PT.Bdg. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA. Nama Lengkap : ATA SUTISNA bin (Alm) SAHIKARMAN ;

P U T U S A N Nomor : 1/TIPIKOR/2014/PT.Bdg. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN TINGGI BANDUNG, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : --------------------------------------------------------------------------

Nama Lengkap

: ATA SUTISNA bin (Alm) SAHIKARMAN ; ------------

Tempat Lahir

: Garut ; ----------------------------------------------------------

Umur Lahir

/ Tanggal : 57 Tahun ; ----------------------------------------------------

Jenis Kelamin

: Laki-laki ; ------------------------------------------------------

Kebangsaan

: Indonesia ; ----------------------------------------------------

Tempat Tinggal

: Kp. Lembur Kulon RT/RW 03/01, Desa Cipareuan, Kec. Cibiuk, Kab. Garut ; ---------------------------------------

Agama

: Islam ; ----------------------------------------------------------

Pekerjaan

: Kepada Desa Cipareuan ; -----------------------------------

Pendidikan

: STM ; -----------------------------------------------------------

Terdakwa ditahan oleh : 1.

Penyidik, tidak dilakukan penahanan ; ----------------------------------------------

2.

Penuntut Umum, tidak dilakukan penahanan; -------------------------------------

3.

Hakim Pengadilan Tipikor Bandung, sejak tanggal 24 September 2013 s/d tanggal 23 Oktober 2013 (Tahanan Kota) ;--------------------------------------

4.

Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Bandung, sejak tanggal 24 Oktober 2013 s/d 22 Desember 2013 (Tahanan Kota) ;-----------------------

5.

Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung / Pengadilan Tipikor Tingkat Banding tahap I, sejak tanggal 23 Desember 2013 s/d 21 Januari 2014 (Tahanan Kota) ;--------------------------------------------------------------

6.

Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding sejak tangal 13 Januari 2014 s/d 11 Februari 2014 ;-------------------------------------

halaman 1 dari 52 putusan nomor : 1/TIPIKOR/2014/PT.Bdg.

n

7.

Perpanjangan

penahanan

kota

oleh

Wakil

Ketua

Pengadilan

Tinggi/Pengadilan Tipikor Tingkat Banding sejak tanggal 12 Februari 2014 s/d 12 April 2014 ; ---------------------------------------------------------------------

Terdakwa menghadap dimuka persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama : YUSEP MULYANA, SH.,MH dan MUSLIM, SH., Advokat dan Pembela Umum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH Garut) yang beralamat di Komp. Pataruman Indah Blok B. No. 52 Garut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 10 Februari 2014 ; ----------------------------------------------

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung tersebut ; -------------------------------------------------------------------------------------

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung tanggal 06 Januari 2014 Nomor : 103/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg ; -----------------

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dimuka persidangan atas dakwaan Penuntut Umum tertanggal 23 September 2013 Nomor : Reg. Perk : PDS-11/GRT/08/2013, sebagai berikut : -----------------------------------------------Dakwaan Primair : Bahwa ia terdakwa ATA SUTISNA Bin (Alm) selaku Kepala Desa Cipareuan Kec. Cibiuk Kab. Garut yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Garut dengan Surat Pengangkatan Nomor : 141.1/KEP.528.BPMPD/ 2011, tanggal 26 September 2011 tentang Pemberhentian Kepala Desa Dan Pejabat Kepala Desa Serta Pengangkatan Kepala Desa Di Kabupaten Garut, terdakwa selaku Kepala Desa Cipareuan Kec. Cibiuk Kab. Garut, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi dalam kurun waktu bulan Februari 2012 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2012 bertempat di Desa Cipareuan Kec. Cibiuk Kab. Garut atau setidaktidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Keputusan Ketua MA RI Nomor : 191/KMA/SK/XII/ 2010, tanggal


1 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Pengadilan

Pengadilan

Negeri

Negeri

Bandung,

Semarang,

Pengadilan

Secara

Negeri

berturut-turut

Surabaya

telah

dan

melakukan

beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut secara melawan hukum melakukan

perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di uraikan di atas, terdakwa selaku Kepala Desa Cipareuan Kec. Cibiuk Kab. Garut sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 72 tahun 2005 Tentang Desa pasal 14 ayat (1) dan (2) mempunyai tugas dan wewenang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Desa, antara lain : a. Kepala

Desa

mempunyai

tugas

menyelenggarakan

urusan

pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan ; b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam (1) Kepala Desa mempunyai wewenang Kepala Desa ; c. Memimpin penyelenggaraan pemerintah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD ; d. Menetapkan peraturan desa yang telah nendapat persetujuan bersama BPD ; e. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APD Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD ; f. Membina kehidupan masyarakat Desa ; g. Membina Perekonomian Desa ; h. Mengoordinasikan pembangunan desa secara Partisipasif ; i. Mewakili desanya didalam diluar Pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundangundangan ; j. Dan melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundangundangan ; -

Bahwa terdakwa selaku Kepala Desa Cipareuan Kec. Cibiuk Kab. Garut pada tahun 2012 pernah menerima beras raskin dari dolog untuk alokasi tahun 2012 ;

-

Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku kepala desa dalam


pendistribusian Raskin di Desa Cipareuan Kec. Cibiuk Kab. Garut seperti termuat didalam Pedoman Umum Penyaluran Raskin adalah : 1. Menerima, menyimpan dan menjual beras Raskin kepada RTS-PM (Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat) yang telah ditetapkan melalui musyawarah Desa dan tercantum dalam Model DPM-1 dengan harga Rp 1.600,- (seribu enam ratus rupiah) perkilogram ; 2. Menyetorkan uang hasil penjualan Raskin Kepada Satker ; 3. Membuat Administrasi persediaan dan realisasi penjualan beras Raskin; Tugas kepala desa dalam hal penyaluran/pendistribusian raskin antara lain : -

Sebelum penyaluran raskin tersebut kepala desa telah menyerahkan daftar RTSPM Berdasarkan hasil sensus PPLS ;

-

Setelah beras datang dari Dolog menandtangani BAST (Berita Acara Serah terima Beras) ;

-

Kemudian menugaskan pengelola Raskin yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Kepala Desa Sebagai Pengelola Raskin di Desa untuk memanggil Ketua RW dan mendistribusikannya kepada RTM Penerima ;

-

Setelah beras nyampai ke RTM sasaran kemudian memerintahkan pengelola untuk menagih uang pembayaran ;

-

Kepala menandatangani didalam kwitasnsi pembayaran raskin dari para ketua Rw ;

-

Kepala desa memerintahkan untuk menyetorkan uang hasil penjaualan raskin apabila dari seluruh ketua Rw telah terkumpul untuk disetorkan ke Dolog melaui BRI Unit setempat (yang menyetorkan pengelola/saker desa;

Mekanisme pendistribusian beras miskin di Kabupaten Garut adalah Tim Koordinasi ditunjuk oleh Bupati berdasarkan SPA (Surat Perintah Alokasi) ke Perum Bulog kemudian Perum Bulog menerbitkan DO untuk masing-masing Kecamatan atau Desa kepada Satker Raskin lalu berdasarkan DO tersebut mengambil beras di Gudang dan menyerahkannya kepada pelaksana distribusi Raskin di titik distribusi oleh Pelaksana distribusi Raskin diserahkan kepada RTS-PM sebanyak 15 Kg/Bulan dan di catat dalam formulir DPM-2 selanjutnya hasil pendistribusiannya di catat dan dilaporkan kepada tim Raskin Kecamatan dan Dan mekanisme pendistribusian tersebut ditur dalam Pedoman umum penyaluran Raskin tahun 2012 ; -

Bahwa Yang dimaksud dengan RTS-PM adalah Rumah tangga Miskin di desa yang berhak menerima Raskin dan terdaftar dalam daftar penerima


manfaat (DPM-1) yang ditetapkan oleh Kepala Desa berdasarkan hasil Musyawarah ; -

Bahwa

Berdasarkan

peraturan

Direktur

Jenderal

Perbendaharaan

Kementrian Keuangan Republik Indonesia No. PER-11/PB/2012 Pasal 3 ayat (1) Pemerintah membeli beras kepada Perusahaan Umum Badan Usaha Logistik (Perum Bulog) untuk Bulan Januari dan Februari 2012 dengan harga pembelian beras sebesar Rp. 6.558/Kg dan sesuai pedoman umum penyaluran Raskin tahun 2012 BAB IV mekanisme pelaksanaan poin 4.5 pembayaran HPB, beras tersebut dijual kepada masyarakat melalui program raskin dengan harga Rp. 1.600/Kg sehingga Pemerintah memberi Subsidi atas penjualan raskin tersebut Rp. 4.958,-/Kg.Sedangkan berdasarkan Peraturan

Direktur

Jenderal

perbendaharaan

Kementrian

Keuangan

Republik Indonesia No. PER-21/PB/2012 Pasal 3 ayat (1) Pemerintah membeli beras kepada perusahaan Bulog ( Perum Bulog) mulai bulan Maret 2012 dengan harga pembelian beras sebesar Rp. 7.500,-/Kg dan sesuai pedoman Umum Penyaluran Raskin tahun 2012 BAB IV Mekanisme Pelaksanaan poin 4.5 Pembayaran HPB, beras tersebut dijual kembali kepada masyarakat melalui program Raskin dengan harga Rp. 1.600,-/Kg sehingga pemerintah memberikan subsidi atas penjual beras miskin sebesar Rp. 5.900,-/Kg ; -

Bahwa mekanisme yang sering ditempuh oleh Desa Cipareuan Kec. Cibiuk Kab. Garut setiap mendapat jatah beras miskin adalah untuk penerimaan awal tahun langsung dikirim/disalurkan oleh pihak Bulog, kemudian setelah diterima oleh Desa dengan disertai BAST (Berita Acara Serah Terima) kemudian beras didistribusikan kemasing-masing RTS-PM sambil dilakukan pemungutan biaya yang mesti dibayar oleh RTS-PM, selanjutnya untuk mendapat jatah beras miskin dilakukan setelah melunasi beras miskin yang telah diterima sebelumnya dan seterusnya seperti itu untuk mendapat kiriman berikutnya ;

-

Mekanisme penyaluran beras miskin tersebut diatur dalam Petunujuk Pelaksanaan Program Raskin tahun 2012 yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut ;

- Bahwa untuk Desa Cipareuan Kecamatan Cibiuk pengelolaan atau penyaluran beras Subsidi (Raskin) melalui RT dan diketahui oleh RW dilakukan oleh Satker Raskin desa yaitu oleh saudara ORIENT TARMIDIN


(Sekdes) dan oleh saudara WIDI NUGRAHA (selaku Kaur kesra). Yang mengangkat saudara ORIENT TARMIDIN (selaku satker desa) dan saudara WIDI NUGRAHA (selaku kaur kesra). yaitu terdakwa sendiri (selaku Kepala Desa) dan dibuatkan Surat Pengangkatannya dengan Surat Keputusan Kelapa Desa Cipareuan Kec. Cibiuk No. : 04/SK/2012, tanggal 4 Pebruari 2012 tentang Penunjukan Pengelola Raskin; - Bahwa yang dilibatkan dalam penyaluran beras raskin di Desa Cipareuan yaitu Sbb : Dengan Susunan Pengelola Titik Distribusi Raskin Desa Tahun 2012 Desa Cipareuan Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut. diantaranya : Penanggung

Kepala Desa Cipareuan (Terdakwa sendiri) ATA

jawab

: SUTISNA Bin (Alm) bin (Bin) SAHIKARMAN ;

Ketua Satker

: Saudara ORIENT TARMIDIN ;

Sekretaris

: Saudara DEDI ;

Bendahara

: Saudara WIDI NUGRAHA ;

Anggota Pengelola

: Saudara SAEPULOH ; : Saudara DEDI SUHANDI ; : Saudara ENDANG SUPARMAN ; : Saudara KAROATMI KARONIA ; : Saudara AJAT SUDRAJAT ; : Saudara HOLIDIN ;

-


-

Bahwa jatah beras setiap bulannya untuk Desa Cipareuan tahun 2012 sebanyak 7.185 Kg untuk 479 Rumah Tangga Sasaran (RTS) ;

-

Bahwa Desa Cipareuan Kec. kecamatan Cibiuk telah menerima Beras raskin alokasi tahun 2012 sebagai berikut : • Untuk jatah bulan Januari 2012 sebanyak 7.185 Kg untuk 479 Rumah Tangga Sasaran (RTS) ; • Untuk jatah bulan Februari 2012 desa Cipareuan tidak menerima beras

bersubsidi ; • Untuk jatah bulan Maret 2012 sebanyak 7.185 Kg untuk 479 Rumah Tangga Sasaran (RTS) ; • Untuk jatah bulan April 2012 sebanyak 7.185 Kg untuk 479 Rumah Tangga Sasaran (RTS) ;


• Untuk jatah bulan Mei 2012 tersangka belum menerima BAST dari

satker yaitu saudara

ORIENT TARMIDIN (Sekdes). Karena sedang

mengikuti Pelatihan seluruh sekdes PNS di Kab. Garut ; Sedangkan jatah bulan Juni 2012 sebanyak 5.190 Kg untuk 346 Rumah Tangga Sasaran (RTS). terdakwa belum menerima BAST-nya dari satker yaitu saudara ORIENT TARMIDIN (Sekdes). Karena sedang mengikuti Pelatihan seluruh sekdes PNS di Kab. Garut ; - Bahwa harga pembelian raskin dari perum bulog bulan Januari, Maret, April dan Mei tahun 2012 sebesar Rp. 11.496.000,-. (sebelas juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) harga per-kilonya Rp. 1.600,-. (seribu eman ratus rupiah) dan disalurkan kepada warga desa harga per-kilonya Rp. 1.750,-. (seribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per-RTS mendapat 15 kg. Sedangkan bulan Juni sebesar Rp. 8.304.000,-. (delapan juta tiga ratus empat ribu rupiah) ; - Bahwa untuk pembayaran jatah beras dalam Program Penyaluran Beras untuk Rumah Tangga Sasaran (RTS) setiap bulannya pada tahun 2012 dilakukan melalui Transfer Bank BRI ke A.n. HPB RASKIN KAB. GARUT dengan

