FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2011

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN HUTAN BERSAMA MASYARAKAT (PHBM) PERUM PERHUTANI BAGIAN KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN TEMANGGUNG DALAM RANGKA PELESTARIAN HUTAN LINDUNG DI GUNUNG SUMBING-SINDORO

Penulisan Hukum

Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh :

DIMAS RAGIL ACHIRRUDIN E0005144

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2011 commit to user


digilib.uns.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN HUTAN BERSAMA MASYARAKAT (PHBM) PERUM PERHUTANI BAGIAN KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN TEMANGGUNG DALAM RANGKA PELESTARIAN HUTAN LINDUNG DI GUNUNG SUMBING-SINDORO Oleh: Dimas Ragil Achirrudin NIM. E0005144

Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Surakarta, 20 Januari 2011 Dosen Pembimbing

Dr. I Gusti Ayu Ketut Rahmi, S.H., M.M. NIP.197210082 005012 2 001

commit to user ii


digilib.uns.ac.id

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN HUTAN BERSAMA MASYARAKAT (PHBM) PERUM PERHUTANI BAGIAN KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN TEMANGGUNG DALAM RANGKA PELESTARIAN HUTAN LINDUNG DI GUNUNG SUMBING-SINDORO Oleh : Dimas Ragil Achirrudin NIM. E0005144 Telah diterima dan dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Pada : Hari Tanggal

: Kamis : 27 Januari 2011 DEWAN PENGUJI

1. Pius Triwahyudi,S.H.,M.Si.

: .....................................................................

Ketua 2. Waluyo,S.H.,M.Si.

: .....................................................................

Sekretaris 3. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rahmi, S.H., M.M.

: .....................................................................

Anggota

Mengetahui Dekan,

Mohammad Jamin, S.H., M.Hum. NIP.19610930 198601 1001

commit to user iii


digilib.uns.ac.id

PERNYATAAN Nama : Dimas Ragil Achirrudin NIM

: E0005144

Menyatakan

dengan

sesungguhnya

bahwa

penulisan

hukum

(skripsi)

berjudul

:

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN HUTAN BERSAMA MASYARAKAT (PHBM) PERUM PERHUTANI BAGIAN KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN TEMANGGUNG DALAM RANGKA PELESTARIAN HUTAN LINDUNG DI GUNUNG SUMBING-SINDORO adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 20 Januari 2011 Yang membuat pernyataan

Dimas Ragil Achirrudin NIM. E0005144

commit to user iv


digilib.uns.ac.id

ABSTRAK

DIMAS RAGIL ACHIRRUDIN. 2011. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN HUTAN BERSAMA MASYARAKAT (PHBM) PERUM PERHUTANI BAGIAN KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN TEMANGGUNG DALAM RANGKA PELESTARIAN HUTAN LINDUNG DI GUNUNG SUMBING-SINDORO Tujuan penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui mengenai implementasi kebijakan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Perum Perhutani Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Temanggung dalam rangka pelestarian hutan lindung di Gunung SumbingSindoro. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Lokasi penelitian dilakukan di Perum Perhutani Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Temanggung. Jenis data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu meliputi observasi, wawancara, dan studi kepustakaan baik berupa bukubuku, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, dan sebagainya. Analisis data menggunakan analisis kualitatif dengan model interaktif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, diperoleh hasil bahwa implementasi kebijakan PHBM Perum Perhutani Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Temanggung dalam rangka pelestarian hutan lindung di Gunung Sumbing-Sindoro telah berjalan dengan baik. Pada pelaksanaannya di lapangan memang terdapat berbagai kendala yang berasal dari masyarakat dan pihak luar yang menimbulkan isu-isu mengenai tumpang tindih antar peraturan. Kesadaran masyarakat masih sangat kurang akan manfaat dari PHBM yang dilaksanakan Perhutani dengan merangkul masyarakat sekitar sehingga menyebabkan pelanggaran-pelanggaran terjadi di lapangan. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi juga memberikan dampak negatif terhadap Perum Perhutani dari pihak luar mengenai cara pandang mereka. Akan tetapi pihak Perum Perhutani dapat memberikan bukti dan penjelasan secara nyata di lapangan kepada penulis mengenai isu yang beredar. Upaya yang ditempuh oleh Perhutani dalam menyelesaikan masalahmasalah yang terjadi juga dapat menjaga stasus tanah Negara dan menjaga kelestarian hutan lindung di lereng Gunung Sumbing-Sindoro.

commit to user v


digilib.uns.ac.id

ABSTRACT

DIMAS RAGIL ACHIRRUDIN. 2011. IMPLEMENTATION ON GOVERNMENT POLICY ON PENGELOLAAN HUTAN BERSAMA MASYARAKAT ( PHBM ) PERUM PERHUTANI BAGIAN KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN TEMANGGUNG IN THE AIM OF PROTECTED FOREST PRESERVATION IN SUMBING - SINDORO MOUNTAIN. The Objective of this law research is to find out the implementation of government policy Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Perum Perhutani Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Temanggung in order to preserve protected forest area in Sumbing – Sindoro mountains. This research categorized as an empiric law research using the descriptive approach. Areas of this research are in Perum Perhutani Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Temanggung. There are two kinds of data that is used in this research, namely primary and secondary data. The method that is used in collecting data are through observation, interview, and library research related to the topic, using Indonesia Law and Rules books, related documents, etc. Data analysis using qualitative analysis by interactive model. The result of this research shows that the implementation of government policy on PHBM Perum Perhutani Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Temanggung in their aim to preserve the protected forest in Sumbing – Sindoro mountains area has running well. Practically, there are several problems which originates from the local community that cause issues about the imbalance of government rules related to the forest management policy. The low local community awareness about the advantages of PHBM regulated by the Forestry Department that implies on community cooperation with government causes several infractions by its regulation. These infractions also brings bad effects to the Forestry Department regarding to their inability to manage the protected forest from the society. However, the Forestry Department can provide enough proves and evidences to the researcher related to their management and solutions to these issues. These efforts of the Forestry Department have succesfully solve the problems that happen in these area, maintain the status of state land, and preserve the protected forest conservation in the slope of Sumbing – Sindoro mountains.

commit to user vi v


digilib.uns.ac.id

MOTTO

“HIDUP TERLALU PENDEK HANYA UNTUK JADI BIASA-BIASA SAJA.. BUKTIKAN BAHWA KITA TERCIPTA TIDAK UNTUK SIA-SIA”

“TIDAK PERLU TAKUT MENGHADAPI APAPUN KARENA SESUNGGUHNYA YANG PATUT KITA TAKUTI HANYA SATU YAITU ALLAH SWT”

“HARUS ADA YANG PERTAMA UNTUK MELANGKAH KE NOMOR DUA DAN SETERUSNYA”

commit to user vii


digilib.uns.ac.id

PERSEMBAHAN

Penulisan hukum (skripsi) ini penulis persembahkan untuk : ·

Allah SWT, dzat di mana semuanya dalam genggamannya.

·

Rosulullah S.A.W., sebagai panutan umat manusia.

·

Ibu tesayang Hj. Sobariyati yang tiada lelah membimbing putra-putranya dengan segala pengorbanan yang engkau lakukan, semoga Allah membalasnya di dunia dan akhirat

·

Ayah tesayang H. Iskandar terima kasih atas perhatian dan pengertian yang engkau berikan.

·

Kakak-kakaku Mas Fungki, Mas Luluk, dan Mas Arif. Doakan agil sukses dunia akhirat.

·

Keluarga penulis

·

GOPALA VALENTARA, Perhimpunan Mahasiswa Pecinta Alam Fakultas Hukum beserta laskarnya, tempat aku mengasah menjadi pribadi yang lebih dewasa dan matang.

·

Almamater Fakultas Hukum UNS.

commit to user viii


digilib.uns.ac.id

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum wr. wb. Alhamdulillahirabbillalamin Segala puji syukur atas kehadirat Allah SWT karena hanya dengan berkah, rahmat, karunia, dan ridho-Nya, sehingga akhirnya Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum dengan judul “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN HUTAN BERSAMA MASYARAKAT (PHBM) PERUM PERHUTANI BAGIAN KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN TEMANGGUNG DALAM RANGKA PELESTARIAN HUTAN LINDUNG DI GUNUNG SUMBING-SINDORO” dengan baik dan lancar. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini, masih banyak kekurangan di dalamnya. Untuk itu, penulis dengan besar hati menerima kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sehingga dapat memperkaya isi penulisan hukum ini. Penulis yakin bahwa keberhasilan di dalam penyelesaian penulisan hukum ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Maka dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 1. Bapak Moh. Jamin, S.H., M.Hum. Selaku dekan Fakulktas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberi izin dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini; 2. Bapak Isharyanto, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Akademik yang telah memberi izin dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini; 3. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rahmi, S.H, M.M. selaku pembimbing penulisan hukum (skripsi) yang telah meluangkan waktu dan memberikan masukan yang membangun dalam memberikan arahan dan bimbingan bagi tersusunnya skripsi ini. 4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang dengan jerih payah dan penuh keihklasan mendidik dan menuangkan ilmu sehingga mampu menjadi bekal untuk lebih memperdalam penguasaan ilmu hukum saat ini dan kelak.

commit to user ix


digilib.uns.ac.id

5. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang selama ini telah membantu penulis dalam hal akademis dan hal-hal lain yang berkenaan dengan perkuliahan. 6. Kedua orang tuaku H. Iskandar dan Hj. Sobariyati. Terima kasih atas kasih sayang, kesabaran serta dukungan tiada henti kepada penulis. 7. Saudara-saudaraku seperjuangan DIKLATSAR XXII, Muyasaroh, Made Sanjaya , Ronggo Warsito, Devitha Kristi Rosali, Upik Handayani, Titus Cahyono, Rani Dwi Wati, Apriadi Rizal, Dian Perdana Ratri Hapsari, Nanang S., dan Dodi Tri Hari. 8. Segenap keluarga besar Gopala Valentara PMPA FH UNS, kakak-kakakku, adik-adikku yang telah memberikan ukiran dan pelajaran kehidupan kepada penulis mengenai apa arti dari kerja keras, tanggung jawab, kebersamaan dan kekeluargaan. 9. M. Azis Syafrudin, Ahsan Zakky, Imam Abdul Rofiq, Arief Mahmud terima kasih telah menjadi sahabat-sahabat terbaik sepanjang masa. 10. Kastiyani, Endrika Indrawan, sahabat di masa kuliah, Putri Peni Pratamawati yang telah berkorban banyak untukku dan selalu memberi semangat untuk menyelesaikan skripsi ini. Arum Wijayanti, terima kasih. 11. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyusun skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini bukan karya yang sempurna, untuk itu kritik dan saran dari pembaca yang budiman sangat penulis harapkan. Akhirnya, semoga skripsi ini mampu memberikan mafaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada khususnya dan kehidupan pada umumnya. Wassalamu’alaikum wr. wb.

Surakarta, 20 Januari 2011

Dimas Ragil Achirrudin E0005144

commit to user x


digilib.uns.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman Judul..................................................................................................

i

Halaman Persetujuan Pembimbing ..................................................................

ii

Halaman Pengesahan Penguji ..........................................................................

iii

Halaman Pernyataan ........................................................................................

iv

Abstrak .............................................................................................................

v

Abstract ............................................................................................................

vi

Motto ................................................................................................................ vii Persembahan .................................................................................................... viii Kata Pengantar .................................................................................................

ix

Daftar Isi ..........................................................................................................

xi

Daftar Gambar.................................................................................................. xii Daftar Tabel ..................................................................................................... xii BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah ...............................................................

1

B. Rumusan Masalah ........................................................................

5

C. Tujuan Penelitian..........................................................................

6

D. Manfaat Penelitian .......................................................................

7

E. Metode Penelitian .........................................................................

7

F. Sistematika Penulisan Hukum ...................................................... 13 BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Kerangka Teori............................................................................. 15 1. Tinjauan Umum tentang Hutan ............................................. 15 2. Tinjauan Umum tentang (Perum) Perhutani……………….... 21 3. Tinjauan Umum Kebijakan PHBM....................................... 32 B. Kerangka Pemikiran ..................................................................... 35

commit to user

xi


digilib.uns.ac.id

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Sinkronisasi antara pelaksanaan kebijakan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ............................................. 37 1. Gambaran umum lokasi penelitian ....................................... 37 2. Peraturan perundangan yang berlaku .................................... 40 3. Pelaksanaan

Pengelolaan

Hutan

Bersama

Masyarakat (PHBM) ............................................................. 41 B. Upaya yang ditempuh oleh Peum Perhutani apabila terjadi

ketidaksinkronisasian

antara

pelaksanaan

kebijakan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di Gunung Sumbing-Sindoro dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ............................................. 48 1. Untuk isu-isu yang beredar ................................................... 49 2. Untuk pelanggaran yang terjadi ............................................ 49 BAB IV PENUTUP A. Kesimpulan ................................................................................. 52 B. Saran............................................................................................ 55

DAFTAR GAMBAR Gambar 1. Teknik pengumpulan data ............................................................. 12 Gambar 2. Kerangka pemikiran ....................................................................... 35

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Wilayah kerja Perum Perhutani ......................................................... 23 Tabel 2. Daftar LMDH Perum Perhutani BKPH Temanggung ....................... 38

commit to user

xii

11 digilib.uns.ac.id


BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan bagian terpenting dari sumber daya alam yang terdiri dari alam hewani dan alam nabati maupun berupa fenomena alam baik secara masing-masing maupun bersama-sama yang mempunyai fungsi dan manfaat sebagai unsur pembentuk lingkungan hidup yang lingkungannya tidak dapat tergantikan. Ekosistem dapat berjalan dengan baik apabila komponen-komponen biotis dan abiotis atau lingkungan dapat berjalan seimbang. Tindakan yang tidak bertanggung jawab dapat menyebabkan kerusakan dan kepunahan pada salah satu sumber daya alam hayati maupun ekosistemnya akan mengakibatkan kerugian yang besar pada masyarakat yang tidak dapat dinilai dengan materi. Sedangkan upaya pemulihan dari kerusakan tersebut ke keadaan semula tidak memungkinkan lagi. Untuk mencegah terjadinya kerusakan dan kepunahan pada salah satu atau sebagian dari sumber daya alam hayati maka pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan guna mengusahakan kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sehingga terhindar dari kerusakan dan kepunahan. Indonesia dengan luas daratan sekitar 189 juta hektar memiliki 120,35 juta hektar sumber daya hutan yang kaya akan berbagai spesies dan beragam tipe ekosistem (mega biodiversity). Selama tiga dekade terakhir sumber daya hutan Indonesia telah menjadi modal utama pembangunan ekonomi nasional berupa peningkatan devisa, penyerapan tenaga kerja dan mendorong pengembangan wilayah serta pertumbuhan ekonomi. Pentingnya fungsi hutan telah dikaji secara luas oleh beberapa ilmuwan dan rimbawan di seluruh dunia. Sumarwoto (1992) menyatakan bahwa fungsi hutan sebagai pengatur tata air mempunyai dampak yang bersifat lokal dan regional, tetapi fungsi hutan sebagai penentu iklim (global warming) dan sumber biodiversity commit to user

2 digilib.uns.ac.id


merupakan

isu-isu

global

[www.pdfchaser.com/pdf/jurnal-manajemen-

hutan.html , diakses pada 31 januari 2011, pukul 16:02 WIB].

