FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2010

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

ANALISIS KONTRAK ELEKTRONIK PADA TRANSAKSI PERDAGANGAN MELALUI INTERNET (E-COMMERCE) DALAM PERSPEKTIF KUH PERDATA (Studi Kasus di CV WoodOne Perkasa Sukoharjo)

Penulisan Hukum (Skripsi) Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh ADAM PERDANA NIM. E0005059

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2010 commit to user


digilib.uns.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

ANALISIS KONTRAK ELEKTRONIK PADA TRANSAKSI PERDAGANGAN MELALUI INTERNET (E-COMMERCE) DALAM PERSPEKTIF KUH PERDATA (Studi Kasus di CV WoodOne Perkasa Sukoharjo)

Oleh Adam Perdana NIM. E0005059 Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Surakarta, 20 Januari 2011 Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Munawar Kholil S.H, M.Hum NIP. 196810171994031003

Yudho Taruno M. S.H, M.Hum NIP. 197701072005011001 commit to user

ii


digilib.uns.ac.id

PENGESAHAN PENGUJI Penulisan Hukum (Skripsi) ANALISIS KONTRAK ELEKTRONIK PADA TRANSAKSI PERDAGANGAN MELALUI INTERNET (E-COMMERCE) DALAM PERSPEKTIF KUH PERDATA (Studi Kasus di CV WoodOne Perkasa Sukoharjo)

Oleh : Adam Perdana NIM. E0005059 Telah diterima dan dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Pada : Hari : Rabu Tanggal : 26 Januari 2011 DEWAN PENGUJI

1. Anjar Sri Ciptorukmi N, S.H., M.Hum__:....................................................... Ketua 2. Yudho Taruno Muryanto, S.H., M.Hum_:....................................................... Sekretaris 3. Munawar Kholil, S.H., M.Hum Anggota

:.......................................................

Mengetahui Dekan,

Mohammad Jamin, commit to S.H., user M.Hum. NIP. 196109301986011001 iii


digilib.uns.ac.id

PERNYATAAN Nama

: Adam Perdana

NIM

: E0005059

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (Skripsi) berjudul : ANALISIS

KONTRAK

ELEKTRONIK

PADA

TRANSAKSI

PERDAGANGAN MELALUI INTERNET (E-COMMERCE) DALAM PERSPEKTIF KUH PERDATA (Studi Kasus di CV WoodOne Perkasa Sukoharjo) adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 4 Januari 2011 Yang membuat pernyataan,

Adam Perdana NIM. E0005059

commit to user

iv


digilib.uns.ac.id

ABSTRAK Adam Perdana. E0005059. 2011. ANALISIS KONTRAK ELEKTRONIK PADA TRANSAKSI PERDAGANGAN MELALUI INTERNET (ECOMMERCE) DALAM PERSPEKTIF KUH PERDATA (Studi Kasus di CV WoodOne Perkasa Sukoharjo). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui keabsahan kontrak elektronik pada transaksi perdagangan melalui internet (e-commerce) dalam perspektif KUH Perdata khususnya di CV WoodOne Perkasa, serta untuk mengetahui problematika yang dihadapi dalam pelaksanaan kontrak elektronik tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Sifat penelitian bersifat preskriptif dan teknis. Pemilihan kasus di CV WoodOne Perkasa Sukoharjo. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan undang-undang. Jenis dan sumber bahan hukum menggunakan sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder yang didukung data lapangan yang terjadi di CV WoodOne Perkasa Sukoharjo. Teknik pengumpulan sumber bahan hukum yang digunakan meliputi studi kepustakaan dan wawancara. Teknik analisis sumber bahan hukum menggunakan metode deduksi Bahwa kontrak elektronik dalam transaksi perdagangan melalui internet (e-commerce) yang dilakukan di CV WoodOne Perkasa Sukoharjo telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian seperti yang termuat dalam Pasal 1320 KUH Perdata serta memenuhi asas-asas perjanjian. Problematika yang dihadapi berupa masalah teknis. Kontrak elektronik yang ditawarkan CV WoodOne Perkasa Sukoharjo belum memuat klausula-klausula yang memuat adanya mekanisme penyelesaian sengketa serta pilihan hukum (choice of law) yang dipilih apabila terjadi sengketa dengan pihak buyer. Ini tentunya bisa menimbulkan masalah hukum diantara kedua belah pihak. Apabila nantinya terjadi sengketa dengan pihak buyer, pihak CV WoodOne Perkasa bisa mengambil pilihan penyelesaian sengketa secara non litigasi. Kata Kunci: Kontrak elektronik, E-commerce, KUH Perdata.

commit to user

v


digilib.uns.ac.id

ABSTRACT Adam Perdana. E0005059. 2011. ANALYSIS OF ELECTRONIC CONTRACT E-COMMERCE IN THE PERSPECTIVE OF KUH PERDATA (Case Study in CV WoodOne Perkasa Sukoharjo).Law Faculty of Sebelas Maret University. The purpose of this study was to determine the validity of the contract electronically on trading transactions via the Internet (e-commerce) in the perspective of Civil Code, especially in CV WoodOne Mighty, and to detect problems encountered in contract performance electronic. This research is normative legal research. The nature of research is prescriptive and technical. The selection of cases in CV WoodOne Perkasa Sukoharjo. Research approach using the approach of the law. Types and sources of legal materials using a source of legal materials of primary and other sources of legal materials secondary that supported the field data that occurred in the CV WoodOne Sukoharjo Perkasa.. Technique of collecting sources of legal materials used include the study of literature and interviews. Technical analysis of sources of legal materials using the method of deduction That electronic contracts in commercial transactions via the Internet (ecommerce) were performed in CV WoodOne Sukoharjo Perkasa has met the terms of validity of an agreement as contained in Article 1320 KUH Perdata and comply with the principles of the agreement. The problems faced by a technical problem. Electronic contracts offered CV WoodOne Perkasa Sukoharjo not contain clauses which contain a mechanism for dispute resolution and choice of law (choice of law) are selected in case of dispute with the buyer. This course can lead to legal problems between the two sides. If later there is a dispute with the buyer, the CV WoodOne Perkasa can take options in non-litigation dispute resolution. Keywords: Electronic contracts, E-commerce, Perspective’s KUH Perdata.

commit to user

vi


digilib.uns.ac.id

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) dalam rangka memenuhi persyaratan guna memperoleh derajat Sarjana. Penulisan hukum (skripsi) ini berjudul “Analisis Kontrak Elektronik Pada Transaksi Perdagangan Melalui Internet (E-Commerce) Dalam Perspektif KUH Perdata (Studi Kasus di CV WoodOne Perkasa Sukoharjo)”. Pada

kesempatan

ini

dengan

rendah

hati

penulis

bermaksud

menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan selama penyusunan penulisan hukum (skripsi) ini terutama kepada: 1.

Mohammad Jamin, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

2.

Munawar Kholil S.H, M.Hum selaku dosen pembimbing skripsi, atas waktu dan bantuan pemikirannya, serta segala masukannya hingga terselesaikannya skripsi ini.

3.

Yudho Taruno M. S.H, M.Hum selaku Co pembimbing skripsi, atas waktu dan arahan, serta segala masukannya hingga terselesaikannya skripsi ini.

4.

Winarno Budyatmojo, S.H., M.HS. selaku Pembimbing Akademik penulis.

5.

Bapak/Ibu dosen yang telah memberi banyak ilmunya kepada penulis.

6.

Bapak Joko Tri Setiyarto selaku manager dan marketing CV WoodOne Perkasa Sukoharjo, atas kesediaannya menjadi narasumber bagi penulis.

7.

Segenap keluarga besar penulis atas doa dan nasehatnya.

8.

Pihak-pihak yang memberi bantuan kepada penulis yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

commit to user

vii


digilib.uns.ac.id

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis berharap saran dan kritik dari para pembaca. Akhirnya penulis berharap laporan ini mampu memberikan manfaat bagi kita semua.

Surakarta, 4 Januari 2011

Penulis

commit to user

viii


digilib.uns.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ....................................................................................... i HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ............................................. ii HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI ....................................................... iii HALAMAN PERNYATAAN ........................................................................ iv ABSTRAK ...................................................................................................... v KATA PENGANTAR .................................................................................... vii DAFTAR ISI ................................................................................................... ix DAFTAR BAGAN ......................................................................................... xi DAFTAR GAMBAR ...................................................................................... xi BAB I.

PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah ......................................................... 1 B. Rumusan Masalah .................................................................. 4 C. Tujuan Penelitian ................................................................... 4 D. Manfaat Penelitian ................................................................. 5 E. Metode Penelitian .................................................................. 5 F. Sistematika Penulisan Hukum ............................................... 9

BAB II.

TINJAUAN PUSTAKA A. Kerangka Teori ....................................................................... 11 1. Tinjauan Umum tentang Perjanjian ................................. 11 a. Pengertian Perjanjian atau Kontrak ........................... 11 b. Syarat-syarat Sahnya Perjanjian. ............................... 12 c. Asas-Asas Hukum Kontrak ....................................... 13 d. Teori-Teori tentang Saat Terjadinya Kontrak ........... 15 2. Tinjauan Umum tentang Kontrak Elektronik .................. 15 a. Pengertian Kontrak Elektronik ................................... 15 b. Pengertian Tanda Tangan Elektronik ........................ 16 c. Pengaturan Kontrak Elektronik .................................. 18 3. Tinjauan Umum tentang Perdagangan ............................. 20 commit to user a. Pengertian Perdagangan ............................................ 20 ix


digilib.uns.ac.id

b. Pengertian Jual Beli ................................................... 21 c. Kewajiban Penjual ...................................................... 22 d. Kewajiban Pembeli .................................................... 23 4. Tinjauan Umum tentang E-Commerce ............................. 23 a.

Pengertian E-Commerce ............................................. 23

b. Jenis-Jenis E-Commerce ............................................. 25 c.

Pengaturan E-Commerce ............................................ 27

d. Mekanisme Penyelesaian Sengketa E-Commerce ...... 28 e.

Hukum yang Berlaku dalam Penyelesaian Sengketa E-Commerce ............................................................... 29

B. Kerangka Pemikiran ............................................................... 32 BAB III.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 1.

Keabsahan Kontrak Elektronik pada Transaksi Perdagangan melalui Internet (E-Commerce) dalam Perspektif KUH Perdata Khususnya di CV WoodOne Perkasa Sukoharjo ................................................................. 34 a. Proses Terjadinya Transaksi Perdagangan melalui Internet di CV WoodOne Perkasa Sukoharjo .................. 34 b. Pemenuhan terhadap Syarat Sahnya Perjanjian ............... 41 c. Pemenuhan terhadap Asas-Asas Perjanjian dalam KUH Perdata .................................................................... 55

2.

Problematika yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Kontrak Elektronik pada Transaksi Perdagangan melalui Internet (E-Commerce) dalam Perspektif KUH Perdata Khususnya di CV WoodOne Perkasa Sukoharjo .............................................................................. 58

BAB IV.

