PUTUSAN NOMOR : 658 / PID.SUS / 2014/ PT MDN. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :
Nama lengkap
: JONI
Tempat lahir
: Medan
Umur/Tanggal lahir
: 36 tahun / 3 September 1978
Jenis kelamin
: Laki-laki
Kebangsaan
: Indonesia
Tempat tinggal
: Jln.
Pukat
Banting
V
Blok
D
No.54
Kel.Bantan Timur Kec.Medan Tembung. Agama
: Budha.
Pekerjaan
: Wiraswasta.
Pendidikan
: --
Terdakwa pernah ditahan ; Pengadilan Tinggi tersebut; Telah membaca berkas perkara Nomor : 658/PID.SUS/2014/PT-MDN dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut; Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Medan
Nomor :
12/Pid.C/2012/PN.Mdn dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut; Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan
tanggal
8 September 2014 Nomor : BP/540/IX/2014/RESKRIM
sebagai berikut : Hakim memberitahukan catatan dakwaan yang diajukan oleh Kepala Kepolisian Polresta Medan selaku Kuasa Jaksa Penuntut Umum tertanggal 8 September ...........
2 8 September 2014 Nomor : BP/540/IX/2014/RESKRIM, yang pada pokoknya Pada tanggal 19 September 2007 MERI,SE. dan Tersangka JONI membuat akta Perjanjian Mengenai Harta Dalam Perkawinan Nomor : 17 tanggal 19 Desember 2007 dihadapan notaris CIPTO SOENARYO, SH. yang isinya antara lain harta tak bergerak termasuk kapal dan surat surat berharga adalah milik pribadi dari suami atau istri atas nama siapa harta itu tertulis (terdaftar), pada bulan Februari 2009 MERI,SE. membeli tanah/bangunan terletak di Jl.Gaharu No.107 Kel.Durian Kec.Medan Timur dari AY LIE sesuai SHM No.853/Kel.Durian dan SHM No.853/Kel.Durian terdaftar an.MERI, Sarjana Ekonomi ; Antara
suami
istri
dibuat
Perjanjian
Perkawinan
Pemisahan
Harta
Perkawinan, jadi antara suami istri tidak akan terjadi percampuran harta dalam perkawinan, sehingga ditiadakan semua percampuran harta baik percampuran
harta
lengkap
maupun
percampuran
harta
rugii
dan
percampuran hasil pendapatan. Pada tanggal 8 Oktober 2013 MERI,SE dan Tersangka JONI bercerai namun objek tanah/bangunan terletak di Jl.gaharu No.107 Kel.Durian Kec.Medan Timur dikuasai tanpa hak oleh tersangka JONI serta surat tanggal 28 Desember 2013 perihal Peringatan untuk mengosongkan rumah jl.Gaharu No.107 Medan tidak diindahkan oleh tersangka JONI. - Melanggar pasal 6 UURI Nomor 51 Prp Tahun 1960. Atas dakwaan tersebut, terdakwa mengerti ; Membaca,
putusan
Pengadilan
12/Pid.C/2014/PN.Mdn tanggal
16
Negeri
Medan
September 2014
yang
Nomor: amarnya
berbunyi sebagai berikut: 1. Menyatakan Terdakwa JONI
terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana “Memasuki tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah “ Menjatuhkan .............
3 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa selama 1 (satu) bulan kurungan ; 3. Menetapkan pidana itu tidak perlu dijalankan kecuali ada putusan Pengadilan
yang berkekuatan hukum tetap
karena Terdakwa
melakukan tindak pidana sebelum berakhir masa percobaan selama 3 ( tiga ) bulan ; 4. Menghukum Terdakwa
supaya membayar
biaya perkara
sebesar
Rp.2000.- ( dua ribu rupiah ) ; Telah membaca : 1.
Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan bahwa pada tanggal
17
September 2014 Penasihat Hukum
Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 12/Pid.C/2014/PN.Mdn tanggal 16 September 2014 ; 2.
Relaas
pemberitahuan
permintaan
banding
yang
AMINSYAH, SH Jurusita Pengganti pada Pengadilan
dibuat
oleh
Negeri Medan
bahwa pada tanggal 29 September 2014 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penyidik ; 3.
Memori Banding tanggal 26
yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa
September
2014
yang telah di terima
di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Medan tanggal 26 September 2014, dan memori banding telah pula diberitahukan kepada Penyidik tanggal 29 Oktober 2014 ; 4.
Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh SUGENG WAHYUDI, SH.MH, Panitera Pengadilan Negeri Medan tanggal 22 September 2014 yang ditujukan kepada Terdakwa ( JONI ) dan TONI (Penyidik) untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi ; Menimbang ............
4
Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam undang - undang, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa permintaan banding tersebut dapat diterima ; Menimbang, bahwa Memori banding yang diajukan oleh Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut : 1. Bahwa Pembanding
keberatan
atas
Pertama
yang telah menjatuhkan
Terdakwa
bersalah
melakukan
putusan Hakim pidana yang
tindak pidana
Tingkat
menyatakan
memasuki
tanah
tanpa hak dan se ijin yang berhak atau kuasanya atas tanah dan bangunan
dan oleh
karena itu
menjatuhkan
pidana
bersyarat
kepada Terdakwa selama 1 (satu) bulan kurungan dengan masa percobaan selama 3 ( tiga ) bulan karena tanah dan rumah tersebut dibeli ketika Terdakwa dan Meri, SE masih dalam masa ikatan Perkawinan, dan benar Sertifikat atas tanah dan bangunan tersebut tertera atas nama Maeri, SE selaku isteri Terdakwa dan semenjak tanah dan bangunan rumah tersebut dibeli Terdakwa dan Meri, SE ( isteri ) serta dengan 2 ( dua ) orang anak menghuni dan bertempat tinggal di rumah tersebut ; 2. Bahwa pada tahun 2013 terjadi perceraian antara Terdakwa dan Meri, SE ( Isteri ) berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Medan dan Akta Perceraian No.114/U/Mdn tanggak 08 Oktober 2013 dan sebelumnya Meri, SE telah meninggalkan rumah dengan membawa 2 ( dua) orang anak terdakwa dan Meri, SE ; sedangkan Terdakwa tetap tinggal di rumah tersebut ; 3. Bahwa benar antara Terdakwa dan Meri, SE ada menandatangani akta perjanjian kawin mengenai pemisahan harta dalam perkawinan yang diperoleh sebelum dan dalam masa perkawinan tetap menjadi
5 milik ............ milik
masing-masing, dan perjanjian
perkawinan
tersebut
tidak
pernah didaftarkan dalam akta perkawinan antara Terdakwa dan Meri, SE,
karena akta
tanda tangani
perjanjian
pada tanggal
kawin tersebut
20 Pebruari
baru terdakwa
2009 yang waktu itu
diberikan oleh Notaris Cipto Soenaryo untuk ditanda tangani ;
Menimbang, bahwa setelah Pengadilan
Tinggi
membaca
dan
mempelajari dengan teliti berkas perkara yang terdiri dari salinan resmi catatan putusan Pengadilan Negeri Medan
Nomor : 12/Pid.C/2014/PN.Mdn
tanggal 16 September 2014 beserta bukti-buktinya dan memperhatikan alasan-alasan memori banding Terdakwa, berpendapat bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut ; Menimbang, bahwa masih dalam
masa perkawinan
antara
Terdakwa dan Meri, SE pada tahun 2009 telah membeli sebidang tanah dan bangunan berdasarkan akta jual beli No.9/2009 tanggal 23 Pebruari 2009 yang dibuat oleh Cipto Sunaryo, SH selaku PPAT dan tanah dan bangunan tersebut dalam sertifikat Hak Milik No.853 tertdaftar nama yang berhak Meri, SE ; Menimbang, bahwa pada tanggal 8 Oktober 2013 antara Terdakwa dan Meri, SE telah terjadi perceraian
sesuai Kutipan
No.114/U/MDN/2013, namun Terdakwa masih tersebut, dan oleh Hakim Tingkat Pertama dinyatakan
telah melanggar
Republik Indonesia
Akta
Perceraian
tetap tinggal
di rumah
tindakan Terdakwa
pasal 6 ayat (1)
tersebut
huruf a Undang-undang
Nomor : 51/Prp/1960, sehingga Terdakwa
dijatuhi
pidana ; Menimbang, bahwa
berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di
atas maka Pengadilan Tinggi akan melihat apakah akta perjanjian kawin
6 mengenai ..............