Nomor

Rekening

0104.01.000561.30.7,

sedangkan

yang

mentransfer uangnya yaitu saudara ORIENT TARMIDIN (Sekdes) ; - Bahwa Desa Cipareuan dari bulan Januari 2012 s/d bulan Juni 2012 atau 6 (enam) bulan menerima jatah penyaluran raskin dari Perum Bulog sebanyak 4 (empat) kali penyaluran diantaranya yaitu : • Alokasi bulan Januari 2012 dengan Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor : 00298/05/10070/ 01/2012 tertanggal 2012 yang ditandatangani oleh saudara ORIENT TARMIDIN (Sekdes) dan saudara ISKANDAR (Pelaksana Satker Raskin Subdrive Ciamis) dan diketahui oleh tersangka (kepala desa) ; • Alokasi bulan Maret 2012 dengan Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor : 00290/05/10070/ 03/2012 tertanggal 2012 yang ditandatangani oleh saudara SAEPULOH (Kaur Ekbang) dan saudara ISKANDAR (Pelaksana Satker Raskin Subdrive Ciamis) dan diketahui oleh saudara DEDI (selaku kaur pemerintahan) ; • Alokasi bulan April 2012 dengan Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor : 00223/05/10070/ 04/2012 tertanggal 2012 yang ditandatangani oleh (kaur Kesra) dan saudara ZULKARNAIN (Pelaksana Satker Raskin


Subdrive Ciamis) dan diketahui oleh tersangka (kepala desa) ; • Alokasi bulan juni 2012 dengan Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor : 00260/05/10070/ 06/2012 tertanggal 2012 yang ditandatangani oleh saudara WIDI NUGRAHA (kaur Kesra) dan saudara Iskandar (Pelaksana Satker Raskin Subdrive Ciamis) dan diketahui oleh Sekdes (saudara ORIENT TARMIDIN) ; - Bahwa untuk Alokasi bulan Pebruari 2012 beras raskin telah di jual oleh terdakwa kepada saksi YONA, terdakwa menerima uang dari satker yaitu saudara ORIENT TARMIDIN (Sekdes) yang mana uang tersebut dari saudara YONA yang alamatnya terdakwa tidak mengetahuinya yaitu sebesar

Rp.

7.000.000,-

(tujuh

juta

rupiah).

Dan

terdakwa

juga

menandatangani BAST-nya. Kemudian untuk alokasi bulan Mei 2012, terdakwa juga menjual beras tersebut kepada saksi YONA juga dan terdakwa menerima uang dari saudara YONA sebesar Rp. 7.000.000,( Tujuh juta rupiah ). Dan terdakwa juga menandatangani BAST-nya ; - Bahwa uang yang Terdakwa terima tersebut yaitu uang penjualan beras raskin alokasi bulan Pebruari 2012, yaitu pada hari dan tanggal lupa bulan Pebruari 2012 sekira jam 14.00 Wib

di

kantor

Ds. Sindangsari

Kec.

Leuwigoong Kab. Garut yang mana pada waktu itu terdakwa dipanggil oleh kepala desa Singdangsari yaitu Saudara BAMBANG kemudian terdakwa langsung ketemu di kantor desa dan dikantor desa tersebut sudah ada saudara BAMBANG dan saksi YONA dan ada yang mengatakan bahwa beras raskin alokasi bulan pebruari 2012 untuk Ds Cipareuan akan dijual tetapi terdakwa tidak mengetahui siapa orang yang mengatakannya kemudian terdakwa langsung menelpon saksi ORIENT TARMIDIN (Sekdes) dan terdakwa langsung menjual beras raskin alokasi bulan Pebruari 2012 yang disaksikan oleh saksi ORIENT TARMIDIN (Sekdes) Desa Cipareuan. Sedangkan untuk penjualan beras raskin alokasi bulan Mei 2012 yang juga terdakwa jual kepada saksi YONA dan terdakwa menjualnya di Rumah saksi AGUS SUGANDA selaku kepala Desa. Cibiuk Kidul, untuk hari tanggal dan jamnya terdakwa lupa pada bulan Mei 2012, dan juga di saksikan juga dengan saksi ORIENT TARMIDIN ( Sekdes Desa. Cipareuan) ; - Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa beras raskin tiap bulannya disalurkan ke 10 RW di lingkungan Desa Cipareuan alokasi bulan Januari S/d bulan Mei 2012 yaitu sebanyak 7.185 Kg adalah sbb :


• RW. 01 mendapat beras sebanyak 7 karung+10 Kg untuk RT dan disalurkan ke penerima RTS-PM ; • RW. 02 mendapat beras sebanyak 7 karung+10 Kg untuk RT dan disalurkan ke penerima RTS-PM ; • RW. 03 mendapat beras sebanyak 9 karung untuk RT dan disalurkan ke penerima RTS-PM ; • RW. 04 mendapat beras sebanyak 15 karung+30 Kg untuk RT dan disalurkan ke penerima RTS-PM ; • RW. 05 mendapat beras sebanyak 18 karung+30 Kg untuk RT dan disalurkan ke penerima RTS-PM ; • RW. 06 mendapat beras sebanyak 19 karung+10 Kg untuk RT dan disalurkan ke penerima RTS-PM ; • RW. 07 mendapat beras sebanyak 13 karung+40 Kg untuk RT dan disalurkan ke penerima RTS-PM. • RW. 08 mendapat beras sebanyak 19 karung+25 Kg untuk RT dan disalurkan ke penerima RTS-PM ; • RW. 09 mendapat beras sebanyak 12 karung+45 Kg untuk RT dan disalurkan ke penerima RTS-PM ; • RW. 10 mendapat beras sebanyak 20 karung+35 Kg untuk RT dan disalurkan ke penerima RTS-PM ; - Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa yang melakukan penyetoran alokasi bulan Pebruari dan bulan Mei 2012 dan terdakwa juga tidak mengetahui duluan mana melakukan penjualan kepada saksi YONA dan penyetoran ke BRI untuk alokasi bulan tersebut dan terdakwa juga tidak mengetahui untuk beras raskin alokasi bulan Pebruari dan bulan Mei 2012 yang di jual kepada saksi YONA

apakah pihak bulog mengetahui atau

tidak. yang jelas pada waktu menjual beras raskin kepada saksi YONA yaitu alokasi bulan Pebruari dan Mei 2012 tidak dibuatkan bukti penerimaan uangnya ; - Bahwa Beras raskin yang diterima oleh desa Cipareuan dari perum bulog Garut sudah disalurkan ke warga yaitu 4 (empat) kali penyaluran sampai bulan Juni 2012 ; - Bahwa yang melakukan pengawalan dari pihak bulog sesuai dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) yaitu saudara ISKANDAR yaitu bulan Januari 2012 dan bulan Maret 2012. Sedangkan yang melakukan penerimaan di


desa Cipareuan bulan Januari 2012 yaitu saksi ORIENT TARMIDIN (Sekdes) dan untuk bulan Maret 2012 yaitu saksi SAEPULOH (Kaur Ekbang). Dan untuk bulan April 2012 yang melakukan pengawalan dari pihak bulog sesuai dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) yaitu saksi ZULKARNAIN dan yang melakukan penerimaan di desa Cipareuan yaitu saksi WIDI NUGRAHA. Terkait dengan kendaraan yang dipergunakan untuk pengiriman jatah beras ke Ds Cipareuan yang menyiapkan kendaraannya yaitu bulog sendiri sedangkan untuk data-data kendaraan yang dipergunakan yaitu kendaraan Truk ; - Bahwa yang menandatangani BAST bulan Pebruari 2012 yaitu di kantor Ds. Sindangsari Kec. Leuwigoong Kab. Garut dan terdakwa menerima BAST tersebut dari saksi YONA. Sedangkan yang bulan Mei 2012 juga terdakwa menandatangani BAST dan menerimanya dari saksi YONA di Rumah saksi AGUS SUGANDA (kepala Desa Cibiuk Kidul) ; - Bahwa BAST bulan Pebruari 2012 tersebut yaitu BAST yang ditandatangani oleh terdakwa (selaku pihak Ke II) bukan yang diterima oleh saudara ASEP SUTISNA (selaku pihak Ke II). Karena di Desa Cipareuan tidak ada yang namanya saudara ASEP SUTISNA ; - Bahwa sebelumnya terdakwa tidak kenal dengan saksi YONA tetapi setelah diperkenalkan oleh saudara BAMBANG (Kepala Desa Sindangsari) di kantor desa, terdakwa baru mengetahuinya setelah diperkenalkan oleh saksi ILHAM. Dan terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga atau family; - Bahwa terdakwa tidak mengetahui dijual kemana beras raskin oleh saksi YONA dan terdakwa juga tidak mengetahui kepada siapa beras raskin tersebut dijual dan terdakwa menjual beras raskin alokasi bulan Pebruari 2012 dan bulan Mei 2012 kepada saksi YONA hal tersebut diketahui oleh Panitia Pengelola Raskin di Desa Cipareuan yaitu saksi ORIENT TARMIDIN (Sekdes) ; - Bahwa uang hasil penjualan beras raskin alokasi bulan Pebruari 2012 terdakwa berikan kepada Pengelola Raskin di Desa Cipareuan yaitu saudara ORIENT TARMIDIN (Sekdes). Sebesar Rp. 1.500.000,-. (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan oleh terdakwa sebesar Rp. 5.500.000,-. (lima juta lima ratus ribu rupiah). sedangkan uang hasil penjualan beras raskin alokasi bulan Mei 2012 terdakwa berikan kepada Pengelola Raskin di Desa Cipareuan yaitu saksi ORIENT TARMIDIN (Sekdes). Sebesar Rp. 2.000.000,-


. (dua juta rupiah) dan oleh terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,-. (lima juta rupiah).

Jumlah uang yang tersangka pergunakan yaitu sebesar Rp.

10.500.000,-. (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut dipergunakan untuk keperluan pribadi ; - Bahwa terdakwa telah melakukan pengantian beas raskin untuk alokasi bulan Pebruari 2012 yaitu pada tanggal 06 Juli 2013 sebanyak 5.190 kg dan melakukan pengantian untuk bulan mei 2012 yaitu pada tanggal 8 september 2012 sebanyak 7.185 kg ; - Bahwa terdakwa mendapatkan beras raskin untuk pengantian alokasi bulan Pebruari dan bulan Mei 2012 yaitu dari saksi Yona tetapi terdakwa tidak mengetahui dari mana saksi Yona mendapatkan beras tersebut tetapi yang jelas terdakwa telah mengembalikan sejumlah uang Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk alokasi bulan Pebruari 2012 dan telah mengembalikan uang sejumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk alokasi pengantian bulan mei 2013 dan beras pengantian tersebut telah terdakwa salurkan kepada warga atau RST-PM ; - Bahwa perbuatan terdakwa telah Melawan Hukum karena bertentangan dengan Buku Pedoman Umum Raskin yang dukeluarkan oleh kementrian koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat tahun 2012 dan Peraturan Daerah Nomor

8

tahun

2006

tentang

tata

cara

pencalonan

pemilihan,

pengangkatan dan pemberhentian kepala desa BAB VI mengenai larangan bagi Kepala Desa Pasal 38 antara lain menyatakan bahwa kepala desa dilarang : a. Merugikan kepentingan umum, meresahkan kelompok masyarakat dan mendiskriminasikan warga / golongan masyarakat lain ; b. Melakukan Kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan ; c.

Menyalahgunakan wewenang.

- Bahwa perbuatan terdakwa telah memperkaya terdakwa, ATA SUTISNA Bin (Alm) SAHIKARMAN serta pihak-pihak yang memang benar memakai beras raskin tersebut yang bukan haknya dan bukan peruntukannya sebagaimana item-item yang tercantum dalam RTS-PM ; - Bahwa menurut keterangan Ahli Drs. ASEP SYAHRUDIN, Bc.AK. Bin (Alm) IDIN WARDI menerangkan bahwa melakukan Perhitungan Kerugian


Keuangan

Negara

dalam

perkara

dugaan

tindak

pidana

korupsi

penyimpangan dalam penyaluran bantuan raskin bulan Pebruari dan bulan Mei 2012 di Desa Cipareuan yaitu pada hari Jum’at tanggal 10 Agustus 2013 yang dimulai sekira jam 09.30 Wib S/d jam 17.00 Wib di kantor Kec. Cibiuk beserta Tim Pemeriksa dari Kantor Insfektorat Kabupaten Garut melakukan Audit terhadap penyimpangan dalam penyaluran bantuan raskin bulan Pebruari dan bulan Mei 2012 di Ds. Cipareuan. Data yang dipergunakan dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan dan penyaluran bantuan raskin bulan Pebruari dan bulan Mei 2012 di Desa Cipareuan Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut tersebut yaitu : a. Peraturan

Dirjen

Perbendaharaan

Kementrian

Keuangan Republik

Indonesia Nomor : PER-11 / PB / 2012 pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa pemerintah membeli kepada Perusahaan Umum Badan Usaha Logistik mulai bulan Januari dan Pebruari 2012 dengan harga pembelian beras sebesar Rp. 6.558,-. Per kilogram ; b. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Kementrian Keuangan Republik Indonesia No. : PER-21/PB/2012 pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa pemerintah membeli kepada Perusahaan Umum Badan Usaha Logistik mulai bulan Maret 2012 dengan harga pembelian beras sebesar Rp. 7.500,-. Per kilogram ; c.