Hutan merupakan salah satu bentuk dari sumber daya alam hayati dan memiliki ekosistem yang beraneka ragam yang terkandung di dalamnya. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 1 angka 3 disebutkan kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang berupa hutan, yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Kawasan hutan perlu ditetapkan untuk menjamin kepastian hukum mengenai status kawasan hutan, letak batas dan luas suatu wilayah tertentu yang sudah ditunjuk sebagai kawasan hutan menjadi kawasan hutan tetap. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 1 angka 2 disebutkan pengertian hutan ialah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Perhitungan luas kawasan hutan berdasarkan Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi (30 provinsi) dan Tata Guna Hutan Kesepakatan (3 provinsi), maka luas kawasan hutan (daratan) ialah 133.694.685,18 ha. atau jika ditambahkan dengan luas kawasan konservasi perairan menjadi seluas 137.090.468,18 ha. (Statistik Kehutanan Indonesia 2008, Departemen Kehutanan). Apabila hutan seluas itu dimanfaatkan dan dikelola dengan sebaikbaiknya, tentunya akan memberikan dampak positif dalam menunjang pembangunan bangsa dan negara. Hasil hutan, baik untuk dinikmati maupun untuk diusahakan, mengandung banyak manfaat bagi kesinambungan kehidupan manusia dan makhluk lainnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, kawasan hutan dibagi ke dalam kelompok hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi dengan pengertian sebagai berikut: commit to user

3 digilib.uns.ac.id


1.

Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.

2.

Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

3.

Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi

pokok

memproduksi hasil hutan. Hutan produksi terdiri dari Hutan Produksi Tetap (HP), Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi. Hutan lebat dengan berbagai hasil merupakan tumpuan hidup masyarakat di sekelilingnya. Namun potensi alam ini juga menarik minat pengusaha untuk menggali kekayaan yang ada padanya. Kayu-kayu tropis yang bagaikan emas hijau kecoklatan itu terus menjadi incaran pengusaha hutan sebagai produk yang sangat menguntungkan di pasaran dunia (Bambang Pamulardi, 1999:1). The impact of logging on biodiversity depends both upon the intensity of logging- particularly the number of stems extracted per unit area- and the amount of care and planning that goes into the extraction process. the immediate effects of logging operation in a primary tropical forest consist of significant

alterations

to

the

physical

structure

of

the

forest

[www.forestryguide.de/cgi-bin/ssgfi/anzeige.pl?db, diakses pada 31 januari 2011, pukul 16:04 WIB]. Apabila hutan tidak dijaga kelestariannya dan hanya diambil hasil alamnya saja akan menimbulkan kerusakan dan kepunahan. Karena itu hutan secara perlahan namun pasti menyusut keberadaannya, apabila pepohonan telah ditebang, kawasannya dirambah dan tidak cepat dilakukan penanaman kembali. Oleh karena itu diperlukan pengelolan hutan yang baik untuk menjaga hutan yang ada karena hutan tidak lepas dari masyarakat hutan di commit to user sekitarnya.

4 digilib.uns.ac.id


Dalam hal pengelolaan hutan, Perum Perhutani sebagai BUMN yang diberi mandat untuk mengelola hutan negara dituntut untuk memberikan perhatian yang besar kepada masalah sosial ekonomi masyarakat, terutama masyarakat pedesaan yang sebagian besar tinggal di sekitar hutan. Interaksi antara masyarakat dengan hutan tidak mungkin dapat dipisahkan. Oleh karena itu,

pendekatan

yang

dilakukan

dalam

pengelolaan

hutan

harus

memperhatikan keberlanjutan ekosistem hutan dan peduli dengan masyarakat miskin

di

sekitar

[http://www.cifor.cgiar.org/lpf/docs/java/LPF_Flyer_PHBM.pdf,

hutan diakses

pada 13 Mei 2010, pukul 13:46 WIB]. Sejalan dengan terjadinya reformasi di bidang kehutanan, Perum Perhutani menyempurnakan sistem pengelolaan sumber daya hutan dengan lahirnya kebijakan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Kebijakan PHBM ini dilaksanakan dengan jiwa bersama, berdaya, dan berbagi yang meliputi pemanfaatan lahan/ruang, waktu, dan hasil dalam pengelolaan sumber daya hutan dengan prinsip saling menguntungkan, memperkuat dan mendukung serta kesadaran akan tanggung jawab sosial. Sampai dengan tahun ke-6 pelaksanaan Kebijakan PHBM disadari bahwa masih ditemukan berbagai kendala dan permasalahan, maka pada tahun 2007 disempurnakan kembali dalam Kebijakan PHBM PLUS. Dengan Kebijakan PHBM PLUS diharapkan pelaksanaan pengelolaan sumber daya hutan di Jawa akan lebih fleksibel, akomodatif, partisipatif dan dengan kesadaran tanggung jawab sosial yang tinggi, sehingga mampu memberikan kontribusi peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menuju Masyarakat Desa Hutan

Mandiri

dan

Hutan

[http://www.cifor.cgiar.org/lpf/docs/java/LPF_Flyer_PHBM.pdf,

Lestari diakses

pada 13 Mei 2010, pukul 13:46 WIB]. Namun

ternyata masih

ada pada beberapa tempat

terdapat

ketidakselarasan antara pengaturan yang terdapat pada kebijakan PHBM dengan pelaksanaan di lapangan masyarakat yang melaksanakannya bersama to user diterapkan untuk hutan negara Perhutani. Kebijakan PHBMcommit ini seharusnya

5 digilib.uns.ac.id


tanpa merubah status kawasan hutan, fungsi hutan dan status tanah Negara. Akan tetapi pada Hutan lindung di lereng Gunung Sumbing dan Gunung Sindoro kabupaten Temanggung yang merupakan salah satu kawasan objek pelaksanaan kebijakan PHBM, disana terjadi disfungsi hutan yang seharusnya dipertahankan. Dan hal itu berlangsung lama tanpa ada penyelesaian yang pasti. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengetahui dan melakukan penelitian mengenai pelaksanaan PHBM dalam rangka melestarikan hutan lindung dan memberdayakan masyarakat hutan di sekitarnya

dalam

bentuk

”IMPLEMENTASI

sebuah

penulisan

KEBIJAKAN

hukum

dengan

PENGELOLAAN

judul

HUTAN

BERSAMA MASYARAKAT (PHBM) PERUM PERHUTANI BAGIAN KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN TEMANGGUNG DALAM RANGKA

PELESTARIAN

HUTAN

LINDUNG

DI

GUNUNG

SUMBING-SINDORO”.

B. Rumusan Masalah Perumusan masalah dalam suatu penelitian merupakan suatu hal yang penting karena diperlukan untuk memberi kemudahan bagi penulis dalam membatasi permasalahan yang ditelitinya, sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran yang jelas serta memperoleh jawaban sesuai dengan yang diharapkan. Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimanakah sinkronisasi antara pelaksanaan kebijakan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di kawasan Gunung SumbingSindoro yang diatur dalam Keputusan Direksi Perum Perhutani No: 268/KPTS/DIR/2007 tentang Pedoman Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat Plus (PHBM PLUS) dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 32 tahun 1990 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung?

commit to user

6 digilib.uns.ac.id


2. Bagaimanakah upaya yang ditempuh oleh Perum Perhutani apabila terjadi ketidaksinkronisasian mengenai kebijakan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di kawasan Gunung Sumbing-Sindoro yang diatur dalam Keputusan Direksi Perum Perhutani No: 268/KPTS/DIR/2007 tentang Pedoman Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat Plus (PHBM PLUS) dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 32 tahun 1990 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung?

C. Tujuan Penelitian Setiap penelitian harus memiliki tujuan yang jelas agar tepat mengenai sasaran yang dikehendaki dan dapat pula memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian tersebut. Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis melalui penelitian ini adalah : 1. Tujuan Objektif a. Untuk

mengetahui

sinkronisasi

antara

pelaksanaan

kebijakan

Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di kawasan Gunung Sumbing-Sindoro dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. b. Untuk mengetahui upaya yang ditempuh oleh Perum Perhutani apabila terjadi ketidaksinkronisasi mengenai kebijakan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di kawasan Gunung Sumbing-Sindoro dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Tujuan Subjektif a. Untuk memperoleh data dan informasi secara jelas dan lengkap sebagai bahan penyusunan skripsi sebagai prasyarat guna menyelesaikan studi dalam meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Unversitas Sebelas Maret Surakarta. b. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis dalam bidang Hukum Administrasi Negara terkait dengan Hukum lingkungan pada umumnya dan mengenai kebijakan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Perum commitPerhutani to user Bagian Kesatuan Pemangkuan

7 digilib.uns.ac.id


Hutan Temanggung dalam rangka pelestarian hutan lindung di Gunung Sumbing-Sindoro pada khususnya. c. Memberikan manfaat bagi penulis dan masyarakat pada umumnya.

D. Manfaat Penelitian Dalam suatu penelitian pasti ada manfaat yang diharapkan dapat tercapai. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Manfaat Teoritis Penulis berharap dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang Hukum Administrasi Negara terkait dengan Hukum lingkungan pada umumnya dan mengenai implementasi kebijakan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Perum Perhutani Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Temanggung dalam rangka pelestarian hutan lindung di Gunung Sumbing-Sindoro pada khususnya. 2. Manfaat Praktis a. Memberikan masukan atau sumbangan pemikiran kepada pihak-pihak terkait dengan masalah penelitian ini pada umumnya. b. Untuk memberikan pemikiran alternatif yang diharapkan dapat digunakan

sebagai

bahan

informasi

dalam

kaitannya dengan

implementasi kebijakan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Perum Perhutani Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Temanggung dalam rangka pelestarian hutan lindung di Gunung Sumbing-Sindoro. c. Agar dapat meningkatkan pengetahuan tentang masalah-masalah dan lingkup yang akan dikaji dalam penelitian ini.

E. Metode Penelitian Sesuai dengan tujuan penelitian sebagai suatu prasarat menyelesaikan commit to user studi dalam meraih gelar Sarjana Hukum, maka penelitiannya merupakan

8 digilib.uns.ac.id


penelitian hukum. Penelitian hukum adalah suatu kegiatan, yang didasarklan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala tertentu, dengan jalan menganalisanya dengan mengadakan pemeriksaan secara mendalam terhadap fakta hukum untuk kemudian mengusahakan pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan. Dengan demikian dapat kita lihat bahwa metedologi penelitian memanglah penting. Beberapa hal yang menyangkut metode penelitian dalam penelitian ini diuraikan penulis sebagai berikut: 1. Jenis Penelitian Hukum Mengacu pada perumusan masalah, maka penelitian ini termasuk dalam jenis metode penelitian hukum empiris atau sosiologis. “Pada penelitian hukum empiris, maka yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, kemudian dilanjutkan pada data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat” (Soerjono Soekanto, 2007:52). Dalam hal ini, peneliti

memberikan

gambaran

dan

menguraikan

tentang

Studi

implementasi kebijakan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Perum Perhutani Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Temanggung dalam rangka pelestarian hutan lindung di Gunung Sumbing-Sindoro. 2. Sifat Penelitian Penelitian yang dilakukan oleh penulis bersifat deskriptif. Menurut Soerjono

Soekanto,

penelitian

deskriptif

adalah

penelitian

yang

dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksud dari penelitian deskriptif adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu dalam memperkuat teori-teori baru (Soerjono Soekanto, 2007 : 10). 3. Pendekatan Penelitian Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat kualitatif yakni lebih memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip commit to user

9 digilib.uns.ac.id


umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan masyarakat, atau pola-pola yang dianalisis gelaja-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat

yang

bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku (Burhan Ashofa, 2004:21). 4. Jenis dan Sumber Data Penelitian Data adalah hasil dari penelitian, baik berupa fakta-fakta atau angkaangka yang dapat dijadikan bahan untuk dijadikan suatu sumber informasi, sedangkan informasi adalah hasil pengolahan data yang dipakai untuk suatu keperluan. Jenis dan sumber data yang dipergunakan penulis dalam penelitian ini adalah : a. Data Primer. Data primer adalah data atau fakta atau keterangan yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama, atau melalui penelitian di lapangan, yaitu berupa wawancara (interview). Dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan wawancara dengan Kepala Dinas Kehutanan

Temanggung,

Kepala

Dinas

Lingkungan

Hidup

Temanggung, beberapa anggota masyarakat pelaksana PHBM di gunung Sumbing-Sindoro. b. Data Sekunder Data sekunder adalah data atau fakta atau keterangan yang digunakan oleh seseorang yang secara tidak langsung dari lapangan. Data ini diperoleh dari peraturan perundang-undangan, dokumen atau arsip, bahan pustaka, laporan, internet, jurnal, makalah dan sebagainya yang terkait dengan penelitian ini. 5. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data merupakan teknik untuk mengumpulkan data dari salah satu atau beberapa sumber data yang ditentukan untuk memperoleh data-data primer dan sekunder yang lengkap dan relevan. Teknik pengumpulan data tersebut adalah meliputi hal berikut : commit to user



a. Data Primer 1) Wawancara (interview) Penulis terjun langsung ke lokasi penelitian dengan tujuan memperoleh data yang valid dan lengkap dengan cara mengadakan wawancara. Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung

melalui

percakapan

atau

tanya

jawab.