PENUTUP A. Simpulan ................................................................................ 62 B. Saran ...................................................................................... 63

DAFTAR PUSTAKA commit to user

x


digilib.uns.ac.id

DAFTAR BAGAN Bagan 1. Kerangka Pemikiran ....................................................................... 32

DAFTAR GAMBAR Gambar 1. Halaman Home ............................................................................... 35 Gambar 2. Halaman New Product 1 ................................................................ 36 Gambar 3. Halaman New Produvt 2 ................................................................ 36 Gambar 4. Halaman Contact Us ...................................................................... 37 Gambar 5. Halaman Company Term 1............................................................. 38 Gambar 6. Halaman Company Term 2............................................................. 39 Gambar 7. Halaman Pembayaran..................................................................... 40 Gambar 8. Halaman Pengiriman ...................................................................... 41 Gambar 9. Para Pihak....................................................................................... 48 Gambar 10. Obyek Pengiriman........................................................................ 52

commit to user

xi

1 digilib.uns.ac.id


BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Internet merupakan suatu penemuan yang pada awalnya berfungsi sebagai alat pertukaran ilmiah dan akademik, kini telah berubah menjadi perlengkapan hidup sehari-hari dan dapat diakses dari berbagai belahan dunia, teknologi internet saat ini telah membawa pengaruh terhadap perekonomian dunia, internet telah membawa perekonomian dunia termasuk perdagangan dunia memasuki babak baru yang lebih populer dengan istilah digital economics atau ekonomi digital. Keberadaanya ditandai dengan semakin banyaknya kegiatan perekonomian yang memanfaatkan internet sebagai media komunikasi, kolaborasi dan koperasi (Yahya Ahmad Zein, 2009:4). Perkembangan teknologi internet yang semakin pesat ibarat suatu revolusi yang berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan manusia termasuk di bidang perekonomian dan bisnis. Melalui internet seseorang dapat melakukan berbagai macam kegiatan tidak hanya terbatas pada lingkup lokal atau nasional tetapi juga secara global bahkan internasional, sehingga kegiatan yang dilakukan melalui internet ini merupakan kegiatan yang tanpa batas, artinya seseorang dapat berhubungan dengan siapapun yang berada dimanapun dan kapanpun. Penggunaan internet yang semakin tinggi menyebabkan banyak pelaku bisnis yang menjadikan internet sebagai basis pelanggan dan arena pemasaran global. E-commerce merupakan salah satu bentuk transaksi perdagangan yang paling banyak dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi. Melalui transaksi perdagangan ini, konsep pasar tradisional (dimana penjual dan pembeli secara fisik bertemu) berubah menjadi konsep telemarketing (perdagangan jarak jauh dengan menggunakan internet). E-commerce pun telah mengubah cara konsumen dalam memperoleh produk yang diinginkan. Melalui e-commerce semua formalitas-formalitas yang biasa digunakan dalam transaksi konvensional dikurangi di samping tentunya konsumen pun memiliki kemampuan untuk commit to user

1


2 digilib.uns.ac.id

mengumpulkan dan membandingkan informasi seperti barang dan jasa secara lebih leluasa tanpa dibatasi oleh batas wilayah (borderless) (Didik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, 2009:144). Beberapa faktor yang memperkuat proses transaksi perdagangan yang semula didasarkan pada kertas, sekarang ini beralih ke media elektronik. Faktorfaktor yang dimaksud adalah e-commerce mempunyai kemampuan menjangkau lebih banyak pelanggan dan setiap saat pelanggan dapat mengakses seluruh informasi yang up to date dan terus menerus; e-commerce dapat mendorong kreatifitas dari pihak penjual secara cepat dan tepat serta pendistribusian informasi yang disampaikan berlangsung secara periodik; e-commerce dapat menciptakan efisiensi yang tinggi, murah, serta informatif; e-commerce dapat meningkatkan kepuasan pelanggan, dengan pelayanan yang cepat, mudah, aman, dan akurat (Budi Agus Riswandi 2003: 115-116). Transaksi perdagangan melalui internet ini dilakukan tanpa ada tatap muka antara para pihaknya. Mereka menggunakan kontrak elektronik sebagai medianya, sehingga perjanjian jual beli yang terjadi di antara para pihak pun dilakukan secara elektronik. Kontrak konvensional yang biasanya dituangkan melalui media tulisan (paper based economy) beralih menjadi kontrak yang dituangkan melalui media elektronik dalam hal ini, ditampilkan dalam bentuk halaman website. Kontrak elektronik tersebut menambah bentuk dan macam kontrak yang digunakan dalam transaksi perdagangan di Indonesia. Keberadaan kontrak elektronik sebenarnya merupakan perwujudan inisiatif para pihak untuk membuat suatu perikatan. Hal ini sangat dilindungi Pasal 1338 KUH Perdata yang memberlakukan asas kebebasan berkontrak. Setiap pihak sangatlah terikat pada kontrak yang dibuat dalam bentuk kontrak elektronik sekalipun seperti undang-undang (Pasal 1338 jo Pasal 1340 KUH Perdata). Mengenai keabsahan kontrak elektronik di tinjau dari KUH Perdata, maka harus di kaji satu persatu menurut empat syarat sah kontrak seperti diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan to user untuk membuat suatu perikatan, commit suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal.

3 digilib.uns.ac.id


Kontrak elektronik itu harus memenuhi syarat subyektif maupun syarat obyektifnya. Dalam hal syarat subjektif tidak terpenuhi, maka perjanjian bukan batal demi hukum, melainkan salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan. Pihak yang dapat meminta pembatalan itu adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya secara tidak bebas, jadi perjanjian yang telah dibuat itu mengikat juga, selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tadi. Dalam hal syarat obyektif tidak terpenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum serta memberikan pengertian dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. Tujuan para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut untuk melahirkan suatu perikatan hukum adalah gagal. Dengan demikian, maka tidak ada dasar untuk saling menuntut di depan hakim. Apabila kontrak elektronik ini memenuhi keempat syarat ini maka kontrak tersebut dapat dinyatakan sah. Kontrak elektronik yang berkembang saat ini seiring dengan banyaknya toko online yang bermunculan di internet tentunya bisa menimbulkan masalah di dalam pelaksanaannya, terutama apakah transaksi yang terjadi melalui internet tersebut telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Bertitik tolak dari uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka dalam penelitian ini, penulis mengambil judul ”Analisis Kontrak Elektronik pada Transaksi Perdagangan melalui Internet (E-Commerce) dalam Perspektif KUH Perdata (Studi Kasus di CV WoodOne Perkasa Sukoharjo)”.

commit to user

4 digilib.uns.ac.id


B. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas, maka dalam penelitian ini, penulis mengambil beberapa pokok permasalahan sebagai berikut: 1. Bagaimana keabsahan kontrak elektronik pada transaksi perdagangan melalui internet (e-commerce) dalam perspektif KUH Perdata khususnya di CV WoodOne Perkasa Sukoharjo? 2. Problematika apa yang dihadapi dalam pelaksanaan kontrak elektronik pada transaksi perdagangan melalui internet (e-commerce) dalam perspektif KUH Perdata khususnya di CV WoodOne Perkasa Sukoharjo? C. Tujuan Penelitian Suatu kegiatan yang dilaksanakan tentu tidak terlepas dari suatu tujuan yang hendak dicapai, terlebih menyangkut kegiatan ilmiah, sedangkan tujuan dari penelitian yang akan penulis lakukan adalah sebagai berikut: 1. Tujuan obyektif a. Untuk

mengetahui

keabsahan

kontrak

elektronik

pada

transaksi

perdagangan melalui internet (e-commerce) dalam perspektif KUH Perdata khususnya di CV WoodOne Perkasa Sukoharjo. b. Untuk mengetahui problematika yang dihadapi dalam pelaksanaan kontrak elektronik pada transaksi perdagangan melalui internet (e-commerce) dalam perspektif KUH Perdata khususnya di CV WoodOne Perkasa Sukoharjo. 2. Tujuan subyektif a. Untuk memperluas pemahaman dan wawasan serta pengetahuan bagi penulis mengenai keabsahan kontrak elektronik ditinjau dari perspektif KUH Perdata dan problematika yang dihadapi dalam pelaksanaanya serta solusi dalam menghadapi problematika tersebut. b. Untuk memperoleh data yang lengkap dan jelas sebagai bahan penyusunan penulisan hukum guna memperoleh gelar kesarjanaan di bidang ilmu to user hukum di Fakultas Hukumcommit Universitas Sebelas Maret Surakarta.

5 digilib.uns.ac.id


D. Manfaat Penelitian Di dalam penelitian sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan karena nilai suatu penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini antara lain: 1. Manfaat teoritis a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum perdata pada khususnya. b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya. 2. Manfaat Praktis a. Hasil penelitian ini dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti. b. Penelitian ini diharapkan penulis memperoleh tambahan pengetahuan mengenai permasalahan yang diteliti sehingga penulis dapat membagi kembali ilmu tersebut kepada orang lain. E. Metode Penelitian Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum dan masyarakat, dengan tujuan menganalisisnya. Yang diadakan pemeriksaan secara mendalam terhadap fakta hukum tersebut permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan. Agar suatu penelitian ilmiah dapat berjalan dengan baik maka perlu menggunakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu

pengetahuan (Soerjono Soekanto, 2006:7). Metode

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: commit to user

6 digilib.uns.ac.id


1. Jenis Penelitian Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif atau disebut juga sebagai penelitian hukum doktrinal. Hutchinson mendefinisikan penelitian hukum doktrinal dalam bukunya Peter Mahmud Marzuki sebagai berikut “Doctrinal Research is research which provides a systematic exposition of the rules governing a particular legal category, analyses the relationship between rules, explain areas of difficulty and, perhaps, predicts future development”. Terjemahan bebasnya adalah penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian yang memberikan penjelasan sistematis tentang peraturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara aturan, menjelaskan bidang kesulitan dan, mungkin, memprediksi pembangunan masa depan (Peter Mahmud Marzuki, 2010:32). 2. Sifat Penelitian Penelitian ini bersifat preskriptif dan teknis atau terapan. Hal tersebut merujuk pada teori Peter Mahmud Marzuki, yakni ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuanketentuan, rambu-rambu dalam aturan hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2010: 22). 3. Pemilihan Studi Kasus Penulis mengambil pemilihan kasus di CV WoodOne Perkasa Sukoharjo dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut: a. CV WoodOne Perkasa dalam setiap transaksi bisnisnya menggunakan perdagangan elektronik (e-commerce) melalui internet. b. CV WoodOne Perkasa menggunakan kontrak online sebagai media transaksi dalam setiap aktifitas bisnisnya. commit to user

7 digilib.uns.ac.id


c. CV WoodOne Perkasa mempunyai volume transaksi bisnis dengan konsumen dalam jumlah yang cukup besar. d. CV WoodOne Perkasa melakukan transaksi bisnisnya dalam waktu 1 tahun terakhir selalu menggunakan kontrak elektonik dalam perdagangan ekspor furniture. 4. Pendekatan Penelitian Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Pendekatanpendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan

historis

(historical

approach),

pendekatan

komparatif

(comparative approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach) (Peter Mahmud Marzuki, 2010:93). Sedangkan dalam penelitian hukum ini penulis menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach). Pendekatan undang-undang (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani (Peter Mahmud Marzuki, 2010:93). 5. Jenis dan Sumber Bahan Hukum Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumbersumber penelitian yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan antara lain (1) KUH Perdata, (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, (3) UNCITRAL Model Law, dan (4) kontrak elektronik . Sedangkan bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamuscommit to user kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2010:141).


8 digilib.uns.ac.id

Bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain buku-buku teks mengenai perjanjian, kontrak serta kontrak elektronik. 6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Teknik pengolahan bahan hukum adalah bagaimana caranya mengolah bahan hukum yang berhasil dikumpulkan untuk memungkinkan penelitian bersangkutan melakukan analisa yang sebaik-baiknya. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan yaitu cara pengumpulan bahan hukum untuk memperoleh keterangan dan data dengan jalan mempelajari buku-buku, arsip-arsip, dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Untuk menunjang validitas penulisan hukum ini juga dilakukan wawancara. Wawancara merupakan cara memperoleh data dengan jalan melakukan tanya jawab secara mendalam dengan sumbar data primer, yaitu pihak yang berkompeten di CV Woodone Perkasa Sukoharjo, yaitu Joko Tri Setiyarto selaku manager dan marketing CV WoodOne Perkasa Sukoharjo. Jenis wawancara yang akan dipergunakan penulis dalam penelitian ini adalah wawancara terarah, yaitu wawancara yang dilakukan dengan mengatur daftar pertanyaan serta membatasi jawabanjawaban yang akan diberikan (Soerjono Soekanto, 2006:229). 7. Teknik Analisis Bahan Hukum Menurut Peter Mahmud Marzuki yang mengutip pendapat Philipus M.Hadjon menjelaskan metode deduksi sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles, pengunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor (pernyataan bersifat umum). Kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau conclusion (Peter Mahmud Marzuki, 2010:47). Di dalam logika silogistik untuk penalaran hukum yang bersifat premis mayor adalah aturan hukum sedangkan premis minornya adalah fakta hukum. Sedangkan menurut Johnny Ibrahim, mengutip pendapat Bernard Arief Shidarta, logika deduktif commit to user

9 digilib.uns.ac.id


merupakan suatu teknik untuk menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi kasus yang bersifat individual ( Johnny Ibrahim, 2008:249). F. Sistematika Penulisan Hukum Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai sistematika penulisan hukum yang sesuai dengan aturan baru dalam penulisan hukum, maka penulis menyiapkan suatu sistematika penulisan hukum. Adapun sistematika penulisan hukum ini terdiri dari 4 (empat) bab, yang tiap-tiap bab terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian ini. Sistematika penulisan hukum tersebut adalah sebagai berikut: BAB I : PENDAHULUAN Pada bab ini, penulis berusaha untuk memberikan gambaran awal mengenai penelitian yang meliputi latar belakang masalah yaitu analisis kontrak elektronik dalam perdagangan elektronik (e-commerce) dalam perspektif KUH Perdata. Untuk mempertegas ruang lingkup penelitian agar mencapai sasaran yang dikehendaki serta untuk menghindari kemungkinan terjadinya penyimpangan terhadap permasalahan pokok yang diteliti, maka dilakukan perumusan masalah. Tujuan penelitian dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu tujuan obyektif dan tujuan subyektif. Manfaat penelitan juga dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Dalam penelitian ini, penulis juga memerlukan data agar hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk itu,

diperlukan metode tertentu agar data yang diperoleh memiliki validasi dan reabilitas yang tinggi. Metode penelitian yang dimaksud mencakup jenis penelitian, sifat penelitian, lokasi penelitian, jenis data, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. Selain itu dalam bab ini, berisi mengenai sistematika penulisan hukum yang menguraikan secara garis besar atau gambaran menyeluruh tentang hal-hal yang dibahas dalam penulisan hukum ini. commit to user