Pedoman Umum Penyaluran Raskin tahun 2012 yang dikeluarkan oleh Kementrian Koordionator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia dalam bab IV mekanisnme pelaksaan poin 4.5 pembayaran harga pembelian beras huruf a yang menyatakan pembayaran HPB raskin dari RTS-PM pada pelaksaana distribusi raskin dilakukan secara tunai sebesar Rp. 1.600,-. Per kilogram ;

d. Surat Bupati Garut Nomor : 511.1 / Kep 168 / Admrek tanggal 20 Januari 2012 perihal Pagu Raskin bulan Januari S/d Mei 2012 ; -

Bahwa Ahli juga menerangkan metode yang di gunakan dalam Perhitungan Kerugian Keuangan Negara terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan dalam penyaluran bantuan raskin bulan Pebruari 2012 di Desa Cipareuan yaitu dengan cara menghitung subsidi dari pemerintah terhadap program raskin sebesar Rp. 6.558,-. dikurangi harga dititik distribusi, sehingga diperoleh harga subsidi dari pemerintah


sebesar Rp. 4.958,-. Per kilogram beras raskin dan harga subsidi dari pemerintah tersebut dikaitkan dengan jumlah raskin yang tidak sampai ke Masyarakat. Sedangkan untuk bulan Mei 2012 di Desa Cipareuan yaitu dengan cara menghitung subsidi dari pemerintah terhadap program raskin sebesar Rp. 7.500,-. dikurangi harga dititik distribusi, sehingga diperoleh harga subsidi dari pemerintah sebesar Rp. 5.900,-. Per kilogram beras raskin dan harga subsidi dari pemerintah tersebut dikaitkan dengan jumlah raskin yang tidak sampai ke Masyarakat ; -

Bahwa selanjutnya Ahli menerangkan Prosedur penugasan dilakukan berdasarkan permintaan Penyidik Kepolisian Resor Garut melalui Surat Perihal Permohonan Audit Kerugiam Keuangan Negara Nomor : B / 267 / VII / 2012 / Polres, tanggal 21 Juli 2012, kemudian insfektur menindaklanjutinya dengan

mengeluarkan

Surat Perintah

Insfektur

Kabupaten Garut Nomor. 700 / 922 / Insfektorat tanggal 26 Juli 2012 dan selanjutnya Tim melakukan pemeriksaan ke lapangan dan diperoleh kesimpulan hasil Audit terjadi penyimpangan dalam penyaluran bantuan raskin bulan Pebruari dan bulan Mei 2012 di Desa Cipareuan Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut ; -

Bahwa kemudian Ahli menerangkan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam penyimpangan bantuan raskin bulan Pebruari dan bulan Mei 2012 di Desa Cipareuan yaitu Sbb : Harga Pembelian Beras (HPB) Pemerintah untuk bulan Pebruari 2012 sebesar Rp. 6.558,-. Per kilogram dikurangi harga titik distribusi TD) sebesar Rp. 1.600,-. Per kilogram sehingga diperoleh Subsidi sebesar Rp. 4.958,-. Per kilogram. Sedangkan untuk bulan Mei 2012 Harga Pembelian Beras (HPB) Pemerintah sebesar Rp. 7.500,-. Per kilogram dikurangi harga Titik Distribusi (TD) sebesar Rp. 1.600,-. Per kilogram, sehingga diperoleh Subsidi sebesar Rp. 5.900-,. Per kilogram ;

Kerugian Negara yang ditimbulkan : Raskin alokasi bulan Pebruari 2012 sebanyak 7.185 Kg x Subsisi sebesar Rp. 4.958,-. diperoleh hasil = Rp. 35.623.230,-. (tiga puluh lima juta eman ratus dua puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh rupiah) ; Raskin alokasi bulan Mei 2012 sebanyak 7.185 Kg x Subsisi sebesar Rp. 5.900,- diperoleh hasil = Rp. 42.391.500,-. (empat puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah) ;


Berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa tersangka ATA SUTISNA (Kepala Desa Cipareuan) telah melakukan upaya-upaya yaitu pada bulan Juli minggu pertama telah mengganti dan mendistribusikan kembali sebanyak 5.190 Kg kepada masyarakat Desa Cipareuan selaku RTS-PM ; Fakta-fakta dapat disimpulkan perhitungan Kerugian Keuangan Negara Sbb : Raskin alokasi bulan Pebruari 2012 sebanyak 7.185 Kg - 5.190 Kg = 1.995 Kg; Alokasi bulan Pebruari 2012 sebanyak 1.995 Kg x Subsisi sebesar Rp. 4.958,-. diperoleh hasil = Rp. 9.891.210,-. (sembilan juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus sepuluh rupiah) ; Raskin alokasi bulan Mei 2012 sebanyak 7.185 Kg x Subsisi sebesar Rp. 5.900,- diperoleh hasil = Rp. 42.391.500,-. (empat puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah) ; Sedangkan untuk bulan Mei 2012 tidak ada penggantian ; Jadi jumlah Kerugian Keuangan Negara atas penyimpangan dalam bantuan raskin bulan Pebruari dan bulan Mei 2012 di Desa Cipareuan sebesar Rp. 52.282.710,-. (lima puluh dua juta dua ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus sepuluh rupiah); -

Bahwa dari hasil Audit Kerugian Keuangan Negara dalam raskin tahun 2012 Desa Cipareuan disebutkan terbukti telah melakukan penyimpangan dalam penyaluran Program Raskin di Desa Cipareuan tidak sesuai dengan pedoman umum penyaluran raskin tahun 2012 yang ditindaklanjuti dengan petunjuk teknis program raskin untuk rumah tangga miskin tahun 2012

yang

dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Garut dan Perum

Bulog Sub Divisi Regional Ciamis pada bab I mengenai tujuan dan sasaran serta bab V terkait Indikator Kinerja yaitu tepat sasaran penerima manfaat serta Surat Bupati Garut Nomor 5.11.1 / Kep.168 / Admrek tanggal 20 Januari 2012 perihal Pagu Raskin bulan Januari S/d bulan Mei 2012 ; Dari hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara yang dilakukan yaitu berupa : Laporan Hasil Pemeriksaan / Audit. Dan penyebab sehingga dapat menimbulkan Kerugian Keuangan Negara karena beras untuk rumah tangga miskin yang disubsidi oleh pemerintah tidak sampai kepada rumah tangga sasaran penerima manfaat ; -

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, total kerugian yang ditimbulkan


sebesar Rp. 78.014.730,-. yaitu dari 2 (dua) alokasi bulan Pebruari dan bulan Mei 2012 telah dikembalikan bulan Juli 2012 minggu pertama sebesar Rp. 25.732.020,-. (beras raskin yang diberikan sebanyak 5.190 kologram) sehingga Kerugian Negara setelah adanya penggantian yaitu sebesar Rp. 52.282.710,-. (alokasi bulan Pebruari dan Mei 2012) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana

diatur dan diancam

pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Subsidair : Bahwa ia terdakwa ATA SUTISNA Bin (Alm) selaku Kepala Desa Cipareuan Kec. Cibiuk Kab. Garut yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Garut dengan Surat Pengangkatan Nomor : 141.1/KEP.528.BPMPD/ 2011, tanggal 26 September 2011 tentang Pemberhentian Kepala Desa Dan Pejabat Kepala Desa Serta Pengangkatan Kepala Desa Di Kabupaten Garut, terdakwa selaku Kepala Desa Cipareuan Kec. Cibiuk Kab. Garut, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi dalam kurun waktu bulan Februari 2012 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2012 bertempat di Desa Cipareuan Kec. Cibiuk Kab. Garut atau setidaktidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Keputusan Ketua MA RI Nomor : 191/KMA/SK/XII/ 2010, tanggal 1 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Pengadilan

Pengadilan

Negeri

Negeri

Bandung,

Semarang,

Pengadilan

secara

Negeri

berturut-turut

Surabaya

dan

telah melakukan

beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan


yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -


Desa

mempunyai

tugas

menyelenggarakan

urusan

pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan ; b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam (1) Kepala Desa mempunyai wewenang Kepala Desa ; c.

Memimpin penyelenggaraan pemerintah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD ;

d. Menetapkan peraturan desa yang telah nendapat persetujuan bersama BPD ; e. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APD Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD ; f.

Membina kehidupan masyarakat Desa ;

g. Membina Perekonomian Desa ; h. Mengoordinasikan pembangunan desa secara Partisipasif ; i.

Mewakili desanya didalam diluar Pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundangundangan ;

j.

Dan melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;

-


-

Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku kepala desa dalam pendistribusian Raskin di Desa Cipareuan Kec. Cibiuk Kab. Garut seperti termuat didalam Pedoman Umum Penyaluran Raskin adalah : 1. Menerima, menyimpan dan menjual beras Raskin kepada RTS-PM (Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat) yang telah ditetapkan melalui musyawarah Desa dan tercantum dalam Model DPM-1 dengan


harga Rp 1.600,- (seribu enam ratus rupiah) perkilogram ; 2. Menyetorkan uang hasil penjualan Raskin Kepada Satker ; 3. Membuat Administrasi persediaan dan realisasi penjualan beras Raskin; Tugas kepala desa dalam hal penyaluran/pendistribusian raskin antara lain : -


-


-


-


-


-

Kepala desa memerintahkan untuk menyetorkan uang hasil penjaualan raskin apabila dari seluruh ketua Rw telah terkumpul untuk disetorkan ke Dolog melaui BRI Unit setempat (yang menyetorkan pengelola/saker desa) ;

Mekanisme pendistribusian beras miskin di Kabupaten Garut adalah Tim Koordinasi ditunjuk oleh Bupati berdasarkan SPA (Surat Perintah Alokasi) ke Perum Bulog kemudian Perum Bulog menerbitkan DO untuk masing-masing Kecamatan atau Desa kepada Satker Raskin lalu berdasarkan DO tersebut mengambil beras di Gudang dan menyerahkannya kepada pelaksana distribusi Raskin di titik distribusi oleh Pelaksana distribusi Raskin diserahkan kepada RTS-PM sebanyak 15 Kg/Bulan dan di catat dalam formulir DPM-2 selanjutnya hasil pendistribusiannya di catat dan dilaporkan kepada tim Raskin Kecamatan dan Dan mekanisme pendistribusian tersebut ditur dalam Pedoman umum penyaluran Raskin tahun 2012 ; -

Bahwa Yang dimaksud dengan RTS-PM adalah Rumah tangga Miskin di desa yang berhak menerima Raskin dan terdaftar dalam daftar penerima manfaat (DPM-1) yang ditetapkan oleh Kepala Desa berdasarkan hasil Musyawarah ;

-

Bahwa

Berdasarkan

peraturan

Direktur

Jenderal

Perbendaharaan


Kementrian Keuangan Republik Indonesia No. PER-11/PB/2012 Pasal 3 ayat (1) Pemerintah membeli beras kepada Perusahaan Umum Badan Usaha Logistik (Perum Bulog) untuk Bulan Januari dan Februari 2012 dengan harga pembelian beras sebesar Rp. 6.558/Kg dan sesuai pedoman umum penyaluran Raskin tahun 2012 BAB IV mekanisme pelaksanaan poin 4.5 pembayaran HPB, beras tersebut dijual kepada masyarakat melalui program raskin dengan harga Rp. 1.600/Kg sehingga Pemerintah memberi Subsidi atas penjualan raskin tersebut Rp. 4.958,-/Kg.Sedangkan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal perbendaharaan Kementrian Keuangan Republik Indonesia No. PER-21/PB/2012 Pasal 3 ayat (1) Pemerintah membeli beras kepada perusahaan Bulog ( Perum Bulog) mulai bulan Maret 2012 dengan harga pembelian beras sebesar Rp. 7.500,-/Kg dan sesuai pedoman Umum Penyaluran Raskin tahun 2012 BAB IV Mekanisme Pelaksanaan poin 4.5 Pembayaran HPB, beras tersebut dijual kembali kepada masyarakat melalui program Raskin dengan harga Rp. 1.600,-/Kg sehingga pemerintah memberikan subsidi atas penjual beras miskin sebesar Rp. 5.900,-/Kg ; -


-


-

Bahwa untuk Desa Cipareuan Kecamatan Cibiuk pengelolaan atau penyaluran beras Subsidi (Raskin) melalui RT dan diketahui oleh RW dilakukan oleh Satker Raskin desa yaitu oleh saudara ORIENT TARMIDIN (Sekdes) dan oleh saudara WIDI NUGRAHA (selaku Kaur kesra). Yang mengangkat saudara ORIENT TARMIDIN (selaku satker desa) dan saudara WIDI NUGRAHA (selaku kaur kesra). yaitu terdakwa sendiri (selaku Kepala


Desa) dan dibuatkan Surat Pengangkatannya dengan Surat Keputusan Kelapa Desa Cipareuan Kec. Cibiuk No. : 04/SK/2012, tanggal 4 Pebruari 2012 tentang Penunjukan Pengelola Raskin ; -

Bahwa yang dilibatkan dalam penyaluran beras raskin di Desa Cipareuan yaitu Sbb : Dengan Susunan Pengelola Titik Distribusi Raskin Desa Tahun 2012 Desa Cipareuan Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut. diantaranya : Penanggung jawab

: Kepala Desa Cipareuan (Terdakwa sendiri) ATA SUTISNA Bin (Alm) SAHIKARMAN

Ketua Satker

: Saudara ORIENT TARMIDIN.