Untuk

mempermudah perolehan informasi, penulis membuat pandua wawancara yang beriri pertanyaan-pertanyaan dan tersusun dalam bentuk interview guide. Adapun dalam penentuan responden, dapat diperoleh dengan cara pengambilan sampel dengan cara purposive sampling, dimana peneliti cenderung memilih informant yang dianggap tahu dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang mantap dan mengetahui masalahnya secara dalam (HB. Sutopo, 2002 : 22). Penelitian selanjutnya menggunakan snow ball sampling yaitu peneliti pertama-tama datang pada seseorang yang menurut pengetahuannya dapat dipakai sebagai “key informant”, tetapi setelah berbicara secara cukup, informant tersebut menunjukkan subyek lain yang dipandang mengetahui lebih banyak masalahnya sehingga peneliti menunjuknya sebagai informant baru, dan demikian pula seterusnya berganti informant berikutnya yang dianggap lebih dalam pula, sehingga data yang diperolehnya semakin banyak, lengkap, dan mendalam (H. B. Soetopo, 2002 : 22). 2) Observasi Tujuan dari observasi adalah untuk mendeskripsikan setting, kegiatan yang terjadi, orang yang terlibat di dalam kegiatan, waktu kegiatan dan makna yang diberikan oleh pelaku yang diamati tentang peristiwa yang bersangkutan (Burhan Ashofa, commitpada to user 2004: 58). Observasi penelitian ini dilakukan dengan



pengamatan langsung di lapangan. Jenis Observasi yang dipakai pada penelitian ini observasi non partisipan dimana peneliti tidak berpartisipasi terhadap segala kegiatan yang terdapat di tempat penelitian. b. Data Sekunder Teknik pengumpulan data sekunder dengan menggunakan studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan,

dokumen-dokumen

resmi,

hasil

penelitian

terdahulu, dan bahan kepustakaan lain yang digunakan sebagai acuan penulis yang tentunya berkaitan dengan masalah yang diteliti. 6. Teknik Analisis Data dan Model Analisis Langkah yang dilakukan setelah memperoleh data adalah menganalisis data tersebut. Analisis data mempunyai kedudukan penting dalam penelitian guna mencapai tujuan penelitian. Data yang diperoleh tersebut akan diproses dan dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga didapat suatu kesimpulan yang merupakan hasil akhir dari penelitian. Adapun model analisis yang digunakan penulis adalah analisa kualitatif model interaktif (interactive model of analysis) yaitu dilakukan dengan cara interaksi, baik antara komponennya, maupun dengan proses pengumpulan data, dalam proses yang berbentuk siklus. Dalam bentuk ini, peneliti tetap bergerak diantara tiga komponen analisis dengan proses pengumpulan data selama kegiatan pengumpulan data berlangsung. Sesudah pengumpulan data berakhir, peneliti bergerak diantara tiga komponen analisisnya dengan menggunakan waktu yang masih tersisa bagi penelitiannya (H. B. Soetopo, 2002 : 94-95)

commit to user



Untuk lebih jelasnya, tehnik analisa data kualitatif dengan model interaktif dapat digambarkan dengan skema sebagai berikut.

Pengumpulan Data

Reduksi Data

Sajian Data

Penarikan Kesimpulan Bagan I : Interactive Model Of Analysis Gambar1. Teknik pengumpulan data Keterangan : a. Pengumpulan data adalah proses mencari data dan mencatat semua data yang masuk. b. Reduksi Data Dalam reduksi data peneliti diharuskan memeriksa semua data yang diperoleh, apakah sudah lengkap, runtun atau masih diperlukan informasi tambahan sebagai pelengkap dalam penyususnan nantinya. Setelah semua data atau informsi sudah terkumpul lengkap, kemudian penulis

melakukan

proses

pemilihan/seleksi,

pemfokusan

dan

penyederhanaan dari data-data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir penelitian dapat dilakukan. c. Penyajian Data Dengan penyajian data, peneliti akan mudah memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan, lebih jauh menganalisa atau mengambil tindakan yang berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian data tersebut dalam bentuk narasi yang memungkinkan kesimpulan penelitian dapat dilakukan. Sajian data commit to user



harus mengacu pada rumusan masalah sehingga dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang akan diteliti. d. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi Dalam pengumpulan data peneliti harus sudah memahami arti berbagai hal yang ditemui, dengan melakukan pencatatan-pencatatan, peraturanperaturan,

pola-pola,

pertanyaan-pertanyaan,

atau

konfigurasi-

konfigurasi yang mungkin, arahan sebab akibat dan berbagai proposisi kesimpulan yang diverifikasi.

F. Sistematika Penulisan Hukum Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai sistematika penulisan hukum yang sesuai dengan aturan baru dalam penulisan hukum, maka penulis menyiapkan suatu sistematika dalam penulisan hukum ini. Adapun sistematika penulisan hukum ini terdiri dari 4 (empat) bab, yang tiap-tiap bab terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian ini. Sistematika penulisan hukum tersebut adalah sebagai berikut. BAB I

:

Pendahuluan A. Latar belakang masalah B. Rumusan masalah C. Tujuan penelitian D. Manfaat penelitian E. Metode penelitian F. Sistematika penulisan hukum.

BAB II

:

Tinjauan Pustaka a.

Kerangka teori

b.

Kerangka pemikiran commit to user



BAB III

:

Hasil Penelitian dan Pembahasan A. Pelaksanaan kebijakan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di kawasan Gunung SumbingSindoro B. Kesesuaian pelaksanaan kebijakan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di kawasan Gunung Sumbing-Sindoro dengan peraturan yang berlaku

BAB IV

:

Penutup A. Simpulan B. Penutup

DAFTAR PUSTAKA

commit to user



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori 1. Tinjauan Tentang Hutan a. Pengertian Hutan Kata hutan merupakan terjemahan dari kata bos (Belanda) dan forrest (Inggris). Forrest merupakan dataran tanah yang bergelombang dan dapat dikembangkan untuk kepentingan di luar kehutanan, seperti pariwisata. Di dalam hukum Inggris kuno, forrest (hutan) adalah suatu daerah tertentu yang tanahnya ditumbuhi pepohonan, tempat hidup binatang buas dan burungburung hutan. Di samping itu, hutan juga dijadikan tempat pemburuan, tempat istirahat, dan tempat bersenang-senang bagi raja dan pegawai-pegawainya (Black, 1979: 584), namun dalam perkembangan selanjutnya ciri khas ini menjadi hilang (Salim, 1997:34). Menurut Dengler yang diartikan dengan hutan adalah: “sejumlah pepohonan yang tumbuh pada lapangan yang cukup luas, sehingga suhu, kelembapan, cahaya, angin, dan sebagainya tidak lagi menentukan lingkungannya, akan tetapi dipengaruhi oleh tumbuh-tumbuhan/pepohonan baru asalkan tumbuh pada tempat yang cukup luas dan tumbuhannya cukup rapat (horizontal dan vertical).” (Salim, 1997:34). Hutan adalah sebuah kawasan yang ditumbuhi dengan lebat oleh pepohonan dan tumbuhan lainnya. Kawasan-kawasan semacam ini terdapat di wilayah-wilayah yang luas di dunia dan berfungsi sebagai penampung karbon dioksida (carbon dioxide sink), habitat hewan, modulator arus hidrologika, serta pelestari tanah, dan merupakan salah satu aspek biosfer bumi yang paling penting. Hutan adalah bentuk kehidupan yang tersebar di seluruh dunia. commit Kita dapat menemukan hutan baik di daerah to user



tropis maupun daerah beriklim dingin, di dataran rendah maupun di pegunungan, di pulau kecil maupun di benua besar. Hutan merupakan suatu kumpulan tetumbuhan, terutama pepohonan atau tumbuhan berkayu lain, yang menempati daerah yang cukup luas [http://id.wikipedia.org/wiki/Hutan, diakses pada 29 Juni 2010, pukul 23:10 WIB]. hu·tan n 1 tanah luas yg ditumbuhi pohon-pohon (biasanya tidak dipelihara orang); 2 tumbuhan yg tumbuh di atas tanah yg luas (biasanya di wilayah pegunungan); 3 yg tidak dipelihara orang; yg liar (tt binatang dsb): ayam --; anjing --; -- alam hutan yg terjadi secara alami tanpa campur tangan manusia, memiliki berbagai jenis pohon campuran dan dari segala umur; -komunal hutan yg pemilikan serta pengelolaannya dilakukan bersama-sama; -- larangan hutan yg pohonnya tidak boleh ditebang; -- lepas hutan rimba; -- lindung hutan yg mempunyai keadaan alam demikian rupa sehingga pengaruhnya yg baik thd tanah, alam sekelilingnya, dan tata air perlu dipertahankan dan dilindungi; ke·hu·tan·an n pengetahuan (perusahaan dsb) yg berhubungan dng hutan: jawatan – (Tim Penyusun Kamus, 2007 : 413-414). Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 1 angka 2 disebutkan pengertian hutan ialah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 1 angka 3 disebutkan kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang berupa hutan, yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. b. Jenis-jenis Hutan Di dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan, dibedakan tiga jenis hutan, yaitu: commit to user



1) Hutan menurut pemilikannya (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan) Ada dua jenis hutan menurut pemilikannya, yaitu: a) Hutan Negara yang merupakan kawasan hutan dan huatan alam yang tumbuh di atas tanah Negara bukan hak milik. Selain pengertian itu, yang juga merupakan hutan Negara, adalah hutan alam atau hutan tanam di atas tanah yang diberikan kepada Daerah Tingkat II, dan diberikan dengan hak pakai atau hak pengelolaan; b) Hutan milik, yaitu hutan yang tumbuh di atas tanah hak milik. Hutan jenis ini disebut hutan rakyat. Yang dapat memiliki dan menguasai hutan milik, adalah orang (baik perorangan maupun bersama-sama dengan orang lain), dan atau badan hukum. 2) Hutan menurut fungsinya, (Pasal 3 Undang-undang Nomor 5

Tahun

1967

tentang

Ketentuan-ketentuan

Pokok

Kehutanan) Dari segi fungsinya, hutan dibedakan menjadi empat golongan yaitu: a) Hutan Lindung, yaitu kawasan hutan, dan arena sifat alamnya digunakan untuk: (1) Mengatur tata air, (2) Mencegah terjadinya banjir dan erosi, dan (3) Memelihara kesuburan tanah b) Hutan

produksi,

yaitu

kawasan

hutan

memproduksi hasil hutan, yang dapat memenuhi: (1) Keperluan masyarakat pada umumnya, (2) Pembangunan industri, dan (3) Keperluan ekspor commit to user

untuk



c) Hutan suaka alam, yaitu kawasan hutan yang keadaan alamnya sedemikina rupa, sangat penting bagi ilmu pengetahuan dan teknologi. Ada dua jenis hutan suaka alam, yaitu: (1) Kawasan hutan yang dengan keadaan alam yang khas, termasuk flora dan fauna diperuntukan bagi kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan (2) Hutan suaka margasatwa, yaitu kawasan hutan untuk tempat hidup margasatwa (binatang liar) yang mempunyai nilai khas bagi: (i)

ilmu pengetahuan dan kebudayaan, dan

(ii)

merupakan

kekayaan

dan

kebanggaan

nasional. d) Hutan wisata, yang merupakan kawasan wisata yang diperuntukan secara khusus, dan dibina dan dipelihara bagi kepentingan pariwisata, dan atau wisata buru. Hutan wisata digolongkan menjadi dua jenis yaitu: (1) Hutan taman wisata yaitu kawasan hutan yang memiliki

keindahan

alamnya

sendiri

yang

mempunyai corak yang khas untuk dimanfaatkan bagi kepentingan rekreasi dan kebudayaan, (2) Hutan taman buru, yaitu kawasan hutan yang di dalamnya terdapat satwa buru yang memungkinkan diselenggarakan pemburuan yang teratur bagi kepentingan rekreasi. 3) Hutan menurut peruntukannya (Pasal 4 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan) Menurut peruntukannya, hutan digolongkan menjadi tiga jenis, yaitu: commit to user



a) Hutan tetap, yaitu hutan, baik yang sudah ada, yang akan ditanami, maupun yang tumbuh secara alami di dalam kawasan hutan; b) Hutan cadangan, yaitu hutan yang berada di luar kawasan hutan yang peruntukannya belum ditetapkan, dan bukan hak milik. Apabila dipelukan hutan cadangan ini dapat dijadikan hutan tetap; c) Hutan lainnya, yaitu hutan yang berada di luar kawasan hutan dan hutan cadangan, misalnya hutan yang terdapat pada tanah hak milik atau tanah yang dibebani hak lainnya. (Salim, 1997:35-36). c. Manfaat Hutan Hutan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam menunjang pembangunan bangsa dan negara. Hal ini disebabkan hutan dapat memberikan manfaat sebesarbesarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Manfaat hutan dibagi dua yaitu: 1) Manfaat langsung Yang dimaksud manfaat langsung, adalah manfaat yang dapat dirasakan/dinikmati secara langsung oleh masyarakat. Yaitu masyarakat dapat menggunakan dan memanfaatkan hasil hutan, antara lain kayu yang merupakan hasil utama hutan, serta berbagai hasil hutan ikutan, seperti rotan, getah, buah-buahan, madu, dan lain-lain. Pada mulanya kayu digunakan hanya sebagai bahan bakar, baik untuk memanaskan diri (di daerah bermusim dingin) maupun untuk menanak atau memasak makanan, kemudian kayu digunakan sebagai bahan bangunan, alat-alat rumah tangga, pembuatan kapal, perahu, dan lain-lain, dan dapat dikatakan bahwa kayu sangat dibutuhkan oleh umat manusia. commit to user



