P U T U S A N NOMOR: 03/G/2012/PTUN-Pbr
“DEMI KEADILAN YANG BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan dengan pertimbanganpertimbangan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara antara : MUHAMMAD KHADAFI, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan mantan Anggota Polri, bertempat tinggal di Jalan Murai No II Kecamatan Sukajadi Pekanbaru, dengan ini memberi Kuasa kepada: 1.
FERY MAHENDRA, SH.MH ;
2.
EKA WANTI, SH ;
Keduanya
Kewarganegaraan
Indonesia,
Pekerjaan
Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Firm “ Fery Mahendra
&
Partners,
berkantor
di
Komplek
Perkantoran Taman Mella Blok C No: 14 Jalan Tambuasai
Pekanbaru
berdasarkan
Surat
Kuasa
Khusus No: 047/FM&P/I/2012 tanggal 12 Januari 2012 ; Selanjutnya disebut sebagai …….......…PENGGUGAT ; MELAWAN KEPALA KEPOLIOSIAN DAERAH RIAU, Berkedudukan di : Jalan Jenderal Sudirman Nomor : 235 Pekanbaru Propinsi Riau, dengan ini memberi Kuasa kepada ; 1. ROBINSON DP SIREGAR, SH.SIK ; Pangkat/NRP
: AKBP/67070534;
Jabatan/Kesatuan : Kabidkum Polda Riau ;
2.
H. RUSLI, SH. ............
2 2. H. RUSLI, SH ; Pangkat/NRP : Kompol/60100151; Jabatan/Kesauan : Kasubbid Bankum Bidkum Polda Riau ; 3.
NERWAN, SH ; Pangkat/NIP : Penata Tk I / 196808191996031002 ; Jabatan/Kesatuan : Advokat Bidkum Polda Riau ;
Dengan Surat Kuasa Nomor :- tanggal 07 Pebruari 2012 Selanjutnya disebut sebagai……..……...........TERGUGAT; Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; -. Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 03/Pen.MH/2012/PTUN.Pbr tanggal 31 Januari 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut ; -. Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 03/Pen.PP/2012/PTUN.Pbr tanggal 02 Pebruari 2012 tentang Pemeriksaan Persiapan ; -. Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 03/Pen.HS/2012/PTUN.Pbr tanggal 21 Pebruari 2012 tentang
Hari
Persidangan yang terbuka untuk umum ; -. Telah membaca berkas perkara, surat-surat bukti, mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini ; TENTANG DUDUKNYA PERKARA: Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Januari 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 27 Januari 2012 di bawah Register Perkara Nomor: 03/G/2012/PTUN-Pbr, dan telah diperbaiki pada tanggal 21 Pebruari 2012, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut ; I. OBJEK SENGKETA :……..
3 I. OBJEK SENGKETA : -
Surat
Keputusan
Kepala
Nomor: Kep/244 /IX/2011
Kepolisian Tentang
Daerah (Kapolda)
“PEMBERHENTIAN
Riau TIDAK
DENGAN HORMAT DARI DINAS POLRI” tertanggal 28 September 2011, atas nama MUHAMMAD KHADAFI Pangkat BRIPDA dengan NRP : 83060901, yang diterbitkan oleh TERGUGAT
terhadap
PENGGUGAT; II.
TENTANG DUDUK PERSOALAN (POSITA); 1. Bahwa
PENGGUGAT
adalah
Anggota
Polri
yang
diangkat
berdasarkan Surat Keputusan No. Pol : Skep / 1009 / XII / 2003 tentang
pengangkatan
dan
penggajian
siswa
pendidikan
pembentukan Bintara Polri gelombang II tahun 2003, dengan pangkat BRIGADIR POLISI DUA terhitung mulai tanggal 01 Januari 2004 ; 2. Bahwa Penggugat meniti karier sebagai anggota Polri terakhir berpangkat Brigadir Polisi Dua (Bripda), di kesatuan BRIMOPDA RIAU dan telah ditempatkan pada bagian Staf Sat Brimopda Riau; 3. Bahwa sebagai seorang anggota Polri, dalam rangka membina dan membentuk karakter dan kepribadian serta ikut aktif pada kegiatan anggota Polri, Penggugat memiliki kepedulian untuk mendapatkan karier pangkat yang lebih tinggi pada institusi Polri khususnya; 4. Bahwa Penggugat telah mengalami Depresi berat sejak tanggal 06 April 2011 sampai dengan tanggal 16 Mei 2011 (vide keterangan sebagaimana Surat Keputusan No. Pol : KEP/224/IX/2011), hal ini disebabkan tidak lain oleh karena kondisi kesehatan Penggugat yang harus segera ditindaklanjuti agar tidak berakibat fatal kedepannya yang disebabkan baik oleh keadaan rumah tangga dan juga khususnya karena adanya tekanan-tekanan dalam pekerjaan yang Penggugat alami selama ini; 5. ……….
4 5. Bahwa selanjutnya fakta mengenai kondisi kesehatan Penggugat tersebut tidaklah didasari oleh alasan-alasan yang mengada-ada dari diri Penggugat saja namun dapat dibuktikan secara formilnya dari beberapa keterangan Dokter baik dari Rumah Sakit Bhayangkara yang semula melakukan pemeriksaan terhadap kondisi
kejiwaan
Penggugat sebelumnya maupun dari beberapa Dokter ahli Jiwa yang tergabung dalam Rumah sakit Jiwa Pekanbaru-Riau; 6. Bahwa selama 4 (empat) bulan Penggugat menjalani pengobatan secara rutin terhitung sejak bulan April 2011 hingga September 2011, Penggugat ataupun keluarga Penggugat selalu memberikan kabar dan
melaporkan
perkembangan
mengenai
proses pengobatan
Penggugat kepada satuan Brimopda tempat dimana Penggugat menjalani tugasnya, hal mana faktanya juga telah diketahui dengan pasti oleh satuan anggota Brimopda Riau yang diutus untuk melakukan
pengecekan
langsung
terhadap
kebenaran
terkait
pemeriksaan kondisi Penggugat yang harus melakukan kontrol hampir setiap harinya sejak bulan April 2011 hingga bulan Juli 2011pada Rumah Sakit Jiwa Pekanbaru-Riau; 7. Bahwa proses pengobatan Penggugat yang hingga akhirnya harus ditindaklanjuti hingga ke Rumah Sakit Jiwa Pekanbaru-Riau adalah merupakan rujukan langsung dari Rumah Sakit Bhayangkara agar penanganan masalah depresi berat yang dialami Penggugat segera dapat ditindaklanjuti oleh Dokter Ahli Jiwa, dimana atas surat rujukan tersebut akhirnya Rumah sakit Bhayangkara menerbitkan surat izin kepada Penggugat untuk tidak masuk bekerja dalam beberapa hari dan telah pula Penggugat sampaikan dan serahkan kepada Kepala satuan Brimopda tempat dimana Penggugat berdinas; 8. Bahwa tidak masuknya Penggugat selama ini dengan fakta diketahui masih dalam proses pengobatan, ternyata tanpa dasar dan sebab hukum ………..
5 hukum yang jelas Pihak Brimopda justru menuding Penggugat telah melakukan rekayasa atas semua surat keterangan sakit Penggugat hingga akhirnya melakukan tindakan dengan mengabaikan semua fakta yang telah diketahuinya dengan pasti dan jelas justru menjadikan Penggugat sebagai DPO diseluruh jajaran kepolisian Daerah Riau; 9. Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 September 2011, Tergugat justru telah menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara dengan keputusan Nomor : Kep/244/IX/2011 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri terhadap diri PENGGUGAT; 10. Bahwa
Tergugat
adalah
Pejabat
Tata
Usaha
Negara
yang
menjalankan peran dan fungsi pemerintah Negara di daerah, khususnya di Provinsi Riau. Hal mana jelas diatur dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 6 ayat (2) Undang- Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polisi Republik Indonesia jo Pasal 2 angka 7 ayat (4) UndangUndang No. 28 Tahun 1999; 11. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Riau Nomor : Kep/244/IX/2011 tertanggal 28 September 2011, yang menyatakan Penggugat terbukti secara sah dan menyakinkan telah melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, melanggar pasal 14 ayat (1) huruf (a) PPRI No. 1 Tahun 2003, tentang Pemberhentian Anggota Polri yaitu telah meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut terhitung mulai tanggal 06 April
2011
s/d
PEMBERHENTIAN
16
Mei
TIDAK
2011,
dengan
DENGAN
sangsi
HORMAT
berupa
DARI
:
DINAS
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (PTDH) ; 12. Bahwa Gugatan Penggugat dalam perkara ini diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh Pasal 55 Undangundang ………
6 Undang Nomor 5 tahun 1986, yaitu masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak Penggugat mengetahui dan menerima keputusan Tergugat SKep/244/IX/ 2011 tertanggal 28 September 2011, Bahwa sebagai pihak/orang yang dituju oleh keputusan Tergugat, Penggugat baru mengetahui dan menerima Petikan Surat Keputusan Tergugat pada tanggal 05 November 2011 ; 13. Bahwa terhitung sejak tanggal 28 September 2011, Surat Keputusan No. Pol. : Kep/244/IX/2011
tentang Pemberhentian Tidak Dengan
Hormat dari Dinas Polri, Penggugat tidak pernah menerima secara langsung Surat Keputusan sebagaimana yang diperintahkan dalam Surat Keputusan tersebut secara resmi dari institusi Polri baik Polda Riau maupun Brimopda, melainkan Penggugat baru mengetahui dan menerima Surat Keputusan atas Objek Gugatan in casu pada tanggal 05 November 2011, yang didapat dari saudara kandung Penggugat; 14. Bahwa dengan demikian jelaslah Penggugat baru mengetahui adanya Surat Keputusan tersebut tertanggal 05 November 2011, dan itupun karena diberitahukan oleh saudara kandungnya yang kebetulan telah menerima pemberitahuan Surat Keputusan oleh Tergugat di alamat rumah yang jelas-jelas tidak sebagaimana alamat Penggugat bertempat tinggal sesuai alamat yang Anggotanya
sebagai
anggota
POLRI,
terdaftar dalam Kartu jadi
dapat
disimpulkan
Panggilan pemberitahuan Surat keputusan tersebut, tidak pernah disampaikan secara langsung dan patut terhadap diri Penggugat sebagai orang yang dituju dalam Surat Keputusan in casu; 15. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat jelas sangat merugikan Penggugat dengan melakukan pemberhentian Penggugat dengan tidak hormat, hal ini bertentangan dengan PP No. 2 Tahun 2003, tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara RI, Bahwa Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003, Pasal 9 menyebutkan “Hukuman ………
7 “Hukuman disiplin berupa: a. Teguran lisan; b. Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun; c. Penundaan kenaikan gaji berkala; d. Penundaan
kenaikan
pangkat
untuk
paling
lama 1(satu)
tahun mutasi yang bersifat demosi; Pembebasan dari jabatan Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari ; e. Mutasi bersifat demosi ; f. Pembebasan dari jabatan Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dia pulu) hari ; 16. Bahwa jika akhirnya Penggugat benar telah terbukti melakukan pelanggaran disiplin maka sudah sewajarnyalah apabila Tergugat terlebih
dahulu
memberikan
hukuman
terhadap
pelanggaran
peraturan disiplin yang lebih ringan kepada Penggugat selanjutnya baru memberikan hukuman disiplin yang paling berat jika hukuman yang diberikan tidak membuat efek jera bagi anggota Polri termasuk Penggugat, namun apakah Tergugat telah melaksanakannya sesuai dengan hukuman disiplin sebagaimana pada Pasal 9 point a hingga f PP No. 2 Tahun 2003; 17. Bahwa menurut PP No. 2 Tahun 2003, Pasal 13 disebutkan : “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia”. 18. Bahwa jika dihubungan dengan PP. No. 2 tahun 2003, pasal 9 huruf a sampai……….
