FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2011

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

TINJAUAN TERHADAP PENGELOLAAN WAKAF MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

Penulisan Hukum (Skripsi)

Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh : RATNA DUMILAH E.0003034

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2011 commit to user


digilib.uns.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

TINJAUAN TERHADAP PENGELOLAAN WAKAF MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

Disusun oleh: RATNA DUMILAH NIM: E.0003034

Disetujui untuk dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Surakarta, 2 Februari 2011

Pembimbing

M.Adnan, S.H., M.Hum. NIP. 195407121984031002

commit to user

ii


digilib.uns.ac.id

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi) TINJAUAN TERHADAP PENGELOLAAN WAKAF MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

Oleh: RATNA DUMILAH NIM: E.0003034

Telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skrpsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta pada: Hari

: Rabu

Tanggal : 2 Februari 2011 DEWAN PENGUJI [1].

Agus Rianto, SH.,Mhum. NIP.196108131989031002

: …………………………………………

[2].

Zeni Lutfiyah, SAg., MAg. NIP.197210112005012001

: …………………………………………

[3].

M.Adnan, S.H., M.Hum. NIP. 195407121984031002

: ………………………………………....

Mengetahui Dekan Fakultas Hukum UNS,

Mohammad Jamin, S.H., M.Hum. NIP. 19610930198601001 commit to user

iii


digilib.uns.ac.id

MOTTO

Maha Suci Engkau, tiada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami, sungguh Engkaulah yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS Al Baqarah:32)

Jika engkau bisa, jadilah seorang ulama. Jika engkau tidak mampu, maka jadilah penuntut ilmu. Bila engkau tidak bisa menjadi seorang penuntut ilmu, maka cintailah mereka. Dan jika kau tidak mencintai mereka, janganlah engkau benci mereka." (Umar bin Abdul Aziz) Sesungguhnya setiap kedipan mata adalah nikmat, setiap helaan nafas adalah nikmat, karena itu bersyukurlah pada Sang Pemberi Nikmat.

commit to user

iv


digilib.uns.ac.id

PERSEMBAHAN Karena doa, harapan dan kemuliaan hati mereka, dapat kuselesaikan karya ini untuk kupersembahkan kepada: Allah yang menciptakan, yang memiliki segala sesuatu di langit dan di bumi, yang Maha Pemurah lagi Penyayang. Ayahku yang pemegang kejujuran dan ibuku pendamping setia, kakak-kakakku yang tiada henti tiada putus asa membantu dan berkorban untukku. Ya Allah kasihilah mereka sebagaimana mereka mengasihiku sewaktu kecil. Sahabat setia dalam suka dan duka yang senatiasa melimpahkan kesabaran, kasih sayang, semangat, menemani dan menghargai setiap usaha yang kulakukan. Semoga Allah membalas kebaikan kalian, melimpahkan rahmat, memelihara dengan kerahimanNYA, dan menjadikan penggugur dosa.

commit to user

v


digilib.uns.ac.id

PERNYATAAN

Nama : Ratna Dumilah NIM : E0003034

Menyatakan

dengan

sesungguhnya

bahwa

penulisan

hukum

(skripsi)

berjudul:”Tinjauan Terhadap Pengelolaan Wakaf Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf” adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 28 Januari 2011 Yang Membuat Pernyataan,

Ratna Dumilah NIM. E0003034

commit to user

vi


digilib.uns.ac.id

ABSTRAK

Ratna Dumilah. E.0003034. 2010. TINJAUAN TERHADAP PENGELOLAAN WAKAF MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan wakaf di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan bagaimana peran Badan Wakaf Indonesia sebagai lembaga yang berkompeten dalam pengelolaan wakaf menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif yaitu berusaha mengetahui bagaimana pengelolaan wakaf di Indonesia dan peran Badan Wakaf Indonesia sebagai lembaga perwakafan. Pendekatan yang digunakan untuk menelaah penulisan hukum ini adalah dengan pendekatan perundang-undangan. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Sumber bahan hukum yang digunakan ialah bahan hukum primer, sekunder dan tersier melalui studi kepustakaan dan cybermedia. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif dengan logika deduktif. Berdasar penelitian ini, diperoleh hasil bahwa pengelolaan wakaf di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dilakukan oleh masyarakat melalui lembaga nazhir sesuai dengan prinsip syariah secara produktif. Nazhir dilarang melakukan perubahan peruntukkan harta wakaf kecuali atas ijin tertulis BWI. Harta wakaf berkembang dapat berupa benda bergerak. Wakaf tunai termasuk harta wakaf benda bergerak yang diwakafkan melalui lembaga keuangan syariah sebagai pengelola yang ditunjuk Menteri dan diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf tunai. Badan Wakaf Indonesia adalah lembaga independen yang dibentuk guna memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional. Badan Wakaf Indonesia bertugas melakukan pembinaan, pengelolaan dan pengembangan terhadap penyelenggaraan wakaf berskala nasional dan internasional, bekerjasama dengan pemerintah dan masyarakat dengan memperhatikan saran dari Menteri dan Majelis Ulama Indonesia. Kata Kunci: Wakaf, Pengelolaan Wakaf, Badan Wakaf Indonesia

commit to user

vii


digilib.uns.ac.id

ABSTRACT Ratna Dumilah. E.0003034. 2010. THE CONSIDERATION OF WAQF MANAGE ACCORDING TO LAW NUMBER 41 OF 2004 ABOUT WAQF. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Purpose of this research is to know how the waqf manage in Indonesia according to Law Number 41 0f 2004 about waqf and how Badan Wakaf Indonesia`s job as a competent waqf institution in waqf manage according to Law Number 41 of 2004 about waqf. This research is a normative, prescriptive and that is to know how the waqf manage in Indonesia and Badan Wakaf Indonesia`s job as waqf institution. Some approaches used to analyse this law research is statute approach. The kind of data sources that being used are secondary data. The law material sources used are primary, secondary and tertiary data through literature study and cybermedia. The analysis of legal materials use qualitative with deductive logic. Based on this result of research, the conclusion that the waqf manage in Indonesia according to Law Number 41 of 2004 is executing by society through nazhir institution according to syariah principe and productive. It is forbidden to nazhir to change purpose and and benefit of waqf except by legal license by BWI. Waqf object expand to moved and unmoved object. Cash waqf included moved object through syariah financial institution by minister order and published in Cash Waqf Sertificate. Badan Wakaf Indonesia is independent institution formed to progress and expand national waqf. Badan Wakaf Indonesia have order to constructing, managing and expanding national and international waqf manage, cooperation with government, and society obey advice from minister and religious former. Key words: Waqf , Waqf Manage, Badan Wakaf Indonesia

commit to user

viii


digilib.uns.ac.id

KATA PENGANTAR Bismillah Alhamdulillah segala puji bagi Allah Maha Tinggi yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala nikmat ilmuNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan

Penulisan

Hukum

(Skripsi)

yang

berjudul

“TINJAUAN

TERHADAP PENGELOLAAN WAKAF MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF” ini dengan baik. Penulisan Hukum ini disusun dan diajukan penulis untuk melengkapi persyaratan guna memperoleh derajat S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Pada kata pengantar ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis, baik yang berupa materiil maupun immateriil selama proses penulisan karya tulis ini. Berbagai

faktor

yang

menghambat

penulis

untuk

sesegera

mungkin

menyelesaikan penulisan hukum ini tidak akan bisa penulis terlewati tanpa doa dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati penulis sampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya, terutama kepada : 1. Bapak Mohammad Jamin, S.H, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret beserta jajarannya. 2. Ibu Maria Madalina, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik penulis. 3. Bapak M. Adnan, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum dan Masyarakat

yang

telah

membantu

dalam

penunjukkan

dosen

pembimbing skripsi dan telah bersedia meluangkan waktu berbagi ilmu memberi bimbingan dan masukan untuk penulisan hukum ini. 4. Bapak Joko Susilo yang sangat membantu penulis dalam penyelesaian studi di Fakultas Hukum ini. 5. Segenap dosen dan karyawan di Fakultas Hukum dan Universitas Sebelas Maret Surakarta yang turut membantu penulis dalam menempuh studi yang tidak penulis sebutkan satu persatu. commit to user

ix


digilib.uns.ac.id

6. Ayahanda dan Ibunda tercinta, Bapak Soekemi dan Ibu Amsiyah yang dengan kesabarannya selalu berdoa agar anaknya segera lulus dan menjadi insan mandiri yang bermanfaat bagi dunia dan akhiratnya. Mohon maaf jika selama ini mengecewakan dan belum mampu membuat kalian bangga. 7. Keluarga besar dengan saudara-saudara yang menyayangiku dan sangat aku sayangi, dengan beda dimensi pemikiran dan jarak yang jauh terbentang takkan memutus silatrahim kita. Terutama untuk mas Doni dan mas Farid, yang lelah bersusah payah membantuku dan selalu mendoakanku dengan tulus dan sabarnya. Juga mas Herry, mas Noer, mas Hadi, mas Fendi dan mbak Ida. 8. Sahabat setiaku dalam suka dan duka, belahan jiwa pelimpah kasih sayang

penuh

kesabaran

yang

senantiasa

menemani

dan

mendampingiku dengan tiada pernah lelah, membimbing, mendoakan dan mengenalkan aku akan kebaikan dunia, Endra Dwisukma Abadi, terima kasih yang tak terhingga. 9. Adik-adikku di HMI yang sangat membantuku, yang mau menerimaku dengan segala kekuranganku dan sering merepotkan kalian, Dahat, Marthin, Adil, Yasser, Anung, Okky, Didit, Refi dan lainnya yang belum kusebut. 10. Bidadari-bidadari jelitaku Damai 1, yang telah sering direpotkan penulis, Yunita, Dita, Titin, Widi, Indah, Putri, Esty, Dini, Tami, Dessy, adik-adik baru Arum, Nurul, Aji, Rizky, Dwi dan semua warga Damai, terima kasih sudah mengizinkanku bernaung di sini. 11. Sahabat-sahabatku

yang

cantik

dan

hebat,

yang

menerimaku,

menghiburku, mendampingiku dengan doa, menemani jalan-jalan dan memberi semangat, Fajar Afril, Ruci, Inung, Eny, dan Cita. 12. Tak lupa pula untuk yang sering menjadi penguji hati dan kesabaran, yang menjadi sumber inspirasi bagi karya tulis ini, Handry Purwandani. commit to user

x


digilib.uns.ac.id

13. Kepada seluruh pegawai dan karyawan Departemen Agama Purworejo, khususnya Bagian Zakat dan Wakaf yang telah mengizinkan penulis menggunakan koleksi perpustakaannya. 14. Semua pihak yang telah membantu dan memperlancar penyusunan Karya Tulis ini, yang belum penulis sebut satu persatu. Penulis menyadari bahwa kualitas penulisan hukum ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu, penulis berharap saran dan kritik masukan kepada penulis guna penyempuranaan karya ini. Mudah-mudahan penulisan hukum ini mampu memberikan manfaat bagi kita semua.

Surakarta, Januari 2011

Penulis

commit to user

xi


digilib.uns.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ......................................................................................

i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ..........................................

ii

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI .....................................................

iii

HALAMAN MOTTO ....................................................................................

iv

PERSEMBAHAN ..........................................................................................

v

PERNYATAAN..............................................................................................

vi

ABSTRAK ......................................................................................................

vii

KATA PENGANTAR ....................................................................................

ix

DAFTAR ISI...................................................................................................

xii

BAB I

PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah...............................................................

1

B. Perumusan Masalah......................................................................

3

C. Tujuan Penelitian..........................................................................

4

D. Manfaat Penelitian .......................................................................

4

E. Metode Penelitian .........................................................................

5

F. Sistematika Penulisan ..................................................................

10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Kerangka Teori ............................................................................

13

1. Tinjauan tentang Wakaf ........................................................

13

a. Pengertian Wakaf ............................................................

13

b. Landasan Hukum Wakaf.................................................

15

c. Ruang Lingkup Wakaf ....................................................

19

2. Tinjauan tentang Pengelolaan Wakaf ...................................

26

a. Pengertian Pengelolaan Wakaf. ......................................

26

b. Ruang Lingkup Pengelolaan Wakaf. ..............................

27

3. Tinjauan tentang Badan Wakaf Indonesia ............................

32

a. Struktur Organisasi .........................................................

32

b. Kedudukan Badan Wakaf Indonesia ............................... commit to user B. Kerangka Pemikiran .....................................................................

32

xii

34


digilib.uns.ac.id

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Pengelolaan Wakaf di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf .......................................

36

B. Peran Badan Wakaf Indonesia sebagai Lembaga yang Berkompeten dalam Pengelolaan Wakaf Menurut UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 .................................................

90

BAB IV PENUTUP A. Kesimpulan ................................................................................. 105 B. Saran ........................................................................................... 106 DAFTAR PUSTAKA .................................................................................... 108

commit to user

xiii


digilib.uns.ac.id

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Sebagai negara yang berpenduduk muslim terbesar di dunia dan juga memiliki aset wakaf yang cukup besar, perkembangan wakaf di Indonesia tertinggal jauh jika dibandingkan dengan negara-negara mayoritas penduduk muslim lain, hal ini tentunya dipengaruhi dengan berbagai faktor, di antaranya terkait dengan pengelolaan wakafnya, baik sistem pengelolaan wakaf maupun pihak pengelola wakafnya. Walaupun sudah ada BWI sebagai lembaga yang khusus menangani permasalahan wakaf di Indonesia. Namun harus ada pula usaha bersama antara pemerintah dan masyarakat untuk memaksimalkan peran lembaga tersebut (http://shariaeconomy.blogspot.com/2008/07/dr-uswatun-hasanah.html). Selain itu, pemahaman masyarakat terhadap ihwal benda wakaf juga masih sempit. Harta yang bisa diwakafkan masih dipahami sebatas benda tak bergerak, yaitu tanah. Padahal, wakaf juga bisa berupa benda bergerak, antara lain uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, dan hak sewa. Hal ini tercantum dalam Bab II pasal 16 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dan juga sejalan dengan fatwa MUI ihwal diperbolehkannya wakaf uang. Sebab lain adalah jumlah tanah strategis dan kontroversi pengalihan tanah wakaf, ditilik jumlah tanah wakaf, memang sangatlah luas. Tapi tak semuanya bisa dikategorikan tanah strategis. Hal ini bisa dicermati dari lokasi dan kondisi tanah. Kalau lokasinya di pedalaman desa dan tanahnya tak subur, secara otomatis, susah untuk diproduktifkan. Karena itu, jalan keluarnya adalah pengalihan tanah atau tukar guling (ruislag) untuk tujuan produktif, ternyata, langkah ini pun berbuah kontroversi. Memang secara fikih, ada perbedaan pendapat antara mazhab satu dengan mazhab lainnya. Imam Syafii berpendapat bahwa tukar guling harta wakaf itu tidak boleh secara mutlak, commit apapun tokondisinya. Sementara sebagian Ulama user Syafiiyah (murid-murid Imam Syafii) membolehkan, asal digunakan untuk tujuan

1


digilib.uns.ac.id 2

sesuai syariah, dalam hal ini agar tanah wakaf tersebut dapat dimanfaatkan secara lebih produktif. Selain itu, Abu Zahrah, menyatakan bahwa Imam Hambali dan Hanafi juga memperbolehkan tukar guling dengan tujuan produktif (http://bwindonesia.net). Jadi, tukar guling itu hakikatnya diperbolehkan oleh para fuqaha asal untuk tujuan produktif. Apalagi, kini permasalahan ini sudah diatur secara gamblang dalam Bab VI, pasal 49-51, PP No. 42 tahun 2006. Hal lain yang mempengaruhi perkembangan pengelolaan wakaf di negara kita adalah tanah wakaf yang belum bersertifikat. Ini lebih dikarenakan tradisi kepercayaan yang berkembang di masyarakat. Menurut kacamata agama, wakaf itu dipahami masyarakat sebagai ibadah yang pahalanya mengalir (shadaqah jariyah), cukup dengan membaca shighat wakaf seperti waqaftu (saya telah mewakafkan) atau kata-kata sepadan yang dibarengi dengan niat wakaf secara tegas. Dengan demikian, wakaf dinyatakan sah, jadi tidak perlu ada sertifikat dan administrasi yang dianggap ruwet oleh masyarakat. Akibatnya, tanah wakaf yang tidak bersertifikat itu tidak bisa dikelola secara produktif karena tidak ada legalitasnya. Belum lagi, bisa terjadi kasus penyerobotan tanah wakaf yang tak bersertifikat. Untuk itu, penyadaran kepada masyarakat tentang pentingnya sertifikat tanah wakaf perlu digalakkan. Selain hal-hal di atas, nazhir sebagai pengelola harta wakaf masih berprinsip tradisional dan cenderung konsumtif. Meski tidak termasuk rukun wakaf, para ahli fikih mengharuskan wakif (orang yang berwakaf) untuk menunjuk nazhir wakaf. Nazhir inilah yang bertugas untuk mengelola harta wakaf. Tapi, nazhir wakaf di Indonesia kebanyakan masih jauh dari harapan, dengan pemahaman yang masih terbilang tradisional dan cenderung bersifat konsumtif (non-produktif), tak heran jika pemanfaatan harta wakaf kebanyakan digunakan untuk pembangunan masjid dan kuburan. Secara benefit, apa yang bisa dihasilkan dari masjid dan kuburan? Bisa-bisa tidak dapat keuntungan malah tekor untuk biaya perawatan (http://bwi.or.id). Melihat fakta-fakta di atas, baik perkembangan perwakafan di Indonesia commit user maupun segala permasalahan yang ada,tomenunjukkan bahwa masyarakat maupun pemerintah sebagai lembaga yang terkait dengan penanganan wakaf masih belum


digilib.uns.ac.id 3

cukup memahami apa dan bagaimana sajakah yang termasuk perbuatan dan harta wakaf, bagaimana pengelolaan wakaf yang baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini, serta sejauh manakah peran BWI sebagai lembaga yang berwenang dalam menangani masalah perwakafan di Indonesia sesuai undangundang wakaf yang belaku, yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Berdasarkan uraian dan permasalahan tersebut, maka penulis bermaksud mengadakan pengkajian dan penelitian yang lebih lanjut mengenai pengelolaan wakaf di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 serta bagaimana peran Badan Wakaf Indonesia sebagai lembaga yang berkompeten dalam pengelolaan wakaf menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dalam bentuk

penulisan

hukum

dengan

judul

"TINJAUAN

TERHADAP

PENGELOLAAN WAKAF MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF”

B. Perumusan Masalah Perumusan masalah adalah instansi vital dalam suatu karya ilmiah untuk mengidentifikasi permasalahan yang akan diteliti agar lebih khusus dan memperjelas arah penelitian, biasanya berisi pertanyaan–pertanyaan kritis, sistematis, dan representatif guna mencari jawaban dari persoalan yang akan dipecahkan. Arti penting perumusan masalah adalah sebagai pedoman bagi tujuan dan manfaat penelitian dalam rangka mencapai kualitas penelitian yang optimal. Berdasarkan hal tersebut, maka rumusan permasalahan yang diteliti oleh penulis adalah : 1. Bagaimana pengelolaan wakaf di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ? 2. Bagaimana peran Badan Wakaf Indonesia sebagai lembaga yang berkompeten dalam pengelolaan wakaf menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ? commit to user


digilib.uns.ac.id 4

C. Tujuan Penelitian Penelitian merupakan suatu tindakan untuk lebih mengetahui dan memahami objek yang diteliti. Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas. Hal itu dimaksudkan untuk menjawab masalah yang telah dirumuskan secara tegas dalam perumusan masalahnya. Penelitian merupakan kegiatan ilmiah di mana berbagai data dan informasi dikumpulkan, dirangkai, dan dianalisa yang bertujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan juga dalam rangka pemecahan masalah yang dihadapi. Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan dilaksanakan penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Tujuan Obyektif a) Untuk mengetahui pengelolaan wakaf di Indonesia menurut UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. b) Untuk mengetahui peran Badan Wakaf Indonesia sebagai lembaga yang berkompeten dalam pengelolaan wakaf di Indonesia menurut UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. 2. Tujuan Subyektif a) Untuk menambah, mengembangkan pengetahuan, pengalaman, dan pemahaman penulis mengenai ilmu hukum, khususnya peraturan hukum yang mengatur masalah perwakafan di Indonesia. b) Untuk memberikan sumbangan berupa gambaran bagi ilmu pengetahuan pada umumnya dan khususnya ilmu hukum Islam. c) Untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi sebagai syarat guna memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. D. Manfaat Penelitian Nilai dari suatu penelitian dapat dilihat dari adanya manfaat yang dapat to user diberikan penelitian tersebut.commit Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari diadakannya penelitian ini adalah :


digilib.uns.ac.id 5

1. Manfaat Teoritis a) Memperkaya khasanah pemikiran dan pendapat hukum, memberi landasan teoritis dan praktis bagi perkembangan ilmu hukum. b) Menambah referensi/perbendaharaan pustaka, atau dapat juga dijadikan sebagai sumber atau bahan dalam menyusun penelitian atau penulisan lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

2. Manfaat Praktis a) Mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis, serta menerapkan ilmu yang penulis peroleh selama berada di bangku kuliah. b) Merupakan

sarana

sosialisasi,

menambah

pengetahuan,

dan

mengembangkan wawasan masyarakat terhadap permasalahan wakaf, pengelolaan wakaf, dan lembaga yang memiliki kompetensi dalam pengelolaannya.

E. Metode Penelitian Metode penelitian sangat diperlukan dalam suatu penelitian ilmiah. 1. Definisi Metode Penelitian Penelitian hukum pada hakikatnya juga suatu upaya untuk mencari dan menemukan pengetahuan yang benar mengenai hukum, yaitu pengetahuan yang dapat dipakai untuk menjawab atau memecahkan secara benar suatu masalah tentang hukum. Mencari dan menemukan itu tentu saja ada caranya. Cara itu disebut metode, sedangkan perbincangan keilmuan tentang keilmuan disebut metodologi (M. Syamsudin, 2007: 21). Metode merupakan cara yang utama yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan, untuk mencapai tingkat ketelitian, jumlah dan jenis masalah yang dihadapi, akan tetapi dengan mengadakan klasifikasi yang berdasarkan pada pengalaman, dapat ditentukan teratur dan terpikirkannya alur yang runtut dan baik untuk mencapai suatu maksud (M. Syamsudin, 2007: 22). commit to user


digilib.uns.ac.id 6

Penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, gejala atau hipotesa, usaha mana dilakukan dengan mengunakan metode ilmiah. Pentingnya dilaksanakan penelitian hukum ialah untuk mengembangkan displin hukum dan ilmu hukum sebagai salah satu tridarma perguruan tinggi. Penelitian hukum itu bertujuan untuk membina kemampuan dan keterampilan para mahasiswa dan para sarjana hukum dalam mengungkapkan kebenaran ilmiah, yang obyektif, metodik, dan sistematik (Hilman Hadikusuma, 1995: 8).

2. Jenis Penelitian Penelitian dibutuhkan untuk memecahkan atau menyelesaikan suatu masalah atau problem. Pada umumnya kegiatan penelitian ini diawali dengan mencari sumber-sumber pengetahuan yang dapat dijadikan rujukan untuk menjawab atau memecahkan masalah tersebut. Jenis penelitian hukum dapat dibedakan antara lain penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis/empiris. Biasanya penelitian hukum normatif yang diteliti adalah bahan pustaka atau data sekunder, sedangkan penelitian hukum empiris yang diteliti adalah keberfungsian hukum dalam masyarakat, terkait mengenai implementasi hukum di masyarakat (Soerjono Soekanto, 2006: 52). Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut mencakup (Soerjono Soekanto, 2001: 13-14): a. Penelitian terhadap asas-asas hukum b. Penelitian terhadap sistematik hukum c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal d. PenelitianPerbandingan hukum commit to user e. Sejarah hukum.


digilib.uns.ac.id 7

Dalam penulisan hukum ini penulis menitikberatkan penulisannya pada penelitian terhadap sistem pengelolaan wakaf di Indonesia menurut berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

3. Sifat Penelitian Sifat penelitian dalam penelitian hukum normatif adalah preskriptif. Sifat ini sesuai dengan karakteristik ilmu hukum karena mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Penelitian hukum yang bersifat preskriptif mengangkat kejadian-kejadian mengenai makna hukum di dalam kehidupan bermasyarakat (Peter Mahmud Marzuki, 2006: 22).

