PT. BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

P U T U S A N Nomor : 14/TIPIKOR/2014/PT. BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara terdakwa, Nama Lengkap

:

ADE WAHYUDIN bin H.SYAMSUDIN

Tempat Lahir

:

Karawang

Umur/ tanggal lahir

:

47 tahun / 24 April 1967

Jenis kelamin

:

Laki-laki

Kebangsaan

:

Indonesia

Tempat tinggal

:

Dusun Krasak Rt.006/Rw.003 Desa Tegalsari Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang

Agama

:

Islam

Pekerjaan

:

Wiraswasta ( Mantan Kepala Desa Tegalsari

Periode 2006 s/d. 2012 ) Pendidikan

:

SLTA ( tamat )

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan oleh : -

Penyidik dengan Penahanan Rutan sejak tanggal 8 Mei 2014 sampai dengan 25 Mei 2014.

-

Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2014 sampai dengan tanggal 5 Juni 2014.

-

Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung sejak 5 Juni 2014 sampai dengan 4 Juli 2014.

-

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung sejak 5 Juli 2014 sampai dengan 2 September 2014.

-

Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung sejak tanggal 03 September 2014 s.d tanggal 02 Oktober 2014.

-

Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung sejak tanggal 02 September 2014 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2014.

-

Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung sejak tanggal 02 Oktober sampai dengan tanggal 30 Nopember 2014.

Pada pemeriksaan peradilan tingkat pertama, Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : (1) ANDI ROHANDI, SH, (2) DENI HIDAYATULOH, SH, (3) HERRY WARDANA, SH, dan (4) YAYAT SUDRAJAT, SH dari Kantor Hukum

DRAJAT ARY WARDANA & PARTNERS, beralamat di Jln. Soekarno Hatta No. 133 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Juni 2014;

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----------------------------------------------------------Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 21 Oktober 2014 Nomor : 14/PEN/TIPIKOR/2014/PT.BDG.

tentang

penunjukan

Majelis

Hakim

untuk

memeriksa dan mengadili perkara ini ; ---------------------------------------------------------

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 27 Agustus 2014 Nomor : 48/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg;

Telah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karawang No.Reg.Perk: PDS-01 /KRW/01/2014 tanggal 05 Juni 2014 dimana Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut : PRIMAIR : Bahwa Terdakwa ADE WAHYUDIN BIN H.SYAMSUDIN selaku Kepala Desa Tegalsari Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2012 yang diangkat berdasarkan SK Bupati Karawang Nomor : 141.1/Kep.614-Huk/2006 tanggal 11 Desember 2006 turut serta melakukan dengan Sdr. NANA SURYANA BIN SULI (sudah diputus dalam perkara terpisah di PN Tipikor Bandung) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan secara pasti sejak bulan September 2012 sampai dengan tanggal 10 Januari 2013 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam rentang tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Desa Tegalsari Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung pada Pengadilan Negeri Bandung yang berhak memeriksa dan mengadili berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 41/TIPIKOR/2014/PT.BDG

191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1

Desember 2010

tentang Pengoperasian

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, yang secara melawan hukum

melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : •

Bahwa pada tahun 2012 terdakwa mendapat informasi dari Bapeda Karawang bahwa Desa Tegalsari Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang memperoleh bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Barat berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2012 tanggal 5 Januari 2012 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/ Kota dan Desa ;

•

Untuk memperoleh bantuan keuangan dari Pemerintah Propinsi Jawa Barat dimaksud sebagai persyaratannya sebagaimana ditentukan dalam Peratuan Gubernur tersebut adalah adanya proposal dari pemohon bantuan yaitu Desa Tegalsari sehingga untuk memenuhi persyaratan tersebut terdakwa ADE WAHYUDIN selaku Kepala Desa Tegalsari Kecamatan Cilamaya Kabupaten Karawang meminta kepada Sdr. NANA SURYANA BIN SULI untuk membuat proposal permohonan bantuan keuangan ke Pemprov Jawa Barat dan sekaligus memerintahkan Sdr. NANA SURYANA BIN SULI untuk membentuk Panitia Rehab Kantor Desa Tegalsari dan atas permintaan tersebut selanjutnya Sdr. NANA SURYANA BIN SULI menyiapkan proposal yang selanjutnya proposal tersebut ditandatangani oleh terdakwa untuk diajukan sebagai salah satu syarat permohonan bantuan keuangan kepada Pemprov Jawa Barat ;

•

Berdasarkan proposal yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Kepala Desa Tegalsari tersebut, permohononan bantuan keuangan kepada Pemprov Jawa Barat yang diajukan oleh terdakwa selaku Kepala Desa Tegalsari diperuntukkan untuk Pembangunan atau Rehabilitasi Kantor Kepala Desa Tegalsari senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), sebagaimana Surat Permohonan Bantuan Keuangan yang terdiri dari : 1. Surat permohonan Nomor 600/139/DS/2012 tentang Pencairan Bantuan Keuangan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari terdakwa ADE WAHYUDIN kepada Gubernur Jawa Barat. 2. Susunan Panitia Pelaksana Rehabilitasi Kantor Kepala Desa Tegalsari, sebagai berikut : Pelindung

: terdakwa ADE WAHYUDIN

Ketua

: NANA SURYANA Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 41/TIPIKOR/2014/PT.BDG

Sekretaris

: TATANG MUKTAR

Bendahara

: IKHSAN ABAS

Seksi pembangunan

: UDIN SAEPUDIN

Monitoring

: DEDI HERYANTO

3. Rencana Anggaran Biaya sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang dibuat oleh Panitia Rehabilitasi Kantor Kepala Desa Tegalsari, sebagai berikut : No. 1. 2. 3. 4.

Jumlah (Rp.)

Uraian Bahan bangunan rehabilitasi kantor Desa Tegalsari Biaya tukang ahli dan tukang batu Instalasi Air Dokumentasi Jumlah

172.277.000,26.680.000,815.000,228.000,200.000.000,-

RAB yang dibuat hanya berupa rincian jenis dan harga bahan bangunan, tidak ada rincian tentang pekerjaan yang akan dilakukan dalam rehabilitasi tersebut ; 4. Gambar denah awal kantor Kepala Desa Tegalsari, yang terdiri dari : a Satu ruang aula b Satu ruang staf c Satu ruang kepala desa d Satu ruang kesra e Satu ruang trantib f Satu teras g Satu gudang h Satu dapur i Satu kamar mandi/WC. 5. Gambar denah baru kantor Kepala Desa Tegalsari yang akan direhabilitasi seluas 13,5M2 x 20,45 M2 terdiri dari : a Satu ruang aula b Satu ruang staf c Satu ruang tunggu d Satu ruang kepala desa e Satu ruang sekretaris desa f Satu ruang trantib g Satu ruang LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) h Satu ruang BPD (Badan Permusyawaratan Desa) i Satu teras Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 41/TIPIKOR/2014/PT.BDG

j Satu gudang k Tiga kamar mandi/WC •

Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2012 tanggal 5 Januari 2012 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota dan Desa yang merupakan dasar pemberian bantuan keuangan untuk Desa Tegalsari Kecamatan Cilamaya Kabupaten Karawang, pada Pasal 9 ayat (1) ditegaskan bahwa Penerima Bantuan Keuangan wajib menggunakan dana sesuai dokumen pelaksanaan anggaran kabupaten/kota atau Proposal Desa ;

•

Bahwa selain proposal sebagai dasar permintaan bantuan, terdakwa selaku

Kepala

Desa

Tegalsari

juga

membuat

Surat

Pernyataan

Tanggungjawab Permohonan Bantuan Keuangan tertanggal 10 September 2012 yang pada pokoknya menyatakan kesiapannya untuk melaksanakan bantuan keuangan sesuai Program dan Kegiatan Anggaran 2012 serta bertanggungjawab atas dana yang ditransfer dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada Kas Daerah Kabupaten/Kota Karawang dengan nomor rekening : 0010199311100 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ; •

Bahwa atas permohonan bantuan dari terdakwa selaku Kepala Desa Tegalsari tersebut kemudian Pemerintah Propinsi Jawa Barat memberikan bantuan keuangan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan menerbitkan

SP2D Nomor 937/1163/BBK/LS/KEU tanggal 15

Oktober 2012 tentang Dana Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk Rehabilitasi Kantor Kepala Desa Tegalsari Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang, yang penerimaannya langsung melalui transfer ke rekening Pemerintah Desa Tegalsari di Bank Jabar Banten (BJB) KCP Cimalaya dengan nomor rekening 0010199311100 atas nama Pemerintah Desa Tegalsari sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ; •

Bahwa terdakwa selaku Kepala Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan bantuan yang diterima Desa Tegalsari merupakan bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 termasuk sumber Pendapatan Desa yang wajib dicatat dalam APBDES (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (3) Permendagri Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 41/TIPIKOR/2014/PT.BDG

Nomor 37 Tahun 2007 yang menyatakan “program dan kegiatan yang masuk desa merupakan sumber penerimaan dan pendapatan desa dan wajib dicatat dalam APBDesa”, akan tetapi pada kenyataannya penerimaan bantuan tersebut oleh terdakwa selaku Kepala Desa Tegalsari tidak pernah dimusyawarahkan dengan warga masyarakat maupun BPD di Desa Tegalsari Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang dan juga terdakwa tidak ada memasukkan bantuan tersebut dalam APBDesa Tegalsari sebagai Pendapatan Desa ; •

Bahwa setelah mendapat informasi bahwa uang bantuan keuangan untuk Desa Tegalsari sudah masuk dalam rekening Pemerintah Desa Tegalsari, maka pada tanggal 19 Oktober 2012, terdakwa selaku Kepala Desa Tegalsari memanggil Sdr. ENDING SURYADI (bendahara desa) dan mengajaknya untuk bersama-sama ke Bank Jabar Banten untuk menarik tunai dana sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari rekening Pemerintah Desa Tegalsari yang berada pada Bank Jabar Banten, setelah ditarik tunai selanjutnya uang tersebut pada tanggal itu juga pada malam harinya di rumah terdakwa diserahkan kepada Panitia Rehab Kantor Desa Tegalsari yang diterima oleh Sdr. IKHSAN ABAS (Bendahara Panitia Rehabilitasi Kantor Kepala Desa) berdasarkan Berita Acara Serah Terima Bantuan

Keuangan

Rehabilitasi

Kantor

Desa

Tegalsari

yang

ditandatangani oleh Sdr. ENDING SURYADI sebagai pihak pertama dan Sdr. IKHSAN ABAS sebagai pihak kedua sedangkan yang turut menandatangani sebagai pihak yang mengetahui serah terima uang tersebut adalah terdakwa dan Sdr. NANA SURYANA BIN SULI (Ketua Panitia Pelaksana Rehabilitasi Kantor Desa Tegalsari) ; •

Bahwa dari uang bantuan sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) uang yang diserahkan oleh terdakwa kepada Sdr. NANA SURYANA BIN SULI melalui Sdr. Ikhsan Abas hanya sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) untuk Pembangunan Rehab Kantor Kepala Desa Tegalsari dengan bukti tanda terima dan sisanya sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) diminta oleh terdakwa sebagai fee atas pencairan bantuan keuangan tersebut. Kemudian uang tersebut diserahkan oleh Sdr. Ikhsan Abbas kepada terdakwa dengan disertai bukti tanda terima berupa kwitansi bermaterai dengan bunyi titipan uang rehab ;