2) Manfaat tidak langsung Manfaat tidak langsung adalah manfaat yang tak langsung dinikmati oleh masyarakat, tetapi yang dapat dirasakan adalah keberadaan hutan itu sendiri. Ada delapan manfaat hutan secara tidak langsung, seperti berikut ini: a) Dapat mengatur tata air Hutan dapat mengatur dan meninggikan debit air pada musim kemarau, dan mencegah terjadinya debit air yang berlebihan pada musim hujan. Hal ini disebabkan dalam hutan terdapat air retensi, yaitu air yang masuk ke dalam tanah, dan sebagian bertahan dalam saluransaluran kecil yang terdapat dalam tanah. b) Dapat mencegah terjadinya erosi Hutan

dapat

mencegah

dan

menghambat

mengalirnya air karena adanya akar-akar kayu dan akar tumbuh-tumbuhan. c) Dapat memberikan manfaat terhadap kesehatan Manusia memerlukan zat asam (O2). Di hutan dan sekitarnya zat asam adalah sangat bersih dibandingkan dengan tempat-tempat yang lain. Dalam hutan juga terdapat ozon (udara murni) dan air murni yang sangat diperluka umat manusia. d) Dapat memberikan rasa keindahan Hutan dapat memberikan rasa keindahan pada manusia

karena

di

hutan

itu

seseorang

dapat

menghilangkan tekanan mental dan stress. e) Dapat memberikan manfaat pada sector pariwisata Daerah-daerah yang mempunyai hutan yang baik dan

lestari akan dikunjungi commit to user

wisatawan,

baik



mancanegara maupun domestik untuk sekedar rekreasi dan untuk berburu. f) Dapat memberikan manfaat dalam bidang pertahanan keamanan. Sejak zaman dahulu sampai sekarang hutan mempunyai peranan yang sangat penting dalam bidang pertahanan keamanan, karena dapat untuk kamuflase bagi pasukan sendiri dan menjadi hambatan bagi pasukan lawan. Cicero mengatakan sylvac, subsidiums beli, ornament, artinya hutan merupakan alat pertahanan keamanan di masa perang, dan hiasan di masa damai (Ngadung, 1975:20-21). g) Dapat menampung tenaga kerja Setiap perusahaan yang mengembangkan usahanya di bidang kehutanan pasti memerlukan tenaga kerja dalam jumlah yang cukup besar untuk melakukan penanaman, penebangan, pengolahanm dan pemasaran hasil

hutan,

sehingga

dapat

menurunkan

angka

pengangguran. h) Dapat menambah devisa Negara Hasil hutan berupa kayu maupun hasil hutan ikutan dapat diekspor ke luar negeri sehingga mendatangkan devisa bagi Negara. Ditinjau dari segi kepentingan manusia yang dapat merasakan hutan secara tidak langsung dapat dibagi dua, yaitu manusia sebagai individu (butir a sampai g) dan manusia sebagai warga Negara (butir h) (Salim, 1997:39-40). 2. Tinjauan Tentang Perusahaan Umum (Perum) Perhutani a. Perhutani Perum Perhutani menjadi Badan Usaha Milik Negara to user (BUMN) pada commit tahun 1972 berdasarkan Peraturan Pemerintah



(PP) nomor 15 tahun 1972 dengan wilayah kerja pada awalnya kawasan hutan negara di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Berdasarkan PP nomor 2 tahun 1978, kawasan wilayah kerjanya diperluas sampai kawasan hutan negara di provinsi Jawa Barat. Pada tahun 1986, Perum Perhutani mengalami penyesuaian sebagaimana diamanatkan PP nomor 36 tahun 1986 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani) dan disempurnakan kembali melalui penetapan PP nomor 53 tahun 1999 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani). Dalam masa pemerintahan Kabinet Reformasi, sesuai PP nomor 14 tahun 2001, Pemerintah menetapkan Perhutani sebagai BUMN dengan bentuk Perseroan Terbatas (PT). Dengan berbagai pertimbangan dari segala aspek, keberadaan Perhutani sebagai perseroan dikembalikan menjadi Perum berdasarkan PP nomor 30 tahun 2003. Dalam operasionalnya

Perum

Perhutani

di

bawah

koordinasi

Kementerian Negara BUMN dan dengan bimbingan teknis dari Departemen Kehutanan. Dalam menjalankan tugasnya Perum Perhutani dipimpin oleh Direksi yang bertanggung jawab atas kepengurusan perusahaan dan Dewan Pengawas yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi [http://www.perumperhutani.com/index.php?option=com_conte nt&task=view&id=109&Itemid=49, diakses pada 26 Mei 2010 pukul 16:26 WIB]. Secara

ringkas

kegiatan

Perum

Perhutani

adalah

memantapkan ketahanan perusahaan melalui usaha pelestarian manfaat sumber daya hutan (sustainability), peningkatan keuntungan yang optimal (profitiability) dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan (prosperity) (Bambang Pamulardi, 1996:120). commit to user



b. Wilayah Kerja Perhutani Wilayah kerja Perum Perhutani meliputi kawasan hutan negara yang terdapat di wilayah Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Jawa Barat dan Banten seluas 2.426.206 hektar. Tabel 1. Wilayah kerja Perum Perhutani Unit Kerja

Unit I Unit II Unit III

Provinsi

Hutan Produksi

Hutan Lindung

Total Luas

Jawa Tengah Jawa Timur Jawa Barat

(Ha) 546.290 809.959 349.649

(Ha) 84.430 326.520 230.708

(Ha) 630.720 1.136.479 580.357

Banten Jumlah

61.406 1.767.304

17.244 658.902

78.650 2.426.206

Luas tersebut tidak termasuk kawasan hutan suaka alam dan wisata yang dikelola oleh Ditjen PHPA Departemen Kehutanan. Berdasarkan amanat UU nomor 41 tentang Kehutanan adalah minimal 30%. Luasan hutan dibanding daratan yang ada saat ini adalah sekitar 24% sehingga perlu dipertahankan

keberadaannya

mempertahankan

sehingga

daya

dukung

dapat

berperan lingkungan

[http://www.perumperhutani.com/index.php?option=com_conte nt&task=view&id=109&Itemid=49, diakses pada 26 Mei 2010 pukul 16:26 WIB]. c. Organisasi Dan Sumberdaya Manusia Perum Perhutani merupakan organisasi yang besar dilihat dari cakupan wilayah pengelolaannya, fungsi dan keragaman aktivitas, tingkatan organisasi serta jumlah karyawannya. Keberadaan organisasi yang ada saat ini telah mampu mencakup commit to organisasi user keseluruhan karakteristik yang dinamis. Unit kerja di



wilayah Perum Perhutani dibagi 3 (tiga) yaitu Unit I Jawa Tengah, Unit II Jawa Timur dan Unit III Jawa Barat & Banten. Masing-masing Unit dipimpin oleh oleh seorang Kepala Unit dibantu seorang Wakil Kepala Unit dan Kepala-Kepala Biro. Setiap Unit membawahi beberapa Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH), Kesatuan Industri Pengolahan Kayu Jati (KIPKJ) dan Kesatuan Pelaksana Ekspor (KPE) yang masing-masing dipimpin oleh seorang Administratur. Dengan memperhatikan kondisi lingkungan usaha yang senantiasa berubah dan memerlukan fleksibilitas organisasi yang dinamis, Perum Perhutani memisahkan kelola hutan oleh KPH dan kelola bisnis oleh Kesatuan Bisnis Mandiri (KBM) yang dipimpin oleh General Manager. Pola pengelolaan SDM didasarkan pada kinerja (performance based) dan kompetensi (competence based). [http://www.perumperhutani.com/index.php?option=com_conte nt&task=view&id=109&Itemid=49, diakses pada 26 Mei 2010 pukul 16:26 WIB]. d. Kegiatan Pengelolaan Hutan 1) Perencanaan Hutan Perencanaan hutan meliputi : a) Rencana Umum Perusahaan (RUP) merupakan rencana jangka panjang bersifat menyeluruh yang memuat kebijaksanaan dan strategi optimalisasi sumber daya guna mencapai tujuan perusahaan. b) Rencana

Pengaturan

Kelestarian

Hutan

(RPKH)

merupakan rencana untuk mewujudkan pengelolaan hutan secara lestari untuk masing-masing kelas perusahaan sebagai acuan penyusunan rencana guna terjaminnya kelestarian hutan. Guna penyusunan RPKH commit to user hutan meliputi: tata batas, dilakukan penataan



pembagian

hutan,

risalah

(inventarisasi)

hutan,

pembuatan/perbaikan alur, pengukuran dan perpetaan. c) Rencana Lima Tahun Perusahaan (RLTP) merupakan rencana yang memuat kebijakan operasional dan pelaksanaan upaya-upaya mencapai sasaran perusahaan dalam 5 (lima) tahun. d) Rencana Kerja Tahunan (RKTP) merupakan rencana kegiatan secara rinci dalam satu tahun sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP). e) Rencana Teknik Tahunan (RTT) merupakan rencana tahunan yang disusun mengacu pada RPKH. 2) Reboisasi dan Rehabilitasi Hutan Reboisasi dan rehabilitasi hutan dilaksanakan di lokasi bekas

tebangan

Pelaksanaan

maupun

reboisasi

kawasan

melibatkan

tidak

produktif.

partisipasi

aktif

masyarakat dengan sistem Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) baik dengan tanam tumpangsari atau banjarharian, penetapan pola tanam, optimalisasi ruang, maupun pengembangan usaha produktif. Reboisasi

hutan

dengan

sistem

tumpangsari

memberikan kontribusi besar dalam produksi pangan dan dalam jangka pendek memberikan hasil, serta mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang sangat signifikan. 3) Pemeliharaan Hutan Pemeliharaan hutan bertujuan untuk mendapatkan tegakan yang berkualitas dan bernilai ekonomi tinggi pada akhir

daur.

Kegiatan

pemeliharaan

hutan

meliputi

penyiangan, wiwil atau pembersihan tunas air, pruning atau commit to user pemangkasan cabang, penjarangan, pencegahan terhadap



hama dan penyakit, pencegahan gangguan penggembalaan dan perlingungan hutan lainnya. 4) Perlindungan Hutan Perlindungan hutan merupakan upaya untuk mencegah kerusakan dari gangguan keamanan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, meliputi: pencurian pohon, okupasi lahan/bibrikan, penggembalaan liar, kebarakan hutan dan bencana alam. Upaya pengamanan hutan dilakukan secara pre-emtif, persuasif, preventif dan represif dengan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat desa hutan melalui sistem PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat). Upaya represif

dilaksanakan

bekerja

sama

dengan

jajaran

kepolisian dan aparat keamanan lainnya. 5) Pemungutan Hasil Hutan Pemungutan hasil hutan kayu meliputi kegiatan teresan, penebangan,

pembagian

batang,

pengangkutan

dan

penumpukan di TPK (Tempat Pengumpulan Kayu) meliputi jenis kayu jati, pinus, mahoni, damar, mangium, sengon dan rimba lainnya. Pemungutan hasil hutan nonkayu antara lain getah pinus, getah damar, minyak kayu putih, madu, sutera, kopi, minyak atsiri, dan sebagainya. 6) Industri Hasil Hutan Perum Perhutani telah memiliki industri hasil hutan yakni: Industri Pengolahan Kayu di Cepu, Brumbung, Gresik, dan 12 Unit Penggergajian dengan produk antara lain: garden furniture (GF), housing component, veneer sayat, TOP, parket block, flooring; pabrik pengolahan gondorukem dan terpentin sebanyak 8 buah ; pabrik minyak commit to user



kayu putih sebanyak 12 buah, pabrik seedlak dan pabrik pemintalan benang sutera. 7) Pemasaran Sebagai pelaku langsung dalam kegiatan pemasaran, Perum Perhutani harus dapat menempatkan posisi yang berfokus kepada pelayanan pelanggan sebagai salah satu cara untuk mendapatkan keunggulan kompetitif. Era globalisasi yang meningkat menuntut perusahaan harus mampu

bersaing

secara

regional,

nasional

dan

internasional. Pemfokusan

pada

program

pelayanan

pelanggan

(costumer care) akan memperoleh benefit dan outcome yang sepadan, antara lain mampu: (1) Memperbaiki citra & positioning perusahaan di mata pelanggan. (2) Menciptakan reputasi sebagai perusahaan yang care dan customer oriented. (3) Meminimalkan faktor sensitivitas harga yang selama ini bersifat fluktuatif. (4) Memastikan produk dan jasa yang dihasilkan diberikan ‘tepat sasaran’. (5) Meningkatkan

kepuasan

dan

mempertahankan

pelanggan. (6) Menguatkan hubungan pelanggan dan vendors. (7) Memperbaiki kegiatan operasional perusahaan yang berkesinambungan. (8) Mendorong partisipasi karyawan dan komunikasi terbuka dengan pimpinan. Perhutani