8 sampai dengan huruf g dan Pasal 13 yang disebut diatas, jelas bertentangan dengan apa yang diterima oleh Penggugat, seharusnya tindakan disiplin yang lebih dari 3 (tiga) kali yang dapat dilaksanakan Sidang Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, hal ini telah nyata-nyata bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku, dan
oleh
karena
tindakan
Tergugat
tidak
dapat
dipertahankan sehingga semestinya dibatalkan; 19. Bahwa Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Riau yang diterbitkan oleh Tergugat adalah merupakan suatu keputusan yang sudah final, konkret
dan individual, sebagaimana yang dimaksud
dalam Pasal 1 butir 3 Undang-undang No. 9 Tahun 2004, yang berbunyi: “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” ; 20. Bahwa akibat diterbitkannya Surat Keputusan dimaksud oleh Tergugat tanpa
prosedur
dan
pertimbangan-pertimbangan
sebagaimana
menurut tata cara ketentuan hukum yang berlaku, mengakibatkan kepentingan
Penggugat
sangat
dirugikan
karena
tidak
dapat
melanjutkan karier sebagai Anggota Polri, dan hal demikian jelas akan membawa efek buruk bagi kehidupan Penggugat ke depan, maka berdasarkan Undang-undang No. 9 Tahun 2004, Pasal 53 ayat (1) berbunyi sebagai berikut : “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan
oleh
suatu
Keputusan Tata
Usaha Negara
dapat
mengajukan ……..
9 mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”; 21. Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan dalam objek perkara aquo adalah jelas dan nyata serta terbukti secara faktual bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diuraikan dalam Undang-undang No. 9 Tahun 2004, Pasal 53 ayat (2) butir a, berbunyi : “Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku” ; 22. Bahwa adapun peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh TERGUGAT yakni : Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 9 Huruf a sampai dengan huruf g, dan Pasal 13; 23. Bahwa selain itu juga proses dan/atau prosedur pemberhentian Penggugat oleh Tergugat telah mengabaikan ketentuan hukum dan perundang-undangan, serta sama sekali tidak berdasarkan pada ketentuan-ketentuan
yang
khusus mengatur
tentang Pedoman
Administrasi Pengakhiran Dinas Anggota Polri in casu; 24. Bahwa proses dan/atau prosedur diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Riau (Tergugat) No. Pol. : Kep/224/IX/2011 yang isinya memutuskan untuk Memberhentikan Tidak Dengan Hormat (PTDH) Penggugat dari Dinas Polisi RI, adalah tidak prosedural dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur khusus tentang tata cara pengakhiran/ pemberhentian dari Dinas Polri sebagaimana PP No. 2 Tahun 2003 ; 25. Bahwa Tergugat sebagai atasan
tertinggi Penggugat di daerah seharusnya……….
10 seharusnya dapat MEMBERIKAN PEMBINAAN TERLEBIH DAHULU terhadap Anggota Polri termasuk terhadap diri Penggugat, tetapi Penggugat
justru diberhentikan dengan
tidak
hormat, dengan
sangkaan-sangkaan dan asumsi-asumsi bahwa Penggugat telah dengan sengaja meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tigapuluh) hari, padahal alasan dalam meninggalkan tugas sebagaimana waktu yang disangkakan tersebut yang berakibat pada pelanggaran disiplin sesungguhnya dilakukan dengan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukumnya sehubungan dengan kondisi kesehatan Penggugat yang dalam keadaan depresi berat sehingga harus segera ditindak lanjuti; 26. Bahwa
selanjutnya
atas
keterangan-keterangan
diatas
dapat
Penggugat buktikan secara fakta dan formilnya dalam persidangan Peradilan
Tata
Usaha
Negara
ini,
dimana
Penggugat
telah
diberhentikan pada saat Penggugat dalam masa proses pengobatan atas depresi berat akibat tekanan-tekanan pekerjaan yang selama ini Penggugat alami; 27. Bahwa
perbuatan
Tergugat
yang
dengan
sewenang-wenang
mengeluarkan Surat Keputusan yang isinya memutuskan untuk proses Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Penggugat dari Dinas Kepolisian RI adalah perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, yakni melanggar Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang beralih, dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme pada penjelasan umum angka 4 serta segala Peraturan khusus terkait tentang Pedoman Administrasi Pengakhiran Dinas Anggota Polri ; 28. Bahwa oleh karena Tergugat termasuk kategori Penyelenggaraan Negara sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Pasal 2 angka 7 ayat ………..
11 ayat (4) Undang- Undang No. 28 Tahun 1999, sehingga dengan demikian segala tindakan yang dilakukannya harus senantiasa mengacu kepada Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ; 29. Bahwa tindakan
Tergugat yang menerbitkan Surat
Keputusan
No: Pol. : Kep/224/IX/2011 tertanggal 28 September
2011
bertentangan dengan ketentuan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999, karena : a. Tidak memenuhi Asas Kepastian Hukum, dimana proses dan prosedur terbitnya Surat Keputusan No. Pol. : Kep/ 224/IX/2011 tertanggal 28 September 2011 tersebut tidak berlandaskan atas peraturan
perundang-undangan.
Khususnya
ketentuan
yang
mengatur tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Kepolisian RI in casu Tahun
2003
Tentang
ketentuan
dalam
PP No. 2
Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian
Negara Republik Indonesia dan juga segala peraturan khusus terkait Pedoman Administrasi Pengakhiran Dinas Anggota Polri Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Kepolisian RI; b. Tidak memenuhi Asas Profesionalitas, dimana proses dan prosedur terbitnya Surat Keputusan No. Pol. : Skep/ 224/IX/2011 tertanggal 28 September 2011 tersebut berdasarkan atas proses persidangan Komisi Kode Etik dan Profesi yang tidak benar, karena sama sekali tidak memeriksa apakah unsur-unsur pasal dengan fakta-fakta yang disangkakan kepada PENGGUGAT telah terbukti atau tidak. Akan tetapi hanya memeriksa berdasarkan asumsi-asumsi semata yang dengan sengaja ingin memberhentikan Penggugat diluar pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana mestinya dengan mengabaikan segala fakta maupun yuridisnya atas penyampaian
secara ………
12 secara formil yang telah diperlihatkan oleh Penggugat dengan dikeluarkannya beberapa Surat Keterangan Sakit oleh Pejabat yang berwenang penuh telah melakukan pemeriksaan dan perawatan terhadap diri Penggugat dalam proses pengobatan; c. Tidak
Memenuhi
Azas-azas umum
Pemerintah
yang baik
(AAUP) dengan demikian didalam menjalankan fungsi kepolisian, Tergugat
dengan
tidak
perundang-undangan,
mengutamakan
kepatutan
dan
landasan
keadilan
peraturan
dalam setiap
kebijakan Penyelenggara Negara. Sebagaimana dimaksud dalam (ASAS KEPASTIAN HUKUM) penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 1999 pasal 13 angka 1 TENTANG PENYELENGGARAAN NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME serta didalam menjalankan
fungsi
kepolisian
Tergugat
dengan
tidak
mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (ASAS PROFESIONAL) sebagaimana dimaksud dalam penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 1999 pasal 3 angka 6 TENTANG PENYELENGGARAAN NEGARA YANG BERSIH
DAN
BEBAS
DARI
KORUPSI,
KOLUSI
DAN
NEPOTISME. Dengan demikian tindakan dari Tergugat didalam memecahkan suatu masalah hukum tidak bertindak secara arif dan bijaksana (Problem solving oriented) dan dapat dikualifikasikan melanggar Azas-azas umum Pemerintah yang baik (AAUPB). 30. Bahwa karena Pengadilan Tata Usaha Negara harus mengadili menurut
kebenaran
yang
sesungguhnya/
kebenaran
materiil
(materiale warhead). Maka akan sampai pada kesimpulan bahwa perbuatan
TERGUGAT
merupakan
perbuatan
terbukti yang
secara
sah
bertentangan
dan
meyakinkan
dengan
peraturan
perundang…………
13 perundang-undangan yang belaku dan karenanya adalah adil dan bijaksana
untuk
mengabulkan
gugatan
Penggugat.