•

Bahwa

setelah menyerahkan uang sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus

delapan puluh juta rupiah) kepada Sdr. NANA SURYANA Bin SULI seharusnya terdakwa selaku kepala desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan mewakili Pemerintah Desa memastikan Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 41/TIPIKOR/2014/PT.BDG

penggunaan dana bantuan keuangan Provinsi Jawa Barat untuk pembangunan Rehab Kantor Desa Tegalsari, namun sampai dengan batas akhir masa jabatannya, terdakwa tidak berusaha meminta kepada Panitia untuk melaksanakan Pembangunan Rehab Kantor Desa Tegalsari sebagaimana maksud dari bantuan tersebut dan meskipun terdakwa mengetahui uang bantuan tidak digunakan untuk rehab kantor desa, terdakwa juga tidak memasukkan kembali uang bantuan ke kas desa hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat (5) Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2012 tanggal 5 Januari 2012 ; •

Setelah terdakwa menyerahkan uang kepada Sdr. NANA SURYANA BIN SULI ternyata oleh Sdr. NANA SURYANA Bin SULI tidak digunakan untuk Rehab Kantor Kepala Desa Tegalsari sebagaimana tertuang dalam Proposal Desa yang diajukan oleh terdakwa selaku Kepala Desa Tegalsari, bahkan sampai dengan akhir tahun anggaran atau sampai dengan batas akhir Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan tanggal 10 Januari 2013 sebagaimana ketentuan Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2012 tanggal 5 Januari 2012 ;

•

Bahwa terdakwa dan Sdr. NANA SURYANA Bin SULI tidak pernah melaporkan penerimaan maupun penggunaan uang Bantuan Keuangan yang diterimanya tersebut kepada Pemprov Jawa Barat sebagai pemberi bantuan sampai dengan batas akhir pertanggungjawaban penerimaan bantuan tersebut yaitu tanggal 10 Januari 2013, dimana hal tersebut tidak sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2012 tanggal 5 Januari 2012 pada Pasal 10 yang mengatur bahwa Penerima

Bantuan

Keuangan

bertanggungjawab

atas

Penggunaan

Bantuan Keuangan yang diterimanya dengan menyampaikan Laporan Penerimaan dan Penggunaan Bantuan Keuangan dan Penerima Bantuan bertanggungjawab atas kebenaran dan keabsahan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan tersebut ; •

Bahwa pada tanggal 25 Februari 2013, Dinas Cipta Karya Kabupaten Karawang melakukan Pemeriksaan Fisik terhadap bangunan Kantor Kepala Desa Tegalsari dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Akhir Pekerjaan Nomor 640/295/TB tanggal 25 Februari 2013, menyatakan bahwa telah diadakan pemeriksaan fisik terakhir terhadap pekerjaan Rehabilitasi Kantor Kepala Desa Tegalsari Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang yang dilaksanakan oleh Kepala Desa Tegalsari (swakelola) dengan hasil sebagai berikut :

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 41/TIPIKOR/2014/PT.BDG

(1) Dana bantuan

: Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)

•

(2) Hasil Pemeriksaan Fisik

: tanggal 25 Februari 2013

(3) Realisasi fisik

: tidak dilaksanakan (0%)

Bahwa terdakwa ADE WAHYUDIN selaku Kepala Desa Tegalsari sebagai Penerima Bantuan dan Pengelola Keuangan Desa atas Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Sdr. NANA SURYANA BIN SULI selaku Ketua Panitia Pelaksana Perehaban Kantor Kepala Desa Tegalsari seharusnya mentaati Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor : 5 Tahun 2012 tanggal 5 Januari 2012 yang merupakan dasar pedoman dalam penggunaan Bantuan Keuangan Pemprov Jawa barat yang diterima oleh Desa Tegalsari Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang, namun justru menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa dan saksi NANA SURYANA BIN SULI ;

•

Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. NANA SURYANA BIN SULI bertentangan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota dan Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ; Pergub Jawa Barat Nomor : 5 Tahun 2012 Pasal 9 : (1) Penerima bantuan keuangan wajib menggunakan dana sesuai dokumen pelaksanaan anggaran kabupaten/kota atau proposal desa” (2) Penerima bantuan keuangan dilarang mengalihkan dana untuk kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan. Pasal 10 (1) Penerima Bantuan Keuangan bertanggungjawab atas penggunaan Bantuan Keuangan yang diterimanya; (2) Pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laporan penerimaan dan penggunaan Bantuan Keuangan; (3) Penerima Bantuan Keuangan bertanggungjawab atas kebenaran dan keabsahan laporan penggunaan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Pasal 11 (1) Laporan

penggunaan

Bantuan

Keuangan

disampaikan

oleh

Bupati/Walikota dan Kepala Desa kepada Gubernur melalui SKPD


terkait, 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai atau paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya. Pasal 14 (5) Terhadap bantuan keuangan Kab/Kota dan Desa yang telah disalurkan apabila sampai akhir tahun anggaran belum selesai dilaksanakan maka, Bupati/Walikota dan Kepala Desa wajib menganggarkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

Permendagri Nomor : 37 Tahun 2007 Pasal 1 (4) Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa adalah kepala desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan desa. Pasal 3 (1) Kepala desa sebagai Kepala Pemerintahan Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan. Pasal 4 (3) Pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas terdiri dari : a. Pendapatan Asli Desa (PADesa) b. Bagi hasil Pajak Kabupaten/Kota c. Bagian dari Retribusi Kabupaten/Kota d. Alokasi Dana Desa (ADD) e. Bantuan

Keuangan

dari

Pemerintah,

Pemerintah

Provinsi,

Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa lainnya. f. Hibah. g. Sumbangan Pihak Ketiga.

•

Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. NANA SURYANA BIN SULI menggunakan dana bantuan keuangan untuk Rehab Kantor Kepala Desa Tegalsari Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang untuk keperluan pribadi telah memperkaya terdakwa ADE WAHYUDIN sendiri dan orang lain yaitu NANA SURYANA BIN SULI dan akibat perbuatan terdakwa ADE WAHYUDIN bersama-sama dengan NANA SURYANA BIN SULI

tersebut

berdasarkan

Laporan

Hasil

Audit

Dalam

Rangka

Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Dana Bantuan Keuangan APBD Provinsi Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 41/TIPIKOR/2014/PT.BDG

Jawa Barat untuk Rehabilitasi Kantor Kepala Desa Tegalsari Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2012, Nomor : SR – 449/PW.10/5/2013 tanggal 18 Juni 2013 yang dibuat oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat telah mengakibatkan Kerugian Negara sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang-Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) keke-1 KUHP. KUHP. -------------------------------------------------------------------------------SUBSIDAIR : Bahwa Terdakwa ADE WAHYUDIN BIN H.SYAMSUDIN selaku Kepala Desa Tegalsari Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang yang diangkat berdasarkan SK Bupati Karawang Nomor : 141.1/Kep.614-Huk/2006 tanggal 11 Desember 2006 secara bersama-sama dengan Sdr. NANA SURYANA BIN SULI (sudah diputus dalam perkara terpisah di oleh PN Tipikor Bandung) selaku Panitia Pelaksana

Pembangunan

Kantor

Desa

Tegalsari

Kecamatan

Cilamaya

Kabupaten Karawang pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan secara pasti sejak bulan September 2012 sampai dengan tanggal 10 Januari 2013 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam rentang tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Desa Tegalsari Kecamatan Cilamaya Kabupaten Karawang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung pada Pengadilan Negeri Bandung yang berhak memeriksa dan mengadili berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau

suatu korporasi, korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : •

Bahwa terdakwa selaku Kepala Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa


mempunyai kewenangan yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 yaitu : a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa c. menetapkan Bendahara Desa d. menetapkan Petugas yang melakukan pemungutan, penerimaan desa ; dan e. menetapkan Petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa. •

Bahwa pada tahun 2012 terdakwa mendapat informasi dari Bapeda Karawang bahwa Desa Tegalsari Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang memperoleh bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Barat berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2012 tanggal 5 Januari 2012

tentang

Pedoman

Pemberian

Bantuan

Keuangan

Kepada

Kabupaten/Kota dan Desa ; •


•

Berdasarkan proposal yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Kepala Desa Tegalsari tersebut,

permohononan bantuan keuangan kepada

Pemprov Jawa Barat yang diajukan oleh terdakwa selaku Kepala Desa Tegalsari diperuntukkan untuk Pembangunan atau Rehabilitasi Kantor Kepala Desa Tegalsari senilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), sebagaimana Surat Permohonan Bantuan Keuangan yang terdiri dari : 1. Surat permohonan Nomor 600/139/DS/2012 tentang Pencairan Bantuan Keuangan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari terdakwa ADE WAHYUDIN kepada Gubernur Jawa Barat ; 2. Susunan Panitia Pelaksana Rehabilitasi Kantor Kepala Desa Tegalsari, sebagai berikut : Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 41/TIPIKOR/2014/PT.BDG

Pelindung


Ketua

: NANA SURYANA

Sekretaris

: TATANG MUKTAR

Bendahara

: IKHSAN ABAS

Seksi pembangunan

: UDIN SAEPUDIN

Monitoring

: DEDI HERYANTO

3. Rencana Anggaran Biaya sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang dibuat oleh Panitia Rehabilitasi Kantor Kepala Desa Tegalsari, sebagai berikut : No. Uraian 1. Bahan bangunan rehabilitasi kantor Desa Tegalsari 2. Biaya tukang ahli dan tukang batu 3. Instalasi Air 4. Dokumentasi Jumlah

Jumlah (Rp.) 172.277.000,26.680.000,815.000,228.000,200.000.000,-

RAB yang dibuat hanya berupa rincian jenis dan harga bahan bangunan, tidak ada rincian tentang pekerjaan yang akan dilakukan dalam rehabilitasi tersebut ; 4. Gambar denah awal kantor Kepala Desa Tegalsari, yang terdiri dari : a Satu ruang aula b Satu ruang staf c Satu ruang kepala desa d Satu ruang kesra e Satu ruang trantib f Satu teras g Satu gudang h Satu dapur i Satu kamar mandi/WC. 5. Gambar denah baru kantor Kepala Desa Tegalsari yang akan direhabilitasi seluas 13,5M2 x 20,45 M2 terdiri dari : a Satu ruang aula b Satu ruang staf c Satu ruang tunggu d Satu ruang kepala desa e Satu ruang sekretaris desa f Satu ruang trantib g Satu ruang LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) h Satu ruang BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 41/TIPIKOR/2014/PT.BDG

i Satu teras j Satu gudang k Tiga kamar mandi/WC •


•


Kepala

Desa

Tegalsari

juga

membuat

Surat

Pernyataan

Tanggungjawab Permohonan Bantuan Keuangan tertanggal 10 September 2012 yang pada pokoknya menyatakan kesiapannya untuk melaksanakan bantuan keuangan sesuai Program dan Kegiatan Anggaran 2012 serta bertanggungjawab atas dana yang ditransfer dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada Kas Daerah Kabupaten/Kota Karawang dengan nomor rekening : 0010199311100 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ; •




Bahwa terdakwa selaku Kepala Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan bantuan yang diterima Desa Tegalsari merupakan bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 termasuk sumber Pendapatan Desa yang wajib dicatat dalam APBDES (Anggaran Pendapatan dan Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 41/TIPIKOR/2014/PT.BDG