10 digilib.uns.ac.id


BAB II : TINJAUAN PUSTAKA Penulis membagi bab ini menjadi 2 (dua) bagian, yaitu kerangka teori dan kerangka pemikiran. Kerangka teori berisi tinjauan umum tentang perjanjian, tinjauan umum tentang perdagangan, serta tinjauan umum tentang e-commerce. Pada tinjauan umum tentang perjanjian, penulis akan menguraikan mengenai pengertian kontrak, syarat-syarat sahnya perjanjian, asas hukum berkontrak, pengertian kontrak elektronik. Tinjauan umum yang kedua mengenai perdagangan, penulis akan menguraikan mengenai pengertian perdagangan, pengertian jual beli, kewajiban penjual dan kewajiban pembeli. Pada sub bab yang terakhir, tinjauan umum tentang e-commerce, penulis menguraikan tentang pengertian e-commerce serta jenis-jenis e-commerce. Dalam kerangka pemikiran, penulis memaparkan ide dilakukannya penelitian, paparan permasalahan, dan hasil penelitian yang diharapkan. BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Bab ini berisi penjelasan mengenai hasil penelitian yang diperoleh di lapangan dan pembahasan mengenai keabsahan kontrak elektronik dalam perdagangan elektronik (e-commerce) dalam perspektif KUH Perdata

beserta

problematika

yang

dihadapi

serta

solusi

atas

problematika tersebut di CV WoodOne Perkasa Sukoharjo. BAB IV : PENUTUP Merupakan bagian akhir dari penulisan hukum yang berisi beberapa simpulan dan saran berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya.

commit to user



BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Kerangka Teori 1. Tinjauan Umum tentang Perjanjian a. Pengertian Perjanjian atau Kontrak Penulisan perjanjian dalam penulisan hukum disini adalah mengacu pada kontrak, maka terminologi perjanjian yang digunakan oleh penulis adalah konsepsi kontrak. Perjanjian

adalah

suatu

peristiwa

dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakaan sesuatu hal. Dari perjanjian tersebut maka timbulah perikatan. Perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal yang

lain, dan pihak yang lain

berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu (Subekti, 2002:1). Pengertian perjanjian atau kontrak diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal tersebut berbunyi: “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Menurut Salim H.S., definisi perjanjian dalam Pasal 1313 ini adalah: 1) Tidak jelas, karena setiap perbuatan dapat disebut perjanjian; 2) Tidak tampak asas konsensualisme; 3) Bersifat dualisme (Salim H.S., 2007:7). Tidak jelasnya definisi ini disebabkan di dalam rumusan tersebut disebutkan perbuatan saja, sehingga yang bukan perbuatan hukum pun disebut dengan perjanjian. Dengan demikian, definisi itu perlu dilengkapi dan disempurnakan. Menurut Salim H.S. (2007:9), kontrak merupakan hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan, commit to user di mana subjek hukum yang satu

11



berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya. Unsur-unsur yang tercantum dalam definisi yang terakhir ini adalah: 1) Adanya hubungan hukum Hubungan hukum merupakan hubungan yang menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum adalah timbulnya hak dan kewajiban. 2) Adanya subjek hukum Subjek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban. 3) Adanya prestasi Prestasi terdiri atas melakukan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. 4) Di bidang harta kekayaan. b. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian Syarat sahnya kontrak diterapkan Pasal 1320 KUH Perdata, yang menyebutkan bahwa untuk syarat sahnya suatu perjanjian harus memenuhi 4 (empat) unsur, yaitu: 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3) Suatu hal tertentu; dan 4) Suatu sebab yang halal. Syarat yang pertama dan kedua adalah mengenai subjeknya atau pihak-pihak dalam perjanjian sehingga disebut sebagai syarat subjektif, sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif karena mengenai objeknya suatu perjanjian. Dalam hal ini harus dibedakan antara syarat subjektif dengan syarat objektif. Dalam hal syarat objektif tidak terpenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum. Artinya, dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. Tujuan para pihak yang commit to user



mengadakan perjanjian tersebut untuk melahirkan suatu perikatan hukum adalah gagal. Dengan demikian, maka tidak ada dasar untuk saling menuntut di depan hakim. Dalam hal syarat subjektif tidak terpenuhi, maka perjanjian bukan batal demi hukum, melainkan salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan. Pihak yang dapat meminta pembatalan itu adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya secara tidak bebas. Jadi, perjanjian yang telah dibuat itu mengikat juga, selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tadi. c. Asas-Asas Hukum Kontrak Menurut Mariam Darus Badrulzaman (1994:42), asas-asas dalam hukum kontrak antara lain: 1) Asas Konsensualisme Asas ini dapat ditemukan dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUH Perdata di dalamnya ditemukan istilah “semua”. Kata-kata “semua” menunjukkan bahwa setiap orang diberi kesempatan untuk menyatakan keinginannya (will), yang rasanya baik untuk menciptakan perjanjian. Asas ini sangat erat hubungannya dengan asas kebebasan mengadakan perjanjian. Konsensual artinya perjanjian itu terjadi sejak adanya kata sepakat antara para pihak. Perjanjian tersebut dinyatakan sah dan mempunyai akibat hukum sejak terjadinya kesepakatan antara para pihak mengenai isi dari perjanjian yang dimaksudkan. Pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan kata sepakat merupakan salah satu syarat sahnya suatu perjanjian, sehingga antara para pihak haruslah sepakat melakukan suatu perjanjian.

commit to user



2) Asas Kepercayaan Seorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, harus dapat menumbuhkan kepercayaan di antara kedua pihak bahwa satu sama lain akan memenuhi prestasinya di kemudian hari. Tanpa adanya kepercayaan, maka perjanjian itu tidak mungkin akan diadakan oleh para pihak. Dengan kepercayaan ini, kedua pihak mengikatkan dirinya kepada perjanjian yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang. 3) Asas Kekuatan Mengikat Terikatnya para pihak pada apa yang diperjanjikan dan juga terhadap beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatuhan, dan kebiasaan akan mengikat para pihak. Asas kekuatan mengikat (asas pacta sunt servanda) dapat ditemukan di dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yaitu: “Setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undangundang bagi mereka yang membuatnya”. 4) Asas Keseimbangan Asas ini menghendaki kedua pihak untuk memenuhi dan melaksanakan perjanjian itu. Asas keseimbangan ini merupakan kelanjutan dari asas persamaan. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun kreditur memikul pula beban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik. Dapat dilihat di sini bahwa kedudukan kreditur yang kuat diimbangi dengan kewajibannya untuk memperhatikan itikad baik, sehingga kedudukan kreditur dan debitur seimbang. 5) Asas Kepastian Hukum Perjanjian sebagai suatu figur hukum harus mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu, yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak. commit to user



d. Teori-Teori tentang Saat Terjadinya Kontrak KUH Perdata tidak menyebutkan secara jelas tentang saat-saat terjadinya kontrak. Pasal 1320 KUH Perdata hanya menyebutkan cukup dengan adanya konsensus para pihak. Menurut Salim H.S (2007:25)., teori-teori yang membahas saat-saat terjadinya kontrak antara lain: a. Teori Pernyataan (Uitings Theorie) Menurut teori ini, kontrak telah ada/lahir pada saat atas suatu penawaran telah ditulis surat jawaban penerimaan. Dengan kata lain kontrak itu ada pada saat pihak lain menyatakan penerimaan/akseptasinya. b. Teori Pengiriman (Verzending Theori). Menurut teori ini saat pengiriman jawaban akseptasi adalah saat lahirnya kontrak. Tanggal cap pos dapat dipakai sebagai patokan tanggal lahirnya kontrak. c. Teori Pengetahuan (Vernemings Theorie). Menurut teori ini saat lahirnya kontrak adalah pada saat jawaban akseptasi diketahui isinya oleh pihak yang menawarkan. d. Teori penerimaan (Ontvang Theorie). Menurut teori ini saat lahirnya kontrak adalah pada saat diterimanya jawaban, tak peduli apakah surat tersebut dibuka atau dibiarkan tidak dibuka. Yang pokok adalah saat surat tersebut sampai pada alamat si penerima surat itulah yang dipakai sebagai patokan saat lahirnya kontrak. 2. Tinjauan Umum tentang Kontrak Elektronik a. Pengertian Kontrak Elektronik Menurut Pasal 1 ayat (17) UU Nomor 11 Tahun 2008, kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik. Sedangkan yang dimaksud dengan Sistem Elektronik seperti yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (5) UU Nomor 11 Tahun 2008 adalah Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik commit to user yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis,



menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Menurut

Mariam

Darus

Badrulzaman,

kontrak

elektronik

digunakan dengan istilah kontrak dagang elektronik (KDE), yaitu kontrak dagang yang mempergunakan elektronik dan mempunyai tempat di dunia maya (Mariam Darus Badrulzaman dkk, 2001:283). Sedangkan menurut Rosa Agustina, kontrak elektronik adalah setiap perjanjian yang dilahirkan dengan perantaraan alat-alat elektronik atau teknologi informasi serta dimuat dalam dokumen elektronik atau media elektronik lainnya. Kontrak di internet saat ini, dapat terbentuk secara elektronik dengan berbagai macam cara. Terbentuknya dapat dengan cara misalkan melalui korespondensi e-mail, dengan mengunjungi website dan melakukan penerimaan dari sebuah program komputer penawaran online oleh agen elektronik (Rosa Agustina, 2008:7). b. Pengertian Tanda Tangan Elektronik Menurut pengaturan Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi. Tanda tangan elektronik ini memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah sebagaimana pengaturannya dalam Pasal 11 ayat (1) yang mengatur pemenuhan persyaratan tanda tangan elektronik. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi antara lain: commit to user



1) Data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan; 2) Data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan; 3) Segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui; 4) Segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui; 5) Terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penandatangannya; dan 6) Terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait. Menurut pengaturan Article 2 UNCITRAL Model Law on Electronic Signatures with Guide to Enactment 2001 yang memuat Definitions disebutkan bahwa “Electronic signature” means data in electronic form in, affixed to or logically associated with, a data message, which may be used to identify the signatory in relation to the data message and to indicate the signatory’s approval of the information contained in the data message; Terjemahan bebasnya adalah “tanda tangan elektronik dapat diartikan data dalam bentuk elektronik yang berkaitan atau secara logikal berkaitan dengan pesan data, yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi si pemilik tanda tangan yang berkaitan dengan pesan data dan untuk identifikasi sebagai tanda persetujuan pemilik tanda tangan atas informasi yang terdapat di dalam pesan data tesebut”.

commit to user



Kemudian ditambahkan pula, “Data message” means information generated, sent, received or stored by electronic, optical or similar means including, but not limited to, electronic data interchange (EDI), electronic mail, telegram, telex or telecopy; and acts either on its own behalf or on behalf of the person it represents; Terjemahan bebasnya adalah “data message berarti informasi yang dihasilkan, dikirimkan, diterima atau disimpan dengan cara elektronik, optik atau termasuk yang serupa, namun tidak terbatas pada pertukaran data elektronik (EDI), surat elektronik, telegram, teleks atau telecopy; dan bertindak baik atas nama sendiri atau atas nama orang yang diwakilinya; (http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/electcom/ml-elecsig-e.pdf) c. Pengaturan Kontrak Elektronik Menurut pengaturan Bab III tentang Informasi, Dokumen dan Tanda Tangan Elektronik dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, kontrak elektronik tidak dijelaskan secara spesifik namun dapat dimasukkan ke dalam kategori dokumen elektronik. Pengaturan kontrak elektronik seperti yang tertuang dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah sebagai berikut: 1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah; 2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia; 3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini. Sedangkan pengaturan kontrak elektronik menurut Article 11 UNCITRAL Model Law on Electronic Signatures with Guide to Enactment commit to 1996 disebutkan “In the context of user contract formation, unless otherwise



agreed by the parties, an offer and the acceptance of an offer may be expressed by means of data messages. Where a data message is used in the formation of a contract, that contract shall not be denied validity or enforceability on the sole ground that a data message was used for that purpose”. Terjemahan bebasnya adalah “Dalam konteks pembentukan kontrak, kecuali disetujui oleh para pihak, tawaran dan penerimaan dari penawaran dapat dinyatakan dengan pesan data. Di mana sebuah pesan data yang digunakan dalam pembentukan kontrak, tidak akan ditolak keabsahan atau keberlakuan atas dasar bahwa pesan data digunakan untuk tujuan itu”(http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/electcom/05450Ebook.pdf). Perbandingan pengaturan kontrak elektronik Indonesia dengan Singapura

dan

Uni

Eropa

dapat

dilihat

sebagai

berikut

(http://books.google.co.id/books?id=LLJt_Orx6UQC&pg=PT83&lpg=PT 83&dq=kontrak+elektronik+menurut+uncitral&source=bl&ots=x01ujdf2B D&sig=yIoG8Hr1amfN1xodkvcjWOk4ZHY&hl=id&ei=nSE1TaP_CYmx cYqE6JIH&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=4&ved=0CCgQ6A EwAw#v=onepage&q=kontrak%20elektronik%20menurut%20uncitral&f =false): 1) Singapore Electronic Transaction Act (ETA) 1998 meliputi: a) Tidak ada perbedaan antara data elektronik dengan dokumen kertas; b) Suatu data elektronik dapat menggantikan suatu dokumen tertulis; c) Para pihak dapat melakukan kontrak secara elektronik; d) Suatu data elektronik dapat merupakan alat bukti di pengadilan; e) Jika suatu data elektronik telah diterima oleh para pihak maka mereka harus bertindak sebagaimana kesepakatan yang terdapat pada data tersebut.

