat mempunyai tujuan yang benar dan penting untuk dilampirkan pada permohonan kredit calon debitor yang bersangkutan. Apalagi dengan adanya KTP, KK, ataupun surat keterangan domisili dapat semakin memperjelas kedudukan ataupun tempat tinggal seseorang yang dicatatkan secara yuridis dan tentunya menghindari penyalahgunaan dobel identitas yang sekarang ini sedang marak di dalam masyarakat. Oleh sebab itu memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk merupakan salah satu bentuk perlindungan status hak sipil penduduk dalam rangka mendapatkan data benar dan lengkap yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Laweyan Surakarta. Dalam hal permohonan yang diajukan oleh calon debitor wajib melakukan permohonan secara tertulis kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Laweyan Surakarta, pada permohonan tersebut biasanya telah diberikan blangkonya oleh pihak bank, kemudian calon debitor hanya mengisinya saja atau sering disebut dengan perjanjian baku. Perjanjian baku ialah perjanjian yang dibuat oleh satu pihak dengan format yang baku dimana perjanjian semacam ini biasanya digunakan untuk jenis transaksi yang sama. Perjanjian baku diperkenankan walaupun pembuatan perjanjian tersebut hanya dilakukan oleh salah satu pihak saja yakni adalah kreditor namun pada perjanjian tersebut harus didasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Kelemahan dari perjanjian baku yaitu biasanya debitor cenderung untuk tidak membaca seluruh isi dari perjanjian baku tersebut (Perjanjian Kredit). Pada perjanjian kredit dengan nominal di bawah Rp 100.000.000,(seratus juta rupiah) biasanya dibuat dengan perjanjian di bawah tangan, commit toperjanjian user dengan tujuan untuk mempermudah antara debitor dan kreditor.



Namun tidak dapat dipungkiri, apabila perjanjian di bawah tangan mempunyai banyak kelemahan salah satunya apabila salah satu pihak memungkiri tandatangan yang ada pada perjanjian tersebut, maka sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Pasal 1877 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa : “ Jika seseorang memungkiri tulisan atau tanda tangannya, atau jika para ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak daripadanya menerangkan tidak mengakuinya, maka Hakim harus memerintahkan supaya kebenaran dari tulisan atau tanda tangan tersebut diperiksa dimuka pengadilan.” Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perjanjian yang dibuat oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Laweyan Surakarta dengan nasabahnya yang dibuat di bawah tangan dapat menimbulkan kerugian tersendiri pula bagi pihak kreditor yakni PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Laweyan Surakarta. Kerugian tersebut dapat terjadi apabila debitor tidak mengakui isi dari perjanjian tersebut atau tandatangan dalam perjanjian.

b. Tahap Penyidikan dan Analisis Kredit Tahap penyidikan dan analisa kredit penting adanya untuk menilai kelayakan usaha nasabah, kebutuhan kredit, kemampuan menghasilkan laba, dan sumber pelunasan kredit. Selain itu untuk mengurangi besarnya risiko pemberian kredit maka sebelum pemberian kredit diputuskan, bank perlu terlebih dahulu melakukan analisis terhadap setiap permohonan kredit, sehingga didapatkan gambaran tentang kemampuan dan kesanggupan calon debitor dalam mengembalikan kredit sesuai yang diperjanjikan (HM Iskandar Soesilo, 2007 : 8). Menurut Moody sebagaimana dikutip oleh Spyros Pagratis dan Marco Stringa ada lima hal untuk melakukan analisis fundamental dalam penilaian kredit bank yaitu kecukupan modal, kualitas aset, manajemen, pendapatan, keuntungan, dan likuiditas. Hal ini yang dipakai oleh bank to user dalam melakukan penilaian commit kredit, bahwa:



Are based on five main areas of fundamental analysis: capital adequacy, asset quality, management, earnings and profitability, and funding and liquidity. Capital is aimed to absorb unexpected losses. Management quality, the most challenging category to capture quantitatively, spans a wide range of qualitative characteristics, such as cost efficiency, experience, and integrity— all of which affect the bank’s riskiness and quality of earnings. It offers a first line of defense to debtholders in periods of stress and is considered by Moody’s to be the cornerstone of bank credit assessment (Spyros Pagratis and Marco Stringa, 2009 : 6). Secara garis besar dapat diterjemahkan apabila landasan penilaian bank didasarkan pada lima bidang utama yaitu dari analisis fundamental menyangkut : kecukupan modal, kualitas aset, manajemen, pendapatan dan keuntungan, pendanaan, dan likuiditas. Modal ditujukan untuk menyerap kerugian yang terduga. Manajemen mutu merupakan kategori yang paling menantang untuk menangkap secara kuantitatif, mencakup berbagai karakteristik kualitatif, seperti efisiensi biaya, pengalaman, integritas dan semuanya mempengaruhi risiko bank dan kualitas pendapatan. Sebagaimana tertuang dalam SK Direksi Bank Indonesia No.27/ 162/ KEP/ DIR tanggal 31 Maret 1995 Tentang Kewajiban Penyusunan Dan Pelaksanaan Kebijaksananaan Perkreditan Bank Bagi Bank Umum, bahwa secara garis besar adanya pengaturan tersebut bertujuan untuk memberikan pedoman kepada bank mengenai pedoman penyusunan dan pelaksanaan pemberian kredit yang harus berdasarkan asas-asas perkreditan yang sehat. Analisis kredit pun diatur secara jelas dalam SK Direksi Bank Indonesia No. 27/ 162/ KEP/ DIR tanggal 31 Maret 1995 pada BAB IV mengenai Kebijaksanaan Pemberian Kredit dengan tujuan untuk menciptakan perkreditan yang sehat, bahwa setiap permohonan kredit yang telah memenuhi syarat harus dilakukan analisis kredit secara tertulis dengan prinsip sebagai berikut : 1) Bentuk, form at dan kedalaman analisis kredit ditetapkan oleh bank yang disesuaikan dengan jumlah dan jenis kredit. 2) Analisis