Belanja Desa) sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (3) Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 yang menyatakan “program dan kegiatan yang masuk desa merupakan sumber penerimaan dan pendapatan desa dan wajib dicatat dalam APBDesa”,

akan tetapi pada kenyataannya

penerimaan bantuan tersebut oleh terdakwa selaku Kepala Desa Tegalsari tidak pernah dimusyawarahkan dengan warga masyarakat maupun BPD di Desa Tegalsari Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang dan juga terdakwa tidak ada memasukkan bantuan tersebut dalam APBDesa Tegalsari sebagai Pendapatan Desa ; •

Bahwa setelah mendapat informasi bahwa uang bantuan keuangan untuk Desa Tegalsari sudah masuk dalam rekening Pemerintah Desa Tegalsari, maka pada tanggal 19 Oktober 2012, terdakwa selaku Kepala Desa Tegalsari memanggil Sdr. ENDING SURYADI (bendahara desa) dan mengajaknya untuk bersama-sama ke Bank Jabar Banten untuk menarik tunai dana sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari rekening Pemerintah Desa Tegalsari yang berada pada Bank Jabar Banten, setelah ditarik tunai selanjutnya uang tersebut pada tanggal itu juga pada malam harinya di rumah terdakwa diserahkan kepada Panitia Rehab Kantor Desa Tegalsari yang diterima oleh Sdr. IKHSAN ABAS (Bendahara Panitia Rehabilitasi kantor Kepala Desa) berdasarkan Berita Acara Serah Terima Bantuan

Keuangan

Rehabilitasi

Kantor

Desa

Tegalsari

yang

ditandatangani oleh Sdr. ENDING SURYADI sebagai pihak pertama dan Sdr. IKHSAN ABAS sebagai pihak kedua sedangkan yang turut menandatangani sebagai pihak yang mengetahui serah terima uang tersebut adalah terdakwa dan Sdr. NANA SURYANA BIN SULI (Ketua Panitia Pelaksana Rehabilitasi Kantor Desa Tegalsari) ; •

Bahwa dari uang bantuan sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) uang yang diserahkan oleh terdakwa kepada Sdr. NANA SURYANA BIN SULI melalui Sdr. Ikhsan Abas hanya sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) untuk Pembangunan Rehab Kantor Kepala Desa Tegalsari dengan bukti tanda terima dan sisanya sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) diminta oleh terdakwa sebagai fee atas pencairan bantuan keuangan tersebut. Kemudian uang tersebut diserahkan oleh Sdr. Ikhsan Abbas kepada terdakwa dengan disertai bukti tanda terima berupa kwitansi bermaterai dengan bunyi titipan uang rehab ;

•

Bahwa

setelah menyerahkan uang sebesar Rp.180.000.000,- (seratus

delapan puluh juta rupiah) kepada Sdr. NANA SURYANA Bin SULI seharusnya terdakwa selaku kepala desa sebagai Pemegang Kekuasaan Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor 41/TIPIKOR/2014/PT.BDG

Pengelolaan Keuangan Desa dan mewakili Pemerintah Desa memastikan penggunaan dana bantuan keuangan Provinsi Jawa Barat untuk pembangunan Rehab Kantor Desa Tegalsari, namun sampai dengan batas akhir masa jabatannya, terdakwa tidak berusaha meminta kepada Panitia untuk melaksanakan Pembangunan Rehab Kantor Desa Tegalsari sebagaimana maksud dari bantuan tersebut dan meskipun terdakwa mengetahui uang bantuan tidak digunakan untuk rehab kantor desa, terdakwa juga tidak memasukkan kembali uang bantuan ke kas desa hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat (5) Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2012 tanggal 5 Januari 2012 ; •


•

Bahwa terdakwa dan Sdr. NANA SURYANA Bin SULI tidak pernah melaporkan penerimaan maupun penggunaan uang Bantuan Keuangan yang diterimanya tersebut kepada Pemprov Jawa Barat sebagai pemberi bantuan sampai dengan batas akhir pertanggungjawaban penerimaan bantuan tersebut yaitu tanggal 10 Januari 2013, dimana hal tersebut tidak sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2012 tanggal 5 Januari 2012 pada Pasal 10 yang mengatur bahwa Penerima

Bantuan

Keuangan

bertanggungjawab

atas

Penggunaan


Bahwa pada tanggal 25 Februari 2013, Dinas Cipta Karya Kabupaten Karawang melakukan Pemeriksaan Fisik terhadap bangunan Kantor Kepala Desa Tegalsari dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Akhir Pekerjaan Nomor 640/295/TB tanggal 25 Februari 2013, menyatakan bahwa telah diadakan pemeriksaan fisik terakhir terhadap pekerjaan Rehabilitasi Kantor Kepala Desa Tegalsari Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang yang dilaksanakan oleh Kepala Desa Tegalsari (swakelola) dengan hasil sebagai berikut : Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 41/TIPIKOR/2014/PT.BDG

•

1. Dana bantuan

: Rp.200.000.000,- (duaratus juta rupiah)

2. Hasil Pemeriksaan Fisik


3. Realisasi fisik


Bahwa terdakwa ADE WAHYUDIN selaku Kepala Desa Tegalsari sebagai Penerima Bantuan dan Pengelola Keuangan Desa atas Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Sdr. NANA SURYANA BIN SULI selaku Ketua Panitia Pelaksana Perehaban Kantor Kepala Desa Tegalsari seharusnya mentaati Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor : 5 Tahun 2012 tanggal 5 Januari 2012 yang merupakan dasar pedoman dalam penggunaan Bantuan Keuangan Pemprov Jawa barat yang diterima oleh Desa Tegalsari Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang, namun justru menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa dan Sdr. NANA SURYANA BIN SULI ;

•

Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. NANA SURYANA BIN SULI bertentangan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota dan Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Pergub Jawa Barat Nomor : 5 Tahun 2012 Pasal 9 : (1) Penerima bantuan keuangan wajib menggunakan dana sesuai dokumen pelaksanaan anggaran kabupaten/kota atau proposal desa” (2) Penerima bantuan keuangan dilarang mengalihkan dana untuk kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan. Pasal 10 (1) Penerima Bantuan Keuangan bertanggungjawab atas penggunaan Bantuan Keuangan yang diterimanya; (2) Pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laporan penerimaan dan penggunaan Bantuan Keuangan; (3) Penerima Bantuan Keuangan bertanggungjawab atas kebenaran dan keabsahan laporan penggunaan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Pasal 11 (1) Laporan

penggunaan

Bantuan

Keuangan

disampaikan

oleh

Bupati/Walikota dan Kepala Desa kepada Gubernur melalui SKPD terkait, 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai atau paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya. Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 41/TIPIKOR/2014/PT.BDG

Pasal 14 (5) Terhadap bantuan keuangan Kab/Kota dan Desa yang telah disalurkan apabila sampai akhir tahun anggaran belum selesai dilaksanakan maka, Bupati/Walikota dan Kepala Desa wajib menganggarkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.


Keuangan

dari

Pemerintah,

Pemerintah

Provinsi,

Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa lainnya. f. Hibah. g. Sumbangan Pihak Ketiga. •

Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. NANA SURYANA BIN SULI menggunakan dana bantuan keuangan untuk Rehab Kantor Kepala Desa Tegalsari Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang untuk keperluan pribadi telah memperkaya terdakwa ADE WAHYUDIN sendiri dan orang lain yaitu NANA SURYANA BIN SULI dan akibat perbuatan terdakwa ADE WAHYUDIN bersama-sama dengan NANA SURYANA BIN SULI

tersebut

berdasarkan

Laporan

Hasil

Audit

Dalam

Rangka

Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Dana Bantuan Keuangan APBD Provinsi Jawa Barat untuk Rehabilitasi Kantor Kepala Desa Tegalsari Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2012, Nomor : SR – 449/PW.10/5/2013 tanggal 18 Juni 2013 yang dibuat oleh BPKP Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 41/TIPIKOR/2014/PT.BDG

Perwakilan Provinsi Jawa Barat telah mengakibatkan Kerugian Negara sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal Pasal 18 UndangUndang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang-Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) keke-1 KUHP. KUHP. --------------------------------------------------------------------------------LEBIH SUBSIDAIR : Bahwa Terdakwa ADE WAHYUDIN BIN H.SYAMSUDIN selaku Kepala Desa Tegalsari Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang yang diangkat berdasarkan SK Bupati Karawang Nomor : 141.1/Kep.614-Huk/2006 tanggal 11 Desember 2006 secara bersama-sama dengan Sdr. NANA SURYANA BIN SULI (sudah diputus dalam perkara terpisah di PN Tipikor Bandung) selaku Panitia Pelaksana

Pembangunan

Kantor

Desa

Tegalsari

Kecamatan

Cilamaya

Kabupaten Karawang pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan secara pasti sejak bulan September 2012 sampai dengan tanggal 10 Januari 2013 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam rentang tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Desa Tegalsari Kecamatan Cilamaya Kabupaten Karawang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung pada Pengadilan Negeri Bandung yang berhak memeriksa dan mengadili berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, Pegawai Negeri atau Orang selain Pegawai Negeri Yang

Ditugaskan Menjalankan Suatu Jabatan Umum Secara Terus Menerus atau Untuk Sementara Waktu Dengan sengaja Menggelapkan Uang Atau Surat Berharga Yang Disimpan Karena Jabatannya, Atau Membiarkan Uang Atau Surat Berharga Tersebut Diambil iambil atau Digelapkan Oleh Orang Lain Atau Membantu Dalam Melakukan Perbuatan Tersebut, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : •

Bahwa terdakwa ADE WAHYUDIN menjabat sebagai Kepala Desa Tegalsari Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang sejak tanggal 14 Desember 2006 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karawang Nomor : 141.1/Kep.614-Huk/2006 tanggal 11 Desember 2006 dan selaku Kepala Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 41/TIPIKOR/2014/PT.BDG

Desa menerima gaji dari Pemerintah Kabupaten Karawang sehingga dapat dipersamakan sebagai Pegawai Negeri sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 2 huruf c Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. •

Bahwa terdakwa ADE WAHYUDIN selaku Kepala Desa Tegalsari merupakan

Pemegang

Kekuasaan

Pengelola

Keuangan

Desa

sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 4 Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa “Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa” ; •

Bahwa pada tahun 2012 terdakwa mendapat informasi dari Bapeda Karawang bahwa Desa Tegalsari Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang memperoleh bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Barat berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2012 tanggal 5 Januari 2012

tentang

Pedoman

Pemberian

Bantuan

Keuangan

Kepada

Kabupaten/Kota dan Desa ; •


•

Berdasarkan proposal yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Kepala Desa Tegalsari tersebut,

permohononan bantuan keuangan kepada

Pemprov Jawa Barat yang diajukan oleh terdakwa selaku Kepala Desa Tegalsari diperuntukkan untuk Pembangunan atau Rehabilitasi Kantor Kepala Desa Tegalsari senilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), sebagaimana Surat Permohonan Bantuan Keuangan yang terdiri dari :


1. Surat permohonan Nomor 600/139/DS/2012 tentang Pencairan Bantuan Keuangan sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari terdakwa ADE WAHYUDIN kepada Gubernur Jawa Barat ; 2. Susunan Panitia Pelaksana Rehabilitasi Kantor Kepala Desa Tegalsari, sebagai berikut : Pelindung


