P U T U S A N Nomor : 30/TIPIKOR/201 30/TIPIKOR/2015 /TIPIKOR/2015/PT. BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :
Nama Lengkap
: GARTONO, S.Si
Tempat Lahir
: Cirebon
Umur/Tanggal Lahir
: 51 tahun/05 September 1963
Jenis Kelamin
: Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan
: Indonesia
Tempat tinggal
: Blok Klangenan Kecamatan Klangenan Kabupaten Cirebon
Agama
: Islam
Pekerjaan
: PNS Kantor Pertanahan Kota Bogor
Pendidikan
: S-1
Terdakwa ditahan dengan penahanan Rutan oleh ; 1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ; -----------------------------------------------------2. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2015 sampai dengan tanggal 13 April 2015 ; ----------------------------------------------------------------------------------------------3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung sejak tanggal 14 April 2015 sampai dengan 13 Mei 2015 ; --------------------------4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung 29 April 2015 sampai dengan 28 Mei 2015 ; --------------------------------------------------------5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Bandung sejak tanggal 29 Mei 2015 sampai dengan 27 Juli 2015 ; --------------------------------------------------6. Perpanjangan Penahanan ke-I oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Jawa Barat sejak tanggal 28 Juli 2015 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2015 ; ----------------------------------------------------------------------------------------------7. Perpanjangan Penahanan ke-II oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Jawa Barat sejak tanggal 27 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 25 September 2015 ; --------------------------------------------------------------------------------
8. Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jawa Barat sejak tanggal 21 September 2015 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2015 ; -9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jawa Barat sejak tanggal 21 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 19 Desember 2015 ; --------------------------------------------------------------------------------Pengadilan Tinggi tersebut ; -----------------------------------------------------------Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 5 November 2015 Nomor : 30/PEN/TIPIKOR/2015/PT.BDG.
tentang
penunjukan
Majelis
Hakim
untuk
memeriksa dan mengadili perkara ini ; --------------------------------------------------------Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 81/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg tanggal 16 September 2015 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------Telah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bogor No.Reg.Perk : PDS-05/BOGOR/03/2015 tanggal 28 April 2015 dimana Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut : PRIMAIR Bahwa ia terdakwa GARTONO,S.Si pada sekira rentang waktu bulan April 2009 sampai dengan bulan Desember 2010, atau setidak-tidaknya pada waktuwaktu tertentu dalam tahun 2009 dan tahun 2010 bertempat di Kantor Pertanahan Kota Bogor alamat di Jalan Ahmad Yani No. 41 Kota Bogor atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri
atau orang lain, atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dengan cara sebagai berikut : Bahwa terdakwa Gartono, S.Si bekerja sebagai Pegawai Negri Sipil di Kantor Badan Pertanahan Kota Bogor dan Pada tahun 2009 dan tahun 2010 Kantor Pertanahan Kota Bogor melaksanakan Program Layanan Rakyat untuk Sertifikasi Tanah (LARASITA) berupa kegiatan legalisasi aset masyarakat dengan jenis pelayanan Pendaftaran Tanah. Adapun Larasita berdasarkan Pasal 1 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 18 Tahun 2009 tentang Larasita Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, ialah suatu pola pengelolaan pertanahan berupa Kantor Pertanahan Bergerak, yang dikembangkan dalam rangka mendekatkan pelaksanaan tugas pokok dan Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor 30/TIPIKOR/2015/PT.BDG
fungsi Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia kepada masyarakat, dan memiliki tugas berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 18 Tahun 2009 yaitu : 1. Menyiapkan masyarakat dalam pelaksanaan pembaruan agraria nasional (reforma agraria); 2. Melaksanakan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat di bidang pertanahan; 3. Melakukan pendeteksian awal atas tanah-tanah terlantar; 4. Melakukan pendeteksian awal atas tanah-tanah yang diindikasikan bermasalah; 5. Memfasilitasi penyelesaian tanah bermasalah yang mungkin diselesaikan di pengadilan; 6. Menyambungkan program Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dengan aspirasi yang berkembang di masyarakat, dan 7. Meningkatkan dan mempercepat legalisasi aset tanah masyarakat. Bahwa pelaksanaan Kegiatan Larasita berdasarkan Lampiran Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 18 Tahun 2009 tentang Larasita Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dapat dilaksanakan dengan teknologi informasi dan komunikasi, dan dapat dilaksanakan secara manual apabila infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi belum tersedia.
Adapun cara kerja tim Larasita di lapangan untuk kegiatan legaliasasi aset masyarakat berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI tersebut yaitu harus disesuaikan dengan jadwal kunjungan di tiap-tiap kelurahan, dihadiri oleh Tim Larasita lengkap yang terdiri dari Koordinator, Bendahara Penerima Uang Muka (PUM), Satgas Yuridis dan Satgas Teknis, dengan prosedur sebagai berikut : Pertama-tama masyarakat datang ke mobil Larasita dengan membawa berkas-berkas pendaftaran tanah, kemudian diperiksa oleh Satgas Yuridis, apabila belum lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi persyaratan yang kurang, kalau sudah lengkap dibuatkan tanda terima berkas dan dibuatkan Surat Perintah Setor (SPS) oleh petugas loket (Loc) administrasi melalui perangkat komputer. Setelah Surat Perintah Setor keluar/ tercetak diserahkan kepada pemohon untuk melakukan pembayaran sesuai dengan yang tertera dalam SPS kepada Bendahara Penerima di Kantor Pertanahan Kota Bogor. Untuk berkas yang sudah lengkap diterima di Lapangan melalui tim Larasita beserta biaya yang dibayar oleh pemohon lalu diterima oleh Bendahara Larasita Permegang Uang Muka (PUM) dengan dibuatkan kuitansi sementara. Setelah kembali dari lapangan, Satgas Yuridis Halaman 3 dari 50 Putusan Nomor 30/TIPIKOR/2015/PT.BDG
dan Bendahara PUM menyetorkan biaya pemrosesan berkas permohonan hak melalui program Larasita di Loket Bendahara Penerima dengan dibuatkan kuitansi resmi oleh Bendahara Penerima dan melaporkan kepada Kepala Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan Masyarakat sebagai Penanggung jawab kegiatan Larasita. Untuk berkas Yuridis diserahkan ke Sub Seksi Pendaftaran Hak untuk diproses lebih lanjut, sedangkan berkas pengukuran tanah diserahkan ke Seksi Pengukuran untuk dibuatkan Surat Tugas Pengukuran yang dilaksanakan oleh Petugas Ukur sesuai dengan tim Larasita. Dalam program Larasita untuk jangka waktu penerbitan sertifikat seperti halnya dengan pelayanan rutin dan tidak ada sifat kekhususan karena tetap merujuk pada keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.1 tahun 2005, dimana untuk penerbitan sertifikat seperti Hak Milik jangka waktunya 38 hari kerja sepanjang berkas lengkap dan memenuhi syarat sebagai ketentuan yang berlaku, tidak bermasalah dan asal tanah dari tanah Negara, jika berasal dari tanah milik adat ditambah waktu pengumuman selama (2) dua bulan. Secara khusus pula tidak ada aturan tentang Penerima Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk program Larasita, tetap mengacu pada peraturan yang mengatur PNBP untuk Badan Pertanahan Nasional yaitu Peraturan Pemerintah No.46 tahun 2002 tentang tarif dan jenis PNBP. Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Larasita di kantor Pertanahan Kota Bogor tersebut, pada tanggal 16 April 2009 saksi SUBOWO MERU selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor menetapkan Keputusan Nomor 500-160-2009 tentang Susunan Tim Layanan Rakyat Untuk Sertifikasi Tanah (Larasita) Kantor Pertanahan Kota Bogor dengan susunan sebagai berikut : (1)
Pembina
:
Ir. Subowo Meru, MM
(2)
Pengendali Administrasi
:
Tonny Manurung, ST
(3)
Penanggung Jawab
:
MG. Endah Titik Purwani, SH
(4)
Supervisi
:
(5)
Koordinator Operasional
:
(6)
Bendahara Pemegang Uang Muka (PUM) Loket Administrasi Loket Ukur Koordinator Lapangan Yuridis a. Wilayah Kecamatan Bogor Barat
:
- Drs. Wawan Gunawan, SH., MM - Busye Meina, SP - Drs. Dwiyanto - Hendi Kurniadi, SH - Ir. M. Sudirman P - Heni Restiani, SE - Suradi, ST., SH - Gartono, S. Si - Suparman - Johan Singat - Wintarsa Niluh Ketut Suartika, SH Achmad Haryadi Wibowo Mulyo Santoso, SH. - Drs. Hero D Tofik - M Sodikin - Loethfi Jakin, SH - Ahmad Piyani - M Jaelani
(7) (8) (9)
b.
Wilayah Kecamatan Bogor Utara
: : :
:
Halaman 4 dari 50 Putusan Nomor 30/TIPIKOR/2015/PT.BDG
c.
Wilayah Kecamatan Bogor Tengah
:
d.
Wilayah Kecamatan Bogor Selatan
:
e.
Wilayah Kecamatan Bogor Timur Wilayah Kecamatan Tanah Sereal
:
Petugas Ukur a. Wilayah Kecamatan Bogor Utara b. Wilayah Kecamatan Bogor Selatan c. Wilayah Kecamatan Bogor Timur d. Wilayah Kecamatan Bogor Barat e. Wilayah Kecamatan Bogor Tengah f. Wilayah Kecamatan Tanah Sereal
: :
f.
(10)
:
: : : : :
-
Untung Setiawan Ajim Furkom, SH Saryo Johan Singat Dede R Roespandi Ganef Santoso Burhanudin Kuswana Suheli, SH Andriawaty Tumiran Sri Hastuti, S. Sos
-
Bayu Herdani , BE Wawan Setiawan Garnadi Hardimansyah Dadang Kosasih Hendi Mulyana Endang Kusnadi Zulkipli Lubis Syahril Cecep Rudi H.S.Sit Eko Budi Martono Edi Sujana Dadang Sobari
Bahwa terdakwa GARTONO, S.Si selaku Koordinator Operasional Larasita kantor Pertanahan Kota Bogor yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor Nomor 500-160-2009 tertanggal 16 April 2009, memiliki tugas dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan Larasita bersama-sama dalam satu tim Larasita sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Adapun kewenangan yang diberikan kepada koordinator operasional dan mengkoordinasikan serta mengendalikan kegiatan Larasita di lapangan yang sedang berjalan. Bahwa pada saat pelaksanaan Kegiatan Larasita tahun 2009 dan tahun 2010 di Kantor Pertanahan Kota Bogor, pelayanan Larasita masih dilakukan secara manual dikarenakan adanya kendala jaringan komputer mobil Larasita yang belum siap online, yaitu dengan cara Tim Larasita melakukan jemput bola terhadap terhadap berkas-berkas dari kelurahan sasaran kegiatan Larasita, jika ada berkas yang lengkap baru didaftarkan dan dicatat di Buku Agenda secara manual, kepada pemohon diberikan kuitansi sementara yang akan diganti dengan kuitansi resmi setelah permohonannya didaftarkan di Kantor Pertanahan pada komputer Larasita. Pada Kuitansi, tanda terima dokumen, dan Surat Perintah Setor tercantum kata Larasita sehingga dapat dibedakan setiap permohonan apakah melalui Larasita atau Rutin. Bahwa
sehubungan
dengan
Persiapan
Pelaksanaan
Larasita
kantor
Pertanahan Kota Bogor tahun 2009 sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 18 Tahun 2009 tentang Larasita Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kepala Kantor Pertanahan Halaman 5 dari 50 Putusan Nomor 30/TIPIKOR/2015/PT.BDG
Kota Bogor membuat jadwal kunjungan Mobil Larasita di Kelurahan-kelurahan Wilayah Kota Bogor sebagai berikut : • Pada tanggal 4 Mei 2009 Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor membuat Jadwal Kunjungan Mobil Larasita untuk bulan Mei 2009. • Pada tanggal 29 Mei 2009 Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor membuat jadwal Kunjungan Mobil Larasita untuk bulan Juni 2009. • Pada 29 Juni 2009 Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor membuat Jadwal Kunjungan Mobil Larasita untuk bulan juli 2009. • Pada Tanggal 31 Juli 2009 Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor membuat Jadwal Kunjungan Mobil Larasita untuk bulan Agustus 2009. • Pada Tanggal 2 November 2009 Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor membuat Jadwal Kunjungan Mobil Larasita untuk bulan November 2009. Bahwa dalam rangka ketentuan kegiatan Larasita tersebut, terdakwa selaku Koordinator operasional tidak mempunyai kewenangan untuk menerima berkas atau uang pendaftaran dari para Pemohon, Pemohon yang mempunyai kewenangan untuk menerima uang pendaftaran dan berkas adalah petugas bendahara penerima uang muka dan petugas yuridis. Namun demikian ternyata terdakwa telah menerima berkas dari masyarakat untuk program Larasita dengan rincian sebagai berikut : Dari Kelurahan Situ Gede Kecamatan Bogor Barat sebanyak 15 Berkas : No.
Kelurahan
Nama Pemohon
Tanggal Terima
1.
Situ Gede
Ervita Tri Oktaviani
17 Juni 2009
2.
Situ Gede
Nengsih Fitriani
17 Juni 2009
3.
Situ Gede
Sugiono
17 Juni 2009
4.
Situ Gede
Tjetjep Suhardi
17 Juni 2009
5.
Situ Gede
Hilda Sophyana
17 Juni 2009
6.
Situ Gede
Hendra Gunawan
17 Juni 2009
7.
Situ Gede
Eem Komariah
17 Juni 2009
8.
Situ Gede
Didy Junaedi
17 Juni 2009
9.