Customer

Care

bertujuan

menarik

dan

mempertahankan pelanggan baru yang merupakan sebuah fungsi commit user berasal dari produk itu sendiri yang semata-mata tidaktohanya



atau dari produk yang ditawarkan, namun juga berkaitan dengan bagaimana customer care melayani pelanggan lama dan reputasi yang diciptakan perusahaan, baik dalam cakupan regional, nasional

dan

internasional

[http://www.perumperhutani.com/index.php?option=com_conte nt&task=view&id=109&Itemid=49, diakses pada 26 Mei 2010 pukul 16:26 WIB]. e. Produk Unggulan a) Perhutani Hijau 2010 Perhutani Hijau 2010 merupakan salah satu wujud komitmen Perum Perhutani untuk segera mencapai visinya “Menjadi Pengelola Hutan Tropis Terbaik di Dunia”. Program ini akan menjadikan seluruh kawasan hutan Jawa tertutup tanaman sampai dengan tahun 2010, dengan dukungan Lembaga Masyarakat Desa Hutan sebagai mitra kerja atau mitra usaha dan teamwork Brigade Hijau di masing-masing Kesatuan Pemangkuan Hutan. b) Good Corpotate Governance Perum Perhutani sebagai entitas bisnis berkomitmen untuk menerapkan prinsip Good Corporate Governance (GCG) yaitu prinsip tatalaksana perusahaan yang memenuhi beberapa azaz yaitu: transparansi, akuntabilitas, fairness, kemandirian, kewajaran, serta bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam rangka implementasi GCG di Perum Perhutani, Direksi menetapkan Tim GCG yang bertugas memfasilitasi

percepatan

tercapainya

azaz-azaz

yang

dipersyaratkan. c) Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Tidak kurang dari 5.552 desa hutan berada di sekitar kawasan hutan Perum Perhutani. Sebagai bagian dari to user jawab perusahaan terhadap komitmen commit dan tanggung



masalah sosial (Corporate Social Responsibility), Perum Perhutani telah bekerja sama dengan masyarakat desa hutan dan pihak-pihak lainnya dalam pengelolaan hutannya melalui sistem Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Sistem yang berlangsung sejak tahun 2001 tersebut, sampai dengan tahun 2008 telah melibatkan kerjasama dengan 5.165 desa hutan atau sekitar 95 persen dari total desa hutan di Pulau Jawa dan Madura. Jiwa berbagi dalam PHBM, memberikan kontribusi yang positif bagi masyarakat desa hutan yang terwadahi dalam Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). Selain manfaat langsung bagi masyarakat berupa kesempatan kerja dan kesempatan berusaha di dalam hutan, masyarakat juga memperoleh manfaat dari kegiatan berbagi hasil produksi hutan berupa kayu dan nonkayu. Sampai dengan tahun 2008, nilai bagi hasil produksi kayu dan non kayu yang diterima LMDH adalah Rp.127,759 milyar, tidak termasuk hasil produksi tanaman pangan dari kegiatan tumpangsari hutan sebesar Rp.5,83 triliun per tahun. Kualitas

sistem

implementasi

PHBM

senantiasa

dievaluasi dan ditingkatkan. Oleh karena itu Perum Perhutani menerapkan sistem PHBM Plus, yaitu sistem PHBM dengan lebih meningkatkan upaya pelestarian hutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang sifatnya edukatif,

meningkatkan

daya

beli

masyarakat,

meningkatkan kesehatan masyarakat, fleksibel, akomodatif dan partisipatif. d) Pengembangan Usaha Terbitnya

Keputusan

Menteri

Kehutanan

nomor

P.50/Menhut-II/2006 tanggal 7 Juli 2006 tentang Pedoman commit to user Perum Perhutani dalam Kawasan Kegiatan Kerjasam Usaha



Hutan, dan ditindaklanjuti dengan SK Direktur Utama nomor 986/Ktps/Dir/2006 tanggal 7 September 2006 semakin

memberikan

pengembangan

usaha

ruang dalam

dan

peluang

kawasan

hutan

bagi Perum

Perhutani. Peluang kerjasama pengembangan usaha antara lain : (1) Industri derivatif gondorukem dan terpentin. (2) Air minum kemasan dengan merk AIR PERHUTANI. (3) Peningkatan potensi sadapan melalui pemanfaatan tegakan pinus di luar wilayah kerja Perhutani. (4) Penanaman jenis cepat tumbuh (fast growing species) dalam rangka percepatan rehabilitasi bersama mitra. (5) Penanaman dan pemasaran Jati Plus Perhutani. (6) Pengembangan Taman Hutan Hambalang dengan PERSAKI. (7) Pemanfaatan jasa lingkungan berupa wisata alam, air dan udara bersih (carbontrade). e) Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari Komitmen perusahaan sebagai pengelola hutan lestari ditunjukkan dengan Visi perusahaan dan serangkaian persiapan beberapa unit manajemen Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) mencapai standar pengelolaan hutan lestari. Dalam Corporate Statement Direksi Perum Perhutani menyatakan

bahwa

Perum

Perhutani

berkomitmen

menerapkan prinsip-prinsip Pengelolaan Hutan Lestari di seluruh wilayahnya dengan sasaran mendapatkan sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari standar Forest Stewardship Council

(FSC)

sebagai

bentuk

pengakuan

dunia

internasional. Dukungan lembaga internasional sangat positif commitPerum to user Perhutani untuk mendapatkan terhadap upaya



kembali sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari standar FSC tersebut. Tropical Forest Trust (TFT) lembaga nirlaba dari Switzerland telah bekerjasama dengan Perum Perhutani sejak tahun 2002 dalam rangka mempersiapkan pemenuhan standar sertifikasi PHL di KPH Kendal, KPH Kebonharjo, KPH Cepu, KPH Randublatung, KPH Ciamis, serta KBM Industri Kayu di Cepu dan Brumbung. Demikian pula lembaga World Wildlife Fund (WWF) Forest Trade Network Indonesia, sejak tahun 2005 telah bekerjasama dengan Perum Perhutani di KPH Bojonegoro, KPH Jatirogo, KPH Saradan, KPH Madiun, KPH Banyuwangi Utara. f)

Kinerja Keuangan Perum Perhutani tergolong perusahaan yang memiliki likuidasi

yang

cukup

kuat.

Total

aset

perusahaan

menunjukkan trend kenaikan yang sangat baik yang pada tahun 2007 tercatat 1.413,402 milyar sedangkan tahun 2008 sebesar Rp.1.526,712 milyar. Perolehan margin keuntungan pada tahun 2008 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2008 (sebelum audit) diperoleh keuntungan sebesar Rp.200,318 milyar naik dibanding tahun

2007

sebesar

Rp.51,475

milyar.

Untuk

memaksimalkan perolehan profit, Perum Perhutani tidak hanya berusaha mengembangkan bisnis non kayu namun juga berfokus pada program efisiensi melalui upaya penghematan dan pengendalian biaya sesuai dengan skala prioritas. Perhitungan kinerja dan tingkat kesehatan perusahaan pada tahun 2008 relatif baik dengan kategori AA

(SEHAT)

[http://www.perumperhutani.com/index.php?option=com_c commit to user



ontent&task=view&id=109&Itemid=49, diakses pada 26 Mei 2010 pukul 16:26 WIB]. 3. Tinjauan tentang Kebijakan PHBM a. Latar Belakang Pulau Jawa memiliki luasan hanya 6% dari luas wilayah Indonesia, tetapi 60% dari jumlah penduduk Indonesia tinggal di Jawa. Perum Perhutani sebagai BUMN yang diberi mandat untuk mengelola hutan negara dituntut untuk memberikan perhatian yang besar kepada masalah sosial ekonomi masyarakat, terutama masyarakat pedesaan yang sebagian besar tinggal di sekitar hutan. Interaksi antara masyarakat dengan hutan tidak mungkin dapat dipisahkan. Oleh karena itu, pendekatan yang dilakukan dalam pengelolaan hutan harus memperhatikan keberlanjutan ekosistem hutan dan peduli dengan masyarakat miskin di sekitar hutan.

Pengelolaan

sumberdaya

hutan

dengan

lahirnya

Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Sistem PHBM ini dilaksanakan dengan jiwa BERSAMA, BERDAYA, dan BERBAGI yang meliputi pemanfaatan lahan/ruang, waktu, dan hasil dalam pengelolaan sumberdaya hutan dengan prinsip saling menguntungkan, memperkuat dan mendukung serta kesadaran akan tanggung jawab sosial. Sampai dengan tahun ke6 pelaksanaan PHBM disadari bahwa masih ditemukan berbagai kendala

dan

permasalahan,

maka

pada

tahun

2007

disempurnakan kembali dalam PHBM PLUS. Dengan PHBM PLUS diharapkan pelaksanaan pengelolaan sumberdaya hutan di Jawa akan lebih fleksibel, akomodatif, partisipatif dan dengan kesadaran tanggung jawab sosial yang tinggi, sehingga mampu memberikan

kontribusi

peningkatan

Indeks

Pembangunan

Manusia (IPM) menuju Masyarakat Desa Hutan Mandiri dan Hutan

Lestari commit to user



[http://www.cifor.cgiar.org/lpf/docs/java/LPF_Flyer_PHBM.pdf, diakses pada 13 Mei 2010, pukul 13:46 WIB]. b. Pengertian PHBM Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat adalah sistem pengelolaan sumberdaya hutan dengan pola kolaborasi yang bersinergi antara Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan atau para pihak yang berkepentingan dalam upaya mencapai keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan yang optimal dan peningkatan IPM yang bersifat fleksibel, partisipatif dan

akomodatif

[http://www.cifor.cgiar.org/lpf/docs/java/LPF_Flyer_PHBM.pdf , diakses pada 13 Mei 2010, pukul 13:46 WIB]. c.

Maksud dan Tujuan PHBM dimaksudkan untuk memberikan arah pengelolaan sumberdaya hutan dengan memadukan aspek ekonomi, ekologi dan sosial secara proporsional dan profesional. PHBM bertujuan untuk meningkatkan peran dan tanggung jawab Perum Perhutani, masyarakat desa hutan dan pihak yang berkepentingan terhadap keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan, melalui pengelolaan sumberdaya hutan dengan

model

kemitraan

[http://www.cifor.cgiar.org/lpf/docs/java/LPF_Flyer_PHBM.pdf , diakses pada 13 Mei 2010, pukul 13:46 WIB]. d.

Ruang Lingkup PHBM PHBM dilaksanakan di dalam dan di luar kawasan hutan dengan

mempertimbangkan

skala

prioritas

berdasarkan

perencanaan partisipatif. PHBM yang dilaksanakan di dalam kawasan hutan tidak bertujuan untuk mengubah status kawasan hutan,

fungsi

hutan

dan

status

tanah

Negara

[http://www.cifor.cgiar.org/lpf/docs/java/LPF_Flyer_PHBM.pdf commit to user , diakses pada 13 Mei 2010, pukul 13:46 WIB].



e.

Prinsip-prinsip PHBM PHBM dilaksanakan dengan prinsip-prinsip : a) Perubahan pola pikir pada semua jajaran Perum Perhutani dari birokratis, sentralistik, kaku dan ditakuti menjadi fasilitator, fleksibel, akomodatif dan dicintai. b) Perencanaan partisipatif dan fleksibel sesuai dengan karakteristik wilayah. c) Fleksibel, akomodatif, partisipatif dan kesadaran akan tanggung jawab sosial. d) Keterbukaan,

kebersamaan,

saling

memahami

dan

dengan

program-program

pembelajaran bersama. e) Bersinergi

dan

terintegrasi

Pemerintah Daerah. f) Pendekatan dan kerjasama kelembagaan dengan hak dan kewajiban yang jelas. g) Peningkatan kesejahteraan masyarakat desa hutan. h) Pemberdayaan

masyarakat

desa

hutan

secara

berkesinambungan. i) Mengembangkan

dan

meningkatkan

usaha

produktif

menuju masyarakat mandiri dan hutan lestari. j) Supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan bersama para pihak [http://www.cifor.cgiar.org/lpf/docs/java/LPF_Flyer_PHB M.pdf, diakses pada 13 Mei 2010, pukul 13:46 WIB].

commit to user



B. Kerangka Pemikiran

Hutan

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 32 tahun 1990 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung

Keputusan Direksi Perum Perhutani No: 268/KPTS/DIR/2007 tentang Pedoman Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat Plus (PHBM PLUS)

Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM)