kredit

harus

menggambarkan konsep hubungan total commit to user permohonan kredit. Hal ini berarti bahwa persetujuan pemberian kredit



tidak boleh diberikan semata-mata atas pertimbangan permohonan untuk satu transaksi atau satu rekening kredit dari pemohon, namun harus atas dasar penilaian seluruh kredit dari pemohon kredit yang telah diberikan atau akan diberikan secara bersamaan oleh bank. 3) Analisis kredit harus dibuat secara lengkap, akurat dan obyektif yang sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut : a) Menggambarkan semua informasi yang berkaitan dengan usaha dan data pemohon termasuk hasil penelitian pada daftar kredit macet; b) Penilaian atas kelayakan jumlah permohonan kredit dengan proyek atau kegiatan usaha yang akan dibiayai, dengan sasaran menghindari kemungkinan terjadinya praktek mark up yang dapat merugikan bank; c) Menyajikan penilaian yang objektif dan tidak dipengaruhi oleh pihakpihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit. Analisis kredit tidak boleh merupakan suatu formalitas yang dilakukan semata-mata untuk memenuhi prosedur perkreditan. 4) Analisis kredit sekurang-kurangnya harus mencakup penilaian atas watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha debitor atau yang lebih dikenal dengan 5 C’s dan penilaian terhadap sumber pelunasan kredit yang dititik beratkan pada hasil usaha yang dilakukan pemohon serta menyajikan evaluasi aspek yuridis perkreditan dengan tujuan untuk melindungi bank atas risiko yang mungkin timbul.

Sebagaimana yang telah dikemukakan dalam SK Direksi Bank Indonesia No.27/ 162/ KEP/ DIR tanggal 31 Maret 1995 Tentang Kewajiban Penyusunan Dan Pelaksanaan Kebijaksananaan Perkreditan Bank Bagi Bank Umum dalam poin ke empat mengenai analisis kredit yang dikenal dengan 5 C’s demikian juga sama halnya dilakukan pada saat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Laweyan Surakarta melakukan analisis terkait calon debitor yang mengajukan permohonan kredit Maka, pemberlakuan analisis pemberian kredit kepada calon to user debitor yang dilakukan olehcommit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit



Laweyan Surakarta tentunya sangat dipengaruhi oleh asas-asas pemberian kredit yakni 5C, 7P, dan 3R. Penilaian bank atas hal tersebut sangatlah penting, dikarenakan menyangkut masalah pembayaran masa depan cicilan kredit yang diberikan tentunya. Mengenai agunan pada pelaksanaan pemberian kredit bukan menjadi suatu hal yang bersifat pokok, namun merupakan tambahan dan sebetulnya bukanlah suatu keharusan untuk memberikan agunan pada pemberian Kredit Usaha Rakyat. Dengan memperhatikan Pasal 1 Angka 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.05/2010 mengenai pengertian Kredit Usaha Rakyat adalah Kredit/pembiayaan kepada UMKM-K dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan usaha yang produktif. Maka pemberian Kredit Usaha Rakyat tentunya telah didukung adanya fasilitas penjamin yang dalam hal ini telah dijamin oleh Pemerintah bahwa dalam Pasal 1 Angka 12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.05/2010 tertuang bahwa perjanjian penjaminan kredit/pembiayaan adalah perjanjian antara Perusahaan Penjaminan dan Perbankan yang mengatur pemberian pertanggungjawaban dalam rangka penyelenggaraan Kredit Usaha Rakyat. Pemberian jaminan tersebut sebesar 70% yang dijaminkan kepada Perusahaan Penjamin yaitu PT. ASKRINDO. Baik Kredit Usaha Rakyat Tanpa Agunan ataupun dengan Agunan pemberian jaminan oleh perusahaan penjamin atau PT. ASKRINDO tetap sama yaitu sebesar 70%. Oleh sebab itu menurut pendapat penulis, tentunya bukan sesuatu yang melanggar peraturan apabila dalam pelaksanaan pemberian Kredit usaha Rakyat tidak menggunakan agunan. Namun, dikarenakan sebagai pelaksana adalah tetap bank itu sendiri yang wajib untuk menyediakan dana commit user Rakyat sesuai dengan ketentuan dan menyalurkan dana untuk KredittoUsaha



dalam

Pasal

4

Angka

1

Peraturan

Menteri

Keuangan

Nomor

135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.05/2010 maka masing-masing bank pun mempunyai otoritas sendiri dalam menentukan kesehatan bank itu dan juga dalam menilai kemampuan calon debitor, untuk itu PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Laweyan Surakarta dalam memberikan Kredit Usaha Rakyat Tanpa Agunan benar-benar selektif dalam menentukan calon debitor yang pantas untuk diberikan pinjaman Kredit Usaha Rakyat Tanpa Agunan, apalagi dengan memperhatikan penjaminan yang tersisa yaitu 30% yang masih menjadi penjaminan Bank dan menjadi kerugian bank apabila pada akhirnya terjadi kredit macet. Menurut pendapat penulis sebagaimana telah diuraikan dalam penjelasan di atas mengenai penjaminan kredit, mungkin berbeda apabila penjaminan yang diberikan oleh Pemerintah tersebut benarbenar 100% sehingga bank tidak membutuhkan agunan lagi untuk meminimalisir risiko yang ada, namun terjadinya kredit macet atau moral hazzard berbicara dalam hal ini. Pada analisis pemberian kredit ini tentunya prinsip kehati-hatian dalam proses pemberian kredit di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Laweyan Surakarta tentunya harus berjalan dengan baik walaupun permberian Kredit Usaha Rakyat tersebut menggunakan Agunan ataupun tidak. Dengan melihat rekap data bulan Oktober 2011 s/d Februari 2012 pemberian kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Laweyan sudah berjalan dengan baik, terutama pada analisis kredit sebelum permohonan kredit calon debitor tersebut diberikan, hal ini terlihat dari jumlah permasalahan kredit macet yang semakin menipis. Berikut adalah rekapan data lima bulan terakhir jumlah kredit macet pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Laweyan Surakarta :

commit to user



Tabel 2. Rekap jumlah kredit macet pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Laweyan Surakarta

NO.