4. Pendekatan Penelitian Pendekatan

penelitian

berguna

untuk

membatasi

peneliti

mengeksplorasi landasan konseptual yang kelak bisa membedah objek penelitian. Pendekatan (approach) merupakan suatu cara untuk mendekati objek penelitian dan menentukan dari sisi mana sebuah objek penelitian akan dikaji. Oleh karena itu, pendekatan penelitian hendaklah diartikan sebagai cara mendekati objek penelitian dari sisi tertentu. Pendekatan penelitian menjadi dasar untuk menentukan teori penelitian. Pendekatan penelitian janganlah dianggap memberatkan mahasiswa hukum yang akan menulis proposal penelitian. Sebaliknya, ia justru membantu mahasiswa hukum untuk tetap memelihara efisiensi penelitian (M. Syamsudin, 2007:56). Dalam penelitian hukum dogmatik, beberapa pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan perbandingan (comparative approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). commit to user


digilib.uns.ac.id 8

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penulisan hukum ini adalah pendekatan undang-undang. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan masalah hukum yang sedang ditangani (M. Syamsudin, 2007: 58).

5. Jenis Data Dilihat dari sumbernya, jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yaitu data atau informasi hasil penelaahan dokumen penelitian serupa yang pernah dilakukan sebelumnya, bahan kepustakaan seperti buku-buku, literatur, koran, majalah, jurnal, maupun arsip-arsip yang berkesesuaian dengan penelitian yang dibahas (Soerjono Soekanto, 2002: 16). Selain data sekunder, penulis juga menggunakan jenis data tersier berupa artikel dari media internet guna melengkapi penelitian hukum ini. Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, data sekunder di bidang hukum ditinjau dari kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu: a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari; 1) Norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 2) Peraturan Dasar a) Batang Tubuh UUD 1945 b) Ketetapan MPR 3) Peraturan Perundang-undangan a) Undang-undang dan peraturan yang setaraf b) Peraturan Pemerintah dan peraturan yang setaraf c) Keputusan Presiden dan peraturan yang setaraf d) Keputusan Menteri dan keputusan yang setaraf e) Peraturan-Peraturan Daerah commit to user 4) Bahan hukum yang tidak terkodifikasi, seperti, hukum adat


digilib.uns.ac.id 9

5) Yurisprudensi 6) Traktat 7) Bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku, seperti, KUHP (yang merupakan terjemahan yang secara yuridis formal bersifat tidak resmi dari Wetboek van Strafrecht). b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti; 1) Rancangan peraturan perundang-undangan 2) Hasil karya ilmiah para sarjana 3) Hasil-hasil penelitian c. Bahan hukum tersier atau penunjang, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya bahan dari media internet, kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya (Soerjono Soekanto, 2002: 13). 6. Sumber Data Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian hukum normatif ini meliputi: a) Sumber data primer, yaitu sumber data yang terdiri dari peraturan perundang-undangan berupa Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. b) Sumber data sekunder, yaitu sumber data yang terdiri dari buku-buku, karya ilmiah, makalah hasil seminar, dokumen resmi, artikel yang ditulis oleh ahli hukum dan lain sebagainya yang terkait dengan penelitian ini. c) Sumber data tersier atau penunjang, yaitu sumber data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap sumber data primer dan sekunder, misalnya materi dari media internet, kamus, dan ensiklopedia. 7. Teknik Pengumpulan Data Banyak cara yang dapat ditempuh oleh peneliti untuk mengumpulkan data penelitian, yaitu:

commit to user a. Studi dokumen atau kepustakaan


digilib.uns.ac.id 10

b. Angket atau skala c. Wawancara d. Pengamatan (observasi) e. Tes atau eksperimen Cara pengumpulan data yang sebaiknya dipergunakan tergantung pada ruang lingkup dan tujuan penelitian hukum yang akan dilakukan, terutama tergantung pada tipe data manapun yang dibutuhkan. Meskipun demikian, tipe data manapun yang ingin diperoleh, selalu terlebih dahulu harus dilakukan studi kepustakaan (M.Syamsudin, 2007: 101). Dalam penulisan hukum ini penulis memilih pengumpulan data berupa studi pustaka dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, dan data dari internet berupa artikel. 8. Teknik Analisis Data Pengolahan data adalah kegiatan mengorganisasikan atau menata data sedemikian rupa sehingga data penelitian tersebut dapat dibaca (readable) dan ditafsirkan (interpretable). Sementara itu, analisis data adalah kegiatan pemaknaan dan penafsiran terhadap hasil pengolahan data. Pemaknaan dan penafsiran data dilakukan dengan menggunakan perspektif tertentu oleh peneliti (M. Syamsudin, 2007: 119-120). Pengolahan dan analisis data kualitatif adalah teknik yang lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada dinamika hubungan antarfenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah (M.Syamsudin, 2007: 133). Teknik analisis data yang digunakan penulis adalah analisis data kualitatif yang menelaah isi dari Undang-Undang Wakaf guna menjawab permasalahan yang dibahas. F. Sistematika Penulisan Hukum Guna mendapatkan deskripsi yang menyeluruh mengenai materi yang dibahas dalam penulisan commit hukumto user ini, penulis menguraikan sistematika penulisan hukum sebagai berikut:



BAB I. PENDAHULUAN. A.

Latar Belakang Masalah Dalam latar belakang masalah, dikemukakan apa yang menjadi latar belakang dalam menyusun penulisan hukum ini, yaitu masalah perwakafan di Indonesia, meliputi pengelolaan wakaf di Indonesia, dan peranan Badan Wakaf Indonesia sebagai lembaga yang berkompeten dalam bidang wakaf di Indonesia, sesuai Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

B.

Perumusan Masalah

C.

Tujuan Penelitian 1) Tujuan Objektif 2) Tujuan Subjektif

D.

Manfaat Penelitian 1) Manfaat Teoritis 2) Manfaat Praktis

E.

Metode Penelitian

F.

Sistematika Penulisan Hukum

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA A. Kerangka Teori Dalam kerangka teori, dikemukakan tentang teori-teori yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas, yaitu tentang wakaf, pengelolaan wakaf dan tentang Badan Wakaf Indonesia. B. Kerangka Pemikiran Dalam kerangka pemikiran, dikemukakan keterkaitan masalah yang akan dibahas dengan teori-teori yang ada dalam bentuk sistematika bagan,

yaitu

hubungan

antara

masalah

wakaf,

pengelolaan

perwakafan, Badan Wakaf Indonesia dan peranannya menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Pada bab ini disajikan tentang deskripsi pengelolaan wakaf di Indonesia, meliputi masalah umum wakaf, masalah kontemporer wakaf dan commit to user solusinya, pengelolaan wakaf menurut Undang-Undang Wakaf serta



bagaimana peranan Badan Wakaf Indonesia dalam masalah wakaf sesuai kompetensinya menurut Undang-Undang Wakaf. BAB IV. PENUTUP A. Kesimpulan B. Saran-saran DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori 1. Tinjauan tentang Wakaf a. Pengertian Wakaf Menurut bahasa, wakaf berasal dari kata bahasa arab “waqafa” yang berarti menahan atau berhenti di tempat. Ada berbagai pengertian wakaf yang telah dikenal masyarakat Indonesia, baik menurut bahasa, istilah, maupun ahli fiqh. Pengertian wakaf menurut bahasa Arab berarti “alhabsu”, yang berasal dari kata kerja habasa-yahbisu-habsan, menjauhkan orang dari sesuatu atau memenjarakan. Kemudian kata ini berkembang menjadi “habbasa” dan berarti mewakafkan harta karena Allah (Adijani al-Alabij, 1989: 23). Wakaf menurut istilah, berdasar pendapat Basjir Azhar yang juga dikutip Farid Wasjdy dan Mursyid dalam buku Wakaf dan Kesejahteraan Umat (2007:29), wakaf adalah penahanan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridhaan Allah. Secara harfiah wakaf bermakna “pembatasan” atau larangan, dalam Islam, kata wakaf dimaksudkan pemilikan atau pemeliharaan harta benda tertentu untuk diambil manfaat sosial tertentu dan agar mencegah penggunaan harta wakaf tersebut di luar tujuan yang telah ditetapkan. Abu Bakar Jabir Al-Jazairi mengartikan wakaf sebagai penahanan harta sehingga harta tersebut tidak diwarisi, atau dijual, atau dihibahkan dan mendermakan hasilnya kepada penerima wakaf (Farid Wadjdy dan Mursyid, 2007: 30). Abu Hanifah mendefinisikan wakaf sebagai penahanan pokok suatu harta dalam tangan pemilikan wakif dan hasil pemilikan barang itu commit to user digunakan untuk tujuan amal shaleh.

13



Dalam buku-buku fiqh, para ulama fiqh berbeda-beda dalam memberi pengertian wakaf, perbedaan tersebut memberi akibat hukum yang berbeda pula terhadap akibat hukumnya. Menurut ahli fiqh Hanafiyah, wakaf adalah menahan materi benda dan menyedekahkan manfaatnya kepada siapapun untuk tujuan kebajikan. Akibat hukumnya wakif tetap menjadi pemilik harta, sedangkan yamg diwakafkan adalah manfaatnya. Malikiyah berpendapat, wakaf adalah memanfaatkan harta yang dimiliki (walau harta tersebut pemilikannya diperoleh dengan cara sewa) untuk diberikan pada orang yang berhak dengan jangka waktu tertentu. Definisi tersebut hanya menentukan pemberian wakaf hanya kepada orang atau tempat yang berhak saja. Syafiìyah berpendapat wakaf adalah menahan harta yang bisa memberi manfaat serta kekal materi bendanya dengan cara memutuskan hak pengelolaan yang dimiliki wakif untuk diserahkan kepada nazhir yang diperbolehkan oleh syariah. Akibat hukumnya, harta yang diwakafkan adalah harta yang bersifat kekal materi bendanya, tidak mudah rusak atau musnah dan dapat diambil manfaatnya secara terus-menerus. Hanabilah mendefinisikan wakaf yaitu perbuatan menahan harta dan menyedekahkan manfaat yang dihasilkan. Dalam peraturan pemerintah terdahulu yaitu PP Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik pada Pasal 1 ayat (1) terdapat pengertian wakaf yaitu perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian harta kekayaan berupa tanah milik untuk selama-lamanya guna kepentingan peribadatan atau keperluan umum sesuai ajaran Islam. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 sendiri telah mengatur definisi wakaf sebagai berikut : “Wakaf adalah perbuatan wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kasejahteraan umum commit to user menurut syariah”.



Berdasarkan para ahli dan peraturan hukum yang memberikan definisi yang berbeda-beda mengenai wakaf, dapat ditarik kesimpulan bahwa eksistensi benda wakaf haruslah bersifat tetap, artinya walau faedah harta itu telah diambil, namun benda yang diwakafkan tersebut masih tetap ada selama-lamanya, sedangkan hak pemilikannya berakhir dan berpindah ke tangan Tuhan. Jadi maksudnya wakaf dipersembahkan wakif (pewakaf) untuk tujuan amal guna mendapat keridhaan Tuhan (Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiyati, Hukum Perdata Islam: 1997). Tujuan wakaf tersebut sesuai dengan fungsi wakaf yang disebutkan oleh Pasal 5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang menyatakan wakaf berfungsi untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum (http://www.bwi.or.id).

b. Landasan Hukum Wakaf Landasan hukum wakaf tidak terdapat secara jelas di dalam AlQuran, namun beberapa ayat Al-Quran yang memberi petunjuk dapat dijadikan rujukan berdasar keumuman sifat ayat yang menjelaskan tentang infaq fi sabilillah. Ayat-ayat tersebut adalah: 1) Al-Baqarah:267 yang artinya: “Hai orang-orang yang beriman! Nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usaha kamu yang baik-baik, dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu”. 2) Ali Imran:92 yang artinya: “Kamu sekali-sekali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian dari apa yang kamu cintai”. 3) Al Hajj:77 yang artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, rukuk dan sujudlah kamu dan sembahlah Tuhanmu serta berbuatlah kebaikan supaya kamu berbahagia ”.

commit to user



4) Al Baqarah:261 yang artinya: “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir. Pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui”. Tidak hanya bersumber dari ayat Al-Quran, dasar hukum wakaf juga ada yang berasal dari hadist, yaitu: 1) Hadist Riwayat Al-Jamaah dari Ibnu Umar ”Dan dari Ibnu Umar, bahwa Umar pernah mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, lalu ia bertanya: “Ya Rasulullah! Aku mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, suatu harta yang belum pernah kudapat sama sekali yang lebih baik bagiku selain tanah itu, lalu apa yang hendak Engkau perintahkan padaku?” maka Nabi menjawab, ”jika engkau suka, tahanlah pangkalnya dan sedekahkan hasilnya,” Lalu Umar menyedekahkannya dengan syarat tidak boleh dijual, tidak boleh diberikan, dan tidak boleh diwarisi, yaitu untuk orang-orang fakir, untuk keluarga dekat, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk menjamu tamu, dan untuk orang yang keputusan bekal dalam perjalanan (Ibnu Sabil); dan tidak berdosa orang yang mengurusinya itu untuk memakan sebagiannya dengan cara yang wajar dan untuk memberi makan (kepada keluarganya) dengan syarat jangan dijadikan hak milik dan dalam satu riwayat dikatakan: dengan syarat jangan dikuasai pokoknya”. 2) Hadist Riwayat An-Nasai dan Turmudzi dari Ustman “Dan dari Ustman, bahwa Nabi SAW pernah datang ke Madinah, sedangkan di Madinah ketika itu tidak ada air tawar kecuali sumur rumah, lalu ia bersabda, ”Siapakah yang mau membeli sumur rumah lalu ia memasukkan timbanya ke dalam sumur itu bersama timbatimba kaum Muslimin yang lainnya, dia akan mendapatkan sesuatu commit to user yang lebih baik dari tulang punggung hartaku”(hadist ini hasan).



3) Hadist Riwayat Ahmad dan Bukhari dari Abi Hurairah “Rasulullah SAW bersabda, ”Barangsiapa menahan kuda untuk sabilillah dengan iman dan ihtisab (mengharap pahala), maka tubuh kuda, kotoran dan kencingnya menjadi timbangan kebaikannya”. 4) Hadist Riwayat Abu Dawud dari Ibnu Abbas “Dari Ibnu Abbas, ia berkata, ”Rasulullah SAW berkehendak melakukan ibadah haji, seorang istri berkata kepada suaminya, ”hajikan saya bersama Rasulullah, dan suami menjawab, aku tidak punya sesuatu untuk menghajikanmu. Si istri berkata, hajikan saya dengan untamu. Si suami menjawab, itu adalah penahan harta untuk jalan Allah. ”Suami datang kepada Rasulullah, Rasulullah SAW bersabda, ”Adapun engkau, jika engkau hajikan dia dengan untamu, itu adalah fi sabilillah.” Perjalanan panjang keberadaan wakaf di Indonesia tercermin dalam peraturan perundangan

yang keberadaannya mengawali sekaligus

menlandasi pengaturan wakaf dan pengelolaannya secara formal. 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tanggal 24 September 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Pasal 29 ayat (1) memberi isyarat bahwa “Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah”. 2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. 3) Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Perwakafan Tanah Milik. 4) Keputusan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 1978 tentang Pendelegasian

Wewenang

Kepala-Kepala

Kantor

Wilayah

Departemen Agama/Provinsi/setingkat di seluruh Indonesia untuk mengangkat setiap Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). 5) Instruksi bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor commit to user 1 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28



Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Instruksi ini ditujukan kepada Gubernur dan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi se-Indonesia. 6) Surat Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D.II/5/Ed/11/1981 tanggal 16 April 1981 tentang Petunjuk Pemberian Nomor Pada Formulir Perwakafan Tanah Milik. 7) Surat Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D.II/5/Hk/901/1989 tentang Petunjuk Perubahan Status Tukar-Menukar Tanah Wakaf. 8) Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. 9) SKB antara Departemen Agama dan Badan Pertanahan Nasional tanggal 19 Oktober 2004 Nomor 422 Tahun 2004 tentang Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf. Perwakafan di Indonesia apabila ditinjau dari aspek historis, umumnya berobyek tanah, sehingga tidak heran bila peraturan perundangundangan yang ada mengatur tanah saja, hal ini terlihat dari UUPA Nomor 5 Tahun 1960 dan PP Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Ditinjau dari aspek teologis adalah Allah SWT dalam agama Islam mengajarkan pada umatnya akan perwujudan keadilan sosial. Prinsip pemilikan harta dalam Islam adalah tidak dibenarkannya harta hanya dikuasai oleh sekelompok orang. Hal ini menimbulkan wakaf sebagai instrumen sosial dari teologi Islam. Regulasi wakaf berupa Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 mengenai Perwakafan Tanah Milik dan Kompilasi Hukum Islam belum secara utuh mengatur permasalahan-permasalahan wakaf misalnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 mengenai Perwakafan Tanah Milik yang substansinya hanya berkisar pada harta wakaf berupa tanah milik. Belum adanya peraturan mengenai benda wakaf dalam bentuk benda bergerak yang pada masatoini justru menjadi variabel penting dalam commit user pengembangan ekonomi. Belum adanya instrumen hukum yang jelas



menyebabkan perwakafan Indonesia sulit dikembangkan. Hal ini yang menjadikan kehadiran Undang-Undang Wakaf sangat urgen di tengah kehidupan masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim. Wakaf merupakan lembaga amal yang bersumber dari hukum Islam, walaupun lembaga wakaf ini bersumber dari hukum Islam, namun bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam sudah mengenal dan mengetahui lembaga wakaf sebagaimana yang diatur hukum Islam semenjak sebelum merdeka. Oleh karena itu, pihak pemerintah kemudian menetapkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dan untuk melengkapi undang-undang tersebut, pemerintah juga telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. c. Ruang Lingkup Wakaf 1) Dalam fikih Islam, ada 4 unsur atau rukun yang harus dipenuhi dalam berwakaf, yaitu: waqif (orang yang berwakaf), al-mauquf (harta yang akan diwakafkan), al-mauquf alaih (pihak yang akan menerima wakaf) dan sighat (lafal atau ikrar wakaf). 2) Selain rukun sebagai unsur pokok yang harus dipenuhi, terdapat juga beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu: a) Syarat wakif (1) Orang yang berwakaf memiliki secara penuh harta tersebut, dan berwakaf secara sukarela. (2) Orang tersebut berakal, tidak sah wakaf orang yang gila, bodoh, atau mabuk. (3) Baligh. (4) Orang tersebut mampu bertindak secara hukum (rasyid). b) Syarat mauquf (1) Harta wakaf tidak sah dipindahmilikkan, kecuali telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. (2) Harta yang diwakafkan adalah barang berharga/bermanfaat commit to user dan halal.



(3) Diketahui kadarnya, jadi apabila tidak diketahui jumlahnya (majhul) maka pengalihan kepemilikan harta ketika itu tidak sah. (4) Harta yang diwakafkan adalah milik sah wakif, tidak melekat pada harta lain (mufarrazan) atau disebut juga dengan istilah ghaira shai`. c) Syarat al-mauquf alaih Dari segi klasifikasi, ada 2 pihak yang menerima wakaf, yaitu: (1) Tertentu (muàyyan), yaitu bahwa jelas orang yang menerima wakaf itu adalah seseorang, atau dua orang, atau kumpulan, yang semuanya tidak boleh dirubah. Syaratnya adalah ahlan li al-tamlik, jadi orang muslim, merdeka, dan kafir zimmi boleh memiliki harta wakaf ini. Adapun orang bodoh, hamba sahaya dan orang gila, tidak sah menerima wakaf. (2) Tidak tertentu (ghaira muàyyan), yaitu bahwa penerima wakaf tersebut dapat menjadikan wakaf untuk kebaikan, sehingga dapat lebih mendekatkan diri kepada Allah, dan wakaf ini hanya ditujukan untuk kepentingan Islam saja. d) Syarat sighah Syarat

shigah

berkaitan

dengan

ucapan,

dan

memerlukan beberapa syarat, yaitu: (1) Kata-kata tersebut harus mengandung kekalnya wakaf (ta`bid), tidak sah wakaf kalau ada batas waktu tertentu. (2) Ucapan itu dapat direalisasikan segera (tanjiz) tanpa digantungkan atau disangkutkan pada syarat tertentu. (3) Ucapan shigah bersifat pasti. (4) Ucapan shigah tidak diikuti syarat yang membatalkan. Apabila semua syarat telah dipenuhi, maka penguasaan wakaf atas penerima wakaf adalah sah. Wakif tidak dapat lagi menarik balik pemilikan harta (http://www.bwi.or.id). commit to user



Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, unsur wakaf sebagai berikut: 1) Wakif, adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 terdapat berbagai jenis yaitu wakif, perseorangan, organisasi dan badan hukum. 2) Nazhir, adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. 3) Harta benda wakaf, adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh wakif. 4) Ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak wakaf yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya. 5) Peruntukan harta benda wakaf. 6) Jangka waktu wakaf. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 8, terdapat pula syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam berwakaf, antara lain: 1) Syarat wakif a) Perseorangan, wakif perseorangan hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan: dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, pemilik sah harta benda wakaf. b) Organisasi, wakif organisasi hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi yaitu mewakafkan mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan. c) Badan hukum, wakif badan hukum dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran commit to user dasar badan hukum yang bersangkutan.



2) Syarat Nazhir Nazhir sebagai pihak yang menerima harta benda wakaf untuk dikelola dan dikembangkan sesuai peruntukannya sesuai Pasal 9 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 meliputi nazhir perseorangan, organisasi, badan hukum. Persyaratan untuk menjadi Nazhir telah diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 baik untuk nazhir perseorangan, nazhir organisasi, maupun nazhir berupa badan hukum sebagai berikut: a) Nazhir perseorangan sesuai Pasal 10 ayat (1) adalah calon nazhir tersebut warga negara Indonesia, beragama Islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani, tidak terlarang melakukan perbuatan hukum. b) Nazhir organisasi sesuai Pasal 10 ayat

(2) adalah pengurus

organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat (1), organisasi tersebut bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam. c) Nazhir badan hukum Suatu badan hukum dapat menjadi nazhir badan hukum apabila telah memenuhi persyaratan sesuai Pasal 10 ayat (3) yaitu: (1) Pengurusnya memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (2) Badan hukum tersebut adalah badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Badan hukum yang bersangkutan tersebut adalah suatu badan hukum

yang

bergerak

di

bidang

sosial,

kemasyarakaan, dan/atau keagamaan Islam. commit to user

pendidikan,



3) Syarat Harta Benda Wakaf Harta yang dapat diwakafkan adalah harta yang dimiliki dan dikuasai secara sah oleh wakif, ketentuan ini sesuai dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. 4) Syarat Ikrar Wakaf Ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Dalam Undang-Undang Wakaf juga terdapat ketentuan yang lebih rinci mengenai tata cara pelaksanaan ikrar wakaf yang dimuat dalam Pasal 17-21, yaitu: a) Pasal 17 ayat (1) menentukan pelaksanaan ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada nazhir di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 orang saksi. b) Pasal 17 ayat (2) menyatakan bahwa ikrar wakaf dapat dinyatakan baik secara lisan ataupun tulisan serta ikar tersebut haruslah dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW. c) Pasal 18 menyatakan apabila wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka wakif tersebut dapat menunjukkan kuasa hukumnya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 orang saksi. d) Pasal 19 mengatur pelaksanaan ikrar wakaf, di mana wakif atau kuasanya harus menyerahkan surat dan bukti kepemilikan atas harta benda yang akan diwakafkan kepada PPAIW sebagai syarat pelaksanaan wakaf. e) Pasal 20 merinci mengenai syarat saksi ikrar wakaf yaitu saksi haruslah sudah dewasa, beragama Islam, berakal sehat, dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. commit to user



f) Pasal 21 pada prinsipnya mengatur ketentuan mengenai akta ikrar wakaf, yang dirinci dalam ayat-ayatnya, sebagai berikut: ayat (1) memuat ketentuan bahwa ikrar wakaf dimuat dalam bentuk akta wakaf; ayat (2) hal-hal yang dimuat dalam akta ikrar wakaf antara lain nama dan identitas wakif, data dan keterangan harta benda wakaf, peruntukan harta benda wakaf dan jangka waktu wakaf; ayat (3) berisi ketentuan-ketentuan mengenai akta ikrar tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah. 5) Syarat Peruntukan Harta Benda Wakaf Peruntukan harta benda wakaf dirinci dalam Pasal 22 dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 sebagai berikut : a) Pasal 22 merinci harta benda wakaf dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi : (1) Sarana dan kegiatan ibadah (2) Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan (3) Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa (4) Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat (5) Kemajuan dan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundangundangan. b) Pasal 23 ayat (1) menjelaskan bahwa penetapan peruntukan harta benda wakaf pada Pasal 22 dilakukan oleh wakif pada waktu pelaksanaan ikrar wakaf. c) Pasal 23 ayat (2) menyatakan apabila wakif tidak menetapkan peruntukan harta benda wakaf, nazhir dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf. 6) Bentuk Wakaf a) Bentuk wakaf ditinjau dari segi peruntukan ditujukan kepada siapa wakaf tersebut ada dua macam: (1) Wakaf Ahli yaitu wakaf yang ditujukan kepada pihak tertentu, commit to user misalnya pihak keluarga. Secara hukum wakaf ini benar



berdasar hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik tentang adanya wakaf keluarga Abu Thalhah kepada kaum kerabatnya. Wakaf ahli disebut juga wakaf dzurri. (2) Wakaf Khairi yaitu wakaf yang ditujukan untuk kepentingan keagamaan atau kemasyarakatan (kebajikan umum). Dalam tinjauan penggunaannya, wakaf khairi lebih banyak manfaatnya dibandingkan dengan jenis wakaf ahli (Fiqih Wakaf. Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf. Direktorat Bimas dan Penyelenggaraan Haji. Departemen Agama RI. 2003: Jakarta). b) Bentuk wakaf dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Menurut Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, harta benda yang dapat diwakafkan terdiri dari benda tidak bergerak benda bergerak. Sedangkan Pasal 16 ayat (2) merinci benda tidak bergerak yang dapat diwakafkan sebagai berikut: (1)

Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun belum terdaftar.