Sekretaris

: Saudara DEDI.

Bendahara

: Saudara WIDI NUGRAHA.

Anggota

: Saudara SAEPULOH.

Pengelola : Saudara DEDI SUHANDI. : Saudara ENDANG SUPARMAN. : Saudara KAROATMI KARONIA. : Saudara AJAT SUDRAJAT. : Saudara HOLIDIN. -


-


-

Bahwa Desa Cipareuan Kec. kecamatan Cibiuk telah menerima Beras raskin alokasi tahun 2012 sebagai berikut : • Untuk jatah bulan Januari 2012 sebanyak 7.185 Kg untuk 479 Rumah Tangga Sasaran (RTS) ; • Untuk jatah bulan Februari 2012 desa Cipareuan tidak menerima beras bersubsidi ; • Untuk jatah bulan Maret 2012 sebanyak 7.185 Kg untuk 479 Rumah Tangga Sasaran (RTS) ; • Untuk jatah bulan April 2012 sebanyak 7.185 Kg untuk 479 Rumah Tangga Sasaran (RTS) ; • Untuk jatah bulan Mei 2012 tersangka belum menerima BAST dari satker yaitu saudara



mengikuti Pelatihan seluruh sekdes PNS di Kab. Garut ; Sedangkan jatah bulan Juni 2012 sebanyak 5.190 Kg untuk 346 Rumah Tangga Sasaran (RTS). terdakwa belum menerima BAST-nya dari satker yaitu saudara ORIENT TARMIDIN (Sekdes). Karena sedang mengikuti Pelatihan seluruh sekdes PNS di Kab. Garut ; -

Bahwa harga pembelian raskin dari perum bulog bulan Januari, Maret, April dan Mei tahun 2012 sebesar Rp. 11.496.000,-. (sebelas juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) harga per-kilonya Rp. 1.600,-. (seribu eman ratus rupiah) dan disalurkan kepada warga desa harga perkilonya Rp. 1.750,-. (seribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per-RTS mendapat 15 kg. Sedangkan bulan Juni sebesar Rp. 8.304.000,-. (delapan juta tiga ratus empat ribu rupiah).

-

Bahwa untuk pembayaran jatah beras dalam Program Penyaluran Beras untuk Rumah Tangga Sasaran (RTS) setiap bulannya pada tahun 2012 dilakukan melalui Transfer Bank BRI ke A.n. HPB RASKIN KAB. GARUT dengan

Nomor

Rekening

0104.01.000561.30.7,

sedangkan

yang

mentransfer uangnya yaitu saudara ORIENT TARMIDIN (Sekdes) ; -

Bahwa Desa Cipareuan dari bulan Januari 2012 s/d bulan Juni 2012 atau 6 (enam) bulan menerima jatah penyaluran raskin dari Perum Bulog sebanyak 4 (empat) kali penyaluran diantaranya yaitu : • Alokasi bulan Januari 2012 dengan Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor : 00298/05/10070/ 01/2012 tertanggal 2012 yang ditandatangani oleh saudara ORIENT TARMIDIN (Sekdes) dan saudara ISKANDAR (Pelaksana Satker Raskin Subdrive Ciamis) dan diketahui oleh tersangka (kepala desa); • Alokasi bulan Maret 2012 dengan Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor : 00290/05/10070/ 03/2012 tertanggal 2012 yang ditandatangani oleh saudara SAEPULOH (Kaur Ekbang) dan saudara ISKANDAR (Pelaksana Satker Raskin Subdrive Ciamis) dan diketahui oleh saudara DEDI (selaku kaur pemerintahan) ; • Alokasi bulan April 2012 dengan Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor : 00223/05/10070/ 04/2012 tertanggal 2012 yang ditandatangani oleh (kaur Kesra) dan saudara ZULKARNAIN (Pelaksana Satker Raskin Subdrive Ciamis) dan diketahui oleh tersangka (kepala desa) ;


• Alokasi bulan juni 2012 dengan Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor

:

00260/05/10070/

06/2012

tertanggal

2012

yang

ditandatangani oleh saudara WIDI NUGRAHA (kaur Kesra) dan saudara Iskandar (Pelaksana Satker Raskin Subdrive Ciamis) dan diketahui oleh Sekdes (saudara ORIENT TARMIDIN) ; -

Bahwa untuk Alokasi bulan Pebruari 2012 beras raskin telah di jual oleh terdakwa kepada saksi YONA, terdakwa menerima uang dari satker yaitu saudara ORIENT TARMIDIN (Sekdes) yang mana uang tersebut dari saudara YONA yang alamatnya terdakwa tidak mengetahuinya yaitu sebesar Rp. 7.000.000,-. (tujuh juta rupiah). Dan terdakwa juga menandatangani BAST-nya. Kemudian untuk alokasi bulan Mei 2012, terdakwa juga menjual beras tersebut kepada saksi YONA juga dan terdakwa menerima uang dari saudara YONA sebesar Rp. 7.000.000,( Tujuh juta rupiah ).Dan terdakwa juga menandatangani BAST-nya ;

-

Bahwa uang yang Terdakwa terima tersebut yaitu uang penjualan beras raskin alokasi bulan Pebruari 2012, yaitu pada hari dan tanggal lupa bulan Pebruari 2012 sekira jam 14.00 Wib di kantor Ds. Sindangsari Kec. Leuwigoong Kab. Garut yang mana pada waktu itu terdakwa dipanggil oleh kepala desa Singdangsari yaitu Saudara BAMBANG kemudian terdakwa langsung ketemu di kantor desa dan dikantor desa tersebut sudah ada saudara BAMBANG dan saksi YONA dan ada yang mengatakan bahwa beras raskin alokasi bulan pebruari 2012 untuk Ds Cipareuan akan dijual tetapi terdakwa tidak mengetahui siapa orang yang mengatakannya kemudian terdakwa langsung menelpon saksi ORIENT TARMIDIN (Sekdes) dan terdakwa langsung menjual beras raskin alokasi bulan Pebruari 2012 yang disaksikan oleh saksi ORIENT TARMIDIN (Sekdes) Desa Cipareuan. Sedangkan untuk penjualan beras raskin alokasi bulan Mei 2012 yang juga terdakwa jual kepada saksi YONA dan terdakwa menjualnya di Rumah saksi AGUS SUGANDA selaku kepala Desa. Cibiuk Kidul, untuk hari tanggal dan jamnya terdakwa lupa pada bulan Mei 2012, dan juga di saksikan juga dengan saksi ORIENT TARMIDIN ( Sekdes Desa. Cipareuan) ;

-

Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa beras raskin tiap bulannya disalurkan ke 10 RW di lingkungan Desa Cipareuan alokasi bulan Januari S/d bulan Mei 2012 yaitu sebanyak 7.185 Kg adalah sbb : • RW. 01 mendapat beras sebanyak 7 karung+10 Kg untuk RT dan


disalurkan ke penerima RTS-PM ; • RW. 02 mendapat beras sebanyak 7 karung+10 Kg untuk RT dan disalurkan ke penerima RTS-PM ; • RW. 03 mendapat beras sebanyak 9 karung untuk RT dan disalurkan ke penerima RTS-PM ; • RW. 04 mendapat beras sebanyak 15 karung+30 Kg untuk RT dan disalurkan ke penerima RTS-PM ; • RW. 05 mendapat beras sebanyak 18 karung+30 Kg untuk RT dan disalurkan ke penerima RTS-PM ; • RW. 06 mendapat beras sebanyak 19 karung+10 Kg untuk RT dan disalurkan ke penerima RTS-PM ; • RW. 07 mendapat beras sebanyak 13 karung+40 Kg untuk RT dan disalurkan ke penerima RTS-PM ; • RW. 08 mendapat beras sebanyak 19 karung+25 Kg untuk RT dan disalurkan ke penerima RTS-PM ; • RW. 09 mendapat beras sebanyak 12 karung+45 Kg untuk RT dan disalurkan ke penerima RTS-PM ; • RW. 10 mendapat beras sebanyak 20 karung+35 Kg untuk RT dan disalurkan ke penerima RTS-PM ; -

Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa yang melakukan penyetoran alokasi bulan Pebruari dan bulan Mei 2012 dan terdakwa juga tidak mengetahui duluan mana melakukan penjualan kepada saksi YONA dan penyetoran ke BRI untuk alokasi bulan tersebut dan terdakwa juga tidak mengetahui untuk beras raskin alokasi bulan Pebruari dan bulan Mei 2012 yang di jual kepada saksi YONA


tidak. yang jelas pada waktu menjual beras raskin kepada saksi YONA yaitu alokasi bulan Pebruari dan Mei 2012 tidak dibuatkan bukti penerimaan uangnya ; -

Bahwa Beras raskin yang diterima oleh desa Cipareuan dari perum bulog Garut sudah disalurkan ke warga yaitu 4 (empat) kali penyaluran sampai bulan Juni 2012 ;

-

Bahwa yang melakukan pengawalan dari pihak bulog sesuai dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) yaitu saudara ISKANDAR yaitu bulan Januari 2012 dan bulan Maret 2012. Sedangkan yang melakukan penerimaan di desa Cipareuan bulan Januari 2012 yaitu saksi ORIENT TARMIDIN


(Sekdes) dan untuk bulan Maret 2012 yaitu saksi SAEPULOH (Kaur Ekbang). Dan untuk bulan April 2012 yang melakukan pengawalan dari pihak bulog sesuai dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) yaitu saksi ZULKARNAIN dan yang melakukan penerimaan di desa Cipareuan yaitu saksi WIDI NUGRAHA. Terkait dengan kendaraan yang dipergunakan untuk pengiriman jatah beras ke Ds Cipareuan

yang menyiapkan

kendaraannya yaitu bulog sendiri sedangkan untuk data-data kendaraan yang dipergunakan yaitu kendaraan Truk ; -

Bahwa yang menandatangani BAST bulan Pebruari 2012 yaitu di kantor Ds. Sindangsari Kec. Leuwigoong Kab. Garut dan terdakwa menerima BAST tersebut dari saksi YONA. Sedangkan yang bulan Mei 2012 juga terdakwa menandatangani BAST dan menerimanya dari saksi YONA di Rumah saksi AGUS SUGANDA (kepala Desa Cibiuk Kidul) ;

-

Bahwa

BAST

bulan

Pebruari

2012

tersebut

yaitu

BAST

yang

ditandatangani oleh terdakwa (selaku pihak Ke II) bukan yang diterima oleh saudara ASEP SUTISNA (selaku pihak Ke II). Karena di Desa Cipareuan tidak ada yang namanya saudara ASEP SUTISNA ; -

Bahwa sebelumnya terdakwa tidak kenal dengan saksi YONA tetapi setelah diperkenalkan oleh saudara BAMBANG (Kepala Desa Sindangsari) di kantor desa, terdakwa baru mengetahuinya setelah diperkenalkan oleh saksi ILHAM. Dan terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga atau family.

-

Bahwa terdakwa tidak mengetahui dijual kemana beras raskin oleh saksi YONA dan terdakwa juga tidak mengetahui kepada siapa beras raskin tersebut dijual dan terdakwa menjual beras raskin alokasi bulan Pebruari 2012 dan bulan Mei 2012 kepada saksi YONA hal tersebut diketahui oleh Panitia Pengelola Raskin di Desa Cipareuan yaitu saksi ORIENT TARMIDIN (Sekdes) ;

-

Bahwa uang hasil penjualan beras raskin alokasi bulan Pebruari 2012 terdakwa berikan kepada Pengelola Raskin di Desa Cipareuan yaitu saudara ORIENT TARMIDIN (Sekdes). Sebesar Rp. 1.500.000,-. (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan oleh terdakwa sebesar Rp. 5.500.000,-. (lima juta lima ratus ribu rupiah). sedangkan uang hasil penjualan beras raskin alokasi bulan Mei 2012 terdakwa berikan kepada Pengelola Raskin di Desa Cipareuan

yaitu

saksi

ORIENT

TARMIDIN

(Sekdes).

Sebesar


Rp.

2.000.000,-.