BULAN

JUMLAH KREDIT MACET

1.

Oktober 2011

3

2.

November 2011

1

3.

Desember 2011

1

4.

Januari 2012

2

5.

Februari 2012

0

Sumber : PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Laweyan Surakarta Tahun 2012

Dengan adanya hal ini dapat disimpulkan bahwa pada pelaksanaannya pemberian kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Laweyan telah berjalan dengan baik dan analisa kredit pun telah dilakukan secara tepat, sehingga semakin lama jumlah kredit macet semakin menipis jumlahnya.

c. Tahap Pemberian Keputusan Kredit Pada tahapan pemberian keputusan kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Laweyan Surakarta sebagai pihak berwenang. Pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Laweyan Surakarta akan memberikan pemberitahuan kepada calon nasabah mengenai keputusan pemberian kredit tersebut. Pemberitahuan tersebut akan dilakukan segera oleh Account Officer PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Laweyan Surakarta setelah keputusan pemberian kredit. Namun keputusan kredit mengenai diterimanya permohonan kredit tersebut baru dapat terealisasi setelah calon debitor lolos dalam analisis kredit yang diberikan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. Unit Laweyan Surakarta, tidak masuk dalam daftar hitam nasional, serta calon commit to user debitor dalam dunia perbankan tidak bermasalah. Mengenai data-data calon



debitor tersebut bisa dilihat dari BI cheking atau yang dikenal dengan Sistem Informasi Debitor. Maka dari itu Sistem informasi Debitor penting untuk mendukung tersedianya informasi debitor yang lengkap, akurat, terkini, dan utuh yang dapat membantu bank dalam memberikan keputusan permohonan kredit yang pada pelaksanaannya hal ini diterapkan juga pada PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. Unit Laweyan Surakarta karena selain dianggap penting, sistem informasi debitor juga merupakan suatu hal yang membantu bank dalam penerapan manajemen risiko yaitu pengenalan terhadap calon debitor secara lebih mendalam.

d. Tahap Kesepakatan Perjanjian Kredit Kesepakatan antara debitor dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Laweyan Surakarta sebagaimana tertuang dalam perjanjian antara kedua belah pihak dan adanya surat pengakuan hutang oleh debitor semakin menguatkan posisi masing-masing pihak bahkan di mata hukum. Dikarenakan dengan adanya kesepakatan yang tertuang dalam surat perjanjian kredit maka, Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian telah terpenuhi yaitu bahwa perjanjian tersebut dibuat dengan adanya kesepakatan di antara mereka yang mengikatkan dirinya yaitu debitor dan kreditor, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, terdapat adanya suatu obyek tertentu, dan terdapatnya suatu sebab yang halal (causa), maka dengan adanya kesepakatan dalam perjanjian tersebut berakibat bahwa perjanjian yang sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya sebagaimana tertuang dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (asas pacta sunt servanda). Mengenai kesepakatan atau persetujuan peminjaman kredit pun termuat jelas pengaturannya dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah dikutip oleh commit masalah. to user Berdasarkan bunyi dari pasal penulis di dalam latar belakang



tersebut jelas bahwa kesepakatan menjadi salah satu unsur utama dalam pelaksanaan pemberian kredit untuk menyatakan sahnya suatu perjanjian kredit. Sesuai dengan sesuai dengan SK Direksi Bank Indonesia No.27/ 162/ KEP/ DIR tanggal 31 Maret 1995 Tentang Kewajiban Penyusunan Dan Pelaksanaan Kebijaksananaan Perkreditan Bank Bagi Bank Umum, pelaksananan perjanjian kredit sekurang-kurangnya harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 1) Memenuhi keabsahan dan persyaratan hukum yang dapat melindungi kepentingan bank; 2) Memuat jumlah, jangka waktu, tata cara pembayaran kembali kredit serta persyaratan-persyaratan kredit lainnya sebagaimana ditetapkan dalam keputusan persetujuan kredit dimaksud.

e. Tahap Pencairan Kredit Sebagaimana telah diuraikan pada hasil penelitian mengenai pencairan kredit, pencairan kredit baru dapat dicairkan dananya apabila seluruh proses telah terpenuhi. Maka pada pelaksanaannya di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit laweyan Surakarta hal ini telah sesuai dengan ketentuan pada SK Direksi Bank Indonesia No.27/ 162/ KEP/ DIR tanggal 31 Maret 1995 Tentang Kewajiban Penyusunan Dan Pelaksanaan Kebijaksananaan Perkreditan Bank Bagi Bank Umum pencairan atas kredit yang telah disetujui harus didasarkan pada prinsip sebagai berikut : 1) Bank hanya menyetujui pencairan kredit apabila seluruh syarat-syarat yang ditetapkan dalam persetujuan dan pencairan kredit telah dipenuhi oleh pemohon kredit; 2) Sebelum pencairan kredit dilakukan bank harus memastikan bahwa seluruh aspek yuridis yang berkaitan dengan kredit telah diselesaikan dan telah memberikan perlindungan yang memadai kepada bank. commit to user