(2)

Bangunan atau bagian bangunan yang terdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud ketrerangan di atas.

(3)

Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah.

(4)

Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(5)

Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan

benda

tidak

bergerak

sebagaimana

yang

disebutkan dalam ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi uang, surat berharga, commit to user kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa dan benda



bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Tinjauan tentang Pengelolaan Wakaf a. Pengertian Pengelolaan Wakaf Definisi pengelolaan wakaf tidak tercantum secara jelas dan tersurat baik dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf maupun dalam literatur lain. Namun, dari berbagai referensi, dapat diambil kesimpulan mengenai pengelolaan wakaf. Kamus besar bahasa Indonesia memberikan definisi pengelolaan sebagai berikut : 1) proses, cara, perbuatan mengelola. 2) proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain. 3) proses membantu merumuskan kebijakan dan tujuan organisasi. 4) proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Berdasar

definisi

atas,

dapat

disimpulkan

bahwa

definisi

pengelolaan wakaf adalah proses mengelola wakaf, proses mengawasi semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan wakaf dan pencapaian tujuan wakaf. Dalam pemahaman yang lain, kata manajemen sering disebutkan bersama dengan kata pengelolaan. Menurut James Stoner seperti yang dikutip oleh Eri Sudewo dalam bukunya Manajemen Zakat (2004: 63), manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha para anggota organisasi dengan menggunakan sumber daya yang ada agar mencapai tujuan organisasi yang sudah ditetapkan. Dalam bahasa arab, kata manajemen commit to user disebut dengan kata idarah dan tadbir. Kata idarah tidak ditemukan dalam Al-Quran, karena kata tadbir



yang digunakan dalam Al-Quran, tetapi dalam bentuk kata kerja yudabbir, di antaranya pada Quran Surat 10 ayat 3 dan31, di mana dalam ayat itu dijelaskan bahwa Allahlah yang memanage semua urusan di langit dan bumi seperti kehidupan, kematian, rizki, pendengaran, dan penglihatan (Farid Wadjdy dan Mursyid, 2007:174). b. Ruang Lingkup Pengelolaan Wakaf 1) Prinsip Pengelolaan Wakaf a) Asas Keabadian manfaat Praktek pelaksanaan wakaf yang dianjurkan oleh nabi yang telah dicontohkan oleh Umar bin Khattab dan diikuti oleh beberapa sahabat

nabi

lainnya

yang sangat

menekankan

pentingnya menahan eksistensi benda wakaf, dan diperintahkan untuk menyedahkahkan hasil dari pengelolaan benda tersebut. Pemahaman yang paling mudah untuk dicerna dari maksud Nabi adalah bahwa substansi ajaran wakaf itu tidak semata-mata terletak pada pemeliharaan bendanya (wakaf), tapi yang jauh lebih penting adalah nilai manfaat dari benda tersebut untuk kepentingan kebijakan umum. b) Asas Pertanggungjawaban Bentuk

dari

pertanggung

jawaban

tersebut

adalah

pengelolaan secara sungguh-sungguh dan semangat yang didasari oleh : (1) Tanggung jawab kepada Allah SWT, yaitu atas perilaku perbuatannya, apakah sesuai atau bertentangan

dengan

aturan-aturanNya. (2) Tanggung jawab Kelembagaan, yaitu tanggung jawab kepada pihak yang memberikan wewenang (lembaga yang lebih tinggi). (3) Tanggung jawab Hukum, yaitu tanggung jawab yang dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang commit to user berlaku.



(4) Tanggung jawab Sosial, yaitu tanggung jawab yang terkait dengan moral masyarakat. c) Asas Profesional Manajemen Manajemen pengelolaan menempati pada posisi paling urgen dalam dunia perwakafan. Karena yang paling menentukan benda wakaf itu lebih bermanfaat atau tidak tergantung pada pola pengelolaan, bagus atau buruk. Pengelola wakaf itu sendiri harus memiliki sifat Nabi yang 4 yaitu Amanah (dapat dipercaya), Shiddiq (jujur), Fathanah (cerdas/brilian), Tabligh (menyampaikan informasi yang tepat dan benar) d) Asas Keadilan Sosial Penegakan

keadilan

sosial

dalam

Islam

merupakan

kemurnian dan legalitas agama. Orang yang menolak prinsip keadilan sosial ini dianggap sebagai pendusta agama (QS. 147/AlMa’un). Substansi yang terkandung dalam ajaran wakaf ini sangat tampak adanya semangat menegakkan keadilan sosial melalui pendermaan harta utuk kebajikan umum (Paradigma Baru Wakaf di Indonesia, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Departemen Agama, 2007, hal 65-85). 2) Lembaga Pengelola Wakaf Keberadaan lembaga pengelola wakaf mutlak diperlukan mengingat begitu besarnya aset wakaf yang tersebar diberbagai wilayah di Indonesia. Kesadaran ini terwujud dengan lahirnya beberapa lembaga pengelola wakaf baik dalam skala lokal maupun nasional. a) Dompet Peduli Ummat Daarut Tauhid (DPU DT) Jakarta Dompet Peduli Ummat adalah Sebuah Lembaga Amil Zakat yang merupakan Lembaga Nirlaba yang bergerak dibidang penghimpunan dan pendayagunaan dana zakat, infaq dan shodaqah. Didirikan oleh KH. Abdullah Gymnastiar pada tanggal 16 juni 1999, DPU-DT commit tomenjadi user LAZNAZ (Lembaga Amil Zakat Nasional) sesuai SK Menteri Agama RI No. 410 tahun 2004.



Karena pada dasarnya lembaga ini adalah amil zakat, maka pengelolaan wakaf juga baru ada setelah ada demand wakaf dari jamaah (http://hendrakholid.net). b) Tabung Wakaf Indonesia Tabung Wakaf Indonesia merupakan badan unit atau badan otonom dari dan dengan landasan badan hukum Dompet Dhuafa REPUBLIKA, sebagai sebuah badan hukum yayasan yang telah kredibel dan memenuhi persyaratan sebagai Nazhir Wakaf sebagaimana dimaksud Undang-undang Wakaf. Badan hukum ini adalah badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan / atau keagamaan Islam (http://www.tabungwakaf.net). c) Badan Wakaf Indonesia (BWI) Lembaga yang khusus mengelola wakaf yang ada dan bersifat nasional yang berada di pusat sebagai produk langsung dari Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (http://www.bwi.or.id). 3) Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Beberapa Negara Muslim Dalam catatan sejarah Islam, wakaf sudah dipraktikkan baik dalam bentuknya yang masih tradisional/konvensional, dalam arti bentuk wakaf berupa benda-benda tidak bergerak maupun wakaf produktif berupa wakaf uang atau wakaf tunai (cash waqf) bahkan, wakaf tunai (cash waqf) ternyata sudah diperaktikan sejak awal abad kedua Hijriyah. M Syafii Antonio mengutip hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, menjelaskan bahwa Imam az Zuhri (w. 124 H) salah seorang ulama terkemuka dan peletak dasar kondifikasi hadist (tadwnin-al hadist) mengeluarkan fatwa yang berisi anjuran melakukan wakaf dinar dan dirham untuk membangun sarana dakwah, sosial, dan pendidikan umat Islam. Adapun caranya adalah dengan menjadikan

uangcommit tersebut sebagai to user

modal

usaha

kemudian



menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf (Ahmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar, 2007: 27-44). a) Turki Di Turki terdapat pusat administrasi wakaf sebagai lembaga pengelola wakaf yang berkembang dengan baik, dan untuk memobilisasi sumber-sumber wakaf dan membiayai bermacammacam jenis proyek joint venture telah didirikan Waqf Bank & Finance Coorporation. b) Malaysia Perkembangan wakaf di Malaysia masih cenderung stagnan, karena wakaf memilik dua model yaitu ‘Am dan Khas. Cenderung lebih banyak wakaf Khas sehingga tidak berkembang. c) Mesir Ada badan wakaf yang didirikan oleh negara dan sepenuhnya bertugas membuat suatu perencanaan, mengelola, mendistribusikan hasil wakaf dan menyampaikan laporan kepada masyarakat. d) Arab Saudi Pemerintah kerajaan Saudi Arabia membuat peraturan bagi majelis tinggi wakaf dengan ketetapan No. 574 tanggal 16 Rajab 1386 sesuai dengan surat keputusan kerajaan No. M/35, Tanggal 18b Rajab 1386. Majelis tinggi wakaf diketahui oleh Menteri Haji dan Wakaf, yakni menteri yang menguasai wakaf dan menguasai permasalahan-permasalahan perwakafan sebelum dibentuk majelis tinggi wakaf. Majelis tinggi wakaf mempunyai wewenang untuk membelanjakan hasil pengembangan wakaf dan menentukan langkah-langkah dalam mengembangkan wakaf bedasarkan syarat-syarat yang ditentukan wakif dan menajemen wakaf. Tanah wakaf di sekitar Madinah dan Makkah dikelola secara khusus, yaitu dengan didirikan hotel dan hasilnya untuk merawat aset-aset penting dan disalurkan commit kepada to user yang memerlukan.



e) Yordania Secara administratif, pelaksanaan pengelolaan wakaf di kerajaan Yordania didasarkan pada Undang-Undang wakaf Islam No. 25/1947. Dalam Undang-Undang tersebut bahwa yang termasuk dalam urusan kementrian wakaf dan kementerian agama Islam adalah wakaf masjid, madrasa lembaga-lembaga Islam, rumah-rumah

yatim,

tempat

pendidikan,

lembaga-lembaga

syariah, kuburan-kuburan Islam, urusan-urusan haji dan urusan fatwa. f) Bangladesh Di

Bangladesh

wakaf

telah

dikelolah

oleh

Social

Investement Ltd (SIBL). Bank ini telah mengembangkan pasar modal sosial (The Voluntary Capital Market). Instrumeninstrumen keuangan Islam yang telah dikembangkan,antara lain: surat obligasi pembangunan perangkat wakaf, sertifikat wakaf tunai, sertifikat wakaf keluarga, obligasi pembangunan perangkat masjid, saham komunitas masjid, sertifikat pembayaran zakat, sertifikat

simpangan

(http://www.hendrakholid.net).

commit to user

haji,

dan

lain-lain



3. Tinjauan tentang Badan Wakaf Indonesia (BWI) a. Struktur Organisasi STRUKTUR ORGANISASI BADAN WAKAF INDONESIA Periode 2007-2010

Dewan Pertimbangan Ketua : Dr. H.M. Anwar Ibrahim (Ketua) Wakit Ketua : Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, MA : Drs. H. Ahmad Djunaidi Anggota : Dr. Mulya E. Siregar H. Muhammad Abbas Aula, Lc. MHI Badan Pelaksana Ketua : Prof. Dr. KH. Muhammad Tholhah Hasan Wakit Ketua I : H. Mustafa Edwin Nasution, Ph.D Wakil Ketua II : Drs. KH. A. Hafizh Utsman Sekretaris : Dr.Sumuran Harahap, M.Ag.MM.MH Wakil Sekretaris : H.M. Cholil Nafis, Lc. MA Bendahara : Drs. H. Siradjul Munir Wakil Bendahara : Prof. Dr. Suparman, MSc

Divisi-divisi Pembinaan Nazhir : Dr. KH. Maghfur Usman Dr. H. Jafril Khalil, MCL. Drs. FIIS Pengelolaan Wakaf : Prof. Dr. H. Fathurrahman Djamil, MA Ir. Suhaji Lestiadi Hubungan Masyarakat : Prof. Dr. Masykuri Abdillah, MA Ir. Muhammad Syakir Sula, AAIJ, FIIS Kelembagaan : Dr. Wahiduddin Adams, SH. MA Bey Sapta Utama, MSc Penelitian dan Pengembangan

Sumber dari data di atas adalah Badan Wakaf Indonesia (http://www.bwi.or.id) b. Kedudukan Badan Wakaf Indonesia Badan Wakaf Indonesia (BWI) adalah lembaga yang independen dalam

rangka

melaksanakan

tugasnya,

yaitu

memajukan

dan

mengembangkan perwakafan nasional. Hal ini sesuai dengan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Badan Wakaf Indonesia berkedudukan di ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat membentuk perwakilan di Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan, kedudukan Badan Wakaf Indonesia to user Nomor 41 Tahun 2004 Tentang diatur dalam Pasal 48 commit Undang-Undang Wakaf.



Tugas dan Wewenang Badan Wakaf Indonesia sesuai dengan Pasal 49 ayat (1), Badan Wakaf Indonesia mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut : 1) Melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf. 2) Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional. 3) Memberikan persetujuan dan atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf. 4) Memberhentikan dan mengganti nazhir. 5) Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf. 6) Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam menyusun kebijakan di bidang perwakafan. Mengenai pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Wakaf Indonesia dapat bekerjasama dengan instansi pemerintah baik Sedangkan mengenai pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Badan Wakaf Indonesia memperhatikan pertimbangan Menteri dan Majelis Ulama Indonesia.

commit to user



B. Kerangka Pemikiran

Al Quran dan Hadist

Undang-Undang No 41 tahun 2004 Tentang Wakaf Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No 41 Tahun 2004

Badan Wakaf Indonesia

Pengelolaan Produktif benda wakaf tak bergerak

Pengelolaan Produktif wakaf tunai

Kesejahteraan Umat

Penjelasan : Wakaf adalah lembaga amal khas Islam yang bersumber dari hukum Islam, di mana Al Quran dan Hadist sebagai pedoman hukum Islam yang utama. Praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien sehingga dalam berbagai kasus, harta benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar, atau beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum, selain itu juga dipengaruhi oleh kelalaian dan ketidakmampuan nazhir dalam mengelola wakaf serta sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status harta benda wakaf. Berdasar pertimbangan di atas, untuk memenuhi kebutuhan hukum perlu dibentuk Undang-Undang tentang Wakaf. Berbagai aturan wakaf kemudian lahir di antaranya Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik pada tanggal 17 Mei 1977.toSelain commit user peraturan tersebut, pemerintah juga menerbitkan beberapa peraturan menteri dan instruksi menteri serta Kompilasi



Hukum Islam untuk mendukung hukum perwakafan. Terlepas dari berbagai kekurangan dan kelebihan berbagai peraturan tersebut, melalui Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang KHI Jo. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 tahun 1991 merupakan usaha awal pembaruan hukum nasional di bidang perwakafan, dan berwal dari peraturan tersebut lahirlah Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf beserta Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Undang-Undang Wakaf tidak hanya mengatur masalah harta benda wakaf dan pengelolaan/pengembangannya saja, namun juga pembaruan ruang lingkup harta benda wakaf, tertib hukum dan administrasi wakaf, masalah nazhir serta pembentukan lembaga yang berkompeten di bidang perwakafan. Pasca lahir fatwa MUI tentang wakaf uang, Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf kemudian mengusulkan pembentukan Badan Wakaf Indonesia. Badan Wakaf Indonesia mengelola dan mengembangkan wakaf di Indonesia secara produktif yaitu penggunaan harta benda wakaf untuk kepentingan produksi dan manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih hasil pengembangan wakaf yang diberikan pada pihak yang berhak sesuai tujuan wakaf.

commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengelolaan Wakaf di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Secara umum, tujuan diusulkannya Undang-Undang Wakaf adalah terciptanya tertib hukum dan aturan wakaf dalam wadah negara Republik Indonesia, terjaminnya kesinambungan dan optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan benda wakaf sesuai dengan sistem ekonomi syariah, tersedianya landasan peraturan bagi pembentukan dan pelaksanaan peran, tugas dan fungsi Badan Wakaf Indonesia serta terwujudnya akumulasi aset wakaf sebagi alternatif sumber dana bagi pembangunan kesejahteraan masyarakat. Meski Indonesia dikenal di forum dunia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar, tetapi pengalaman Indonesia dalam pengelolaan wakaf secara produktif yang merupakan bagian amat penting dalam sistem ekonomi Islam masih terbilang baru. Tetapi dengan lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, kendala yang bersifat politis telah terkuak. Sesuai dengan kehendak politik yang tertuang dalam undangundang bahwa pemerintah secara operasional tidak mengelola wakaf, tetapi pemerintah berfungsi sebagai regulator, motivator dan fasilitator bagi pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh badan yang dibentuk pemerintah atau lembaga yang didirikan oleh masyarakat dan diberi kewibawaan formal melalui pengukuhan pemerintah. Sampai saat ini pemerintah belum dapat mengalokasi anggaran sesuai jumlah yang dibutuhkan untuk memfasilitasi program pemberdayaan wakaf. Maka salah satu terobosan yang dapat dilakukan oleh Departemen Agama terutama untuk membiayai program-program yang mesti dilaksanakan sebagai fasilitator dalam pemberdayaan wakaf adalah mengupayakan commit to user

36



pendanaan kegiatan dari pihak lain (investor) dan diupayakan penyediaan anggaran yang memadai dari APBN. Setelah adanya Undang-Undang Wakaf, maka pengelolaan wakaf telah memiliki landasan legal formal sehingga dapat dioptimalkan agar memberikan manfaat lebih besar bagi kesejahteraan umat dan bangsa kita. Ada beberapa langkah yang akan mendapat perhatian lebih besar dari pemerintah dalam rangka pengembangan wakaf pada masa yang akan datang: 1. Pembentukan Badan Wakaf Indonesia. 2. Pengembangan obyek wakaf yang tidak hanya terbatas pada benda tak bergerak tapi juga benda bergerak seperti uang, saham, investasi dan lain-lain. 3. Peningkatan kualitas nazhir wakaf. 4. Menjalin kemitraan usaha dengan pihak-pihak lain yang peduli dengan wakaf, baik dalam maupun luar negeri. 5. Mengadakan proyek-proyek percontohan di setiap wilayah dengan memprioritaskan lokasi-lokasi wakaf yang strategis. 6. Memberdayakan

Peraturan

Daerah

(PERDA)

agar

lebih

mengoptimalkan pemberdayaan wakaf. 7. Mendorong tumbuhnya semangat berwakaf uang dan harta benda berharga lainnya dari masyarakat melalui berbagai pendekatan yang sesuai dengan situasi dan kondisi serta sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, kondisi dan situasi perwakafan di Indonesia kini memasuki era baru yaitu era pengelolaan wakaf produktif. Pemerintah memiliki peranan yang begitu besar untuk melakukan penataan administrasi wakaf yang memberi kepastian hukum bagi pewakaf (wakif), nazhir (pengelola wakaf) dan obyek wakaf serta mendorong pemanfaatan aset-aset wakaf yang tidak produktif menjadi produktif. Wakaf diharapkan dapat berperan sebagai sektor penggerak commitdan to user perbaikan ekonomi umat bangsa dalam rangka membangun



kehidupan bangsa Indonesia yang adil dan sejahtera. Dalam hal ini masyarakat pada waktunya akan merasakan peran sosial wakaf yang selama ini kurang terwacanakan di masyarakat. Pada periode ini, isu yang dijadikan rujukan dalam pengelolaan wakaf secara profesional adalah gagasan wakaf tunai yang digulirkan oleh tokoh ekonomi asal Bangladesh Prof. M. A. Mannan. Kemudian muncul pula gagasan wakaf investasi, yang di Indonesia sudah dimulai oleh Tazkia Consulting, dan Dompet Dhuafa Republika bekerja sama dengan BTS Capital beberapa waktu yang lalu (Farid Wadjdy dan Mursyid, 2007: 61-65). Wacana wakaf tunai ini kemudian membuahkan inisiatif dari Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Depag RI untuk kemudian mengirim surat bernomor Dt. III/5/BA.03.2/2772/2002 tertanggal 26 April 2002 kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai permohonan fatwa tentang wakaf uang yang ditandatangani oleh ketua komisi fatwa KH. Ma`ruf Amin dan sekretaris komisi Drs. Hasanudin, M. Ag, dengan isi fatwa bahwa wakaf uang hukumnya jawaz (boleh). Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf mengajukan sebuah usulan pembentukan Badan Wakaf Indonesia yang oleh Menteri Agama diusulkan secara langsung kepada Presiden RI pada tanggal 5 September 2002, hal ini berbuah dari usulan Sekretariat Negara agar Depag RI memprakarsai untuk menyusun draft Rancangan UndangUndang (RUU) tentang Wakaf dan tepat pada tanggal 27 Oktober 2004, RUU Wakaf diundangkan menjadi Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan dicatat dalam Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 159. Proses ini berada dalam masa transisi kepemimpinan presiden RI, yaitu dari Megawati ke Susilo Bambang Yudhoyono. Jika dibandingkan dengan beberapa peraturan tentang wakaf commitNomor to user41 Tahun 2004 memuat beberapa selama ini, Undang-Undang



hal baru sebagai pengembangan dari peraturan pendahulunya. Beberapa di antaranya adalah mengenai masalah nazhir, harta benda yang diwakafkan (mauquf bih), peruntukan harta wakaf (mauquf àlaih) dan pembentukan BWI. Dalam undang-undang ini, berkenaan dengan masalah nazhir, yang dikelola bukan hanya benda tidak bergerak, tetapi juga mengelola benda wakaf bergerak seperti: uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa dan lainlain. Maka keidealan seorang nazhir dituntut untuk untuk dapat mengelola benda-benda tersebut. Perwakafan benda tak bergerak lebih banyak digunakan untuk kepentingan yang tidak produktif. Hadirnya undang-undang ini merupakan suatu keharusan sebagai upaya pemberdayaan wakaf secara produktif dan profesional. UndangUndang ini meupakan terobosan yang cukup signifikan dalam dunia perwakafan, karena wakaf uang, saham, atau surat berharga, merupakan variabel penting dalam pengembangan ekonomi. Wakaf uang, saham dan surat berharga lainnya sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Wakaf bukan untuk dibelanjakan secara konsumtif seperti kekhawatiran sebagian orang. Esensi lain dari perubahan pada Undang-Undang Wakaf mengenai harta benda yang diwakafkan adalah mengenai pentingnya pendaftaran benda wakaf oleh PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf), urgensinya adalah agar seluruh perwakafan dapat dikontrol dengan baik, sehingga bisa dihindari penyelewengan yang tidak perlu, baik oleh nazhir ataupun pihak ketiga. Perubahan dari Undang-Undang Wakaf juga dapat dilihat pada pembaruan mengenai persyaratan nazhir, yaitu (Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar, 2005: 91-92): 1. Selain nazhir perseorangan ditekankan pula nazhir badan hukum dan organisasi sehingga diharapkan dapat meningkatkan peran commit to user kenazhiran secara lebih baik.