Situ Gede
R. Judika Bika Sapta
17 Juni 2009
10. Situ Gede
Nengsih Fitriani
17 Juni 2009
11. Situ Gede
Haris Hardiawan
23 Juni 2009
12. Situ Gede
Muchamad Yusi
23 Juni 2009
13. Situ Gede
H. Subagyo
23 Juni 2009
14. Situ Gede
Dedeh Sadiah
23 Juni 2009
15. Situ Gede
Sunardi
23 Juni 2009
Halaman 6 dari 50 Putusan Nomor 30/TIPIKOR/2015/PT.BDG
Dari Kelurahan Balumbang Jaya Kecamatan Bogor Barat terdakwa telah menerima berkas asli permohonan sertifikat sebagai berikut : No.
Kelurahan
1.
Balumbang Jaya
Drs. H. Tisno Haryono
23 Juni 2009
2.
Balumbang Jaya
Titin Kartika, S. Pd
23 Juni 2009
3.
Balumbang Jaya
Titin Sartika, S. Pd
23 Juni 2009
4.
Balumbang Jaya
Hj. Rubiah
23 Juni 2009
5.
Balumbang Jaya
Adhi Sasmita
23 Juni 2009
6.
Balumbang Jaya
Yopi Kurniawan
23 Juni 2009
7.
Balumbang Jaya
Ijah Yahya
23 Juni 2009
8.
Balumbang Jaya
Parida Haryani
23 Juni 2009
9.
Balumbang Jaya
Tuti Aryanti
23 Juni 2009
10. Balumbang Jaya
Drs. Surya Mansyur
23 Juni 2009
11. Balumbang Jaya
Juhaeni
23 Juni 2009
12. Balumbang Jaya
Junuar Agung Saputra, S.H.
23 Juni 2009
13. Balumbang Jaya
Iwan
23 Juni 2009
14. Balumbang Jaya
Winaryo
10 Juni 2009
15. Balumbang Jaya
Rudyanto
10 Juni 2009
16. Balumbang Jaya
Saidah
10 Juni 2009
17. Balumbang Jaya
Sunarto
10 Juni 2009
18. Balumbang Jaya
R. Johan Gunawan, B.E. (9 berkas)
10 Juni 2009
19. Balumbang Jaya
Memed
10 Juni 2009
20. Balumbang Jaya
Minot
10 Juni 2009
21. Balumbang Jaya
Arin
10 Juni 2009
22. Balumbang Jaya
Suradi
10 Juni 2009
23. Balumbang Jaya
Setiawan, S.E.
Nama
Tanggal Terima
10 uni 2009
Bahwa dari penerimaan berkas tersebut diatas terdakwa juga menerima uang sebesar Rp. 14.531.200,00,- (empat belas juta lima ratus tiga puluh satu ribu dua ratus rupiah) yang terdiri dari PNBP sebesar Rp.12.731.200,00,- (dua belas juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu dua ratus rupiah) dan uang transport sebesar Rp. 1.800.000,00,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Bahwa uang yang diterima oleh terdakwa tersebut seharusnya terdakwa serahkan kepada Bendahara uang muka untuk diteruskan kepada bendahara penerima PNBP dan selanjutnya diserahkan ke Kas Negara. Bahwa ternyata uang tersebut tidak terdakwa serahkan kepada bendahara PUM (penerima uang muka) tetapi justru digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa. Halaman 7 dari 50 Putusan Nomor 30/TIPIKOR/2015/PT.BDG
Berdasarkan hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat tertanggal 9 Oktober 2013 dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara kegiatan Larasita Tahun 2009, diketahui bahwa total Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang tidak disetorkan ke kas Bendahara Penerima PNBP dan total biaya Transport yang tidak disetorkan kepada Bendahara Non DIPA oleh terdakwa yaitu seluruhnya sejumlah Rp. 14.531.200,00,- (empat belas juta lima ratus tiga puluh satu ribu dua ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut : NO
NAMA
LUAS
TIDAK DISETOR PNBP
TRANSPORT
TERBIT DARI PNBP +
PRONA
UKM
TRANSPORT 1
2
3
4
5
6
TIDAK
KELURAHAN
TERBIT 7
8
9
-
10
1
Nengsih Fitriani
200
Rp 540.200,00
Rp. 90.000,00
Rp. 630.200,00
1
2
Tjetjep Suhardi
1210
Rp 909.800,00
Rp. 90.000,00
Rp. 999.800,00
1
SITUGEDE
3
Hilda Sophyana
270
Rp 540.200,00
Rp. 90.000,00
Rp. 630.200,00
4
Hendra Gunawan
670
Rp 814.000,00
Rp. 90.000,00
Rp. 904.000,00
5
Eem KOmariah
168
Rp 540.200,00
Rp. 90.000,00
Rp. 630.200,00
1
SITUGEDE
6
Dudy Junaedi,
130
Rp 540.200,00
Rp. 90.000,00
Rp. 630.200,00
1
SITUGEDE
128
Rp 540.200,00
Rp. 90.000,00
Rp. 630.200,00
1
SITUGEDE
1
SITUGEDE
SITUGEDE
1
SITUGEDE 1
SITUGEDE
S.Hut 7
R.Jundika Bika Sapta
8
Nengsih Fitriani
2080
Rp1.084.800,00
Rp. 90.000,00
Rp.1.174.800,00
9
Eva Svira
186
Rp 540.200,00
Rp. 90.000,00
Rp. 630.200,00
1
Balumbang Jaya
10
Adhi Sasmita
200
Rp 540.200,00
Rp. 90.000,00
Rp. 630.200,00
1
Balumbang Jaya
11
Rudianto
148
Rp 540.200,00
Rp. 90.000,00
Rp. 630.200,00
1
Balumbang Jaya
12
Iwan
151
Rp 540.200,00
Rp. 90.000,00
Rp. 630.200,00
13
Drs.H.Surya
225
Rp 540.200,00
Rp. 90.000,00
Rp. 630.200,00
1
Balumbang Jaya
14
Yopi Kurniawan
100
Rp 540.200,00
Rp. 90.000,00
Rp. 630.200,00
1
Balumbang Jaya
15
Minot
1075
Rp 909.800,00
Rp. 90.000,00
Rp. 999.800,00
1
Balumbang Jaya
16
Ijah YAhya
158
Rp 540.200,00
Rp. 90.000,00
Rp. 630.200,00
1
Balumbang Jaya
17
Setiawan, SE
70
Rp 540.200,00
Rp. 90.000,00
Rp. 630.200,00
1
Balumbang Jaya
18
Juhaeni
90
Rp 540.200,00
Rp. 90.000,00
Rp. 630.200,00
1
Balumbang Jaya
19
Kresnamurti
104
Rp 540.200,00
Rp. 90.000,00
Rp. 630.200,00
1
Balumbang Jaya
20
Memed
1075
Rp 540.200,00
Rp. 90.000,00
Rp. 999.800,00
1
Balumbang Jaya
1
Balumbang Jaya
Mansyur
WAhyuhardini
TOTAL
Rp.12.731.200,00 Rp.1.800.000,00 Rp.1.800.000,00 Rp.14.531.200,00
13
7
0
Akibat dari perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut di atas, pihak kantor Pertanahan Kota Bogor terpaksa melakukan penyelesaian sebagian besar berkas permohonan pendaftaran tanah Larasita tahun 2009 yang tidak terdaftar, melalui kegiatan Prona dan UKM tahun 2011, bertepatan dengan Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Prona di Kantor Pertanahan Kota Bogor Tahun 2011 sesuai DIPA dan POK Nomor 0026/056-01.2.01/12/2011 tanggal 20 Desember 2010, untuk Kota Bogor dengan target sebanyak 650 bidang tanah dengan anggaran biaya per sertifikat sebesar Rp.300.000. Bahwa akibat perbuatan terdakwa selain negara dirugikan dari hasil Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang seharusnya dapat diterima Halaman 8 dari 50 Putusan Nomor 30/TIPIKOR/2015/PT.BDG
20
melalui kegiatan Larasita Tahun 2009 sejumlah Rp. 12.731.200,00-(dua belas juta tujuh ratus tiga puluh satu dua ratus rupiah) dan biaya transport sebesar Rp. 1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) total Rp.14.531.200,00 (empat belas juta lima ratus tiga puluh satu ribu dua ratus rupiah), juga telah memperkaya diri terdakwa sendiri. Bahwa dana yang tidak disetorkan oleh terdakwa tersebut telah digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa. Perbuatan terdakwa GARTONO, S.Si sebagaimana tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; -----------------------------------------------------------------------------------------------SUBSIDIAIR Bahwa ia terdakwa GARTONO,S.Si selaku Koordinator operasional dalam kegiatan Larasita tahun 2009 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor Nomor 500-160-2009 tentang susunan Tim Larasita Kantor Pertanahan Kota Bogor tanggal 16 April 2009 pada sekira rentang waktu bulan April 2009 sampai dengan bulan Desember 2010, atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2009 dan tahun 2010, bertempat di Kantor Pertanahan Kota Bogor alamat di Jalan Ahmad Yani No. 41 Kota Bogor atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 022/KMA/SK/2/II/2011 tanggal 07 Februari 2011,
dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : Bahwa terdakwa Gartono, S.Si bekerja sebagai Pegawai Negri Sipil di Kantor Badan Pertanahan Kota Bogor dan Pada tahun 2009 dan tahun 2010 Kantor Pertanahan Kota Bogor melaksanakan Program Layanan Rakyat untuk Sertifikasi Tanah (LARASITA) berupa kegiatan legalisasi aset masyarakat dengan jenis pelayanan Pendaftaran Tanah. Adapun Larasita berdasarkan Pasal 1 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 18 Tahun 2009 tentang Larasita Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, ialah suatu pola pengelolaan pertanahan berupa Kantor Pertanahan Bergerak, yang Halaman 9 dari 50 Putusan Nomor 30/TIPIKOR/2015/PT.BDG
dikembangkan dalam rangka mendekatkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia kepada masyarakat, dan memiliki tugas berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 18 Tahun 2009 yaitu : 1. Menyiapkan masyarakat dalam pelaksanaan pembaruan agraria nasional (reforma agraria); 2. Melaksanakan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat di bidang pertanahan; 3. Melakukan pendeteksian awal atas tanah-tanah terlantar; 4. Melakukan pendeteksian awal atas tanah-tanah yang diindikasikan bermasalah; 5. Memfasilitasi penyelesaian tanah bermasalah yang mungkin diselesaikan di pengadilan; 6. Menyambungkan program Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dengan aspirasi yang berkembang di masyarakat, dan 7. Meningkatkan dan mempercepat legalisasi aset tanah masyarakat. Bahwa pelaksanaan Kegiatan Larasita berdasarkan Lampiran Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 18 Tahun 2009 tentang Larasita Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dapat dilaksanakan dengan teknologi informasi dan komunikasi, dan dapat dilaksanakan secara manual apabila infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi belum tersedia.
Adapun cara kerja tim Larasita di lapangan untuk kegiatan legaliasasi aset masyarakat berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI tersebut yaitu harus disesuaikan dengan jadwal kunjungan di tiap-tiap kelurahan, dihadiri oleh Tim Larasita lengkap yang terdiri dari Koordinator, Bendahara Penerima Uang Muka (PUM), Satgas Yuridis dan Satgas Teknis, dengan prosedur sebagai berikut : Pertama-tama masyarakat datang ke mobil Larasita dengan membawa berkas-berkas pendaftaran tanah, kemudian diperiksa oleh Satgas Yuridis, apabila belum lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi persyaratan yang kurang, kalau sudah lengkap dibuatkan tanda terima berkas dan dibuatkan Surat Perintah Setor (SPS) oleh petugas loket (Loc) administrasi melalui perangkat komputer. Setelah Surat Perintah Setor keluar/ tercetak diserahkan kepada pemohon untuk melakukan pembayaran sesuai dengan yang tertera dalam SPS kepada Bendahara Penerima di Kantor Pertanahan Kota Bogor. Untuk berkas yang sudah lengkap diterima di Lapangan melalui tim Larasita beserta biaya yang dibayar oleh pemohon lalu diterima oleh Bendahara Larasita Permegang Uang Muka (PUM) dengan Halaman 10 dari 50 Putusan Nomor 30/TIPIKOR/2015/PT.BDG
dibuatkan kuitansi sementara. Setelah kembali dari lapangan, Satgas Yuridis dan Bendahara PUM menyetorkan biaya pemrosesan berkas permohonan hak melalui program Larasita di Loket Bendahara Penerima dengan dibuatkan kuitansi resmi oleh Bendahara Penerima dan melaporkan kepada Kepala Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan Masyarakat sebagai Penanggung jawab kegiatan Larasita. Untuk berkas Yuridis diserahkan ke Sub Seksi Pendaftaran Hak untuk diproses lebih lanjut, sedangkan berkas pengukuran tanah diserahkan ke Seksi Pengukuran untuk dibuatkan Surat Tugas Pengukuran yang dilaksanakan oleh Petugas Ukur sesuai dengan tim Larasita. Dalam program Larasita untuk jangka waktu penerbitan sertifikat seperti halnya dengan pelayanan rutin dan tidak ada sifat kekhususan karena tetap merujuk pada keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.1 tahun 2005, dimana untuk penerbitan sertifikat seperti Hak Milik jangka waktunya 38 hari kerja sepanjang berkas lengkap dan memenuhi syarat sebagai ketentuan yang berlaku, tidak bermasalah dan asal tanah dari tanah Negara, jika berasal dari tanah milik adat ditambah waktu pengumuman selama (2) dua bulan. Secara khusus pula tidak ada aturan tentang Penerima Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk program Larasita, tetap mengacu pada peraturan yang mengatur
PNBP
untuk
Badan
Pertanahan
Nasional
yaitu
Peraturan
Pemerintah No.46 tahun 2002 tentang tarif dan jenis PNBP. Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Larasita di kantor Pertanahan Kota Bogor tersebut, pada tanggal 16 April 2009 saksi SUBOWO MERU selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor menetapkan Keputusan Nomor 500-160-2009 tentang Susunan Tim Layanan Rakyat Untuk Sertifikasi Tanah (Larasita) Kantor Pertanahan Kota Bogor dengan susunan sebagai berikut : (1)
Pembina
:
Ir. Subowo Meru, MM
(2)
Pengendali Administrasi
:
Tonny Manurung, ST
(3)
Penanggung Jawab
:
MG. Endah Titik Purwani, SH
(4)
Supervisi
:
(5)
Koordinator Operasional
:
(6)
Bendahara Pemegang Uang Muka (PUM) Loket Administrasi Loket Ukur Koordinator Lapangan Yuridis a. Wilayah Kecamatan Bogor Barat
:
- Drs. Wawan Gunawan, SH., MM - Busye Meina, SP - Drs. Dwiyanto - Hendi Kurniadi, SH - Ir. M. Sudirman P - Heni Restiani, SE - Suradi, ST., SH - Gartono, S. Si - Suparman - Johan Singat - Wintarsa Niluh Ketut Suartika, SH Achmad Haryadi Wibowo Mulyo Santoso, SH. - Drs. Hero D Tofik
(7) (8) (9)
: : :
Halaman 11 dari 50 Putusan Nomor 30/TIPIKOR/2015/PT.BDG
b.