2. Permasalahan dan Solusi dalam Pelaksanaan Kredit Tanpa Agunan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Slamet Riyadi Surakarta Bank sebagaimana yang dikenal dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan mempunyai fungsi sebagai penghimpun

dana

dari

masyarakat

dalam

bentuk

simpanan

dan

menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau dalam bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Oleh sebab itu menurut penulis dalam hal ini ada keterkaitan langsung antara masyarakat dan juga bank yang tidak dapat dipisahkan. Korelasi atau keterkaitan tersebut adalah bahwa bank tidak dapat beroperasi jika tidak ada masyarakat yang menyimpan uangnya di bank dan juga masyarakat membutuhkan bank sebagai suatu badan yang dapat memberikan pinjaman untuk memajukan usaha demi taraf hidup yang lebih baik, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan. Oleh sebab itu ketika bank mempunyai permasalahan yang besar atau banyak mengalami permasalahan kredit maka akan berdampak pula pada perkonomian Indonesia. Sesuai dengan hasil penelitian dan berdasarkan pengamatan yang dilakukan secara langsung oleh penulis pada PT. Bank Rakyat Indoensia (Persero) Tbk Unit Laweyan Surakarta. Permasalahan-permasalahan yang terjadi pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Laweyan Surakarta, sebagai berikut : a. Kredit macet Kredit macet merupakan persoalan yang dalam dunia perbankan yang sulit untuk dihindari dan tidak dapat dipungkiri keberadaannya. Kredit macet erat kaitannya dengan risiko yang harus dihadapi oleh suatu bank pada saat akan memberikan kredit pada calon debitor. commit to user



Pada saat akan memberikan kredit kepada calon debitor maka bank akan melakukan sejumlah penilaian terhadap sejumlah hal yang melekat pada diri calon debitor. Penilaian bank ini dalam rangka menerapkan prinsip kehati-hatian untuk mengurangi risiko kredit macet. Dikarenakan pada saat bank tersebut mengalami kredit macet tentunya bank tersebut akan mengalami sejumlah kerugian. Menurut penilaian penulis kredit macet dapat disebabkan oleh adanya 2 hal yaitu : 1) Dari pihak perbankan Pihak perbankan dalam melakukan analisisnya yang diwakili oleh petugas dalam hal ini dilakukan oleh Mantri Kredit Usaha Rakyat yang melakukan analisis kredit, dapat dikarenakan kurang teliti, sehingga hal yang seharusnya dapat diprediksi oleh Mantri/Account Officer analisa kredit tidak dapat dianalisa atau diprediksi. Dapat pula permasalahan tersebut terjadi karena penilaian Mantri/Account Officer yang subyektif terhadap calon debitor karena sudah mengenal lama sehingga hal-hal yang seharusnya dapat diprediksi dalam analisa menjadi kurang dapat menjadi pertimbangan.

2) Dari pihak nasabah Dari pihak nasabah kemacetan kredit dapat dilakukan akibat dua hal, yaitu : a) Adanya unsur kesengajaan. Unsur kesengajaan ini terjadi ketika nasabah sengaja untuk tidak bermaksud membayar kewajibannya kepada bank sehingga kredit yang dibayarkannya menjadi macet; b) Adanya

unsur

tidak

sengaja,

artinya

debitor

mau

membayar/mempunyai niat untuk membayar pinjamannya tetapi tidak mampu untuk mencicil pembayaran pinjamannya. Sebagai contoh kredit yang dibiayai mengalami musibah bencana alam sehingga berdampak kemampuan untuk membayar tidak ada commit to user



padahal debitor tersebut mempunyai niat untuk membayar pinjamannya.

Dari beberapa penilaian terhadap permasalahan kredit macet di atas. Permasalahan/alasan yang sering terjadi pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)

Tbk. Unit

Laweyan

adalah adanya

unsur

ketidaksengajaan. Hal yang paling sering menjadi alasan nasabah seperti adanya keluarga yang sakit sehingga dana yang seharusnya diprioritaskan untuk digunakan membayar angsuran kepada bank menjadi dialokasikan untuk mengobati keluarga yang sakit. Dengan adanya hal tersebut kredit macet sangat mungkin terjadi, apalagi pemberian Kredit Usaha Rakyat Tanpa Agunan ini tanpa menggunakan agunan atau jaminan sehingga mempunyai risiko yang besar bagi bank yang memberikan kredit tanpa adanya agunan. Oleh sebab itu, dalam pemberian Kredit Usaha Rakyat Tanpa Agunan prinsip kehati-hatian sangat berperan untuk meminimalisir permasalahan ini. Terdapat beberapa penggolongangan tipe kredit menurut tingkat kelancarannya yaitu lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet. Penggolongan tersebut sesuai dengan Pasal 4

SK. Nomor 31/ 147/

KEP/DIR tanggal 12 November 1998 yang penggolongan menurut kemampuan membayar dapat digolongkan sebagai berikut :

1) Kredit lancar a) Pembayaran tepat waktu. Perkembangan rekening baik dan tidak ada tunggakan serta sesuai dengan persyaratan kredit; b) Hubungan debitor dengan bank baik

dan

debitor selalu

menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan akurat; c) Dokumentasi kredit lengkap dan pengikatan agunan kuat. Dokumentasi kredit lengkap dapat menyatakan kualitas pada suatu kredit menurut Pasal 6 ayat (2) SK Direksi Bank Indonesia commit to user No.31/147/KEP/ DIR tanggal 12 November 1998 tentang Kualitas



Aktiva Produktif dokumentasi kredit lengkap adalah apabila terdapat

bukti-bukti

dan

dokumentasi

yang

cukup

untuk

menyatakan kepastian pemenuhan dan kelancaran pembayaran dari debitor yang dinilai berdasarkan prospek usaha dan juga kemampuan membayarnya.

2) Dalam Perhatian Khusus a) Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/ atau bunga sampai dengan 90 hari, jarang mengalami cerukan. Cerukan atau over draft yaitu saldo negatif pada rekening giro nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari; b) Hubungan debitor dengan bank baik

dan

debitor selalu

menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan masih akurat. Hubungan yang baik dan informasi keuangan debitor bisa di dapatkan pembayaran yang dilakukan oleh debitor saat jatuh tempo; c) Dokumentasi kredit lengkap dan pengikatan agunan kuat; d) Pelanggaran perjanjian yang tidak prinsipil.