2. Penyempurnaan manajemen

persyaratan

kenazhiran

secara

nazhir

dengan

profesional,

pembenahan

seperti

kriteria

kenazhiran yang amanah, memiliki pengetahuan mengenai wakaf, pengalaman di bidang manajemen keuangan, kemampuan dan kecakapan yang diperlukan untuk menjalankan tugas nazhir. Penambahan persyaratan ini diharapkan dapat memaksimalkan potensi pengembangan wakaf yang ada. 3. Adanya pembatasan masa jabatan nazhir agar nazhir bisa dipantau kinerjanya melalui tahapan-tahapan periodik untuk menghindari penyelewengan dan atau pengabaian tugas-tugas kenazhiran. 4. Nazhir dapat menerima hak pengelolaan sebesar maksimal 10% dari hasil bersih pengelolaan dan pengembangan benda wakaf, agar pekerjaan sebagai nazhir tidak dijadikan sebagai pekerjaan sambilan yang hanya dijalani sekedarnya, tapi benar-benar mau dan mampu menjalankan tugas sehingga patut diberikan hak-hak yang pantas sebagaimana mereka bekerja di dunia profesional. Pembaruan Undang-Undang Wakaf juga dapat dilihat dari adanya penekanan pentingnya pembentukan sebuah lembaga wakaf nasional yang disebut dengan Badan Wakaf Indonesia. Badan wakaf ini bersifat independen yang bertujuan untuk membina nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf baik secara nasional maupun internasional. Sehingga BWI kelak akan menduduki peran kunci, selain sebagai nazhir juga berfungsi sebagai pembina nazhir sehingga harta benda wakaf dapat dikelola dan dikembangkan secara produktif. Undang-undang ini juga menekankan pentingnya pemberdayaan benda-benda wakaf, aspek tersebut selama ini memang terlihat belum optimal. Catatan penting dalam undang-undang ini adalah adanya ketentuan pidana dan sanksi administrasi terhadap para pihak yang commit todalam user masalah perwakafan. melakukan pelanggaran hukum



Substansi dari Undang-Undang Wakaf berupaya untuk (Farid Wajdy dan Mursyid, 2007: 58): 1. Mengunifikasikan berbagai peraturan tentang wakaf. 2. Menjamin kepastian hukum dalam bidang wakaf. 3. Melindungi dan memberikan rasa aman bagi wakif dan nazhir. 4. Sebagai instrumen untuk mengembangkan rasa tanggung jawab bagipara pihak yang mendapat kepercayaan mengelola wakaf. 5. Sebagai koridor kebijakan publik dalam rangka advokasi dan penyelesaian perkara dan sengketa wakaf. 6. Mendorong optimalisasi pengelolaan dan pengembangan wakaf.

Pengelolaan wakaf sesungguhnya sudah dimulai pada masa Rasulullah SAW, wakaf dikenal sejak masa Rasulullah SAW karena wakaf disyariatkan oleh Nabi SAW. Ada 2 pendapat yang berkembang di kalangan fuqaha (ahli yurisprudensi Islam) tentang siapa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf, pendapat pertama pelaksana wakaf pertama adalah Nabi SAW, yaitu tanah milik Nabi yang diwakafkan untuk dibangun masjid. Pendapat ini berdasar hadist yang diriwayatkan oleh Umar bin Syabah dari Amr bin Saàd bin Muàd yang berkata, “Kami bertanya mula-mula wakaf dalam Islam? Orang Muhajirin mengatakan adalah wakaf Umar, sedangkan orang-orang Anshor mengatakan adalah wakaf Rasulullah SAW”. Pada masa dinasti-dinasti Islam, praktek wakaf menjadi lebih luas terutama pada masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah, semua orang berduyun-duyun melaksanakan wakaf, wakaf tidak hanya untuk orang fakir dan miskin saja, tetapi wakaf menjadi modal untuk membangun lembaga pendidikan, membangun perpustakaan dan membayar gaji para stafnya, gaji para guru dan beasiswa untuk para siswa dan mahasiswanya. Antusiasme masyarakat kepada pelaksanaan wakaf telah menarik perhatian negara untuk mengatur pengelolaan wakaf commit to user



sebagai sektor untuk membangun solidaritas sosial dan ekonomi masyarakat (Fiqih Wakaf, 2003: 6). Wakaf pada mulanya adalah keinginan individu untuk berbuat baik, tanpa ada pengelolaan dan aturan yang pasti, namun setelah dirasakan manfaatnya, maka timbullah keinginan untuk mengatur perwakafan dengan baik, kemudian dibentuk lembaga yang mengatur wakaf untuk mengelola, memelihara dan menggunakan harta wakaf, baik secara umum atau individu. Pada masa dinasti Umayyah yang menjadi hakim di Mesir adalah Taubah bin Ghar al-Hadhramiy pada masa Khalifah Hisyam bin Abdul Malik. Khalifah sangat tertarik dan perhatian dengan pengembangan wakaf sehingga membentuk lembaga wakaf tersendiri sebagaimana lembaga pemerintahan lainnya di bawah pengawasan hakim. Lembaga wakaf inilah yang pertama kali dilakukan dalam administrasi wakaf di Mesir, bahkan di seluruh negara Islam. Pada saat itu juga Hakim Taubah mendirikan lembaga wakaf di Basrah. Pada masa dinasti Abbasiyah terdapat lembaga wakaf disebut dengan “Shadr al-Wuquuf” yang mengurus dan memilih staf pengelola lembaga wakaf. Pada masa dinasti Ayyubiyah di Mesir, perkembangan wakaf di Mesir cukup menggembirakan, di mana hamper semua tanah-tanah pertanian di Mesir menjadi harta wakaf dan semuanya dikelola oleh negara dan menjadi milik negara (Baitul Mal). Ketika Shalahuddin AlAyyuby memerintah di Mesir, ia bermaksud mewakafkan tanah-tanah milik negara diserahkan kepada yayasan keagamaan dan yayasan sosial sebagaimana yang dilakukan oleh dinasti Fathimiyyah sebelumnya. Perkembangan wakaf pada masa dinasti Mamluk sangat pesat dan beraneka ragam, sehingga apapun yang dapat diambil manfaatnya boleh diwakafkan,yang paling banyak diwakafkan pada masa itu commit user adalah tanah pertanian dan to bangunan seperti gedung perkantoran,



penginapan, dan tempat belajar. Pada masa Mamluk terdapat wakaf hamba sahaya yang diwakafkan untuk merawat lembaga-lembaga agama. Hal ini pertama kali dilakukan oleh penguasa dinasti Utsmani ketika menaklukan Mesia, Sulaiman Basya yang mewakafkan budaknya untuk merawat masjid. Manfaat wakaf pada masa Dinasti Mamluk digunakan sebagaimana tujuan wakaf, seperti wakaf keluarga untuk kepentingan keluarga, wakaf umum untuk kepentingan sosial, yang lebih membawa syiar Islam adalah wakaf untuk sarana di Haramain, adalah Mekkah dan Madinah, seperti kain penutup Ka`bah (Kiswatul Ka`bah), sebagaimana yang dilakukan oleh Raja Shaleh bin al-Nasir yang membeli desa Bisus lalu diwakafkan untuk membiayai kiswah Ka`bah setiap tahun dan mengganti kain kuburan Nabi SAW dan mimbarnya setiap 5 tahun sekali. Perkembangan berikutnya pada masa Dinasti Mamluk adalah awal mula disahkan Undang-Undang Wakaf walau tidak diketahui secara pasti waktu kapan disahkannya.Menurut berkas dan berita yang terhimpun bahwa perundang-undangan wakaf pada masa dinasti Mamluk dimulai sejak Raja al-Dzahir Bibers al-Bandakh (1260-1277 M /658-676 H) di mana pada undang-undang tersebut Raja memilih hakim dari masing-masing 4 mazhab Sunni. Pada periode ini, perwakafan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu: 1.

Pendapatan negara dari hasil wakaf yang diberikan oleh penguasa kepada orang-orang yang dianggap berjasa.

2.

Wakaf untuk membantu Haramain.

3.

Wakaf untuk kepentingan masyarakat umum. Di antara undang-undang yang dikeluarkan pada masa dinasti

Utsmani ialah peraturan tentang pembukuan pelaksanaan wakaf, yang dileluarkan pada tanggal 19 Jumadil Akhir Tahun 1280 Hijriah, yang isinya mengatur tentang pencatatan wakaf, sertifikasi wakaf, cara commit to user tujuan wakaf dan melembagakan pengelolaan wakaf, upaya mencapai



wakaf dalam upaya realisasi wakaf dari sisi administratif dan perundang-undangan. Pada tahun 1287 dikeluarkan undang-undang yang menjelaskan kedudukan tanah-tanah kekuasaan Turki Utsmani dan tanah pertanian yang berstatus wakaf (Fiqih Wakaf, 2003: 7). Pada masa sekarang ini, di beberapa negara seperti Mesir, Yordania, Saudi Arabia, Turki, wakaf selain berupa sarana dan prasarana ibadah dan pendidikan, juga beberapa tanah pertanian, perkebunan, flat, uang, saham, real estate dan lain-lain yang semuanya dikelola secara produktif, dengan demikian hasilnya benar-benar dapat dipergunakan untuk mewujudkan kesejahteraan umat. Di Turki, pengelolaan wakaf tidak hanya dikelola oleh mutawalli, tapi juga lembaga direktorat jenderal wakaf, direktorat ini tidak hanya mengelola tetapi juga memberikan supervisi dan kontrol (auditing) terhadap wakaf yang dikelola oleh mutawalli. Pelayanan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Wakaf Turki yaitu pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pelayanan sosial. Selain Turki, Mesir juga menempuh langkah penertiban tanah wakaf dan harta wakaf lainnya, dengan menjaga dan mengawasi, dan mengarahkan harta wakaf untuk tujuan-tujuan kebaikan sesuai undangundang. Sesuai Qanun Nomor 80/971, dibentuk badan akaf yang bertugas untuk mengurus dan melaksanakan semua kegiatan perwakafan dan memiliki kewenangan membelanjakan wakaf dengan sebaik-baiknya. Agar harta wakaf produktif dan bermanfaat bagi masyarakat luas, Badan Wakaf menetapkan beberapa kebijakan: 1. Menitipkan hasil harta wakaf di Bank Islam agar dapat berkembang. 2. Melalui Wizaratu Auqaf, Badan Wakaf berpartisipasi dalam mendirikan bank-bank Islam dan mengadakan kerja sama dengan beberapa perusahaan. commit to user



3. Memanfaatkan tanah-tanah kosong untuk dikelola secara produktif dengan cara mendirikan lembaga-lembaga perekonomian dan bekerja sama dengan berbagai perusahaan. 4. Membeli saham dan obligasi perusahaan-perusahaan penting (Fiqih Wakaf, 2003: 88). Kondisi perwakafan di Bangladesh

sesungguhnya memiliki

kesamaan dengan Indonesia. Penghasilan dari harta wakaf yang kecilkecil dan tersebar amat tidak mencukupi untuk memelihara harta wakaf itu sendiri. Kondisi inilah yang melatarbelakangi dilakukannya reformasi dalam manajemen dan administrasi harta wakaf di negeri tersebut. Menurut survei M.A. Manan, fleksibilitas dan scope pengembangan manajemen dan administrasi dilakukan dengan mengintrodusir wakaf tunai. Alasannya, dengan wakaf tunai mayoritas penduduk bisa ikut berpartisipasi. Bangladesh memiliki lembaga non pemerintah yang menjadi solusi dalam menangani kemiskinan, yaitu Social Investment Bank Limited (SIBL), bank ini menjadi alternatif peningkatan pendapatan dengan cara SIBL mengintrodusir Sertifikat Wakaf Tunai, sebuah produk baru dalam sejarah perbankan sektor voluntary dengan membuka peluang untuk membuka rekening deposito wakaf tunai dengan tujuan berbagai sasaran penting jangka panjang (Fiqih Wakaf, 2003: 89-90).

Di Indonesia, pelaksanaan hukum wakaf semula masih sangat sederhana, tidak disertai administrasi, cukup dengan ikrar lisan saja, lantas pengurusan dan pemeliharaan harta wakaf yang pada waktu itu berupa tanah diserahkan kepada nazhir. Perkembangan regulasi wakaf terlihat pada tahun 1905, yaitu pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Tanah wakaf mulai diatur dengan Sirculair Van De Gonvernement Secretaris (surat edaran yang dikeluarkan oleh sekretaris gobernemen) tanggal 31 Januari 1905 Nomor 435 (Bijblad to userToezicht Opden Bouw Van 1905 Nomor 6196commit tentang



Mohammadeaanche Bedehuizen), yang isinya memerintahkan kepada para Bupati agar membuat daftar rumah ibadat Islam yang dibangun di atas tanah wakaf, agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum seperti pembuatan jalan dan pembuatan pasar. Pada tahun 1931 dikeluarkan surat edaran sekretaris gobernemen tertanggal 4 Juni 1931 Nomor 1961 (Bijblad 1931 Nomor 12573) tentang perlunya meminta izin secara resmi kepada Bupati terhadap orang-orang yang ingin berwakaf serta penilaian Bupati terhadap permintaan izin wakaf, maksud perwakafan, dan tempat harta yang diwakafkan. Bijblad ini menumbuhkan polemik baru dan menimbulkan reaksi yang sangat keras dari umat Islam bahkan menimbulkan persengketaan, apalagi bijblad tersebut lahirnya dari orang-orang nonmuslim yang tidak memiliki ikatan emosional dengan umat Islam. Padahal disunnahkannya wakaf bukan untuk kepentingan kepentingan administrasi semata, melainkan bagaimana instrumen wakaf dapat mengangkat harkat dan martabat umat Islam. Pelaksanaan wakaf di Indonesia mengadopsi sistem hukum dalam ajaran Islam, namun pada pelaksanaannya seolah-olah wakaf adalah kesepakatan ahli hukum dan budaya adat Indonesia. Pada masa kemerdekaan, wakaf mulai mendapat perhatian lebih dari Pemerintah Nasional, antara lain melalui Departemen Agama. Walaupun sebenarnya undang-undang tentang perwakafan (pada waktu itu baru perwakafan tanah) lahir 15 tahun setelah Indonesia merdeka, namun sebelum

lahirnya

undang-undang

tentang

perwakafan

tanah,

pemerintah melalui Departemen Agama melahirkan beberapa petunjuk tentang pelaksanaan wakaf. Petunjuk dan surat edaran tentang wakaf baik produk pemerintah kolonial ataupun pemerintah Indonesia masih banyak terdapat kelemahan terutama belum adanya kepastian hukum bagi tanah wakaf, commit to wakaf, user diperlukan pembaruan agraria. untuk menertibkan tanah-tanah



Pada tahun 1960 lahirlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria, Lembaran Negara Nomor 104 tahun 1960 yang kemudian dikenal dengan nama UUPA (UndangUndang Pokok Agraria). Dalam UUPA, masalah wakaf dapat ditemui pada Pasal 5, Pasal 14, dan Pasal 49 yang membuat rumusan sebagai berikut: 1. Pasal 5 mengatakan bahwa hukum agraria yang berlaku adalah hukum adat sepanjang tidak bertentngan dengan kepentingan nasional dan negara dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama. 2.

Pasal 14 ayat (1) mengandung amar bahwa pemerintah pusat dan daerah membuat skala prioritas termasuk pengaturan untuk penggunaan tanah guna keperluan peribadatan dan kepentingan suci lainnya.

3. Pasal 49 berisi tentang hak milik tanah badan agama dan sosial sepanjang digunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan kepentingan sosial, maka diakui dan dilindungi pemerintah. Sebagai realisasi dari pasal-pasal tersebut, maka dibuatlah peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 mengenai Perwakafan Tanah Milik. Selain PP Nomor 28 Tahun 1977, pemerintah juga mengeluarkan beberapa Peraturan Menteri, Instruksi Menteri, dan pada tanggal 10 Juni 1991 dikeluarkan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Meskipun KHI merupakan elaborasi terhadap PP No 28 Tahun 1977, namun terdapat perbedaan di antara keduanya.

commit to user



Perbedaan antara PP Nomor 28 Tahun 1977 dengan KHI PP No. 28 Tahun 1977

KHI

Objek wakaf = tanah milik Objek wakaf = tidak hanya tanah milik, berdasarkan UUPA Sifat

objek

terbatas

wakaf

tapi juga benda milik =

Sifat objek wakaf = sudah berkembang, tidak terlalu dibatasi, boleh benda bergerak dan tidak bergerak

Belum

ada

ketentuan Sudah

ada

pengaturan

ketentuan

peraturan yang lengkap pembatasan jumlah Nazhir, pengawasan mengenai Nazhir dan MUI terhadap tugas dan tanggung jawab Nazhir, serta kedudukan dan peranan yang lebih luas kepada MUI Kecamatan

Terlepas dari adanya kelebihan dan kekurangan peraturanperaturan di atas yang merupakan rujukan pengaturan dan pengelolaan wakaf, peraturan tersebut meupakan usaha awal pembaruan hukum nasional di bidang perwakafan, dan berawal dari peraturan tersebutlah lahirnya Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Undang-Undang Wakaf lahir pada awalnya berdasarkan bergulirnya wacana wakaf tunai yang digagas oleh Prof. M.A. Mannan (seorang ahli ekonomi yang berkebangsaan Bangladesh). Menurut Azhar Basyir pada masa pra kemerdekaan RI lembaga perwakafan sering dilakukan oleh masyarakat yang beragama Islam. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari banyaknya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia dan sebagaisuatu kebiasaan dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Dengan demikian, praktik wakaf dan perkembangannya di Indonesia merupakan kenyataan sejarah yang tidak terlepas dari tuntutan masyarakat muslim (Farid Wadjdy dan Mursyid, 2007: 60). commit to user



Sejarah

pengelolaan

wakaf di

Indonesia

mengalami

beberapa perkembangan dalam 3 periode besar: 1. Periode tradisional, dalam periode ini wakaf ditempatkan sebagai ajaran yang murni dimasukkan dalam kategori ibadah mahdhah (pokok); yaitu kebanyakan benda-benda wakaf diperuntukkan untuk pembangunan fisik, seperti mushola, pesantren, kuburan, yayasan, dan sebagainya. Sehingga keberadaan wakaf belum memberikan kontribusi sosial yang lebih luas karena hanya untuk kepentingan yang bersifat konsumtif. 2. Peride semi – profesional, adalah masa di mana pengelolaan wakaf secara umum sama dengan periode tradisional, namun pada masa ini sudah mulai dikembangkan pola pemberdayaan wakaf

secara

produktif,

meskipun

belum

maksimal,

contohnya pembangunan masjid yang letaknya strategis dengan menambah bangunan gedung untuk pertemuan, pernikahan, seminar, dan acara lainnya seperi masjid Sunda Kelapa,

masjid

Pondok

Indah,

dan

lain-lain.

Pola

pemberdayaan seperti ini juga diterapkan oleh Pondok Pesantren Modern As-Salam Gontor Ponorogo. Adapun secara khusus pengembangan wakaf untuk kesehatan dan pendididkan dilakukan oleh Yayasan Wakaf Sultan Agung Semarang. Ada lagi pemberdayaan wakaf dengan pola pengkajian

dan

penelitian

secara

intensif

terhadap

pengembangan wacana pemikiran Islam modern seperti yang dilakukan oleh Yayasan Wakaf Paramadina. 3. Periode profesional, proses pengelolaan wakaf ini ditandai dengan pemberdayaan potensi masyarakat secara produktif. Keprofesionalan yang dilakukan meliputi aspek: manajemen, SDM kenazhiran, pola kemitraan usaha, bentuk benda wakaf commit to user bergerak seperti uang, saham, surat berharga lainnya,



dukungan political will pemerintah secara penuh salah satunya lahirnya Undang-Undang Wakaf.

Pengelolaan dan pemberdayaan wakaf di tanah air memerlukan pengembangan paradigma wakaf di masyarakat, sebagai lembaga keuangan Islam, wakaf diharapkan menjadi suatu produk ekonomi Islam yang mampu memberikan andil besar dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan umat dengan pengelolaan yang amanah dan manajemen profesional. Hal inilah

yang

menggerakkan pemerintah untuk mengeluarkan berbagai kebijakan dalam pengelolaan wakaf agar tujuan pengelolaan wakaf tercapai. Dalam makalah Kebijakan Teknis tentang Pengelolaan Wakaf yang disusun oleh Muhammad Djamàn Haq dan Zaenuri, tujuan pengelolaan wakaf antara lain: 1. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. 2. Memacu daya guna dan profesionalitas kinerja badan/lembaga pengelola wakaf yang bertanggungjawab dan amanah. 3. Meningkatkan fungsi nazhir sebagai pemangku amanah untuk pengembangan dan pengelolaan wakaf. 4. Meningkatkan peran PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) untuk mempercepat sertifikasi tanah wakaf. Wakaf merupakan masalah yang kurang dibahas secara intensif, hal ini disebabkan karena umat Islam hampir melupakan kegiatankegiatan yang berasal dari lembaga perwakafan. Tulisan yang berkaitan dengan perwakafan sangatlah jarang, baru pada akhir-akhir ini muncul kembali minat umat Islam untuk menggiatkan kembali kehidupan lembaga perwakafan. Munculnya minat tersebut seiring dengan kesadaran untuk mewujudkan Sistem Ekonomi Syariah sebagai alternatif dari sistem ekonomi kapitalis di mana pelaksanaan to user sistem yang terakhir commit ini telah terbukti tidak memberikan manfaat



untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia. Berbagai krisis ekonomi selalu menyertai perjalanan sistem ekonomi kapitalis, sedangkan solusi dari krisis pada sistem ini selalu menimbulkan korban pihak yang lemah. Tumbuhnya minat masyarakat untuk menggali potensi sistem ekonomi syariah disebabkan oleh kelemahan dari sistem ekonomi kapitalis yaitu adanya ketidakstabilan sistem, pembagian pendapatan yang tentu saja lebih banyak keuntungan untuk negara maju dan berbagai kemiskinan yang timbul sebagai akibat dari krisis ekonomi yang terutama disebabkan sistem kapitalis. Kesadaran akan bebagai alasan tersebut merupakan peluang untuk memberdayakan wakaf produktif. Wakaf produktif yaitu wakaf yang digunakan untuk kepentingan produksi, baik di bidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf. Selain memunculkan gagasan mengenai wakaf produktif, Muhammad Djamàn Haq dan Zaenuri juga memberikan gagasan manajemen pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif, di mana dalam pengelolaan wakaf ini sekali lagi ditekankan perlunya pengelola/pengurus yang memiliki integritas tinggi, kemampuan, dan pengetahuan agar tujuan dari pengelolaan wakaf tercapai. Tujuan kepengurusan dari wakaf produktif adalah: 1. Meningkatkan kelayakan produksi harta wakaf hingga mencapai target ideal untuk memberi manfaat sebesar mungkin bagi tujuan wakaf. 2. Melindungi pokok-pokok harta wakaf dengan mengadakan pemeliharaan dan penjagaan yang baik dalam menginvestasikan harta wakaf dan mengurangi sekecil mungkin resiko investasi. commit to user



3.

Melaksanakan tugas distribusi bagi hasil wakaf kepada tujuan wakaf yang telah ditentukan.