commit to user



2) EU Directive on Electronic Commerce meliputi: a) Setiap negara-negara anggota akan memastikan bahwa sistem hukum mereka membolehkan kontrak dibuat dengan menggunakan sarana elektronik; b) Namun para negara anggota dapat pula mengadakan pengecualian terdapat ketentuan di atas dalam hal: (1) Kontrak untuk menciptakan/melakukan pengalihan hak atas real estate; (2) Kontrak yang diatur di dalam hukum keluarga; (3) Kontrak penjaminan; (4) Kontrak yang melibatkan kewenangan pengadilan. c) Setiap negara harus dapat memberikan pengaturan yang relevan atas kontrak elektronik yang berlangsung. 3. Tinjauan Umum tentang Perdagangan a. Pengertian Perdagangan Perdagangan atau perniagaan pada umumnya adalah pekerjaan membeli barang dari suatu tempat dan suatu waktu dan menjual barang tersebut di tempat dan waktu lainnnya untuk memperoleh keuntungan. Pada pokoknya perdagangan mempunyai tugas untuk: 1) Membawa/memindahkan barang-barang dari tempat-tempat yang berkelebihan (surplus) ke tempat yang kekurangan. 2) Memindahkan barang-barang dari produsen ke konsumen. 3) Menimbun dan menyimpan barang-barang itu dalam masa yang berkelebihan sampai mengancam bahaya kekurangan (C.S.T. Kansil, 2001:26). Sedangkan pengertian perdagangan menurut Eddi Sopandi, yaitu kegiatan dalam bidang ekonomi yang berupa membeli barang dan menjualnya lagi atau menyewakannya dengan dengan tujuan memperoleh keuntungan dan laba (Eddi Sopandi, 2003:13). commit to user



Perdagangan adalah kegiatan tukar menukar barang atau jasa atau keduanya. Pada masa awal sebelum uang ditemukan, tukar menukar barang dinamakan barter yaitu menukar barang dengan barang. Pada masa modern perdagangan dilakukan dengan penukaran uang. Setiap barang dinilai dengan sejumlah uang. Pembeli akan menukar barang/jasa dengan sejumlah

uang

yang

diinginkan

penjual

(http://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan). Perkembangan teknologi yang pesat seperti saat ini pun mengubah perdagangan konvensional menjadi perdagangan

secara

online

dimana

perdagangan

ini

tidak

lagi

mengharuskan terjadinya tatap muka antara penjual dan pembeli. b. Pengertian Jual Beli Pengertian jual beli dapat dilihat dalam Pasal 1457 KUH Perdata yang menentukan: jual beli adalah suatu persetujuan yang mengikat pihak penjual berjanji menyerahkan sesuatu barang/benda (zaak), dan pihak lain yang bertindak sebagai pembeli mengikat diri berjanji untuk membayar harga. Dari pengertian yang diberikan Pasal 1457 di atas, persetujuan jual beli sekaligus membebankan dua kewajiban: 1) Kewajiban pihak penjual menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli 2) Kewajiban pihak pembeli membayar harga barang yang dibeli kepada penjual (M.Yahya Harahap, 1986:181). Perjanjian jual beli bersifat konsensual, yang berarti untuk terjadinya perjanjian jual beli cukup dengan kata sepakat saja tanpa disyaratkan bentuk-bentuk formal tertentu. Selain itu, perjanjian jual beli bersifat obligator, artinya syahnya perjanjian jual beli, baru menimbulkan kewajiban kepada para pihak (Gunawan Widjaja, 2003:9).

commit to user



c. Kewajiban Penjual Sesuai dengan Pasal 1457 KUH Perdata seorang penjual mempunyai dua kewajiban, pertama wajib menyerahkan barang dan yang kedua wajib menanggung pemakaian atas barang yang dijual itu. Dalam kewajiban menyerahkan barang tersebut harus memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 612 dan Pasal 613 KUH Perdata. Pasal 612 ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa penyerahan kebendaan

bergerak,

kecuali

yang

bertubuh,

dilakukan

dengan

penyerahan nyata akan kebendaan itu oleh atau atas nama pemilik atau dengan penyerahan kunci-kunci dari bangunan, dalam mana kebendaan itu berada. Selanjutnya, Pasal 613 ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan yang bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat akta otentik atau di bawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain. Sedangkan Pasal 613 ayat (3) menyatakan bahwa penyerahan tiap-tiap piutang dilakukan dengan penyerahan surat itu: penyerahan tiap-tiap piutang kepada penganti (atas tunjuk) dilakukan dengan penyerahan surat disertai dengan endosemen. Kitab Undang-undang Hukum Perdata menentukan bahwa untuk penyerahan benda-benda tidak bergerak harus dilakukan dengan cara balik nama-penyerahan yuridis (berdasarkan pada Overschrijvings Ordonnantie S. 1834-27). Namun, dengan berlakunya Undang-undang Pokok agraria No. 5 Tahun 1965 jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menggantikan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961, maka segala hal yang berhubungan jual beli, penyerahan (yuridis) dan pengakuan hak atas tanah serta pendaftarannya diatur dalam dan diselenggarakan menurut Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997. Sedangkan untuk kapal laut, pengaturan mengenai penyerahan hak milik masih diatur dalam Stb. 1938-48. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penyerahan kebendaan di sini meliputi penyerahan nyata (feitelijke levering) dan penyerahan yuridis (juridische levering). Pada dasarnya, penyerahan barang harus terjadi di tempat di mana barang berada pada waktu terjadi perjanjian jual beli itu, kecuali di commit to user perjanjian sebaliknya (pasal 1477 Kitab Undang-Undang Hukum



Perdata). Pasal 1478 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan hak kepada penjual untuk tidak menyerahkan barang yang dijual olehnya, jika pembeli belum membayar harga barangnya, namun demikian tidak menutup kemungkinan bagi penjual untuk mengijinkan penundaan pembayaran. Kewajiban menanggung (vrijwaren) pihak penjual meliputi kewajiban menanggung penguasaan atas barang dengan aman dan damai serta kewajiban menanggung atas cacat tersembunyi (Pasal 1504 Kitab Undang-undang Hukum Perdata) (Gunawan Widjaja, 2003:9-10). d. Kewajiban Pembeli Kewajiban utama pembeli adalah membayar barang yang dibeli (Pasal 1513 KUH Perdata). Sesuai dengan pasal 1466 KUH Perdata pembeli berkewajiban pula untuk memikul biaya-biaya pembuatan akta jual beli dan biaya-biaya tambahan lainnya, kecuali kalu diperjanjikan sebaliknya. Berdasarkan pasal 1266 dan 1267 serta pasal 1517 KUH Perdata, jika pembeli tidak membayar harga pembelian, penjual dapat menuntut pembatalan pembelian (Gunawan Widjaja, 2003:9-10). 4. Tinjauan Umum tentang E-Commerce a. Pengertian E-Commerce Electronic Commerce adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau televisi, www, atau jaringan komputer lainnya. E-commerce dapat melibatkan transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik, sistem manajemen inventori otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis. (http://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan_elektronik). E-commerce seringkali diartikan sebagai jual beli barang dan jasa melalui media elektronik, khususnya melalui internet. Salah satu contoh adalah penjualan produk secara online melalui internet yang dilakukan Web Store Kompas Cyber Media. Dalam bisnis ini dukungan dan pelayanan terhadap konsumen menggunakan e-mail sebagai alat bantu, mengirimkan kontrak melalui mail, dan lain-lain (Yahya Ahmad Zein, 2009:4). commit to user



Electronic commerce, commonly known as e-commerce or eCommerce, consists of the buying and selling of products or services over electronic systems such as the Internet and other computer networks. The amount of trade conducted electronically has grown extraordinarily since the spread of the Internet. A wide variety of commerce is conducted in this way, spurring and drawing on innovations in electronic funds transfer, supply chain management, Internet marketing, online transaction processing, electronic data interchange (EDI), inventory management systems, and automated data collection systems (http://ecommercejournal.com/articles/electronic_commerce_aka_e_commerce_history). Terjemahan bebasnya adalah “Electronic commerce, yang umum dikenal sebagai e-commerce atau eCommerce, terdiri dari pembelian dan penjualan produk atau layanan melalui sistem elektronik seperti internet dan jaringan komputer lainnya. Jumlah perdagangan dilakukan secara elektronik telah berkembang luar biasa sejak penyebaran internet. Berbagai perdagangan dilakukan dengan cara ini, memacu dan menggambarkan inovasi dalam transfer dana elektronik, manajemen suplai, pemasaran internet, proses transaksi online, elektronic data interchange (EDI), inventarisasi sistem manajemen, dan sistem pengumpulan data otomatis”. Definisi E-Commerce menurut Laudon & Laudon (1998), ECommerce adalah suatu proses membeli dan menjual produk-produk secara elektronik oleh konsumen dan dari perusahaan ke perusahaan dengan komputer sebagai perantara transaksi bisnis. E-Commerce atau yang biasa disebut juga dengan istilah Ecom atau Emmerce atau EC merupakan pertukaran bisnis yang rutin dengan menggunakan transmisi Electronic Data Interchange (EDI), email, electronic bulletin boards, mesin faksimili, dan Electronic Funds Transfer yang berkenaan dengan transaksi-transaksi belanja di Internet shopping, stock online dan surat obligasi, download dan penjualan software, dokumen, grafik, musik, dan lain-lainnya, serta transaksi Business to Business (B2B). (Wahana commit to user Komputer Semarang 2002). Sedangkan definisi E-Commerce menurut



David Baum (1999, pp. 36-34) yaitu: E-Commerce is a dynamic set of technologies, applications, and bussines process that link enterprises, consumers, and communities through electronics transactions and the electronic exchange of goods, services, and informations. Diterjemahkan oleh Onno. W. Purbo: E-Commerce merupakan satu set dinamis teknologi, aplikasi, dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelavanan, dan informasi yang dilakukan secara elektronik. (http://jurnal-sdm.blogspot.com/2009/08/e-commerse-definisi-jenistujuan.html). Perkembangan transaksi bisnis yang menggunakan e-commerce tidak terlepas dari laju pertumbuhan internet, karena e-commerce berjalan di atas jaringan internet. Pertumbuhan pengguna internet yang sedemikian pesatnya merupakan suatu kenyataan yang membuat internet menjadi salah satu media yang efektif bagi perusahaan maupun perorangan untuk memperkenalkan dan menjual produk barang atau jasa mereka ke calon pembeli atau konsumen di seluruh dunia. Hadirnya e-commerce memungkinkan terciptanya persaingan yang sehat antar perusahaan kecil, menengah dan besar dalam merebut pangsa pasar. b. Jenis-jenis E-Commerce Menurut Yahya Ahmad Zein, jenis-jenis hubungan hukum dan ruang lingkup transaksi bisnis yang menggunakan e-commerce (Yahya Ahmad Zein, 2009:71), yaitu: 1) Business to Business Merupakan sistem komunikasi bisnis online antar pelaku bisnis atau dengan kata lain transaksi secara elektronik antar perusahaan (dalam hal ini pelaku bisnis) dan dalam kapasitas atau volume produksi yang besar. Para pengamat e-commerce mengakui bahwa akibat terpenting dengan adanya sistem komersial yang berbasis web commit to user tampak pada aspek Business to Business, aktivitas e-commerce dalam



ruang lingkup ini diajukan untuk menunjang kegiatan para pelaku bisnis. Dalam suatu rangkaian distribusi, kehadiran internet dapat menghubungkan semua aktivitas bisnis dengan bisnis lainnya, tidak peduli di mana ia berada atau posisinya dalam rangkaian distribusi, kemampuan itu secara langsung maupun tidak langsung sebenarnya dapat mengancam lapisan penghubung tradisional seperti wholesaler atau broker. Fasilitas yang disediakan internet memberikan sarana bagi bisnis untuk berhubungan langsung dengan para pemasok atau karenanya dapat menghapus peranan perantara seperti broker. 2) Business to Customer Merupakan suatu transaksi bisnis secara elektronik yang dilakukan pelaku usaha dengan pihak konsumen untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu dan pada saat tertentu, banyak cara yang digunakan untuk melakukan pendekatan dengan pihak konsumen, antara lain dengan mekanisme toko online (electronic shopping mall) atau bisa juga dengan menggunakan konsep portal seperti yang menjadi trend saat ini. Electronic shopping mall memanfaatkan website untuk menjajakan produk dan jasa pelayanan, para penjual menyediakan semacam storefront yang berisikan katalog produk dan pelayanan yang diberikan, dan para pembeli dapat melihat-lihat barang apa saja yang dibelinya. 3) Costumer to Costumer Merupakan transaksi bisnis secara elektronik yang dilakukan antar konsumen untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu dan pada saat tertentu pula. Segmentasi Customer to Customer ini sifatnya lebih khusus karena transaksi dilakukan oleh konsumen ke konsumen yang memerlukan transaksi. 4) Customer to Business Merupakan transaksi yang memungkinkan individu menjual commit to user suatu barang kepada perusahaan.