(dua

juta

rupiah)

Rp. 5.000.000,-. (lima juta rupiah).

dan

oleh

terdakwa

sebesar

Jumlah uang yang tersangka

pergunakan yaitu sebesar Rp. 10.500.000,-. (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut dipergunakan untuk keperluan pribadi ; -

Bahwa terdakwa telah melakukan pengantian beas raskin untuk alokasi bulan Pebruari 2012 yaitu pada tanggal 06 Juli 2013 sebanyak 5.190 kg dan melakukan pengantian untuk bulan mei 2012 yaitu pada tanggal 8 september 2012 sebanyak 7.185 kg ;

-

Bahwa terdakwa mendapatkan beras raskin untuk pengantian alokasi bulan Pebruari dan bulan Mei 2012 yaitu dari saksi Yona tetapi terdakwa tidak mengetahui dari mana saksi Yona mendapatkan beras tersebut tetapi

yang

jelas

terdakwa

telah

mengembalikan

sejumlah

uang

Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk alokasi bulan Pebruari 2012 dan telah mengembalikan uang sejumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk alokasi pengantian bulan mei 2013 dan beras pengantian tersebut telah terdakwa salurkan kepada warga atau RST-PM ; -

Bahwa perbuatan terdakwa telah Melawan Hukum karena bertentangan dengan Buku Pedoman Umum Raskin yang dukeluarkan oleh kementrian koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat tahun 2012 dan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2006 tentang tata cara pencalonan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa BAB VI mengenai larangan bagi Kepala Desa Pasal 38 antara lain menyatakan bahwa kepala desa dilarang : a. Merugikan kepentingan umum, meresahkan kelompok masyarakat dan mendiskriminasikan warga / golongan masyarakat lain ; b. Melakukan Kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan ; c. Menyalahgunakan wewenang ;

-

Bahwa perbuatan terdakwa telah memperkaya terdakwa, ATA SUTISNA Bin (Alm) SAHIKARMAN serta pihak-pihak yang memang benar memakai beras raskin tersebut yang bukan haknya dan bukan peruntukannya sebagaimana item-item yang tercantum dalam RTS-PM ;

-

Bahwa menurut keterangan Ahli Drs. ASEP SYAHRUDIN, Bc.AK. Bin (Alm) IDIN WARDI menerangkan bahwa melakukan Perhitungan Kerugian


Keuangan

Negara

dalam

perkara

dugaan

tindak

pidana

korupsi

penyimpangan dalam penyaluran bantuan raskin bulan Pebruari dan bulan Mei 2012 di Desa Cipareuan yaitu pada hari Jum’at tanggal 10 Agustus 2013 yang dimulai sekira jam 09.30 Wib S/d jam 17.00 Wib di kantor Kec. Cibiuk beserta Tim Pemeriksa dari Kantor Insfektorat Kabupaten Garut melakukan Audit terhadap penyimpangan dalam penyaluran bantuan raskin bulan Pebruari dan bulan Mei 2012 di Ds. Cipareuan. Data yang dipergunakan dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan dan penyaluran bantuan raskin bulan Pebruari dan bulan Mei 2012 di Desa Cipareuan Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut tersebut yaitu : a. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Kementrian Keuangan Republik Indonesia Nomor : PER-11 / PB / 2012 pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa pemerintah membeli kepada Perusahaan Umum Badan Usaha Logistik mulai bulan Januari dan Pebruari 2012 dengan harga pembelian beras sebesar Rp. 6.558,-. Per kilogram ; b. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Kementrian Keuangan Republik Indonesia No. : PER-21/PB/2012 pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa pemerintah membeli kepada Perusahaan Umum Badan Usaha Logistik mulai bulan Maret 2012 dengan harga pembelian beras sebesar Rp. 7.500,-. Per kilogram ; c.

Pedoman Umum Penyaluran Raskin tahun 2012 yang dikeluarkan oleh Kementrian Koordionator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia dalam bab IV mekanisnme pelaksaan poin 4.5 pembayaran harga pembelian beras huruf a yang menyatakan pembayaran HPB raskin dari RTS-PM pada pelaksaana distribusi raskin dilakukan secara tunai sebesar Rp. 1.600,-. Per kilogram ;

d. Surat Bupati Garut Nomor : 511.1 / Kep 168 / Admrek tanggal 20 Januari 2012 perihal Pagu Raskin bulan Januari S/d Mei 2012 ; -

Bahwa Ahli juga menerangkan metode yang di gunakan dalam Perhitungan Kerugian Keuangan Negara terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan dalam penyaluran bantuan raskin bulan Pebruari 2012 di Desa Cipareuan yaitu dengan cara menghitung subsidi dari pemerintah terhadap program raskin sebesar Rp. 6.558,-. dikurangi harga dititik distribusi, sehingga diperoleh harga subsidi dari pemerintah


sebesar Rp. 4.958,-. Per kilogram beras raskin dan harga subsidi dari pemerintah tersebut dikaitkan dengan jumlah raskin yang tidak sampai ke Masyarakat. Sedangkan untuk bulan Mei 2012 di Desa Cipareuan yaitu dengan cara menghitung subsidi dari pemerintah terhadap program raskin sebesar Rp. 7.500,-. dikurangi harga dititik distribusi, sehingga diperoleh harga subsidi dari pemerintah sebesar Rp. 5.900,-. Per kilogram beras raskin dan harga subsidi dari pemerintah tersebut dikaitkan dengan jumlah raskin yang tidak sampai ke Masyarakat ; -


mengeluarkan

Surat Perintah

Insfektur



Kerugian Negara yang ditimbulkan : Raskin alokasi bulan Pebruari 2012 sebanyak 7.185 Kg x Subsisi sebesar Rp. 4.958,-. diperoleh hasil = Rp. 35.623.230,-. (tiga puluh lima juta eman ratus dua puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh rupiah). Raskin alokasi bulan Mei 2012 sebanyak 7.185 Kg x Subsisi sebesar Rp. 5.900,- diperoleh hasil = Rp. 42.391.500,-. (empat puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah) ;


Berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa tersangka ATA SUTISNA (Kepala Desa Cipareuan) telah melakukan upaya-upaya yaitu pada bulan Juli minggu pertama telah mengganti dan mendistribusikan kembali sebanyak 5.190 Kg kepada masyarakat Desa Cipareuan selaku RTS-PM ; Fakta-fakta dapat disimpulkan perhitungan Kerugian Keuangan Negara Sbb : Raskin alokasi bulan Pebruari 2012 sebanyak 7.185 Kg - 5.190 Kg = 1.995 Kg; Alokasi bulan Pebruari 2012 sebanyak 1.995 Kg x Subsisi sebesar Rp. 4.958,-. diperoleh hasil = Rp. 9.891.210,-. (sembilan juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus sepuluh rupiah) ; Raskin alokasi bulan Mei 2012 sebanyak 7.185 Kg x Subsisi sebesar Rp. 5.900,- diperoleh hasil = Rp. 42.391.500,-. (empat puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah). Sedangkan untuk bulan Mei 2012 tidak ada penggantian. Jadi jumlah Kerugian Keuangan Negara atas penyimpangan dalam bantuan raskin bulan Pebruari dan bulan Mei 2012 di Desa Cipareuan sebesar Rp. 52.282.710,-. (lima puluh dua juta dua ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus sepuluh rupiah) ; - Bahwa dari hasil Audit Kerugian Keuangan Negara dalam raskin tahun 2012 Desa Cipareuan disebutkan terbukti telah melakukan penyimpangan dalam penyaluran Program Raskin di Desa Cipareuan tidak sesuai dengan pedoman umum penyaluran raskin tahun 2012 yang ditindaklanjuti dengan petunjuk teknis program raskin untuk rumah tangga miskin tahun 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Garut dan Perum Bulog Sub Divisi Regional Ciamis pada bab I mengenai tujuan dan sasaran serta bab V terkait Indikator Kinerja yaitu tepat sasaran penerima manfaat serta Surat Bupati Garut Nomor 5.11.1 / Kep.168 / Admrek tanggal 20 Januari 2012 perihal Pagu Raskin bulan Januari S/d bulan Mei 2012 ; Dari hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara yang dilakukan yaitu berupa : Laporan Hasil Pemeriksaan / Audit. Dan penyebab sehingga dapat menimbulkan Kerugian Keuangan Negara karena beras untuk rumah tangga miskin yang disubsidi oleh pemerintah tidak sampai kepada rumah tangga sasaran penerima manfaat ; - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, total kerugian yang ditimbulkan sebesar


Rp. 78.014.730,-. yaitu dari 2 (dua) alokasi bulan Pebruari dan bulan Mei 2012 telah dikembalikan bulan Juli 2012 minggu pertama sebesar Rp. 25.732.020,-. (beras raskin yang diberikan sebanyak 5.190 kologram) sehingga Kerugian Negara setelah adanya penggantian yaitu sebesar Rp. 52.282.710,-. (alokasi bulan Pebruari dan Mei 2012) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo. pasal 18 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 tahun

1999

tentang

Pemberatasan

Tindak

Pidana

Korupsi

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;

Lebih Subsidair : Bahwa ia terdakwa, ATA SUTISNA Bin (Alm) SAHIKARMAN selaku Kepala Desa Cipareuan Kec.Cibiuk Kab. Garut yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Garut Nomor Surat Pengangkatan Nomor : 141.1 / KEP.528.BPMPD/2011, tanggal 26 September 2011 tentang Pemberhentian Kepala Desa Dan Pejabat Kepala Desa Serta Pengangkatan Kepala Desa Di Kabupaten Garut, terdakwa selaku kepala desa Cipareuan kec.Cibiuk Kab. Garut, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi dalam kurun waktu bulan Februari 2012 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2012 bertempat di Desa Cipareuan

Kec. Cibiuk Kab.

Garut atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Keputusan Ketua MA RI No. 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan

Negeri

Semarang,

Secara

berturut-turut

telah

melakukan

beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut sebagai pegawai negeri atau orang

selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja


menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -


Desa

mempunyai

tugas

menyelenggarakan

urusan

pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan ; b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam (1) Kepala Desa mempunyai wewenang Kepala Desa ; c.

Memimpin penyelenggaraan pemerintah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD ;

d. Menetapkan peraturan desa yang telah nendapat persetujuan bersama BPD ; e. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APD Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD ; f.

Membina kehidupan masyarakat Desa ;

g. Membina Perekonomian Desa ; h. Mengoordinasikan pembangunan desa secara Partisipasif ; i. Mewakili desanya didalam diluar Pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundangundangan ; j.

Dan melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;

-


-

Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku kepala desa dalam pendistribusian Raskin di Desa Cipareuan Kec. Cibiuk Kab. Garut seperti termuat didalam Pedoman Umum Penyaluran Raskin adalah : 1. Menerima, menyimpan dan menjual beras Raskin kepada RTS-PM


(Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat) yang telah ditetapkan melalui musyawarah Desa dan tercantum dalam Model DPM-1 dengan harga Rp 1.600,- (seribu enam ratus rupiah) perkilogram ; 2. Menyetorkan uang hasil penjualan Raskin Kepada Satker ; 3. Membuat Administrasi persediaan dan realisasi penjualan beras Raskin; Tugas kepala desa dalam hal penyaluran/pendistribusian raskin antara lain : -


-


-


-


-


-

Kepala desa memerintahkan untuk menyetorkan uang hasil penjaualan raskin apabila dari seluruh ketua Rw telah terkumpul untuk disetorkan ke Dolog melaui BRI Unit setempat (yang menyetorkan pengelola/saker desa;

Mekanisme pendistribusian beras miskin di Kabupaten Garut adalah Tim Koordinasi ditunjuk oleh Bupati berdasarkan SPA (Surat Perintah Alokasi) ke Perum Bulog kemudian Perum Bulog menerbitkan DO untuk masing-masing Kecamatan atau Desa kepada Satker Raskin lalu berdasarkan DO tersebut mengambil beras di Gudang dan menyerahkannya kepada pelaksana distribusi Raskin di titik distribusi oleh Pelaksana distribusi Raskin diserahkan kepada RTS-PM sebanyak 15 Kg/Bulan dan di catat dalam formulir DPM-2 selanjutnya hasil pendistribusiannya di catat dan dilaporkan kepada tim Raskin Kecamatan dan Dan mekanisme pendistribusian tersebut ditur dalam Pedoman umum penyaluran Raskin tahun 2012; -

Bahwa Yang dimaksud dengan RTS-PM adalah Rumah tangga Miskin di desa yang berhak menerima Raskin dan terdaftar dalam daftar penerima manfaat (DPM-1) yang ditetapkan oleh Kepala Desa berdasarkan hasil Musyawarah ;


-

Bahwa

Berdasarkan

peraturan

Direktur

Jenderal

Perbendaharaan

Kementrian Keuangan Republik Indonesia No. PER-11/PB/2012 Pasal 3 ayat (1) Pemerintah membeli beras kepada Perusahaan Umum Badan Usaha Logistik (Perum Bulog) untuk Bulan Januari dan Februari 2012 dengan harga pembelian beras sebesar Rp. 6.558/Kg dan sesuai pedoman umum penyaluran Raskin tahun 2012 BAB IV mekanisme pelaksanaan poin 4.5 pembayaran HPB, beras tersebut dijual kepada masyarakat melalui program raskin dengan harga Rp. 1.600/Kg sehingga Pemerintah memberi Subsidi atas penjualan raskin tersebut Rp. 4.958,-/Kg.Sedangkan berdasarkan Peraturan

Direktur

Jenderal

perbendaharaan

Kementrian

Keuangan

Republik Indonesia No. PER-21/PB/2012 Pasal 3 ayat (1) Pemerintah membeli beras kepada perusahaan Bulog ( Perum Bulog) mulai bulan Maret 2012 dengan harga pembelian beras sebesar Rp. 7.500,-/Kg dan sesuai pedoman Umum Penyaluran Raskin tahun 2012 BAB IV Mekanisme Pelaksanaan poin 4.5 Pembayaran HPB, beras tersebut dijual kembali kepada masyarakat melalui program Raskin dengan harga Rp. 1.600,-/Kg sehingga pemerintah memberikan subsidi atas penjual beras miskin sebesar Rp. 5.900,-/Kg ; -


-


- Bahwa untuk Desa Cipareuan Kecamatan Cibiuk pengelolaan atau penyaluran beras Subsidi (Raskin) melalui RT dan diketahui oleh RW dilakukan oleh Satker Raskin desa yaitu oleh saudara ORIENT TARMIDIN (Sekdes) dan oleh saudara WIDI NUGRAHA (selaku Kaur kesra). Yang mengangkat saudara ORIENT TARMIDIN (selaku satker desa) dan saudara


WIDI NUGRAHA (selaku kaur kesra). yaitu terdakwa sendiri (selaku Kepala Desa) dan dibuatkan Surat Pengangkatannya dengan Surat Keputusan Kelapa Desa Cipareuan Kec. Cibiuk No. : 04/SK/2012, tanggal 4 Pebruari 2012 tentang Penunjukan Pengelola Raskin; - Bahwa yang dilibatkan dalam penyaluran beras raskin di Desa Cipareuan yaitu Sbb : Dengan Susunan Pengelola Titik Distribusi Raskin Desa Tahun 2012 Desa Cipareuan Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut. diantaranya : Penanggung jawab

: Kepala

Desa

Cipareuan

(Terdakwa

sendiri)

ATA

SUTISNA Bin (Alm) SAHIKARMAN

Ketua Satker

: Saudara ORIENT TARMIDIN.