3) Kredit Kurang Lancar a) Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari sampai dengan 180 hari, terdapat cerukan yang berulang kali khususnya untuk menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus kas; b) Hubungan debitor dengan bank memburuk dan informasi keuangan tidak dapat dipercaya; c) Dokumentasi kredit kurang lengkap dan pengikatan agunan yang lemah; d) Pelanggaran terhadap persyaratan pokok kredit; e) Perpanjangan kredit untuk menyembunyikan kesulitan keuangan; commit to user



4) Kredit Diragukan a) Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 hari sampai dengan 270 hari, terjadi cerukan yang bersifat permanen khusunya untuk menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus kas; b) Hubungan debitor dengan bank semakin memburuk dan informasi keuangan tidak tersedia atau tidak dapat dipercaya; c) Dokumentasi kredit yang tidak lengkap dan pengikatan agunan yang lemah; d) Pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok dalam perjanjian kredit. Pelanggaran yang prinsipil dalam perjanjian kredit yaitu bisa berupa pelanggaran terhadap kesepakatan perjanjian, seperti kesepakatan mengenai jatuh tempo pembayaran pada setiap bulannya atau dengan kata lain debitor menunggak pembayaran terus-menerus sehingga melanggar kesepakatan awal.

5) Kredit Macet a) Terdapat tunggakan pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari; dan b) Dokumentasi kredit dan pengikatan agunan tidak ada.

Dengan adanya penggolongan kualitas kredit sebagaimana yang diatur dalam Lampiran Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 mempunyai tujuan untuk membedakan antara kredit mana yang dalam taraf lancar sampai taraf macet, sehingga dapat memudahkan bank untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap debitor. Selain itu tujuan dari adanya penggolongan kredit tersebut yaitu untuk melakukan claim pada PT. Asuransi Kredit Indonesia (PT.ASKRINDO) apabila kredit tersebut sudah sampai pada tahap diragukan atau sudah 4 kali tidak commit to user



mengangsur pinjamannya pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Laweyan Surakarta. Dalam pelaksaanaannya apabila terjadi permasalahan dalam pemberian kredit usaha rakyat, bank dapat mengajukan claim kepada PT.ASKRINDO

sebagai

pihak

penjamin

pemerintah

untuk

penjaminan sebesar 70% dari plafon, sedangkan 30% nya ditutup oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Laweyan Surakarta. Hal ini dikarenakan Kredit Usaha Rakyat merupakan salah satu program pemerintah dalam rangka meningkatkan kemampuan usaha mikro, kecil, dan menengah agar semakin berkembang dan maju. Menurut Ade Yusdiyanto selaku Mantri Kredit Usaha Rakyat pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Laweyan Surakarta pengajuan claim dapat dilakukan apabila kredit tersebut sudah sampai pada kriteria diragukan. Diragukan yaitu apabila debitur tersebut sudah tidak dapat mengangsur (Wawancara tanggal 13 Maret 2012, pukul 16.05 WIB, dengan Ade Yusdiyanto selaku Mantri Kredit Usaha Rakyat pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Laweyan surakarta).

Pada pelaksanaannya jumlah kredit macet pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Laweyan Surakarta jarang terjadi, dikarenakan untuk mengantisipasi adanya kredit macet maka PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Laweyan Surakarta menerapkan cara-cara sebagai berikut : 1) Pemantauan debitor PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Laweyan Surakarta memonitoring perkembangan usaha debitor setelah kredit diberikan, apakah maju atau menurun. Jika perusahaan maju, kredit akan lancar. Sebaliknya jika menurun, hendaknya penagihan lebih ditingkatkan sebelum kredit tersebut macet. 2) Pembinaan debitor PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Laweyan commit to user Surakarta memberikan penyuluhan kepada debitor mengenai



manajemen dan administrasi agar debitur lebih mampu mengelola usaha yang dijalankannya. Oleh sebab itu jika usaha yang dijalankan lancar maka pembayaran kredit akan lancar pula.

Selain kedua hal tersebut di atas, solusi ataupun hal yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Laweyan Surakarta apabila terjadi kredit macet yaitu melakukan tindakan represive control credit. Tindakan represive control credit merupakan tindakan pengamanan atau penyelesaian kredit macet. Upaya atau solusi dalam penyelesaian kredit macet yang sering dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Laweyan Surakarta apabila terjadi kredit macet yaitu, sebagai berikut : 1) Melakukan reschedulling atau penjadwalan ulang. Penjadwalan ulang yaitu tindakan yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Laweyan Surakarta dengan melakukan perubahan syarat perjanjian kredit yaitu menyangkut jadwal pembayaran pinjaman kredit, masa tenggang pembayaran kredit, dan besaran angsuran kredit. Biasanya tindakan ini dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Laweyan Surakarta kepada debior yang masih menunjukan itikad baik untuk melunasi pembayaran hutangnya. Itikad baik itu dapat terlihat saat dilakukan penagihan terhadap tunggakan debitor tersebut, apabila debitor tersebut mempunyai itikad baik maka dia akan tetap berusaha membayar pinjamannya walau debitor tersebut sedang mengalami kesulitan. Sebagai contoh pembayaran cicilan yang seharusnya sebesar Rp 200.000,- per tanggal jatuh tempo, dibayar oleh debitor sebesar Rp 100.000,- per tanggal jatuh tempo karena kesulitan yang dialami oleh debitor. (debitor tetap berkeinginan untuk melunasi pinjamannya). commit to user



2) Melakukan tindakan liquidation Liquidation yaitu penjualan terhadap barang-barang yang dijadikan agunan dalam rangka pelunasan hutang, namun biasanya hal ini tidak dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Laweyan Surakarta. Hal ini disebabkan karena apabila dilakukan dengan tindakan penjualan atau melalui cara-cara yang lebih keras debitor malah tidak mau membayar pinjamannya. Oleh sebab itu, Muhammad Aris Munandar pada hari Kamis tangal 24 Mei 2012 mengatakan bahwa: “Jujur saja untuk melakukan tindakan sampai pada tahapan penjualan barang-barang milik debitor atau melakukan eksekusi semacam itu biasanya tidak kami lakukan, dikarenakan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Laweyan Surakarta tidak mempunyai tempat untuk menyimpan barang-barang usaha milik debitor tersebut, karena yang menjadi agunan pada Kredit Usaha Rakyat Tanpa Agunan adalah usaha dari debitor itu sendiri, bahkan banyak dari debitor apabila semakin diancam maka dia malah semakin tidak mau membayar cicilannya. Oleh sebab itu kami tidak “saklek” untuk menerapkan hal semacam itu. Tindakan yang kami lakukan biasanya secara kekeluargaan.” (Wawancara tanggal 24 Mei 2012, pukul 16.00 WIB, dengan Muhammad Aris Munandar di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Laweyan Surakarta).