c. Pengaturan E-commerce Menurut pengaturan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, disebutkan bahwa para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib beriktikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung. Sedangkan dalam pengaturan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, disebutkan penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat. Menurut pengaturan Pasal 18 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan antara lain: 1) Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak. 2) Para pihak memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku bagi Transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya. 3) Jika para pihak tidak melakukan pilihan hukum dalam Transaksi Elektronik internasional, hukum yang berlaku didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional. 4) Para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan forum pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari Transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya. 5) Jika para pihak tidak melakukan pilihan forum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penetapan kewenangan pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi tersebut, didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional.

commit to user



d. Mekanisme Penyelesaian Sengketa E-Commerce Pasal 18 ayat (4) dan (5) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada prinsipnya telah menyebutkan perihal forum dalam penyelesaian sengketa yaitu: ”Para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan forum pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi elektronik (ayat 4). Apabila para pihak tidak melakukan pilihan forum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), penetapan kewenangan pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi tersebut, didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional ayat (5)”. Menurut Yahya Ahmad Zein, secara umum penyelesaian sengketa pada dasarnya ada dua cara yang dapat digunakan yaitu litigasi dan non litigasi. Penyelesaian sengketa melalui litigasi/badan peradilan biasanya hanya dimungkinkan ketika para pihak sepakat. Kesepakatan ini tertuang dalam penyelesaian sengketa dalam kontrak antara para pihak. Dalam klausula tersebut biasanya ditegaskan bahwa jika timbul sengketa dari hubungan bisnis mereka, mereka sepakat untuk menyerahkan sengketanya kepada suatu pengadilan suatu negara tertentu. Sedangkan penyelesaian sengketa non litigasi antara lain: 1) Negosiasi Negosiasi adalah cara penyelesaian sengketa yang paling dasar dan paling tua digunakan. Penyelesaian sengketa melalui negosiasi merupakan cara yang paling penting. Banyak sengketa diselesaikan oleh negosiasi ini tanpa adanya publisitas yang menarik perhatian public. Alasan utamanya adalah karena dengan cara ini, para pihak dapat mengawasi procedural penyelesaian sengketanya. Setiap penyelesaian sengketanya pun didasarkan pada kesepakatan para commit to user pihak.



2) Mediasi Mediasi adalah suatu cara penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga. Pihak ketiga tersebut bisa individu (pengusaha) atau lembaga atau organisasi profesi atau dagang. Mediator ikut serta secara aktif dalam proses negosiasi, biasanya ia dengan kapasitasnya sebagai pihak yang netral, berupaya mendamaikan para pihak dengan memberikan saran penyelesaian sengketa. 3) Konsiliasi Yang dimaksud konsiliasi adalah usaha yang dilakukan pihak ketiga yang bersifat netral, untuk berkomunikasi dengan kelompokkelompok yang bersengketa secara terpisah, dengan tujuan untuk mengurangi ketegangan dan mengusahakan ke arah tercapainya persetujuan untuk berlangsungnya suatu proses penyelesaian sengketa. Strategi ini lazim dipergunakan untuk mendamaikan para pihak yang terlibat konflik yang tidak mungkin atau sulit menyelesaikannya dengan saling berhadapan langsung dalam meja perundingan. Konsiliasi mensyaratkan adanya pihak ketiga yang dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa. 4) Arbitrase Berdasarkan definisi yang diberikan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa bahwa Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersangkutan (Yahya Ahmad Zein, 2009:93-112). e. Hukum yang Berlaku dalam Penyelesaian Sengketa E-Commerce Pasal 18 ayat (2) dan (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada prinsipnya telah to user dalam penyelesaian sengketa emengatur perihal hukum commit yang berlaku



commerce yaitu: ”Para pihak memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku bagi transaksi elektronik internasional yang dibuatnya (ayat 4). Jika para pihak tidak melakukan pilihan hukum dalam transaksi elektronik internasional, hukum yang berlaku didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional (3)”. Menurut Yahya Ahmad Zein (2009:124), peran choice of law dalam transaksi bisnis internasional yang menggunakan e-commerce adalah hukum yang akan digunakan oleh badan peradilan dalam hal: 1) Menentukan keabsahan suatu kontrak dagang (dalam konteks ini khusus berkaitan dengan sengketa transaksi bisnis internasional yang menggunakan e-commerce); 2) Menafsirkan suatu kesepakatan-kesepakatan atau persetujuan dalam kontrak yang dibuat para pihak; 3) Menetukan telah dilaksanakan atau tidak dilaksanakannya suatu prestasi yang menjadi objek kontrak tersebut (pelaksanaan suatu kontrak dagang); 4) Menentukan akibat-akibat hukum dari adanya pelanggaran terhadap kontrak yang telah disepakati para pihak. Menurut Prof. Dr. Soedargo Gautama S.H. dalam bukunya “Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia” (2007:130), ada empat macam pilihan hukum dalam Hukum Perdata Internasional, yaitu: 1) Pilihan hukum secara tegas, di mana di dalam klasula kontrak tersebut terdapat pilihan hukum yang dinyatakan secara tegas. Contohnya: “This contract shall be governed by the laws of Republic of Indonesia”. Dari klausula ini, jelas terllihat bahwa pilihan hukum para pihak adalah hukum negara Indonesia. 2) Pilihan hukum secara diam-diam. Pada jenis ini para pihak memilih hukum yang berlaku secara diam-diam. Maksud dari para pihak mengenai pilihan hukum seperti ini disimpulkan dari sikap mereka, isi dan bentuk perjanjian tersebut. commit to user



3) Pilihan hukum yang dianggap atau yang disebut juga “presumptio iuris”. Hakim menerima telah terjadi suatu pilihan hukum berdasarkan dugaan-dugaan hukum belaka. Dalam hukum antar tata hukum (HATAH) intern Indonesia dikenal lembaga penundukan hukum secara dianggap. 4) Pilihan hukum secara hipotetis. Di sini, sebenarnya tidak ada satu kemauan dari para pihak untuk memilih pilihan hukum. Hakimlah yang melakukan pilihan hukum. Selanjutnya Prof Dr Sudargo Gautama S.H. menerangkan bahwa dalam hal tidak ada pilihan hukum yang ditentukan dalam perjanjian, ada beberapa teori pilihan hukum dalam Hukum Perdata Internasional yang bisa dipakai: 1) Teori Lex Loci Contractus menerangkan suatu kontrak ditentukan oleh hukum di mana tempat kontrak itu dibuat, di mana ia diciptakan, dilahirkan. 2) Teori Lex Loci Solutionis menerangkan pilihan hukum ditentukan dari tempat di mana kontrak tersebut dilaksanakan. Teori ini digunakan untuk menentukan akibat-akibat hukum dari suatu perjanjian. 3) Teori proper law of the contract menerangkan pilihan hukum ditentukan dari “intention of the parties”. Jadi, dilihat maksud dari para pihak, hukum mana yang akan diaplikasikan. 4) The most characteristic connection menerangkan pilihan hukum didasarkan pada hukum negara mana yang memperlihatkan “the most characteristic connection”. Jadi, dicari apa yang menjadi “center of gravity” dari kontrak tersebut.

commit to user



B. Kerangka Pemikiran Transaksi Perdagangan melalui Internet (E-Commerce)

Penjual

Pembeli

Kontrak Elektronik

Keabsahan Kontrak Elektronik dalam Perspektif KUH Perdata

Problematika yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Kontrak Elektronik

Solusi atas Problematika yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Kontrak Elektronik

Bagan 1. Kerangka pemikiran Kegiatan bisnis transaksi melalui internet yang dikenal dengan istilah Electronic Commerce yaitu suatu kegiatan yang banyak dilakukan oleh setiap orang, karena transaksi jual beli secara elektronik ini dapat mengefektifkan dan mengefisiensikan waktu sehingga seseorang dapat melakukan transaksi jual beli dengan setiap orang dimanapun dan kapanpun. Di dalam transaksi melalui internet ini dilakukan tanpa ada tatap muka antara commit to para user pihaknya. Mereka menggunakan



kontrak elektronik sebagai medianya, sehingga perjanjian jual beli yang terjadi diantara para pihak pun dilakukan secara elektronik. Oleh karena itu, tidak ada berkas perjanjian seperti pada transaksi jual beli konvensional. Kontrak elektronik ini lahir dari kesepakatan antara penjual (merchant) dan pembeli (buyer), di mana kesepakatan ini terjadi melalui website maupun email. Awal mula terjadinya kesepakatan antara penjual (merchant) dengan pembeli (buyer) adalah adanya kepercayaan (trust). Kontrak elektronik ini tentunya mengikat para pihak sebagaimana layaknya kontrak konvensional. Pengaturan tersebut diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektonik yang berbunyi:”Transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak”. Keabsahan kontrak elektronik tersebut dilihat dengan menggunakan Pasal 1320 KUH Perdata yang memuat syarat sahnya suatu perjanjian yang meliputi kesepakatan, kecakapan, obyek tertentu serta sebab yang halal. Namun di dalam perkembangannya sekarang, keabsahan kontrak elektronik itu juga dilihat dari sudut pandang UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektonik. Di dalam pelaksanaan kontrak elektronik, mungkin saja terjadi berbagai problematika yang menghambat. Problematika ini terjadi karena perbedaan kepentingan antara penjual (merchant) dan pembeli (buyer). Tentunya jika terjadi problematika maka harus ada solusi yang mampu menyelesaikan problematika tersebut.

commit to user



BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 1. Keabsahan Kontrak Elektronik pada Transaksi Perdagangan melalui Internet (E-Commerce) dalam Perspektif KUH Perdata Khususnya di CV WoodOne Perkasa Sukoharjo a. Proses Terjadinya Transaksi Perdagangan melalui Internet di CV WoodOne Perkasa Sukoharjo Proses terjadinya transaksi perdagangan melalui internet yang dilakukan oleh CV WoodOne Perkasa Sukoharjo dapat dideskripsikan dengan tahapan sebagai berikut. 1) Penawaran Situs web CV WoodOne Perkasa yang beralamat di http://www.woodoneperkasa.com/

menampilkan

sebuah

halaman

website seperti pada umumnya, dimana di dalamnya memuat home yang berisi halaman awal situs itu sendiri dan profil CV WoodOne Perkasa secara singkat. Halaman home tersebut juga memuat adanya penawaran produk CV WoodOne Perkasa.

commit to user 34



Gambar 1. Halaman Home Seorang buyer yang tertarik dengan penawaran yang diberikan oleh CV WoodOne Perkasa tersebut, maka langkah selanjutnya yang dilakukan oleh buyer adalah melihat produk seperti yang termuat dalam halaman New Product. Halaman New Product ini memuat bermacam-macam informasi produk yang ditawarkan. Penawaran yang ditawarkan oleh CV WoodOne Perkasa berupa katalog barang yang berupa nama barang, bentuk barang serta spesifikasi barang tersebut.

commit to user



Gambar 2. Halaman New Product 1

Gambar 3.commit Halaman to New user Product 2



2) Penerimaan Seorang buyer tertarik dengan barang yang ditawarkan oleh CV WoodOne Perkasa, maka selanjutnya buyer bisa mengakses halaman Contact Us. Halaman Contact Us ini memuat informasi dimana buyer dapat menghubungi CV WoodOne Perkasa. Dalam halaman Contact Us terdapat kolom yang berisi pesan yang bisa disampaikan oleh buyer kepada CV WoodOne Perkasa. Pesan dari buyer tersebut bisa berupa pertanyaan mengenai produk secara detail baik bentuk, bahan, warna, ukuran maupun harga barang.