Ketua

: NANA SURYANA

Sekretaris

: TATANG MUKTAR

Bendahara

: IKHSAN ABAS

Seksi pembangunan

: UDIN SAEPUDIN

Monitoring

: DEDI HERYANTO

3. Rencana Anggaran Biaya sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang dibuat oleh Panitia Rehabilitasi Kantor Kepala Desa Tegalsari, sebagai berikut : No. Uraian 1. Bahan bangunan rehabilitasi kantor Desa Tegalsari 2. Biaya tukang ahli dan tukang batu 3. Instalasi Air 4. Dokumentasi Jumlah

Jumlah (Rp.) 172.277.000,26.680.000,815.000,228.000,200.000.000,-

RAB yang dibuat hanya berupa rincian jenis dan harga bahan bangunan, tidak ada rincian tentang pekerjaan yang akan dilakukan dalam rehabilitasi tersebut ; 4. Gambar denah awal kantor Kepala Desa Tegalsari, yang terdiri dari : a Satu ruang aula b Satu ruang staf c Satu ruang kepala desa d Satu ruang kesra e Satu ruang trantib f Satu teras g Satu gudang h Satu dapur i Satu kamar mandi/WC. 5. Gambar denah baru kantor Kepala Desa Tegalsari yang akan direhabilitasi seluas 13,5M2 x 20,45 M2 terdiri dari : a Satu ruang aula b Satu ruang staf c Satu ruang tunggu Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 41/TIPIKOR/2014/PT.BDG

d Satu ruang kepala desa e Satu ruang sekretaris desa f Satu ruang trantib g Satu ruang LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) h Satu ruang BPD (Badan Permusyawaratan Desa) i Satu teras j Satu gudang k Tiga kamar mandi/WC •


•


Kepala

Desa

Tegalsari

juga

membuat

Surat

Pernyataan

Tanggungjawab Permohonan Bantuan Keuangan tertanggal 10 September 2012 yang pada pokoknya menyatakan kesiapannya untuk melaksanakan bantuan keuangan sesuai Program dan Kegiatan Anggaran 2012 serta bertanggungjawab atas dana yang ditransfer dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada Kas Daerah Kabupaten/Kota Karawang dengan nomor rekening : 0010199311100 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ; •




Bahwa terdakwa selaku Kepala Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan sebagaimana diatur dalam Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 41/TIPIKOR/2014/PT.BDG

Pasal 3 ayat (1) Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan bantuan yang diterima Desa Tegalsari merupakan bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 termasuk sumber Pendapatan Desa yang wajib dicatat dalam APBDES (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (3) Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 yang menyatakan “program dan kegiatan yang masuk desa merupakan sumber penerimaan dan pendapatan desa dan wajib dicatat dalam APBDesa”, akan tetapi pada kenyataannya penerimaan bantuan tersebut oleh terdakwa selaku Kepala Desa Tegalsari tidak pernah dimusyawarahkan dengan warga masyarakat maupun BPD di Desa Tegalsari Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang dan juga terdakwa tidak ada memasukkan bantuan tersebut dalam APBDesa Tegalsari sebagai Pendapatan Desa ; •

Bahwa setelah mendapat informasi bahwa uang bantuan keuangan untuk Desa Tegalsari sudah masuk dalam rekening Pemerintah Desa Tegalsari, maka pada tanggal 19 Oktober 2012, terdakwa selaku Kepala Desa Tegalsari memanggil Sdr. ENDING SURYADI (bendahara desa) dan mengajaknya untuk bersama-sama ke Bank Jabar Banten untuk menarik tunai dana sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari rekening Pemerintah Desa Tegalsari yang berada pada Bank Jabar Banten, setelah ditarik tunai selanjutnya uang tersebut pada tanggal itu juga pada malam harinya di rumah terdakwa diserahkan kepada Panitia Rehab Kantor Desa Tegalsari yang diterima oleh Sdr. IKHSAN ABAS (Bendahara Panitia Rehabilitasi kantor Kepala Desa) berdasarkan Berita Acara Serah Terima Bantuan

Keuangan

Rehabilitasi

Kantor

Desa

Tegalsari

yang

ditandatangani oleh Sdr. ENDING SURYADI sebagai pihak pertama dan Sdr. IKHSAN ABAS sebagai pihak kedua sedangkan yang turut menandatangani sebagai pihak yang mengetahui serah terima uang tersebut adalah terdakwa dan Sdr. NANA SURYANA BIN SULI (ketua panitia pelaksana rehabilitasi) ; •

Bahwa dari uang bantuan sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) uang yang diserahkan oleh terdakwa kepada Sdr. NANA SURYANA BIN SULI melalui Sdr. Ikhsan Abas hanya sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) untuk Pembangunan Rehab Kantor Kepala Desa Tegalsari dengan bukti tanda terima dan sisanya sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) diminta oleh terdakwa sebagai fee atas pencairan bantuan keuangan tersebut. Kemudian uang tersebut Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 41/TIPIKOR/2014/PT.BDG

diserahkan oleh Sdr. Ikhsan Abbas kepada terdakwa dengan disertai bukti tanda terima berupa kwitansi bermaterai dengan bunyi titipan uang rehab ; •

Bahwa

setelah menyerahkan uang sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus

delapan puluh juta rupiah) kepada Sdr. NANA SURYANA Bin SULI seharusnya terdakwa selaku kepala desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan mewakili Pemerintah Desa memastikan penggunaan dana bantuan keuangan Provinsi Jawa Barat untuk pembangunan Rehab Kantor Desa Tegalsari, namun sampai dengan batas akhir masa jabatannya, terdakwa tidak berusaha meminta kepada Panitia untuk melaksanakan Pembangunan Rehab Kantor Desa Tegalsari sebagaimana maksud dari bantuan tersebut dan meskipun terdakwa mengetahui uang bantuan tidak digunakan untuk rehab kantor desa, terdakwa juga tidak memasukkan kembali uang bantuan ke kas desa hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat (5) Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2012 tanggal 5 Januari 2012 ; •


•

Bahwa terdakwa dan Sdr. NANA SURYANA Bin SULI tidak pernah melaporkan penerimaan maupun penggunaan uang Bantuan Keuangan yang diterimanya tersebut kepada Pemprov Jawa Barat sebagai pemberi bantuan sampai dengan batas akhir pertanggungjawaban penerimaan bantuan tersebut yaitu tanggal 10 Januari 2013, dimana hal tersebut tidak sesuai dengan yang diatus dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2012 tanggal 5 Januari 2012 pada Pasal 10 yang mengantur bahwa Penerima

Bantuan

Keuangan

bertanggungjawab

atas

Penggunaan


Bahwa pada tanggal 25 Februari 2013, Dinas Cipta Karya Kabupaten Karawang melakukan Pemeriksaan Fisik terhadap bangunan Kantor Kepala Desa Tegalsari dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 41/TIPIKOR/2014/PT.BDG

Akhir Pekerjaan Nomor 640/295/TB tanggal 25 Februari 2013, menyatakan bahwa telah diadakan pemeriksaan fisik terakhir terhadap pekerjaan Rehabilitasi Kantor Kepala Desa Tegalsari Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang yang dilaksanakan oleh Kepala Desa Tegalsari (swakelola) dengan hasil sebagai berikut :

•

1. Dana bantuan

: Rp.200.000.000,- (duaratus juta rupiah)

2. Hasil Pemeriksaan Fisik


3. Realisasi fisik


Bahwa terdakwa ADE WAHYUDIN selaku Kepala Desa Tegalsari sebagai Penerima Bantuan dan Pengelola Keuangan Desa atas Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Sdr. NANA SURYANA BIN SULI selaku Ketua Panitia Pelaksana Perehaban Kantor Kepala Desa Tegalsari seharusnya mentaati Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor : 5 Tahun 2012 tanggal 5 Januari 2012 yang merupakan dasar pedoman dalam penggunaan Bantuan Keuangan Pemprov Jawa barat yang diterima oleh Desa Tegalsari Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang, namun justru menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa dan saksi NANA SURYANA BIN SULI ;

•

Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. NANA SURYANA BIN SULI bertentangan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota dan Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Pergub Jawa Barat Nomor : 5 Tahun 2012 Pasal 9 : (1) Penerima bantuan keuangan wajib menggunakan dana sesuai dokumen pelaksanaan anggaran kabupaten/kota atau proposal desa” (2) Penerima bantuan keuangan dilarang mengalihkan dana untuk kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan. Pasal 10 (1) Penerima Bantuan Keuangan bertanggungjawab atas penggunaan Bantuan Keuangan yang diterimanya; (2) Pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laporan penerimaan dan penggunaan Bantuan Keuangan; (3) Penerima Bantuan Keuangan bertanggungjawab atas kebenaran dan keabsahan laporan penggunaan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 41/TIPIKOR/2014/PT.BDG

Pasal 11 (1) Laporan

penggunaan

Bantuan

Keuangan

disampaikan

oleh

Bupati/Walikota dan Kepala Desa kepada Gubernur melalui SKPD terkait, 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai atau paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya. Pasal 14 (5) Terhadap bantuan keuangan Kab/Kota dan Desa yang telah disalurkan apabila sampai akhir tahun anggaran belum selesai dilaksanakan maka, Bupati/Walikota dan Kepala Desa wajib menganggarkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.


Keuangan

dari

Pemerintah,

Pemerintah

Provinsi,

Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa lainnya. f. Hibah. g. Sumbangan Pihak Ketiga.

•

Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. NANA SURYANA BIN SULI menggunakan dana bantuan keuangan untuk Rehab Kantor Kepala Desa Tegalsari Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang untuk keperluan pribadi telah memperkaya terdakwa ADE WAHYUDIN sendiri dan orang lain yaitu NANA SURYANA BIN SULI dan akibat perbuatan terdakwa ADE WAHYUDIN bersama-sama dengan NANA SURYANA BIN Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 41/TIPIKOR/2014/PT.BDG

SULI

tersebut

berdasarkan

Laporan

Hasil

Audit

Dalam

Rangka

Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Dana Bantuan Keuangan APBD Provinsi Jawa Barat untuk Rehabilitasi Kantor Kepala Desa Tegalsari Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2012, Nomor : SR – 449/PW.10/5/2013 tanggal 18 Juni 2013 yang dibuat oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat telah mengakibatkan Kerugian Negara sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 8 UndangUndang-undang undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) keke-1 KUHP ; ------------------------------------------------------------------------------------Telah membaca surat tuntutan pidana ( requisitoir ) Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. : PDS-01/KRWG/05/2014 tanggal tanggal 17 Juli 2014, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan : 1. Menyatakan Terdakwa ADE WAHYUDIN BIN H. SYAMSUDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 2 ayat (1)

jo

pasal

18

Undang-undang

Nomor

31

Tahun

1999

Tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP oleh karena itu

membebaskan terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut. 2. Menyatakan Terdakwa ADE WAHYUDIN BIN H. SYAMSUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan Subsidair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.


3. Menjatuhkan

pidana

terhadap

Terdakwa

ADE

WAHYUDIN

BIN

H.

SYAMSUDIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahu dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan. 4. Menyatakan barang bukti berupa : 1. 1 (satu) lembar kartu kendali surat masuk yang dikeluarkan oleh sekretaris daerah pemerintah Propinsi Jawa Barat tertanggal 9 Juli 2012. 2. 1 (satu) lembar kartu disposisi dengan index 410 / KK .BKD tanggal 9 Juli 2012 3. 1 (satu) buku proposal Perehaban Kantor Kepala Desa Tegalsari tahun 2012 Kab. Karawang 4. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggungjawab Permohonan Bantuan Keuangan yang ditandatangani dan di cap oleh Kepala Desa Tegalsari atas nama ADE WAHYUDIN tertanggal 10 September 2012. 5. 1 (satu) lembar kwitansi telah terima uang dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, uang sejunlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), untuk pembayaran Bantuan Keuangan pada Pemerintah Desa untuk rehab kantor Desa , bermaterai Rp 6.000,- yang ditandatangani atas nama ADE WAHYUDIN dan atas nama E. SURYADI, tertanggal 3 Oktober 2012. 6. 1 (satu) lembar rangkap 2 (dua) Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D ) dari kuasa BUD tahun anggaran 2012 nomor : 937/1163/BBK/LS/KEU yang dicap dan ditandatangani atas nama UCUP YUSUP, S.Sos., M.Si sselaku Kepala Sub Bagian Perbendaharan Belanja Non Program tertanggal 15 Oktober 2012. 7. 1 (satu) lembar photo copy KTP atas nama ADE WAHYUDIN, nik 321515240467003 yang di cap dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Karawang 8. 1 (satu) lembar photo copy KTP atas nama E. SURYADI, nik 321515200149001 yang di cap dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Karawang 9. 1 (satu) lembar photo copy sampul buku tabungan nomor rekening : 0010199311100 atas nama Pemerintah Desa Tegalsari yang dikeluarkan oleh Bank Jabar Banten KCP Cilamaya Kab. Karawang. 10. 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari Bp. IKHSAN ABAS (Bendahara Panitia Rehab), uang sejumlah Rp 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah), untuk pembayaran titipan uang rehab, bermaterai Rp 6.000


yang ditandatangani atas nama NANA SURYANA tertanggal 19 Oktober 2012. 11. 1 (satu) lembar kwitansi telah terima uang dari IKHSAN ABAS, uang sejumlah Rp 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah), untuk pembayaran titipan

uang

rehab

kantor

Desa,

bermaterai

Rp

6.000,-yang

ditandatangani atas nama ADE WAHYUDIN, tertanggal 19 Oktober 2012. 12. 1 (satu) lembar slip penarikan yang dikeluarkan oleh Bank BJB Cab. Cilamaya senilai Rp 200.000.000,- atas nama pemerintah Desa Tegalsari Kec. Cilamaya Wetan tertanggal 19 Oktober 2012. 13. 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima bantuan keuangan rehab kantor Desa Tegalsari dari E. SURYADI kepada IKHSAN ABAS sebesar Rp 200.000.000,- tertanggal 19 Oktober 2012. 14. 1 (satu) lembar rangkap 2 (dua) print aut (Rekenisng koran) Bank Jabar Banten Nomor rekening : 0022859749100 atas nama NANA SURYANA pertanggal 1 November 2012 sampai dengan tanggal 31 Januari 2013. 15. 2 (dua) buah buku Proposal Pencairan Bantuan Dana Keuangan Rehab Desa Tegalsari ssebesar Rp 200.000.000,- yang ditujukan kepada Gubenur Jawa Barat tertanggal 8 September 2012. Barang bukti sebagaimana diatas tetap terlampir terlampir dalam berkas perkara. 16. 1

(satu)

buku

tabungan

Bank

Jabar

Banten

nomor

rekening

0010199311100 atas nama Pemerintah Desa Tegalsari. 17. APBDes Desa Tegalsari Kec. Cilamaya Wetan Kab. Karawang Tahun Anggaran 2011. 18. Perubahan APBDes Desa Tegalsari Kec. Cilamaya Wetan Kab. Karawang Tahun Anggaran 2011. 19. APBDes Desa Tegalsari Kec. Cilamaya Wetan Kab. Karawang Tahun Anggaran 2012 20. APBDes Desa Tegalsari Kec. Cilamaya wetan Kab. Karawang Tahun Anggaran 2013 21. 1 (satu) buku Kas Umum Desa Tegalsari Kec. Cilamaya Wetan Kab. Karawang. 22. 1 (satu) buah buku Musrembangdes tahun 2013 Desa Tegalsari Kec. Cilamaya Wetan Kab. Karawang yang belum ditandatangani oleh Ketua BPD. 23. 1 (satu) buah buku peraturan Desa Nomor : 04 tahun 2012 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tegalsari Kec. Cilamaya Wetan Kab. Karawang. Dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Cq. Desa Tegalsari. Tegalsari. Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 41/TIPIKOR/2014/PT.BDG

24. 1

(satu)

buku

tabungan

Bank

Jabar

Banten

nomor

rekening

0022859749100 atas nama NANA SURYANA BIN SULI. Dikembalikan kepada kepada Sdr. Nana Suryana Bin Suli. 25. Uang tunai sejumlah Rp 20.000.000,- dengan pecahan @ Rp 100.000,sebanyak 200 lembar. Dikembalikan ke Negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang Cq. Desa Tegalsari. Tegalsari. 5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (

sepuluh ribu rupiah ). Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan tanggal 27 Agustus 2014 Nomor : 48/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg. yang amarnya berbunyi sebagai berikut : 1. Menyatakan terdakwa ADE WAHYUDIN bin H. SYAMSUDIN tidak terbukti secara

sah

dan

meyakinkan

bersalah

melakukan

tindak

pidana

sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair. 2. Membebaskan terdakwa ADE WAHYUDIN bin H. SYAMSUDIN oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut. 3. Menyatakan terdakwa ADE WAHYUDIN bin H. SYAMSUDIN tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI” sebagaimana dakwaan subsidair. 4. Menjatuhkan

pidana

kepada

terdakwa

ADE

WAHYUDIN

bin

H.

SYAMSUDIN, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan 1 (satu) bulan kurungan. 5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 6. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan. 7. Menetapkan barang bukti berupa : (1)

1 (satu) lembar kartu kendali surat masuk yang dikeluarkan oleh sekretaris daerah pemerintah Propinsi Jawa Barat tertanggal 9 Juli 2012.

(2)

1 (satu) lembar kartu disposisi dengan index 410 / KK .BKD tanggal 9 Juli 2012

(3)

1 (satu) buku proposal Perehaban Kantor Kepala Desa Tegalsari tahun 2012 Kab. Karawang


(4)

1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggungjawab Permohonan Bantuan Keuangan yang ditandatangani dan di cap oleh Kepala Desa Tegalsari atas nama ADE WAHYUDIN tertanggal 10 September 2012.

(5)

1 (satu) lembar kwitansi telah terima uang dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, uang sejunlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), untuk pembayaran Bantuan Keuangan pada Pemerintah Desa untuk rehab kantor Desa , bermaterai Rp 6.000,- yang ditandatangani atas nama ADE WAHYUDIN dan atas nama E. SURYADI, tertanggal 3 Oktober 2012.

(6)

1 (satu) lembar rangkap 2 (dua) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

dari

kuasa

BUD

tahun

anggaran

2012

nomor

:

937/1163/BBK/LS/KEU yang dicap dan ditandatangani atas nama UCUP

YUSUP,

S.Sos.,

M.Si

sselaku

Kepala

Sub

Bagian

Perbendaharan Belanja Non Program tertanggal 15 Oktober 2012. (7)

1 (satu) lembar photo copy KTP atas nama ADE WAHYUDIN, nik 321515240467003 yang di cap dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Karawang

(8)

1 (satu) lembar photo copy KTP atas nama E. SURYADI, nik 321515200149001 yang di cap dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Karawang

(9)

1 (satu) lembar photo copy sampul buku tabungan nomor rekening : 0010199311100 atas nama Pemerintah Desa Tegalsari yang dikeluarkan oleh Bank Jabar Banten KCP Cilamaya Kab. Karawang.

(10) 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari Bp. IKHSAN ABAS (Bendahara Panitia Rehab), uang sejumlah Rp 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah), untuk pembayaran titipan uang rehab, bermaterai Rp 6.000 yang ditandatangani atas nama NANA SURYANA tertanggal 19 Oktober 2012. (11) 1 (satu) lembar kwitansi telah terima uang dari IKHSAN ABAS, uang sejumlah Rp 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah), untuk pembayaran titipan uang rehab kantor Desa, bermaterai Rp 6.000,-yang ditandatangani atas nama ADE WAHYUDIN, tanggal 19 Oktober 2012. (12) 1 (satu) lembar slip penarikan yang dikeluarkan oleh Bank BJB Cab. Cilamaya senilai Rp 200.000.000,- atas nama pemerintah Desa Tegalsari Kec. Cilamaya Wetan tertanggal 19 Oktober 2012.


(13) 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima bantuan keuangan rehab kantor Desa Tegalsari dari E. SURYADI kepada IKHSAN ABAS sebesar Rp 200.000.000,- tertanggal 19 Oktober 2012. (14) 1 (satu) lembar rangkap 2 (dua) print aut (Rekenisng koran) Bank Jabar Banten Nomor rekening : 0022859749100 atas nama NANA SURYANA pertanggal 1 November 2012 sampai dengan tanggal 31 Januari 2013. (15) 2 (dua) buah buku Proposal Pencairan Bantuan Dana Keuangan Rehab Desa Tegalsari ssebesar Rp 200.000.000,- yang ditujukan kepada Gubenur Jawa Barat tertanggal 8 September 2012. perkara. erkara. Barang bukti sebagaimana diatas tetap terlampir dalam berkas p (16) 1 (satu) buku tabungan Bank Jabar Banten nomor rekening 0010199311100 atas nama Pemerintah Desa Tegalsari. (17) APBDes Desa Tegalsari Kec. Cilamaya Wetan Kab. Karawang Tahun Anggaran 2011. (18) Perubahan APBDes Desa Tegalsari Kec. Cilamaya Wetan Kab. Karawang Tahun Anggaran 2011. (19) APBDes Desa Tegalsari Kec. Cilamaya Wetan Kab. Karawang Tahun Anggaran 2012 (20) APBDes Desa Tegalsari Kec. Cilamaya wetan Kab. Karawang Tahun Anggaran 2013 (21) 1 (satu) buku Kas Umum Desa Tegalsari Kec. Cilamaya Wetan Kab. Karawang. (22) 1 (satu) buah buku Musrembangdes tahun 2013 Desa Tegalsari Kec. Cilamaya Wetan Kab. Karawang yang belum ditandatangani oleh Ketua BPD. (23) 1 (satu) buah buku peraturan Desa Nomor : 04 tahun 2012 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tegalsari Kec. Cilamaya Wetan Kab. Karawang. Dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Cq. Desa Tegalsari. Tegalsari. (24) 1 (satu) buku tabungan Bank Jabar Banten nomor rekening 0022859749100 atas nama NANA SURYANA BIN SULI. Dikembalikan kepada Sdr. Nana Suryana Bin Suli. Suli. (25) Uang

tunai

sejumlah

Rp

20.000.000,-

dengan

pecahan

@

Rp100.000,- sebanyak 200 lembar. Dikembalikan ke Negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang Karawang Cq. Desa Tegalsari. Tegalsari.


8. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- ( sepuluh ribu rupiah ). Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 02 September 2014, sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor : 17/Akta.Pid.Sus/2014/PN.Bdg, permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 08 September 2014 ; ------------------------------------------------

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 08 September 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 09 September 2014, memori banding mana telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 15 September 2014 ; -------------------------------------

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Wakil Panitera Pengadilan Negeri/ Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor : W.11.UI/3803/HN.02.02/X/2014 tertanggal : 15 Oktober 2014 menerangkan bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ; ----------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung telah diberitahukan dengan cara seksama dan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung selama 7 ( tujuh ) hari kerja terhitung mulai tanggal 24 September 2014 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2014 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung dengan Surat Nomor : W.11.U1/3471/HN.02.02/IX/2014 dan Surat Nomor : W11.U1/3468/HN.02.02/IX/ 2014 masing-masing bertanggal 23 September 2014 ; ------------------------------------

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; --------------------------------------------------------------------


Menimbang, bahwa Memori Banding Penuntut Umum

tertanggal 08

September 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung tanggal

09 September

2014 tersebut pada pokoknya

keberatan atas pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa unsur pasal 55 ayat ( 1 ) ke -1 KUHPidana tidak terbukti ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum berpendapat oleh karena telah jelas keterkaitan perbuatan terdakwa Ade Wahyudin dengan perbuatan Nana Suryana

bin Suli ( dalam proses hukum Kasasi di MARI ) maka unsur pasal 3 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat ( 1 ) ke-1 KUH Pidana telah terbukti dan selanjutnya memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding memutus perkara ini sesuai dengan Surat Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan didepan persidangan pada tanggal 17 Juli 2014 ; ---------------------

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya tersebut diatas

akan dipertimbangkan pada bagian lain dalam

putusan ini ; --------------------------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa dalam hal pertimbangkan unsur-unsur pasal dalam

dakwaan Primair, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, pertimbangan hukum sedemikian oleh Pengadilan Tingkat Pertama yang pada kesimpulan akhirnya menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primair yaitu pasal 2 jo. pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat ( 1 ) ke-1 KUH Pidana - adalah telah dipertimbangkan secara tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama sedemikian tersebut dapat pertimbangan sendiri Pengadilan Tingkat Banding

diambil alih sebagai

dalam memeriksa dan

memutus perkara ini ; -------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa dalam hal pertimbangkan unsur-unsur pasal dalam

dakwaan Subsidair, Subsidair, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang berkesimpulan bahwa keseluruhan unsur pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 41/TIPIKOR/2014/PT.BDG

ditambah

dengan

Undang-Undang

RI

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi subsidair

Nomor

20

Tahun

2001

tentang

yang didakwakan pada dakwaan

telah terpenuhi, sehingga terdakwa harus dinyatakan terbukti

melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut - adalah juga telah dipertimbangkan secara tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama demikian tersebut juga diambil alih sebagai pertimbangan sendiri Pengadilan Tingkat Banding dalam memeriksa dan memutus perkara ini ; -------------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dan memandang perlu untuk memperbaiki pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan ” ... Menimbang, sebagaimana

telah dipertimbangkan diatas, bahwa terkait pengelolaan dana bantuan keuangan dari Pemprov Jabar telah terjadi penyimpangan dan prihal penyimpangan ini terbukti dilakukan oleh terdakwa, yakni menyangkut penggunaan dana bantuan sebesar Rp. 20.000.000,- ( dua puluh juta rupiah ) untuk kepentingan lain diluar kepentingan pembangunan kantor desa, maka menurut Majelis penyimpangan yang terjadi dalam pengelolaan adalah murni dilakukan oleh terdakwa sendiri tanpa ada peran orang lain ”. Selanjutnya dinyatakan : ” ... Menimbang, bahwa dengan demikian kwalifikasi perbuatan pasal 55 ayat ( 1 ) ke-1 KUHPidana menurut Majelis tidak terbukti dalam perbuatan terdakwa ”. ( vide Salinan Resmi Putusan Tertanggal 27 Agustus 2014 Nomor : 48/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg. halaman 73 alenia keke-4 dan 5 ) ; --------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa landasan teori yang digunakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama pada pertimbangan hukumnya dan yang disebutkan Penuntut Umum pada memori bandingnya dalam membahas unsur pasal 55 ayat ( 1 ) ke-1 KUHPidana in litis adalah sudah tepat dan untuk singkatnya tidak akan diulang dalam mempertimbangkan unsur pasal dimaksud ditingkat banding ; ------

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana dikutip diatas berkesan terlalu menyederhanakan persoalan hanya pada penggunaan dana bantuan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk kepentingan lain diluar kepentingan pembangunan kantor desa in casu untuk kepentingan pribadi Terdakwa Ade Wahyudin bin H. Syamsudin serta mengenyampingkan aspek keadilan yang lebih luas terhadap pertanggung jawaban hukum pihak lain ; ------------------------------------------------------------------------


Menimbang, bahwa terhadap kapabilitas saksi Nana Suryana bin Suli yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum turut serta bersama-sama Terdakwa akan dipertimbangkan sebagai berikut : Menimbang, bahwa saksi Nana Suryana bin Suli adalah Terdakwa dalam perkara Nomor : 96/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg yang diputus tanggal 28 Januari 2014 yang pada pokoknya menyatakan ” membebaskan Terdakwa Nana Suryana

bin Suli tersebut dari semua dakwaan Penuntut Umum ( vrijspraak ) ” ; --------------Menimbang, bahwa

Putusan Tingkat Pertama tersebut diatas Penuntut

Umum telah mengajukan Upaya Hukum Kasasi di Mahkamah Agung dan sedang dalam proses pemeriksaan sehingga keputusan dimaksud belum mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat ; ---------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ikhsan Abas bin Nang Uning ( saksi nomor : 5 ) dibawah sumpah didepan sidang pengadilan tingkat pertama dalam perkara ini menyatakan diantaranyanya : Bahwa benar setelah uang tersebut oleh saksi terima dan dibuatkan berita acara serah terima, selanjutnya uang tersebut diminta oleh terdakwa ADE WAHYUDIN sebesar Rp. 20.000.000,- ( dua puluh juta

rupiah ) sebagai fee, namun saksi tidak mau memberikannya sehingga terdakwa ADE WAHYUDIN mengatakan bahwa uang tersebut sebagai pinjaman dan oleh saksi dibuatkan kuitansi pembayaran berupa titipan uang rehab kantor desa yang ditandatangani oleh saksi dan terdakwa ADE WAHYUDIN sedangkan sisanya sebesar Rp.180.000.000,(seratus delapan puluh juta rupiah) saksi serahkan kepada saksi NANA SURYANA bin SULI dan dibuatkan kwitasi pembayaran titipan uang rehab kantor desa yang ditandatangani oleh saksi dan saksi NANA SURYANA bin SULI ; Bahwa benar pelaksanaan Rehab Kantor Desa Tegalsari baru dimulai tanggal 23 Maret 2013 karena sebelumnya ada kesepakan untuk ditunda sampai selesai pilkades, dan pekerjaan tersebut belum selesai sampai dengan sekarang ( Juli 2014 ) pekerjaan Rehab Kantor Desa Tegalsari baru mencapai 70 % ( tujuh puluh persen ) ; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tatang Muchtar bin Nang Uning ( saksi nomor : 6 ) dibawah sumpah didepan sidang pengadilan tingkat pertama dalam perkara ini menyatakan diantaranya : Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 41/TIPIKOR/2014/PT.BDG

Bahwa benar saksi ditunjuk sebagai Sekretaris dalam Tim Panitia Perehaban Kantor Desa Tegalsari oleh saksi NANA SURYANA bin SULI,

penunjukan

saksi

sebagai

Sekretaris

diawali

dengan

berkumpulnya saksi, Sdr. Ikhsan Abas, Sdr Udin Saepudin, dan Sdr. Dedi Heryanto di rumah saksi NANA SURYANA Bin SULI yang melakukan penyusunan RAB ( Rencana Anggaran Biaya ), serta kemudian dibentuk Panitia Pembangunan Rehab Kantor Desa dengan susunan sebagai berikut : 1. Pelindung

: Kepala Desa Tegalsari ( Ade Wahyudin )

2. Ketua

: Nana Suryana

3. Sekretaris

: Tatang Muchtar

4. Bendahara

: Ikhsan Abas

5. Seksi Pembangunan 6. Monitoring

: Udin S.

: Dedi Heryanto

Bahwa benar saksi pernah membuat gambar denah bangunan Kantor Desa Tegalsari, diberikan langsung kepada saksi NANA SURYANA bin SULI dan gambar tersebut menjadi bagian dalam proposal pencairan dana bantuan. Bahwa benar saksi mengetahui Desa Tegalsari menerima Bantuan Keuangan untuk perehaban kantor desa sebesar Rp. 200.000.000,(dua ratus juta rupiah) berdasarkan pemberitahuan dari Sdr. Ikhsan Abas selaku Bendahara Panitia Perehaban Kantor Desa Tegalsari dan uang tersebut ada pada saksi NANA SURYANA bin SULI. Bahwa benar pelaksanaan Rehab Kantor Desa Tegalsari baru dikerjakan sekira bulan Maret 2013 dimana saksi ada menerima uang sebanyak 7 ( tujuh ) kali dari saksi NANA SURYANA Bin SULI dengan total keseluruhan sebesar Rp.15.150.000,- ( lima belas juta seratus lima

puluh ribu rupiah ) dan uang tersebut dipergunakan saksi untuk pembayaran upah tenaga kerja. Bahwa benar pelaksanaan Rehab Kantor Desa Tegalsari sampai dengan sekarang (Juli 2014) baru mencapai 70 % (tujuh puluh persen). Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Eka Mulyana bin Tohir ( saksi nomor : 7 ) dibawah sumpah didepan sidang pengadilan tingkat pertama dalam perkara ini menyatakan diantaranya : Bahwa saksi bekerja di UPTD Cipta Karya wilayah IV Tegal sari Kabupaten Karawang sebagai Pengawas Bangunan.


Bahwa saksi menerangkan pada saat melakukan Pemeriksaan Fisik terhadap Kantor Desa Tegalsari pada tanggal 25 Pebruari 2013, ternyata tidak ada pelaksanaan Rehab Kantor Tegalsari dan juga tidak ada bahan-bahan Material disekitar Kantor Desa Tegalsari untuk Persiapan Rehab, dimana Kantor Desa Tegalsari masih seperti awal. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ending Suryadi bin Wiyatma ( saksi nomor : 9 ) dibawah sumpah didepan sidang pengadilan tingkat pertama menyatakan diantaranya : Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2012 saksi diajak oleh terdakwa ADE WAHYUDIN untuk mencairkan dana bantuan ke Bank BJB Cabang Cilamaya dan pada malam harinya bertempat di rumah terdakwa ADE WAHYUDIN

saksi menyerahkan uang tersebut kepada Bendahara

Rehab yaitu Sdr. Ikhsan Abas dan dibuatkan Berita Acara Serah Terima Bantuan Keuangan Rehab Kantor Desa Tegalsari yang disaksikan oleh terdakwa ADE WAHYUDIN selaku Kepala Desa dan Sdr. NANA SURYANA Bin SULI selaku Ketua Panitia Rehab (dalam berkas terpisah). Bahwa benar setelah uang sebesar Rp.200.000.000,- ( dua ratus juta

rupiah ) tersebut diserahkan kepada sdr. Ikhsan Abas, selanjutnya uang tersebut oleh Sdr. Ikhsan Abas diserahkan ke Ketua Panitia Rehab yaitu saksi NANA SURYANA Bin SULI. Benar pekerjaan Rehab Kantor Kepala Desa Tegalsari Kec. Cilamaya Wetan Kab. Karawang baru dilaksanakan sekira bulan Maret 2013 karena ada kesepakatan penundaan antara terdakwa selaku Kades dengan Panitia Rehab dan pekerjaan tersebut sampai dengan sekarang belum selesai, baru 70 %.