3) Melakukan upaya penyelesaian secara kekeluargaan Upaya

penyelesaian

permasalahan

kredit

secara

kekeluargaan merupakan tindakan yang diambil oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Laweyan Surakarta. Penyelesaian pertama-tama tetap dilakukan secara kekeluargaan terlebih dahulu dan berusaha mendalami permasalahan debitor sehingga tidak dapat membayar pinjamannya. Apabila setelah 4 bulan lamanya pembayaran pinjaman tetap tidak dibayar oleh debitor yang bersangkutan, maka PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Laweyan Surakarta melalui Mantri Kredit commit to user Usaha Rakyat akan melakukan claim pada PT. ASKRINDO,



namun bukan berarti setelah dilakukan claim maka debitor dapat bebas

dari

kewajibannya.

Debitor

tetap

harus

memenuhi

kewajibannya dengan ditagih secara terus menerus oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Laweyan Surakarta.

4) Mengasuransikan

debitor

dengan

asuransi

kematian

untuk

mencegah kredit macet Mengasuransikan debitor untuk asuransi kematian merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Laweyan Surakarta untuk mencegah terjadinya kredit macet, dikarenakan meninggalnya debitor maka ahli warisnya tidak akan mengalami kesulitan untuk membayar pinjamannya lagi karena sudah diasuransikan. Hal ini dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Laweyan Surakarta dikarenakan apabila menunggu mendapatkan ganti kerugian kepada PT. ASKRINDO maka pinjaman tersebut harus ditunggu selama 4 bulan terlebih dahulu (macet). Apabila kredit sudah macet maka akan menjadi kerugian bagi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Laweyan Surakarta dan baru dapat diajukan claim pada PT. ASKRINDO. Oleh sebab itu hal ini dapat menjadi keuntungan bagi pihak debitor itu sendiri dan juga bagi kreditor.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa eksekusi terhadap barang-barang milik debitor yang merupakan jaminan terhadap pelunasan pinjaman debitor apabila dia tidak dapat melunasi hutangnya seperti yang tercantum dalam dalam Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak dijalankan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Laweyan Surakarta, walaupun dasar hukum/perlindungan bagi kreditor pada Kredit Usaha Rakyat Tanpa Agunan berlaku pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum to user Perdata sebagai dasar commit hukum penjaminan terhadap kerugian yang akan



ditanggung oleh kreditor. Eksekusi atau pengalihan sejumlah harta kekayaan milik debitor tersebut tidak pernah atau jarang sekali dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Laweyan Surakarta apalagi untuk Kredit Usaha Rakyat yang kisaran jumlah pinjamannya kecil. Dari adanya kenyataan di atas penulis berpendapat jika menggunakan jalan kekeluargaan merupakan salah satu solusi yang terbaik dilihat dari adanya penurunan jumlah kredit macet pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Laweyan Surakarta, tanpa disertai adanya eksekusi maka harus dibarengi juga dengan penegasan terhadap jangka waktu yang sudah diperhitungkan untuk menagih pembayaran pinjaman tersebut diberi tempo/tenggang waktu, sehingga apabila debitor setelah diberi toleransi tetap tidak mau membayar maka PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Laweyan Surakarta harus mengambil langkah tegas untuk menyelesaikan permasalahan kredit tersebut. Dengan penyelesaian permasalahan kredit yang lebih singkat/diberi tempo toleransi salah satu keuntungan yang bisa didapatkan dengan adanya hal itu menurut penulis adalah masalah mengenai kredit pun tidak menumpuk.

b. Permasalahan kedua yaitu lamanya pencairan dana tunggakan oleh PT. ASKRINDO dikarenakan proses yang berbelit-belit

Pengajuan claim kepada perusahan penjamin yaitu PT. ASKRINDO, selaku penjamin Kredit Usaha Rakyat yang ditunjuk oleh Pemerintah cukup lama dan berbelit-belit dikarenakan : Menurut Ade Yusdiyanto selaku Mantri Kredit Usaha Rakyat pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Laweyan Surakarta terdapat beberapa tahapan yang harus ditempuh dalam pengajuan claim, yaitu sebagai berikut: 1) Tahap pertama yaitu dapat diajukan apabila kredit macet tersebut sudah macet dan tidak mengangsur lagi selama commit to user beberapa waktu.



2) Tahap kedua melangkapi berkas-berkas kelengkapan debitur seperti fotokopi identitas debitur, surat pengakuan hutang, lembar kunjungan nasabah (LKN). 3) Tahap ketiga yaitu setelah semua syarat pengajuan telah dilengkapi barulah dilakukan adanya BI cheking. 4) Dan tahap-tahap selanjutnya, sehingga proses pengajuan claim pada perusahaan penjamin sangatlah membutuhkan waktu yang lama. Apalagi dengan Sumber Daya Manusia pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Laweyan yang relatif terbatas, sehingga pencairan dana oleh penjamin tidak tentu dalam pencairannya, kurang lebih 3 bulan dari pengajuan sampai pada pencairannya (Wawancara tanggal 13 Maret 2012, pukul 16.15 WIB, dengan Ade Yusdiyanto selaku Mantri/Account Officer Kredit Usaha Rakyat pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Laweyan Surakarta). Hal yang dapat dilakukan oleh pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Laweyan Surakarta dalam hal ini yaitu tetap mengajukan tunggakan kepada PT. ASKRINDO sesuai dengan prosedur yang ada dan juga mengusahakan untuk tetap menagih tunggakan tersebut kepada debitor yang macet. Walaupun demikian menurut penulis, hal lain yang dapat dilakukan yaitu dengan membuat perjanjian mengenai asuransi dengan debitor pada awalnya sehingga apabila suatu saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dapat diajukan claim pada perusahaan asuransi yang disepakati pada saat terjadinya perjanjian tersebut dan juga asuransi pada PT. ASKRINDO. Dengan adanya antisipasi terhadap hal yang sedemikian rupa maka PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Laweyan Surakarta tidak akan mengalami kerugian yang besar.