4. Memberikan penjelasan kepada para dermawan dan mendorong mereka untuk melakukan wakaf baru, dan secara umum memberikan penyuluhan dan menyarankan pembentukan wakaf baru baik secara lisan maupun dengan cara memberi keteladanan. Muhammad Djamàn Haq dan Zaenuri dalam makalahnya menyatakan wakaf produktif sebagai intisari dari undang-undang tentang wakaf itu sendiri. Menurut mereka, wakaf produktif bisa mengacu pada 2 hal benda tetap (tidak bergerak) seperti tanah, rumah, toko dan harta tidak tetap seperti hewan, buku dan benda lain, kata kuncinya adalah bagaimana harta wakaf itu bisa produktif, bendanya tetap kekal tetapi pemanfaatannya berkembang secara ekonomis. Harta wakaf bisa produktif dalam hal ini diartikan sebagai harta wakaf yang menjadi berkembang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari contoh pengembangan aset wakaf produktif berikut ini: 1. Kategori tanah di perkotaan. Tanah yang terletak di pinggir jalan raya dapat dijadikan perkantoran, apartemen, penginapan, gedung pertemuan, pertokoan, ruko dan pusat perbelanjaan. Sedangkan untuk tanah yang terletak di dekat perumahan (pemukiman) atau keramaian dapat dijadikan pusat perbelanjaan, rumah sakit, sarana pendidikan, SPBU, bengkel dan apotek. 2. Kategori tanah di pedesaan. Tanah yang berada di pedesaan misalnya tanah persawahan, perkebunan, ladang atu padang rumput, rawa dan perbukitan dapat dijadikan area pertanian, perkebunan, home industry, tempat wisata dan penyulingan air mineral. 3. Kategori tanah di tepi pantai. Tanah yang berada di lokasi ini sangat cocok dijadikan lokasi kerajinan, tambak ikan, perkebunan dan taman wisata. commit to user



Mengenai pelaksanaan program ini, akan dilaksanakan kerja sama dengan BUMN, Badan Swasta, maupun investor luar negeri. Substansi wakaf tunai telah lama muncul, bahkan dalam fiqh klasik sekalipun persoalan ini telah diperbincangkan yaitu seiring dengan munculnya ide revitalisasi fiqh muamalah dalam perspektif maqashid as syariah (filosofi dan tujuan syariat) yang bermuara pada kemaslahatan umum, termasuk upaya mewujudkan kesejahteraan sosial melalui keadilan distribusi pendapatan dan kekayaan. Kebijakan pemerintah yang dibuat untuk pengembangan wakaf selain wakaf produktif yang merupakan esensi pembaruan peraturan wakaf adalah mengenai wakaf uang. Langkah yang ditempuh Depag dengan mengajukan permohonan fatwa kepada MUI tentang wakaf uang sangat tepat. Munculnya pemikiran tentang wakaf tunai yang dipelopori oleh tokoh Bangladesh ini kemudian membuahkan Fatwa MUI pada tanggal 11 Mei 2002 tentang Wakaf Uang. Perbincangan dan fatwa MUI ini disikapi beragam oleh masyarakat, di antaranya adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang meluncurkan produk Sertifikat Wakaf Uang. Keberadaan wakaf tunai dirasakan perlu sebagai instrumen keuangan alternatif yang dapat mengisi kekurangan-kekurangan pengelolaan wakaf yang ada selama ini, terutama pemahaman masyarakat kita, sementara kebutuhan masyarakat saat ini sangat besar sehingga mereka membutuhkan dana tunai untuk meningkatkan kesejahteraannya. Menurut Uswatun Hasanah dalam sebuah jurnal berjudul Berdayakan

Wakaf

Uang

(http://www.scribd.inilah.com),

kesejahteraan adalah suatu kondisi di mana orang tentram dan aman serta dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk membangun kesejahteraan umat, Al Quran telah meletakkan dasar terutama agar harta yang dimiliki individu-individu tidak beredar di antara orangcommit toiniuser orang kaya saja. Pernyataan tertulis pada surat Al Hasyr yang



intinya menyatakan bahwa Islam melarang konsentrasi kekayaan pada individu-individu tertentu. Wakaf termasuk salah satu instrumen untuk membangun kesejahteraan umat, di antaranya dengan wakaf uang atau wakaf tunai. Alasan didukungnya wakaf tunai adalah manfaat utama, atau kelebihan dari wakaf tunai dibanding wakaf lain yaitu (Farid Wadjdy dan Mursyid, 2007: 79-80): 1. Wakaf tunai jumlahnya bisa bervariasi, sehingga seseorang yang memiliki dana terbatas, sudah bisa mulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah terlebih dahulu. 2. Melalui wakaf uang, asset-aset wakaf yang berupa tanah-tanah kosong bisa dimulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau diolah untuk lahan pertanian. 3. Dana wakaf tunai juga bisa membantu sebagian lembaga pendidikan-pendidikan Islam yang cash flow-nya terkadang kembang kempis dan menggaji civitas akademika alakadarnya. 4. Pada gilirannya, insya Allah umat Islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus tergantung pada anggaran dari negara (APBN) yang memang semakin lama semakin terbatas). Dalil atau hadits wakaf tunai ditinjau dari perspektif hukum Islam dalam kehidupan dan pemahaman masyarakat Indonesia terhadap wakaf masih dipengaruhi oleh beberapa pendapat Imam Mazhab: 1. Imam Syafii, sangat menekankan wakaf pada fixed asset (harta tetap) yang merupakan syarat sah wakaf. Sayyid Sabiq juga sama dengan Imam Syafii tidak memperbolehkan wakaf tunai/uang. Alasannya uang tidak kekal bendanya ketika dimanfaatkan, selain itu jika berdasar Ùrf (kebiasaan yang berlaku) maka wakaf uang hanya berlaku di wilayah tertentu dari bekas Kekaisaran Bizantium commitlain to user (Romawi) saja, di tempat tidak berlaku.



2. Imam Maliki, mengartikan keabadian pada unsur nature saja, Imam Maliki juga memperlebar lahan wakaf dan mencakup barang bergerak lainnya, seperti wakaf susu sapi atau atau wakaf buah tertentu, substansinya adalah sapi dan pohon, yang diambil manfaatnya adalah susu dan buah. Dengan adanya pemikiran seperti ini, Maliki telah membuka pemikiran luas mengenai wakaf. 3. Imam Hanafi, memperbolehkan wakaf tunai dengan syarat selama nilai pokok wakaf dijamin kelestariannya. Kebolehan wakaf tunai juga didukung oleh fatwa dari Muhammad bin Abdullah Al-Anshari (murid dari Zufar sahabat dari Abu Hanifah), bahkan fatwa Al-Anshari bukan berkutat hanya wakaf uang saja akan tetapi diperbolehkan wakaf berupa barang-barabg komoditi yang ditimbang atau ditakar (Farid Wadjdy dan Mursyid, 2007: 90). Majelis Ulama Indonesia ketika menfatwakan tentang wakaf tunai juga memperhatikan beberapa pendapat dari ulama-ulama besar. Seperti (Farid Wadjdy dan Mursyid, 2007: 90-91): 1. Imam Al-Zuhri (wafat 124 H), membolehkan wakaf uang dengan cara menjadikan uang tersebut sebagai modal usaha kemudian keuntungannya

disalurkan

kepada

mauquf

àlaih.

Dasarnya

mewakafkan dinar, dan menjadikan dinar tersebut sebagai modal usaha dan keuntungannya disalurkan kepada mauquf àlaih. 2. Mutaqaddimin dari ulama mazhab Hanafi, membolehkan wakaf uang sebagai pengecualian atas dasar istihsan bi al-ùrfi yang berdasar pada atsar Abdullah bin Masùd r.a. yaitu ”Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin, maka dalam pandangan Allah pun buruk.” 3. Abu Tsur meriwayatkan dari Imam Syafii tentang kebolehan wakaf uang. commit to user



Memperhatikan pengembangan dan pemberdayaan wakaf yang belum optimal, terutama disebabkan masalah dana likuid, pemerintah memandang perlunya instrumen baik berupa peraturan maupun lembaga yang mendukung dapat tersosialisasinya wakaf tunai di masyarakat. Di antara instrumen tersebut, adalah landasan hukum dari wakaf tunai yaitu: 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, khususnya Pasal 16 ayat (3). 2. Surat Direktur Pengembangan Zakat dan Wakaf Depag tanggal 26 April 2002. 3. Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Wakaf Uang tanggal 11 Mei 2002. Dalam undang-undang dan peraturan ini telah dijelaskan dengan sangat baik dan relatif lengkap mengenai pola dan sistem pengembangan perwakafan di Indonesia termasuk wakaf uang. Pengelolaan sistem wakaf uang ini akan sangat tepat sasaran jika dilaksanakan dengan memakai manajemen investasi professional dengan menggunakan alternatif pola-pola investasi yang akan dijelaskan pada pembahasan selanjutnya. Unsur kepercayaan (luas) menjadi kunci utama kesediaan masyarakat luas berpartisipasi aktif di samping unsur profesionalitas nazhir wakaf yang perlu dibuat standarisasinya secara nasional dan internasional. Substansi dari fatwa Majelis Ulama Indonesia mengenai wakaf uang adalah: 1. Definisi wakaf uang (cash waqf atau waqf al- Nuqud) yaitu wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. 2. Benda yang termasuk dalam pengertian wakaf uang adalah suratsurat berharga. 3. Hukum wakaf uang, yaitu jawaz (diperbolehkan). commit to user



4. Peruntukan wakaf uang, yaitu bahwa wakaf uang hanya boleh disalurkan dan dipergunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syarìy. 5. Kekekalan wakaf tunai, yaitu nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan. Pengelolaan wakaf di Indonesia sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat melalui Badan Wakaf Indonesia yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Pemerintah menerapkan berbagai strategi berupa beberapa bentuk program kerja yang masing-masing memiliki target tertentu dan bentuk program tersebut disesuaikan dengan harapan pencapaian target berikut ini (Muhammad Djamàn Haq dan Zaenuri, 2007: makalah): 1. Program motivasi dan sosialisasi wakaf, program ini memiliki target untuk membangkitkan motivasi dan kesadaran kolektif umat Islam untuk melaksanakan wakaf demi mengangkat harkat dan martabat hidup seluruh anggota masyarakat khususnya umat Islam, serta meluruskan persepsi umat Islam mengenai konsep wakaf yang tidak hanya sekedar memenuhi kewajiban ritual belaka, melainkan

menjadi

instrumen

syariah

untuk

mengatasi

kepincangan sosial ekonomi di dalam masyarakat sehingga terwujud kesejahteraan sosial umat Islam. Bentuk programnya berupa

pendistribusian

bahan

panduan

mengenai

wakaf,

penyelenggaraan seminar, lokakarya dan penyuluhan mengenai wakaf di Indonesia, penerbitan brosur, leaflet dan sebagainya.

2. Program pemberdayaan pengelola wakaf, program ini memiliki target meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan wawasan para nazhir wakaf mengenai soal-soal kontemporer seputar wakaf, commit to user meningkatkan kemampuan para nazhir wakaf dalam kegiatan



penghimpunan, pengelolaan keuangan dan pendayagunaan wakaf. Bentuk programnya berupa pendistribusian bahan panduan mengenai wakaf, termasuk fiqh zakat dan wakaf. Ada pula penyelenggaraan seminar, lokakarya dan penyuluhan mengenai penghimpunan, pengelolaan keuangan, pendayagunaan wakaf serta melaksanakan advokasi terhadap pengelola wakaf. 3. Program pemberdayaan masyarakat dan peningkatan SDM, target program ini antara lain pembuatan database benda wakaf, wakif dan nazhir pada setiap kabupaten/kota serta meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan pengelola wakaf. Bentuk programnya berupa pendataan jumlah jenis benda wakaf, wakif dan nazhir pada setip kabupaten/kota serta melaksanakan pelatihan-pelatihan bagi pengelola wakaf. Manajemen pengelolaan menempati posisi teratas dan paling urgen dalam mengelola harta wakaf, karena bermanfaat tidaknya harta wakaf tergantung pada pola pengelolaan. Manajemen pengelolaan harus menjadikan profesionalitas manajemen sebagai suatu asas yang mendasari pengelolaan wakaf agar manfaat wakaf lebih luas dan nyata untuk kepentingan masyarakat banyak. Semakin baik manajemen, akan mendorong pendayagunaan sumber daya secara maksimal, artinya, sistem manajemen telah menjalankan perannya dengan efisien dan efektif (Farid Wadjdy dan Mursyid, 2007: 174). Berdasarkan pandangan di atas, ada 4 tahapan manajemen yang harus dilakukan, yaitu: 1. Perencanaan atau planning. Planning adalah proses menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang dan penentuan strategi dan taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi. Dalam Islam, planning dikenal dengan istilah musyawarah. commit to user



Suatu manajemen memerlukan perencanaan yang baik. Perencanaan

mengandung

perbuatan

melihat

ke

muka,

memikirkan jauh sebelumnya dan menggambarkan terlebih dahulu sebagai dasar untuk proses penyelenggaraan mencapai tujuan yang dikejar. Perencanaan merupakan rumusan tujuan yang terdiri dari prosedur, metode dan jadwal pelaksanaan, di dalam perencanaan termasuk perkiraan kondisi di masa yang akan datang dan akibat dari rencana terhadap kondisi tersebut (Muhammad Djamàn Haq dan Zaenuri, 2007: makalah). Pengelolaan wakaf produktif memerlukan perencanaan yang baik karena perencanaan merupakan pedoman dan arah kegiatan pengelolaan wakaf, sebagai perkiraan terhadap potensi wakaf bila dikelola secara produktif, prospek wakaf itu sendiri dan resiko pengelolaan wakaf secara produktif, selain itu, dengan adanya perencanaan dapat dimungkinkan adanya kesempatan untuk memilih model-model pengelolaan

wakaf produktif

tentunya

keuntungan

dengan

mengurutkan

prioritas

dan

meminimalisir resiko dalam model pengelolaan tersebut nantinya. Alasan lain dari perlunya perencanaan ini adalah lebih mudah dalam mengevaluasi program-program kerja dari pengelolaan wakaf ini. Seperti yang dikemukakan oleh Muhammad Djamàn Haq dan Zaenuri dalam makalahnya serta Farid Wadjdy dan Mursyid dalam Wakaf dan Kesejahteraan Umat, tahapan perencanaan memiliki 4 hal, sebagai berikut: a. Main objectives (perumusan tujuan utama), secara kualitatif, yaitu apa tujuan utama dari manajemen wakaf. b. Specific objectives (perumusan tujuan khusus), secara kuantitatif dan khusus, apa yang ingin dicapai lembaga pengelola wakaf, misalnya pengembangan harta benda wakaf. commit to user



c. Strategy long range planning (strategi tujuan jangka panjang) penjabaran dari apa yang diinginkan dalam beberapa tahun ke depan. d. Tactical short range planning (taktik tujuan jangka pendek) penjabaran program khusus dalam bentuk angka. Muhammad Syafii Antonio dalam buku Menuju Era Wakaf Produktif, mengemukakan bahwa pengelolaan wakaf secara profesional memerlukan filosofi dasar yang harus ditekankan agar pemberdayaan wakaf menjadi produktif, antara lain: a.

Proyek yang terintegrasi, yaitu pola manajemen wakaf merupakan suatu kesatuan proyek di mana dana wakaf akan dialokasikan untuk program-program pemberdayaan dengan segala macam biaya yang terangkum di dalamnya bukan bagian-bagian biaya yang terpisah-pisah.

b.

Asas kesejahteraan nazhir, yaitu saat kita menjadikan nazhir sebagai profesi yang memberikan harapan kepada umat yang membawa kesejahteraan bukan saja di akhirat, tapi juga di dunia. Adanya asas ini, diharapkan nazhir lebih profesional dalam mengelola wakaf karena sudah ada penghasilan sebagai hak nazhir yaitu 10% dari penghasilan bersih pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf.

c.

Asas transparansi dan accountability, yaitu suatu asas, di mana badan wakaf dan lembaga yang dibantunya harus melaporkan setiap tahun akan proses pengelolaan dana kepada umat dalam bentuk audited financial report termasuk kewajaran dari masing-masing pos biayanya.

2. Pengorganisasian atau organizing Pengorganisasian yaitu struktur dari wewenang atau kekuasaan nazhir atau bisa pula diartikan dengan suatu kerangka tingkah laku untuk analisis proses pengambilan keputusan commit to user organisasi. Pengorganisasian mengharapkan perumusan kebijakan



strategi dan taktik, misalnya kebijakan nazhir badan hukum untuk mengelola harta wakaf tunai diputus oleh ketua para nazhir tersebut melalui musyawarah, maka nazhir anggota tinggal melaksanakan pengelolaan harta wakaf sesuai model pengelolaan yang diputus oleh ketuanya. 3. Directing Directing

yaitu

proses

implementasi

program

agar

dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi (nazhir) serta adanya proses motivasi agar pengelolaan berjalan penuh tanggung jawab dan kesadaran dengan produktivitas tinggi. Bentuknya dapat berupa mengadakan kerja sama dengan lembaga lain, maka kesepakatan dalam kerja sama tersebut tinggal diterapkan oleh kelompok nazhir tersebut bersama lembaga pengelola lain. Misalnya kemitraan antar pengelola, yaitu antara nazhir wakaf dengan lembaga keuangan syariah. 4. Pengawasan Kata pengawasan dipakai sebagai arti harfiah dari kata controlling, yaitu proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh

rangkaian

kegiatan

yang

telah

direncanakan,

diorganisasikan dan diimplementasikan berjalan sesuai dengan target yang diharapkan sekalipun berbagai perubahan terjadi. Pengawasan

meliputi

segala

kegiatan,

pengamatan

dan

pengukuran terhadap jalannya pengelolaan wakaf berdasarkan rencana yang telah ditetapkan, penafsiran dan perbandingan hasil pengelolaan wakaf yang dicapai dengan standar yang diminta, mengoreksi penyimpangan dan perbandingan antara output dan input. Tata

cara

pembuatan

Akta

Ikrar

Wakaf

(AIW),

dan

pendaftarannya diatur pada Bab III Pasal 32-39 Undang-Undang Wakaf, adalah sebagai berikut: commit to user



1. Tanah milik yang sudah bersertifikat dengan status hak milik. Pemilik tanah melengkapi persyaratan pembuatan Akta Ikrar Wakaf, yaitu: a. Sertifikat Hak Atas Tanah. b. Surat keterangan Kepala Desa/Lurah yang diketahui Camat bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa. c. Surat keterangan pendaftaran tanah (SKPT) dari Kantor Pertahanan Kabupaten/Kotamadya setempat. d. Harus ada calon wakif yang berkeinginan mewakafkan tanah miliknya. e. Harus ada nazhir perorangan Warga Negara Indonesia (WNI) dan atau Badan Hukum Indonesia.

Proses pembuatan Akta Ikrar Wakaf meliputi: a.

Calon wakif harus datang di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar wakaf (PPAIW) dengan membawa Sertifikat Hak Atas tanah serta surat-surat lainnya sebagaimana disebutkan di atas.

b.

Proses yang dilakukan PPAIW adalah: 1)

Meneliti kehendak calon wakif dan tanah yang hendak diwakafkan.

2)

Meneliti para nazhir dengan menggunakan W.5 (bagi nazhir perorangan) atau W.5a (nazhir Badan Hukum).

c.

3)

Meneliti para saksi Ikrar Wakaf.

4)

Menyaksikan pelaksanaan Ikrar Wakaf.

Calon wakif mengikrarkan wakaf dengan lisan, jelas dan tegas kepada nazhir di hadapan PPAIW dengan para saksi, kemudian dituangkan dalam bentuk tertulis menurut formulir W.1.

d.

Meneliti identitas calon wakif (kartu penduduk, kartu keluarga, surat nikah, paspor dan lain-lain). commit to user



e.

Meneliti identitas nazhir perorangan dan Badan Hukum (Anggaran Dasar-nya).

f.

Calon wakif yang tidak datang di hadapan PPAIW dapat memberikan kuasa tertulis secara matreatik di hadapan notaris dan/

di

hadapan

Kepala

Kantor

Departemen

Kabupaten/Kotamadya dan dibacakan kepada nazhir di hadapan PPAIW dan para saksi. g.

PPAIW membuat Akta Ikrar Wakaf (AIW) rangkap 3 menurut bentuk formulir W.2a. dengan ketentuan: 1) Lembar pertama disimpan. 2) Lembar kedua untuk keperluan pendaftaran di kantor Pertahan di Kabupaten/Kotamadya setempat. 3) Lembar ketiga dikirimkan kepada Pengafilan Agama setempat. 4) Salinan lembaran pertama diserahkan kepada wakif. 5) Salinan lembar kedua diserahkan kepada nazhir. 6) Salinan lembar ketiga dikirim kepada Kandeoag. 7) Salinan

lembar

keempat

dikirim

kepada

Kepada

desa/Lurah setempat. Pendaftaran dan pencatatan Akta Ikrar Wakaf meliputi: a. PPAIW atas nama nazhir dan/nazhir berkewajiban untuk mengajukan permohonan pendaftaran pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya setempat dengan menyerahkan: 1) Sertifikat tanah yang bersangkutan. 2) Akta Ikrar Tanah. 3) Surat pengesahan dari KUA kecamatan setempat mngenai nazhir yang bersangkutan. Nazhir juga berkewajiban mengurus pendaftaran/sertifikat tanah hibah, karena beberapa hal, antara lain: 1) Nazhir adalah pengelola/pengurus tanah wakaf tersebut. commit to user



2) PPAIW adalah pejabat yang membuat akta cq. Pejabat Kantor

agama

dengan

banyak

urusan

administrasi

kepegawaian yang lain, sehingga tidak akan mempercepat pengurusan

sertifikat,

jika

dibandingkan

dengan

pengurusan sendiri tanah wakaf oleh nazhir selaku pemilik hak kepengurusan tanah wakaf. 3) Biaya kepengurusan tanah wakaf juga tidak ditanggung seluruhnya oleh PPAIW. b. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya melakukan tahapan: 1) Mencantumkan kata-kata “wakaf” dengan huruf besar di belakang nomor hak milik tanah yang bersangkutan pada buku tanah dan sertifikatnya. 2) Mencantumkan kata-kata : “diwakafkan

untuk....berdasarkan

Akta

Ikrar

Wakaf

PPAIW kecamatan..No....” pada halaman 3 (tiga) kolom sebab perubahan dalam buku tanah dan sertifikatnya. 3) Mencantumkan kata nazhir disertai kedudukannya pada buku tanah dan sertifikatnya.

2. Tanah milik yang bersertifikat yang berstatus hukum Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai. a. Calon wakif melengkapi persyaratan pembuatan Akta Ikrar Wakaf. b. Persyaratan tersebut disertai surat keterangan dari Kepala Kantor Pendaftaran Tanah Kabupaten/Kotamadya, bahwa tanah tersebut sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan dapat ditingkatkan status hak kepemilikan menjadi Hak Milik. Sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan tentang pertanahan yang berlaku sekarang ini, maka atas tanah Negara user Pakai dan Hak Guna Bangunan yang diberikancommit denganto Hak



dapat ditingkatkan status kepemilikannya menjadi Hak Milik, sehingga peluang untuk pemberian wakaf atas tanah Hak Pakai dan Hak Guna Bangunan yang sudah bersertifikat dapat juga diwakafkan dan merupakan penyesuaian PP Nomor 28 Tahun 1977 dengan peraturan yang dibuat setelah PP tersebut.

3. Tanah hak milik yang belum bersertifikat (bekas tanah hak milik adat). a. Calon Wakif melengkapi persyaratan pembuatan Akta Ikrar Wakaf: 1) Surat-surat pemilik tanah (termasuk surat pemindahan hak, surat keterangan warisan, girik, dan lain-lain). 2) Surat Kepala Desa/Lurah yang diketahui Camat yang memberitahukan bahwa tanah yang akan diwakafkan tersebut tidak dalam sengketa. 3) Syarat keterangan Kepala kantor Kabupaten/Kotamadya setempat yang menyatakan Hak Atas tanah itu belum mempunyai sertifikat (Pasal 25 ayat 4 PP Nomor 10/1961). 4) Harus ada nazhir perorangan WNI atau Badan Hukum Indonesia. 5) Harus ada Calon Wakif yang berkeinginan mewakafkan tanah miliknya. b. Proses pembuatan Akta Ikrar Wakaf sama dengan proses pada tanah yang sudah bersertifikat. c. Pendaftaran pencatatan Ikrar Wakaf melalui beberapa tahapan, antara lain: 1)

PPAIW atas nama nazhir dan atau/nazhir berkewajiban untuk mengajukan permohonan pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya setempat dengan menyerahkan surat pemilikan tanah sama dengan persyaratan pada to user pembuatancommit Akta Ikrar Wakaf yaitu surat pemilikan tanah



termasuk surat pemindahan hak, surat keterangan waris, girik dan keterangan lain bila ada, Akta Ikrar Wakaf dan surat pengesahan nazhir. 2)

Apabila memenuhi persyaratan untuk dikonversi, maka dapat

dikonversi

langsung

atas

nama

wakif

(PMPA.2/1962 jo SK 26/DDA/1970). 3)

Apabila persyaratan untuk dikonversi tidak dipenuhi, dapat diproses melalui proses pengakuan hak atas nama wakif.

4)

Berdasarkan Akta Ikrar Wakaf nama atas nama nazhir.

5)

Bagi konversi yang dilaksanakan melalui prosedur pengakuan hak penerbitan sertifikatnya setelah diperoleh SK Pengakuan Hak Atas Nama Wakif. Selanjutnya dilaksanakan pencatatan-pencatatan seperti halnya yang disebut angka 1 c 2 (Pasal 8 Permendagri nomor 6/1977).

4. Tanah yang belum ada haknya (yang dikuasai/tanah negara) a. Tanah yang sudah berstatus tanah wakaf (tanah yang sudah berfungsi sebagai tanah wakaf, masyarakat dan Pemerintah Desa setempat telah mengakui sebagai tanah wakaf, sedang status tanahnya bukan milik adat/tanah negara. b. Tanah yang belum berstatus sebagai tanah wakaf namun hendak diwakafkan. Untuk tanah-tanah ini diperlukan syarat wakif atau ahli warisnya masih ada dan mempunyai surat bukti penguasaan/penggarapan, kartu kavling, surat penunjukan: 1)

Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah yang diketahui Camat di samping menjelaskan tentang penggunaan tanah yang telah diwakafkan.

2)

Bukti pemilikan tanah lamanya berupa kartu kavling, aktaakta jual-beli/pengoper dan hak di bawah tangan atau otentik (akte notaris). commit to user



3)

Surat keterangan BPN, tanah negara tersebut dapat ditingkatkan menjadi Hak Milik.