Dan
membebankan segala biaya perkara yang timbul kepada Tergugat ; III.
PERMOHONAN PENANGGUHAN PELAKSANAAN: 1.
Bahwa keputusan Tergugat telah nyata : a. Bertentangan
dengan
peraturan
perundang-undangan
yang
berlaku: -.
Peraturan
Pemerintah
No.1
Tahun
2003,
tentang
Pemberhentian anggota Kepolisian Negara RI; -.
Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003, tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara RI;
b. Dalam
mengeluarkan
keputusannya,
Tergugat
telah
menggunakan wewenangnya yang berakibat dapat mengakhiri dan mematikan kehidupan ekonomi keluarga yang selama ini telah dibina dengan baik oleh Penggugat sebagai Anggota Polri; c.
Tergugat tidak mempertimbangkan semua alasan pembenar dan semua kepentingan Penggugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan No. Pol. : Skep/ 244/ IX/ 2011 tanggal 28 September 2011, yaitu : -.
Tergugat tidak mempertimbangkan semua fakta-fakta yang telah disampaikan Penggugat sebagai alasan-alasan yang dapat
dipertanggungjawabkan
secara
hukumnya
terkait
perkara in casu; -.
Tergugat tidak mempertimbangkan masa depan Penggugat sebagai anggota polri ;
-.
Tergugat tidak mempertimbangkan kepentingan keluarga Penggugat yang selama ini telah bergantung hidup kepada dirinya sebagai penunjang karier Penggugat sebagai anggota
Polri;……….
14 Polri ; Maka berdasarkan pasal 67 ayat 2 dan 3 Undang-undang No. 9 tahun 2004 yang berbunyi : Ayat (2) yang berbunyi : Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, Ayat (3) yang berbunyi : Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya” Bahwa karena alasan yang mendesak Kami mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dan/ atau Hakim Majelis yang memeriksa
dan
mengadili
perkara
permohonan
penggugat
ini,
untuk
mengeluarkan penetapan penundaan pelaksanaan atas surat keputusan Kapolda Riau No. Pol. : Skep/ 244/ IX/ 2011 tanggal 28 September 2011, dengan alasan alasan sebagai berikut : a. Untuk mendapatkan gaji/ atau tunjangan keluarga, tidak dapat dinikmati Penggugat beserta keluarga dikarenakan Penggugat telah diberhentikan oleh Tergugat; b. Agar Penggugat tidak terlalu lama tertundanya mengikuti pendidikan, penundaan kenaikan gaji berkala, dan penundaan kenaikan pangkat; c.
Untuk menghindari hilangnya pekerjaan Penggugat sebagai anggota Polri dan tulang punggung untuk menafkahi keluarga maka Penggugat sudah dinas aktif kembali paling lambat tertanggal 01 Februari 2012, Bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut diatas, maka
sudah cukup alasan Majelis Hakim mengeluarkan penetapan penundaan pelaksanaan surat keputusan yang diterbitkan Tergugat, sesuai dengan pasal 67 ayat 4 butir a UU No. 9 tahun 2004, yaitu :
Permohonan……….
15 Permohonan Penundaan : Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat dirugikan jika keputusan Tata Usaha Negara yang di gugat itu tetap dilaksanakan; Berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah penggugat uraikan diatas maka dengan ini Penggugat memohon kepada Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan keputusan yang amarnya sebagai berikut : IV. PETITUM ; A. DALAM PENANGGUHAN PELAKSANAAN: 1. Mengabulkan permohonan penangguhan pelaksanaan yang dimohonkan Penggugat; 2. Menguatkan Permohonan Penangguhan Pelaksanaan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Riau Nomor : Kep/244 /IX/2011 Tentang “PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT DARI DINAS POLRI” tertanggal
28
September
2011, atas nama MUHAMMAD
KHADAFI Pangkat BRIPDA dengan NRP : 83060901 sampai ada Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap; B. DALAM POKOK PERKARA: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah
(Kapolda)
Riau
Nomor
:
Kep/244
/IX/2011
Tentang
“PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT DARI DINAS POLRI” tertanggal 28 September 2011, atas nama MUHAMMAD KHADAFI Pangkat BRIPDA dengan NRP : 83060901; 3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kep/244
/IX/2011
Tentang
“PEMBERHENTIAN
TIDAK
Nomor : DENGAN
HORMAT DARI DINAS POLRI” tertanggal 28 September 2011, atas nama
MUHAMMAD KHADAFI Pangkat BRIPDA
dengan NRP :
83060901 ……….
16 83060901dengan segala akibat hukumnya ; 4. Memerintahkan TERGUGAT untuk merehabilitasi nama baik Penggugat dalam kedudukan harkat dan martabat Penggugat seperti keadaan semula ; 5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam persidangan 28 Februari 2012 telah mengajukan Jawabannya adalah sebagai berikut : Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali yang dengan tegas dan jelas diakui oleh Tergugat ; 1.
Bahwa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap Penggugat (BRIPDA MUHAMMHAD KHADAFI) telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan prosedur serta mekanisme hukun yang berlaku dalam Instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Peraturan Pemerintah RI No: 1 Tahun 2003, Peraturan Kapolri No: 7 Tahun 2006 dan Peraturan Kapolri No: 8 Tahun 2006) yaitu : 1. Adanya laporan Polisi No: 07/IV/2010/Prov tanggal 16 April 2010 An: BRIPDA MUHAMMAD KHADAFI telah meninggalkan tugas secara tidak sah lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut sejak tanggal 06 April 2010 sampai dengan 16 Mei 2011
tanpa izin dari
Pimpinan ; 2. Berdasarkan Laporan Polisi tersebut Unit P3D/Provos Brimobda Riau juga melakukan pemeriksaan dengan mengumpulkan bukti-bukti yang berkaitan
dengan
pelanggaran
yang
dilakukan
MUHAMMAD KHADAFI yang dihimpun menjadi
oleh
BRIPDA
berkas perkara dan
administrasi lainnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam internal Polri (PP No. 1 Tahun 2003 dan Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2006) ……..
17 Tahun 2006) ; 3. Bahwa dari hasil pemberkasan tersebut Provos Sat Brimobda (unit P3D) melimpahkan
berkas
perkara
tersebut
kepada
Ankum
terperiksa/Penggugat, selanjutnya Ankum terperiksa meminta saran pendapat hukum ke Bidkum Polda Riau guna menetukan arah penyelesaian perkara tersebut ; 4. Selanjutnya atas permintaan Kasat Brimobda Riau selaku Ankum terperiksa, Bidkum Polda Riau telah mengeluarkan pendapat dan saran hukum Nomor: R/239/V/2011/Bidkum tanggal 05 Mei 2011 yang intinya berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terperiksa / Penggugat telah memenuhi unsure pasal 14 ayat 1 huruf (a) PP No. 1 Tahun 2003 dan menyarankan agar terperiksa disidangkan dalam siding Komisi Kode Etik Polri Brimobda Riau ; 5. Berdasarkan
analisa berkas
perkara
dan saran pendapat hukum
dari Bidkum Polda Riau, pada tanggal 13 Juni 2011 Pejabat Pembentuk Komisi Kode Etik (Brimobda Riau) membentuk susunan Komisi Kode Etik
untuk
menyidangkan
terperiksa,
dengan
Surat
Keputusan
Pembentukan Komisi Kode Etik No: Pol.Skep/173/VI/2011 tanggal 13 Juni 2011 ; 6. Bahwa setelah dibentuknya susunan sidang Komisi Kode Etik, maka pada
tanggal
06
Juli
2011,
Komisi
yang
menyidangkan
terperiksa/Penggugat BRIPDA MUHAMMAD KHADAFI dan setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti lainnya di persidangan, kemudian Hakim Komisi KOde Etik Polri berkesimpulan bahwa BRIPDA MUHAMMAD KHADFI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (1) huruf (a) PP RI No: 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota …….