Gambar 4. Halaman Contact Us 3) Lahirnya Kontrak Elektronik Lahirnya kontrak elektronik merupakan bukti dari adanya kesepakatan antara CV WoodOne Perkasa dengan buyer. Kontrak elektronik antara CV WoodOne Perkasa dengan buyer dilakukan commit to user melalui e-mail, dimana di dalam e-mail tersebut memuat terms and



condition yang ditawarkan oleh CV WoodOne Perkasa kepada buyer. Kontrak elektronik ini berbentuk kontrak baku, dimana pihak buyer harus menyetujui semua terms and condition yang diajukan oleh CV WoodOne Perkasa.

Gambar 5. Halaman Company Term 1

commit to user



Gambar 6. Halaman Company Term 2 4) Pembayaran Metode pembayaran yang ditawarkan oleh CV WoodOne Perkasa yaitu Telegraphic / Swift Wire Transfer (T/T). Telegraphic / Swift Wire Transfer (T/T) adalah sebuah metode untuk mentransfer uang dari satu orang atau lembaga (badan) yang lain. Telegraphic / Swift Wire Transfer (T/T) dapat dibuat dari satu rekening bank ke rekening bank lain atau melalui transfer uang tunai di kantor kas. Pembayaran yang disyaratkan oleh CV WoodOne Perkasa adalah harus dilakukan dengan uang muka 50% di awal diperlukan untuk memulai produksi. Sisa pembayaran harus dilakukan pada faktur setelah kontainer dimuat. Dokumen asli akan dikirim ke penerima barang setelah menerima transfer (Hasil wawancara dengan Joko Tri Setiyarto, manager dan marketing CV WoodOne Perkasa, tanggal 8 November 2010).

commit to user



Gambar 7. Halaman Pembayaran 5) Pengiriman Pengiriman barang yang dilakukan CV WoodOne Perkasa kepada buyer yaitu dengan menggunakan metode FOB (Free On Board), dimana pihak penjual bertanggung jawab dari mengurus izin ekspor sampai memuat barang di kapal yang siap berangkat.

commit to user



Gambar 8. Halaman Pengiriman b. Pemenuhan terhadap Syarat Syahnya Perjanjian Menurut KUH Perdata, suatu perjanjian adalah bebas, tidak terikat pada bentuk tertentu. Hal ini sesuai dengan Pasal 1338 yang berbunyi: “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Dalam kontrak elektronik ini, dapat diterapkan ketentuan dari Buku III KUH Perdata tentang Hukum Perjanjian secara analogis. KUH Perdata menyebutkan dalam Pasal 1313 yaitu “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”. Jika mengacu pada Pasal 1313 KUH Perdata, maka suatu kontrak elektronik dapat dianggap suatu bentuk perjanjian yang memenuhi pasal tersebut. Kontrak elektronik merupakan kontrak yang terjadi akibat suatu transaksi elektronik (e-commerce). Secara garis besar, ilustrasi terjadinya commit to user suatu transaksi elektronik (e-commerce) adalah sebagai berikut: Toko A



memiliki website (situs) yang di dalamnya terdapat segala informasi produk yang dimiliki toko A termasuk pula harga, tata cara pembayaran, dan penyerahan barang. Pembeli memilih barang yang diinginkannya dan mengisi order form (formulir pesanan) yang tersedia atau mengirimkan email berisi pesanan barang. Selanjutnya pembeli harus melakukan pembayaran sesuai dengan tata cara pembayaran yang telah ditentukan. Setelah menerima formulir pesanan dan pembayaran dari pembeli, maka toko A akan mengirimkan barang yang dipesan. Tampak bahwa proses transaksi elektronik (e-commerce) dan transaksi konvensional memiliki kesamaan. Baik dalam transaksi elektronik (e-commerce) maupun dalam transaksi konvensional terdapat proses penawaran, penerimaan penawaran (pembelian), pembayaran, dan penyerahan barang. Perbedaan antara kedua transaksi tersebut hanyalah bahwa transaksi elektronik (e-commerce) dilakukan tanpa tatap muka dan prosesnya terjadi lebih cepat serta lebih mudah. Karena tidak ada perbedaan konsep antara kedua jenis transaksi tersebut, maka suatu kontrak yang terjadi dalam transaksi elektronik (ecommerce) pada dasarnya adalah sama dengan kontrak yang terjadi dalam transaksi konvensional dan dengan demikian hal-hal yang berlaku mengenai kontrak konvensional dapat diberlakukan pula untuk kontrak elektronik. Syarat sahnya kontrak elektronik dapat disamakan dengan syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang menyebutkan sebagai berikut: 1) Adanya kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya. Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu pihak atau lebih dengan pihak lain. Suatu kesepakatan selalu diawali dengan adanya suatu penawaran oleh satu pihak dan penerimaan oleh pihak lain (Salim H.S, 2007:9). Suatu kesepakatan biasanya selalu diawali dengan adanya commit to user penawaran oleh suatu pihak dan dilanjutkan dengan adanya tanggapan



berupa penerimaan oleh pihak lain, jika penawaran tersebut tidak ditanggapi atau direspon oleh pihak lain, maka tidak akan mungkin tercipta kesepakatan, oleh karena itu diperlukan dua pihak untuk melahirkan suatu kesepakatan (Yahya Ahmad Zein, 2009:55). Kesepakatan dapat diketahui dengan mudah dalam kontrak bisnis secara langsung sebab kesepakatan dapat langsung diberikan secara lisan maupun tulisan, akan tetapi dalam transaksi bisnis melalui e-commerce kesepakatan dalam perjanjian tersebut tidak diberikan secara langsung melainkan melalui media elektronik berupa internet. Pihak yang memberikan penawaran dalam transaksi bisnis yang menggunakan e-commerce adalah pihak penjual yang dalam hal ini menawarkan barang-barang dagangannya melalui situs web (website). Semua pihak pengguna internet dapat masuk untuk melihatlihat toko virtual tersebut atau untuk membeli barang yang mereka butuhkan. Jika memang pembeli tertarik untuk membeli suatu barang maka ia hanya perlu mengklik barang yang sesuai dengan keinginannya, biasanya setelah pesanan tersebut sampai kepada penjual,

maka

penjual

akan

mengirimkan

e-mail

untuk

mengkonfirmasi pesanan tersebut kepada pembeli. Lahirnya kontrak elektronik dalam transaksi perdagangan di CV WoodOne terjadi melalui e-mail. Pihak buyer dengan CV WoodOne Perkasa saling mengirimkan e-mail sehingga nantinya dapat terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak. Lahirnya kontrak secara elektronik dapat melalui media sebagai berikut: a) Lahirnya kontrak melalui e-mail. Surat elektronik seringkali dilihat sama dengan sistem surat (pos) akan tetapi berbentuk digital. Komunikasi e-mail merupakan komunikasi langsung antara para pihak seperti halnya komunikasi melalui telepon, namun komunikasi ini tidak seketika atau spontan commit to user



seperti layaknya telepon, telex ataupun faks. Apabila kontak melalui telepon, telex ataupun faks, pengirim dapat secara seketika memeriksa bahwa pengiriman telah berhasil, dengan faks dan telex pengirim dapat menerima laporan pengiriman. Dengan demikian komunikasi e-mail berbeda dengan cara komunikasi-komunikasi tersebut. Memang dalam komunikasi e-mail kita dapat meminta laporan penerimaan, akan tetapi itu sebenarnya hanya tanda pengiriman telah dikirim kepada kotak surat (mailbox) pengguna bukan langsung pada penggunaannya. Pesan melalui email itu lebih terbagi-bagi dibandingkan panggilan telepon atau transmisi melalui mesin faks. Hal ini dikarenakan sebuah pesan yang dikirimkan melalui e-mail dipecah menjadi paket-paket kecil yang akan dikirimkan melalui rute-rute yang berbeda-beda. Pengirim tidak dapat menjamin bahwa paketpaket tersebut akan tiba keseluruhannya atau paket tersebut sampai (Rosa Agustina, 2008:10). Transaksi dengan menggunakan e-mail dapat dilakukan dengan cara mudah di mana dalam hal ini kedua belah pihak harus memenuhi syarat yaitu memiliki e-mail address selanjutnya sebelum melakukan transaksi, customer sudah mengetahui e-mail yang akan dituju dan jenis barang serta jumlah yang akan dibeli, kemudian customer menulis nama produk dan jumlah produk, alamat pengiriman, dan metode pembayaran yang digunakan. Customer selanjutnya akan menerima konfirmasi dari merchant mengenai order barang yang telah dipesan tersebut (Yahya Ahmad Zein, 2009:36). Dengan demikian maka kontrak-kontrak melalui e-mail tunduk pada teori the postal rule. Teori ini menyatakan bahwa jika pengirim penawaran menghendaki penerimaan dengan surat, maka commit to user penawaran dianggap setelah surat dikirimkan kemudian pada saat



e-mail yang menyatakan penerimaan penawaran dikirimkan dari penerima maka kontrak tersebut lahir. b) Lahirnya kontrak melalui website. Perbedaan utama antara kontrak melalui website dengan kontrak melalui email, yaitu apabila dilihat dari sifatnya, kontrak melalui website terjadi seketika sedangkan email tidak. Walaupun keduanya memiliki proses yang sama, yaitu samasama terkait hubungan antara client dan server, namun dalam komunikasi melalui website sifatnya seketika sementara e-mail tidak seketika (Rosa Agustina, 2008:10). Model transaksi melalui website yaitu dengan cara di mana merchant menyediakan daftar atau katalog barang yang dijual disertai dengan deskripsi produk yang dijual dalam website yang telah dibuat oleh merchant. Pada model transaksi ini dikenal istilah order form dan shopping cart (Yahya Ahmad Zein, 2009:36). Belanja dengan menggunakan order form merupakan salah satu belanja yang sering digunakan dalam bisnis ecommerce. Merchant menyediakan daftar atau katalog barang (product table) yang dijual, biasanya produk yang dijual tidak divisualisasikan dalam bentuk gambar, akan tetapi dalam deskripsi produk. Selain tabel produk, ditawarkan juga jenis pembayaran. Jenis-jenis pembayaran yang ditawarkan berbedabeda sesuai dengan layanan yang disediakan oleh merchant, seperti dengan credit card, transfer lewat bank, check, dan lainlain. Pada saat pengiriman form, customer juga diminta untuk mengisi formulir yang bersifat informasi kontak untuk customer. Bila pembayaran menggunakan credit card, maka form akan diisi dengan mengisi jenis atau tipe credit card, commit to user nomor credit card, tanggal kadaluarsa (expire date) serta



informasi pemegang kartu (cardholder). Setelah pengisian order form dilakukan selanjutnya akan disediakan tombol untuk konfirmasi order, biasanya digunakan tombol Submit dan tombol Reset. Jika diklik tombol Reset, maka proses akan mereset semua pilihan dan informasi yang telah dimasukkan oleh customer dan dapat diulang dari awal. Jika yang diklik adalah tombol Submit, maka proses akan dilanjutkan ke tahap pengesahan dan pengecekan order. Selanjutnya jika informasi yang dikirimkan oleh customer telah memenuhi persyaratan atau dinyatakan valid, maka merchant akan mengirimkan berita konfirmasi kepada customer dalam bentuk e-mail. Dengan demikian untuk kontrak-kontrak yang sifatnya adalah seketika maka

teori

yang

digunakan

adalah

teori

penerimaan

(acceptance theory). Teori penerimaan menyatakan bahwa kesepakatan terjadi pada saat diterimanya pernyataan kehendak yang menyetujui atau menerima penawaran oleh pihak yang menawarkan. 2) Adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Kecakapan adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan wenang untuk melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang ditentukan undang-undang. Orang-orang yang cakap/wenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa. Ukuran kedewasaan adalah telah berumur 21 tahun dan/atau sudah kawin. Orang yang tidak berwenang untuk melakukan perbuatan hukum: (1) anak di bawah umur (minderjarigheid), (2) orang yang commit ditaruh to di user bawah pengampuan, dan



(3) istri (Pasal 1330 KUH Perdata). Akan tetapi, dalam perkembangannya istri dapat melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 31 UU Nomor 1 Tahun 1974 Jo. SEMA No.3 Tahun 1963 (Salim H.S, 2007:10). Transaksi bisnis yang menggunakan e-commerce sangat sulit menentukan seseorang yang melakukan transaksi telah dewasa atau tidak berada di bawah pengampuan karena proses penawaran dan penerimaan secara tidak langsung dilakukan, akan tetapi hanya melalui media virtual yang rawan kamuflase, rekayasa, dan penipuan. Akan tetapi sebagaimana layaknya transaksi bisnis biasa yang menggunakan e-commerce ini adalah orang yang tidak cakap, pihak yang dirugikan atas perjanjian tersebut dapat menuntut agar perjanjian itu dibatalkan (Yahya Ahmad Zein, 2009:59). Pemenuhan

syarat

kecakapan

dalam

transaksi

perdagangan melalui internet (e-commerce) yang dilakukan oleh CV WoodOne Perkasa dengan buyer adalah adanya kepemilikan rekening suatu bank oleh buyer. Form kontrak elektronik yang disodorkan oleh CV WoodOne Perkasa kepada buyer memuat adanya rekening bank, dimana didalamnya berisi nama pemilik dan nomor rekening. Pihak CV WoodOne Perkasa melakukan pengecekan terhadap rekening bank yang diberikan oleh buyer untuk memastikan validitas data yang dimasukkan buyer. Apabila data rekening bank tersebut benarbenar dimiliki oleh buyer, maka transaksi perdagangan yang dilakukan oleh para pihak dapat dilanjutkan. Akan tetapi, jika data rekening bank yang diberikan oleh buyer tersebut fiktif maka transaksi perdagangan yang terjadi langsung dibatalkan oleh pihak CV commit WoodOne Perkasa. Kepemilikan rekening bank to user



ini diasumsikan bahwa setiap pemilik rekening bank telah dianggap cakap dan dewasa karena setiap pembukaan sebuah rekening pada suatu bank dibutuhkan identitas diri dari seseorang yang akan menjadi pemilik rekening tersebut. Biasanya pembukaan sebuah rekening bank membutuhkan tanda identitas diri seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) ataupun Surat Izin Mengemudi (SIM), yang mana keduanya menjadi indikator seseorang sudah dianggap dewasa dan cakap.