Wilayah Kecamatan Bogor Utara
:
c.
Wilayah Kecamatan Bogor Tengah
:
d.
Wilayah Kecamatan Bogor Selatan
:
e.
Wilayah Kecamatan Bogor Timur Wilayah Kecamatan Tanah Sereal
:
Petugas Ukur a. Wilayah Kecamatan Bogor Utara b. Wilayah Kecamatan Bogor Selatan c. Wilayah Kecamatan Bogor Timur d. Wilayah Kecamatan Bogor Barat e. Wilayah Kecamatan Bogor Tengah f. Wilayah Kecamatan Tanah Sereal
: :
f.
(10)
:
: : : : :
-
M Sodikin Loethfi Jakin, SH Ahmad Piyani M Jaelani Untung Setiawan Ajim Furkom, SH Saryo Johan Singat Dede R Roespandi Ganef Santoso Burhanudin Kuswana Suheli, SH Andriawaty Tumiran Sri Hastuti, S. Sos
-
Bayu Herdani , BE Wawan Setiawan Garnadi Hardimansyah Dadang Kosasih Hendi Mulyana Endang Kusnadi Zulkipli Lubis Syahril Cecep Rudi H.S.Sit Eko Budi Martono Edi Sujana Dadang Sobari
Bahwa terdakwa GARTONO, S.Si selaku Koordinator Operasional Larasita kantor Pertanahan Kota Bogor yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor Nomor 500-160-2009 tertanggal 16 April 2009, memiliki tugas dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan Larasita bersama-sama dalam satu tim Larasita sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Adapun kewenangan yang diberikan kepada koordinator operasional dan mengkoordinasikan serta mengendalikan kegiatan Larasita di lapangan yang sedang berjalan. Bahwa pada saat pelaksanaan Kegiatan Larasita tahun 2009 dan tahun 2010 di Kantor Pertanahan Kota Bogor, pelayanan Larasita masih dilakukan secara manual dikarenakan adanya kendala jaringan komputer mobil Larasita yang belum siap online, yaitu dengan cara Tim Larasita melakukan jemput bola terhadap terhadap berkas-berkas dari kelurahan sasaran kegiatan Larasita, jika ada berkas yang lengkap baru didaftarkan dan dicatat di Buku Agenda secara manual, kepada pemohon diberikan kuitansi sementara yang akan diganti dengan kuitansi resmi setelah permohonannya didaftarkan di Kantor Pertanahan pada komputer Larasita. Pada Kuitansi, tanda terima dokumen, dan Surat Perintah Setor tercantum kata Larasita sehingga dapat dibedakan setiap permohonan apakah melalui Larasita atau Rutin. Bahwa
sehubungan
dengan
Persiapan
Pelaksanaan
Larasita
kantor
Pertanahan Kota Bogor tahun 2009 sebagaimana diatur dalam Peraturan Halaman 12 dari 50 Putusan Nomor 30/TIPIKOR/2015/PT.BDG
Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 18 Tahun 2009 tentang Larasita Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor membuat jadwal kunjungan Mobil Larasita di Kelurahan-kelurahan Wilayah Kota Bogor sebagai berikut : •
Pada tanggal 4 Mei 2009 Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor membuat Jadwal Kunjungan Mobil Larasita untuk bulan Mei 2009.
•
Pada tanggal 29 Mei 2009 Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor membuat jadwal Kunjungan Mobil Larasita untuk bulan Juni 2009.
•
Pada 29 Juni 2009 Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor membuat Jadwal Kunjungan Mobil Larasita untuk bulan juli 2009.
•
Pada Tanggal 31 Juli 2009 Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor membuat Jadwal Kunjungan Mobil Larasita untuk bulan Agustus 2009.
•
Pada Tanggal 2 November 2009 Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor membuat Jadwal Kunjungan Mobil Larasita untuk bulan November 2009.
Bahwa dalam rangka ketentuan kegiatan Larasita tersebut, terdakwa selaku Koordinator operasional tidak mempunyai kewenangan untuk untuk menerima berkas atau uang pendaftaran dari para Pemohon, Pemohon yang mempunyai kewenangan untuk menerima uang pendaftaran dan berkas adalah petugas bendahara penerima uang muka dan petugas yuridis. Namun demikian ternyata terdakwa telah menerima berkas dari masyarakat untuk program Larasita dengan rincian sebagai berikut : Dari Kelurahan Situ Gede Kecamatan Bogor Barat sebanyak 15 Berkas : No.
Kelurahan
Nama Pemohon
Tanggal Terima
1.
Situ Gede
Ervita Tri Oktaviani
17 Juni 2009
2.
Situ Gede
Nengsih Fitriani
17 Juni 2009
3.
Situ Gede
Sugiono
17 Juni 2009
4.
Situ Gede
Tjetjep Suhardi
17 Juni 2009
5.
Situ Gede
Hilda Sophyana
17 Juni 2009
6.
Situ Gede
Hendra Gunawan
17 Juni 2009
7.
Situ Gede
Eem Komariah
17 Juni 2009
8.
Situ Gede
Didy Junaedi
17 Juni 2009
9.
Situ Gede
R. Judika Bika Sapta
17 Juni 2009
10.
Situ Gede
Nengsih Fitriani
17 Juni 2009
11.
Situ Gede
Haris Hardiawan
23 Juni 2009
12.
Situ Gede
Muchamad Yusi
23 Juni 2009
13.
Situ Gede
H. Subagyo
23 Juni 2009
14.
Situ Gede
Dedeh Sadiah
23 Juni 2009
15.
Situ Gede
Sunardi
23 Juni 2009
Dari Kelurahan Balumbang Jaya Kecamatan Bogor Barat terdakwa telah menerima berkas asli permohonan sertifikat sebagai berikut : Halaman 13 dari 50 Putusan Nomor 30/TIPIKOR/2015/PT.BDG
No.
Kelurahan
Nama
Tanggal Terima
1.
Balumbang Jaya
Drs. H. Tisno Haryono
23 Juni 2009
2.
Balumbang Jaya
Titin Kartika, S. Pd
23 Juni 2009
3.
Balumbang Jaya
Titin Sartika, S. Pd
23 Juni 2009
4.
Balumbang Jaya
Hj. Rubiah
23 Juni 2009
5.
Balumbang Jaya
Adhi Sasmita
23 Juni 2009
6.
Balumbang Jaya
Yopi Kurniawan
23 Juni 2009
7.
Balumbang Jaya
Ijah Yahya
23 Juni 2009
8.
Balumbang Jaya
Parida Haryani
23 Juni 2009
9.
Balumbang Jaya
Tuti Aryanti
23 Juni 2009
10.
Balumbang Jaya
Drs. Surya Mansyur
23 Juni 2009
11.
Balumbang Jaya
Juhaeni
23 Juni 2009
12.
Balumbang Jaya
Junuar Agung Saputra,SH.
23 Juni 2009
13.
Balumbang Jaya
Iwan
23 Juni 2009
14.
Balumbang Jaya
Winaryo
10 Juni 2009
15.
Balumbang Jaya
Rudyanto
10 Juni 2009
16.
Balumbang Jaya
Saidah
10 Juni 2009
17.
Balumbang Jaya
Sunarto
10 Juni 2009
18.
Balumbang Jaya
R. Johan Gunawan, B.E. (9 berkas)
10 Juni 2009
19.
Balumbang Jaya
Memed
10 Juni 2009
20.
Balumbang Jaya
Minot
10 Juni 2009
21.
Balumbang Jaya
Arin
10 Juni 2009
22.
Balumbang Jaya
Suradi
10 Juni 2009
23.
Balumbang Jaya
Setiawan, S.E.
10 Juni 2009
Bahwa dari penerimaan berkas tersebut diatas terdakwa juga menerima uang sebesar Rp.14.531.200,00,- (empat belas juta lima ratus tiga puluh satu
ribu
dua
ratus
rupiah)
yang
terdiri
dari
PNBP
sebesar
Rp.12.731.200,00,- (dua belas juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu dua ratus rupiah) dan uang transport sebesar Rp.1.800.000,00,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Bahwa uang yang diterima oleh terdakwa tersebut seharusnya terdakwa serahkan kepada Bendahara uang muka untuk diteruskan kepada bendahara penerima PNBP dan selanjutnya diserahkan ke Kas Negara. Bahwa ternyata uang tersebut tidak terdakwa serahkan kepada bendahara PUM (penerima uang muka) tetapi justru digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa. Berdasarkan hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat tertanggal 9 Oktober 2013 dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara kegiatan Larasita Tahun 2009, diketahui bahwa total Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang tidak disetorkan ke kas Bendahara Penerima PNBP dan total biaya Transport Halaman 14 dari 50 Putusan Nomor 30/TIPIKOR/2015/PT.BDG
yang tidak disetorkan kepada Bendahara Non DIPA oleh terdakwa yaitu seluruhnya sejumlah Rp. 14.531.200,00,- (empat belas juta lima ratus tiga puluh satu ribu dua ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut : TIDAK DISETOR NO
NAMA
LUAS
1
2
TERBIT DARI PNBP +
PNBP
TRANSPORT
3
4
5
6
Rp 540.200,00
Rp. 90.000,00
Rp. 630.200,00
TRANSPORT
TIDAK
PRONA
UKM
7
8
9
1
-
KELURAHAN
TERBIT 10
1
Nengsih Fitriani
200
2
Tjetjep Suhardi
1210
Rp 909.800,00
Rp. 90.000,00
Rp. 999.800,00
3
Hilda Sophyana
270
Rp 540.200,00
Rp. 90.000,00
Rp. 630.200,00
4
Hendra Gunawan
670
Rp 814.000,00
Rp. 90.000,00
Rp. 904.000,00
5
Eem KOmariah
168
Rp 540.200,00
Rp. 90.000,00
Rp. 630.200,00
1
SITUGEDE
6
Dudy Junaedi,S.Hut
130
Rp 540.200,00
Rp. 90.000,00
Rp. 630.200,00
1
SITUGEDE
R.Jundika Bika
128
Rp 540.200,00
Rp. 90.000,00
Rp. 630.200,00
1
SITUGEDE
1
7
1
SITUGEDE SITUGEDE
1
SITUGEDE 1
SITUGEDE
Sapta 8
Nengsih Fitriani
2080
Rp1.084.800,00
Rp. 90.000,00
Rp.1.174.800,00
9
Eva Svira
186
Rp 540.200,00
Rp. 90.000,00
Rp. 630.200,00
1
Balumbang Jaya
SITUGEDE
10
Adhi Sasmita
200
Rp 540.200,00
Rp. 90.000,00
Rp. 630.200,00
1
Balumbang Jaya
11
Rudianto
148
Rp 540.200,00
Rp. 90.000,00
Rp. 630.200,00
1
Balumbang Jaya
12
Iwan
151
Rp 540.200,00
Rp. 90.000,00
Rp. 630.200,00
1
Balumbang Jaya
13
Drs.H.Surya
225
Rp 540.200,00
Rp. 90.000,00
Rp. 630.200,00
1
Balumbang Jaya
Mansyur 14
Yopi Kurniawan
100
Rp 540.200,00
Rp. 90.000,00
Rp. 630.200,00
1
Balumbang Jaya
15
Minot
1075
Rp 909.800,00
Rp. 90.000,00
Rp. 999.800,00
1
Balumbang Jaya
16
Ijah YAhya
158
Rp 540.200,00
Rp. 90.000,00
Rp. 630.200,00
1
Balumbang Jaya
17
Setiawan, SE
70
Rp 540.200,00
Rp. 90.000,00
Rp. 630.200,00
1
Balumbang Jaya
18
Juhaeni
90
Rp 540.200,00
Rp. 90.000,00
Rp. 630.200,00
1
Balumbang Jaya
19
Kresnamurti
104
Rp 540.200,00
Rp. 90.000,00
Rp. 630.200,00
1
Balumbang Jaya
20
Memed
1075
Rp 540.200,00
Rp. 90.000,00
Rp. 999.800,00
1
Balumbang Jaya
WAhyuhardini
TOTAL
Rp.12.731.200,00 Rp.1.800.000,00 Rp.14.531.200,00
13
7
0
20
Akibat dari perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut di atas, pihak kantor Pertanahan Kota Bogor terpaksa melakukan penyelesaian sebagian besar berkas permohonan pendaftaran tanah Larasita tahun 2009 yang tidak terdaftar, melalui kegiatan Prona dan UKM tahun 2011, bertepatan dengan Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Prona di Kantor Pertanahan Kota Bogor Tahun 2011 sesuai DIPA dan POK Nomor 0026/056-01.2.01/12/2011 tanggal 20 Desember 2010, untuk Kota Bogor dengan target sebanyak 650 bidang tanah dengan anggaran biaya per sertifikat sebesar Rp.300.000. Bahwa akibat perbuatan terdakwa selain negara dirugikan dari hasil Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang seharusnya dapat diterima melalui kegiatan Larasita Tahun 2009 sejumlah Rp. 12.731.200,00-(dua belas juta tujuh ratus tiga puluh satu dua ratus rupiah) dan biaya transport sebesar Rp. 1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) total Rp.14.531.200,00 (empat belas juta lima ratus tiga puluh satu ribu dua ratus rupiah), juga telah menguntungkan diri terdakwa sendiri.