18 Anggota Polri yaitu : “ Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, apabila meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut “ 7. Bahwa setelah adanya putusan siding Komisi Kode Etik terhadap terperiksa BRIPDA MUHAMMAD KHADAFI (Penggugat) Nomor : Kep/01/XI/2010 tanggal 18 November 2010, selanjutnya Ketua Komisi Kode
Etik
memberikan
saran
pertimbangan/rekomendasi
kepada
Pejabat pembentuk Komisi Kode Etik, Kapolda Riau untuk diterbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat An. BRIPDA MUHAMMAD KHADFI ; 8. Bahwa Kapolda Riau telah menerima saran pertimbangan rekomendasi dari Komisi Kode Etik Polda Riau, selanjutnya Kapolda Riau sebelum mengambil Keputusan menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, terlebih dahulu Kapolda Riau/Tergugat meminta pertimbangan / saran / rekomendasi dari satuan kerja dilingkungan Polda Riau untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, selajutnya Kapolda Riau / Tergugat setelah menelaah pertimbangan/saran tersebut, kemudian Kapolda Riau /
Tergugat menerbitkan Surat Keputusan
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat An. BRIPDA MUHAMMAD KHADAFI Nomor: Kep/224/IX/2011 ntanggal 28 September 2011, hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Kapolri No.Pol: Kep/74/XI/2003 tanggal 11 Nopember 2003 yang pada intinya menyatakan bahwa wewenang Kapolri didelegasikan kepada Kapolda Riau tentang pengakhiran Dinas Anggota Polri yang berpangkat AIPTU kebawah yang sifatnya (PTDH) ; 2.
Bahwa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atas diri Penggugat oleh Tergugat karena Penggugat terbukti dalam siding Komisi Kode Etik Polri secara……….
19 sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran pasal 14 ayat (1) huruf (a) Peraturan Pemerintah RI No: 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri yaitu Anggota Polri diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Kepolisian RI apabila telah meninggalkan tuigasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerjasecara berturut-turut dimana terperiksa tidak masuk Dinas mulai tanggal 06April 2010 sampai dengan tanggal 16 Mei 2011 (kurang lebih 1 Tahun) ; Bahwa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat yang dilakukan oleh Tergugat atas diri Penggugat dengan Surat Keputusan Kapolda Riau No: Kep/224/IX/2011 tanggal 28 September 2011, secara materil dan prosedur telah
sesuai
ketentuan
perundang-undangan
dan
Azas
Umum
Pemerintahan Yang Baik yaitu proses Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dilakukan melalui mekanisme / prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Internal Polri yaitu Perkap No: 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Sidang Komisi Kode Etik 3.
Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan tidakan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat
yang dilakukan
Peraturan Pemerintah
oleh Tergugat bertentangan dengan
No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin
Anggota Polri, sangatlah keliru karena pemberhentian yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat sudah sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat dimana Penggugat telah melanggar pasal 14 PP RI No. 1 Tahun 2003 bukan PP RI No. 2 Tahun 2003 sebagaiman yang dimaksud oleh Penggugat dalam gugatannya halaman 6 poin 15,16,17,18, sebagaimana diketahui Penggugat sebelumnya telah pernah melakukan pelanggaran disiplin sewaktu berdinas di Polres Kuansing karena sering melakukan pelanggaran disiplin dan telah pula dijatuhi hukluman disiplin sebanyak 3 (tiga) kali, tetapi Penggugat juga tidak berubah dan selanjutnya dipindahkan ke Brimobda Riau dalam
rangka
pembinaan,
ternyata
Penggugat ………
20 Penggugat mengulangi tindakannya dan malahan melakukan probvokasi kepada
Petugas
Provos
Sat
Brimobda
Riau
sewaktu
melakukan
pengecekan ke rumah Penggugat ; 4.
Bahwa dalil Penggugat pada halaman 10 angka 25 yang menyatakan Tergugat
sebagai
atasan
tertinggi
Penggugat
seharusnya telah
memberikan pembinaan terlebih dahulu terhadap diri Penggugat, sangatlah bertentangan dengan fakta yang sebenarnya, dimana Tergugat sebelum dilakukannya Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sudah berkali-kali melakukan pembinaan baik sewaktu Penggugat berdinas di Polres Kuansing maupun di Brimobda Riau dimana sewaktu Penggugat sering tidak masuk dinas tugas sudah berkali-kali mengecek keberadaan Penggugat dirumahnya tetapi Penggugat alamatnya sering berpindahpindah dan tidak diketahui sebagaimana pada tanggal 14 Juli 2010 pada pukul 11.oo wib dilakukan pencarian di rumah Penggugat di Jalan Murai dan Penggugat tidak ada di rumah tetapi sudah pindah keperumahan Delima Pasir Mas No. 24 Panam, keterangan dari Sdr, Agam ; Selanjutnya pada tanggal 19 Juli 2010 sekira pukul 10,oo wib kembali Anggota Provos Brimobda
Riau
mendatangani alamat tersebut dan
bertemu dengan BRIPDA MUHAMMAD KHADAFI dan isterinya dan mengatakan saya tidak mau masuk Dinas lagi ; Selanjutnya lebih kurang 5 (lima) kali petugas Aanggota Provos melakukan pembujukan mengajak untuk masuk kantor, tetapi puncaknya pada hari Senin tanggal 06 Desember 2010 di rumah Penggugat di Jalan Tilan Petak 3 bertemu dan mengatakan “ keluar kalian kalau kalian masuk kerumah orang tidak permisi, kalau tidak keluar aku bacok “ Berdasarkan fakta tersebut jelas Penggugat tidak beritikad baik untuk melaksanakan Dinas ; 5. ……….
21 5.
Bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 3,4 poin 4,5,6,7,8,9 menyebutkan pada intinya bahwa tidak masuk dinasnya Penggugat di Brimobda Riau karena alasan depresi dan tekanan pekerjaan dan kontrol pengobatan ; Bahwa semenjak tanggal 06 April 2010 sampai dengan tanggal 01 September 2010 pada waktu Penggugat baru mutasi dinas dari Polres Kuansing sudah tidak masuk dinas tanpa izin pimpinan tanpa alasan yang jelas, atas perbuatannya tersebut Tergugat/Brimobda Riau telah melakukan upaya pemanggilan maupun cara membujuk agar kembali berdinas tetapi tidak dihiraukan dan 10 (sepuluh) hari tidak masuk dan memberikan surat konsultasi istrahat, begitulah seterusnya setiap hari tanpa pernah langsung bertemu dengan pimpinannya dan telah pula diupayakan pemeriksaan medis terhadap Penggugat kepada Kedokteran Polda Riau tetapi Penggugat tidak pernah mau hadir dan bisa ditemui padahal kesehariannya Penggugat bisa melaksankan aktivitas dan tidak dirawat di Rumah Sakit Jiwa Pekanbaru, hal tersebut bertolak belakang dengan fakta yang sebenarnya ;
6.
Tentang
keberatan
Penggugat,
bahwa
pemberhentian
tidak
dengan hormat tidak professional dan tidak memenuhi azas kepastian hukum ; Bahwa pemberhentian tidak dengan hormat yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat sudah dilakukan secara patut dan adil dengan berlandaskan kepada ketentuan perundang-undangan, maupun yang berlaku dilingkungan Polri, karena secara meteril perbuatan terperiksa telah memenuhi unsur pasal 14 ayat 1 huruf (a) PP No: 1 Tahun 2003 dan secara formil pemecatan tersebut telah sesuai dengan Perkap No: 8 Tahun 2006, keseluruhan telah diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Polri, dengan adanya keputusan tersebut azas kepastian hukum terpenuhi dan ……….
22 dan Negara tidak dirugikan ; 7.
Bahwa
terhadap dalil
Penggugat yang keberatan bahwa Penggugat
dalam memecah masalah tidak arif dan bijaksana, oleh karena itu bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik ; Bahwa berdasarkan tradisi yang berlaku dilingkungan Polri, pada setiap apel pagi maupun siang para pimpinan/komandan telah memberikan arahan/nasehat
kepada
bawahannya
agar
menghindari
perbuatan-
perbuatan yang melanggar hukum dan menjauhi tindak pidana terutama yang berkaitan dengan norkoba, dan sebagai tindak lanjut pembinaan tersebut para pimpinan kesatuan termasuk Kasat Brimobda Riau telah berulangkali memberikan nasehat termasuk orang tua dari Penggugat yang sering datang ke Pimpinan, tetapi selalu menutupi dan lari penyelesaian tidak mau menghadirkan Penggugat, tidakan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) tersebut diambil karena untuk menghindari terjadi perbuatan lain yang dapat dilakukan oleh Penggugat yang dapat merusak citra Polri/Pemerintah, dan pembinaan yang dilakukan selama ini sudah melampai dari aturan yang berlaku dalam Dinas Institusi Polr, dengan demikian Tergugat
telah
melaksakan
Azas-Azas
Umum
Pemerintahan Yang Baik sesuai dengan Peraturan perundang-undangan ; Berdasarkan fakta-fakta / alasan-alasan hukum tersebut diatas, dsimpulkan bahwa proses Pemberhetian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap BRIPDA MUHAMMAD KHADAFI (Penggugat) telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ditetukan dalam perundangundangan yang berlaku dan sah menurut hukum ; Berdasarkan hal-hal
tersebut diatas, kami mohon kepada Majelis
Hakim yang terhormat, yang menyidangkan perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut ; 1.
…………..