4)

Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya yang menerangkan bahwa status tanah negara tersebut apabila sudah pernah terdaftar atau menerangkan belum bersertifikat apabila tanah negara itu belum pernah terdaftar.

5)

Calon wakif atau ahli waris datang menghadap PPAIW untuk melaksanakan Akta Ikrar Wakaf (seperti halnya angka 1 huruf b).

6)

PPAIW dan atau nazhir berkewajiban mengajukan permohonan

atas

nama

nazhir

kepada

Kakanwil

Pertanahan Nasional melalui Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya setempat, dengan menyerahkan surat-surat bukti penguasaan/penggarapan atas nama wakif serta surat-surat di atas dan surat pengesahan nazhir. 7)

Kantor

Pertanahan

Kabupaten/Kotamadya

setempat

memproses dan meneruskan permohonan tersebut ke Kepala Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi. 8)

Setelah diterbitkan Surat Keputusan pemberian Hak Atas Tanah atas nama nazhir kepada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya tersebut menerbitkan sertifikat tanah wakaf.

Tata cara perwakafan selain tanah sesuai Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, wakaf selain tanah sangat dimungkinkan sekali, terutama dengan menyikapi perekonomian yang semakin hari semakin terlihat perkembangannya. Agar benda wakaf selain tanah terjaga dengan baik dan dikelola secara optimal, maka disusunlah cara pendaftaran benda selain tanah sebagai berikut: commit to user



1. Mengajukan permohonan dengan mengisi blanko formulir (blanko isian). Proses pendaftaran benda wakaf selain tanah memerlukan aparat Departemen Agama di daerah untuk melakukan tugasnya yaitu menangani tempat pengajuan permohonan pendaftaran benda wakaf selain tanah. Calon wakif mengisi blanko Akta Ikrar Wakaf, kemudian petugas meneliti blanko dan membuat Akta Ikrar Wakaf tersebut. Selanjutnya dalam putusan diharuskan mengisi blanko tersebut untuk ditandatangani pihak yang bersangkutan. 2. Macam-macam data kepemilikan benda selain tanah, tersiri dari blanko permohonan pendaftaran Akta Ikrar Wakaf selain tanah dengan jenis-jenisnya, yang dilengkapi dengan surat asli pemilikan benda wakaf selain tanah, tanda bukti pemilikan/hak atas benda wakaf selain tanah dan akta Ikrar Wakaf selain tanah. 3. Akta Ikrar Wakaf selain tanah diisi dan diketahui saksi-saksi yang sah, selanjutnya dengan nota ini diserahterimakan kepada nazhir yang diketahui oleh KUA. Tata cara pendaftaran harta benda wakaf juga memuat mengenai pengumuman harta benda wakaf, hal ini diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Wakaf yang dalam penjelasannya menerangkan bahwa pengumuman harta benda wakaf adalah dengan cara memasukkan data harta benda wakaf tersebut ke dalam register umum, dengan dimasukkannya data tersebut ke dalam register umum, berarti telah terpenuhinya publisitas dari wakaf sehingga masyarakat dapat mengakses data tersebut. Pemberdayaan wakaf tunai di Indonesia menggunakan model mobilisasi wakaf tunai. Pemberdayaan wakaf tunai merupakan salah satu usaha yang tengah dikembangkan dalam rangka meningkatkan peran wakaf dalam bidang ekonomi, karena wakaf tunai memiliki kekuatan

yang

bersifat umum di mana setiap orang bisa commit user menyumbangkan harta tanpato batas-batas tertentu. Demikian juga



fleksibilitas wujud dan pemanfaatannya yang dapat menjangkau seluruh potensi ekonomi untuk dikembangkan. Untuk

itu,

agar

potensi

ekonomi

wakaf

tunai

dapat

dikembangkan lebih lanjut, terlebih dahulu adalah bagaimana kita menggunakan aspek atau kekuatan yang ada untuk memobilisasi wakaf likuid ini. Model di bawah ini dapat menjadi pokok pikiran guna memobilisasi wakaf tunai, antara lain: 1. Model Mustafa Edwin Nasution Model mobilisasi yang ditawarkan berupa menarik secara langsung ataupun tidak langsung setiap gaji para pegawai, baik yang bekerja pada pemerintah, bidang swasta, ataupun bidangbidang ekonomi lainnya. Adapun langkah-langkah yang bisa dilakukan dalam bidang ini adalah dengan cara pendekatan lewat pengurus organisasi “kerohanian Islam”. Kerja sama bisa dilakukan dengan cara menyediakan tenaga ceramah agama, lalu penawaran kerja sama wakaf dengan menawarkan program sosial seperti pemberian beasiswa dan pengembangan pertanian. Penawaran kerja sama dan program sosial ini sangat penting mengingat sektor pendidikan, keagamaan dan pelayanan sosial adalah bidang yang paling disukai calon wakif di Indonesia ketika mereka memberikan sumbangan. Persoalannya adalah bagaimana nazhir wakaf dapat meyakinkan pihak calon wakif, yaitu perusahaan, instansi pemerintah dan lain-lain tentang pentingnya melakukan tanggung jawab sosial dengan berwakaf. Contoh

modelnya,

perusahaan

adalah

bagian

dari

lingkungan sosial masyarakat yang memiliki tanggung jawab sosial

terhadap

masyarakat

di

lingkungannya,

sehingga

masyarakat merasakan kehadiran perusahaan dan memiliki citra positif terhadap perusahaan. commit to user



2. Model Social Investment Bank Limited (SIBL) Model ini dipopulerkan oleh M.A. Mannan, gagasan ini mengemas instrumen Cash Waqf Certificate dan merupakan kombinasi alternatif solusi mengatasi krisis kesejahteraan yang ditawarkan oleh M. Umar Chapra yang merupakan seorang ekonom

juga,

dengan

harapan

SIBL

menjadi

alternatif

peningkatan pendapatan. Operasional kerja dari Cash Waqf Certificate adalah menerbitkan sertifikat dengan nilai nominal yang berbeda-beda untuk kelompok sasaran yang berbeda-beda pula. Aspek inilah yang sebenarnya menjadi keunggulan wakaf tunai disbanding dengan keunggulan wakaf berupa harta tetap lain, karena besarnya harta wakaf dapat disesuaikan dengan kemampuan calon wakif. Untuk mewujudkan partisipasi masyarakat dalam wakaf tunai, upaya yang dapat dilakukan adalah sosialisasi intensif tentang arti penting wakaf sebagai sarana transfer pemerataan pendapatan dari wakif kepada al mauquf alaih (pihak yang menerima wakaf). Instrumen wakaf tunai sangat relevan dalam memberikan dana melalui mobilisasi dana abadi yang digarap tangan-tangan profesional yang amanah, transparan, terjamin akuntabilitasnya di tengah keraguan terhadap pengelolaan dana wakaf serta kecemasan krisis investasi domestik. Kehadiran wakaf tunai patut mendapat perhatian lebih dari pemerintah guna membiayai berbagai proyek sosial melalui pemberdayaan wakaf benda tak bergerak yang selama ini menjadi beban nazhir, bahkan wakaf tunai dapat membiayai investasi produktif pada sektor riil seperti kontrak investasi kolektif atau KIK. commit to user



Dengan demikian, jelas kiranya bahwa manfaat wakaf tunai tidak

hanya

sekedar

mampu

meningkatkan

pertumbuhan

ekonomi, namun juga menciptakan pemerataan pendapatan. 3. Model-model mobilisasi lain Pertama, cara yang digunakan untuk mobilisasi wakaf tunai adalah menggalang animo masyarakat melalui partipasi aktif. Penggalangan ini dapat dilakukan melalui media massa baik media massa elektronik maupun cetak. Contohnya pada lembaga Dompet Dhuafa Republika. Kedua,

model

yang

bisa

dilakukan

adalah

menyelenggarakan kegiatan khusus, misalnya konser musik, pameran, seminar dan acara lain yang sekaligus bisa dijadikan ajang promosi, pencitraan atau kampanye. Untuk menarik perhatian peminat wakaf, pihak nazhir dapat menghadirkan tokoh masyarakat misal dai kondang, pejabat ataupun artis yang sedang populer. Ketiga, dengan menggunakan tangan pemerintah terutama untuk pemberlakuan pajak (tax deduction) kepada wakif perorangan dan perusahaan, dengan adanya pemberlakuan pajak yang cukup tinggi dan macam-macam dari pemerintah, calon wakif yang berasal dari kalangan perusahaan dan pegawai cenderung menyumbang penghasilannya dengan jumlah sedikit (Farid Wadjdy dan Mursyid, 2007: 174). Ketiga hal di atas dipengaruhi gagasan wakaf tunai sebagai mobilisasi dana masyarakat dan optimalisasi potensi finansial umat akan kemaslahatan perekonomian akan dapat melengkapi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan di mana Pajak Penghasilan di mana zakat dimasukkan sebagai faktor pengurang pajak. commit to user



Kiat-kiat memobilisasi dana wakaf tunai di atas tentu saja harus didukung oleh pihak-pihak manajemen dan distribusi. Untuk itu, nazhir wakaf harus meningkatkan kreativitas program pengembangan

dana

wakaf

secara

profesional

dan

juga

meningkatkan keterbukaan pengelolaan keuangannya. Di samping itu, manajemen pemasaran atau rekruitmen dana wakaf juga mesti dijadikan divisi penggalangan secara terpisah, pemberian insentif dari petugas dan struktur organisasi nazhir yang ramping. Tugas dari divisi ini adalah untuk melakukan pendekatan kepada calon wakif yang prospektif, yaitu wakif yang mempunyai pendapatan besar dan memiliki kelebihan likuiditas, dengan adanya penataan ini, diharapkan kepercayaan masyarakat meningkat sehingga rekruitmen dana wakaf bisa dilakukan dengan sukses. Setelah usaha mobilisasi dana wakaf tunai dilakukan, maka diperoleh dana wakaf yang harus segera diberdayakan dengan produktif dan efektif agar tercapai tujuan wakaf. Seperti halnya mobilisasi dana, dalam pengelolaan atau pemanfaatan dana wakaf pun juga memiliki berbagai model pemanfaatan. Sepanjang sejarah perwakafan Indonesia, instrumen wakaf belum banyak dieksplorasi secara maksimal. Bagi wakaf tunai, strategi pengelolaan yang baik perlu diciptakan untuk mencapai tujuan wakaf. Terlebih bagi wakaf tunai, penting sekali untuk secepatnya memikirkan strategi pemanfaatan secara maksimal untuk pemberdayaan ekonomi umat. Model alternatif pemanfaatan dana wakaf tunai yang ditawarkan oleh Farid Wadjdy dan Mursyid dalam Wakaf untuk Kesejahteraan Umat adalah model investasi produktif, model dompet dhuafa Republika dan model lain antara lain pembiayaan produktif, meneruskan program di masa lalu dan direct investmen. Pada Model Investasi Produktif ini, wakaf merupakan commit to user sumber dana abadi potensial untuk mengatasi masalah-masalah



sosial, bahkan wakaf sebenarnya dapat membantu program pemerintah tanpa bergantung pada kredit dari luar negeri. Pengembangan pemanfaatan wakaf tunai dengan sistem Dana Abadi adalah dana yang berhasil dihimpun dari berbagi sumber yang sah dan halal dalam volume besar diinvestasikan dengan tingkat keamanan terjamin. Tentu saja investasi produktif ini dapat dilakukan apabila mencakup dua unsur yaitu pertama, keamanan dana pokok harus terjamin sehingga tidak terjadi penyusutan dan yang kedua adalah investasi tersebut harus produktif. Produktif di sini mengandung maksud mampu mendatangkan hasil atau pendapatan (incoming generating allocation) karena dari pendapatan inilah pembiayaan utama kegiatan organisasi akan dilakukan. Model ini semakin menarik karena dari investasi yang dilakukan, bentuk keuntungan dari investasi ini dapat dinikmati oleh masyarakat di mana saja. Hal ini dimungkinkan karena benefit berupa cash yang dapat ditransfer ke beneficiary maupun seluruh dunia. Demikian juga dengan investasinya dapat dilakukan di mana saja sesuai dengan sifat cash waqf yang likuid mampu menjembatani masyarakat kaya dan miskin, proses ini dapat menjadi efek bola salju manakala benefit dana wakaf diinvestasikan kembali dan seterusnya. Tujuan utama investasi ini adalah untuk mengoptimalkan fungsi wakaf sebagai prasarana peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sumber daya insani. Menurut Munzir Kahf, seorang pakar ekonomi Islam, kekurangan wakaf tunai adalah karena belum dibahas dalam fiqh klasik, sehingga dapat menimbulkan keraguan bagi pihak yang tertarik untuk berwakaf. Tetapi di sisi lain, Karnaen A. Perwataatmaja berpendapat commit to user karena itu model transaksi bahwa fiqh terus berkembang,



keuangan juga berkembang seiring tumbuh berkembangnya Lembaga Keuangan Islam. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa menjadikan wakaf tunai sebagi modal usaha mudharabah dan mubadhaah, sedangkan keuntungannya disedekahkan untuk wakaf. Pemanfaatan wakaf tunai yang dapat dilakukan oleh nazhir antara lain berdasar prinsip mudharabah, musyarakah, murabahah dan ijarah (Wakaf Tunai dalam Perspektif Hukum Islam, Depag RI, 2005: 112-114). Berdasar prinsip mudharabah, fungsi Bank Islam sebagai mitra

bagi

nasabahnya.

penabung/pengusaha, (pengelola),

bank

sedangkan

Fungsi

antara

bertindak

penabung

bank

sebagai

sebagai

dengan mudharib

shahibul

maal

(penyandang dana). Investasi musyarakah, dijalankan berdasarkan partisipasi antara shahibul maal dengan mudharib dalam bentuk proyek usaha dan berdasarkan untung rugi. Investasi ini memberikan peluang bagi pengelola wakaf untuk menyertakan modalnya pada sektor usaha kecil menengah (UKM) yang dianggap memiliki kelayakan usaha, namun kurang modal, sedang mudharib mengelola dana wakaf agar dapat berkambang baik sampai kepada sistem manajemennya tanpa diintervensi oleh shahibul maal. Investasi murabahah, dalam investasi ini mengharuskan nazhir sebagai entrepreneur (pengusaha) yang membeli peralatan dana material yang diperlukan melalui kontrak murabahah. Pada perbankan Islam secara umum, investasi murabahah ditentukan terlebih dulu harga membeli dan biaya terkait, serta kesepakatan margin/mark up (keuntungan) bagi shahibul maal, dengan demikian, diketahui harga pokok barang (modal atau biaya yang diperlukan) serta perkiraan keuntungan. commit to user



Berdasar pembahasan di atas, Modal Dana Abadi sangat layak dijadikan instrumen pengembangan wakaf tunai, alasannya adalah model tersebut dapat membantu keutuhan aset, dapat menjadi sumber pendanaan aset lain dan cakupan target menjadi semakin luas (Farid Wadjdy dan Mursyid, 2007: 112). Model Dompet Dhuafa Republika, perintis pengembangan model ini adalah Lembaga Amil Zakat yang berkantor di Ciputat Jakarta Selatan, dana wakaf yang terhimpun dari masyarakat digunakan untuk mendirikan berbagai usaha dari peternakan domba sampai membeli saham perusahaan pakan ikan. Menurut nazhir wakaf lembaga tersebut, penyaluran dana tersebut tidak menghilangkan makna wakaf, tetapi justru berkembang karena dimanfaatkan pada sektor usaha produktif. Hasil dari peternakan domba khusus diberikan kepada fakir miskin untuk mengembangkan usaha peternakan, bantuan yang diberikan tidak hanya gratis bibit domba, tetapi juga bantuan teknologi budidaya ternak, pengawasan kesehatan, bibit pakan dan

pemasarannya

sampai

pada

manajemen

pengelolaan

peternakan. Hasil dari penyertaan modal pakan ikan digunakan untuk berbagai kepentingan sosial. Misalnya membiayai Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC) Dompet Dhuafa Republika di Ciputat yang setiap bulannya melayani pengobatan gratis kepada sekitar 100 orang dhuafa dengan memakan biaya antara Rp 250.000.000 sampai dengan Rp 300.000.000 per bulan. Selain model-model di atas, wakaf tunai juga memiliki nilai strategis

dalam

menciptakan

pekerjaan

dan

mengurangi

pengangguran dalam kegiatan produksi yang tentunya sesuai dengan syariah dan kemaslahatan umat. Salah satu bentuk penyaluran dana dengan pembiayaan to user produktif kepada commit usaha kecil menengah yaitu dengan memberikan



kredit mikro melalui Kontrak Investasi Kolektif semacam reksadana syariah. Bentuk lain adalah dengan meneruskan program-program wakaf masa lalu yang masih diteruskan hingga sekarang. Misalnya PROKESRA yang didanai sumbangan perusahaan besar yang memperoleh laba minimal 100 juta per tahun. Melalui mekanisme simpan pinjam, PROKESRA dapat mendanai proyekproyek monumental seperti pertanian pada sawah atau palawija, sehingga menghasilkan cadangan pakan dan lumbung bibit, perikanan, peternakan dan perkebunan. Pemberian Skim Kredit Mikro mempunyai nilai tresendiri dalam pola lending pembiayaan yaitu menciptakan harapan kemandirian bagi pengusaha kecil. Direct investmen adalah model pemanfaatan wakaf secara langsung, yaitu menyalurkan dana wakaf tunai langsung kepada masyarakat melalui nazhir untuk dimanfaatkan, tanpa melalui lembaga pengelola wakaf setelah nazhir. Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar dalam Menuju Era Wakaf Produktif mengemukakan bahwa untuk mendukung keberhasilan pengembangan aspek produktif dari dana wakaf tunai

dengan

kemitraan

usaha,

perlu

diarahkan

model

pemanfaatan dana tersebut kepada sektor usaha yang produktif dengan lembaga usaha yang baik. Salah satu caranya adalah membentuk dan menjalin kerja sama (networking) yang baik dengan perusahaan modal ventura. Beberapa pertimbangan atas pemilihan tersebut antara lain: 1. Bentuk dan mekanisme kerja modal ventura sangat sesuai dengan model pembiayaan dalam Sistem Keuangan Islami (untuk

mengimplementasikan

pembiayaan

mudharabah

ataupun musyarakah). Hal ini untuk melengkapi metode commit to user



pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan syariah, yang lebih menekankan pada model pembiayaan murabahah. 2. Dana yang berasal dari wakaf tunai (melalui penerbitan Sertifikat Wakaf Tunai) dapat digunakan untuk jangka waktu yang relatif panjang dalam bentuk penyertaan. 3. Membangun

hubungan

yang

lebih

intensif

dan

berkesinambungan antara lembaga wakaf dan perusahaan modal

ventura

sehingga

memungkinkan

terjaminnya

perkembangan usaha bagi kedua belah pihak. Utamanya bagi lembaga wakaf hal ini sangat positif karena aspek income generating dari pemanfaatan dana wakaf tunai menjadi terjamin. 4. Aspek pengawasan penyertaan dana pada perusahaan modal ventura menjadi lebih mudah. Selain bekerja sama dengan perusahaan modal ventura dalam mengelola dan mengembangkan dana wakaf, juga bisa menempuh kerja sama dengan: 1. Lembaga perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah lainnya sebagai pihak yang memiliki dana pinjaman. Dana pinjaman yang akan diberikan kepada nazhir wakaf berupa kredit dengan sistem bagi hasil setelah melalui studi kelayakan oleh pihak bank. 2. Lembaga investasi usaha yang berbentuk badan usaha non lembaga jasa keuangan. Lembaga ini bisa berasal dari lembaga lain di luar lembaga wakaf, atau lembaga wakaf lainnya yang tertarik terhadap pengembangan benda wakaf yang dianggap strategis. 3. Investasi perseorangan yang memiliki modal cukup, modal yang akan ditanamkan berbentuk saham kepemilikan sesuai dengan kadar nilai yang ada. Investasi perseorangan ini bisa commit to user



dilakukan lebih dari dari satu pihak dengan komposisi penyahaman sesuai dengan kadar yang ditanamkan. 4. Lembaga perbankan internasional yang cukup peduli dengan pengembangan tanah wakaf di Indonesia, seperti Islamic Development Bank (IDB). 5. Lembaga keuangan lainnya dengan sistem pembangunan BOT (Built, Operate and Transfer). 6. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang peduli terhadap pemberdayaan ekonomi umat, baik dalam atau luar negeri. Lembaga Keuangan Syariah sebagai pengelola wakaf adalah badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bergerak di bidang keuangan syariah, misalnya Lembaga Perbankan Syariah, hal ini sesuai dengan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Bab II Pasal 28 menyebutkan bahwa wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri. Peraturan tersebut memberi arahan pada kita bahwa kelak pengelolaan wakaf tunai lebih banyak diserahkan pada LKS, meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan untuk lembaga selain LKS dipercaya oleh wakif untuk mengelola wakaf tunai. Arahan aturan ini sangat tepat mengingat struktur LKS sudah well established dan mempunyai sofistikasi dalam pengelolaan asset keuangan. Misalnya perbankan syariah sebagai manager investasi lembaga keuangan dalam operasionalnya selalu disupervisi bukan hanya oleh otoritas moneter tetapi juga oleh Dewan Pengawas Syariah untuk memastikan bahwa lembaga ini patuh dengan prinsip kehati-hatian dan compliance dengan prinsip syariah. commit to user



Menurut buku Wakaf dan Kesejahteraan Umat (Farid Wadjdy dan Mursyid, 2007:174), sesuai syariah, struktur dasar yang dapat dipakai untuk mengelola wakaf tunai sesuai dengan kedudukan LKS dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 adalah mudharabah, musyarakah, bayàl-istisna dan bayàl-salam. Pada struktur pengelolaan dana wakaf tunai menurut prinsip mudharabah, nazhir setelah memobilisir dana wakaf tunai dari wakif kemudian pengelolaannya diserahkan kepada bank syariah dengan akad bagi hasil untuk membiayai pembangunan proyek infrastruktur misalnya rumah sakit, shoping centre, atau universitas. Bank mendapat profit dari hasil penyaluran dana kemudian berbagi keuntungan dengan nazhir sebagai shahibal maal sesuai dengan nisbah yang telah disepakati. Bentuk lain pengelolaan dana wakaf tunai adalah, wakif secara langsung mempercayakan sejumlah uang kepada bank syariah

dengan

akad

mudharabah

untuk

dikelola

dan

diinvestasikan. Return dari dua bentuk mudharabah di atas oleh nazhir lantas digunakan untuk membiayai keperluan sosial misalnya rumah sakit gratis untuk warga tak mampu, beasiswa dan santunan yatim piatu. Bank syariah sebagai salah satu lembaga keuangan syariah merupakan lembaga yang dapat menjadi pengelola dan penerbit wakaf tunai, meskipun tidak menutup kemungkinan lembaga lain untuk mengelola wakaf tunai. Dengan demikian, Operasionalisasi Sertifikat Wakaf Tunai diprioritaskan untuk berada dalam kompetensi bank syariah. Penjabaran operasionalisasi Sertifikat Wakaf Tunai sebagai berikut: commit to user



1. Bank harus menerima dan mengelola dana wakaf tunai sebagai sumbangan syariah dan atas nama wakif. 2. Wakaf dilakukan dengan tanpa batas waktu dan rekeningnya harus terbuka dengan nama yang ditentukan wakif. 3. Wakif mempunyai kebebasan untuk memilih tujuan-tujuan sebagaimana tercantum pada daftar yang sesuai identifikasi yang telah dibuat atau tujuan lain yang diperkenankan syariah. 4. Wakaf tunai selalu menerima pendapatan dengan tingkat tertinggi yang ditawarkan bank dari waktu ke waktu. 5. Kuantitas wakaf harus tetap utuh dan hanya keuntungannya saja yang dibelanjakan untuk tujuan yang telah ditentukan wakif. Bagian dari keuntungan yang tidak dibelanjakan akan secara otomatis ditambahkan pada wakaf dan profit yang diperoleh akan bertambah terus. 6. Wakif dapat meminta bank agar mempergunakan keseluruhan profit yang telah diguunakan untuk tujuan-tujuan yang telah ditentukan. 7. Wakif dapat memberikan wakaf tunai untuk sekali saja, atau ia dapat juga menyatakan akan memberikan sejumlah wakaf dengan cara melakukan deposit pertama kalinya sebesar ... (ditentukan kemudian). Deposit berikutnya dapat dilakukan sesuai kesepakatan. 8. Wakif dapat meminta bank untuk merealisasikan wakaf tunai pada jumlah tertentu untuk dipindahkan dari rekening wakif pada rekening pengelola wakaf. 9. Atas setoran wakaf tunai harus diberikan tanda terima dan setelah jumlah wakaf tersebut mencapai jumlah yang ditentukan, barulah diterbitkan sertifikat. 10. Prinsip dan dasar aturan syariah wakaf tunai dapat ditinjau kembali dan dapat berubah. commit to user



Pada buku Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia yang diterbitkan oleh Proyek Pengembangan dan Wakaf Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, dikemukakan bahwa seseorang dapat membeli Sertifikat Wakaf Tunai untuk diri sendiri, orang tua, ahli waris, suami/istri, tetangga, saudara kandung, peningkatan standar hidup orang miskin, rehabilitasi orang cacat, peningkatan standar hidup penduduk hunian kumuh, membantu pendidikan anak yatim piatu, beasiswa, pengembangan pendidikan modern, pengembangan sekolah, madrasah, kursus, akademi dan universitas, mendanai riset, membantu pendidikan keperawatan, riset penyakit tertentu dan membangun pusat riset, mendirikan rumah sakit dan bank darah, membantu program riset, pengembangan dan pendidikan untuk menghormati jasa para pendahulu, menyelesaikan masalah-masalah sosial non-muslim, membantu proyek-proyek penciptaan kerja penting dalam rangka menghapus kemiskinan dan hal-hal lain yang diperbolehkan syariah. Bentuk pengelolaan dana wakaf yang sudah terkumpul melalui Sertifikat Wakaf Tunai dikelola dengan kerja sama lembaga nazhir, perbankan syariah, dan lembaga pengelola lain yang memungkinkan. SIBL (Social Investmen Bank Limited), merupakan perbankan tiga sektor yang unik di luar sistem perbankan konvensional, beroperasi bersama-sama untuk menghapuskan kemiskinan. Kegiatan bank ini dilakukan melalui 3 sektor yaitu formal, non formal dan voluntary atau sektor pemerintah, swasta dan voluntary. Disebut demikian karena pengembangan harta melalui wakaf tidak didasarkan pada target pencapaian keuntungan bagi pemodal semata, baik pemerintah maupun swasta, tetapi lebih commit to user (birr), kebaikan (ihsan) dan kerja didasarkan pada unsur kebajikan



sama karena agama menjanjikan pahala yang abadi bagi wakif selama aset masih bermanfaat bagi kepentingan masyarakat. Proses operasi Pasar Modal Sosial sektor voluntary, pengenalan sertifikat wakaf tunai merupakan yang pertama kalinya dalam sejarah perbankan. Sertifikat Wakaf Tunai ini dimaksudkan sebagai instrumen pemberdayaan keluarga kaya dalam memupuk investasi sosial sekaligus kesejahteraan sosial. Selain memberikan porsi yang cukup kepada perbankan syariah untuk mengelola dana wakaf melalui jalan investasi, lembaga swasta lain yang memiliki kredibilitas baik dalam pengelolaan investasi sesuai konsep syariat Islam harus juga diberi kesempatan mengelola wakaf tunai.