Halaman 15 dari 50 Putusan Nomor 30/TIPIKOR/2015/PT.BDG
Bahwa dengan menerima berkas dan uang pendaftaran dari para Pemohon, Pemohon tetapi tidak disetorkan kepada bendahara PUM terdakwa telah menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan terdakwa selaku Koordinator operasional Tim Larasita BPN Kota Bogor. Perbuatan Terdakwa GARTONO,S.Si sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undangundang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana ; ------------------------------------LEBIH SUBSIDIAIR Bahwa terdakwa GARTONO,S.Si yakni Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Bogor berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor Nomor 500-160-2009 tertanggal 16 April 2009 tentang Susunan Tim Layanan Rakyat Untuk Sertifikasi Tanah (Larasita) Kantor Pertanahan Kota Bogor ditetapkan sebagai Koordinator Operasional Kegiatan Larasita kantor Pertanahan Kota Bogor Tahun 2009, pada sekira rentang waktu bulan April 2009 sampai dengan bulan desember 2010, atau setidak-tidaknya pada waktu waktu tertentu dalam tahun 2009 dan tahun 2010, bertempat di Kantor Pertanahan Kota Bogor alamat di Jalan Ahmad Yani No. 41 Kota Bogor atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 022/KMA/SK/2/II/2011 tanggal 07 Februari 2011, selaku pegawai negeri atau
orang selainpegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara
terus
menerus
atauuntuk
sementara
waktu,
dengan
sengaja
menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpankarena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkanoleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : Bahwa terdakwa Gartono, S.Si bekerja sebagai Pegawai Negri Sipil di Kantor Badan Pertanahan Kota Bogor dan Pada tahun 2009 dan tahun 2010 Kantor Pertanahan Kota Bogor melaksanakan Program Layanan Rakyat untuk Sertifikasi Tanah (LARASITA) berupa kegiatan legalisasi aset masyarakat dengan jenis pelayanan Pendaftaran Tanah. Adapun Larasita berdasarkan Pasal 1 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 18 Tahun 2009 tentang Larasita Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, ialah Halaman 16 dari 50 Putusan Nomor 30/TIPIKOR/2015/PT.BDG
suatu pola pengelolaan pertanahan berupa Kantor Pertanahan Bergerak, yang dikembangkan dalam rangka mendekatkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia kepada masyarakat, dan memiliki tugas berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 18 Tahun 2009 yaitu : 1. Menyiapkan masyarakat dalam pelaksanaan pembaruan agraria nasional (reforma agraria); 2. Melaksanakan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat di bidang pertanahan; 3. Melakukan pendeteksian awal atas tanah-tanah terlantar; 4. Melakukan pendeteksian awal atas tanah-tanah yang diindikasikan bermasalah; 5. Memfasilitasi penyelesaian tanah bermasalah yang mungkin diselesaikan di pengadilan; 6. Menyambungkan program Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dengan aspirasi yang berkembang di masyarakat, dan 7. Meningkatkan dan mempercepat legalisasi aset tanah masyarakat. Bahwa pelaksanaan Kegiatan Larasita berdasarkan Lampiran Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 18 Tahun 2009 tentang Larasita Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dapat dilaksanakan dengan teknologi informasi dan komunikasi, dan dapat dilaksanakan secara manual apabila infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi belum tersedia.
Adapun cara kerja tim Larasita di lapangan untuk kegiatan legaliasasi aset masyarakat berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI tersebut yaitu harus disesuaikan dengan jadwal kunjungan di tiap-tiap kelurahan, dihadiri oleh Tim Larasita lengkap yang terdiri dari Koordinator, Bendahara Penerima Uang Muka (PUM), Satgas Yuridis dan Satgas Teknis, dengan prosedur sebagai berikut : Pertama-tama masyarakat datang ke mobil Larasita dengan membawa berkas-berkas pendaftaran tanah, kemudian diperiksa oleh Satgas Yuridis, apabila belum lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi persyaratan yang kurang, kalau sudah lengkap dibuatkan tanda terima berkas dan dibuatkan Surat Perintah Setor (SPS) oleh petugas loket (Loc) administrasi melalui perangkat komputer. Setelah Surat Perintah Setor keluar/ tercetak diserahkan kepada pemohon untuk melakukan pembayaran sesuai dengan yang tertera dalam SPS kepada Bendahara Penerima di Kantor Pertanahan Kota Bogor. Untuk berkas yang sudah lengkap diterima di Lapangan melalui tim Larasita beserta biaya yang dibayar oleh pemohon lalu Halaman 17 dari 50 Putusan Nomor 30/TIPIKOR/2015/PT.BDG
diterima oleh Bendahara Larasita Permegang Uang Muka (PUM) dengan dibuatkan kuitansi sementara. Setelah kembali dari lapangan, Satgas Yuridis dan Bendahara PUM menyetorkan biaya pemrosesan berkas permohonan hak melalui program Larasita di Loket Bendahara Penerima dengan dibuatkan kuitansi resmi oleh Bendahara Penerima dan melaporkan kepada Kepala Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan Masyarakat sebagai Penanggung jawab kegiatan Larasita. Untuk berkas Yuridis diserahkan ke Sub Seksi Pendaftaran Hak untuk diproses lebih lanjut, sedangkan berkas pengukuran tanah diserahkan ke Seksi Pengukuran untuk dibuatkan Surat Tugas Pengukuran yang dilaksanakan oleh Petugas Ukur sesuai dengan tim Larasita. Dalam program Larasita untuk jangka waktu penerbitan sertifikat seperti halnya dengan pelayanan rutin dan tidak ada sifat kekhususan karena tetap merujuk pada keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.1 tahun 2005, dimana untuk penerbitan sertifikat seperti Hak Milik jangka waktunya 38 hari kerja sepanjang berkas lengkap dan memenuhi syarat sebagai ketentuan yang berlaku, tidak bermasalah dan asal tanah dari tanah Negara, jika berasal dari tanah milik adat ditambah waktu pengumuman selama (2) dua bulan. Secara khusus pula tidak ada aturan tentang Penerima Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk program Larasita, tetap mengacu pada peraturan yang mengatur
PNBP
untuk
Badan
Pertanahan
Nasional
yaitu
Peraturan
Pemerintah No.46 tahun 2002 tentang tarif dan jenis PNBP. Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Larasita di kantor Pertanahan Kota Bogor tersebut, pada tanggal 16 April 2009 saksi SUBOWO MERU selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor menetapkan Keputusan Nomor 500-160-2009 tentang Susunan Tim Layanan Rakyat Untuk Sertifikasi Tanah (Larasita) Kantor Pertanahan Kota Bogor dengan susunan sebagai berikut : (1)
Pembina
:
Ir. Subowo Meru, MM
(2)
Pengendali Administrasi
:
Tonny Manurung, ST
(3)
Penanggung Jawab
:
MG. Endah Titik Purwani, SH
(4)
Supervisi
:
- Drs. Wawan Gunawan, SH., MM - Busye Meina, SP - Drs. Dwiyanto - Hendi Kurniadi, SH - Ir. M. Sudirman P
(5)
Koordinator Operasional
:
- Heni Restiani, SE - Suradi, ST., SH - Gartono, S. Si - Suparman
Halaman 18 dari 50 Putusan Nomor 30/TIPIKOR/2015/PT.BDG
(6)
Bendahara Pemegang Uang
:
Muka (PUM)
- Johan Singat - Wintarsa
(7)
Loket Administrasi
:
Niluh Ketut Suartika, SH
(8)
Loket Ukur
(9)
Koordinator Lapangan Yuridis
:
Mulyo Santoso, SH.
a.
:
- Drs. Hero D Tofik
Achmad Haryadi Wibowo
Wilayah Kecamatan Bogor Barat
- M Sodikin - Loethfi Jakin, SH
b.
Wilayah Kecamatan Bogor
:
Utara
- Ahmad Piyani - M Jaelani - Untung Setiawan
c.
Wilayah Kecamatan Bogor
:
Tengah
- Ajim Furkom, SH - Saryo - Johan Singat
d.
Wilayah Kecamatan Bogor
:
Selatan
- Dede R Roespandi - Ganef Santoso - Burhanudin
e.
Wilayah Kecamatan Bogor
:
Timur f.
- Kuswana - Suheli, SH
Wilayah Kecamatan Tanah
:
Sereal
- Andriawaty - Tumiran - Sri Hastuti, S. Sos
(10)
Petugas Ukur
:
a.
:
Wilayah Kecamatan Bogor Utara
b.
- Wawan Setiawan Garnadi
Wilayah Kecamatan Bogor
:
Selatan c.
Wilayah Kecamatan Bogor
:
Wilayah Kecamatan Bogor
:
- Zulkipli Lubis - Syahril
Wilayah Kecamatan Bogor
:
Tengah f.
- Hendi Mulyana - Endang Kusnadi
Barat e.
- Hardimansyah - Dadang Kosasih
Timur d.
- Bayu Herdani , BE
-
Cecep Rudi H.S.Sit
- Eko Budi Martono
Wilayah Kecamatan Tanah Sereal
:
- Edi Sujana - Dadang Sobari
Bahwa terdakwa GARTONO, S.Si selaku Koordinator Operasional Larasita kantor Pertanahan Kota Bogor yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor Nomor 500-160-2009 tertanggal 16 April 2009, memiliki tugas dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan Larasita bersama-sama dalam satu tim Larasita sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Adapun kewenangan yang diberikan kepada koordinator operasional dan mengkoordinasikan serta mengendalikan kegiatan Larasita di lapangan yang sedang berjalan. Halaman 19 dari 50 Putusan Nomor 30/TIPIKOR/2015/PT.BDG
Bahwa pada saat pelaksanaan Kegiatan Larasita tahun 2009 dan tahun 2010 di Kantor Pertanahan Kota Bogor, pelayanan Larasita masih dilakukan secara manual dikarenakan adanya kendala jaringan komputer mobil Larasita yang belum siap online, yaitu dengan cara Tim Larasita melakukan jemput bola terhadap terhadap berkas-berkas dari kelurahan sasaran kegiatan Larasita, jika ada berkas yang lengkap baru didaftarkan dan dicatat di Buku Agenda secara manual, kepada pemohon diberikan kuitansi sementara yang akan diganti dengan kuitansi resmi setelah permohonannya didaftarkan di Kantor Pertanahan pada komputer Larasita. Pada Kuitansi, tanda terima dokumen, dan Surat Perintah Setor tercantum kata Larasita sehingga dapat dibedakan setiap permohonan apakah melalui Larasita atau Rutin. Bahwa
sehubungan
dengan
Persiapan
Pelaksanaan
Larasita
kantor
Pertanahan Kota Bogor tahun 2009 sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 18 Tahun 2009 tentang Larasita Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor membuat jadwal kunjungan Mobil Larasita di Kelurahan-kelurahan Wilayah Kota Bogor sebagai berikut : • Pada tanggal 4 Mei 2009 Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor membuat Jadwal Kunjungan Mobil Larasita untuk bulan Mei 2009. • Pada tanggal 29 Mei 2009 Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor membuat jadwal Kunjungan Mobil Larasita untuk bulan Juni 2009. • Pada 29 Juni 2009 Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor membuat Jadwal Kunjungan Mobil Larasita untuk bulan juli 2009. • Pada Tanggal 31 Juli 2009 Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor membuat Jadwal Kunjungan Mobil Larasita untuk bulan Agustus 2009. • Pada Tanggal 2 November 2009 Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor membuat Jadwal Kunjungan Mobil Larasita untuk bulan November 2009. Bahwa dalam rangka ketentuan kegiatan Larasita tersebut, terdakwa selaku Koordinator operasional tidak mempunyai kewenangan untuk menerima berkas atau uang pendaftaran dari para Pemohon, Pemohon yang mempunyai kewenangan untuk menerima
uang pendaftaran dan berkas adalah petugas bendahara
penerima uang muka dan petugas yuridis. Namun demikian ternyata terdakwa telah menerima berkas dari masyrakat untuk program Larasita dengan sebagai berikut : Dari Kelurahan Situ Gede Kecamatan Bogor Barat sebanyak 15 Berkas : No. 1. 2. 3.
Kelurahan Situ Gede Situ Gede Situ Gede
Nama Pemohon Ervita Tri Oktaviani Nengsih Fitriani Sugiono
Tanggal Terima 17 Juni 2009 17 Juni 2009 17 Juni 2009
Halaman 20 dari 50 Putusan Nomor 30/TIPIKOR/2015/PT.BDG
4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
Situ Gede Situ Gede Situ Gede Situ Gede Situ Gede Situ Gede Situ Gede Situ Gede Situ Gede Situ Gede Situ Gede Situ Gede
Tjetjep Suhardi Hilda Sophyana Hendra Gunawan Eem Komariah Didy Junaedi R. Judika Bika Sapta Nengsih Fitriani Haris Hardiawan Muchamad Yusi H. Subagyo Dedeh Sadiah Sunardi
17 Juni 2009 17 Juni 2009 17 Juni 2009 17 Juni 2009 17 Juni 2009 17 Juni 2009 17 Juni 2009 23 Juni 2009 23 Juni 2009 23 Juni 2009 23 Juni 2009 23 Juni 2009
Dari Kelurahan Balumbang Jaya Kecamatan Bogor Barat terdakwa telah menerima berkas asli permohonan sertifikat sebagai berikut : No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
Kelurahan Balumbang Jaya Balumbang Jaya Balumbang Jaya Balumbang Jaya Balumbang Jaya Balumbang Jaya Balumbang Jaya Balumbang Jaya Balumbang Jaya Balumbang Jaya Balumbang Jaya Balumbang Jaya Balumbang Jaya Balumbang Jaya Balumbang Jaya Balumbang Jaya Balumbang Jaya Balumbang Jaya
19. 20. 21. 22. 23.