23 1. Menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; 2. Menyatakan Surat Keputusan Kapolda Riau Nomor: Kep/224/IX/2011 tanggal 28 September 2011 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri (PTDH) atas nama BRIPDA MUHAMMAD KHADAFI adalah sah menurut hukum ; 3. Menolak tuntutan Rehabilitasi dari Penggugat ; 4. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat ; Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, maka Penggugat telah mengajukan Replik, yang disampaikan pada persidangan tertanggal 13 Maret 2012, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil Gugatan serta menolak seluruh dalil-dalil Jawaban Tergugat Menimbang, bahwa terhadap Replik yang diajukan oleh Penggugat tersebut,
pihak
Tergugat
telah
mengajukan
Duplik
sebagaimana
yang
disampaikan pada persidangan tertanggal 20 Mater 2012 ; Menimbang, bahwa dalam untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti yang telah diberi materai cukup dengan diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali P-2, P-3, P-4, P-6 , adalah sebagai berikut : 1. Bukti P-1
: Foto copy Petikan Keputusan Kepala Kepolian Daerah Riau Nomor : Kep/244/IX/2011 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri An: MUHAMMAD KHDAFI, Pangkat BRIPDA ;
2. Bukti P-2
: Foto
copy
Petikan
No.Pol:Skep/1009/XII/2023 Tentang
Surat
Keputusan
Pengangkatan dan Penggajian ………
24 Penggajian Siswa Pendidikan Pembentukan Bintara Polri Gelombang II Tahun 2003 An. BRIPDA M. KHADAFI ; 3. Bukti P-3
: Foto
copy
Petikan
Skep/1049/XII/2003
Surat
Tentang
Keputusan
Penempatan
No.Pol:
Magang
/
Penempatan Pertama Bintara Polri Pria Gelombang II T.A. 2003 An: M. KHADAFI, Pangkat BRIPDA ; 4. Bukti P-4
: Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) An: M. KHADAFI ;
5. Bukti P-5
: Foto copy Surat Keterangan berobat RUMANTIR, Sp.S, Spesialis Saraf
ke Dr. CHRIST.U.
SIP No: KPT/441/SI-
DS/IX/2007/32 An. M. KHADAFI ; 6. Bukti P-6
: Foto copy Surat Mohon Penanganan dan Pengobatan Lebih Lanjut An. M. KHADAFI ;
7. Bukti P-7
: Foto copy Surat Pemerintah Provinsi Riau Rumah Sakit Tampan tanggal 23 Juli 2010 An: M. KHADAFI ;
8. Bukti P-8
: Foto copy Surat Keterangan yang dikeluarkan Rumah Sakit Santa
Maria
pada
tanggal
04
Nopember
2010
An. M. KHADAFI ; 9. Bukti P-9
: Foto
copy
Surat
Panggilan
Nomor
: SPG/59/IV/2010
tanggal 28 April 2010 An. M. KHADAFI ; Menimbang,
bahwa
dalam
untuk
menguatkan
dalil-dalil
sangkalannya dalam perkara ini Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti yang telah diberi materai cukup dengan diberi tanda T-1 sampai dengan T-23 yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali
T-3,T-5,T-6,T-21, dan T-22
adalah sebagai berikut : 1.
Bukti T-1
: Foto copy Laporan No: LP/07/IV/2011/Prov Tanggal 16 April 2010 ;
2.
Bukti T-2
: Foto copy Absensi Sat Brimobda Polda Riau An. BRIPDA
MUHAMMAD ……….
25 MUHAMMAD KHADAFI ; 3.
Bukti T-3
: Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi An. AEF SYAEFUL HIDAYAT, SH ;
4.
Bukti T-4
: Foto Copy Surat Keputusan Tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Kepolisian No: Pol: Kep/73/VI/2011 Tanggal 13 Juni 2011 An. MUHAMMAD KHADAFI ;
5.
Bukti T-5
: Foto copy Surat Keputusan Komisi Kode Etik Polri Nomor : Kep/3/VII/2011 tanggal 06 Juli 2010 An. BRIPDA MUHAMMAD KHADAFI ;
6.
Bukti T-6
: Foto copy Salinan Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Nomor : Kep/244/IX/2011
tanggal 28
September 2011 An. BRIPDA MUHAMMAD KHADAFI ; 7.
Bukti T-7
: Foto
copy
Pendapat
dan
Saran
Hukum
Nomor
:
R/239/V/2011/Bidkum An: BRIPDA MUHAMMAD KHADAFI Tanggal 05 Mei 2011 ; 8.
Bukti T-8
: Foto copy Foto Sidang Komisi Kode Etik Polri Polda Riau An. BRIPDA MUHAMMAD KHADAFI ;
9.
Bukti T-9
: Foto copy Berita Acara Pencarian An: BRIDA MUHAMMAD KHADAFI tanggal 19 Juli 2010 ;
10. Bukti T-10
: Foto
copy
Berita
Acara
Pencarian
An.
BRIDA
MUHAMMAD KHADAFI tanggal 21 Juli 2010 ; 11. Bukti T-11
: Foto copy Berita Acara Pencarian An: BRIDA MUHAMMAD KHADAFI tanggal 03 Agustus 2010 ;
12. Bukti T-12
: Foto copy Berita Acara Pencarian An: BRIDA MUHAMMAD KHADAFI tanggal 23 Agustus 2010 ;
13. Bukti T-13
: Foto copy Berita Acara Pencarian An: BRIDA MUHAMMAD KHADAFI Tanggal 06 September 2010 ;
14. Bukti T-14
: Foto copy Berita Acara Pencarian An: BRIDA MUHAMMAD
KHADAFI………
26 KHADAFI tanggal 03 Nopember 2010; 15. Bukti T-15
: Foto copy Surat Keputusan Hukuman Disiplin No.Pol: SKHD/53/V/2009 Tanggal 27 Mei 2009 ;
16. Bukti T-16
: Foto copy Surat Keputusan Hukuman Disiplin No.Pol: SKDH/60/V/2009 tanggal 11 Juni 2009 ;
17. Bukti T-17
: Foto copy Surat Keputusan Hukuman Disiplin No.Pol: SKDH/70/V/2009 Tanggal 03 Juli 2009 ;
18. Bukti T-18 :
Foto copy Penghadapan
BRIPDA M. KHADAFI kepada
Panitia Penguji Kesehatan Polri tanggal 12 Nopember 2010 ; 19. Bukti T-19
:
Foto copy Surat Panggilan Pertama, Kedua, Ketiga An. MUHAMMAD KHADAFI dalam rangka pemeriksaan ;
20. Bukti T-20
: Foto copy Rekomendasi para Perwira Staf Sat Brimobda Riau tanggal 20 Mei 2012 ;
21. Bukti T-21
: Foto
copy
Surat
Keputusan
Kapolri
No:
Pol
:
Skep/993/XII/2004 tanggal 29 Desember 2004 Tentang Pedoman Adminstrasi Pengakhiran Dinas Dinas Kepolisian ; 22. Bukti T-22
: Foto copy BAP saksi an. Dr. Maisarah Zas, SpKj tanggal 11 Oktober 2010 ;
23. Bukti T-23
: Berita Acara Pemeriksaan Saksi Atas nama Dr. MAISARAH ZAS, SpKJ
yang merawat Penggugat mulai tahun 2008
sampai dengan tahun 2010 di Rumah Sakit Jiwa Pekanbaru ; Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pihak Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah ; 1. Saksi IRDA WANDI ; -.
Bahwa Sehubungan dengan gugatan yang diajukan oleh Muhammad Khadafi (Penggugat) kepada Kepolisian Daerah Riau (Kapolda) ;
-
Bahwa gugatan tersebut tentang Pemberhentian Tidak
Dengan Hormat
(PTDH) An. Muhammad Khadafi ; - Ya,..............
27 -
Ya, Penggugat dalam keadaan sakit ;
-
Bahwa Penggugat sakit sejak tahun 2010 ;
-
Penempatan
pertama Penggugat bertugas di Polres Kuantan Singigi,
kemudian pindah ke Polda Riau dan yang terakhir bertugas di Brimob ; -
Bahwa Penggugat diangkat menjadi Anggota Polri Sejak Tahun 2003 ;
-
Bahwa Anggota Polisi pernah datang kerumah untuk mencari Penggugat pada tahun 2011 ;
-
Bahwa yang ada pada waktu itu adalah abang Penggugat dan yang datang adalah Anggota Polisi tersebut ada membawa senjata ;
-
Waktu dinas di Kuantan Singingi, bahwa Penggugat pulang ke Pekanbaru ;
-
Sekali seminggu, karena keluarganya/isteri di Pekanbaru ;
-
Bahwa saksi sering jumpa dengan Penggugat hanya ketemu di jalan ;
-
Bahwa keadaan kesehatan Penggugat saat ini saksi tidak tahu ;
-
Bahwa saksi tidak tahu, apakak pernah atau tidak dipanggil Polisi untuk menghadiri Sidang ;
-
Bahwa saksi tidak pernah tahu Penggugat mengajukan
keberatan atas
PTDH tersebut ; -
Bahwa kawan dekat Penggugat di kesatuan Brimob bernama Adi Gusti ;
-
Pangkatnya Brigadir II ;
-
Bahwa
rumah
Penggugat
di kepung
oleh
Polisi dari Polda Riau
pada Tahun 2011 ; -
Bahwa saksi berjumpa terakhir dengan Penggugat Tahun 2011 ;
-
Bahwa Penggugat sering mendapat tekanan dari atasannya menurut ceritanya ;
-
Bahwa Penggugat berada di rumahnya sekarang ;
-
Bahwa Penggugat berada di Kompi V ;
-
Bahwa saksi teman dekat dengan Penggugat ;
-
Bahwa saksi sering membawa Penggugat untuk berobat ke rumah sakit,
sebanyak ………..