Sinkronisasi

Sudah Sesuai dengan

Tidak Sesuai dengan

Peraturan yang Berlaku

Peraturan yang Berlaku

Upaya Yang Dilakukan Untuk Penyelesaian Masalah

Gambar 2. Kerangka pemikiran

commit to user



Hutan di Indonesia diatur oleh beberapa macam peraturan perundang-undangan dan salah satunya adalah Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Undang-undang tersebut mengatur tentang hutan secara luas. Undang-undang tersebut bertujuan untuk menjaga kelestarian hutan. Dalam proses pengelolaan hutan Negara memberi mandat kepada Perusahaan Umum (Perum) Perhutani untuk mengelola hutan. Perum Perhutani

bertanggung

jawab

untuk

memantapkan

ketahanan

perusahaan melalui usaha pelestarian manfaat sumber daya hutan (sustainability), peningkatan keuntungan yang optimal (profitiability) dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan (prosperity). Salah satu caranya adalah dengan sistem Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) yang dilandasi Keputusan Direksi Perum Perhutani No: 268/KPTS/DIR/2007 tentang Pedoman Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat Plus (PHBM PLUS). Dalam pelaksanaanya di lapangan tentunya harus ada harmonisasi antar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini di sangkutkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 32 tahun 1990 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung yang di dalamnya mengatur mengenai pengaturan akan segala hal dalam kawasan lindung yang termasuk di dalamnya adalah hutan lindung. Apakah peraturan yang berlaku tersbut sudah sinkron satu dengan yang lainnya ataukah belum ada sinkronisasi yang menyebabkan timbulnya suatu masalah. Dan apabila terjadi

suatu masalah apakah

telah ada upaya

penyelesaiannya. Melalui penelitian ini peneliti bermaksud meneliti akan hal yang terjadi pada pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lapangan.

commit to user

37 digilib.uns.ac.id 37


BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. SINKRONISASI

ANTARA

PELAKSANAAN

KEBIJAKAN

PENGELOLAAN HUTAN BERSAMA MASYARAKAT (PHBM) DI KAWASAN GUNUNG SUMBING-SINDORO YANG DIATUR DALAM KEPUTUSAN

DIREKSI

268/KPTS/DIR/2007

PERUM

TENTANG

PERHUTANI

PEDOMAN

NO:

PENGELOLAAN

SUMBERDAYA HUTAN BERSAMA MASYARAKAT PLUS (PHBM PLUS) DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 32 TAHUN 1990 TENTANG PENGELOLAAN KAWASAN LINDUNG

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Perum Perhutani BKPH Temanggung Berkedudukan di Kota Temanggung, semua wilayahnya berada pada pemerintahan administratif Daerah Tk. II Kabupaten Temanggung, terbagi menjadi 4 (empat) Resort Pemangkuan Hutan (RPH) dan 1 (satu) RP Kring yaitu : a. RPH. Jumprit

: 1.569,10 ha

b. RPH. Kwadungan

: 1.761,30 ha

c. RPH Kecepit

: 1.213,90 ha

d. RPH Kemloko

:

866,20 ha

e. RP Kring Parakan Visi Perhutani : Menjadi Pengelola Hutan Lestari untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

commit to user



Misi Perhutani: a. Mengelola sumberdaya hutan dengan prinsip Pengelolaan Hutan Lesatari berdasarkan karekteristik wilayah dan Daya Dukung Daerah Alisan Sungai (DAS) serta meningkatkan manfaat hasil hutan kayu dan bukan kayu, ekowisata, jasa lingkungan, agroforestry serta potensi usaha berbasis kehutanan lainnya guna menghasilkan keuntungan untuk menjamin pertumbuhan perusahaan secara berkelanjutan. b. Membangun dan mengembangkan perusahaan, organisasi serta sumberdaya manusia perusahaan yang modern, profesional dan handal serta memberdayakan masyarakat desa hutan melalui pengembangan lembaga perekonomian koperasi masyarakat desa hutan atau koperasi petani hutan. c. Mendukung dan turut berperan-serta dalam pembangunan wilayah secara regional dan nasional, serta memberikan kontribusi secara aktif dalam penyelesaian masalah lingkungan regional, nasional dan internasional. Berdasarkan data yang diperoleh dari Perum Perhutani BKPH Temanggung, daftar Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) di Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut. Tabel 2. daftar LMDH Perum Perhutani BKPH Temanggung BKPH Temanggung RPH Jumprit no

Nama LMDH

1

Wana Lestari

2

Rimba Lestari

3

Rimba Mulya

4

Wono Lestari Wono Mukti

5 6

Redi Sumber Rejeki

Desa/ kecamatan Wates wonoboyo Cemoro wonoboyo Tawangsari wonobyo Rejosari Wonoboyo Purwosari Wonoboyo Pitrosari wonoboyo

Luas (ha) 94,1

Ketua

Sekretaris

Bendahara

Eko Jatmiko

Pairin

Mardi

Jml anggota 124

209,9

Hariyono

Siryani

Ngabdul

120

147,2

Joko. S

Sutrisno

Sumo. H

117

161,9

Wihardjoe

Sukritno

Buchori

121

118,3

Hadi. S

Sumad

Amin

127

246,2

commit user Pamrihono Abuto Khamid

Nur Hamdim

236

Kegiatan

No akta notaris

Tanaman kopi Tanaman kopi Tanaman kopi Tanaman kopi Tanaman kopi Tanaman kopi

66.24/07/2003 60.24/07/2003 02.24/07/2003 56.24/07/2003 58.24/07/2003 54.24/07/2003



7

Rimba Makmur

Canggal Candiroto

541,5

Bambang

Rahayu

Mulyoto

152

Tanaman kopi

04.24/07/2003

Kegiatan

No akta notaris

Tanaman kopi Tanaman kopi Tanaman kopi

46.24/07/2003

Tanaman kopi Tanaman kopi Tanaman kopi Tanaman kopi

34.24/07/2003

Tanaman kopi Tanaman kopi Tanaman kopi Tanaman kopi Tanaman kopi Tanaman kopi Tanaman kopi Tanaman kopi Tanaman kopi

72.24/07/2003

Kegiatan

No akta notaris

Tanaman kopi Tanaman kopi Tanaman kopi Tanaman kopi Tanaman

08.24/07/2003

BKPH Temanggung RPH Kwadungan no

Nama LMDH

1 2

Argo Lestari Tegal Makmur

3

Rimba Jaya

4

Subur Makmur

5

Sindoro Mukti

6

Giri Mulyo Wono Mulyo

7 8 9

Sindoro Makmur Giri Mukti

10

Ngudi Mulyo

11

Bumi Lestari

12

Sindoro Mudo

13

Gunung Sari

14

Margo Sindoro

15

Giri Mulyo Mardi Lestari

16

Desa/ kecamatan Kentengsari Candiroto Tegalrejo Ngadirejo Purbosari Ngadirejo

Luas (ha) 48,5

Ketua

Sekretaris

Bendahara

Parhadi

Khoirodin

Damin

Jml anggota 146

285,4

Triyono

Sholihun

Supriyadi

173

34,1

Abu. R

Nurwanto

Warjito

250

Girnipurno Ngadirejo Katekan Ngadirejo Bansari Bansari Mranggen Tengah Bansari Mranggen Kidul Bansari Mojosari Bansari Tlogowero Bansari Tuksari Kledung Jekerto Kledung Kwa Gunung Kledung Kledung Kledung Telahap Kledung Candisari Bansari

253,4

H. Daryamto

Supriyadi

Nasrodin

150

214,1

Hadi. S

Adi. S

Muhsanu

236

62,4

Samsu. D

Sapar

Hartono

242

97,9

Sayudi

Mu’alip

Astorejo

253

85,4

Sugiyanto

Bandu

Sarino

140

14,3

Suwandi

Laiyar

Supardi

140

48,2

Sudaryo

Sulit

Tumadi

240

69,9

Samoto

Purwanto

Dahono

230

64,6

Suyadi

Sumadi

Wadiyo

227

52,2

Darsono

Nedi

Haryono

116

43

Sudarmo

Pasenen

Risyono

145

81

Cipto Utomo

Sugeng

Rusianto

233

17,8

Sudarno

Salno

Amin

137

30.24/07/2003 06.24/07/2003

44.24/07/2003 36.24/07/2003 40.24./07/200 3

30.24/07/2003 28.24/07/2003 32.24/07/2003 74.24/07/2003 42.24/07/2003 50.24/07/2003 22.24/07/2003 49.24/07/2003

BKPH TemanggungRPH Kecepit no

Nama LMDH

1

Argo Makmur

2 3

Harapan Makmur Loh Jinawi

4

Wono Lestari

5

Kuryo Santoso

Desa/ kecamatan Batursari Kledung Jambu Kledung Canggal Kledung Kruwisan Kledung Petarngan

Luas (ha) 178,5

Ketua

Sekretaris

Bendahara

Suwandi

Utung

Diarto

Jml anggota 190

46,8

Hariyanto

Suryono

Kardi Kuat

178

105,3

Jumari

Sukiraman

Nurkholis

239

115,5

Sukarsis

Joko. P

Miswan

249

54,6

commit to user Drs. Aryadi Bonadi

Sambudi

229

14.24/07/2003 64.24/07/2003 10.24/07/2003 66.24/07/2003



6

Moro Makaryo

7

Alam Lestari

8

Rukun Makryo

9

Kukuh Makryo

10

Harapan Hijau

11

Alam Lestari

Kledung Gelapansari Parakan Wonotirto Bulu Pager Gunung Bulu Wonosari Bulu Bansari Bulu Pagersari Tlogomulyo

kopi Tanaman kopi Tanaman kopi

158,1

Suharno

Sujarwadi

Sardiyono

113

12.24./07/200 3 68.24/07/2003

31,6

Suwaidi

Mukidi

Basori

133

340,7

Darman. M

Ngademan

Suradi

144

70.24/07/2003

76,2

Nuryno

Rianto

Ngadimin

245

24.24/07/2003

51,5

Sarwo Edi

Slamet. Y

Teguh

159

26.24/07/2003

45,1

Sutrisno

Makpul

Sarwadi

121

52.24/07/2003

BKPH TemanggungRPH Kemloko no 1 2 3 4

Nama LMDH Walitis Sumber Makna Kate Wono Sumber Makmur Sido luhur

Desa/ kecamatan Jetis Selomampang Legosari Tlogomulyo Tanggulanom Selomampang Banaran tembarak

Luas (ha) 124,9

Ketua

Sekretaris

Bendahara

Mikamin

Jatiwalyo

Budi Santoso

Jml anggota 111

Kegiatan

No akta notaris

Wisata

02.24/07/2003

56,6

Sukirjo

Mariyono

Rohmat

176

20.24/07/2003

400,8

Supangat

Sukidi

Riyono

212

18.24/07/2003

124,5

Samidi

munafsir

Mujiran

153

16.24/07/2003

2. Peraturan Perundangan Yang berlaku Implementasi PHBM Perum Perhutani BKPH Temanggung dikaitkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 1990 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung pada Bab VI Pengendalian Kawasan Lindung Pasal 37 ayat 1 yang mengatakan bahwa Di dalam kawasan lindung dilarang melakukan kegiatan budi daya, kecuali yang tidak mengganggu fungsi lindung. Kemudian pasal 38 ayat 1 yang mengatakan bahwa dengan tetap memperhatikan fungsi lindung kawasan yang bersangkutan di dalam kawasan lindung dapat dilakukan penelitian eksplorasi mineral dan air tanah, serta kegiatan lain yang berkaitan dengan pencegahan bencana alam dan ayat 2 yang mengatakan bahwa apabila ternyata di kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdapat indikasi adanya deposit mineral atau air tanah atau kekayaan alam lainnya yang bila diusahakan dinilai amat berharga bagi Negara, maka kegiatan budi daya di kawasan lindung tersebut dapat diizinkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. commit to user



Selain itu Implementasi PHBM Perum Perhutani BKPH Temanggung

dikaitkan dengan Peraturan yang mengatur tentang PHBM yaitu Keputusan Direksi Perum Perhutani No: 268/KPTS/DIR/2007 tentang Pedoman Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat Plus (PHBM PLUS) pada ruang lingkup Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) yang mengatakan bahwa Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) yang dilaksanakan di dalam kawasan hutan tidak bertujuan untuk mengubah status kawasan hutan, fungsi hutan dan status tanah Negara dan juga pada Keputusan Direksi Perum Perhutani No: 268/KPTS/DIR/2007 tentang Pedoman Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat Plus (PHBM PLUS) pada bagian maksud dan tujuan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) yang dikatakan disana bahwa PHBM bertujuan untuk meningkatkan peran dan tanggung jawab Perum Perhutani, masyarakat desa hutan dan pihak yang berkepentingan terhadap keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan, melalui pengelolaan sumberdaya hutan dengan model kemitraan. 3. Pelaksanaan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) yang merupakan program sosial dan lingkungan dari Perum Perhutani, kini terus ditingkatkan. Kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa hutan dalam rangka keberhasilan pembangunan hutan diharapkan mampu menciptakan fungsi hutan secara optimal. Upaya konkret yang dilakukan oleh Perhutani untuk menyukseskan PHBM, yakni senantiasa melibatkan masyarakat desa hutan dan stakeholder dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa hutan. Dengan PHBM ini mampu memberikan kesempatan bekerja dan berusaha yang juga merupakan upaya menanggulangi pengangguran serta sebagai upaya membangun partisipasi masyarakat dalam pengamanan hutan dan menciptakan lingkungan hidup yang baik. ”Ini menjadi implemantasi visi dan misi Perum Perhutani. Maka, program PHBM yang dijadikan sebagai user sistem pengelolaan hutancommit dalamto pelaksanaannya lebih menyesuaikan



dengan

karakteristik

masing-masing

wilayah

dan

mengutamakan

peningkatan taraf hidup, tingkat pendidikan dan tingkat kesehatan masyarakat di sekitar hutan serta membangun sinergitas dengan para pihak,