c. Permasalahan ketiga yaitu pada kurangnya kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan sesuatu hal yang penting dalam kemajuan suatu badan institusi, karena tanpa adanya sumber daya manusia maka institusi tersebut tidak dapat berjalan. commit to user Demikian halnya dengan kuantitas SDM yang ada pada PT. Bank Rakyat



Indonesia (Persero) Tbk. Unit Laweyan Surakarta perlu SDM yang cukup dalam rangka memenuhi kinerja atau kebutuhan akan SDM yang ada di dalamnya. Meninggat Mantri Kredit Usaha Rakyat pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Laweyan Surakarta hanya ada satu orang. Hal ini tidak sebanding dengan peningkatan permintaan Kredit Usaha Rakyat setiap bulannya, yang dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

Tabel 3. Peningkatan Jumlah Pendaftar Kredit Usaha Rakyat dan Jumlah Debitor Kredit Usaha Rakyat Bulan Oktober 2011- Februari 2012

BULAN

JUMLAH PENDAFTAR

JUMLAH REALISASI

(ORANG)

DEBITOR (ORANG)

Oktober 2011

28

10

November 2011

32

27

Desember 2011

30

25

Januari 2012

32

27

Februari 2012

48

44

Sumber : PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Laweyan Surakarta Tahun 2012

Menurut tabel di atas dapat ditarik adanya suatu kesimpulan atau gambaran bahwa dari bulan Oktober 2011 s/d Februari 2012 rata-rata terdapat adanya peningkatan peminat pendaftar Kredit Usaha Rakyat di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Laweyan Surakarta. Dengan demikian di satu sisi dapat diartikan bahwa peminat Kredit Usaha

Rakyat

meningkat,

namun

seharusnya

dengan

semakin

meningkatkanya peminat Kredit usaha Rakyat dibarengi juga dengan peningkatan kuantitas Sumber Daya Manusia di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Laweyan Surakarta, atau paling tidak dapat diperhitungkan juga mengenai besaran kenaikan jumlah debitornya commit to user dengan jumlah Mantri Kredit Usaha Rakyat. Dapat dibayangkan apabila



sangat sulit mengelola atau mengawasi begitu banyaknya debitor dan juga melakukan analisis terhadap pendaftar Kredit Usaha Rakyat setiap harinya. Menurut Muhammad Aris Munandar selaku Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Laweyan 1 (satu) orang Mantri Kredit Usaha Rakyat menangani 450 s/d 500 orang debitor dengan nominal Outstanding Rp 1.630.000.000,- untuk saat ini penambahan account officer Kredit Usaha Rakyat belum dilakukan karena jumlah debitor Kredit Usaha Rakyat pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Laweyan Surakarta belum mencapai 500 debitor. Oleh sebab itu penambahan account officer belum dilakukan karena masih memenuhi standar (Wawancara dengan Muhammad Aris Munandar pada tanggal 9 Februari 2012 pukul 09.10 WIB di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Laweyan Surakarta). Walaupun demikian menurut penulis begitu banyaknya jumlah debitor yang harus dipegang oleh satu orang Mantri Kredit Usaha Rakyat belum lagi ditambah dengan Pendaftar Kredit Usaha Rakyat, maka permasalahan yang dapat terjadi dengan kurangnya kuantitas Sumber Daya Manusia pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yaitu : 1) Kurangnya pengawasan terhadap debitor yang sudah mendapatkan pinjaman; 2) Lambannya proses pemberian Kredit Usaha Rakyat pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Laweyan Surakarta; 3) Dalam melakukan analisis kredit terhadap calon debitor kurang teliti, disebabkan waktu yang harus ditepati oleh seorang Mantri Kredit Usaha Rakyat maksimal adalah 7 hari kerja dari kredit tersebut sudah didaftarkan, belum lagi seorang Mantri Kredit Usaha Rakyat harus melakukan analisa terhadap calon debitor yang lain pula.

Oleh karena adanya permasalahan di atas menurut penulis hal yang harus dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Laweyan Surakarta adalah merekrut pekerja dan ditempatkan pada posisi bagian yang menjalankan Kredit commit to user Usaha Rakyat, dan juga perlunya



dilakukan pembinaan terhadap pekerja yang telah ada, khususnya yang menangani Kredit Usaha Rakyat, seperti melakukan pendidikan lanjutan kepada pekerja tersebut agar secara tekhnis menguasai cara untuk dapat mengembangkan dunia perbankan.