28 sebanyak 4 (empat) kali ke Dokter dan juga ke rumah sakit Jiwa ; -
Bahwa Penggugat ada musuhnya di Brimob menurut ceritanya dan tidak disebut namanya ;
-
Bahwa Provost pernah datang ke rumah Penggugat , dan waktu itu adalah malam hari dan sedang makan ;
-
Bahwa Penggugat pernah di culik oleh Polisi ;
-
Bahwa panggilan dari Brimob pernah ada, tapi tidak diterima ;
-
Bahwa Penggugat tidak mau bertugas atau dinas karena takut ;
-
Bahawa gaji Penggugat sudah distop ;
-
Bahwa Penggugat pernah cerita kepada saksi, bahwa di Brimob ada kawannya namanya Adi Gusti ;
-
Bahwa saksi tidak pernah tahu bahwa Penggugat pernah di periksa olehProvost Polda Riau ;
-
Pada saat Penggugat di kepung di rumahnya saksi, ada pada waktu itu.
-
Bahwa Penggugat lari karena ketakutan ;
-
Bahwa kejadian tersebut waktu 3 bulan sesudah tudas di Brimob ;
-
Bahwa Penggugat tidak pernah cerita tentang Hukuman Displin
-
Bahwa Penggugar pernah mendapat tekanan dari atasannya dan tidak disebut namanya ;
2. Saksi Dr. MAISARAH ZAS, SpKJ : -
Bahwa Saksi bekerja semenjak Tahun 2001 dan
bertugas di Rumah
Sakit Jiwa Pekanbaru sampai sekarang ; -
Bahwa Penggugat berobat semenjak tanggal 20 Pebruari 2008 ;
-
Bahwa penggugat terakhir berobat tanggal 11 Juli 2010 ;
-
Jenis penyakit penggugat takut melihat pakai baju dinas Kepolisian ;
-
Keadaan fisik Penggugat sehat dan ada depresi ;
-
Pada saat berobat didampingi keluarganya ;
-
Bahwa Saksi pernah dipanggil Kepolisian untuk diminta keterangan pada
tanggal .............
29 tanggal 07 Oktober 2010 ; -
Bahwa depresi bisa diakibatkan dari obat-obatan dan mengganggu urat Saraf;
-
Bahwa Penggugat tidak ada yang aneh :
-.
Bahwa Saksi ada punya saran dalam persidangan Ini janganlah Penggugat dipecat ;
-
Betul pada tanggal 23 Juli 2010 Saksi ada mengeluarkan surat keterangan sakit ;
-.
Bahwa depresi yang dialami oleh Penggugat dapat disembuhkan dan tergantung situasi, jika dihapkan pada kondisi yang sama maka tetap akan depresi ;
-.
Bahwa Penggugat tidak pernah bercerita kepada Saksi, tentang tekanan dari atasannya ;
-
Bahwa Saksi pernah dipanggil dan diperiksa oleh Kepolisian :
-
Bahwa Saksi tidak pernah diminta oleh tim kesehatan Kepolisian untuk perkisa Penggugat ;
-
Bahwa Penggugat pernah cerita tentang hukuman disiplin ; Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pihak
Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, dan pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut : 1. Saksi AEF SAEFUL HIDAYAT, SH -
Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat semenjak Tahun 2010 ;
-
Bahwa pembinaan pernah dilaksanakan kepada Penggugat selama 15 hari tetapi Penggugat tidak pernah hadir dan hanya pada saat penutupan Penggugat hadir ;
-
Sewaktu datang hari ke 15, keadaan Penggugat, dalam keadaan sehat;
-
Bahwa orang tua Penggugat pernah datang ke Brimob untuk memberitahu bahwa Penggugat depresi ;
-
Bahwa Penggugat tidak masuk kerja selama 1 (satu) tahun ; - Bahwa ............
30 -
Bahwa Penggugat sudah sering kali dipanggil ;
-
Bahwa Penggugat punya bela diri ;
-
Setiap kali tidak masuk kerja tetap mendapat hukuman ;
-
Bahwa Penggugat sudah di PTDH ;
-
Sesudah sidang Kode Etik (PTDH) bahwa Penggugat tidak pernah datang;
-
Bahwa pemanggilan selanjutnya tidak ada lagi ;
-
Bahwa Dokter dari Kepolisian pernah untuk mengecek kesehatan Penggugat, tetapi tidak pernah hadir dan sudah dipanggil ;
-
Bahwa Penggugat barusekali ini dikenakan hukuman disiplin ;
-
Bahwa Saksi sebagai Anggota Kepolisian Sat Brimob Polda Riau ;
-
Bahwa Saksi bekerja di Brimob dan pada bagian Absensi ;
-
Bahwa setiap Anggota wajib diabsensi setiap masuk dan pulang ;
-
Sewaktu Penggugat bertugas di Brimob, telah dilaksanakan pembinaan ulang, supaya sadar akan tugas dan tanggung jawab karena selama ini Penggugat sifatnya nakal ;
-
Bahwa jenis pembinaan ulang tersebut berupa latihan dilapangan dan membiasakan diri untuk melakukan disiplin dll ;
-
Bahwa Penggugat tidak pernah ada dilapangan alias tidak hadir ;
-
Yang hadir waktu itu adalah orang tuanya ;
-
Bahwa pembinaan ulang tersebut dilaksanakan selama 15 (lima belas) hari dan pada hari ke 15 Penggugat hadir ;
-
Bahwa sebelum Penggugat bertugas di Brimob, Penggugat bertugas di Polres Kuantan Singingi (Kuansing);
-
Bahwa Penggugat ditugaskan di kompi V ;
-
Sesudah penutupan pembinaan ulang, bahwa Penggugat tidak pernah hadir;
-
Dari jumlah 15 (lima belas) orang yang dibina di Brimob, berhasil dibina sebanyak 10 (sepuluh) orang ;
-
Bahwa yang pergi ke rumah Penggugat sebanyak 10 (sepuluh) orang ;
-
Waktu pergi kerumah Penggugat pada bulan puasa th 2010; - Yang ...........
31 -
Yang ada didalam rumah tersebut cukup banyak ;
-
Bahwa Penggugat waktu itu ada, tetapi bersembunyi didalam kamar ;
-
Bahwa Penggugat melawan dan membawa parang dan Saksi dkk diusir ;
-
Waktu itu ada ketemu dan takut melihat Anggota pakai baju dinas ;
-
Bahwa dari Anggota Brimob tidak ada yang menodongkan senjata terhadap Penggugat ;
-
Bahwa orang tua Penggugat pernah datang menghadap Komandan Brimob dan membawa surat sakit ;
-
Bahwa isi surat keterangan sakit tersebut perlu istrahat ;
-
Bahwa Kesatuan Brimob pernah pernah memanggil Dokter yang merawat Penggugat tapi tidak datang ;
-.
Bahwa Dokter yang merawat Penggugat pernah di jumpai oleh Brimob dan Dokter menyatakan tidak depresi ;
-
Jarak surat sakit dikeluarkan oleh Dokter yang merawat 15 (lima belas) hari dan disambung lagi ;
-
Bahwa disetiap ketidak hadiran Penggugat wajib dilaporkan kepada Pimpinan/Komandan ; ;
-
Bahwa surat keterangan surat sakit dimasukkan dalam bukti ;
2. Saksi EDWARD SIBARANI, SH.MH, -
Bahwa Penggugat dipindahkan dari Polres Kuansing, ke Brimob Polda Riau, untuk pembinaan ulang ;
-
Bahwa jenis hukuman dari Polres Kuansing tidak ingat ;
-
Bahwa berkas/fail Penggugat masih di Polda Riau.
-
Bahwa terakhir kali Saksi ke rumah Penggugat Tahun 2010 ;
-
Bahwa Penggugat ada di rumahnya sembunyi didalam kamar dan mengancam ;
-
Tindakan Saksi pada waktu itu melaporkan ke atasan dan disuruh pulang
-
Bahwa Saksi berdinas di Brimob selama 10 (sepuluh) Tahun ;
-
Sesudah di PTDH, tidak ada lagi panggilan terhadap Penggugat ; Bahwa...........
32 Bahwa Penggugat tidak hadir pada sidang Kode Etik ; -
Bahwa ada pembelaan pada saat sidang tersebut ;
-
Bahwa Saksi bekerja/tugas Sat Brimob Polda Riau ;
-
Bahwa Saksi di Brimob sebagai Komandan Provos Brimob;
-
Bahwa Komandan Provos selalu ikut serta membina bawahannya ;
-
Bahwa Penggugat tidak masuk tugas 1 (satu) tahun ;
-
Bahwa Penggugat dipindahkan ke Brimob dari Polres Kuansing ;
-
Bahwa Penggugat tidak jelas apa alasannya tidak masuk dinas ;
-
Bahwa Penggugat sudah dipanggil secara tertulis ;
-
Yang datang untuk memenuhi panggilan tersebut adalah orangtua Penggugat dan menyerahkan surat keterangan sakit ;
-
Bahwa Saksi pernah ke rumah Penggugat ;
-
Tujuannya ke rumah Penggugat untuk mengecek dan memberi penjelasan ;
-
Disetiap pergi ke rumah Penggugat, selalu membuat Berita Acara ;
-
Bahwa perbuatan Penggugat sudah termasuk melanggar Kode Etik Kepolisian ; Menimbang, bahwa dalam perkara ini pihak Penggugat telah
mengajukan Kesimpulannya tanggal 22 Mei 2012 namun pihak Tergugat tidak mengajukan Kesimpulannya dan selanjutnya mohon putusan dalam perkara ini; Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini selengkapnya termuat dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan
dan
menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM: Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ; Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya tertanggal tertanggal 28 februari 2012 yang didalamnya………..