khususnya

dengan

pemerintah

provinsi,

kabupaten,

dan

desa/kelurahan. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di Perum Perhutani Temanggung mengenai sinkronisasi antara pelaksanaan kebijakan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di kawasan Gunung Sumbing-Sindoro dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka penulis melakukan penelitian ke berbagai instansi dan tempat yang dapat memberikan data mengenai masalah yang penulis ajukan. Pertama kali penulis datang ke dinas kehutanan pada tanggal 6 September 2010 untuk mencari data mengenai masalah yang diajukan penulis, disana penulis menemui Bapak Supardi yang ditunjuk untuk menjawab masalah yang penulis ajukan dan pada akhirnya dari Bapak Supardi menyarankan kepada penulis untuk mencari data tersebut ke perum perhutani karena semua urusan mengenai pengelolaan hutan dilimpahkan kepada perum perhutani. Akhirnya penulis pun mencari data ke perum perhutani. Pada tanggal 7 September penulis menemui Asper BKPH Temanggung yaitu Bapak Rani Maharto di kantor Perum Perhutani BKPH Temanggung, disana penulis menyampaikan maksud penelitian yang dikerjakan penulis dan Bapak Rani Maharto mengajak untuk langsung ke lapangan pada hari berikutnya. Akhirnya pada tanggal 9 September penulis datang ke wilayah jumprit Bertemu dengan Bapak Rani Maharto dan disana penulis diperkenalkan pada Ketua Resort Pemangkuan Hutan yang di lapangan yaitu bapak Slamet Raharjo. Dari wawancara yang dilakukan terhadap dua orang tersebut penulis mendapatkan sejumlah jawaban atas permasalahan yang penulis ajukan. Sinkronisasi antara pelaksanaan kebijakan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di kawasan Gunung Sumbing-Sindoro commit to user yang berlaku yang ditanyakan dengan peraturan perundang-undangan



penulis kepada pihak perum perhutani yang di sini adalah Bapak Rani Maharto dan Bapak Slamet Raharjo, dijawab oleh mereka bahwa pelaksanaan kebijakan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di kawasan Gunung Sumbing-Sindoro sudah sinkron dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Memang banyak isu yang menyatakan bahwa pelaksanaan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di kawasan Gunung Sumbing Sindoro tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, yang mana dalam penulisan ini penulis memakai peraturan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 32 tahun 1990 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung untuk acuan sinkronisasi

terhadap

pelaksanaan

Pengelolaan

Hutan

Bersama

Masyarakat (PHBM) di kawasan Gunung Sumbing-Sindoro. Dalam isu yang beredar disampaikan bahwa pelaksanaan pengelolaan PHBM di kawasan Gunung Sumbing sindoro telah merusak fungsi hutan lindung yang seharusnya terjaga menjadi rusak dan menimbulkan kerusakan lingkungan seperti tanah longsor dan kekurangan sumber air. Dan hal itu tidak

sesuai

dengan

Keputusan

Direksi

Perum

Perhutani

No:

268/KPTS/DIR/2007 tentang Pedoman Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat Plus (PHBM PLUS) yang mana disana disebutkan dalam ruang lingkup Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) bahwa

Pengelolaan

Hutan

Bersama

Masyarakat

(PHBM)

yang

dilaksanakan di dalam kawasan hutan tidak bertujuan untuk mengubah status kawasan hutan, fungsi hutan dan status tanah Negara. Kemudian ada isu juga yang menyampaikan bahwa pelaksanaan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dilaksanakan di kawasan hutan lindung, yang pada peraturan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 32 tahun 1990 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung disebutkan bahwa dalam BAB IV tentang Pengendalian Kawasan Lindung pada pasal 37 ayat 1 mengatakan bahwa di dalam kawasan lindung dilarang melakukan kegiatan budi daya, kecuali yang tidak mengganggu fungsi lindung. Dari commit to userkenyataan yang terjadi di lapangan situ penulis mempertanyakan mengenai



terhadap pihak perum perhutani sebagai pengelola hutan dan pelaksanaan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Pihak perum pehutani menegaskan bahwa Sinkronisasi antara pelaksanaan kebijakan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di kawasan Gunung Sumbing-Sindoro dengan peraturan Perundangundangan yang berlaku tidak mengalami masalah yang berarti. Yang dalam arti lain memang ada beberapa masalah yang teradi di kawasan Gunung Sumbing dan Gunung Sindoro dalam hal pelaksanaan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di kawasan tersebut. Pelaksanaan

Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di

kawasan Gunung Sumbing Sindoro tidak berjalan begitu lancar, terutama di kawasan Gunung sumbing yang bahkan tidak berjalan sama sekali. Soialisasi mengenai Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) sudah dilaksanakan secara teratur oleh pihak perum perhutani akan tetapi tidak berjalan sesuai yang diinginkan, alasannya adalah karena masyarakat sekitarnya tidak mau berpartisipasi untuk melaksanakan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM), mereka sudah terbiasa menanam tembakau, sedangkan wilayah yang digunakan untuk Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) tidak boleh ditanami tembakau karena mengurangi kesuburan tanah. Pihak pehutani telah menyediakan bibit kopi sebagai tanaman yang dikelola untuk masyarakat dan hasilnya juga untuk masyarakat dengan pembagian hasil yang disepakati bersama antara pihak perhutani dengan masyarakat. Akan tetapi masyarakat daerah kaki gunung sumbing tidak mau mengelolanya karena dianggap tidak menguntungkan sehingga bibit-bibit tersebut tumbuh liar tanpa pengelolaan. Yang sampai sekarang pun masih tidak terawat dengan baik. Lain halnya di kawasan kaki gunung sindoro terdapat beberapa LMDH yang aktif menjalankan pelaksanaan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Mereka mengikuti penyuluan-penyuluhan yang dilakukan oleh dinas kehutanan dan mempraktekannya bersama perum perhutani dan berjalan dengan baik, commit to user



hasilnya pun sudah dinikmati oleh masyarakat yang masih mencoba untuk terus mengembangkannya. Pelaksanaan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di kawasan Gunung sumbing sindoro ini termasuk belum berjalan dengan baik karena belum mencapai hasil yang memuaskan dan partisipasi dari masyarakat sendiri pun juga masih kurang sekali, dinas kehutanan yang ikut serta dalam pelaksanaan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) disini berperan memberikan penyuluhan kepada LMDH secara berkala dengan tujuan menyadarkan pentingnya Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Kesadaran masyarakat akan manfaat dari Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) yang dilakukan bersama perum perhutani di sini masih minim, mereka masih bercocok tanam dengan pola pikir yang kurang maju dan hanya bermodal pengetahuan seadanya untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Itulah sebabnya sering terjadi pelanggaran kecil disini. Yang mana pelanggaran tersebut beberapa menjadi isu yang dibesar-besarkan. Tetapi memang benar terjadi pelanggaran yang melanggar aturan dari Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 32 tahun 1990 Tentang Pengelolaan kawasan lindung dan

Keputusan Direksi Perum Perhutani No: 268/KPTS/DIR/2007 tentang Pedoman Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat Plus (PHBM PLUS) yang pada akhirnya menjadi suatu pertanyaan yang dibahas oleh penulis sebagai salah satu rumusan masalah. Pelanggaran-pelanggaran tersebut antara lain adalah menanam tanaman semusim tidak pada lahan yang seharusnya tetapi masuk ke lahan hutan lindung terbatas yang digunakan untuk menanam tanaman yang menjadi program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) yaitu di sini yang harusnya ditanam adalah tananman kopi. Jadi dalam kasus ini masyarakat sekitar masih mencuri-curi lahan untuk menanam sayur mayur dan semacamnya. Pelanggaran ini melanggar aturan dari Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 32 tahun 1990 Tentang Pengelolaan to userKawasan Lindung Pasal 37 ayat 1 kawasan lindung Bab VI commit Pengendalian



yang mengatakan bahwa di dalam kawasan lindung dilarang melakukan kegiatan budi daya, kecuali yang tidak mengganggu fungsi lindung. Selain itu juga

melanggar

Keputusan

Direksi

Perum

Perhutani

No:

268/KPTS/DIR/2007 tentang Pedoman Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat Plus (PHBM PLUS) pada bagian ruang lingkup Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) yang dikatakan disana bahwa PHBM yang dilaksanakan di dalam kawasan hutan tidak bertujuan untuk mengubah status kawasan hutan, fungsi hutan dan status tanah negara. Hal itu mengundang isu bahwa pihak perum perhutani membiarkan kawasan lindung berubah fungsi, padahal seharusnya pihak perum perhutani menggandeng masyarakat untuk mengelola hutan pada kawasan yang telah disediakan sesuai peruntukannya. Karena masyarakat yang kurang menyadari akan pentingnya pembagian wilayah itu maka isu pun beredar bahwa perhutani tidak mengelola hutan dengan baik, pada kenyataannya masyarakat lah yang mencuri-curi lahan untuk ditanami sayur mayur dan semacamnya. Melihat itu semua pihak perum Perhutani pun tidak tinggal diam dengan masalah ini, pihak perum perhutani melakukan tindakan tegas dengan menyuruh masyarakat yang melanggar batas wilayah untuk mencabut semua tanaman yang mereka tanam yang tidak sesuai dengan tanaman yang sudah ditentukan kalau tidak maka pihak Perum Perhutani yang akan mencabutnya. Pelanggaran yang lainya adalah pengambilan air tanah dan hasil hutan di kawasan lindung yang dilakukan oleh beberapa pihak tanpa izin dari pihak perum perhutani dengan memasang pipa untuk mengambil air tanah tersebut. Tindakan ini melanggar aturan dari Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 32 tahun 1990 Tentang Pengelolaan kawasan lindung Bab VI Pengendalian Kawasan Lindung pasal 38 ayat 1 yang mengatakan bahwa dengan tetap memperhatikan fungsi lindung kawasan yang bersangkutan di dalam kawasan lindung dapat dilakukan penelitian eksplorasi mineral dan air tanah, serta kegiatan lain yang berkaitan dengan pencegahan bencana alam. commit to user dan ayat 2 yang mengatakan bahwa apabila ternyata di kawasan lindung



sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdapat indikasi adanya deposit mineral atau air tanah atau kekayaan alam lainnya yang bila diusahakan dinilai amat berharga bagi Negara, maka kegiatan budi daya di kawasan lindung tersebut dapat diizinkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu juga melanggar Keputusan

Direksi Perum Perhutani No: 268/KPTS/DIR/2007 tentang Pedoman Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat Plus (PHBM PLUS) pada bagian maksud dan tujuan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) yang dikatakan disana bahwa PHBM bertujuan untuk meningkatkan peran dan tanggung jawab Perum Perhutani, masyarakat desa hutan dan pihak yang berkepentingan terhadap keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan, melalui pengelolaan sumberdaya hutan dengan model kemitraan. Dari sini pun pihak perhutani juga mendapat sorotan negatif, padahal dalam hal ini pihak perum perhutani juga bertindak tegas dengan menyuruh pihak yang melakukan pelanggaran untuk mencabut pipa-pipa tersebut dan mengalihkannya pada tempat yang semestinya. Selain pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan masyarakat tersebut isu ketidaksinkronan mengenai implementasi kebijakan Pengelolan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku disebabkan oleh ketidaktahuan beberapa pihak mengenai batas wilayah yang ditetapkan oleh pihak Perum Perhutani. Contohnya adalah isu mengenai lereng gunung sumbing dan gunung sindoro yang dijadikan ladang, padahal seharusnya kawasan hutan di gunung sumbing dan gunung sindoro itu termasuk kawasan lindung. Hal tersebut telah ditanyakan penulis kepada pihak perum perhutani yang akhirnya dijawab oleh pihak Perum Perhutani dengan memperlihatkan peta batas-batas wilayah hutan yang menjadi tanggung jawab ASPER BKPH Temanggung. Para pihak yang mengira bahwa sampai sepertiga gunung atau biasa disebut pos dua oleh orang-orang masih terdapat tanaman semusim, sayur-mayur yang mana dianggap telah melanggar batas ternyata salah besar. Pernyataan tersebut dibantah dengan commit to user tegas oleh pihak Perum Perhutani yang mengatakan bahwa batas wilayah



pertanian dengan wilayah kawasan lidung itu terletak di pos dua, sehingga wajar kalau masih ada tanaman semusim ataupun sayur-mayur di pos dua karena memang masih termasuk kawasan pertanian. Dan di atas pos dua pasti tidak ada tanaman semusim atau sayur-mayur lagi karena telah masuk kawasan lindung yang dijaga oleh pihak Perum Perhutani. Jawaban tersebut mematahkan isu-isu yang beredar akan tetapi memang kalau dilihat kawasan pertanian harus dikurangi karena akan lebih baik jika wilayah yang di gunung dijadikan kawasan hutan yang tidak ditanami tanaman

semusim

karena

bisa

mengakibatkan

tanah

kehilangan

kesuburannya.