Balumbang Jaya Balumbang Jaya Balumbang Jaya Balumbang Jaya Balumbang Jaya
Nama Drs. H. Tisno Haryono Titin Kartika, S. Pd Titin Sartika, S. Pd Hj. Rubiah Adhi Sasmita Yopi Kurniawan Ijah Yahya Parida Haryani Tuti Aryanti Drs. Surya Mansyur Juhaeni Junuar Agung Saputra,SH. Iwan Winaryo Rudyanto Saidah Sunarto R. Johan Gunawan, B.E. (9 berkas) Memed Minot Arin Suradi Setiawan, S.E.
Tanggal Terima 23 Juni 2009 23 Juni 2009 23 Juni 2009 23 Juni 2009 23 Juni 2009 23 Juni 2009 23 Juni 2009 23 Juni 2009 23 Juni 2009 23 Juni 2009 23 Juni 2009 23 Juni 2009 23 Juni 2009 10 Juni 2009 10 Juni 2009 10 Juni 2009 10 Juni 2009 10 Juni 2009 10 Juni 2009 10 Juni 2009 10 Juni 2009 10 Juni 2009 10 Juni 2009
Bahwa dari penerimaan berkas tersebut diatas terdakwa juga menerima uang sebesar Rp.14.531.200,00,- empat belas juta lima ratus tiga puluh satu ribu dua ratus rupiah) yang terdiri dari PNBP sebesar Rp.12.731.200,00,- (dua belas juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu dua ratus rupiah) dan uang transport sebesar Rp.1.800.000,00,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Bahwa uang yang diterima oleh terdakwa tersebut seharusnya terdakwa serahkan kepada Bendahara uang muka untuk diteruskan kepada bendahara penerima PNBP dan selanjutnya diserahkan ke Kas Negara. Bahwa ternyata uang tersebut tidak terdakwa serahkan kepada bendahara PUM (penerima uang muka) tetapi justru digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa. Berdasarkan hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat tertanggal 9 Oktober 2013 dalam rangka Halaman 21 dari 50 Putusan Nomor 30/TIPIKOR/2015/PT.BDG
perhitungan kerugian keuangan negara kegiatan Larasita Tahun 2009, diketahui bahwa total Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang tidak disetorkan ke kas Bendahara Penerima PNBP dan total biaya Transport yang tidak disetorkan kepada Bendahara Non DIPA yaitu seluruhnya sejumlah Rp. 14.531.200,00,- (empat belas juta lima ratus tiga puluh satu ribu dua ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut : TIDAK DISETOR NO
NAMA
1
2
LUAS
TERBIT DARI PNBP +
PNBP
TRANSPORT
3
4
5
6
TRANSPORT
TIDAK
PRONA
UKM
7
8
9
-
KELURAHAN
TERBIT 10
1
Nengsih Fitriani
200
Rp 540.200,00
Rp. 90.000,00
Rp. 630.200,00
1
2
Tjetjep Suhardi
1210
Rp 909.800,00
Rp. 90.000,00
Rp. 999.800,00
1
3
Hilda Sophyana
270
Rp 540.200,00
Rp. 90.000,00
Rp. 630.200,00
4
Hendra Gunawan
670
Rp 814.000,00
Rp. 90.000,00
Rp. 904.000,00
5
Eem KOmariah
168
Rp 540.200,00
Rp. 90.000,00
Rp. 630.200,00
1
SITUGEDE
Dudy Junaedi,
130
Rp 540.200,00
Rp. 90.000,00
Rp. 630.200,00
1
SITUGEDE
128
Rp 540.200,00
Rp. 90.000,00
Rp. 630.200,00
1
SITUGEDE
1
6
SITUGEDE SITUGEDE
1
SITUGEDE 1
SITUGEDE
S.Hut 7
R.Jundika Bika Sapta
8
Nengsih Fitriani
2080
Rp1.084.800,00
Rp. 90.000,00
Rp.1.174.800,00
9
Eva Svira
186
Rp 540.200,00
Rp. 90.000,00
Rp. 630.200,00
1
Balumbang Jaya
SITUGEDE
10
Adhi Sasmita
200
Rp 540.200,00
Rp. 90.000,00
Rp. 630.200,00
1
Balumbang Jaya
11
Rudianto
148
Rp 540.200,00
Rp. 90.000,00
Rp. 630.200,00
1
Balumbang Jaya
12
Iwan
151
Rp 540.200,00
Rp. 90.000,00
Rp. 630.200,00
13
Drs.H.Surya
225
Rp 540.200,00
Rp. 90.000,00
Rp. 630.200,00
1
Balumbang Jaya
1
Balumbang Jaya
Mansyur 14
Yopi Kurniawan
100
Rp 540.200,00
Rp. 90.000,00
Rp. 630.200,00
1
Balumbang Jaya
15
Minot
1075
Rp 909.800,00
Rp. 90.000,00
Rp. 999.800,00
1
Balumbang Jaya
16
Ijah YAhya
158
Rp 540.200,00
Rp. 90.000,00
Rp. 630.200,00
1
Balumbang Jaya
17
Setiawan, SE
70
Rp 540.200,00
Rp. 90.000,00
Rp. 630.200,00
1
Balumbang Jaya
18
Juhaeni
90
Rp 540.200,00
Rp. 90.000,00
Rp. 630.200,00
1
Balumbang Jaya
19
Kresnamurti
104
Rp 540.200,00
Rp. 90.000,00
Rp. 630.200,00
1
Balumbang Jaya
20
Memed
1075
Rp 540.200,00
Rp. 90.000,00
Rp. 999.800,00
1
Balumbang Jaya
WAhyuhardini
TOTAL
Rp.12.731.200,00 Rp.1.800.000,00 Rp.14.531.200,00 Rp.14.531.200,00
13
7
0
20
Akibat dari perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut di atas, pihak kantor Pertanahan Kota Bogor terpaksa melakukan penyelesaian sebagian besar berkas permohonan pendaftaran tanah Larasita tahun 2009 yang tidak terdaftar, melalui kegiatan Prona dan UKM tahun 2011, bertepatan dengan Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Prona di Kantor Pertanahan Kota Bogor Tahun 2011 sesuai DIPA dan POK Nomor 0026/056-01.2.01/12/2011 tanggal 20 Desember 2010, untuk Kota Bogor dengan target sebanyak 650 bidang tanah dengan anggaran biaya per sertifikat sebesar Rp.300.000. Bahwa akibat perbuatan terdakwa selain negara dirugikan dari hasil Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang seharusnya dapat diterima melalui kegiatan Larasita Tahun 2009 sejumlah Rp. 12.731.200,00-(dua belas Halaman 22 dari 50 Putusan Nomor 30/TIPIKOR/2015/PT.BDG
juta tujuh ratus tiga puluh satu dua ratus rupiah) dan biaya transport sebesar Rp.1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) total Rp.14.531.200,00 (empat belas juta lima ratus tiga puluh satu ribu dua ratus rupiah). Perbuatan Terdakwa GARTONO, S.Si sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 8 jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undangundang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; -------------------------Setelah membaca surat tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Bogor No. Reg. Perkara : PDS-05/BGR/03/2015 tanggal 26 Agustus 2015, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan : 1. Menyatakan Terdakwa GARTONO, S.Si Tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; -------------------------------------------------2. Membebaskan Terdakwa GARTONO, S.Si dari Dakwaan Primair tersebut ; --3. Menyatakan terdakwa GARTONO,S.Si telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undangundang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; -----------------------------------------------------------------------4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa GARTONO,S.Si dengan pidana penjara selama 3 (tiga)tahun (tiga)tahun dan6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) (tiga) bulan kurungan, dengan dikurangkan selama terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara Bandung ; ---------------------5. Membebankan
terdakwa
untuk
membayar
uang
pengganti
sebesar
Rp.14.531.200,-(empat belas juta lima ratus tiga puluh satu ribu dua ratus rupiah) subsidair 1 (satu) tahun 9 (Sembilan) bulan kurungan ; --------------------Halaman 23 dari 50 Putusan Nomor 30/TIPIKOR/2015/PT.BDG
6. Menyatakan barang bukti berupa:
1) 1 (satu) lembar Tanda Terima Berkas Permohonan Sertifikat ILarasita Kel. Situgede Kee. Bogor Barat Kota Bogor 1. Haris Hardiwan, 2. Muchamad Yusi, 3. H. Subagyo, Dedeh Sadiah. 5.Sunardi. Jumlah Uang Rp.3.250,000,- yang menerima Sdr. GARTONO, yang menyerahkan Sdr, JUMALI PERMADI. Bogor 23 Juni 2009.
2)
1 (satu) lembar Tanda Terima Berkas Permohonan Sertifikat Larasita Kel. Situgede Kec.Bogor Barat Kota Bogor : 1. Ervita Tri Oktaviyani, 2. Nengsih Fitriani, 3. Sugiyono,4. Tjejep Sunardi, 5, Hilda Sophyana, 6. Hendra Gunawan. 7. Eem Komariah, 8. Didy Junaedi. S.Hut, 9. R. Jundika Bika Sapta, 10 Nengsih Jumlah Uang Rp. 7.650.000,-, yang. menerima Sdr. GARTONO, yang, menyerahkan Sdr. JUMALI PERMADI.
3)
1
(satu)
lembar
Tanda
Terima
Berkas
Permohonan
Sertifikat
LarasitaSitugede Kec. Bogor Barat Kota Bogor : 1.Ecly Herison, 2. Drs. Supjan Ahidin, 3. I Wayan Kembang,Drh. Rasa Pratiwi, 5. Wanda Suwanda.,6. Ernawati 7. Ir. Az/s Khan, 8. Ir. Sug/yamo, Jumlah Uang Rp.5.450.000,- yang menerima Sdr. WINTARSA. yang menverahkan Sdr. JUMALI PERMADI Bogor 09 Juni 2009.
4)
1 (satu) lembar Tanda Terima Penyerahan Berkas Sertipikat (Larasita) Kel, Situgede Kec. Bogor Barat Kota Bogor : 1. Yana Survana. 2. Sudaryanto HaerudIn, 4. Miharsih K, 5. Nurseha, 6, Nenih Martina, 7. Yusep Taruna, 8. Venie M, 9. Ali, 10. Rusdi, jumlah uang Rp. 7,100.000,yang menerima Sdr. WINTARSA yang menyerahkan Sdr. JUMALI PERMADI Bogor 2 Juni 2009.
5)
1 (satu) lembar Tanda Terima Berkas Larasita Kel. Situgede Kec. Bogor Barat Kota Bogor : 1. Darvati. 2 0;3 Sudiya, 3. Yayah, 4, Setiawati, Setiawati. 6. Siti Hindun, Siti Hindun, Jumlah Uang Rp. 3,600.000,-, yang menerima Sdr. WINTARSA yang menyerahkan Sdr. JUMALI P, tanggal 26-05-2009.
6)
Surat Keputusan Kepala Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor : 18/Kep-32.3/I/2011, tanggal 27 Januari 2011 tentang Penetapan lokasi program pengelolaan pertanahan nasional kegiatan pengelolaan pertanahan propinsi sub kegiatan sertifikat HAT Jawa Barat output sertifikat prona sub output legalisasi aset prona pada kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat, beserta lampirannya.
7)
Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor Nomor : 56/Kep32.71/I/2011, tanggal 31 Januari 2011 tentang Penetapan lokasi program Halaman 24 dari 50 Putusan Nomor 30/TIPIKOR/2015/PT.BDG
pengelolaan pertanahan nasional kegiatan pengelolaan pertanahan propinsi sub kegiatan sertifikat HAT Jawa Barat output sertifikat prona sub output legalisasi aset prona pada Kantor Pertanahan Kota Bogor beserta lampirannya.
8)
Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor Nomor : 64/Kep32.71/II/2011, tanggal 16 Pebruari 2011 tentang Penetapan Peserta program
pengelolaan
pertanahan
nasional
kegiatan
pengelolaan
pertanahan propinsi sub kegiatan sertifikat HAT Jawa Barat output sertifikat prona sub output legalisasi aset prona pada Kantor Pertanahan Kota Bogor beserta lampirannya.
9)
Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor Nomor : 500160-2009, tanggal 16 April 2009 tentang Susunan Tim larasita Kantor Pertanahan Kota Bogor beserta lampirannya.
10) Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor tentang Susunan Tim pelaksana kegiatan Prona tahun 2011 beserta lampirannya.
11) Berita Acara Penyerahan Sertifikat Prona 2011 Kelurahan Bubulak, 100 sertifikat.
12) Berita Acara Penyerahan Sertifikat Prona 2011 Kelurahan Balumbang Jaya, 50 sertifikat.
13) Berita Acara Penyerahan Sertifikat Prona 2011 Kelurahan Sindang Barang, 50 sertifikat.
14) Berita Acara Penyerahan Sertifikat Prona 2011 Kelurahan Sukaresmi, 100 sertifikat.
15) Petunjuk Pelaksanaan Prona tahun 2011. 16) Petunjuk Pelaksanaan Larasita tahun 2009. 17) Surat Pengajuan anggaran untuk kegiatan Prona 2011 beserta rinciannya.
18) Surat Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Kegiatan Prona tahun 2011 beserta bukti-bukti pengeluaran/penggunaan uang.
19) Daftar realisasi penerbitan Sertifikat Larasita tahun 2009. 20) Surat Keputusan tentang Biaya Pembuatan sertifikat melalui Larasita. 21) Berita Acara Pemeriksaan Berkas kegiatan Larasita kantor pertanahan Kota Bogor, tanggal 8 Maret 2011 antara MG ENDAH TITIK PURWANI, SH dan WINTARSA, Surat pernyataan atas nama WINTARSA tanggal 18 Maret 2011 dan daftar rincian berkas permohonan Larasita yang dikuasai oleh WINTARSA.