33 didalamnya menyampaikan jawaban tanpa menyampaikan eksepsi-eksepsi ; Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah mengajukan jawaban tanpa adanya eksepsi dari Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan mengenai pokok perkara ; DALAM POKOK PERKARA. Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah
:
Surat
Keputusan
Kepala
Kepolisian
Daerah
Riau
Nomor
:
Kep/244/IX/2011 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri tertanggal 28 September 2011 atas Nama MUHAMMAD KHADAFI; Menimbang, bahwa yang menjadi tuntutan pokok Penggugat dalam gugatannya adalah mohon dinyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala
Kepolisian
Daerah
Riau
Nomor
:
Kep/244/IX/2011
tentang
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri tertanggal 28 September 2011 atas Nama MUHAMMAD KHADAFI, oleh karena diterbitkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya Azas Kepastian Hukum, dan Azas Profesionalitas; Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat dalam Jawabannya
menyangkal
seluruh
dalil
gugatan
Penggugat
dan
menyatakan bahwa pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Peggugat (BRIPDA MUHAMMAD KHADAFI) telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan prosedur serta mekanisme hukum yang berlaku dalam instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Peraturan Pemerintah RI No.1 tahun 2003, Peraturan Kapolri No.7 tahun 2006, dan Peraturan Kapolri No.8 tahun 2006); Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 yang telah bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dengan mengajukan 3 orang saksi yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan yang merupakan bagian yang………………..
34 yang tak terpisahkan dengan putusan ini ; Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabanya pihak Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T-1
sampai
dengan T-23 yang telah bermetarai cukup serta telah pula dicocokkan dengan aslinya dengan mengajukan 2 orang saksi, yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ; Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan jawab menjawab dari para pihak, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permasalahan pokok yang harus dipertimbangkan dalam pokok sengketa ini adalah : Apakah Penerbitan Surat
Keputusan
Kepala
Kepolisian
Daerah
Riau Nomor :
Kep/244/IX/2011tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri tertanggal 28 September 2011 atas Nama MUHAMMAD KHADAFI telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Azas Azas Umum Pemerintah yang Baik ? ; Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut diatas, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan : Apakah Surat Keputusan yang menjadi Objek sengketa tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua Undang- Undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
dan Apakah Pengadilan Tata Usaha Negara
berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha ini ; Menimbang, bahwa untuk menjawab hal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah obyek sengketa a quo yang diterbitkan oleh Tergugat (obyek sengketa) merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang No.5 tahun 1986 tentang…………….
35 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; Menimbang, bahwa dalam Ketentuan Pasal 1 angka 9 Undangundang Nomor : 51 Tahun 2009
tentang Peradilan Tata Usaha Negara
menyebutkan : a. Penetapan tertulis. b. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. c. Berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku d. Bersifat konkrit, individual dan final. e. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata. Menimbang, bahwa khususnya mengenai pengertian
penetapan
tertulis dan final Majelis Hakim telah memperhatikan penjelasan pasal 1 angka 9 Undang -undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan bahwa penetapan tertulis adalah tidak mengarah kepada bentuk formalnya akan tetapi pada isinya, sedangkan pengertian final menurut penjelasan pasal tersebut dikaitkan dengan akibat hukum dan persetujuan instansi atasan atau instansi lain ; Menimbang,
bahwa
berdasarkan
penjelasan
tersebut
dan
dihubungkan dengan objek sengketa, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur penetapan tertulis dan Final sudah terpenuhi oleh objek sengketa tersebut, hal ini dibuktikan dengan tidak bertugasnya MUHAMMAD KHADAFI lagi sebagai Anggota Kepolisian Daerah Riau ; Menimbang,
bahwa
selanjutnya
Majelis
Hakim
akan
mempertimbangkan tentang Individual dan menimbulkan akibat hukum ; Menimbang, bahwa dalam objek sengketa telah jelas ditujukan khusus kepada Individu MUHAMMAD KHADAFI,
dan sejak saat surat
Keputusan Objek Sengketa tersebut diterbitkan oleh Tergugat, Individu yang dituju oleh surat keputusan tersebut sudah tidak lagi memiliki hak-hak sebagai anggota…………….
36 anggota Kepolisian aktif sebagaimana keadaaan sebelumnya. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Individual dan menimbulkan akibat hukum telah terpenuhi dalam objek sengketa ini ; Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim mencermati dan meneliti obyek sengketa,
yang ditujukan untuk individu, yang telah
disebutkan namanya, sehingga tidak
merupakan pengaturan yang bersifat
umum, maka dapat disimpulkan bahwa obyek sengketa sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak termasuk pengecualian Pasal (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan dihubungkan pula dengan salah satu fungsi Peradilan Tata Usaha Negara adalah untuk menilai perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum (vide Penjelasan Pasal 1 angka 10 UU Nomor : 51 Tahun 2009), Majelis Hakim berkesimpulan bahwa obyek sengketa a quo tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang telah memenuhi unsur Pasal 1 angka 9 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009
dan
tidak
merupakan pengecualian yang
diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Pasal 49 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986, Dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang Memeriksa, Memutus dan Menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini ; Menimbang,
bahwa
selanjutnya
mempertimbangkan permasalahan Pokok yaitu
Majelis
Hakim
akan
Apakah Penerbitan Surat
Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Riau Nomor : Kep/244/IX/2011 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri tertanggal 28 September 2011 atas Nama MUHAMMAD KHADAFI, telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Azas Azas Umum Pemerintahan yang Baik ? ; Menimbang,
bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan melakukan
pengujian tentang prosedur Penerbitan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah……………
37 Daerah Riau Nomor : Kep/244/IX/2011 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri tertanggal 28 September 2011 atas Nama MUHAMMAD KHADAFI; Menimbang, bahwa untuk menguji Surat Keputusan tersebut apakah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku maupun bertentangan dengan Azas-azas umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dalam menilai mengenai berdasar atau tidaknya gugatan in casu akan dilakukan secara Ex Tunc yaitu dengan mengingat dan memperhatikan keadaan fakta-fakta, kerangka kebijaksanaan dan hukum yang ada pada saat itu yaitu dengan mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; Menimbang, bahwa Surat Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat itu dapat dinyatakan Batal atau tidak sah apabila : a. Bertentangan
dengan
peraturan
perundang-undangan yang
berlaku; b. Bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan yang baik. Menimbang, bahwa dalam pengujian sengketa ini, terlebih dahulu Majelis Hakim akan melakukan pengujian berdasarkan Peraturan Perundangundangan yang berlaku ; A. Apakah
Tergugat dalam hal ini
Kapolda
Riau
melakukan
pelanggaran terhadap peraturan Perundang-undangan dalam mengeluarkan objek sengketa Kep/244/IX/2011 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri tertanggal 28 September 2011 atas Nama MUHAMMAD KHADAFI? Menimbang, Bahwa dalam Ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
nomor 1
tahun 2003,
pasal 14 Ayat (1) huruf a
Tentang
pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi Anggota…………….
38 Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan Hormat
dari
dinas
Kepolisian
Negara
Republik
Indonesia
apabila
meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tigapuluh) hari kerja secara berturut-turut; Ayat 2. Pemberhentian sebagaimana yang dimaksud dengan ayat 1 dilakukan stelah melalui sidang Komisi Kode Etik profesi kepolisian Republik Indonesia; Menimbang,
Bahwa
selanjutnya
Surat
Keputusan
Kapolri
no.
Pol:SKEP/993/XII/2004 TANGGAL 29 DESEMBER 2004 Tentang Pedoman Administrasi Pengakhiran Dinas Anggota Polri, Bab II Pelaksanaan pada angka 3 (vide bukti T. 21) - Poin (a) yaitu tentang pemberhentian tidak dengan hormat memiliki kriteria sebagai berikut; 1. Melakukan tindak pidana; a).
Dijatuhi pidana penjara oleh Pengadilan , dimana Putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam Dinas kepolisian Negara Republik Indonesia;
b).
Diketahui kemudian telah memberikan keterangan palsu dan/ atau tidak benar pada saat mendaftarkan diri sebagai calon anggota kepolisian
c).
DST..
2). Melakukan pelanggaran Melanggar sumpah / janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah / janji jabatan, dan / atau Kode Etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. 3).Meninggalkan tugas atau hal lain; a). Meninggalkan tugas secara tidak sah lebih dari 30 (tigapuluh) hari kerja secara berturut-turut. b). Melakukan……..
39 b). Melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan dinas Kepolisisan; c). Melakukan bunuh diri dengan maksud menghindari penyidikan dan/ atau tuntutan hukum atau meninggal dunia sebagai akibat tindak pidana yang dilakukannya; atau d). menjadi anggota dan / atau pengurus partai politik; - Poin (b) proses penanganannya tentang Meninggalkan Tugas atau Hal lain yaitu Meninggalkan tugas secara tidak sah lebih dari 30 hari kerja secara berturut-turut,
terhadap
penyelidikan/penyidikan,
perbuatan selanjutnya
tersebut penyidik
segera agar
dilakukan melakukan
pencarian/penangkapan, dan memeriksa para saksi, sekaligus pihak juru bayar membuat surat perintah penghentian gajinya. Apabila setelah dilakukan pencarian/penangkapan belum diketemukan, agar penyidik membuat daftar pencarian orang (DPO) dengan batas waktu 30 tiga puluh hari.
Apabila setelah dikeluarkan DPO yang bersangkutan masih blum ditemukan, agar hasil penyidikan, surat perintah pemberhentian gaji dan DPO serta dokumen yang mendukung disampaikan/ dikirim atasannya, selanjutnya perkara diajukan ke sidang
kepada
Komisi Kode Etik
profesi Polri. 4). Pemberhentian Tidak dengan Hormat dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia; 5).