Penanganan harta wakaf tidak bergerak di tanah air masih sangat tradisional sehingga lebih dapat dikatakan konsumtif. Pada waktu yang lampau, perubahan dan pengurusan tanah wakaf dapat dilakukan secara sepihak oleh nazhirnya. Hal ini disebabkan adanya berbagai bentuk perwakafan (misalnya wakaf keluarga) dan tidak adanya keharusan untuk mendaftarkan harta diwakafkan sebagai badan hukum. Nilai dan penggunaan tanah semakin meningkat di kondisi sekarang ini, maka tanah wakaf yang tidak memiliki surat-surat dan tidak jelas secara hukum, sering mengundang kerawanan dan peluang terjadinya penyimpangan dan hakikat dari tujuan perwakafan sesuai dengan ajaran agama. Sebagai upaya melengkapi sarana hukum, maka pemerintah sudah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, dalam Pasal 9 disebutkan bahwa wakaf harus dilakukan secara tertulis, tidak cukup hanya dengan ikrar lisan saja. commit to user



Tujuannya adalah untuk memperoleh bukti otentik, misalnya untuk kelengkapan dokumen pendaftaran tanah wakaf pada Kantor Agraria maupun sebagai bukti hukum apabila timbul sengketa di kemudian hari tentang benda yang diwakafkan. Upaya sertifikasi tanah wakaf sampai saat ini masih terus dilakukan oleh Departemen Agama agar memiliki status hukum yang jelas dan apabila ada penyimpangan dapat dituntut sesuai dengan status hukum yang berlaku. Secara teknis, proses sertifikasi tanah wakaf memerlukan keteguhan nazhir dan biaya tidak sedikit sehingga diperlukan peran semua pihak yang berkepentingan terhadap eksistensi tanah-tanah wakaf, khususnya peran Badan Pertanahan

Nasional dan

Pemerintah Daerah dalam pengurusannya. Peran BPN sangat signifikan dalam usaha memudahkan proses pembuatan sertifikat tanah, sedangkan peran Pemda sangat dibutuhkan

dalam

menanggulangi

pembiayaan

sertifikasi,

pengelolaan, pemberdayaan dan pengembangan tanah-tanah wakaf yang ada. Sebelum pemberdayaan tanah wakaf dilakukan, ada beberapa hal penting yang harus terlebih dahulu diperhatikan yaitu pendataan, planning, potensi, prinsip manajemen dan penelitian. Pendataan atau inventarisasi tanah wakaf berisi informasi Tentang luas tanah, lokasi tanah, peruntukan tanah, nazhir tanah wakaf dan hal lain yang relevan. Penyusunan planning atau perencanaan jangka pendek, menengah dan panjang. Perencanaan terkait dengan sejumlah program kerja bidang sosial dalam arti luas, sehingga dapat diperoleh gambaran berapa dana yang mungkin diperlukan dan dihasilkan melalui pendayagunaan atau pemanfaatan tanah wakaf secara produktif. commit to user



Potensi yang ada pada tanah wakaf perlu diperhatikan, sehingga dapat ditentukan prioritas penggunaannya. Apabila diketahui manfaatnya yang tepat, tanah tersebut akan memberikan nilai tambah bagi lembaga pengelola wakaf itu sendiri. Mengenai prinsip manajemen, maka sebaiknya yang dijadikan pedoman adalah prinsip manajemen kontemporer yang sesuai dengan ajaran Islam, artinya tanah wakaf itu harus dikelola secara profesional dan amanah oleh manajer yang profesional pula. Penelitian yang dimaksud di sini adalah kita perlu melakukan penelitian atau survei terhadap segi-segi yang relevan dengan wakaf, pengalaman mengenai wakaf dan perbandingan tentang wakaf di negara-negara lain. Setelah unsur-unsur di atas dapat dipenuhi, maka langkah selanjutnya adalah kajian yang matang tentang persiapan pemberdayaan wakaf. Contoh pemberdayaan wakaf produktif, yaitu, di sekitar kita banyak tanah wakaf yang di atasnya dibangun masjid, mushola atau madrasah dengan menyisakan beberapa meter tanah kosong. Nazhir tidak mempertimbangkan kondisi strategi di sekitarnya, sehingga justru menimbulkan beban biaya bagi nazhir misalnya untuk biaya listrik, air, perbaikan dan perawatan sarana dan prasarananya. Akibatnya nazhir mencari pembiayaan dari sumber lain dengan cara mengedarkan kotak amal di jalan, toko-toko, SPBU dan lain-lain yang dapat mengganggu banyak orang dan bahkan merusak citra Islam secara umum. Oleh karena itu, sudah saatnya nazhir wakaf memberdayakan tanah wakaf bernilai ekonomis tinggi. Ada beberapa nazhir yang memiliki visi prospektif lantas memugar bangunan wakaf lama tersebut, lantas membangunnya commit to user kembali dengan menjadikan gedung bertingkat misalnya 3 lantai,



lantai pertama untuk masjid, lantai kedua untuk tempat resepsi atau pertemuan, sedangkan lantai ketiga digunakan untuk kantor. Farid Wadjdy dan Mursyid dalam buku Wakaf dan Kesejahteraan

Umat

memberikan

gambaran

mengenai

pemberdayaan tanah wakaf secara produktif yang berhasil dilaksanakan dengan baik oleh 2 lembaga di Indonesia yaitu Badan Wakaf Pondok Modern Gontor Ponorogo dan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia. 1. Badan Wakaf Pondok Modern Gontor Ponorogo Sebagian besar tanah pertanian Pondok Modern Gontor Ponorogo dikelola secara produktif dengan usaha pertanian, perkebunan, percetakan, retail, apotek, wartel, penggilingan padi, toserba dan usaha lainnya. Hasilnya untuk pengelolaan pendidikan, kaderisasi, penyediaan sumber dana mandiri sehingga pondok tersebut tidak hanya berkembang kualitasnya namun juga kualitasnya. 2. Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Tanah wakaf ini dulunya terletak di Jakarta, lantas dipindah ke Yogyakarta. BWUII sebelumnya mengelola sebuah universitas yaitu UII dan sampai sekarang ini berhasil berkembang menjadi 1 buah SMU, 1 universitas dengan 7 fakultas strata 1 ditambah program D3, program internasional, 4 Magister dan 2 program Doktor. Menurut Mundzir Kahf sebagaimana dikutip oleh Karnaen Perwataatmaja, gagasan untuk menyisihkan sebagian pendapatan wakaf untuk mengembangkan harta wakaf atau meningkatkan modal harta wakaf dibedakan secara tradisional dan institusional. Model pembiayaan Islami wakaf secara tradisional antara lain: 1. Pembiayaan

wakaf

dengan

menciptakan

wakaf

Contohnya: perluasan Masjid Nabawi di Madinah. commit to user

baru.



2. Pinjaman untuk pembiayaan kebutuhan operasional harta wakaf. Syarat yang harus dipenuhi adalah adanya ijin dari pengawas. 3. Penukaran pengganti (subtitusi) harta wakaf. Maksudnya adalah pertukaran harta wakaf satu dengan yang lain tanpa perubahan peruntukanyang ditetapkan wakif. Secara subsitusi, ini tidak meningkatkan harta wakaf dalam kondisi pasar normal, minimal pendapatan atau pelayanan yang diperoleh adalah peningkatan pelayanan. Contoh: penukaran bangunan gedung sekolah di wilayah jarang penduduk dengan gedung sekolah yang berada di wilayah padat penduduk. 4. Model pembiayaan Hukr, yaitu sewa berjangka panjang dengan lump sum pembayaran di muka yang besar. Model pembiayaan ini diciptakan oleh fuqaha untuk menyiasati larangan menjual harta wakaf. Contoh: nazhir dapat menjual hak sewa suatu bangunan untuk jangka tertentu dalam waktu tertentu daripada menjual bangunan dan tanah wakafnya. 5. Model pembiyaan ijaratain (sewa dengan dua kali pembayaran. Model ini menghasilkan dua pembayaran yaitu uang muka yang besar untuk merekonstruksikan harta wakaf dan sewa tahunan periodik selama masa sewa. Model

pembiayaan

semakin

berkembang,

tetapi

pembiayaan yang dipakai umat muslim hendaknya tetap berdasar prinsip islami yaitu prinsip bagi hasil/resiko, jual beli dan sewa. Model pembiayaan baru wakaf produktif secara institusional tersebut terdiri dari: 1. Model pembiayaan murabahah adalah nazhir mengambil sebagai pengusaha yang mengadakan pembelian material melalui surat kontrak murabahah dan pembiayaannya datang dari suatu Bank Syariah. commit to user



2. Model

pembiayaan

pengembangan

harta

istisna

adalah

nazhir

memesan

wakaf

melalui

lembaga

syariah.

Kemudian lembaga syariah tersebut mengadakan kerja sama dengan pihak lain guna mencapai target pengelolaan wakaf yang sudah ditentukan. 3. Model ijarah adalah nazhir tetap memegang kendali penuh atas manajemen proyek, penyedia dana hanya diperkenankan mengolah mauquf (harta yang diwakafkan), kemudian nazhir mengelola manajemennya secara penuh dan membayar modal serta keuntungan kepada penyedia dana. Setelah itu, penyedia dana tidak diperbolehkan lagi intervensi terhadap mauquf. 4. Model

mudharabah

(pengusaha)

dan

adalah

menerima

nazhir dana

sebagai

likuid

mudharib

dari

lembaga

pembiayaan, manajemen berda di tangan nazhir, tingkat bagi hasi ditutup sedemikian rupa sesuai kesepakatan sehingga menutup biaya manajemen dan biaya penggunaan tanah. Contoh: nazhir menerima dana dari Bank Syariah untuk mendirikan bangunan gedung di atas tanah wakaf. 5. Model pembiayaan berbagai kepemilikan adalah apabila dua pihak (nazhir dan pemilik dana) secara bebas saling memiliki dua benda yang terkait, misalnya masing-masing pihak memiliki separuh dari tanah yang digunakan untuk perkebunan. Operasionalisasi

formalnya

adalah:

nazhir

mengijinkan

lembaga pembiayaan untuk mendirikan sebuah gedung di atas tanah wakaf. Penentuan bagi hasil jelas dan ada tambahan prosentase bagi pengelola usaha tersebut. 6. Model bagi hasil adalah nazhir menyediakan tanah wakaf dan gedungnya sedangkan lembaga pembiayaan yang menyediakan biaya operasional dan manajemen. 7. Model sewa berjangka panjang dan Hukr adalah manajemen commit to user berada di tangan lembaga pembiayaan dan lembaga tersebut



menyewa harta wakaf di waktu yang lama. Lembaga membayar sewa periodik kepada nazhir, menanggung manajemen dan tanggung jawab konstruksi. Sub model Hukr menambah suatu ketentuan di mana lembaga pembiayaan membayar lump sum tunai sebagai tambahan dan sewa periodik.

Memanfaatkan benda wakaf berarti menggunakan benda wakaf tersebut, sedang benda pokoknya tidak boleh dijual, dihibahkan dan diwariskan. Ini sesuai dengan Pasal 40 UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Ketika benda wakaf itu sudah tidak ada manfaatnya, atau kurang memberi manfaat banyak, atau demi kepentingan umum harus dilakukan perubahan dan pengalihan atas benda wakaf tersebut, seperti menjual, mengubah sifat, memindahkan ke tempat lain atau menukar dengan benda lain, maka hal tersebut terpaksa harus dilakukan agar pengelolaan wakaf dapat optimal dan memberi manfaat. Ulama Syafii dan Maliki berpendapat bahwa benda wakaf tersebut tetap tidak dapat diubah dengan cara dijual atau ditukar. Di lain pihak, Imam Hambal, Abu Tsaur dan Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa benda wakaf yang sudah tidak berfungsi atau kurang berfungsi sehingga tidak sesuai lagi dengan peruntukan wakaf tentu tidak lagi menjadi mauquf (benda yang diwakafkan) sehingga boleh dijual, diubah, diganti atau dipindahkan agar tetap bisa berfungsi dan mendatangkan maslahat bagi umat sehingga tidak mubazir. Dalil atau argumentasi yang digunakan Imam Ahmad adalah ketika Umar bin Khatab ra memindahkan Masjid Kufah yang lama dan dijadikan pasar bagi penjual-penjual kurma. user dengan bangunan masjid yang Kemudian masjid commit tersebuttodiganti



baru, lebih luas dan lebih bagus. Masjid Nabawi juga mengalami perubahan, dahulu hanya terbuat dari batu, tanah dan pelepah kurma, sekarang sudah menjadi masjid yang sangat megah dan dikunjungi serta digunakan orang dari seluruh dunia (Tanya Jawab Wakaf, Diektorat Jenderal Bimas Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2008). Ibnu Taimiyah membolehkan atau mengalihkan wakaf dengan dua syarat yaitu karena kebutuhan mendesak dan penggantian karena kepentingan atau maslahat yang lebih kuat. Pertama, karena kebutuhan mendesak, misalnya kuda yang diwakafkan untuk perang. Bila kuda tersebut tidak mungkin dimanfaatkan untuk perang bisa dijual dan harganya bisa digunakan untuk membeli apa-apa yang dapat menggantikannya. Hal ini diperbolehkan karena tetap memenuhi pokok/tujuan wakaf. Kedua, penggantian karena kepentingan atau maslahat yang lebih kuat. Apabila masjid sudah rusak dan tak dapat digunakan oleh kaum muslimin setempat, maka dapat dirobohkan dan bahannya dijual untuk membangun masjid yang baru sehingga kaumnya dapat

mempergunakan

dan

memakmurkan

masjid

dengan

maksimal. Ibnu Qudamah juga menashkan demikian. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf juga mengatur tentang perubahan harta benda wakaf yang sudah dianggap tidak atau kurang berfungsi sebagaimana maksud wakaf itu sendiri yaitu pada Bab IV Pasal 40 dan 41. Pasal 40 yang mengemukakan bahwa harta benda yang sudah diwakafkan dilarang untuk dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, ditukar ataupun dialihkan dalam bentuk pengalihan jaminan hak lainnya. Namun penyimpangan dari ketentuan Pasal 40 huruf f dimungkinkan oleh Pasal 41 manakala harta benda wakaf yang commit to user umum sesuai dengan Rencana telah digunakan untuk kepentingan



Umum Tata Ruang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan syariah, memperoleh ijin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia. Berdasar alasan tersebut, perubahan dan atau pengalihan benda wakaf pada prinsipnya bisa dilakukan selama memenuhi syarat di atas dan dengan mengajukan alasan sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang yang berlaku. Ketatnya prosedur perubahan dan pengalihan harta benda wakaf bertujuan untuk meminimalisir penyimpangan peruntukan dan menjaga keutuhan harta wakaf agar tidak terjadi tindakan-tindakan yang merugikan eksistensi wakaf itu sendiri. Sehingga wakaf tetap menjadi alternatif untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Penyelesaian sengketa dalam bidang perwakafan tidak jauh berbeda dengan sengketa bidang lain. Ketentuan mengenai penyelesaian sengketa perwakafan diatur dalam Bab VII Pasal 62 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Wakaf. Penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, apabila tidak berhasil, maka dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase atau pengadilan. Penjelasan pasal tersebut memuat penyelesaian sengketa melalui bantuan mediator yang disepakati para pihak, apabila tidak terselesaikan dengan mediasi, maka sengketa terebut dapat dibawa ke badan arbitrase syariah, apabila tetap tidak berhasil maka dibawa ke pengadilan agama dan atau mahkamah syarìyah.

B. Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai Lembaga yang Berkompeten dalam Pengelolaan Wakaf Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Salah satu yang menarik dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 adalah berdirinya kelembagaan Badan Wakaf Indonesia (BWI). BWI commit to user



menjadi salah satu tujuan dari lahirnya UU Wakaf. Melalui badan ini diharapkan perwakafan di Indonesia mampu berkembang lebih baik, terutama dalam melakukan pembinaan, pengawasan nadzir serta pengelolaan wakaf itu sendiri. Untuk mengelola wakaf produktif di Indonesia, yang pertamatama harus dilakukan adalah pembentukan suatu badan atau lembaga khusus pengelola wakaf dan bersifat nasional. Lembaga ini lantas disebut Badan Wakaf Indonesia (BWI). Keberadaan BWI tidak lagi hanya merupakan cita-cita belaka, tetapi telah menjadi tuntutan untuk ada sebagaimana dituangkan dalam ketetutuan berikut senagai landasan hukum bagi pembentukan BWI: 1. Undang–Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Bab VI mengenai kedudukan dan tugas BWI pada Pasal 47. 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. 3. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor: 08/BWI/XII/2007 tentang Tata Kerja Badan Wakaf Indonesia. Sebuah lembaga yang didukung dengan landasan hukum yang kuat dalam pendiriannya akan memberikan arah yang jelas dalam menjalankan fungsi dan peranannya. Badan Wakaf Indonesia diberi tugas untuk mengembangkan wakaf

secara

produktif

sehingga

wakaf

dapat

berfungsi

untuk

meningkatkan taraf hidup masyarakat. Badan Wakaf Indonesia secara organisatoris harus bersifat independen. Pemerintah dalam hal ini bersikap sebagai fasilisator. Tugas utama BWI adalah memberdayakan wakaf secara produktif yang pada prinsipnya yaitu mengelola seluruh harta wakaf yang ada. Namun selama ini harta wakaf di Indonesia berupa tanah milik yang masing-masing sudah ada nazhirnya dan pembinaannya juga telah commit to user dilakukan oleh Departemen Agama setempat sehingga BWI cukup hanya



membantu memberdayakan tanah tersebut dengan cara membuat kebijakan-kebijakan yang mengarah pada peningkatan kemampuan nazhir wakaf sehingga dapat mengelola wakaf yang menjadi tanggungjawabnya. Untuk itu, tugas BWI hanya mengelola benda wakaf bergerak dan wakaf tunai yang dikembangkan melalui lembaga terkait dan wakaf tunai dikembangkan melalui Lembaga Keuangan Syariah. Selain hal tersebut, BWI juga bertugas: 1. Merumuskan kembali fikih wakaf baru di Indonesia, khususnya merumuskan barang-barang yang dapat diwakafkan (mauquf) dan nazhir wakaf. 2. Membuat kebijakan dan strategi pengelolaan wakaf produktif, mensosialisasikan bolehnya benda bergerak dan sertifikat tunai pada masyarakat. 3. Membantu sosialisasi dan pelaksanaan Undang-undang Wakaf. 4. BWI mengelola wakaf dengan menjalin kerja sama dengan lembaga lain terutama lembaga syariah perbankan. Adanya BWI yang berkedudukan di Jakarta sebagai pusat komando, maka pengelolaan wakaf telah memiliki garis struktural yang jelas. Dalam Pasal 47 ayat (1) disebutkan bahwa dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional, dibentuk Badan Wakaf Indonesia. Ayat (2) menyebut bahwa Badan Wakaf Indonesia merupakan lembaga independen dalam melaksanakan tugasnya. Mengenai kedudukan Badan Wakaf Indonesia diatur dalam Pasal 48 yang menyebutkan bahwa Badan Wakaf Indonesia berkedudukan di ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat membentuk perwakilan di Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota sesuai dengan kebutuhan. Adapun mengenai tugas Badan Wakaf Indonesia diatur dalam Pasal 49 ayat (1) bahwa Badan Wakaf Indonesia mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut : 1. Melakukan pembinaan terhadap Nazhir dalam mengelola dan to user mengembangkan hartacommit benda wakaf.



2. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional. 3. Memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf. 4. Memberhentikan dan mengganti Nazhir. 5. Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf. 6. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam menyusun kebijakan di bidang perwakafan. Ayat

(2)

disebutkan

bahwa

dalam

melaksanakan

tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Wakaf Indonesia dapat bekerjasama dengan instansi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah, organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dipandang perlu. Kemudian lebih lanjut dalam Pasal 51 ayat (1) disebutkan bahwa: Badan Wakaf Indonesia terdiri atas Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan. Pada ayat (2) pasal yang sama disebutkan pula bahwa Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur pelaksana tugas Badan Wakaf Indonesia. Sedangkan ayat (3) menyebutkan bahwa Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur pengawas pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia. Menurut Pasal 52 ayat (1) Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan Badan Wakaf Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, masing-masing dipimpin oleh 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh para anggota. Sedangkan pada Pasal 52 ayat (2) Susunan keanggotaan masing-masing Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan Badan Wakaf Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh para anggota. Jumlah anggota Badan Wakaf Indonesia terdiri dari paling sedikit 20 (dua puluh) orang dan paling banyak 30 (tiga puluh) orang yang berasal dari unsur masyarakat (Pasal 53). commit to user



Tentang Dewan pertimbangan dan Badan Pelaksana dijelaskan lebih

rinci

dalam

08/BWI/XII/2007

Peraturan

Tentang

Tata

Badan

Wakaf

Kerja

Badan

Indonesia Wakaf

Nomor: Indonesia.

Sebagaimana diterangkan dalam Pasal 8 Dewan Pertimbangan memiliki tugas dan fungsi: 1.

Memberi pendapat, pertimbangan dan nasihat, serta bimbingan kepada Badan.

2.

Pelaksana

untuk

melaksanakan

tugas-tugas

organisasi

secara

konsultatif baik lisan maupun tertulis. 3.

Dewan Pertimbangan memiliki peran aktif dan fungsional dalam menyusun

kebijakan

nasional

dan

kebijaksanaan

umum

pengembangan wakaf di Indonesia. 4.

Dewan Pertimbangan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bersifat kolektif kolegial. Kemudian tentang Badan Pelaksana sendiri diterangkan dalam

Pasal 10, Ketua Badan Pelaksana memiliki tugas dan fungsi: 1. Memimpin BWI sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 2.

Menyiapkan

kebijakan

nasional

dan

kebijakan

umum

yang

berhubungan dengan pengembangan wakaf di Indonesia. 3.

Menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

4.

Membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain.

5.

Menandatangani setiap nota kesepakatan, surat keputusan dan suratsurat penting lainnya bersama-sama sekretaris dan/atau bendahara.

6.

Merealisasikan program-program organisasi untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan peraturan perundangan lainnya , serta program kerja BWI.

7.

Menentukan dan memegang kebijakan umum keuangan organisasi commit to user bersama sekretaris dan bendahara.



8.

Mengangkat dan memberhentikan perangkat-perangkat organisasi yang dianggap perlu melalui keputusan rapat lengkap.

9.

Ketua dapat mendelegasikan tugasnya kepada wakil ketua yang sesuai dengan bidangnya, apabila berhalangan.

Lebih lanjut dalam Pasal 11 Wakil Ketua I memiliki tugas dan fungsi: 1.

Membantu Ketua menjalankan tugas dan fungsinya.

2.

Mewakili tugas dan kedudukan Ketua jika Ketua berhalangan.

3.

Mengkoordinir

Divisi

Kelembagaan,

Divisi

Pengelolaan

dan

Pengembangan Wakaf dan Divisi Penelitian. 4.

Merumuskan kebijakan organisasi menyangkut divisi yang berada di bawah koordinasinya.

Sedangkan Pasal 12 mengatur tentang tugas dan fungsi Wakil Ketua II, yaitu: 1.

Membantu Ketua menjalankan tugas dan fungsinya.

2.

Mewakili tugas dan kedudukan Ketua jika Ketua berhalangan.

3.

Mengkoordinir Divisi Hubungan Masyarakat dan Divisi Pembinaan Nazhir.

4.

Merumuskan kebijakan organisasi menyangkut divisi yang berada di bawah koordinasinya. Dalam

tataran

aplikatifnya,

Badan

Pelaksana

keberadaan

terepresentasikan dalam divisi-divisi dengan tugas dan peranannya sendiri. Divisi ini terbagi dalam 5 divisi, yaitu: 1. Divisi Pembinaan Nazhir, memiliki tugas dan fungsi: a. Membantu tugas-tugas Badan Pelaksana; b. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Badan Pelaksana; c. Melakukan

pembinaan

Nazhir

dalam

mengelola

dan

mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan peraturan perundangan yangcommit berlaku;to user



d. Menyusun Pedoman Pembinaan Nazhir; e. Memberi kajian untuk meberhentikan dan mengganti Nazhir setelah mendapat persetujuan Badan Pelaksana. 2. Divisi Pengelolaan dan Pemberdayaan Wakaf, memiliki tugas dan fungsi: a. Membantu tugas-tugas Badan Pelaksana b. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Badan Pelaksana; c. Menyusun Pedoman Pengelolaan harta Benda Wakaf; d. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional sesuai peraturan perundangan yang berlaku; 3. Divisi Hubungan Masyarakat, memiliki tugas dan fungsi: a. Membantu tugas-tugas Badan Pelaksana b. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Badan Pelaksana; c. Melaksanakan sosialisasi program perwakafan dan komunikasi program. 4. Divisi Kelembagaan, memiliki tugas dan fungsi: a. Membantu tugas-tugas Badan Pelaksana b. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Badan Pelaksana; c. Memberi masukan untuk rekomendasi perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf kepada Badan Pelaksana; d. Membuat kajian aspek kelembagaan dalam masalah perwakafan sesuai peraturan perundangan yang berlaku; e. Menyusun pedoman tata hubungan kelembagaan BWI dengan lembaga eksternal. 5. Divisi Penelitian dan Pengembangan, memiliki tugas dan fungsi: a. Membantu tugas-tugas Badan Pelaksana b. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Badan Pelaksana; c. Menyusun database perwakafan di Indonesia; Melakukan

penelitian dan pengembangan dalam rangka to user menyusun dan commit memberi saran serta pertimbangan dalam



penyusunan kebijakan di bidang sosial ekonomi dan perwakafan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Bab VIII Undang-Undang Republik Indonesia tentang Wakaf Pasal 63 menyatakan bahwa dalam pengelolaan wakaf terdapat unsur pembinaan dan

pengawasan.

Lembaga

yang berhak

melakukan

pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan wakaf adalah Menteri. Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan untuk tujuan dan fungsi wakaf. Pasal 64 menyatakan bahwa dalam menjalankan fungsi pembinaannya, Menteri mengikutsertakan Badan Wakaf Indonesia dan memperhatikan saran dan pertimbangan dari Majelis Ulama Indonesia serta bekerjasama dengan organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional dan pihak lain yang dipandang perlu. Untuk menjalankan fungsi pengawasannya, Menteri dapat menggunakan jasa dari akuntan publik sesuai dengan Pasal 65. Akuntansi bukanlah ilmu baru dalam kehidupan umat manusia karena sudah ada dan digunakan sejak 8000 tahun sebelum Masehi. Bahkan akuntansi juga ditegaskan dalam Al Quran Surat Al Baqarah: 282. Buku

Pedoman

Pengelolaan

dan

Pengembangan

Wakaf

menyatakan masyarakat yang mengalami kemajuan di bidang kehidupan sosialnya juga cenderung memiliki kemajuan secara relatif di bidang akuntansinya. Pada awalnya, akuntansi lebih diwarnai dan relatif terbatas pada

aspek

pertanggungjawaban

belaka.

Namun

dalam

perkembangannya, akuntansi mengalami tranformasi sebagai salah satu sumber informasi dalam pengambilan keputusan bisnis. Berdasarkan tujuan dasar dan pola operasi sebuah entitas, akuntansi dapat dipilah menjadi 2, yakni akuntansi untuk organisasi yang bermotifkan mencari laba (profit oriented organization) dan akuntansi untuk organisasi nirlaba (non profit oriented organization). Bentuk yang pertama diwakili oleh perusahaan komersial, baik yang bersifat menjual jasa, perdagangan, manufaktur dan masih banyak commitdiwakili to user oleh organisasi pemerintahan di lagi. Sedangkan bentuk kedua



segala tingkatan (kabupaten, propinsi, pusat dan selanjutnya), lembaga pendidikan

pada

umumnya,

organisasi

massa,

organisasi

sosial

kemasyarakatan, termasuk yayasan yang mengelola kekayaan wakaf. Ada sejumlah perbedaan mendasar antara akuntansi entitas golongan pertama dan golongan kedua, kendati secara teknis ada beberapa kesamaan. Selain akuntansi, aspek auditing juga diperlukan dalam fungsi pengawasan wakaf. Hal ini tercantum dalam Bab VI bagian ketujuh mengenai pertanggungjawaban yang terdapat pada Pasal 61 yang menyatakan bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan BWI dilakukan melalui laporan tahunan yang diaudit oleh lembaga audit independen dan disampaikan kepada Menteri. Hasil laporan audit tersebut juga harus dimumkan kepada masyarakat. Auditing dalam bahasa Indonesia sering diartikan sebagai pemeriksaan, padahal secara harfiah sebenarnya yang dimaksud auditing adalah ketika pihak tertentu melaporkan secara terbuka tugas atau amanah yang diberikan padanya dan pihak yang diberikan amanah mendengarkan. Sebagaimana

halnya

akuntansi,

auditing

juga

mengalami

perkembangan dari waktu ke waktu. Perkembangan ini meliputi tujuan, ruang lingkup serta teknik dan prosedurnya. Dalam konteks lembaga wakaf, peran dan fungsi akuntansi dan auditing merupakan alat yang dapat dipergunakan untuk mencapai tujuan wakaf. Secara umum, lembaga wakaf dibentuk atau didirikan untuk mengelola sejumlah kekayaan wakaf, agar manfaat maksimal dapat dikelola untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Melihat konteksnya, bentuk entitas ini disebut akuntansi dana, sesuai akuntansi konvensional yang relatif sederhana untuk dipelajari dan diterapkan. Namun bila pemikiran pemberdayaan wakaf lebih mengarah pada bentuk entitas-entitas yang bersifat komersial, maka sekali lagi dengan merujuk pola akuntansi konvensional, maka dapat dipakai bentuk akuntansi komersial dengan tetap merujuk pada segi syariah. Hal ini juga commit to user harus diterapkan pada proses auditingnya.



Sebagai konsekuensi dari lahir dan semakin berkembangnya berbagai lembaga keuangan dan ekonomi Islam termasuk lembaga wakaf, sudah saatnya disegerakan lahirnya sebuah standar akuntansi yang lebih Islami, seperti apa yang sudah dilakukan lembaga perbankan syariah (Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimibingan Masyarakat Islam dan Haji, Departemen Agama, 2003 hal 93-96). Secara kelembagaan, BWI mempunyai peran yang sangat luas, tidak hanya sebagai pengawas tetapi juga sebagai pembina sekaligus pengelola. Pada

wilayah dimana BWI berada yaitu Jakarta, BWI

dimungkinan untuk bisa menjalankan ketiga peran tersebut. Tetapi jika kita berada dalam wilayah nasional akan susah untuk membayangkan BWI bisa menjalankan ketiga peran tersebut, kemungkinannya adalah hanya pengawasan dan pembinaan terhadap pengelola wakaf dan melakukan hal yang bersifat regulatif. Karena itu, untuk membantu kelancaran, efisiensi dan optimalisasi pelaksanaan tugas, BWI perlu membentuk perwakilan di daerah, yaitu di tingkat Provinsi dan Kabupaten atau Kota. Pengurus wakaf dalam literatur fiqh disebut dengan nazhir atau mutawalli. Sesuai dengan Pasal 49 ayat (1), dikemukakan bahwa BWI melakukan

pembinaan

terhadap

Nazhir

mengembangkan harta benda wakaf,

dalam

mengelola

dan

hal ini berarti bahwa Undang-

undang telah mengatur peranan nazhir yaitu sebagai sumber daya insani pengelola wakaf. Dalam Pasal 1 Bab 1 poin 4 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, nazhir adalah pihak yang menerima harta wakaf untuk dikelola dan dikembangkan sesuai peruntukannya. Pasal 9 bahkan telah mengakomodir nazhir tidak hanya berupa nazhir perseorangan, tapi juga nazhir organisasi dan nazhir badan hukum. Pada peraturan commit to user



sebelumnya, yaitu KHI dan PP Nomor 28 Tahun 1977, nazhir organisasi tidak dikenal. Beberapa literatur fiqh klasik maupun kontemporer, pada umumnya menyebutkan rukun wakaf hanya ada 4, yaitu wakif, barang yang diwakafkan (mauquf), tujuan wakaf, dan sighat wakaf. Berdasar pendapat ulama-ulama di atas, nazhir tidak harus orang lain atau kelompok orang lain tertentu, melainkan wakif sendiri boleh jadi nazhir. Mencermati pengertian nazhir, baik secara terminologi maupun etimologi, maka profesi nazhir haruslah profesional. Berikut karakteristik pekerja yang dapat dikatakan profesional sebagaimana yang dikemukakan oleh Farid Wadjdy dan Mursyid dalam buku Wakaf untuk Kesejahteraan Umat: 1. Adanya keahlian atau ketrampilan khusus untuk dapat menjalankan sebuah pekerjaan dengan baik. 2. Adanya komitmen moral yang tinggi untuk bekerja sesuai kode etik profesi. Sasaran kode etik yaitu untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan dirugikan oleh kelalaian baik disengaja atau tidak oleh kaum yang mengaku profesional serta melindungi profesi tertentu dari perilaku bobrok orang yang mengaku dirinya profesional. 3. Biasanya orang profesional adalah orang yang hidup dari profesinya dan dibayar dengan gaji sebagai konsekuensi mengerahkan seluruh tenaga, pikiran, kemampuan dan keahlian. 4.

Profesional lebih mengutamakan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadinya.

5. Profesional biasanya memiliki memiliki ijin khusus untuk menjalankan profesinya. 6. Kaum profesional biasanya menjadi anggota dari suatu profesi. Misalnya IDI (Ikatan Dokter Indonesia) untuk dokter. Nazhir juga diisyaratkan sebagai profesi yang menjanjikan hidup, sehingga layak kalau skill, tenaga, keahlian dan pemikiran dihargai commitsehingga to user pekerjaan nazhir merupakan dengan angka-angka tertentu



profesi bagi anak-anak bangsa yang terpilih layaknya penerimaan CPNS. Dengan adanya nazhir diharapkan tidak ada lagi tanah-tanah wakaf yang tidak terurus bahkan hilang dan dikuasai oleh orang-orang yang mengambil keuntungan dari harta-harta wakaf. Kehadiran nazhir sebagai pihak pengelola yang diberikan kepercayaan dalam mengelola harta wakaf sangatlah penting. Walaupun dalam fiqh wakaf klasik tidak ditemukan adanya nazhir sebagai salah satu rukun wakaf, para ulama sepakat bahwa nazhir dapat menunjuk nazhir, baik perseorangan maupun kelembagaan agar benda wakaf tetap terurus. Mengingat nazhir memiliki peran sentral bagi pengelolaan harta benda wakaf, maka nazhir dituntun untuk: 1. Memiliki persyaratan moral, meliputi: a. Paham tentang wakaf dan ZIS, baik dalam tinjauan syariah maupun perundang-undangan. b. Jujur, amanah, adil dan ikhsan sehingga dapat dipercaya dalam proses pengelolaan dan pentasharuffan kepada sasaran wakaf. c. Tahan godaan terutama menyangkut perkembangan usaha. d. Merupakan insan pilihan yang sungguh-sungguh dan suka tantangan. e. Memiliki kecerdasan emosional dan intelektual. 2. Memiliki persyaratan manajemen, meliputi:. a. Memiliki kapasitas dan kapabilitas yang baik dalam leadership. b. Memiliki visi misi yang baik dan jelas. c. Mempunyai kecerdasan yang baik secara intelektual, sosial dan pemberdayaan. d. Profesional dalam bidang pengelolaan harta. 3. Memiliki persyaratan bisnis, meliputi: a. mempunyai keinginan memajukan wakaf. b. Mempinyai pengalaman atau siap untuk dimagangkan. c. Mempunyai ketajaman melihat peluang usaha sebagaimana commit to user layaknya entrepreneur.



Untuk menjadikan harta wakaf berfungsi seperti yang diharapkan oleh instumrn wakaf, nazhir juga harus memiliki kualifikasi seperti yang diisyaratkan oleh fiqh, seperti: 1. Islam. 2. Mukallaf (memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum). 3. Baligh (sudah dewasa). 4. Aqil (berakal sehat). 5. Memiliki kemampuan dalam mengelola wakaf dan mempunyai sifat amanah jujur serta adil. Literatur fiqh sekali lagi memang tidak memuat rujukan mengenai mengenai ketegasan pengelola wakaf harus disertakan dalam berwakaf. Artinya kendati nazhir tidak ditentukan dalam wakaf, tidak berdampak yuridis sebagai wakaf yang tidak sah. Padahal, praktik pengelolaan wakaf tanpa menyertakan nazhir sangat sulit untuk menjamin bahwa harta benda wakaf dapat berkembang, berdayaguna dan berhasilguna sesuai apa yang dikehendaki oleh instrumen wakaf, dengan demikian, tujuan wakaf sulit untuk tercapai. Demi tercapainya tujuan wakaf, keberadaan nazhir sangat penting sehingga dalam kategori fiqh, sesuatu yang tidak harus ada, tetapi penting, menjadi sesuatu yang harus ada. Pada Pasal 11 Undang-Undang Wakaf menyebutkan tugas nazhir yaitu: 1.

Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf.

2.

Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya.

3.

Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.

4.

Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia. Pasal 12 mengatur mengenai hak nazhir, yaitu imbalan nazhir

karena nazhir dianggap sebagai profesi, prosentase imbalan nazhir adalah tidak melebihi 10% dari hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda commit to user wakaf, sedangkan dalam pelaksanaan tugasnya, nazhir mendapat



pembinaan dari Menteri dan BWI sesuai Pasal 13, karena mendapat pembinaan dari Menteri dan BWI, nazhir harus terdaftar pada Menteri dan BWI sesuai Pasal 14, untuk memudahkan regulasi, pendataan dan pembinaan terhadap nazhir. Nazhir wakaf, baik perseorangan, organisasi maupun badan hukum, merupakan pihak yang diberi amanah oleh wakif untuk memelihara, mengurus, menyelenggarakan dan mengelola harta wakaf sesuai dengan ikrar wakaf. Sebagai pemegang amanah, nazhir memiliki berbagai hak dan kewajiban tertentu. Sebagai pemegang amanah, nazhir tidak dibebani dengan beban resiko apapun atas kerusakan yang terjadi atau menimpa terhadap harta wakaf selama kerusakan tersebut bukan atas kesengajaan atau kelalaiannya. Berikut ini kewajiban nazhir secara rinci yang tercantum dalam Peraturan Menteri Agama: 1. Nazhir berkewajiban melaporkan, mengurus, mengawasi harta kekayaan wakaf dan hasilnya, meliputi: a. Menyimpan lembaran salinan Akta Ikrar Wakaf. b. Memelihara tanah wakaf. c.

Memanfaatkan tanah wakaf.

d. Memelihara dan berusaha meningkatkan hasil wakaf. e.

Menyelenggarakan pembukuan/administrasi wakaf yang meliputi buku catatan keadaan tana, buku catatan pengelolaan tanah wakaf dan buku catatan penggunaan hasil tanah wakaf.

2. Nazhir berkewajiban melaporkan: a. Hasil pencatatan perwakafan tanah milik yang telah diwakafkan dan perubahan penggunaannya. b. Perubahan tanah milik yang telah diwakafkan dan perubahan penggunaannya. c. Melaporkan kepada Kepala KUA tiap satu tahun sekali yaitu tiap commit to user akhir bulan Desember.



3. Nazhir berkewajiban pula untuk melaporkan adanya anggota yang berhenti dari jabatannya sebagai nazhir. 4. Anggota nazhir lain wajib mengusulkan penggantinya untuk disahkan oleh pejabat pembuat Akta Ikrar Wakaf. Peraturan Menteri Agama tersebut, kemudian disederhanakan menjadi Pasal 11 Undang-Undang Wakaf yang tercantum di atas. Pada Bab IX Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf memuat Ketentuan Pidana dan Sanksi Administratif. Bagian pertama memuat Ketentuan Pidana, ssedangkan bagian kedua memuat sanksi administratif. Pasal 67 ayat (1) memuat ketentuan pidana bagi orang yang dengan sengaja menjaminkan, menghibahkan, menjual, mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lain harta benda yang telah diwakafkan akan dipidana dengan pidana penjara maksimal 5 tahun atau denda maksimal Rp. 500.000.000,00. Pasal 67 ayat (2) memuat ketentuan pidana bagi pihak yang sengaja mengubah peruntukan benda wakaf dengan pidana penjara maksimal 4 tahun atau denda Rp. 400.000.000,00. Pasal 67 ayat (3) memuat ketentuan pidana bagi pihak yang sengaja menggunakan atau mengambil fasilitas atas hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf melebihi jumlah dari yang ditentukan Pasal 12 akan dipidana dengan pidana penjara maksimal 3 tahun atau denda maksimal Rp. 300.000.000,00. Pasal

68

ayat

(1)

menyatakan

bahwa

yang

berwenang

menjatuhkan sanksi adalah Menteri Agama apabila harta benda wakaf tidak didaftarkan oleh lembaga keuangan syariah dan PPAIW. Sanksi administratif yang terdapat pada Pasal 68 ayat (2) berupa sanksi peringatan tertulis, penghentian sementara atau pencabutan ijin kegiatan di bidang wakaf bagi lembaga keuangan syariah dan penghentian sementara bagi jabatan PPAIW, sedangkan ketentuan lebih lanjut bagi user dengan Peraturan Pemerintah. pelaksanaan sanksi-sanksicommit tersebuttodiatur


digilib.uns.ac.id

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan Berdasarkan pembahasan terhadap masalah yang diangkat dalam penelitian hukum ini, selanjutnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1.

Pengelolaan wakaf di Indonesia sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat melalui Badan Wakaf Indonesia, diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, memuat ketentuan peraturan pelaksanaan dan pengelolaan wakaf, merupakan apresiasi pemerintah terhadap filantropi Islam sebagai paradigma baru yang dapat meningkatkan peran sosial wakaf. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 lebih memperhatikan penataan administrasi wakaf dan memberikan kepastian hukum bagi wakif, nazhir dan obyek wakaf serta mendorong pemanfaatan aset-aset wakaf agar lebih berdayaguna dan berhasil guna yaitu pengelolaan wakaf yang sesuai syariah secara produktif, diperbolehkannya wakaf tunai dan pembentukan BWI sebagai induk dari lembaga pengelola wakaf dan juga peran nazhir sebagai pengelola wakaf yang dibina oleh BWI. Pengelolaan ini bertujuan utama meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga memerlukan komitmen kerja sama yang baik antara pemerintah, ulama dan masyarakat.

2.

Bab VIII Undang-Undang Wakaf Pasal 63 menyatakan bahwa lembaga yang

berhak

melakukan

pembinaan

dan

pengawasan

terhadap

penyelenggaraan wakaf adalah Menteri, Pasal 64 menyatakan bahwa dalam menjalankan fungsi pembinaannya, Menteri mengikutsertakan Badan Wakaf Indonesia yang diberi tugas untuk mengembangkan wakaf secara produktif sehingga wakaf dapat berfungsi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Badan Wakaf Indonesia secara organisatoris harus bersifat independen, sedangkan pemerintah dalam hal ini bersikap sebagai fasilisator. commit to user

105



Tugas utama BWI adalah memberdayakan wakaf secara produktif yang pada prinsipnya yaitu mengelola seluruh harta wakaf yang ada, namun harta wakaf berupa tanah milik biasanya sudah ada nazhirnya dan pembinaannya juga telah dilakukan oleh Departemen Agama setempat sehingga BWI cukup hanya membantu memberdayakan tanah tersebut dengan cara membuat kebijakan-kebijakan yang mengarah pada peningkatan kemampuan nazhir wakaf sehingga dapat mengelola wakaf yang menjadi tanggungjawabnya. Untuk itu, tugas BWI hanya mengelola benda wakaf bergerak dan wakaf tunai yang dikembangkan melalui lembaga terkait dan wakaf tunai dikembangkan melalui Lembaga Keuangan Syariah. Selain hal tersebut, BWI juga bertugas: a. Merumuskan kembali fikih wakaf baru di Indonesia, khususnya merumuskan barang-barang yang dapat diwakafkan (mauquf) dan nazhir wakaf. b. Membuat kebijakan dan strategi pengelolaan wakaf produktif, mensosialisasikan bolehnya benda bergerak dan sertifikat tunai pada masyarakat. c. Membantu sosialisasi dan pelaksanaan Undang-Undang Wakaf. d. BWI mengelola wakaf dengan menjalin kerja sama dengan lembaga lain terutama lembaga syariah perbankan. B. Saran Berdasar hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis memberikan saran yang terkait dengan masalah ini: 1. Masyarakat Indonesia hendaknya lebih serius dalam mengelola potensi wakaf yang sangat banyak terutama benda tidak bergerak. Tentu saja pemerintah dan ulama harus berperan lebih aktif dalam sosialisasi pengelolaan ini. Potensi wakaf tunai juga perlu dikembangkan, sebaiknya dana wakaf tunai tersebut lebih diprioritaskan untuk membantu commit to user pengembangan usaha kecil dan menengah yang kebanyakan dilakukan



oleh masyarakat mengingat kemudahan dan kelebihan yang dimiliki sistem ekonomi Islam yang diterapkan oleh lembaga keuangan syariah sebagai pengelola dana wakaf agar wakaf dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Pemerintah

sebaiknya

lebih

memberikan

kemudahan

prosedur, persyaratan dan keringanan biaya bagi calon wakif agar pihak yang ingin berwakaf meningkat 2. Lembaga keuangan syariah dalam melaksanakan pengelolaan dana hendaknya lebih transparan dan memberikan akses yang mudah didapat masyarakat (asas publisitas), agar masyarakat lebih mengenal wakaf dan mau menggunakan fasilitas/sarana kehidupan masyarakat yang bersumber dari harta wakaf sehingga dapat meningkatkan hasil pengelolaan wakaf tersebut. Pengelolaan aset wakaf perlu dikelola secara profesional dengan manajemen wakaf yang baik sehingga membutuhkan sumber daya insani nazhir sebagai pengelola wakaf produktif, agar nazhir layak mengelola wakaf secara profesional, maka nazhir perlu mendapat pembinaan dari Menteri dan BWI serta kepastian hukum dengan adanya pendaftaran nazhir sebagai lembaga pengelola wakaf kepada Menteri Agama dan BWI sesuai dengan peranan BWI.

commit to user

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2011

Recommend Documents