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli, ahli Emille Juliant, Ak., M.Com ( keterangan ahli nomor : 2 ) dibawah sumpah didepan sidang pengadilan tingkat pertama dalam perkara ini menyatakan diantaranya : Bahwa benar dasar Ahli ditunjuk sebagai Ahli adalah Surat Tugas Kepala

Perwakilan

BPKP

Provinsi

Jawa

Barat

Nomor

:

ST-

1487/PW10/5/2012 Perihal Pemberian Keterangan Ahli tanggal 01 Juli 2013 dengan hasil temuan : -

Pada Tanggal 15 Oktober 2012, dalam lampiran SP2D Nomor 937/1163/LS/KEU dana bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk Rehabilitasi Kantor Kepala Desa Tegal Sari Halaman 37 dari 47 Putusan Nomor 41/TIPIKOR/2014/PT.BDG

Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang telah cair melaui Bank

BJB

Cabang Karawang sebesar Rp.200.000.000,- ke

Rekening Pemerintah Desa Tegalsari. -

Pada Tanggal 16 Oktober 2012, dana sebesar Rp.200.000.000,telah masuk ke dalam rekening Bank BJB KCP Cilamaya Nomor Rekening 0010199311100 atas nama Pemerintah Desa Tegal Sari.

-

Pada tanggal 19 Oktober 2012, terdakwa ADE WAHYUDIN bersama-sama dengan Sdr.ENDING SURYADI ( Bendahara Desa Tegalsari ) menarik tunai dana sebesar Rp.200.000.000,- dari Bank BJB atas nama Pemerintah Desa Tegalsari Nomor Rekening 0010199311100. Hal ini sesuai dengan Pengakuan Sdr.ENDING SURYADI dan terdakwa ADE WAHYUDIN pada saat Klarifikasi pada tanggal 11 April 2013, bertempat di rumah terdakwa ADE WAHYUDIN, Dusun Krasak Rt.06/03 Desa Tegal Sari Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang.

-

Pada tanggal 19 Oktober 2012, dana sebesar Rp. 200.000.000,tersebut diserahkan dari Sdr. ENDING SURYADI kepada Sdr. IKHSAN ABAS ( Bendahara Panitia Rehabilitasi Kantor Kepala Desa Tegalsari ) berdasarkan Berita Acara Serah Terima Bantuan Keuangan Rehabilitasi Kantor Desa Tegalsari, yang ditandatangani oleh

Sdr.ENDING

SURYADI

sebagai

Pihak

Pertama

dan

Sdr.IKHSAN ABAS sebagai Pihak Kedua sedangkan yang turut menandatangani sebagai pihak yang mengetahui serah terima uang tersebut adalah terdakwa ADE WAHYUDIN dan Sdr. NANA SURYANA Bin SULI (Ketua Panitia Pelaksana Rehabilitasi). Hal ini diakui oleh Sdr.ENDING SURYADI pada saat Klarifikasi pada tanggal 11 April 2013, bertempat di rumah terdakwa ADE WAHYUDIN, Dusun Krasak Rt.06/03, Desa Tegalsari Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang dan Sdr.IKHSAN ABAS pada tanggal 11 April 2013, bertempat di Kantor Kepala Desa Tegalsari. -

Pada tanggal 19 Oktober 2012, Sdr.IKHSAN ABAS selanjutnya menyerahkan uang tersebut kepada : (1) NANA SURYANA Bin SULI Sebesar Rp.180.000.000,(2) Terdakwa ADE WAHYUDIN Sebesar Rp.20.000.000,-

-

Pada tanggal 23 Oktober 2012, Terdakwa NANA SURYANA Bin SULI menyetorkan dana sebesar Rp.80.000.000,- ke rekening Bank Jabar Banten No.0022859749100 atas namanya sendiri, sedangkan sisa dana sebesar Rp.100.000.000,- disimpan dirumahnya. Halaman 38 dari 47 Putusan Nomor 41/TIPIKOR/2014/PT.BDG

-

Pada tanggal 14 Desember 2012, Terdakwa NANA SURYANA Bin SULI dilantik seagai Kepala Desa Tegal Sari Kecamatan Cilamaya Wetan yang baru menggantikan Sdr.ADE WAHYUDIN sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Karawang Nomor 141.1/Kep.861Huk/2012 tentang Pengesahan Pemberhentian Dengan Hormat 67 Pejabat dan Pejabat Kepala Desa serta Pengangkatan 67 Pejabat Kepala Desa Hasil Pemilihan Tahun 2012 di Wilayah Kebupaten Karawang, tanggal 13 Desember 2012.

-

Pada tanggal 11 Pebruari 2013, Penyidik Polres Karawang manyita uang Tunai Rp.20.000.000,- dari Sdr.ADE WAHYUDIN sesuai dengan Surat Perintah Penyitaan oleh Kasat Reskrim Nomor SP.Sita/108/II/2013/Reskrim tanggal 11 Pebruari 2013.

-

Pada tanggal 25 Pebruari 2013, Dinas Cipta Karya Kabupaten Karawang

membuat

Berita

Acara

Pemeriksaan

Hasil

Akhir

Pekerjaan Nomor 640/295/TB, yang menyatakan bahwa telah diadakan pemeriksaan fisik terakhir terhadap pekerjaan Rehabilitasi Kantor Kepala Desa Tegalsari Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang yang dilaksanakan oleh Kepala Desa Tegalsari (swakelola) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : (3) Dana Bantuan

: Rp.200.000.000,-

(4) Hasil Pemeriksaan Fisik

: Tanggal 25 Pebruari 2013

(5) Realisasi Fisik

: Tidak Dilaksanakan (0%)

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli, ahli Drs. Rachjan Surjawidjaja, MH. ( keterangan ahli nomor : 2 ) dibawah sumpah didepan sidang pengadilan tingkat pertama dalam perkara ini menyatakan diantaranya : Bahwa Ahli menerangkan dasar Ahli ditunjuk sebagai Ahli dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi atas Dana Bantuan Keuangan APBD Provinsi Jawa Barat untuk Rehabilitasi Kantor Kepala Desa Tegal Sari Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2012 yaitu Surat Perintah Kepala BPMPD Provinsi Jawa Barat Nomor 841.5/0325/SDA&TTG tanggal 30 Juli 2013. Bahwa Ahli menerangkan setelah adanya Penyerahan Uang dari Bendahara yaitu Sdr.ENDING SURYADI kepada Ketua Panitia Rehab Kantor Desa Tegalsari yaitu Sdr. NANA SURYANA Bin SULI pada tanggal 19 Oktober 2012 maka yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan Perehaban Kantor Desa adalah Panitia Perehaban Kantor Desa, dan Pertanggungjawaban Penggunaan Uang tersebut tetap ada Halaman 39 dari 47 Putusan Nomor 41/TIPIKOR/2014/PT.BDG

pada Kepala Desa bersama dengan Panitia Perehaban Kantor Desa Tersebut. Bahwa Ahli menerangkan dengan beralihnya Jabatan dari Pejabat Kepala Desa yang lama kepada Kepala Desa yang baru tersebut yang pertama harus ada Pertanggungjawaban dari Panitia Perehaban Kantor Desa Tegal Sari Kepada Pejabat Kepala Desa Yang Lama, setelah itu harus adanya serah terima secara tertulis dari Kepala Desa yang lama kepada Kepala Desa yang Baru perihal Pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk Pengelolaan Keuangan Desa yang didalamnya termasuk bantuan Keuangan dari Pemprov Jawa Barat tesebut. Bahwa Ahli menerangkan bahwa apabila sampai batas waktu

pertanggungjawaban berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2012 dalam Pasal 11 Ayat (1) yaitu Paling lambat tanggal 10 Bulan Januari Tahun Anggaran 2013 Pemerintah Desa Tegalsari tidak mempertanggungjawabkan Kepada Gubernur Jawa Barat, maka harus dilihat dulu permasalahannya apa yang menyebabkan sehingga sampai batas

waktu

tersebut

tidak

bisa

mempertanggungjawabkan

perbuatannya kepada Gubernur Jawa Barat, kalau permasalahannya karena bantuan dana tersebut telah dipakai untuk keperluan Pribadi maka harus dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli, ahli Drs. W. Hernawan. F, M.Si ( keterangan ahli nomor : 3 ) dibawah sumpah didepan sidang pengadilan tingkat pertama dalam perkara ini menyatakan diantaranya : Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2012 terdakwa bersama dengan Sdr. Ending Suryadii ( Bendahara Desa Tegalsari ) mengambil / mencairkan seluruh Bantuan Keuangan sebesar Rp.200.000.000,- ( dua ratus juta rupiah ) dari Rekening Nomor : 0010199311100 atas nama Pemerintah Desa Tegalsari di Bank Jabar Banten Unit Cilamaya Wetan. Bahwa setelah mengambil / mencairkan bantuan Keuangan tersebut kemudian uang sebesar Rp.180.000.000,- ( seratus delapan puluh juta rupiah ) terdakwa serahkan kepada Sdr. Ikhsan Abas (selaku Bendahara Rehab Kantor Desa Tegalsari) dan Sdr. NANA SURYANA Bin SULI ( Ketua Panitia Rehab Kantor Desa Tegalsari ), dan yang Rp.20.000.000,- ( dua puluh juta rupiah ) terdakwa pinjam dengan perjanjian akan dikembalikan apabila rehab kantor desa akan dimulai. Halaman 40 dari 47 Putusan Nomor 41/TIPIKOR/2014/PT.BDG

Bahwa

uang bantuan

keuangan

tersebut

oleh

terdakwa tidak

dimasukkan ke dalam Buku Kas Umum ataupun Buku Kas Harian Pemerintah Desa Tegalsari dan juga tidak dimasukkan ke APBDes Tegalsari

Tahun

2012

ataupun

Perubahan

APBDes

sebagai

Pendapatan Desa sesuai dengan Permendagri No.37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Bahwa benar sampai dengan masa jabatan terdakwa sebagai Kepala Desa Tegalsari berakhir tanggal 14 Desember 2012 tidak ada kegiatan perehaban kantor Desa Tegalsari oleh Panitia Rehab Kantor Desa Tegalsari yang diketuai oleh Sdr. Nana Suryana Bin Suli karena pelaksanaannya ditunda terkait pilkades dan baru ada pelaksanaan rehab Kantor Desa Tegalsari sejak tanggal 24 Maret 2013 akan tetapi sampai dengan sekarang belum selesai, baru 70%.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli sebagaimana tersebut diatas dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta dan keyakinan bahwa saksi Nana Suryana bin Suli dalam kapasitasnya sebagai Ketua Panitia Pelaksana Rehabilitasi yang dibentuk pada tanggal 08 September 2012, menerima penyerahan uang pada tanggal 19 Oktober 2012 sebesar Rp. 180.000.000,(seratus delapan puluh juta rupiah) yang pada tanggal 23 Oktober 2012 menyetorkan Rp. 80.000.000,- ( delapan puluh juta rupiah ) ke rekening bank Jabar – Banten No. : 0022859749100 atas namanya sendiri, sedangkan sisanya Rp. 100.000.000,- ( seratus juta rupiah ) disimpan dirumahnya padahal seharusnya disimpan direkening Kas Desa. Saksi Nana Suryana bin Suli pada tanggal 14 Desember 2012 dilantik sebagai Kepala Desa Tegalsari Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang dan baru melaksanakan rehab kantor Desa dimaksud pada tanggal 24 Maret 2014 yang sampai perkara ini dilakukan peyidikan, pekerjan rehab baru selesai 70 % ( tujuh puluh persen ) adalah fakta keturut sertaan saksi Nana Suryana bin Suli secara bersama-sama dengan Terdakwa Ade Wahyudin bin H. Syamsudin melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dakwaan Subsidair Penuntut Umum, oleh karenanya Pengadilan Tingkat Banding akan memperbaiki kwalifikasi tindak pidana dalam amar putusan ini ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa dalam hal hukuman pidana penjara yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat Pertama, perbuatan yang dilakukan terdakwa bersama-sama saksi Nana Suryana bin Suli diperiksa dalam perkara terpisah yang saat ini pada Halaman 41 dari 47 Putusan Nomor 41/TIPIKOR/2014/PT.BDG

tingkat Kasasi di Mahkamah Agung RI tersebut dapat merusak sendi-sendi bernegara dan menghilangkan kepercayaan rakyat terhadap program-program pemerintah yang sesungguhnya bertujuan memperbaiki sarana dan prasarana layanan publik. Sehingga dipandang penting untuk menjatuhkan sanksi hukum tegas dan keras yang berdampak efectif bagi terdakwa serta preventif bagi pihakpihak lain yang terlibat dalam proyek-proyek pemerintah dengan menggunakan keuangan negara ; -----------------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa oleh karenanya penjatuhan pidana penjara yang diputuskan oleh Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dirasakan belum memenuhi tujuan-tujuan pemidanaan dan juga belum memenuhi rasa keadilan yang dikehendaki masyarakat Indonesia yang saat ini sedang gencar-gencarnya memberantas korupsi, sehingga pemidanaan demikian akan diperbaiki dengan memperberat sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini ; ---------------