B. UPAYA YANG DITEMPUH OLEH PERUM PERHUTANI APABILA TERJADI KETIDAKSINKRONISASIAN MENGENAI KEBIJAKAN PENGELOLAAN HUTAN BERSAMA MASYARAKAT (PHBM) DI KAWASAN GUNUNG SUMBING-SINDORO YANG DIATUR DALAM KEPUTUSAN

DIREKSI

268/KPTS/DIR/2007

PERUM

TENTANG

PERHUTANI

PEDOMAN

NO:

PENGELOLAAN

SUMBER DAYA HUTAN BERSAMA MASYARAKAT PLUS (PHBM PLUS) DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 32 TAHUN 1990 TENTANG PENGELOLAAN KAWASAN LINDUNG Mengenai maslah yang kedua yaitu upaya yang dilakukan perhutani apabila terjadi ketidaksinkronisasian mengenai kebijakan PHBM di kawasan gunung sumbing sindoro yang diatur dalam keputusan direksi perum perhutani no: 268/KPTS/DIR/2007 tentang pedoman pengelolaan sumber daya hutan bersama masyarakat plus (PHBM PLUS) dengan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor : 32 tahun 1999 tentang pengelolaan kawasan lindung penulis mendapatkan jawaban bahwa secara normatif implementasi PHBM telah sinkron terhadap kedua peraturan tersebut. Akan tetapi terdapat pelanggaran dan isu yang mengganggu kawasan lindung dan memberikan sorotan negatif terhadap perhutani. commitDalam to userhal ini perhutani memgupayakan



berbagai cara untuk memecahkan masalah tersebut. Upaya yang dapat dilakukan oleh perum perhutani dalam menangani isu-isu yang beredar dan pelanggaran yang terjadi dan menunjukkan ketidaksinkronisasian mengenai kebijakan pengelolaan hutan bersama masyarakat (PHBM) di kawasan Gunung Sumbing dan Gunung Sindoro dengan peraturan perundag-undangan yang berlaku antara lain dengan cara: a. Untuk isu-isu peanggaran yang dilakukan perhutani yang beredar di wilayah Temanggung Pihak perum perhutani hanya melakukan pernyataan yang sebenarnya kepada pihak-pihak yang dibebani tanggung jawab atas isu tersebut dan kepada para pihak yang menginginkan kejelasan. Pernyataan lewat pers dilakukan bila isu yang beredar melewati batas, dan pihak Perum Perhutani tidak takut untuk melakukan pembuktian lewat jalur hukum bila diperlukan karena pihak Perum Perhutani merasa telah melaksanakan tanggung jawabnya sesuai peraturan yang diberlakukan. b. Untuk pelanggaran-pelanggaran yang terjadi Pelanggaran-pelanggaran tersebut menyebabkan pandangan negatif tertuju pada Perum Perhutani bahwa dalam pelaksanaan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) tidak sesuai dengan kebijakan yang ada dan tidak sinkron dengan peraturan yang berlaku pihak perhutani memiliki

cara

yang

lebih

“memasyarakat”

untuk

menyelesaikan

permasalahan ini. Dalam hal ini pada pelanggaran menanam tanaman semusim tidak pada lahan yang seharusnya tetapi masuk ke lahan hutan lindung terbatas yang digunakan untuk menanam tanaman yang menjadi program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) yaitu di sini yang harusnya ditanam adalah tananman kopi. Pelanggaran ini melanggar aturan dari Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 32 tahun 1990 Tentang Pengelolaan kawasan lindung Bab VI Pengendalian Kawasan Lindung Pasal 37 ayat 1 yang mengatakan bahwa di dalam kawasan lindung dilarang melakukan kegiatan budi daya, kecuali yang tidak mengganggu

commit user fungsi lindung. Selain itu juga tomelanggar Keputusan Direksi Perum



Perhutani No: 268/KPTS/DIR/2007 tentang Pedoman Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat Plus (PHBM PLUS) pada bagian ruang lingkup Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) yang dikatakan disana bahwa PHBM yang dilaksanakan di dalam kawasan hutan tidak bertujuan untuk mengubah status kawasan hutan, fungsi hutan dan status tanah negara. Masyarakat disini menanam sayur-mayur, kacang-kacangan, dan semacamnya pada kawasan lindung yang seharusnya tidak boleh melakukan kegiatan budi daya, kecuali yang tidak mengganggu fungsi lindung. Sedangkan tanaman semusim atau tanaman pertanian menyebabkan unsure-unsur yang terkandung dalam tanah cepat habis dan tanah menjadi tidak subur, sehingga dapat menyebabkan fungsi kawasan lindung berkurang sedikit demi sedikit. Maka dari itu telah dibagi-bagi antara kawasan yang digunakan untuk pertanian dan kawasan lindung. Di daerah Temanggung ini memang kawasan pertanian di lereng Gunung Sumbing dan Gunung Sindoro berbatasan langsung dengan kawasan lindung, dan masyarakat seringkali mencuri-curi lahan untuk menanam tanamannya yang mana lahan tersebut masuk kawasan lindung. Seharusnya ada sanksi hukum dari pelanggaran yang dilakukan masyarakat tersebut akan tetapi pihak perum perhutani lebih memilih jalur kekeluargaan yang efeknya lebih meringankan untuk masyarakat mengingat masyarakat memang hanya dapat memenuhi kebutuhan dari hasil alam yang ada. Untuk pelanggaran Pengambilan air tanah dan hasil hutan di kawasan lindung yang dilakukan oleh beberapa pihak tanpa izin dari pihak Perum Perhutani dengan memasang pipa untuk mengambil air tanah tersebut. Tindakan ini melanggar aturan dari Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 32 tahun 1990 Tentang Pengelolaan kawasan lindung Bab VI Pengendalian Kawasan Lindung pasal 38 ayat 1 yang mengatakan bahwa dengan tetap memperhatikan fungsi lindung kawasan yang bersangkutan di dalam kawasan lindung dapat dilakukan penelitian eksplorasi mineral dan air tanah, serta kegiatan lain yang berkaitan dengan pencegahan bencana alam. commit to user dan ayat 2 yang mengatakan bahwa apabila ternyata di kawasan lindung



sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdapat indikasi adanya deposit mineral atau air tanah atau kekayaan alam lainnya yang bila diusahakan dinilai amat berharga bagi Negara, maka kegiatan budi daya di kawasan lindung tersebut dapat diizinkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu juga melanggar Keputusan

Direksi Perum Perhutani No: 268/KPTS/DIR/2007 tentang Pedoman Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat Plus (PHBM PLUS) pada bagian maksud dan tujuan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) yang dikatakan disana bahwa PHBM bertujuan untuk meningkatkan peran dan tanggung jawab Perum Perhutani, masyarakat desa hutan dan pihak yang berkepentingan terhadap keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan, melalui pengelolaan sumberdaya hutan dengan model kemitraan. Pelanggaran ini ditindak tegas oleh perum perhutani. Sama halnya pada pelanggaran yang lain yang dilakukan masyarakat perum perhutani menyelesaikan masalah ini dengan cara kekeluargaan. Pihak perum perhutani mengatakan bisa saja menangkap masyarakat dan para pelaku pelanggaran untuk dipenjarakan, akan tetapi pihak perum perhutani tidak melakukannya dengan alasan masyarakat sekitar hutan hanya hidup bergantung pada hasil alam sekitar dan hasil hutan. Jika masyarakat sekitar masih bisa diingatkan dan diperingatkan maka itu akan lebih baik. Hanya perlu pendekatan dan penyuluhan lebih intensif agara masyarakat bisa diajak kerjasama mengelola hutan dengan baik dan benar, masyarakat harus diikutsertakan dalam partisipasi mengelola hutan demi kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

commit to user

52 digilib.uns.ac.id 52


BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya yang mengacu pada rumusan masalah, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut. 1. Sinkronisasi antara pelaksanaan kebijakan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di kawasan Gunung Sumbing-Sindoro yang diatur dalam Keputusan Direksi Perum Perhutani No: 268/KPTS/DIR/2007 tentang Pedoman Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat Plus (PHBM PLUS) dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 32 tahun 1990 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung adalahsebagai berikut. Pelaksanaan kebijakan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di kawasan Gunung Sumbing-Sindoro telah sinkron dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut dibuktikan dengan penjelasan pihak perum perhutani di lapangan. Perhutani memperlihatkan bahwa terdapat pelanggaran yang melanggar aturan yang berlaku akan tetapi pelanggaran tersebut dilakukan oleh masyarakat bukan dikarenakan oleh perhutani. Pelanggaran tersebut yaitu menanam tanaman pertanian pada kawasan lindung yang yang melanggar aturan aturan dari Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 32 tahun 1990 Tentang Pengelolaan kawasan lindung Bab VI Pengendalian Kawasan Lindung Pasal 37 ayat 1 yang mengatakan bahwa di dalam kawasan lindung dilarang melakukan kegiatan budi daya, kecuali yang tidak mengganggu fungsi lindung. Selain itu juga melanggar Keputusan

Direksi Perum Perhutani No: 268/KPTS/DIR/2007 tentang Pedoman Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat Plus (PHBM PLUS) pada bagian ruang lingkup Pengelolaan Hutan Bersama commit to user di sana bahwa PHBM yang Masyarakat (PHBM) yang dikatakan



dilaksanakan di dalam kawasan hutan tidak bertujuan untuk mengubah status kawasan hutan, fungsi hutan dan status tanah negara. Pelanggaran yang lain adalah Pengambilan air tanah dan hasil hutan di kawasan lindung yang dilakukan oleh beberapa pihak tanpa izin dari pihak perum perhutani dengan memasang pipa untuk mengambil air tanah tersebut. Tindakan ini melanggar aturan dari Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 32 tahun 1990 Tentang Pengelolaan kawasan lindung Bab VI Pengendalian Kawasan Lindung pasal 38 ayat 1 yang mengatakan bahwa dengan tetap memperhatikan fungsi lindung kawasan yang bersangkutan di dalam kawasan lindung dapat dilakukan penelitian eksplorasi mineral dan air tanah, serta kegiatan lain yang berkaitan dengan pencegahan bencana alam. dan ayat 2 yang mengatakan bahwa apabila ternyata di kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdapat indikasi adanya deposit mineral atau air tanah atau kekayaan alam lainnya yang bila diusahakan dinilai amat berharga bagi Negara, maka kegiatan budi daya di kawasan lindung tersebut dapat diizinkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu juga melanggar Keputusan

Direksi Perum Perhutani No: 268/KPTS/DIR/2007 tentang Pedoman Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat Plus (PHBM PLUS) pada bagian maksud dan tujuan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) yang dikatakan disana bahwa PHBM bertujuan untuk meningkatkan peran dan tanggung jawab Perum Perhutani, masyarakat desa hutan dan pihak yang berkepentingan terhadap keberlanjutan fungsi dan manfaat sumber daya hutan, melalui pengelolaan sumber daya hutan dengan model kemitraan. Pelanggaran-pelanggaran tersebut diselesaikan oleh perhutani dengan jalur kekeluargaan dan pelanggaran tersebut juga telah ditindak dengan tegas. 2. Upaya

yang

ditempuh

oleh

Perum

Perhutani

apabila

terjadi

ketidaksinkronisasian mengenai pelaksanaan kebijakan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di kawasan commit to user Gunung Sumbing-Sindoro yang



diatur

dalam

Keputusan

Direksi

Perum

Perhutani

No:

268/KPTS/DIR/2007 tentang Pedoman Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat Plus (PHBM PLUS) dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 32 tahun 1990 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung adalah sebagai berikut. Pelaksanaan PHBM telah sinkron dengan peraturan perundangundangan yang berlaku akan tetapi terdapat isu-isu pelanggaran dan pelanggaran yang nyata terjadi dikarenakan oleh masyarakat, pihak perhutani mempunyai upaya untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Upaya tersebut yaitu: a. Untuk isu-isu yang beredar di wilayah Temanggung pihak Perum Perhutani hanya melakukan pernyataan yang sebenarnya kepada pihakpihak yang dibebani tanggung jawab atas isu tersebut dan kepada para pihak yang menginginkan kejelasan. Pernyataan lewat pers dilakukan bila isu yang beredar melewati batas, dan pihak Perum Perhutani tidak takut untuk melakukan pembuktian lewat jalur hukum bila diperlukan karena pihak perum perhutani merasa telah melaksanakan tanggung jawabnya sesuai peraturan yang diberlakukan. b. Untuk pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dan menyebabkan pandangan negatif tertuju pada Perum Perhutani bahwa dalam pelaksanaan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) tidak sesuai dengan kebijakan yang ada dan tidak sinkron dengan peraturan yang

berlaku

pihak

perhutani

memiliki

cara

yang

lebih

“memasyarakat” untuk menyelesaikan permasalahan ini. Seharusnya ada sanksi hukum dari pelanggaran yang dilakukan masyarakat tersebut akan tetapi pihak perum perhutani lebih memilih jalur kekeluargaan yang efeknya lebih meringankan masyarakat. Pihak perum

perhutani mengatakan bisa saja menangkap masyarakat dan para pelaku pelanggaran untuk dipenjarakan, akan tetapi pihak Perum Perhutani tidak melakukannya dengan alasan masyarakat sekitar hutan commit useralam sekitar dan hasil hutan. Jika hanya hidup bergantung pada tohasil



masyarakat sekitar masih bisa diingatkan dan diperingatkan maka itu akan lebih baik. Hanya perlu pendekatan dan penyuluhan lebih intensif agara masyarakat bisa diajak kerjasama mengelola hutan dengan baik dan benar, masyarakat harus diikutsertakan dalam partisipasi mengelola hutan demi kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

B. Saran 1. Perum Perhutani lebih aktif dalam mempublikasikan kegiatan yang menjadi pogram kerjanya dan memberikan informasi yang transparan mengenai program kerja yang dilakukan melalui media lokal yang ada di daerahnya. Informasi yang disampaikan sebaiknya detail dan transaparan sehingga tidak ada salah paham mengenai apa yang dilakukan Perum Perhutani yang dilihat dari luar oleh berbagai pihak. 2. Perum Perhutani perlu meningkatkan intensifitas dalam melakukan pendekatan kepada masyarakat dan meningkatkan penyuluhan-penyuluhan akan pentingnya menjaga hutan karena timbal baliknya juga akan dirasakan oleh masyarakat itu sendiri. 3. Meningkatkan keaktifan LMDH yang ada untuk mensukseskan Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) sehingga tujuan dari Program PHBM pun akan tercapai dan berjalan dengan baik. 4. Menegakkan dan melakukan himbauan hukum kepada masyarakat dan pihak-pihak yang terkait dengan tegas agar tidak terjadi pelanggaran, sehingga semua peraturan akan berjalan dengan baik dan saling mendukung.

commit to user

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2011

Recommend Documents