d.Permasalahan keempat yaitu kurangnya pengetahuan debitor mengenai Kredit Usaha Rakyat Pengetahuan merupakan sesuatu hal yang pokok dan harus dimengerti baik bagi orang awam ataupun bagi orang yang sudah mengerti bagaimana jalannya proses pelaksanaan pemberian kedit secara umum. Permasalahan yang terjadi pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Laweyan Surakarta dikarenakan kurangnya pengetahuan debitor diharenakan karena hal seperti berikut : 1) Kurangnya pengetahuan/kurang mengertinya debitor terhadap proses perjanjian ataupun klausula-klausula yang diberikan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Laweyan Surakarta. Hal ini dikarenakan debitor tidak mengetahui mengenai betapa pentingnya pengikatan kredit dan juga klausula-klausula yang telah disepakati. Hal ini berdampak pada sering kali terdapat beberapa debitor yang tidak mengetahui mengenai besaran bunga dan kewajiban untuk melakukan pembayaran cicilan pinjaman sebelum jatuh tempo, yang sebanarnya itu sudah tercantum secara jelas dalam perjanjian kredit ataupun dalam surat pengakuan hutang. Dengan ketidak mengertian debitor ini dapat menimbulkan permasalahan kredit (kredit macet). 2) Salah presepsi yang terjadi dalam masyarakat. Salah presepsi ini terjadi ketika adanya kesalahpahaman pada masyarakat dikarenakan masyarakat salah mengartikan program pemerintah Kredit Usaha Rakyat Tanpa Agunan, mereka berfikir jika Kredit Usaha Rakyat Tanpa Agunan sama dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sehingga tidak perlu untuk dikembalikan atau diangsur pinjamannya. commit to user



Menurut penulis dalam permasalahan ini dapat diakibatkan oleh kurang aktifnya pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Laweyan Surakarta untuk memberikan informasi mengenai klausulaklausula yang dipersyaratkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Laweyan Surakarta, namun dapat juga demikian sebaliknya merupakan kelalaian dari debitor untuk menanyakan hal-hal yang penting menganai klausula-klausula yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut. Ataupun dapat diakibatkan karena kurang aktifnya pemerintah dalam mensosialisasikan tentang kredit usaha rakyat. Pada pelaksanaannya pemberian informasi mengenai klausulaklausula dalam perjanjian tersebut atau mengenai seluk-beluk Kredit Usaha Rakyat

merupakan kewenangan

customer

service untuk

memberikan informasi mengenai hal yang bersangkutan. Upaya yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Laweyan sebetulnya dengan memberikan brosur dan juga kelengkapan perjanjian pemberian Kedit Usaha Rakyat merupakan salah satu bentuk antisipasi yang diberikan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Laweyan Surakarta. Menurut pendapat penulis perlu diadakannya tindakan lebih agresif oleh pemerintah dalam membatu perbankan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman lagi pada masyarakat, dapat dilakukan dengan cara pemberian penyuluhan terhadap masyarakat melalui televisi ataupun media elektronik lainnya mengenai fungsi, tujuan Kredit Usaha Rakyat oleh pemerintah. Solusi yang lain yaitu dapat dengan memberikan pendidikan pada masyarakat sehingga masyarakat mengerti mengenai pengertian kredit, pentingnya kredit, ataupun pentingnya pengembalian pinjaman kredit.

commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Tinjauan Pelaksanaan Pemberian Kredit Tanpa Agunan Berdasarkan Undang-Undang Perbankan, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut : 1. Pelaksanaan pemberian kredit tanpa agunan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Laweyan diberikan dalam bentuk Kredit Usaha Rakyat Tanpa Agunan dan pada pelaksanaannya dilakukan berdasarkan lima tahapan yaitu, tahap permohonan kredit, tahap peninjauan dan analisis kredit, tahap pemberian keputusan kredit, tahap perjanjian kredit, dan tahap pencairan kredit. 2. Permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan pemberian kredit tanpa agunan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Slamet Riyadi Surakarta yaitu permasalahan pertama kredit macet, permasalahan kedua kedua penyalahgunaan kredit solusi atas permasalahan kredit macet dan

penyalahgunaan

kredit

yaitu

dengan

melakukan

pembinaan,

pengawasan, namun apabila permasalahan tersebut sudah terjadi dan tidak dapat dihindari lagi maka solusi yang dilakukan yaitu dengan melakukan penagihan secara kekeluargaan dan perubahan terhadap sejumlah syaratsyarat seperti perubahan jadwal pembayaran, serta memberikan surat teguran kepada debitor yang menyalahgunakan pinjaman tersebut, permasalahan ketiga yaitu pencairan dana tunggakan debitor pada PT. ASKRINDO yang berbelit-belit solusi atas permasalahan ini dengan mengajukan berkas-berkas penunggakan kredit secara lengkap dan detail untuk meminimalisir waktu dalam pengajuan berkas-berkas, keempat kurangnya kuantitas Sumber Daya Manusia pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Laweyan Surakarta selaku salah satu unit PT. commit to userCabang Slamet Riyadi Surakarta Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 108



solusi atas permasalahan ini yaitu dengan menambah jumlah kuantitas Sumber Daya Manusia pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Laweyan Surakarta apabila diperlukan, dan kelima yaitu kurangnya pengetahuan debitor mengenai kredit usaha rakyat tanpa agunan solusi atas permasalahan ini yaitu dengan memperkenalkan produk kredit tersebut melalui brosur ataupun memberitahukan prosedur pelaksanaan kredit yang dilakukan oleh customer service, serta memberikan pengetahuan kepada calon debitor megenai kredit usaha rakyat tanpa agunan atau produk kredit lainnya untuk meminimalisir masalah kredit yang dikaibatkan kurangnya pengetahuan debitor.

B. Saran Berkaitan dengan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka penulis memberikan saran, sebagai berikut : 1. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Laweyan Surakarta selaku salah satu unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Slamet Riyadi Surakarta dalam melakukan penyelamatan kredit macet dengan cara reschedulling harus tetap memperhatikan perjanjian awal pada saat melakukan kesepakatan kredit juga, sehingga dengan memperhatikan pada perjanjian kesepakatan kredit maka dapat diketahui sejauh mana kesungguhan dari debitor yang bersangkutan. 2. Pemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan kredit usaha rakyat tanpa agunan harus melakukan tindakan agresif dalam rangka dukungan tersebutyaitu dengan melakukan penyuluhan mengenai pengenalan terhadap kredit usaha rakyat tanpa agunan untuk menghindari kesalahpahaman yang terjadi pada masyarakat.

commit to user

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2012

Recommend Documents