Halaman 25 dari 50 Putusan Nomor 30/TIPIKOR/2015/PT.BDG
22) Berita Acara Pemeriksaan Berkas kegiatan Larasita kantor pertanahan Kota Bogor, tanggal 8 Maret 2011 antara MG ENDAH TITIK PURWANI, SH dan SODIKIN, Surat pernyataan
atas nama SODIKIN tanggal 11
Maret 2011 dan daftar rincian berkas permohonan Larasita yang dikuasai oleh SODIKIN.
23) Jadwal Kunjungan Mobil Larasita di Kelurahan-kelurahan wilayah Kota Bogor bulan Mei 2009, Juni 2009, Juli 2009, Agustus 2009 dan Nopember 2009.
24) Buku agenda mobil Larasita yang dibuat oleh WINTARSA. 25) Laporan dengan surat Nomor 590/78 Pero tanggal 7 Agustus 2012 dari Koordinator Kelurahan Kencana, yaitu Lurah Sdr. Ahmad Suandy, SE tentang Daftar Peserta Program Larasita Tahun 2009 Kelurahan Kencana Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor yang berkas dan Biayanya diterima oleh Pegawai BPN Kota Bogor (Bendahara PUM Sdr. Johan Singat).
26) Laporan dari Koordinator Kelurahan Pamoyanan, yaitu Lurah Sdr. Suburudin tentang Daftar Peserta Permohonan Sertifikat Melalui Larasita yang berkas dan biayanya diterima oleh Pegawai BPN Kota Bogor (Bendahara PUM Sdr. Wintarsa).
27) Laporan dengan surat Nomor 594.3/81Cbl tanggal 12 April 2013 dari Koordinator Kelurahan Cibuluh, yaitu Lurah Sdr.Tatang Riyadi, SE., tentang Daftar Peserta Sertifikasi Tanah Larasita/UKM Kelurahan Cibuluh Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor Tahun 2009 yang berkas dan biayanya diterima oleh Pegawai BPN Kota Bogor (Bendahara PUM Sdr Johan Singat).
28) Laporan dengan surat Nomor 500/ Pem tanggal 9 April 2013 dari Koordinator Kelurahan Gunung Batu, yaitu Lurah Sdr. Dario Amirullah, S.Pd., tentang Pemutakhiran Data Larasita yaitu berupa Daftar Peserta Permohonan Sertifikat Melalui Larasita yang berkas dan biayanya diterima oleh Pegawai BPN Kota Bogor (Bendahara PUM Sdr. Wintarsa).
29) Laporan dari Koordinator Kelurahan Pasir Kuda, yaitu Lurah Sdr. Abdul Rohman., tentang Daftar Peserta Permohonan Sertifikat Melalui Larasita yang berkas dan biayanya diterima oleh Pegawai BPN Kota Bogor (Bendahara PUM Sdr. M.Sodikin).
30) Laporan dari Koordinator Kelurahan Bubulak, yaitu Lurah Sdr. Heriawan, tentang Daftar Peserta Permohonan Sertifikat Melalui Larasita yang berkas dan biayanya diterima oleh Pegawai BPN Kota Bogor (Satgas Yuridis Sdr M.Sodikin/Bendahara PUM Sdr. Wintarsa).
Halaman 26 dari 50 Putusan Nomor 30/TIPIKOR/2015/PT.BDG
31) Laporan dari Koordinator Kelurahan Marga Jaya, yaitu Lurah Sdr. Dayat Sudrajat, tentang Daftar Peserta Permohonan Sertifikat Melalui Larasita yang berkas dan biayanya diterima oleh Pegawai BPN Kota Bogor (Bendahara PUM Sdr. Johan Singat).
32) Laporan dari Koordinator Kelurahan Ciluar, yaitu Sekretaris Kelurahan Sdr.Napihudi, SH, tentang Daftar Peserta Permohonan Sertifikat Melalui Larasita yang berkas dan biayanya diterima oleh Pegawai BPN Kota Bogor (Bendahara PUM Sdr. Johan Singat).
33) Laporan dari Koordinator Kelurahan Muara Sari, yaitu Lurah Sdr. Dedi Sunardi, SH, tentang Daftar Peserta Permohonan Sertifikat Melalui Larasitayang berkas dan biayanya diterima oleh Pegawai BPN Kota Bogor (Bendahara PUM Sdr. Wintarsa).
34) Laporan Nomor 593/73Kdh tanggal 09 April 2013 dari Koordinator Kelurahan Kedung Halang, yaitu Lurah Sdr. Nur Ziwan tentang Data Larasita Kelurahan Kedung Halang Kecamatan Bogor Utara Tahun 2009 yang berkas dan biayanya diterima oleh Pegawai BPN Kota Bogor (Bendahara PUM Sdr. Johan Singat).
35) Laporan dengan surat tanpa Nomor tanggal kosong bulan April 2013 dari Koordinator Kelurahan Rancamaya, yaitu Lurah Sdr. Iskandar, SE tentang Data Larasita Kelurahan Rancamaya Tahun 2009 yaitu tentang Daftar Peserta Permohonan Sertifikat Melalui Larasita yang berkas dan biayanya diterima oleh Pegawai BPN Kota Bogor (Bendahara PUM Sdr. Wintarsa).
36) Laporan dengan surat tanpa Nomor tanggal 09 April 2013 dari Koordinator Kelurahan Bojong Kerta, yaitu Lurah Sdr. Makmur Sofyan,SE tentang Data Larasita Kelurahan Bojong Kerta Tahun 2009 yaitu tentang Daftar Peserta Permohonan Sertifikat Melalui Larasita yang berkas dan biayanya diterima oleh Pegawai BPN Kota Bogor (Satgas Yuridis Sdr. M Sodikin).
37) Laporan dengan surat Nomor 592.1/52./Pem 2013 tanggal 10 April 2013 dari Koordinator Kelurahan Situ Gede, yaitu Lurah Sdr.H.Yana Supiyana, SH tentang Data Pemohon Larasita Kelurahan Situ Gede Tahun 2009 dan penyelesaiannya yang berkas dan biayanya diterima oleh Pegawai BPN Kota Bogor (Bendahara PUM Sdr. Wintarsa dan Sdr. Gartono).
38) Laporan dengan surat tanpa Nomor tanggal 10 April 2013 dari Koordinator Kelurahan Sindang Barang, yaitu Lurah Sdr. Nani Hasani tentang Data Larasita Kelurahan Sindang Barang Tahun 2009 yaitu tentang Daftar Peserta Permohonan Sertifikat Melalui Larasita yang Halaman 27 dari 50 Putusan Nomor 30/TIPIKOR/2015/PT.BDG
berkas dan biayanya diterima oleh Pegawai BPN Kota Bogor (Satgas Yuridis Sdr. M.Sodikin).
39) Laporan dengan surat tanpa Nomor tanggal 10 April 2013 dari Koordinator Kelurahan Balumbang Jaya, yaitu Lurah Sdr. Tafsir,SE tentang Data Larasita Kelurahan Balumbang Jaya Tahun 2009 yaitu tentang Daftar Peserta Permohonan Sertifikat Melalui Larasita yang Berkas dan Biayanya diterima oleh Pegawai BPN Kota Bogor (Bendahara PUM Wintarsa).
40) Laporan dengan surat tanpa Nomor tanggal 09 April 2013 dari Kordinator Kelurahan Harja Sari, yaitu Lurah Sdr.Nani Aryatna,SE tentang Data Larasita Kelurahan Harja Sari Tahun 2009 yaitu tentang Daftar Peserta Permohonan Sertifikat Melalui Larasita yang berkas dan biayanya diterima oleh Pegawai BPN Kota Bogor (Koordinator Operasional Sdr. Gartono).
41) Laporan dengan surat tanpa Nomor tanggal 08 April 2013 dari Koordinator Kelurahan Curug, yaitu Lurah Sdr.Yayat Supriya, SE tentang Data Larasita Kelurahan Curug Tahun 2009 yaitu tentang Daftar Peserta Permohonan Sertifikat Melalui Larasita yang berkas dan biayanya diterima oleh Pegawai BPN Kota Bogor (Satgas Yuridis Sdr. M Sodikin).
42) Laporan dengan surat tanpa Nomor tanggal 08 April 2013 dari Koordinator Kelurahan Curug Mekar, yaitu Lurah Sdr. Safei. RE tentang Data Larasita Kelurahan Curug Mekar Tahun 2009 yaitu tentang Daftar Peserta Permohonan Sertifikat Melalui Larasita yang berkas dan biayanya diterima oleh Pegawai BPN Kota Bogor (Bendahara PUM Sdr. Wintarsa).
43) Laporan dengan surat Nomor 593/57/TGL tanggal 09 April 2013 dari Koordinator Kelurahan Tegal Lega Lurah Sdr. Sihabudin, SE tentang Data Pemohon Sertifikat Larasita Tahun 2009 Kelurahan Tegal Lega yang berkas dan biayanya diterima oleh Pegawai BPN Kota Bogor (Bendahara PUM Sdr. Johan Singat).
44) Laporan dengan surat tanpa Nomor tanggal 08 April 2013 dari Koordinator Kelurahan Sindang Sari, yaitu Lurah Sdr. Agus Suwondo, SE tentang Data Larasita Kelurahan Sindang Sari Tahun 2009 yaitu tentang Daftar PesertaPermohonan Sertifikat Melalui Larasita yang berkas dan biayanya diterima oleh Pegawai BPN Kota Bogor (Bendahara PUM Sdr. Johan Singat).
45) Laporan dengan surat Nomor 590/68Mhj tanggal 11 April 2013 dari Koordinator Kelurahan Mulyaharja, yaitu Lurah Sdr. Drs. Abdul Rahman, Halaman 28 dari 50 Putusan Nomor 30/TIPIKOR/2015/PT.BDG
M.Si tentang Data Pemohon Larasita Tahun 2009 dan Penyelesaiannya di Kelurahan Mulyaharya Kecamatan Bogor Selatan yang Berkas dan Biayanya diterima oleh Pegawai BPN Kota Bogor(Bendahara PUM Sdr. Wintarsa).
46) Laporan dengan surat tanpa Nomor tanggal 11 April 2013 dari Kordinator Kelurahan Sindang Rasa, yaitu Lurah Sdr. Dede Sugandi, SE tentang Data Larasita Sindang Rasa Sari Tahun 2009 yaitu tentang Daftar Peserta Permohonan Sertifikat Melalui Larasita yang berkas dan biayanya diterima oleh Pegawai BPN Kota Bogor (Bendahara PUM Sdr. Wintarsa).
47) Laporan dengan surat tanpa Nomor tanggal 11 April 2013 dari Koordinator Kelurahan Semplak, yaitu Lurah Sdr. H. Syamsudin, S.Pd. , M.Si. tentang Data Larasita Semplak Tahun 2009 yaitu tentang Daftar Peserta Permohonan Sertifikat Melalui Larasita yang berkas dan biayanya diterima oleh Pegawai BPN Kota Bogor (Bendahara PUM Sdr. Johan.S).
48) Laporan dari Koordinator Kelurahan Sukaresmi, yaitu Lurah Sdr. Zulkarnain, SE. tentang Data Larasita Sukaresi Tahun 2009 yaitu tentang Daftar Peserta Permohonan Sertifikat Melalui Larasita yang berkas dan biayanya diterima oleh Pegawai BPN Kota Bogor (Bendahara PUM Sdr. Wintarsa).
Digunakan dalam perkara perkara lain An. Sodikin 7.
Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.(lima ribu rupiah) ; -------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan Nomor : 81/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg. tanggal 16 September 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : 1. Menyatakan Terdakwa GARTONO, S.Si tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair ; -------------------------------------------------------------2. Membebaskan Terdakwa GARTONO, S.Si oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut ; -----------------------------------------------------------3. Menyatakan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah
melakukan
tindak
pidana
“KORUPSI”
sebagaimana dakwaan Subsidair ; ------------------------------------------------Halaman 29 dari 50 Putusan Nomor 30/TIPIKOR/2015/PT.BDG
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan membayar denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan 1 (satu) bulan kurungan ; ----------------------5. Membebankan kepada Terdakwa GARTONO,S.Si untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 14.531.200,- (empat belas juta lima ratus tiga puluh satu ribu dua ratus rupiah) dan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta benda terdakwa dapat disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, serta apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan; 6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----------------------7. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ; ---------------------------------------8. Menyatakan Barang Bukti berupa :
1)
1 (satu) lembar Tanda Terima Berkas Permohonan Sertifikat Larasita Kel. Situgede Kee. Bogor Barat Kota Bogor 1. Haris Hardiwan, 2. Muchamad Yusi, 3. H. Subagyo, 4. Dedeh Sadiah. 5.Sunardi. Jumlah uang Rp. 3.250,000,- yang menerima Sdr. GARTONO, yang menyerahkan Sdr. JUMALI PERMADI. Bogor 23 Juni 2009.
2)
1 (satu) lembar Tanda Terima Berkas Permohonan Sertifikat Larasita Kel. Situgede Kec,Bogor Barat Kota Bogor : 1. Ervita Tri Oktaviyani, 2, Nengsih Fitriani, 3. Sugiyono,4. Tjejep Sunardi, 5, Hilda Sophyana, 6. Hendra Gunawan. 7. Eem Komariah, 8. Didy Junaedi. S.Hut, 9. R. Jundika Bika Sapta, 10 Nengsih Jumlah Uang Rp. 7.650.000,-, yang. menerima Sdr. GARTONO, yang, menyerahkan Sdr. JUMALI PERMADI.