mengenai pemisahan harta
yang diperoleh
perkawinan tetap menjadi
milik masing – masing sudah memenuhi
ketentuan undang-undang
sebelum dan dalam masa
untuk dapat mengikat
para pihak
dan pihak
ketiga ; Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 29 ayat ( 1 ) Undangundang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan “ Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut ; Menimbang, bahwa ternyata perjanjian Perjanjian
mengenai harta
tertulis berupa Akta
dalam perkawinan yang dibuat oleh
Notaris
PPAT Cipto Soenaryo, SH tidak disahkan dan tidak dicatat dalam akta Perkawinan Terdakwa dan Meri, SE oleh Pegawai Pencatat Perkawinan baik pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan sebagaimana terlihat dalam Kutipan Akta Perkawinan No.246/2008 ( terlampir dalam berkas perkara ) ; Menimbang, bahwa dengan tidak disahkan dan dicatatnya Akta Perjanjian Kawin tersebut kedalam Akta Perkawinan, menurut pendapat Pengadilan Tinggi,
Akta Perjanjian Pemisahan harta
dalam perkawinan
tersebut tidak mengikat Terdakwa dan Meri, SE demikian juga pihak ketiga yang tersangkut, atau dengan kata lain perjanjian kawin tersebut dianggap tidak ada ; Menimbang, bahwa oleh karena
itu menurut Pengadilan
semua
harta yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama terserah apakah perolehannya atas nama isteri atau suami, dan dalam perkara ini Sertifikat Hak Milik Nomor : 853 tertera atas nama Meri, SE ( I s t r i )
7 Terdakwa .............
Terdakwa tetap merupakan harta bersama hal ini dipertegas oleh Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ; Menimbang, bahwa Terdakwa
telah bercerai
berdasarkan pertimbangan di atas walaupun dengan saksi Meri, SE
dan Terdakwa masih
tinggal dan menempati rumah yang diperoleh semasa perkawinan tersebut tidak dapat dipersalahkan terdakwa telah melanggar pasal 6 ayat ( 1 ) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 51/Prp/1960 ;
Menimbang, bahwa berdasarkan maka Pengadilan Tinggi
berpendapat
pertimbangan tersebut bahwa perbuatan
di atas Terdakwa
sebagaimana didakwakan kepadanya sudah terbukti namun perbuatan yang terbukti tersebut bukanlah merupakan suatu tindak pidana, maka oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 191 ayat (2) KUHAP terdakwa haruslah dinyatakan dilepaskan dari segala tuntutan hukum ;
Menimbang, bahwa
berdasarkan
pertimbangan tersebut
maka
putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 16 September 2014, Nomor : 12/Pid.C/2014/PN.Mdn tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana disebutkan di bawah ini ;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka sesuai ketentuan pasal 97 ayat (1) dan ( 2 ) KUHAP, maka hak-hak harkat
Terdakwa
serta martabatnya
dibebankan kepada Negara ;
dalam kemampuan, kedudukan
haruslah
dipulihkan
dan
dan biaya perkara
8 Memperhatikan ............
Memperhatikan pasal 6 ayat ( 1 ) huruf a Perpu No.51 Tahun 1960, Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta Peraturan lain yang bersangkutan ;
MENGADILI: - Menerima permintaan banding dari Terdakwa ; - Membatalkan
putusan
Pengadilan
Negeri
Medan
tanggal
16
September 2014 Nomor : 12/Pid.C/2014/PN.MDN yang dimintakan banding ;
MENGADILI SENDIRI : 1.
Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan tersebut
bukan merupakan
suatu
tindak pidana ;
2.
Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum ;
3.
Memulihkan
hak Terdakwa
dalam
kemampuan, kedudukan
dan harkat serta martabatnya;
4.
Membebankan biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan kepada Negara ;
Demikian
diputus
dalam
sidang
musyawarah
Majelis
Hakim
Pengadilan Tinggi Medan pada hari SELASA tanggal 25 NOPEMBER 2014 oleh
kami
RUSTAM IDRIS,SH, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan
selaku Hakim Ketua Majelis, BENAR KARO-KARO,SH.MH dan HERU PRAMONO, SH.Mhum para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 658/PID.SUS/2014/PT.MDN tanggal 13 Nopember 2014, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 2 DESEMBER 2014 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu MANSURDIN,SH, Panitera
9 Pengganti .............
Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh
Penuntut
Umum maupun Terdakwa-Terdakwa.
HAKIM ANGGOTA,
KETUA MAJELIS,
TTD
TTD
BENAR KARO-KARO, SH,MH
RUSTAM IDRIS,SH
TTD
HERU PRAMONO,SH.Mhum
PANITERA PENGGANTI
TTD MANSURDIN.SH