Gambar 9. Para Pihak Indikator dari kecakapan dalam transaksi perdagangan melalui internet yang dilakukan oleh CV WoodOne Perkasa ini adalah adanya tanda tangan elektronik. Tanda tangan elektronik ini memuat identitas yang menunjukkan status subyek hukum commit to user para pihak. Tanda tangan elektronik yang diberikan oleh pihak



CV WoodOne Perkasa dilakukan oleh Joko Tri Setiyarto selaku manager dan marketing CV WoodOne Perkasa sedangkan tanda tangan elektronik dari pihak buyer dilakukan oleh buyer itu sendiri. Tanda tangan elektronik kedua belah pihak ini dapat dilihat oleh masing-masing pihak dengan menggunakan software Adobe Professional 9.0. Menurut pengaturan Pasal 1 ayat (12) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi. Tanda tangan elektronik ini memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah sebagaimana pengaturannya dalam Pasal 11 ayat (1) yang mengatur pemenuhan persyaratan tanda tangan elektronik. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi antara lain: (1) Data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan; (2) Data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan; (3) Segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui; (4) Segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui; (5) Terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penandatangannya; dan (6) Terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi commit to user Elektronik yang terkait.



3) Adanya suatu hal tertentu. Berbagai literatur menyebutkan bahwa yang menjadi objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur. Prestasi ini terdiri atas: (1) memberikan sesuatu, (2) berbuat sesuatu, dan (3) tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUH Perdata) (Salim H.S, 2007:10). Suatu hal tertentu merupakan pokok perjanjian, merupakan suatu prestasi yang harus dipenuhi dalam suatu perjanjian, merupakan obyek perjanjian. Prestasi itu harus tertentu atau sekurang-kurangnya dapat ditentukan jenisnya, apa yang diperjanjikan ini harus cukup jelas, ditentukan jenisnya meskipun jumlahnya tidak boleh disebutkan asal dapat dihitung

atau

ditetapkan.

Undang-undang

juga

tidak

mengharuskan barang tersebut sudah ada atau belum di tangan debitur pada saat perjanjian dibuat dan jumlahnya juga tidak perlu disebutkan yang penting kemudian dapat dihitung atau ditetapkan (Yahya Ahmad Zein, 2009:60). Apabila melihat pada Pasal 1458 KUH Perdata, yang mengatakan: “Jual beli sudah dianggap terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar”. Maka dengan lahirnya kata sepakat itulah menyebabkan lahirnya sebuah perjanjian dan pada saat itu pula menyebabkan timbulnya hak dan kewajiban. commit to user



Pasal 1333 juga menyebutkan bahwa “Suatu perjanjian harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya. Jumlah barang itu tidak perlu pasti, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung.” Sehingga obyek yang diperjanjikan harus mempunyai barang beserta jumlah maupun jenisnya sebagai pokok dari perjanjian yang telah dibuat. Suatu hal tertentu dalam perjanjian adalah obyek prestasi perjanjian. Isi prestasi tersebut harus tertentu atau paling sedikit dapat ditentukan, sehingga berdasar definisi tersebut

maka

suatu

kontrak

e-commerce

haruslah

menyebutkan mengenai obyek dari kontrak tersebut. Setelah melakukan penelitian di CV WoodOne Perkasa, dapat diketahui bahwa di dalam website resmi yang dimilikinya terdapat penawaran berbagai macam produk furniture, dimana produk yang ditawarkan antara lain furniture ruang tidur, furniture ruang makan serta furniture ruang keluarga. Selain menampilkan

produk

tersebut

dalam

bentuk

gambar,

ditampilkan juga deskripsi mengenai informasi, dan spesifikasi dari produk tersebut. Suatu hal tertentu dalam hal ini yaitu adanya suatu benda yang dijadikan obyek dalam suatu perjanjian. Jika dihubungkan dengan apa yang ada dalam e-commerce yang menyediakan berbagai macam produk yang ditawarkan serta buyer bebas memilih terhadap salah satu atau beberapa jenis produk yang dinginkannya, maka apa yang dipilih buyer tersebut menjadi obyek dalam perjanjian.

commit to user



Gambar 10. Obyek perjanjian 4) Adanya suatu sebab yang halal. Pasal 1320 KUH Perdata tidak dijelaskan pengetian orzaak (kausa yang halal). Di dalam Pasal 1337 KUH Perdata hanya disebutkan kausa yang terlarang. Suatu sebab adalah terlarang

apabila

bertentangan

dengan

undang-undang,

kesusilaan, dan ketertiban umum. Hoge Raad sejak tahun 1927 mengartikan orzaak sebagai sesuatu yang menjadi tujuan para pihak (Salim H.S, 2007:11). Penjelasan dari suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang adalah apabila di dalam undang-undang tidak memperbolehkan adanya suatu perbuatan dan larangan tersebut dilanggar maka perbuatan itu akan mendapatkan sanksi yang tegas. Kata ”causa” berasal dari bahasa latin artinya ”sebab”, sebab adalah suatu yang menyebabkan orang membuat perjanjian, yang mendorong orang membuat perjanjian, tetapi yang dimaksud dengan causa yang halal dalam Pasal 1320 commit to user KUH Perdata itu bukanlah sebab dalam arti yang menyebabkan



atau yang mendorong orang membuat perjanjian, melainkan sebab

dalam

arti

“isi

perjanjian

itu

sendiri”

yang

menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak (Yahya Ahmad Zein, 2009:61). Suatu sebab yang halal berarti perjanjian yang dibuat para

pihak

harus

dilakukan

berdasarkan

itikad

baik.

Berdasarkan Pasal 1335 KUH Perdata yang berbunyi: “Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan.” Suatu perjanjian tanpa sebab tidak mempunyai kekuatan, sebab dalam hal ini adalah tujuan dibuatnya sebuah perjanjian. Tujuan dari perjanjian berarti isi perjanjian itu sendiri yang dibuat oleh kedua belah pihak, sedangkan isi perjanjian adalah yang dinyatakan tegas oleh kedua belah pihak mengenai hak dan kewajiban yang ditimbulkan dari hubungan hukum (perjanjian) yang dibuat oleh kedua belah pihak tersebut. Kontrak elektronik yang dibuat oleh CV WoodOne Perkasa dengan buyer hanya sebatas pada perjanjian jual beli produk furniture, dimana perjanjian ini tidaklah bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Adapun mengenai isi perjanjian itu sendiri adalah pihak CV WoodOne Perkasa sebagai merchant menyediakan berbagai macam kebutuhan produk furniture bagi buyer serta berhak mendapatkan pembayaran atas produk furniture yang dibeli oleh buyer sedangkan pihak buyer berhak mendapatkan produk furniture yang dibelinya dari CV WoodOne Perkasa selaku merchant. Syarat yang pertama dan kedua disebut syarat subjektif, karena menyangkut pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. commit to user Adapun syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif,



karena menyangkut objek perjanjian. Apabila syarat pertama dan kedua tidak terpenuhi, maka perjanjian itu dapat dibatalkan. Artinya, salah satu pihak dapat mengajukan kepada pengadilan untuk membatalkan perjanjian yang disepakatinya. Akan tetapi, apabila para pihak tidak ada yang keberatan, maka perjanjian itu tetap dianggap sah. Apabila syarat ketiga dan keempat tidak terpenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum. Artinya, dari semula perjanjian itu dianggap tidak ada (Salim H.S, 2007:11). Dipenuhinya empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Menurut ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata, perjanjian yang dibuat secara sah, yakni memenuhi syarat-syarat Pasal 1320 KUH Perdata tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya dan tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan kedua belah pihak serta harus dilaksanakan dengan itikad baik. Kontrak yang berlaku dianggap sebagai undang-undang bagi para pihak, artinya para pihak harus menaati kontrak tersebut sama dengan menaati undang-undang. Apabila salah satu pihak ada yang melanggar perjanjian yang mereka buat, maka ia dianggap sama dengan melanggar undang-undang yang mempunyai akibat hukum tertentu yaitu sanksi hukum. Hal ini menimbulkan penafsiran bahwa barangsiapa melanggar perjanjian ia akan mendapat hukuman seperti yang telah diterapkan

dalam

undang-undang.

Kontrak

mempunyai

kekuatan mengikat dan memaksa, dalam perkara perdata hukuman bagi pelanggar kontrak ditetapkan oleh hakim berdasarkan undang-undang atas permintaan pihak lainnya, menurut undang-undang pihak yang melanggar perjanjian itu commit to user



diharuskan membayar ganti kerugian (Pasal 1243 KUH Perdata), kontraknya dapat diputuskan (Pasal 1266 KUH Perdata), dan menanggung beban resiko (Pasal 1237 ayat 2 KUH Perdata). c. Pemenuhan terhadap Asas-Asas Perjanjian dalam KUH Perdata Kontrak elektronik pada dasarnya sama saja dengan kontrak konvensional, hanya saja berbeda bentuknya. Kontrak elektronik dalam Hukum Indonesia terletak dalam bidang hukum perdata, maka dari itu kontrak elektronik mempunyai asas-asas yang sama dengan hukum perjanjian pada umumnya. Menurut Mariam Darus Badrulzaman (1994:42), asas-asas dalam hukum kontrak antara lain: 1) Asas Konsensualisme Asas ini dapat ditemukan dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUH Perdata di dalamnya ditemukan istilah “semua”. Kata-kata “semua” menunjukkan bahwa setiap orang diberi kesempatan untuk menyatakan keinginannya (will), yang rasanya baik untuk menciptakan perjanjian. Asas ini sangat erat hubungannya dengan asas kebebasan mengadakan perjanjian. Konsensual artinya perjanjian itu terjadi sejak adanya kata sepakat antara para pihak. Perjanjian tersebut dinyatakan sah dan mempunyai akibat hukum sejak terjadinya kesepakatan antara para pihak mengenai isi dari perjanjian yang dimaksudkan. Pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan kata sepakat merupakan salah satu syarat sahnya suatu perjanjian, sehingga antara para pihak haruslah sepakat melakukan suatu perjanjian. Kontrak dalam e-commerce antara merchant dengan buyer terjadi dalam bentuk suatu kontrak yang tertulis, dimana kontrak tertulis tersebut tidak seperti kontrak konvensional yang menggunakan kertas, melainkan suatucommit bentuktotertulis user yang menggunakan data digital



atau kontrak paperless, dimana kehendak untuk mengikatkan diri para pihak ditimbulkan karena adanya persamaan kehendak. Kontrak dalam e-commerce terjadi ketika merchant menyodorkan form yang berisi terms dan condition kontrak dan buyer melakukan persetujuan terhadap isi kontrak tersebut sebagai tanda persetujuan, sehingga hal ini menunjukan adanya persamaan kehendak antara merchant dengan buyer. 2) Asas Kepercayaan Seorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, harus dapat menumbuhkan kepercayaan di antara kedua pihak bahwa satu sama lain akan memenuhi prestasinya di kemudian hari. Tanpa adanya kepercayaan, maka perjanjian itu tidak mungkin akan diadakan oleh para pihak. Dengan kepercayaan ini, kedua pihak mengikatkan dirinya kepada perjanjian yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang. Untuk memberikan kepercayaan kepada buyer di dalam melakukan

transaksi,

pihak

merchant

menegaskan

bahwa

ia

memberikan pelayanan sesuai dengan kemampuannya. Hal ini tertuang dalam bagian profil website, sehingga dengan demikian dapat memberikan kepercayaan dan kepuasan kepada buyer terhadap produk yang telah dibelinya. 3) Asas Kekuatan Mengikat Terikatnya para pihak pada apa yang diperjanjikan dan juga terhadap beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatuhan, dan kebiasaan akan mengikat para pihak. Asas kekuatan mengikat (asas pacta sunt servanda) dapat ditemukan di dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yaitu: “Setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undangundang bagi mereka yang membuatnya”. commit to user