3)
1 (satu) lembar Tanda Terima Berkas Permohonan Sertifikat LarasitaSitugede Kec. Bogor Barat Kota Bogor 1.Ecly Herison, 2. Drs. Supjan Ahidin, 3. I Wayan Kembang,Drh. Rasa Pratiwi, 5. Wanda Suwanda.,6. Ernawati 7. Ir. Az/s Khan, 8. Ir. Sug/yamo, Jumlah Uang Rp. 5.450.000,-, yang menerima Sdr. WINTARSA. yang menyerahkan Sdr. JUMALI PERMADI Bogor 09 Juni 2009. Halaman 30 dari 50 Putusan Nomor 30/TIPIKOR/2015/PT.BDG
4)
1 (satu) lembar Tanda Terima Penyerahan Berkas Sertipikat (Larasita) Kel, Situgede Kec. Bogor Barat Kota Bogor 1 Yana Survana. 2. Sudaryanto 3.HaerudIn, 4. Miharsih K, 5. Nurseha, 6, Nenih Martina, 7. Yusep Taruna, 8. Venie M, 9. Ali, 10. Rusdi, jumlah uang Rp. 7,100.000,-, yang menerima Sdr. WINTARSA yang menyerahkan Sdr. JUMALI PERMADI. Bogor 2 Juni 2009.
5)
1 (satu) lembar Tanda Terima Berkas Larasita Kel. Situgede Kec. Bogor Barat Kota Bogor : 1. Darvati. 2 0;3 Sudiya, 3. Yayah, 4, Setiawati, Setiawati. 6. Siti Hindun, Siti Hindun, Jumlah Uang Rp.3.600.000,-
yang
menerima
Sdr.
WINTARSA
yang
menyerahkan Sdr. JUMALI P, tanggal 26-05-2009.
6)
Surat Keputusan Kepala Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat tanggal
Nomor : 18/Kep-32.3/I/2011,
27 Januari 2011 tentang Penetapan lokasi program
pengelolaan
pertanahan
nasional
kegiatan
pengelolaan
pertanahan propinsi sub kegiatan sertifikat HAT Jawa Barat output sertifikat prona sub output legalisasi aset prona pada kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat, beserta lampirannya.
7)
Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor Nomor : 56/Kep-32.71/I/2011, tanggal 31 Januari 2011 tentang Penetapan lokasi
program
pengelolaan
pertanahan
nasional
kegiatan
pengelolaan pertanahan propinsi sub kegiatan sertifikat HAT Jawa Barat output sertifikat prona sub output legalisasi aset prona pada Kantor Pertanahan Kota Bogor beserta lampirannya.
8)
Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor Nomor : 64/Kep-32.71/II/2011,
tanggal
16
Pebruari
2011
tentang
Penetapan Peserta program pengelolaan Pertanahan Nasional kegiatan pengelolaan pertanahan propinsi sub kegiatan sertifikat HAT Jawa Barat output sertifikat prona sub output legalisasi aset prona pada Kantor Pertanahan Kota Bogor beserta lampirannya.
9)
Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor Nomor : 500-160-2009, tanggal
16 April 2009 tentang Susunan Tim
larasita Kantor Pertanahan Kota Bogor beserta lampirannya.
10) Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor tentang Susunan Tim pelaksana kegiatan Prona tahun 2011 beserta lampirannya.
Halaman 31 dari 50 Putusan Nomor 30/TIPIKOR/2015/PT.BDG
11) Berita Acara Penyerahan Sertifikat Prona 2011 Kelurahan Bubulak, 100 sertifikat.
12) Berita Acara Penyerahan Sertifikat Prona 2011 Kelurahan Balumbang Jaya, 50 sertifikat.
13) Berita Acara Penyerahan Sertifikat Prona 2011 Kelurahan Sindang Barang, 50 sertifikat.
14) Berita Acara Penyerahan Sertifikat Prona 2011
Kelurahan
Sukaresmi, 100 sertifikat.
15) Petunjuk Pelaksanaan Prona tahun 2011. 16) Petunjuk Pelaksanaan Larasita tahun 2009. 17) Surat Pengajuan anggaran untuk kegiatan Prona 2011 beserta rinciannya.
18) Surat Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Kegiatan Prona tahun 2011 beserta bukti-bukti pengeluaran/penggunaan uang.
19) Daftar realisasi penerbitan Sertifikat Larasita tahun 2009. 20) Surat Keputusan tentang Biaya Pembuatan sertifikat melalui Larasita.
21) Berita Acara Pemeriksaan Berkas kegiatan Larasita kantor pertanahan Kota Bogor, tanggal 8 Maret 2011 antara MG ENDAH TITIK PURWANI, SH dan WINTARSA, Surat pernyataan atas nama WINTARSA tanggal 18 Maret 2011 dan daftar rincian berkas permohonan Larasita yang dikuasai oleh WINTARSA.
22) Berita Acara Pemeriksaan Berkas kegiatan Larasita kantor pertanahan Kota Bogor, tanggal 8 Maret 2011 antara MG ENDAH TITIK PURWANI, SH dan SODIKIN, Surat pernyataan atas nama SODIKIN tanggal 11 Maret 2011 dan daftar rincian berkas permohonan Larasita yang dikuasai oleh SODIKIN.
23) Jadwal Kunjungan Mobil Larasita di Kelurahan-kelurahan wilayah Kota Bogor bulan Mei 2009, juni 2009, juli 2009, agustus 2009 dan Nopember 2009.
24) Buku agenda mobil Larasita yang dibuat oleh WINTARSA. 25) Laporan dengan surat Nomor 590/78Pero tanggal 7 Agustus 2012 dari Koordinator Kelurahan Kencana, yaitu Lurah Sdr. Ahmad Suandy, SE tentang Daftar Peserta Program Larasita Tahun 2009 Kelurahan Kencana Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor yang
Halaman 32 dari 50 Putusan Nomor 30/TIPIKOR/2015/PT.BDG
berkas dan Biayanya diterima oleh Pegawai BPN Kota Bogor (Bendahara PUM Sdr. Johan Singat).
26) Laporan dari Koordinator Kelurahan Pamoyanan, yaitu Lurah Sdr. Suburudin tentang Daftar Peserta Permohonan Sertifikat Melalui Larasita yang berkas dan biayanya diterima oleh Pegawai BPN Kota Bogor (Bendahara PUM Sdr. Wintarsa).
27) Laporan dengan surat Nomor 594.3/81Cbl tanggal 12 April 2013 dari Koordinator Kelurahan Cibuluh, yaitu Lurah Sdr.Tatang Riyadi, SE., tentang Daftar Peserta Sertifikasi Tanah Larasita/UKM Kelurahan Cibuluh Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor Tahun 2009 yang berkas dan biayanya diterima oleh Pegawai BPN Kota Bogor (Bendahara PUM Sdr Johan Singat).
28) Laporan dengan surat Nomor 500/ Pem tanggal 9 April 2013 dari Koordinator Kelurahan Gunung Batu, yaitu Lurah Sdr. Dario Amirullah, S.Pd., tentang Pemutakhiran Data Larasita yaitu berupa Daftar Peserta Permohonan Sertifikat Melalui Larasita yang berkas dan biayanya diterima oleh Pegawai BPN Kota Bogor (Bendahara PUM Sdr. Wintarsa).
29) Laporan dari Koordinator Kelurahan Pasir Kuda, yaitu Lurah Sdr. Abdul Rohman., tentang Daftar Peserta Permohonan Sertifikat Melalui Larasita yang berkas dan biayanya diterima oleh Pegawai BPN Kota Bogor (Bendahara PUM Sdr. M.Sodikin).
30) Laporan dari Koordinator Kelurahan Bubulak, yaitu Lurah Sdr. Heriawan., tentang Daftar Peserta Permohonan Sertifikat Melalui Larasita yang berkas dan biayanya diterima oleh Pegawai BPN Kota Bogor (Satgas Yuridis Sdr M.Sodikin/Bendahara PUM Sdr. Wintarsa).
31) Laporan dari Koordinator Kelurahan Marga Jaya, yaitu Lurah Sdr. Dayat Sudrajat., tentang Daftar Peserta Permohonan Sertifikat Melalui Larasita yang berkas dan biayanya diterima oleh Pegawai BPN Kota Bogor (Bendahara PUM Sdr. Johan Singat).
32) Laporan dari Koordinator Kelurahan Ciluar, yaitu Sekretaris Kelurahan Sdr.Napihudi, SH, tentang Daftar Peserta Permohonan Sertifikat Melalui Larasita yang berkas dan biayanya diterima oleh Pegawai BPN Kota Bogor (Bendahara PUM Sdr. Johan Singat).
33) Laporan dari Koordinator Kelurahan Muara Sari, yaitu Lurah Sdr. Dedi Sunardi, SH, tentang Daftar Peserta Permohonan Sertifikat
Halaman 33 dari 50 Putusan Nomor 30/TIPIKOR/2015/PT.BDG
Melalui Larasita yang berkas dan biayanya diterima oleh Pegawai BPN Kota Bogor (Bendahara PUM Sdr. Wintarsa).
34) Laporan Nomor 593/73Kdh tanggal 09 April 2013 dari Koordinator Kelurahan Kedung Halang, yaitu Lurah Sdr. Nur Ziwan tentang Data Larasita Kelurahan Kedung Halang Kecamatan Bogor Utara Tahun 2009 yang berkas dan biayanya diterima oleh Pegawai BPN Kota Bogor (Bendahara PUM Sdr. Johan Singat).
35) Laporan dengan surat tanpa Nomor tanggal kosong bulan April 2013 dari Koordinator Kelurahan Rancamaya, yaitu Lurah Sdr. Iskandar, SE tentang Data Larasita Kelurahan Rancamaya Tahun 2009 yaitu tentang Daftar Peserta Permohonan Sertifikat Melalui Larasita yang berkas dan biayanya diterima oleh Pegawai BPN Kota Bogor (Bendahara PUM Sdr. Wintarsa).
36) Laporan dengan surat tanpa Nomor tanggal 09 April 2013 dari Koordinator Kelurahan Bojong Kerta, yaitu Lurah Sdr. Makmur Sofyan, SE tentang Data Larasita Kelurahan Bojong Kerta Tahun 2009 yaitu tentang Daftar Peserta Permohonan Sertifikat Melalui Larasita yang berkas dan biayanya diterima oleh Pegawai BPN Kota Bogor (Satgas Yuridis Sdr. M Sodikin).
37) Laporan dengan surat Nomor 592.1/52./Pem 2013 tanggal 10 April 2013 dari Koordinator Kelurahan Situ Gede, yaitu Lurah Sdr. H. Yana Supiyana, SH tentang Data Pemohon Larasita Kelurahan Situ Gede Tahun 2009 dan penyelesaiannya yang berkas dan biayanya diterima oleh Pegawai BPN Kota Bogor (Bendahara PUM Sdr. Wintarsa dan Sdr. Gartono).
38) Laporan dengan surat tanpa Nomor tanggal 10 April 2013 dari Koordinator Kelurahan Sindang Barang, yaitu Lurah Sdr. Nani Hasani tentang Data Larasita Kelurahan Sindang Barang Tahun 2009 yaitu tentang Daftar Peserta Permohonan Sertifikat Melalui Larasita yang berkas dan biayanya diterima oleh Pegawai BPN Kota Bogor (Satgas Yuridis Sdr. M.Sodikin).
39) Laporan dengan surat tanpa Nomor tanggal 10 April 2013 dari Koordinator Kelurahan Balumbang Jaya, yaitu Lurah Sdr. Tafsir, SE tentang Data Larasita Kelurahan Balumbang Jaya Tahun 2009 yaitu tentang Daftar Peserta Permohonan Sertifikat Melalui Larasita yang Berkas dan Biayanya diterima oleh Pegawai BPN Kota Bogor (Bendahara PUM Wintarsa).
Halaman 34 dari 50 Putusan Nomor 30/TIPIKOR/2015/PT.BDG
40) Laporan dengan surat tanpa Nomor tanggal 09 April 2013 dari Kordinator Kelurahan Harja Sari, yaitu Lurah Sdr. Nani Aryatna,SE tentang Data Larasita Kelurahan Harja Sari Tahun 2009 yaitu tentang Daftar Peserta Permohonan Sertifikat Melalui Larasita yang berkas dan biayanya diterima oleh Pegawai BPN Kota Bogor (Koordinator Operasional Sdr. Gartono).
41) Laporan dengan surat tanpa Nomor tanggal 08 April 2013 dari Koordinator Kelurahan Curug, yaitu Lurah Sdr. Yayat Supriya, SE tentang Data Larasita Kelurahan Curug Tahun 2009 yaitu tentang Daftar Peserta Permohonan Sertifikat Melalui Larasita yang berkas dan biayanya diterima oleh Pegawai BPN Kota Bogor (Satgas Yuridis Sdr. M Sodikin).
42) Laporan dengan surat tanpa Nomor tanggal 08 April 2013 dari Koordinator Kelurahan Curug Mekar, yaitu Lurah Sdr. Safei. RE tentang Data Larasita Kelurahan Curug Mekar Tahun 2009 yaitu tentang Daftar Peserta Permohonan Sertifikat Melalui Larasita yang berkas dan biayanya diterima oleh Pegawai BPN Kota Bogor (Bendahara PUM Sdr. Wintarsa).
43) Laporan dengan surat Nomor 593/57/TGL tanggal 09 April 2013 dari Koordinator Kelurahan Tegal Lega Lurah Sdr. Sihabudin, SE tentang Data Pemohon Sertifikat Larasita Tahun 2009 Kelurahan Tegal Lega yang berkas dan biayanya diterima oleh Pegawai BPN Kota Bogor (Bendahara PUM Sdr. Johan Singat).
44) Laporan dengan surat tanpa Nomor tanggal 08 April 2013 dari Koordinator Kelurahan Sindang Sari, yaitu Lurah Sdr. Agus Suwondo, SE tentang Data Larasita Kelurahan Sindang Sari Tahun 2009 yaitu tentang Daftar PesertaPermohonan Sertifikat Melalui Larasita yang berkas dan biayanya diterima oleh Pegawai BPN Kota Bogor (Bendahara PUM Sdr. Johan Singat).
45) Laporan dengan surat Nomor 590/68Mhj tanggal 11 April 2013 dari Koordinator Kelurahan Mulyaharja, yaitu Lurah Sdr. Drs. Abdul Rahman, M.Si tentang Data Pemohon Larasita Tahun 2009 dan Penyelesaiannya di Kelurahan Mulyaharya Kecamatan Bogor Selatan yang Berkas dan Biayanya diterima oleh Pegawai BPN Kota Bogor(Bendahara PUM Sdr. Wintarsa).