Sekretaris

: Saudara DEDI.

Bendahara

: Saudara WIDI NUGRAHA.

Anggota

: Saudara SAEPULOH.

Pengelola : Saudara DEDI SUHANDI. : Saudara ENDANG SUPARMAN. : Saudara KAROATMI KARONIA. : Saudara AJAT SUDRAJAT. : Saudara HOLIDIN. -


-


-

Bahwa Desa Cipareuan Kec. kecamatan Cibiuk telah menerima Beras raskin alokasi tahun 2012 sebagai berikut : • Untuk jatah bulan Januari 2012 sebanyak 7.185 Kg untuk 479 Rumah Tangga Sasaran (RTS) ; • Untuk jatah bulan Februari 2012 desa Cipareuan tidak menerima beras bersubsidi ; • Untuk jatah bulan Maret 2012 sebanyak 7.185 Kg untuk 479 Rumah Tangga Sasaran (RTS) ; • Untuk jatah bulan April 2012 sebanyak 7.185 Kg untuk 479 Rumah Tangga Sasaran (RTS) ; • Untuk jatah bulan Mei 2012 tersangka belum menerima BAST dari


satker yaitu saudara


mengikuti Pelatihan seluruh sekdes PNS di Kab. Garut ; Sedangkan jatah bulan Juni 2012 sebanyak 5.190 Kg untuk 346 Rumah Tangga Sasaran (RTS). terdakwa belum menerima BAST-nya dari satker yaitu saudara ORIENT TARMIDIN (Sekdes). Karena sedang mengikuti Pelatihan seluruh sekdes PNS di Kab. Garut ; -

Bahwa harga pembelian raskin dari perum bulog bulan Januari, Maret, April dan Mei tahun 2012 sebesar Rp. 11.496.000,-. (sebelas juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) harga per-kilonya Rp. 1.600,-. (seribu eman ratus rupiah) dan disalurkan kepada warga desa harga perkilonya Rp. 1.750,-. (seribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per-RTS mendapat 15 kg. Sedangkan bulan Juni sebesar Rp. 8.304.000,-. (delapan juta tiga ratus empat ribu rupiah) ;

-

Bahwa untuk pembayaran jatah beras dalam Program Penyaluran Beras untuk Rumah Tangga Sasaran (RTS) setiap bulannya pada tahun 2012 dilakukan melalui Transfer Bank BRI ke A.n. HPB RASKIN KAB. GARUT dengan

Nomor

Rekening

0104.01.000561.30.7,

sedangkan

yang

mentransfer uangnya yaitu saudara ORIENT TARMIDIN (Sekdes) ; -

Bahwa Desa Cipareuan dari bulan Januari 2012 s/d bulan Juni 2012 atau 6 (enam) bulan menerima jatah penyaluran raskin dari Perum Bulog sebanyak 4 (empat) kali penyaluran diantaranya yaitu : • Alokasi bulan Januari 2012 dengan Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor : 00298/05/10070/ 01/2012 tertanggal 2012 yang ditandatangani oleh saudara ORIENT TARMIDIN (Sekdes) dan saudara ISKANDAR (Pelaksana Satker Raskin Subdrive Ciamis) dan diketahui oleh tersangka (kepala desa); • Alokasi bulan Maret 2012 dengan Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor : 00290/05/10070/ 03/2012 tertanggal 2012 yang ditandatangani oleh saudara SAEPULOH (Kaur Ekbang) dan saudara ISKANDAR (Pelaksana Satker Raskin Subdrive Ciamis) dan diketahui oleh saudara DEDI (selaku kaur pemerintahan) ; • Alokasi bulan April 2012 dengan Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor : 00223/05/10070/ 04/2012 tertanggal 2012 yang ditandatangani oleh (kaur Kesra) dan saudara ZULKARNAIN (Pelaksana Satker Raskin Subdrive Ciamis) dan diketahui oleh tersangka (kepala


desa) ; • Alokasi bulan juni 2012 dengan Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor

:

00260/05/10070/

06/2012

tertanggal

2012

yang

ditandatangani oleh saudara WIDI NUGRAHA (kaur Kesra) dan saudara Iskandar (Pelaksana Satker Raskin Subdrive Ciamis) dan diketahui oleh Sekdes (saudara ORIENT TARMIDIN) ; -

Bahwa untuk Alokasi bulan Pebruari 2012 beras raskin telah di jual oleh terdakwa kepada saksi YONA, terdakwa menerima uang dari satker yaitu saudara ORIENT TARMIDIN (Sekdes) yang mana uang tersebut dari saudara YONA yang alamatnya terdakwa tidak mengetahuinya yaitu sebesar Rp. 7.000.000,-. (tujuh juta rupiah). Dan terdakwa juga menandatangani BAST-nya. Kemudian untuk alokasi bulan Mei 2012, terdakwa juga menjual beras tersebut kepada saksi YONA juga dan terdakwa menerima uang dari saudara YONA sebesar Rp. 7.000.000,( Tujuh juta rupiah ). Dan terdakwa juga menandatangani BAST-nya ;

-

Bahwa uang yang Terdakwa terima tersebut yaitu uang penjualan beras raskin alokasi bulan Pebruari 2012, yaitu pada hari dan tanggal lupa bulan Pebruari 2012 sekira jam 14.00 Wib di kantor Ds. Sindangsari Kec. Leuwigoong Kab. Garut yang mana pada waktu itu terdakwa dipanggil oleh kepala desa Singdangsari yaitu Saudara BAMBANG kemudian terdakwa langsung ketemu di kantor desa dan dikantor desa tersebut sudah ada saudara BAMBANG dan saksi YONA dan ada yang mengatakan bahwa beras raskin alokasi bulan pebruari 2012 untuk Ds Cipareuan akan dijual tetapi terdakwa tidak mengetahui siapa orang yang mengatakannya kemudian terdakwa langsung menelpon saksi ORIENT TARMIDIN (Sekdes) dan terdakwa langsung menjual beras raskin alokasi bulan Pebruari 2012 yang disaksikan oleh saksi ORIENT TARMIDIN (Sekdes) Desa Cipareuan. Sedangkan untuk penjualan beras raskin alokasi bulan Mei 2012 yang juga terdakwa jual kepada saksi YONA dan terdakwa menjualnya di Rumah saksi AGUS SUGANDA selaku kepala Desa. Cibiuk Kidul, untuk hari tanggal dan jamnya terdakwa lupa pada bulan Mei 2012, dan juga di saksikan juga dengan saksi ORIENT TARMIDIN ( Sekdes Desa. Cipareuan) ;

-

Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa beras raskin tiap bulannya disalurkan ke 10 RW di lingkungan Desa Cipareuan alokasi bulan Januari S/d bulan Mei 2012 yaitu sebanyak 7.185 Kg adalah sbb :


• RW. 01 mendapat beras sebanyak 7 karung+10 Kg untuk RT dan disalurkan ke penerima RTS-PM ; • RW. 02 mendapat beras sebanyak 7 karung+10 Kg untuk RT dan disalurkan ke penerima RTS-PM ; • RW. 03 mendapat beras sebanyak 9 karung untuk RT dan disalurkan ke penerima RTS-PM. ; • RW. 04 mendapat beras sebanyak 15 karung+30 Kg untuk RT dan disalurkan ke penerima RTS-PM ; • RW. 05 mendapat beras sebanyak 18 karung+30 Kg untuk RT dan disalurkan ke penerima RTS-PM ; • RW. 06 mendapat beras sebanyak 19 karung+10 Kg untuk RT dan disalurkan ke penerima RTS-PM ; • RW. 07 mendapat beras sebanyak 13 karung+40 Kg untuk RT dan disalurkan ke penerima RTS-PM ; • RW. 08 mendapat beras sebanyak 19 karung+25 Kg untuk RT dan disalurkan ke penerima RTS-PM. • RW. 09 mendapat beras sebanyak 12 karung+45 Kg untuk RT dan disalurkan ke penerima RTS-PM ; • RW. 10 mendapat beras sebanyak 20 karung+35 Kg untuk RT dan disalurkan ke penerima RTS-PM ; -

Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa yang melakukan penyetoran alokasi bulan Pebruari dan bulan Mei 2012 dan terdakwa juga tidak mengetahui duluan mana melakukan penjualan kepada saksi YONA dan penyetoran ke BRI untuk alokasi bulan tersebut dan terdakwa juga tidak mengetahui untuk beras raskin alokasi bulan Pebruari dan bulan Mei 2012 yang di jual kepada saksi YONA


tidak. yang jelas pada waktu menjual beras raskin kepada saksi YONA yaitu alokasi bulan Pebruari dan Mei 2012 tidak dibuatkan bukti penerimaan uangnya ; -

Bahwa Beras raskin yang diterima oleh desa Cipareuan dari perum bulog Garut sudah disalurkan ke warga yaitu 4 (empat) kali penyaluran sampai bulan Juni 2012 ;

-

Bahwa yang melakukan pengawalan dari pihak bulog sesuai dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) yaitu saudara ISKANDAR yaitu bulan Januari 2012 dan bulan Maret 2012. Sedangkan yang melakukan penerimaan di


desa Cipareuan bulan Januari 2012 yaitu saksi ORIENT TARMIDIN (Sekdes) dan untuk bulan Maret 2012 yaitu saksi SAEPULOH (Kaur Ekbang). Dan untuk bulan April 2012 yang melakukan pengawalan dari pihak bulog sesuai dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) yaitu saksi ZULKARNAIN dan yang melakukan penerimaan di desa Cipareuan yaitu saksi WIDI NUGRAHA. Terkait dengan kendaraan yang dipergunakan untuk pengiriman jatah beras ke Ds Cipareuan

yang menyiapkan

kendaraannya yaitu bulog sendiri sedangkan untuk data-data kendaraan yang dipergunakan yaitu kendaraan Truk ; -

Bahwa yang menandatangani BAST bulan Pebruari 2012 yaitu di kantor Ds. Sindangsari Kec. Leuwigoong Kab. Garut dan terdakwa menerima BAST tersebut dari saksi YONA. Sedangkan yang bulan Mei 2012 juga terdakwa menandatangani BAST dan menerimanya dari saksi YONA di Rumah saksi AGUS SUGANDA (kepala Desa Cibiuk Kidul) ;

-

Bahwa

BAST

bulan

Pebruari

2012

tersebut

yaitu

BAST

yang

ditandatangani oleh terdakwa (selaku pihak Ke II) bukan yang diterima oleh saudara ASEP SUTISNA (selaku pihak Ke II). Karena di Desa Cipareuan tidak ada yang namanya saudara ASEP SUTISNA ; -

Bahwa sebelumnya terdakwa tidak kenal dengan saksi YONA tetapi setelah diperkenalkan oleh saudara BAMBANG (Kepala Desa Sindangsari) di kantor desa, terdakwa baru mengetahuinya setelah diperkenalkan oleh saksi ILHAM. Dan terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga atau family ;

-

Bahwa terdakwa tidak mengetahui dijual kemana beras raskin oleh saksi YONA dan terdakwa juga tidak mengetahui kepada siapa beras raskin tersebut dijual dan terdakwa menjual beras raskin alokasi bulan Pebruari 2012 dan bulan Mei 2012 kepada saksi YONA hal tersebut diketahui oleh Panitia Pengelola Raskin di Desa Cipareuan yaitu saksi ORIENT TARMIDIN (Sekdes) ;

-

Bahwa uang hasil penjualan beras raskin alokasi bulan Pebruari 2012 terdakwa berikan kepada Pengelola Raskin di Desa Cipareuan yaitu saudara ORIENT TARMIDIN (Sekdes). Sebesar Rp. 1.500.000,-. (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan oleh terdakwa sebesar Rp. 5.500.000,-. (lima juta lima ratus ribu rupiah). sedangkan uang hasil penjualan beras raskin alokasi bulan Mei 2012 terdakwa berikan kepada Pengelola Raskin di Desa


Cipareuan

yaitu

saksi

ORIENT TARMIDIN

(Sekdes). Sebesar

Rp.