Keputusan yang direkomendasikan oleh sidang Komisi Kode Etik menjadi dasar bagi Kasat Organisasi / kasat Induk organisasi untuk mengusulkan Pemberhentian Tidak Dengan Hormt kepada Pejabat yang berwenang. Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pada ketentuan Pasal
107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan dan jawaban, serta dihubungkan pula dengan bukti-bukti surat yang relevan, sedangkan yang tidak relevan dikesampingkan, maka dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai…………….
40 sebagai berikut ; 1. Pemanggilan;(vide bukti P-9 dan T-19); I.
Pada tanggal 26 Mei 2010 Kepala kesatuan BrImob Daerah Riau mengeluarkan surat panggilan No. SPG/74/V/2010/Prov
II.
Pada tanggal 22 Juli 2010 Kepala kesatuan Bromob Daerah Riau mengeluarkan surat panggilan No. SPG/91/VII/2010/Prov
III.
Pada tanggal 26 Mei 2010 Kepala kesatuan Bromob Daerah Riau mengeluarkan surat panggilan No. SPG/108/VIII/2010/Prov, Ketiganya merupakan pemanggilan kepada saudara M . Khadafi sebagai Terperiksa untuk didengar keterangannya atas Pelanggaran Kode Etik polri yaitu meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tigapuluh) hari kerja secara berturut turut sebagaimana yang dimaksud pasal 14 ayat 1 huruf a PP nomor 1 tahun 2003;(Vide bukti T19);
2. Diterbitkan Berita Acara Pencarian atas nama M. Khadafi nrp 83060901, pada tanggal 19 juli 2010,(vide bukti T9), 21 juli 2010 (vide bukti T10), 3 Agustus 2010 (vide bukti T11), 23 agustus 2010 (vide bukti T12) , 6 september 2010 (vide bukti T13), 3 November 2010 yang salah satu poinnya adalah permohonan menghadap atas nama Bripda Khadafi pada panitia pengujian kesehatan Polri(vide bukti T14); 3. Bahwa benar Penggugat telah diberhentikan Tidak dengan Hormat dari Dinas Polri berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Riau Nomor : Kep/244/IX/2011 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri tertanggal 28 September 2011 atas Nama MUHAMMAD KHADAFI;(vide bukti P1 dan T6) ; 4. Bahwa pada tanggal 5 Mei 2011, Kapolda Riau melalui KABIDKUM dengan nomor surat R/1239/V/2011/Bidkum perihal saran dan pendapat hukum a.n. Bripda M.KHADAFI Nrp 83060901 Anggota Sat Bromobda Riau, yang merujuk kepada surat Kasat Brimob Riau Nomor : R/09/IV/2011/SAT-Bm tanggal…………..
41 tanggal 25 April 2011 perihal saran dan pendapat hukum perkara a.n. Bripda M.KHADAFI Nrp 83060901 Anggota Regu -2 Ton-4 Kompi-V Sat Brimobda Riau.(T7); A. Tentang
Pendapat
hukumnya;
bahwa
perbuatan
terperiksa
(Bripda
M.KHADAFI Nrp 83060901 Anggota Regu -2 Ton-4 Kompi-V Sat Brimobda Riau.) telah memenuhi unsur-unsur atas dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) huruf (a) Peraturan Pemerintah RI no.1 tahun 2003 tentang pemberhentian Anggota Polri; B. Saran hukum; bahwa untuk kepastian hukum disarankan ke pada KA bahwa kualifikasi Pelanggaran terperiksa sudah memenuhi syarat / unsur untuk disidangkan dalam sidang Komisi Kode Etik Polri ; Menimbang, bahwa dari ketentuan hukum tersebut diatas dan dihubungkan pula dengan fakta - fakta hukumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa Kriteria anggota Kepolisian Republik Indonesia yang diberhentikan Tidak Dengan Hormat dari jabatannya adalah apabila meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tigapuluh) hari kerja secara berturut-turut; sehingga diusulkan untuk diselesaikan perkaranya kemudian diajukan kesidang Komisi kode Etik Profesi Polri; Menimbang bahwa, berdasarkan uraian hukum tersebut diatas, dan dikaitkan dengan fakta - fakta hukumnya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Prosedur penerbitan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Riau Nomor : Kep/244/IX/2011 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri tertanggal 28 September 2011 atas Nama MUHAMMAD KHADAFI, telah dilakukan sesuai dengan
mekanisme dan aturan yang ada sehingga tidak
bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ; B. Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membahas terhadap Surat Keputusan Objek sengketa a Quo dengan menggunakan tolak ukur sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) b Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun…………….
42 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; Menimbang, bahwa mengenai Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik ini terdapat beberapa Azas yang diantaranya adalah ,Azas Kepastian Hukum, dan Azas Profesionalitas yang menjadi dasar gugatan dari penggugat; Menimbang bahwa dalam mengeluarkan Objek sengketa berupa pemberhentian tidak dengan hormat, pihak terkait atau pejabat Tata Usaha Negara dalam mengeluarkan Objek sengketa
tersebut harus mempelajari dan
meneliti kebenaran dari semua pendapat pihak-pihak yang berkepentingan. Tentunya dalam hal ini diperlukan mendengar keterangan-keterangan pihakpihak yang berkepentingan tersebut. dan semua fakta-fakta tersebut harus ikut dipertimbangkan dalam keputusan yang dikeluarkan” ; Menimbang,
bahwa
sebelum
Tergugat
mengeluarkan
surat
keputusan a quo, terlebih dahulu Penggugat (M. Khadafi) dalam hal ini Penggugat dilakukan pemanggilan untuk dimintai keterangannya sehubungan dengan tidak hadirnya Penggugat secara berturut – turut melebihi 30 hari kerja dalam melaksanakan tugas sebagai anggota kepolisian di kesatuan Brimobda Riau, setelah itu karena ketidak hadiran Penggugat tersebut dilanjutkan dengan kejelasan status penggugat sebagai PNS di institusi Kepolisian Daerah Riau maka kesatuan BRIMOB daerah riau merekomendasi untuk dilanjutkan sidang dalam Sidang komisi Kode Etik Polri yang mana Putusan Sidang Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia brimobda Riau yaitu bahwa yang bersangkutan atas nama Bripda M. Khadafi, terbukti telah melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) huruf (a) Peraturan Pemerintah RI no.1 tahun 2003 tentang pemberhentian Anggota Polri;dan tidak dapat lagi dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia ; Menimbang, bahwa dengan bedasarkan Hasil Sidang Kode Etik tersebutlah yang menjadi dasar Tergugat menerbitkan objek sengketa a quo dimana dengan dikeluarkannya Surat Pemberhentian Tidak Dengan Hormat bagi Penggugat,…………
43 Penggugat, tersebut merupakan salah satu penegakan hukum didiplin dan perbaikan cirtra Kepolisian Republik Indonesia, sebagai pengayom dan pelindung masyarakat, apalagi keputusan tersebut didukung oleh prosedur pemanggilan yang harus dilakukan oleh pimpinan Anggota Polri yang tidak pernah masuk dinas secara berturut-turut lebih dari 30 (tiga puluh) hari yaitu 06 April 2010 sampai dengan 20 Mei 2011 (vide bukti T- 2 dan T-20), berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai bahwa tidak ada Pelanggaran Azas Profesionalisme dalam mengeluarkan objek sengketa A Quo, sebagaimana terdapat dalam Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik (Pasal 53 ayat 2 huruf b Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam Penerbitan objek sengketa
berupa
Keputusan
Kepala
Kepolisian
Daerah
Riau
Nomor :Kep/244/IX/2011tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri tertanggal 28 September 2011 atas Nama MUHAMMAD KHADAFI ,, telah dilakukan sesuai dengan mekanisme dan aturan yang ada sehingga tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Azas Kepastian hukum dan Azas Profesionalisme, dengan demikian
cukup
beralasan hukum untuk menolak gugatan penggugat seluruhnya; Menimbang bahwa, karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka permohonan penanggugahan yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya sudak tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan ; Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara
yang
besarnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini ; Mengingat Pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor : 51 T ahun 2009…………………..
44 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; MENGADILI: 1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya; 2. Menghukum
Penggugat
untuk
membayar
biaya
perkara
sebesar
Rp.163.000.-(Seratus Enam Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah) ; Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2012 oleh kami HUSEIN AMIN EFFENDI, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, ANDI NUR INSANIYAH, SH. dan JIMMY RIYANT NATAREZA, SH.MH masingmasing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2012 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh TAGOR SIHOMBING, Sm.Hk. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat serta memerintahkan Panitera Pengganti untuk memberitahukan amar Putusan kepada para pihak, maka persidangan ditutup dan selesai ; HAKIM ANGGOTA 1,
HAKIM KETUA MAJELIS,
Ttd
ttd
ANDINUR INSANIYAH, SH
HUSEIN AMIN EFFENDI, SH
HAKIM ANGGOTA 2, ttd
JIMMY RIYANT NATAREZA, SH.MH PANITERA PENGGANTI, ttd
TAGOR SIHOMBING, Sm.HK
45 Perincian Biaya Perkara : -
Pendaftaran Gugatan
:
Rp. 30.000.-
-
ATK
:
Rp.
50.000,-
-
Panggilan-panggilan
:
Rp.
72.500,-
-
Materai
:
Rp
6.000,-
-
Redaksi
:
Rp.
5.000,-
Jumlah
:
Rp. 163.500,-
(Seratus Enam Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah)