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut : HalHal-hal yang memberatkan : 1. Perbuatan

Terdakwa

tidak

mendukung

program

pemerintah

dalam

pemberantasan korupsi ; 2. Perbuatan Terdakwa tidak memberi teladan dalam pemberantasan korupsi bagi warganya ; HalHal-hal yang meringankan : 1. Terdakwa belum pernah dihukum ; 2. Terdakwa berterus terang atas perbuatannya ; 3. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- ( sepuluh ribu rupiah ) adalah tidak sesuai dengan aturan mengenai biaya perkara dalam perkara pidana, sebagaimana dimaksud dalam butir 27, Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.14-PW.07.03 Tahun 1983, tanggal 10 Desember 1983 yang menegaskan bahwa biaya perkara maksimal adalah Rp. 10.000,- ( sepuluh ribu rupiah ) dengan ketentuan Rp. 7.500,- ( tujuh

ribu lima ratus rupiah ) bagi pengadilan tingkat pertama dan Rp. 2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah ) bagi pengadilan tingkat banding. Oleh karenanya amar putusan menyangkut biaya perkara akan diperbaiki pada pemeriksaan di tingkat banding ;


Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana disebut terdahulu, maka keputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung tanggal 27 Agustus 2014 Nomor : 48/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg, atas nama Terdakwa Ade Wahyudin

bin H. Syamsudin yang dimintakan banding dalam perkara ini akan diperbaiki sekedar mengen mengenai enai kwalifikasi tindak pidana, lamanya pidana penjara dan besarnya besarnya biaya perkara yang selengkapnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini ; ---------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana serta ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dan untuk menjamin agar putusan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan pasal 242 jo. pasal 193 ayat 2 huruf b KUHAP, maka terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara ; ------------------------------------------

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa pernah ditahan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya terdakwa berada dalam tahanan diperhitungkan dan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ; ---Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat peradilan ; --------------------------------------------------------------------

Memperhatikan ketentuan pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUH Pidana juncto Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana [ KUHAP ] serta ketentuan perundang-undangan lain yang terkait perkara ini ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------

MENGADILI

-

Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ; --------

-

Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung tanggal 27 Agustus 2014 Nomor : 48/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg atas nama Terdakwa ADE WAHYUDIN bin H. SYAMSUDIN yang dimintakan Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 41/TIPIKOR/2014/PT.BDG

banding dalam perkara ini, sekedar mengenai kwalifikasi tindak pidana,

lamanya pidana penjara penjara dan besarnya biaya perkara,

sehingga

selengkapnya : 1. Menyatakan Terdakwa ADE WAHYUDIN bin H. SYAMSUDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair ; --------------2. Membebaskan Terdakwa ADE WAHYUDIN bin H. SYAMSUDIN oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut ; ---------------------------3. Menyatakan Terdakwa ADE WAHYUDIN bin H. SYAMSUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI secara secara bersamabersama-sama ; -----------------------4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ADE WAHYUDIN bin H. SYAMSUDIN

tersebut dengan pidana penjara selama : 1 ( satu )

tahun dan 6 ( enam ) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,50.000.000,(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 ( satu ) bulan ; -----------5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; ------------------6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ; -----------------------------------------------------------------7. Menetapkan barang bukti berupa : (1)

1 (satu) lembar kartu kendali surat masuk yang dikeluarkan oleh sekretaris daerah pemerintah Propinsi Jawa Barat tertanggal 9 Juli 2012.

(2)

1 (satu) lembar kartu disposisi dengan index 410 / KK .BKD tanggal 9 Juli 2012

(3)

1 (satu) buku proposal Perehaban Kantor Kepala Desa Tegalsari tahun 2012 Kab. Karawang

(4)

1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggungjawab Permohonan Bantuan Keuangan yang ditandatangani dan di cap oleh Kepala Desa Tegalsari atas nama ADE WAHYUDIN tertanggal 10 September 2012.

(5)

1 (satu) lembar kwitansi telah terima uang dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, uang sejunlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), untuk pembayaran Bantuan Keuangan pada Pemerintah Desa untuk rehab kantor Desa , bermaterai Rp 6.000,- yang ditandatangani atas nama ADE WAHYUDIN dan atas nama E. SURYADI, tertanggal 3 Oktober 2012. Halaman 44 dari 47 Putusan Nomor 41/TIPIKOR/2014/PT.BDG

(6)

1 (satu) lembar rangkap 2 (dua) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari kuasa BUD tahun anggaran 2012 nomor : 937/1163/BBK/LS/KEU yang dicap dan ditandatangani atas nama UCUP YUSUP, S.Sos., M.Si sselaku Kepala Sub Bagian Perbendaharan Belanja Non Program tertanggal 15 Oktober 2012.

(7)

1 (satu) lembar photo copy KTP atas nama ADE WAHYUDIN, nik 321515240467003 yang di cap dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Karawang

(8)

1 (satu) lembar photo copy KTP atas nama E. SURYADI, nik 321515200149001 yang di cap dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Karawang

(9)

1 (satu) lembar photo copy sampul buku tabungan nomor rekening : 0010199311100 atas nama Pemerintah Desa Tegalsari yang dikeluarkan oleh Bank Jabar Banten KCP Cilamaya Kab. Karawang.

(10) 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari Bp. IKHSAN ABAS (Bendahara Panitia Rehab), uang sejumlah Rp 180.000.000,(seratus delapan puluh juta rupiah), untuk pembayaran titipan uang rehab, bermaterai Rp 6.000 yang ditandatangani atas nama NANA SURYANA tertanggal 19 Oktober 2012. (11) 1 (satu) lembar kwitansi telah terima uang dari IKHSAN ABAS, uang sejumlah Rp 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah), untuk pembayaran titipan uang rehab kantor Desa, bermaterai Rp6.000,- yang ditandatangani atas nama ADE WAHYUDIN, tanggal 19 Oktober 2012. (12) 1 (satu) lembar slip penarikan yang dikeluarkan oleh Bank BJB Cab. Cilamaya senilai Rp 200.000.000,- atas nama pemerintah Desa Tegalsari Kec. Cilamaya Wetan tertanggal 19 Oktober 2012. (13) 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima bantuan keuangan rehab kantor Desa Tegalsari dari E. SURYADI kepada IKHSAN ABAS sebesar Rp 200.000.000,- tertanggal 19 Oktober 2012. (14) 1 (satu) lembar rangkap 2 (dua) print aut (Rekenisng koran) Bank Jabar Banten Nomor rekening : 0022859749100 atas nama NANA SURYANA pertanggal 1 November 2012 sampai dengan tanggal 31 Januari 2013. Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 41/TIPIKOR/2014/PT.BDG

(15) 2 (dua) buah buku Proposal Pencairan Bantuan Dana Keuangan Rehab Desa Tegalsari sebesar Rp 200.000.000,yang ditujukan kepada Gubenur Jawa Barat tertanggal 8 September 2012. Barang bukti sebagaimana sebagaimana diatas tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----------------------------------------------------------------------------(16) 1 (satu) buku tabungan Bank Jabar Banten nomor rekening 0010199311100 atas nama Pemerintah Desa Tegalsari. (17) APBDes Desa Tegalsari Kec. Cilamaya Wetan Kab. Karawang Tahun Anggaran 2011. (18) Perubahan APBDes Desa Tegalsari Kec. Cilamaya Wetan Kab. Karawang Tahun Anggaran 2011. (19) APBDes Desa Tegalsari Kec. Cilamaya Wetan Kab. Karawang Tahun Anggaran 2012 (20) APBDes Desa Tegalsari Kec. Cilamaya wetan Kab. Karawang Tahun Anggaran 2013 (21) 1 (satu) buku Kas Umum Desa Tegalsari Kec. Cilamaya Wetan Kab. Karawang. (22) 1 (satu) buah buku Musrembangdes tahun 2013 Desa Tegalsari Kec. Cilamaya Wetan Kab. Karawang yang belum ditandatangani oleh Ketua BPD. (23) 1 (satu) buah buku peraturan Desa Nomor : 04 tahun 2012 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tegalsari Kec. Cilamaya Wetan Kab. Karawang. Dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Cq. Desa Tegalsari ; -(24) 1 (satu) buku tabungan Bank Jabar Banten nomor rekening 0022859749100 atas nama NANA SURYANA BIN SULI. Dikembalikan kepada Sdr. Nana Suryana Bin Suli Suli ; -----------------(25) Uang tunai sejumlah Rp 20.000.000,- dengan pecahan @ Rp100.000,- sebanyak 200 lembar. Dikembalikan ke Negara dalam hal ini Pemerintah Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang Cq. Desa Tegalsari ; -----------------------------8. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang ditingkat pertama sebesar Rp. 7.500,- ( tujuh

ribu lima ratus rupiah ) dan ditingkat banding banding

sebesar

Rp. Rp.2.500, 2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah ) ; ------------------------------------


Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari Kamis, tanggal 13 November 2014, oleh ARIFIN RUSLI HUTAGAOL, SH., MH. MH sebagai Hakim Ketua Majelis, F. WILLEM SAIJA, SH., MH. Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi dan IRWAN RAMBE, SH., MH. Hakim

Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung masing-masing sebagai Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 14/PEN/TIPIKOR/2014/PT.BDG tertanggal 29 Oktober 2014, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SENIN, tanggal 17 NOVEMBER 2014 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri para

Hakim Anggota serta dibantu oleh NURDIANA, SH. sebagai

Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum ;

HAKIMHAKIM-HAKIM ANGGOTA

F. WILLEM SAIJA, SH., MH.

IRWAN RAMBE, SH., MH.

HAKIM KETUA MAJELIS

ARIFIN RUSLI HUTAGAOL, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI

NURDIANA, SH.


PT. BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Recommend Documents