2.000.000,-. (dua juta rupiah) dan oleh terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,-. (lima juta rupiah). Jumlah uang yang tersangka pergunakan yaitu sebesar Rp. 10.500.000,-. (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut dipergunakan untuk keperluan pribadi ; -

Bahwa terdakwa telah melakukan pengantian beas raskin untuk alokasi bulan Pebruari 2012 yaitu pada tanggal 06 Juli 2013 sebanyak 5.190 kg dan melakukan pengantian untuk bulan mei 2012 yaitu pada tanggal 8 september 2012 sebanyak 7.185 kg ;

-

Bahwa terdakwa mendapatkan beras raskin untuk pengantian alokasi bulan Pebruari dan bulan Mei 2012 yaitu dari saksi Yona tetapi terdakwa tidak mengetahui dari mana saksi Yona mendapatkan beras tersebut tetapi

yang

jelas

terdakwa

telah

mengembalikan

sejumlah

uang

Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk alokasi bulan Pebruari 2012 dan telah mengembalikan uang sejumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk alokasi pengantian bulan mei 2013 dan beras pengantian tersebut telah terdakwa salurkan kepada warga atau RST-PM ; -

Bahwa perbuatan terdakwa telah Melawan Hukum karena bertentangan dengan Buku Pedoman Umum Raskin yang dukeluarkan oleh kementrian koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat tahun 2012 dan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2006 tentang tata cara pencalonan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa BAB VI mengenai larangan bagi Kepala Desa Pasal 38 antara lain menyatakan bahwa kepala desa dilarang : a. Merugikan kepentingan umum, meresahkan kelompok masyarakat dan mendiskriminasikan warga / golongan masyarakat lain ; b. Melakukan Kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan ; c. Menyalahgunakan wewenang ;

-

Bahwa perbuatan terdakwa telah memperkaya terdakwa, ATA SUTISNA Bin (Alm) SAHIKARMAN serta pihak-pihak yang memang benar memakai beras raskin tersebut yang bukan haknya dan bukan peruntukannya sebagaimana item-item yang tercantum dalam RTS-PM ;

-

Bahwa menurut keterangan Ahli Drs. ASEP SYAHRUDIN, Bc.AK. Bin (Alm)


IDIN WARDI menerangkan bahwa melakukan Perhitungan Kerugian Keuangan

Negara

dalam

perkara

dugaan

tindak

pidana

korupsi

penyimpangan dalam penyaluran bantuan raskin bulan Pebruari dan bulan Mei 2012 di Desa Cipareuan yaitu pada hari Jum’at tanggal 10 Agustus 2013 yang dimulai sekira jam 09.30 Wib S/d jam 17.00 Wib di kantor Kec. Cibiuk beserta Tim Pemeriksa dari Kantor Insfektorat Kabupaten Garut melakukan Audit terhadap penyimpangan dalam penyaluran bantuan raskin bulan Pebruari dan bulan Mei 2012 di Ds. Cipareuan. Data yang dipergunakan dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan dan penyaluran bantuan raskin bulan Pebruari dan bulan Mei 2012 di Desa Cipareuan Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut tersebut yaitu : a. Peraturan

Dirjen

Perbendaharaan

Kementrian

Keuangan Republik

Indonesia Nomor : PER-11 / PB / 2012 pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa pemerintah membeli kepada Perusahaan Umum Badan Usaha Logistik mulai bulan Januari dan Pebruari 2012 dengan harga pembelian beras sebesar Rp. 6.558,-. Per kilogram ; b. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Kementrian Keuangan Republik Indonesia No. : PER-21/PB/2012 pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa pemerintah membeli kepada Perusahaan Umum Badan Usaha Logistik mulai bulan Maret 2012 dengan harga pembelian beras sebesar Rp. 7.500,-. Per kilogram; c. Pedoman Umum Penyaluran Raskin tahun 2012 yang dikeluarkan oleh Kementrian

Koordionator

Bidang

Kesejahteraan

Rakyat

Republik

Indonesia dalam bab IV mekanisnme pelaksaan poin 4.5 pembayaran harga pembelian beras huruf a yang menyatakan pembayaran HPB raskin dari RTS-PM pada pelaksaana distribusi raskin dilakukan secara tunai sebesar Rp. 1.600,-. Per kilogram ; d. Surat Bupati Garut Nomor : 511.1 / Kep 168 / Admrek tanggal 20 Januari 2012 perihal Pagu Raskin bulan Januari S/d Mei 2012 ; -

Bahwa Ahli juga menerangkan metode yang di gunakan dalam Perhitungan Kerugian Keuangan Negara terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan dalam penyaluran bantuan raskin bulan Pebruari 2012 di Desa Cipareuan yaitu dengan cara menghitung subsidi dari pemerintah terhadap program raskin sebesar Rp. 6.558,-. dikurangi


harga dititik distribusi, sehingga diperoleh harga subsidi dari pemerintah sebesar Rp. 4.958,-. Per kilogram beras raskin dan harga subsidi dari pemerintah tersebut dikaitkan dengan jumlah raskin yang tidak sampai ke Masyarakat. Sedangkan untuk bulan Mei 2012 di Desa Cipareuan yaitu dengan cara menghitung subsidi dari pemerintah terhadap program raskin sebesar Rp. 7.500,-. dikurangi harga dititik distribusi, sehingga diperoleh harga subsidi dari pemerintah sebesar Rp. 5.900,-. Per kilogram beras raskin dan harga subsidi dari pemerintah tersebut dikaitkan dengan jumlah raskin yang tidak sampai ke Masyarakat ; -


mengeluarkan

Surat Perintah

Insfektur



Kerugian Negara yang ditimbulkan : Raskin alokasi bulan Pebruari 2012 sebanyak 7.185 Kg x Subsisi sebesar Rp. 4.958,-. diperoleh hasil = Rp. 35.623.230,-. (tiga puluh lima juta eman ratus dua puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh rupiah). Raskin alokasi bulan Mei 2012 sebanyak 7.185 Kg x Subsisi sebesar Rp. 5.900,- diperoleh hasil = Rp. 42.391.500,-. (empat puluh dua juta tiga


ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah) ; Berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa tersangka ATA SUTISNA (Kepala Desa Cipareuan) telah melakukan upaya-upaya yaitu pada bulan Juli minggu pertama telah mengganti dan mendistribusikan kembali sebanyak 5.190 Kg kepada masyarakat Desa Cipareuan selaku RTS-PM ; Fakta-fakta dapat disimpulkan perhitungan Kerugian Keuangan Negara Sbb : Raskin alokasi bulan Pebruari 2012 sebanyak 7.185 Kg - 5.190 Kg = 1.995 Kg. Alokasi bulan Pebruari 2012 sebanyak 1.995 Kg x Subsisi sebesar Rp. 4.958,-. diperoleh hasil = Rp. 9.891.210,-. (sembilan juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus sepuluh rupiah) ; Raskin alokasi bulan Mei 2012 sebanyak 7.185 Kg x Subsisi sebesar Rp. 5.900,- diperoleh hasil = Rp. 42.391.500,-. (empat puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah) ; Sedangkan untuk bulan Mei 2012 tidak ada penggantian ; Jadi jumlah Kerugian Keuangan Negara atas penyimpangan dalam bantuan raskin bulan Pebruari dan bulan Mei 2012 di Desa Cipareuan sebesar Rp. 52.282.710,-. (lima puluh dua juta dua ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus sepuluh rupiah). -

Bahwa dari hasil Audit Kerugian Keuangan Negara dalam raskin tahun 2012 Desa Cipareuan disebutkan terbukti telah melakukan penyimpangan dalam penyaluran Program Raskin di Desa Cipareuan tidak sesuai dengan pedoman umum penyaluran raskin tahun 2012 yang ditindaklanjuti dengan petunjuk teknis program raskin untuk rumah tangga miskin tahun 2012

yang

dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Garut dan Perum

Bulog Sub Divisi Regional Ciamis pada bab I mengenai tujuan dan sasaran serta bab V terkait Indikator Kinerja yaitu tepat sasaran penerima manfaat serta Surat Bupati Garut Nomor 5.11.1 / Kep.168 / Admrek tanggal 20 Januari 2012 perihal Pagu Raskin bulan Januari S/d bulan Mei 2012 ; Dari hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara yang dilakukan yaitu berupa : Laporan Hasil Pemeriksaan / Audit. Dan penyebab sehingga dapat menimbulkan Kerugian Keuangan Negara karena beras untuk rumah tangga miskin yang disubsidi oleh pemerintah tidak sampai kepada rumah tangga sasaran penerima manfaat ;


-

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, total kerugian yang ditimbulkan sebesar Rp. 78.014.730,-. yaitu dari 2 (dua) alokasi bulan Pebruari dan bulan Mei 2012 telah dikembalikan bulan Juli 2012 minggu pertama sebesar Rp. 25.732.020,-. (beras raskin yang diberikan sebanyak 5.190 kologram) sehingga Kerugian Negara setelah adanya penggantian sebesar Rp. 52.282.710,-. (alokasi bulan Pebruari dan Mei 2012) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana

diatur dan diancam

pidana dalam pasal 8 jo. pasal 18 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi Jo. pasal 64 (1) KUHPidana ;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 02 Desember 2013, Nomor Reg. Perkara : PDS-11/GRT/11/2013, yang pada pokonya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut : 1. Menyatakan Terdakwa ATA SUTISNA bin (Alm) SAHIKARMAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 (1) KUHP; 2. Membebaskan Terdakwa ATA SUTISNA bin (Alm) SAHIKARMAN oleh karena itu dari dakwaan Primair

dan Dakwaan Lebih Subsidair

sebagaimana dimaksud; 3. Menyatakan Terdakwa ATA SUTISNA bin (Alm) SAHIKARMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 18 18 Undang-Undang RI No.

dalam Pasal 3 jo.

31 tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan


Undang-Undang RI No.

20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 (1) KUHP ; 4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ATA SUTISNA bin (Alm) SAHIKARMAN selama 1 (satu) tahun dengan perintah terdakwa segera ditahan ; 5. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan. 6. Menyatakan barang bukti berupa : 1.

1 ( satu ) berkas asli Surat Keputusan Bupati Garut 141.1/Kep.528-BPMPD/2011, tentang

Pengangkatan

tanggal

menjadi

26

Kepala

Nomor :

September Desa

2011,

Cipareuan

Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut ; 2.

1 (satu) lembar Surat keputusan Kepala Desa Cipareuan Kecamatan Cibiuk Nomor : 04/SK/2012 tanggal 04 Februari 2012, tentang Penunjukan Pengelola Raskin + 1 (satu) lembar lampiran Susunan Pengelola Titik Distribusi Raskin Desa Tahun 2012 Desa Cipareuan Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut ;

3.

6 (enam) lembar Berita Acara Serah Terima (BAST) Beras Raskin untuk Desa Cipareuan alokasi pengiriman bulan Januari s/d Juni 2013 ;

4.

1 (satu) berkas Daftar Penerima Manfaat Program Raskin tahun 2012 di Desa Cipareuan (DPM-1) ;

5.

1 ( satu ) lembar Daftar Penerima Manfaat Program Raskin tahun 2012 di Desa Cipareuan (DPM-2) ;

6.

1 ( satu) buah Buku Tanda Terima Distribusi Beras Raskin dari Desa ke RT/RW supaya dikembalikan ke Desa Cipareuan Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut ;

7.

4 (empat) berkas Fotocopy Daftar Penerima Manfaat Program Raskin

tahun 2012 di Desa Cipareuan ( DPM-2 ). Bulan Januari,

Maret, April dan Juni 2012. Supaya tetap terlampir dalam berkas perkara ; 8.

1 (satu) lembar fotocopy rekening koran periode 1/02/12 s/d 31/03/12 dari Bank Mandiri An. CV. Tirta Biru Sarana. Supaya dikembalikan kepada terdakwa ATA SUTISNA bin


SAHIKARMAN ; 7. Menetapkan supayaTerdakwa ATA SUTISNA bin (Alm) SAHIKARMAN membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan ( requisitoir ) Jaksa Tipikor tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut diatas telah menjatuhkan putusannya pada tanggal 06 Januari 2014 Nomor :

1/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg

yang

amarnya berbunyi sebagai berikut : ------------------------------------------------------

Menyatakan terdakwa ATA SUTISNA bin (alm) SAHIKARMAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair tersebut di atas ;

-

Membebaskan oleh karenanya terdakwa dari dakwaan primair tersebut ;

-

Menyatakan terdakwa ATA SUTISNA bin (alm) SAHIKARMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ korupsi yang dilakukan secara berlanjut “ ;

-

Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama

1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00

(lima puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan ; -

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

-

Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

-

Menyatakan barang bukti berupa : 1.

1 (satu) berkas asli Surat Keputusan Bupati Garut Nomor : 141.1/Kep.528-BPMPD/2011, tanggal 26 September 2011, tentang Pengangkatan menjadi Kepala Desa Cipareuan Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut ; 1 (satu) lembar Surat keputusan Kepala Desa Cipareuan Kecamatan Cibiuk Nomor : 04/SK/2012 tanggal 04 Februari 2012, tentang Penunjukan Pengelola Raskin + 1 (satu) lembar lampiran Susunan Pengelola Titik Distribusi Raskin Desa Tahun 2012 Desa Cipareuan


Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut ; 3.

6 (enam) lembar Berita Acara Serah Terima (BAST) Beras Raskin untuk Desa Cipareuan alokasi pengiriman bulan Januari s/d Juni 2013 ;

4.

1 (satu) berkas Daftar Penerima Manfaat Program Raskin tahun 2012 di Desa Cipareuan (DPM-1) ;

5.

1 (satu) lembar Daftar Penerima Manfaat Program Raskin tahun 2012 di Desa Cipareuan (DPM-2) ;

6.

1 (satu) buah Buku Tanda Terima Distribusi Beras Raskin dari Desa ke RT/RW supaya dikembalikan ke Desa Cipareuan Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut ;

7.

4 (empat) berkas Fotocopy Daftar Penerima Manfaat Program Raskin tahun 2012 di Desa Cipareuan (DPM-2). Bulan Januari , Maret, April dan Juni 2012 ; tetap terlampir dalam berkas perkara ;

8.