Kontrak e-commerce yang terjadi antara merchant dengan buyer mengenai hal yang disepakati memberikan pengertian bahwa kesepakatan tersebut akan menimbulkan kewajiban hukum antar para pihak. Kewajiban tersebut mengikat para pihak untuk melakukan prestasinya. Dengan adanya kontrak yang telah disepakati oleh merchant dengan buyer maka kontrak tersebut mengikat bagi kedua belah pihak dan berlaku sebagai undang-undang bagi keduanya. 4) Asas Keseimbangan Asas ini menghendaki kedua pihak untuk memenuhi dan melaksanakan perjanjian itu. Asas keseimbangan ini merupakan kelanjutan dari asas persamaan. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun kreditur memikul pula beban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik. Dapat dilihat di sini bahwa kedudukan kreditur yang kuat diimbangi dengan kewajibannya untuk memperhatikan itikad baik, sehingga kedudukan kreditur dan debitur seimbang. Dalam transaksi e-commerce yang terjadi, pihak merchant mengharuskan pihak buyer untuk memenuhi persyaratan yang diminta oleh pihak merchant. Apabila hal ini dapat dipenuhi, maka pihak merchant akan melayani semua keinginan yang diminta oleh pihak buyer sepanjang sesuai dengan apa yang telah disepakati bersama. 5) Asas Kepastian Hukum Perjanjian sebagai suatu figur hukum harus mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu, yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak. Mengenai masalah kepastian hukum, pihak merchant telah memberikan kepastian bahwa apabila terjadi sengketa dengan buyer maka penyelesaian yang digunakan adalah dengan menempuh jalur commit to user



musyawarah karena pada awal terjadinya kesepakatan hanya dengan mengandalkan kepercayaan (trust) masing-masing pihak. 2. Problematika yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Kontrak Elektronik pada Transaksi Perdagangan melalui Internet (E-Commerce) dalam Perspektif KUH Perdata Khususnya di CV WoodOne Perkasa Sukoharjo Problematika yang dihadapi dalam pelaksanaan kontrak elektronik yang meliputi proses penawaran, penerimaan, lahirnya kontrak elektronik, pembayaran maupun pengiriman tidak ada masalah maupun kendala yang dihadapi serta belum pernah terjadi adanya sengketa dengan pihak buyer. Adapun problematika yang dihadapi dalam pelaksanaan kontrak elektronik yang ada pada CV tersebut hanyalah berupa masalah teknis antara lain (hasil wawancara dengan Joko Tri Setiyarto, manager dan marketing CV Woodone Perkasa tanggal 8 November 2010): a. Keterlambatan kiriman produk setengah jadi dari supplier. b. Keterlambatan kiriman bahan finishing dari supplier. c. Keterlambatan kiriman hardware pendukung produk dari supplier. CV WoodOne Perkasa tidak hanya memproduksi produk furniture sendiri, tetapi juga bekerja sama dengan perusahaan lain, dimana perusahaan lain tersebut bertindak sebagai supplier yang menyediakan kebutuhan bagi CV WoodOne Perkasa di dalam menghasilkan produkproduk furniture. Supplier tersebut menyediakan kebutuhan antara lain produk setengah jadi, bahan finishing, serta hardware pendukung produk. Di dalam hubungannya dengan supplier yang menyediakan kebutuhan bagi CV WoodOne Perkasa terdapat sebuah problematika, dimana terjadi keterlambatan kiriman kebutuhan dari supplier. Hal ini dapat dikatakan sebagai wanprestasi yang dilakukan oleh supplier, dimana supplier terlambat memenuhi kewajiban yang telah disepakati bersama. Solusi untuk mengatasi hal adalah pihak CV WoodOne memberikan penalty kepada supplier yaitu menunda pembayaran atas kiriman yang diberikan oleh supplier.

commit to user



Keterlambatan pengiriman barang dari supplier kepada CV WoodOne Perkasa ini tentunya menimbulkan wanprestasi bagi CV WoodOne Perkasa kepada buyer. Untuk mengatasi problematika berupa wanprestasi keterlambatan pengiriman barang kepada buyer, maka pihak CV WoodOne Perkasa melakukan ganti kerugian berupa pembayaran denda sebesar 2,5% per minggu dari total invoice yang dipesan oleh buyer. d. Kerusakan alat produksi. Berkaitan dengan masalah kerusakan alat produksi ini tentunya menghambat proses produksi produk-produk. Akibat yang ditimbulkan dari adanya masalah teknis ini adalah terlambatnya jangka waktu penyelesaian akhir produk-produk yang semestinya dapat dihasilkan. Solusi dari masalah teknis ini berupa perbaikan/servis atas alat-alat produksi yang mengalami kerusakan. e. Keterlambatan pembayaran dari buyer. Cara yang paling umum digunakan ketika seseorang di dalam melakukan pembayaran terhadap produk atau jasa yang dibelinya dalam transaksi e-commerce adalah membayar langsung dengan alat pembayaran yang sah (uang) secara tunai (cash), dengan menggunakan kartu kredit (credit card), kartu debit (debet card), cek pribadi (personal check), atau transfer antar rekening. Metode pembayaran yang ditetapkan CV WoodOne Perkasa atas transaksi perdagangan yang dilakukan buyer adalah menggunakan Telegraphic / Swift Wire Transfer (T/T). Telegraphic / Swift Wire Transfer (T/T) adalah sebuah metode untuk mentransfer uang dari satu orang atau lembaga (badan) yang lain. Proses dari Telegraphic / Swift Wire Transfer (T/T) adalah 1) Seorang yang ingin melakukan transfer mendatangi sebuah bank dan bank memberikan perintah untuk mentransfer sejumlah uang tertentu. commit to user



2) Bank mengirimkan pesan, melalui sistem yang aman ke bank penerima, meminta bahwa pembayaran sesuai dengan instruksi yang diberikan. 3) Pesan ini juga berisi petunjuk penyelesaian. Metode ini dipandang lebih aman dibandingkan dengan metode pembayaran Letter of Credit (L/C) dikarenakan dalam metode pembayaran Letter of Credit (L/C) ini rawan dengan berbagai macam pemalsuan. Pemalsuan yang biasa terjadi di dalam L/C ini berupa pemalsuan identitas pemilik L/C. Sisa pembayaran harus dilakukan setelah kontainer dimuat. Dokumen asli yang berisi purchase order maupun dokumen ekspor impor akan dikirimkan ke buyer setelah CV WoodOne Perkasa menerima semua pembayaran. Namun yang menjadi permasalahan disini hanyalah pihak buyer terlambat dalam melakukan pembayaran setelah barang dikirimkan. Untuk mengatasi hal ini, CV WoodOne Perkasa menahan untuk mengirimkan semua dokumen yang diperlukan oleh buyer sampai buyer melunasi semua pembayaran. f. Komplain buyer mengenai Quality Product dari CV WoodOne Perkasa. Quality Control, dimana pihak buyer tidak merasa puas atas produk yang telah dibelinya dari CV WoodOne Perkasa. Quality Control ini meliputi warna produk, kerajinan produk, kebersihan produk maupun packing produk. Warna produk yang dimaksud di sini adalah warna produk yang diterima buyer tidak sesuai dengan sampel yang dilihat oleh buyer. Kerajinan produk yang dimaksud di sini adalah ada sedikit cacat yang terdapat pada produk yang diterima buyer. Kebersihan produk yang dimaksud di sini adalah adanya debu-debu yang menempel pada produk. Packing produk yang dimaksud di sini adalah packing produk tersebut mengalami kerusakan selama perjalanan dari CV WoodOne Perkasa menuju tujuan buyer. Adapun solusi yang ditawarkan oleh CV WoodOne Perkasa berupa:

commit to user



1) buyer melakukan servis perbaikan sendiri kemudian CV WoodOne Perkasa mengganti seluruh biaya servis perbaikan itu. 2) CV WoodOne Perkasa mengirimkan tenaga servis perbaikan kepada buyer untuk memperbaiki Quality Control yang menjadi komplain buyer. g. Faktor cuaca Berkaitan dengan masalah berupa faktor cuaca ini menyebabkan terhambatnya proses finishing produk. Produk-produk furniture sangat membutuhkan sinar matahari yang cukup untuk proses pengeringan sehingga hasil dan kualitas yang dihasilkan menjadi bagus. Untuk mengatasi solusi atas masalah non teknis ini dibuatlah sebuah ruangan khusus berupa ruangan pemanas yang berfungsi menggantikan sinar matahari untuk proses finishing produk. Kontrak elektronik yang terdapat pada CV WoodOne Perkasa tidak mencantumkan

adanya

klausula-klausula

yang

memuat

mekanisme

penyelesaian sengketa serta pilihan hukum yang dipilih jika terjadi sengketa dengan buyer. Ini tentunya bisa menimbulkan masalah hukum antara merchant dengan buyer. Untuk menghindari hal tersebut, hendaknya pihak CV WoodOne Perkasa mencantumkan adanya klausula-klausula yang memuat mekanisme penyelesaian sengketa serta pilihan hukum yang dipilih (choice of law). Adapun mekanisme penyelesaian sengketa non litigasi (choice of forum) yang bisa dipilih antara lain negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Sedangkan pilihan hukum (choice of law) yang bisa dipilih yaitu dengan menggunakan teori the most characteristic connection yang menerangkan hukum pihak yang paling banyak melakukan prestasi.

commit to user



BAB IV PENUTUP A. Simpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai keabsahan kontrak elektronik pada transaksi perdagangan melalui internet (e-commerce) dalam perspektif KUH Perdata, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut: 1. Kontrak elektronik dalam transaksi perdagangan melalui internet (ecommerce) yang terdapat pada CV WoodOne Perkasa Sukoharjo diketahui telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian seperti yang termuat dalam Pasal 1320 KUH Perdata serta memenuhi asas-asas perjanjian. 2. Problematika yang dihadapi dalam pelaksanaan kontrak elektronik berupa masalah teknis yaitu keterlambatan kiriman produk setengah jadi dari supplier,

keterlambatan

kiriman

bahan

finishing

dari

supplier,

keterlambatan kiriman hardware pendukung produk dari supplier, kerusakan alat produksi, keterlambatan pembayaran dari buyer, komplain buyer mengenai Quality Product dari CV WoodOne Perkasa, serta faktor cuaca. Sedangkan solusi untuk mengatasi problematika tersebut yaitu apabila supplier melakukan wanprestasi berupa terlambat memenuhi kewajiban yang telah disepakati bersama maka pihak CV WoodOne memberikan penalty kepada supplier yaitu menunda pembayaran atas kiriman yang diberikan oleh supplier; apabila terdapat kerusakan pada alat produksi, solusi yang diberikan adalah melakukan perbaikan/servis pada alat produksi tersebut; apabila buyer terlambat melakukan pembayaran, maka CV WoodOne Perkasa menahan untuk mengirimkan semua dokumen yang diperlukan oleh buyer sampai buyer melunasi semua pembayaran; apabila buyer tidak merasa puas atas kualitas produk yang dibelinya dari CV WoodOne Perkasa, maka CV WoodOne Perkasa menawarkan solusi yaitu: (a) buyer melakukan servis perbaikan sendiri kemudian CV WoodOne Perkasa mengganti seluruh biaya servis commit to user 62



perbaikan itu, (b) CV WoodOne Perkasa mengirimkan tenaga servis perbaikan kepada buyer untuk memperbaiki Quality Control yang menjadi komplain buyer; penanganan terhadap problematika yang dihadapi berupa faktor cuaca yang menghambat proses produksi adalah pembuatan ruang pemanas yang berfungsi menggantikan sinar matahari di dalam proses finishing sebuah produk. Sedangkan problematika yang dihadapi berkaitan dengan masalah hukum belum pernah terjadi. B. Saran 1. Pelaksanaan kontrak elektronik di CV WoodOne Perkasa Sukoharjo idealnya mencantumkan klausula-klausula yang berisi penyelesaian sengketa sehingga apabila terjadi masalah dengan pihak buyer maka sudah ada acuan dalam menyelesaikan masalah yang timbul sehingga tidak hanya mengandalkan saling percaya (trust) para pihak semata. 2. CV WoodOne Perkasa Sukoharjo sebaiknya melakukan pendaftaran desain industri yang dimilikinya sehingga hasil-hasil produksi yang dihasilkannya dapat dilindungi oleh Undang-Undang dari penjiplakan oleh pihak lain.

commit to user

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2010

Recommend Documents