1 (satu) lembar fotocopy rekening koran periode 1/02/12 s/d 31/03/12 dari Bank Mandiri An. CV. Tirta Biru Sarana ; dikembalikan

kepada

terdakwa

ATA

SUTISNA

bin

SAHIKARMAN. -

Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- ( lima ribu rupiah ) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor : 103/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg, tertanggal 06 Januari 2014 tersebut baik Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung pada tanggal 13 Januari 2014 sebagaimana Surat Permohonan Banding Nomor : 1/Akta.Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut baik kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum pada pada Kejaksaan Negeri Garut pada tanggal 15 Januari 2014 dan tanggal 27 Januari 2014 secara patut dan seksama sesuai dengan Akta pemberitahuan permintaan Banding Nomor : 01/Akta. Pid.Sus/2014/PN.Bdg ; ---------------------------------------------------------------------


Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan surat memori banding tertanggal 5 Februari 2014, memori banding mana pada tanggal 05 Februari 2014 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak

Pidana

Korupsi

Bandung

dan

memori

banding

tersebut

telah

diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa secara patut dan seksama pada tanggal 10 Februari 2014 ; ---------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa

kepada Penuntut Umum

dan Terdakwa oleh

Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung

telah diberitahukan

dengan cara seksama dan patut adanya kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal

22 Januari 2014 s/d tanggal 30 Januari 2014

(kepada Penuntut Umum) dan tanggal 23 Januari 2014 s/d tanggal 03 Februari 2014 (kepada Penasihat Hukum Terdakwa) sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung ; ----------------------------------

Menimbang, bahwa permintaan banding baik dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa dalam memori banding Penuntut Umum tersebut pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagai berikut : 1. Dalam rumusan diktum putusan tidak memuat kejelasan tentang pemidanaan

yakni

status

terhadap

pelaksanaan

putusan,

mengingat selama proses pemeriksaan dipersidangan adalah tahanan kota hal ini dapat mengakibatkan multitafsir antara Jaksa selaku

eksekutor

dengan

Terdakwa

dalam

pelaksanaan

putusan/eksekusi ; --------------------------------------------------------2. Sebagaimana

ketentuan

pasal

197

ayat

1

KUHAP

tegas

memberikan bagaimana seharusnya suatu diktum/amar dari suatu


putuan sebagaimana huruf K dalam pasal tersebut, hal ini akan mengakibatkan

timbulnya

polemik

putusan

inkracht

yang

membuat Hukum tidak berdaya dan akhirnya Negara Hukum menjadi lumpuh akibat tafsir/penafisan yang keliru ; ----------------3. Dan untuk menghindari adanya polemik eksekusi putusan inkracht, maka Hakim selaku pemutus perkara mempunyai kewenangan Diskresi dan dapat melakukan terobosan hukum untuk mampu menjawab kebutuhan tersebut ; ----------------------------------------Dengan hal-hal yang telah dikemukakan tersebut diatas Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk mengabulkan permohonan banding dan memutus perkara a quo sesuai dengan apa yang Penuntut Umum mintakan dalam Tuntutan Pidana yang diajukan pada hari Senin tanggal 02 Desember 2013 ; -----------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa memori banding dari Pembanding/Penuntut Umum dengan segala fakta-fakta hukum yang menjadi keberatan sebagaimana pertimbangan diatas, apabila dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut pendapat Pengadilan Tinggi keberatankeberatan

hukum

dalam

memori

banding

yang

disampaikan

Pembanding/Penuntut Umum tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya secara lengkap dan Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal baru yang dapat mengenyampingkan pertimbangan hukum dalam perkara Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut. Oleh

karenanya

Pembanding/Penuntut

keberatan-keberatan Umum

tersebut

dalam secara

memori hukum

banding

patut

untuk

dikesampingkan ; ---------------------------------------------------------------------------

Menimbang,

bahwa

setelah

Pengadilan

Tinggi

meneliti

dan

mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, Berita Acara Persidangan dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor : 103/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg, tanggal 06 Januari 2014 yang dimintakan banding, memori banding dari Penuntut Umum, serta berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di muka persidangan dan berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah dikaitkan dengan keterangan Terdakwa serta


barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, majelis hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis hakim tingkat pertama dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih, dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa

perlu

diperbaiki

dan

perhitungan

kerugian

negara

dengan

pertimbangan sebagai berikut: ------------------------------------------------------------

Menimbang,

bahwa

selain

hal-hal

yang

memberatkan

dan

meringankan yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis

Tingkat

Banding masih

perlu

mempertimbangkan

hal-hal

yang

memberatkan lainnya pada pokoknya sebagai berikut : -----------------------------1. Perbuatan Terdakwa berdampak kepada kehidupan masyarakat Miskin ; ---------------------------------------------------------------------2. Perbuatan Terdakwa melanggar Hak Azasi dan Hak Ekonomi Masyarakat ; --------------------------------------------------------------3. Perbuatan Terdakwa telah menyalah gunakan subsidi beras dari pemerintah untuk masyarakat berpendapatan rendah dengan maksud

memenuhi

kebutuhan

dasar/pokok

bagi

manusia

disamping sandang dan papan ; ----------------------------------------

Menimbang, bahwa selain berdasarkan hal-hal yang memberatkan tersebut diatas, maka pidana penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut hemat Pengadilan Tinggi ditinjau dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa masuk dalam kwalifikasi perbuatan berlanjut, menurut teori hukum pidana matereel dengan memasukan dakwaan Terdakwa tersebut melanggar pasal 64 ayat (1) KUHP maka pidana penjara kepada Terdakwa patut di perberat ; ----------------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor : 103/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg, tanggal 06 Januari 2014 yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sepanjang mengenai pidana


penjara yang dijatuhkan dengan memperberat, sehingga amar selengkapnya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini ; ---------------------------------------

Menimbang, bahwa hal-hal terhadap kerugian keuangan Negara dimana Hakim Anggota II tidak sependapat dengan kerugian Negara akibat perbuatan terdakwa dalam perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut :---

Menimbang,

bahwa

perhitungan

kerugian

keuangan

Negara

dihitung berdasarkan nilai subsidi raskin oleh Pemerintah yang tidak sampai kepada masyarakat ; -----------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa kerugian keuangan Negara yang diakibatkan oleh perbuatan terdakwa Ata Sutisna Sebagai Kepala Desa Cipareuan dengan melakukan tindakan tidak menyalurkan beras raskin untuk alokasi bulan Februari 2012 dan bulan Mei 2012 sebelum dikurangi dengan pengembalian kerugian keuangan Negara oleh terdakwa sebagai berikut : ------------------------1. Raskin alokasi bulan Pebruari 2012 sebanyak 7.185 Kg x Rp. 4.958,-. (Subsidi)= Rp. 35.623.230,-. (tiga puluh lima juta enam ratus dua puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh rupiah) ; -------------2. Raskin alokasi bulan Mei 2012 sebanyak 7.185 Kg x Rp. 5.900,(subisidi) = Rp.42.391.500,-. (empat puluh dua juta tiga ratus sembilan puluhsaturibu lima ratus rupiah) ; ---------------------------3. Total kerugian negara sebelum ada pengembalian oleh terdakwa adalah Rp35.623.230,-+ Rp42.391.500,-. = Rp 78.014.730,- ; ------

Menimbang, bahwa terdakwa Ata Sutisna Sebagai Kepala Desa Cipareuan

telah

mengembalikan

kerugian

keuangan

Negara

dengan

mendistribusikan kembali raskin tersebut untuk alokasi bulan Juli 2012 sebanyak 5.190 Kg dengan menggunakan angka subsidi sebesar Rp 4.958,-/kg, maka besarnya uang Negara yang telah dikembalikan sebesar 5.190kg x Rp 4.958,- = Rp25.732.020,- (dua puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu dua puluh rupiah) ; ---------------------------------------------------------------------------------------


Menimbang, bahwa dengan demikian kerugian keuangan Negara akibat perbuatan terdakwa Ata Sutisna Sebagai Kepala Desa Cipareuan sebesar

Rp.

78.014.730,-

dikurangi

Rp.

25.732.020,-

=

Rp.

52.282.710,- (Lima puluh dua juta dua ratus delapan puluh dua ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah) ; ----------------------------------------------

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan yang kedua yang dilakukan oleh ahli disebutkan telah dilakukan pengembalian seluruhnya kerugian keuangan Negara sehingga kerugian Negara menjadi nol namun demikian ahli tidak tahu kapan dikembalikan kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh terdakwa tersebut karena hanya dari info kantor saja, dan ahli hanya melakukan pemeriksaan yang pertama saja dan menurut yang ahli ketahui bahwa dalam pemeriksaan yang kedua, kerugian keuangan Negara telah dikembalikan semua tapi penghitungannya ahli tidak tahu ; --------------------------------------------------

Menimbang dengan demikian berdasarkan alat bukti lainnya dan keterangan ahli tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa belum mengembalikan kerugian Negara dan kerugian keuangan Negara yang belum dikembalikan adalah sebesar Rp 52.282.710,- (Lima puluh dua juta dua ratus delapan puluh dua ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang dalam pemeriksaan ini telah dilakukan Penahanan Kota, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) dan pasal 242 KUHAP, terhadap tahanan yang telah dijalankan Pembanding/Terdakwa akan diperhitungkan dengan pidana penjara yang dijatuhkan dan diperintahkan agar Pembanding/Terdakwa tetap dalam tahanan walapun ada upaya hukum lainnya. Dan berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; ---

Mengingat akan pasal 3 Jo pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang


Republik Indonesia Nomor. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 64 ayat (1) KUHP jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan

Undang-Undang

Nomor

:

8

tahun

1981

tentang

KUHAP

serta

Ketentuan-ketentuan dari Peraturan Perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ; -----------------------------------------------------------------------M E N G A D I L I: 1. Menerima permintaan pemeriksaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ; -------------------------------------------------2. Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak pidana Korupsi Bandung, Nomor : 103/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg, tanggal 06 Januari 2014 yang dimintakan banding tersebut,sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan memperberat, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : ----------------------------------------------------------------------

Menyatakan

terdakwa

ATA

SUTISNA

bin

(alm)

SAHIKARMAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair tersebut di atas ;-----------

Membebaskan oleh karenanya terdakwa dari dakwaan primair tersebut ;-----------------------------------------------------------------

-

Menyatakan

terdakwa

ATA

SUTISNA

bin

(alm)

SAHIKARMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ korupsi yang dilakukan secara berlanjut “ ;-------------------------------------------------

Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa ATA SUTISNA bin (alm) SAHIKARMAN tersebut dengan pidana penjara

selama

2(dua)

tahun

dan

denda

sebesar

Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ; ----------------------

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

-

Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; ------------


-

Menyatakan barang bukti berupa : ---------------------------------1. 1 (satu) berkas asli Surat Keputusan Bupati Garut Nomor : 141.1/Kep.528-BPMPD/2011, tanggal 26 September 2011, tentang Pengangkatan menjadi Kepala Desa Cipareuan Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut ; --------------------------2. 1 (satu) lembar Surat keputusan Kepala Desa Cipareuan Kecamatan Cibiuk Nomor : 04/SK/2012 tanggal 04 Februari 2012, tentang Penunjukan Pengelola Raskin + 1 (satu) lembar lampiran Susunan Pengelola Titik Distribusi Raskin Desa Tahun 2012 Desa Cipareuan Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut;--------------------------------------------------3. 6 (enam) lembar Berita Acara Serah Terima (BAST) Beras Raskin untuk Desa Cipareuan alokasi pengiriman bulan Januari s/d Juni 2013 ; -------------------------------------------4. 1 (satu) berkas Daftar Penerima Manfaat Program Raskin tahun 2012 di Desa Cipareuan (DPM-1) ;-----------------------

5. 1 (satu) lembar Daftar Penerima Manfaat Program Raskin tahun 2012 di Desa Cipareuan (DPM-2);------------------------

6. 1 (satu) buah Buku Tanda Terima Distribusi Beras Raskin dari Desa ke RT/RW supaya dikembalikan ke Desa Cipareuan Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut;---------------7. 4 (empat) berkas Fotocopy Daftar Penerima Manfaat Program Raskin tahun 2012 di Desa Cipareuan (DPM-2). Bulan Januari , Maret, April dan Juni 2012 ;-------------------tetap terlampir dalam berkas perkara ; ----------------8. 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran periode1/02/12 s/d 31/03/12 dari Bank Mandiri An. CV. Tirta Biru Sarana;-------

dikembalikan kepada terdakwa ATA SUTISNA bin SAHIKARMAN ; ---------------------------------------------------


3. Membebani biaya perkara kepada terdakwa pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; ----------------------------------------------------------------

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi

pada Pengadilan Tinggi

Bandung pada hari

Kamis

tanggal 6 Maret 2014 oleh kami : KORNEL SIANTURI, SH., M.Hum., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding sebagai Ketua Majelis, dan H. SYAMSUL ALI, SH.,MH., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding dan DR. H. FONTIAN MUNZIL, SH.,MH.,ME.,CFP. Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding yang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi

Bandung

tanggal

14

Februari

2014,

Nomor

:

1/PEN/TIPIKOR/2014/PT.Bdg. Ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan mana pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2014 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh SOETJIPTO, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----------------------------------------

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

H. SYAMSUL ALI, S.H., MH.

KORNEL SIANTURI, S.H., M.Hum.

TTD Dr. Ir. H. FONTIAN MUNZIL, S.H., MH., ME., CFP. Panitera Pengganti, TTD S O E T J I P T O.


PT.Bdg. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA. Nama Lengkap : ATA SUTISNA bin (Alm) SAHIKARMAN ;

Recommend Documents