46) Laporan dengan surat tanpa Nomor tanggal 11 April 2013 dari Kordinator Kelurahan Sindang Rasa, yaitu Lurah Sdr. Dede Sugandi,SE tentang Data Larasita Sindang Rasa Sari Tahun 2009 Halaman 35 dari 50 Putusan Nomor 30/TIPIKOR/2015/PT.BDG
yaitu tentang Daftar Peserta Permohonan Sertifikat Melalui Larasita yang berkas dan biayanya diterima oleh Pegawai BPN Kota Bogor (Bendahara PUM Sdr. Wintarsa).
47) Laporan dengan surat tanpa Nomor tanggal 11 April 2013 dari Koordinator Kelurahan Semplak, yaitu Lurah Sdr. H. Syamsudin, S.Pd.M.Si. tentang Data Larasita Semplak Tahun 2009 yaitu tentang Daftar Peserta Permohonan Sertifikat Melalui Larasita yang berkas dan biayanya diterima oleh Pegawai BPN Kota Bogor (Bendahara PUM Sdr. Johan.S).
48) Laporan dari Koordinator Kelurahan Sukaresmi, yaitu Lurah Sdr. Zulkarnain,SE. tentang Data Larasita Sukaresi Tahun 2009 yaitu tentang Daftar Peserta Permohonan Sertifikat Melalui Larasita yang berkas dan biayanya diterima oleh Pegawai BPN Kota Bogor (Bendahara PUM Sdr. Wintarsa) Dipergunakan untuk perkara lain ; ---------------------------------------------9. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ; -----------------------------------------------------
Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung masing-masing pada tanggal 21 September 2015 dan tanggal 22 September 2015, sebagaimana Akta Permintaan Banding
Nomor
:
81/Akta.Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg,
permintaan
banding
Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 22 September 2015 dan tanggal 25 September 2015 ; ---------------------------------------Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 16 Oktober 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 20 Oktober 2015, memori banding mana telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 21 Oktober 2015 ; ---------------------------------------------------Menimbang,
bahwa
Terdakwa
telah
mengajukan
memori
banding
tertanggal 24 Oktober 2015 serta tambahan memori banding tertanggal 13 November 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung masing-masing pada tanggal 30 Oktober 2015 dan tanggal 16 November 2015 secara seksama dan patut ; ----------------------------
Halaman 36 dari 50 Putusan Nomor 30/TIPIKOR/2015/PT.BDG
Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 9 November 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 9 November 2015 secara seksama dan patut ; ----------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa oleh Panitera/ Sekretaris Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung telah diberitahukan dengan cara seksama dan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 16 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 26
Oktober
2015
sebagaimana
surat
yang
ditanda
tangani
oleh
Panitera/Sekretaris Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung tanggal 16 Oktober 2015 Nomor : W11.U1/4996/HN.02.02/X/2015 dan Nomor : W11.U1/ 4995/HN.02.02/X/2015 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung ; --------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara format dapat diterima ; --------------------------------------------Menimbang, bahwa setelah dengan seksama mempelajari berkas perkara salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor 81/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg tanggal 16 September 2015 yang dimintakan banding oleh Terdakwa GARTONO, S.Si dan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan alasan dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang telah membebaskan Terdakwa GARTONO, S.Si dari Dakwaan Primair dan menyatakan Terdakwa GARTONO, S.Si telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum ; ---------------------------------------Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 81/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg tanggal 16 September 2015, serta memori banding berikut tambahannya dari Terdakwa GARTONO, S.Si, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri Bandung dan dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim tingkat banding kecuali mengenai pembuktian unsur-unsur dalam dakwaan yang disusun secara subsidairitas dan pidana penjara ; ------------------------------------------
Halaman 37 dari 50 Putusan Nomor 30/TIPIKOR/2015/PT.BDG
Menimbang, bahwa materi keberatan-keberatan dalam Memori Banding berikut tambahannya yang disampaikan oleh Terdakwa GARTONO, S.Si dan Jaksa Penuntut Umum, dimana fakta-fakta hukum tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal baru yang dapat mengenyampingkan pertimbangan hukum atas perkara pidana yang dilakukan oleh Terakwa GARTONO, S.Si oleh karenanya keberatan-keberatan dalam Memori Banding tersebut secara hukum patut untuk dikesampingkan ; --------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa GARTONO, S.Si berbentuk dakwaan Subsidairitas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu dan apabila dakwaan primair tersebut tidak terbukti, akan dipertimbangkan lebih lanjut dakwaan Subsidair dan selanjutnya Lebih Subsidair yang didakwakan kepada Terdakwa GARTONO, S.Si ; ----------------------------------------------------------Menimbang, bahwa dakwaan primair yang didakwakan kepada Terdakwa GARTONO, S.Si yaitu melanggar pasal 2 ayat (1) juncto pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : 1. Setiap orang 2. Secara melawan hukum 3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi 4. Yang dapa merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah melakukan pembuktian unsur-unsur dalam pasal 2 ayat (1) juncto pasal 18 ayat (1) huruf b serta pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam dakwaan pasal 2 yaitu mengenai unsur-unsur setiap orang, secara melawan hukum dan unsur-unsur dakwaan pasal 3 yaitu unsur yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ; ----------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding akan membuktikan sendiri unsur-unsur dalam dakwaan pasal 2 yaitu unsur “melakukan perbuatan
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dengan pertimbangan sebagai berikut :
Halaman 38 dari 50 Putusan Nomor 30/TIPIKOR/2015/PT.BDG
Menimbang, bahwa jenis pelayanan Larasita pada Tahun 2009 adalah berupa Pendaftaran Tanah dan perubahan HGU menjadi Hak Milik ; -----------------Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 tentang Larasita Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dalam pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa dalam rangka mendekatkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia kepada masyarakat dikembangkan pola pengelolaan pertanahan yang disebut LARASITA ; ----------------------------------------Menimbang, bahwa selanjutnya ayat (2) disebutkan bahwa LARASITA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Kantor Pertanahan Bergerak ; Menimbang, bahwa pada huruf a dan b point menimbang pada peraturan BPN yang sama, mengandung makna yaitu dalam rangka mengejawantahkan tugas pokok dan fungsi Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, dikembangkan pola pengelolaan pertanahan yang secara aktif yang mana pengembangan pola dilaksanakan untuk memberikan keadilan bagi masyarakat dalam hal : •
Memudahkan pengurusan pertanahan.
•
Mempercepat proses pengurusan pertanahan.
•
Meningkatkan cakupan wilayah pengurusan pertanahan.
•
Untuk menjamin pengurusan pertanahan tanpa perantara di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
Menimbang, bahwa dalam rangka melaksanakan program tersebut, Kantor Pertanahan Kota Bogor membentuk Tim Larasita berdasarkan SK Kepala BPN Kota Bogor Nomor : 500-160-2009 tanggal 16 April 2009 tentang susunan Tim Larasita Kantor Pertanahan Kota Bogor salah satunya memiliki tugas antara lain menerima biaya dan membuat kwitansi ; -----------------------------------------------------Menimbang, bahwa Terdakwa GARTONO, S.Si adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) bertugas sebagai Kasubsi Tematik dan Potensi Tanah di Kantor Pertanahan Kota Bogor, yang diangkat selaku Koordinator Operasional dalam Tim Larasita berdasarkan SK Kepala BPN Kota Bogor Nomor : 500-160-2009 tanggal 16 April 2009 tentang susunan Tim Larasita Kantor Pertanahan Kota Bogor ; ------Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 tahun 2002 mengatur tentang biaya “Larasita” sesuai dengan luas tanah dengan gradasi sebagai berikut : 1. Untuk luas tanah 1 s/d 500 m2 biayanya sebesar Rp. 615.200,- (enam ratus lima belas ribu dua ratus rupiah) terdiri atas Pendaftaran Hak Tanah Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), Biaya Panitia Rp.334.000,- (tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah), Biaya Halaman 39 dari 50 Putusan Nomor 30/TIPIKOR/2015/PT.BDG
Pengukuran Rp. 181.200,- (seratus delapan puluh satu ribu dua ratus rupiah) ditambah transport pemeriksaan tanah Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah). 2. Untuk luasan antara 501 s/d 1000 m2 biayanya sebesar Rp. 886.400,(delapan ratus delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah) terdiri atas Biaya Pendaftaran Hak Tanah Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), biaya panitia A Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), biaya pengukuran Rp. 286.400,- (dua ratus delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah) ditambah biaya transport Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah). 3. Untuk luasan antara 1001 s/d 1500 m2 biayanya sebesar Rp. 931.200,(sembilan ratus tiga puluh satu ribu dua ratus rupiah) terdiri atas biaya pendaftaran hak tanah Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), biaya panitia Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), biaya pengukuran Rp.331.200,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu dua ratus rupiah) ditambah biaya transport Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).
Menimbang, bahwa Terdakwa GARTONO, S.Si sebagai Koordinator Operasional telah menerima titipan berkas permohonan Larasita serta biaya pendaftaran dari pemohon Larasita melalui petugas kelurahan yang datang menemui Terdakwa GARTONO, S.Si di Kantor Pertanahan Kota Bogor ; -----------Menimbang, bahwa dari sejumlah 58 berkas permohonan yang dititipkan kepada dan diterima oleh Terdakwa GARTONO, S.Si ada diantaranya yaitu sebanyak 20 berkas yang tidak dilaporkan kepada tim Larasita serta tidak dibuatkan catatan ataupun agenda untuk mencatat pengajuan permohonannya, melainkan berkas-berkas itu oleh Terdakwa GARTONO, S.Si dititipkan lagi kepada orang lain yang bukan petugas terkait ; ---------------------------------------------Menimbang, bahwa Terdakwa GARTONO, S.Si tidak menyetorkan biaya pendaftaran yang telah diterimanya dari ke-20 berkas permohonan itu, yang seharusnya uang itu segera disetorkan kepada Bendahara PUM atau langsung kepada Bendahara Penerima di Kantor Pertanahan Kota Bogor ; ---------------------Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Prona Tahun 2010 dan 2011 dan kegiatan Larasita tahun 2009 pada Kantor pertanahan Nasional Kota Bogor, bahwa akibat perbuatan terdakwa GARTONO, S.Si telah menimbulkan kerugian keuangan Negara Rp. 14.531.200,- (empat belas juta lima ratus tiga puluh satu ribu dua ratus rupiah), terdiri dari sebesar Rp. 12.731.200,- (dua belas juta tujuh ratus tiga Halaman 40 dari 50 Putusan Nomor 30/TIPIKOR/2015/PT.BDG
puluh satu ribu dua ratus rupiah) uang PNBP, dan Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) biaya transport ; ---------------------------------------------------Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi atas perbuatan Terdakwa GARTONO, S.Si terpenuhi kebenarannya menurut hukum ; ----------------------------Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur yang terkandung dari dakwaan Primair telah dipenuhi maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ; -------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi ; -------------------------------------Menimbang, bahwa pasal 3 Undang-Undang Keuangan Negara disebutkan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisian, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan ; ----------------------------------------------Menimbang, bahwa selanjutnya dalam penjelasan dalam pasal 3 tersebut dijabarkan bahwa setiap penyelenggara negara wajib mengelola keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisian, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Pengelolaan dimaksud dalam ayat ini mencakup keseluruhan kegiatan perencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan dan pertanggung jawaban ; -----------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa perbuatan pidana oleh Terdakwa GARTONO, S.Si tidak hanya dinilai dari perspektif kerugian negaranya saja, tetapi layak untuk dianalisis dari segi implikasinya terhadap masyarakat berupa kepercayaan masyarakat terhadap lembaga publik, yang mana BPN adalah lembaga pelayanan publik yang melayani penerbitan sertifikat tanah yang merupakan pengakuan secara yuridis oleh Negara terhadap kepemilikan sebidang tanah ; ---Menimbang, bahwa Terdakwa GARTONO, S.Si tidak memahami dan menjalankan hakekat program kerja yang dijalankan oleh BPN khususnya program Larasita dengan maksud pengelolaan pertanahan yang secara aktif yang mana pengembangan pola tersebut dilaksanakan untuk memberikan keadilan bagi masyarakat ; ------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 81/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg tanggal 16 September 2015 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus
Halaman 41 dari 50 Putusan Nomor 30/TIPIKOR/2015/PT.BDG
dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara ini seperti tertera dibawah ; --------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa demi keadilan Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa hukuman minimum dalam pasal 2 paling singkat 4 (empat) tahun dan denda Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) terlalu berat tidak sebanding dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa GARTONO, S.Si dan adalah adil apabila Terdakwa dipidana penjara sebagaimana disebutkan dalam putusan ini ; ----------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa hakim bukanlah corong (mulut) undang-undang (spreekbuis van de wet, bouche de la loi, the mouth of laws) yang mana sebagai arbiter hakim wajib menyelesaikan suatu perkara dengan adil. Menerapkan secara harafiah menurut bunyi atau arti kata dapat melahirkan ketidakadilan. Undang-undang atau hukum bukan sekedar bunyi melainkan suatu pengertian (begrippen), Hakim wajib menemukan pengertian demi keadilan dengan kata lain menafsirkan (Bagir Manan, Penafsiran sebagai bentuk penemuan hukum (dalam buku Penemuan Hukum Nasional dan Internasional), Cetakan kesatu, Fikahati Aneska, Bandung, Januari 2012, Halaman 76) ; --------------------------------------------Menimbang, bahwa disamping itu kerugian Negara akibat perbuatan dan yang diterima oleh Terdakwa GARTONO, S.Si sebesar Rp. 14.531.200,- (empat belas juta lima ratus tiga puluh satu ribu dua ratus rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit kerugian Negara oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat ; ---------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tingkat banding menjatuhkan pidana uang pengganti kepada Terdakwa GARTONO, S.Si sesuai dengan hasil audit kerugian Negara oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp. 14.531.200,- (empat belas juta lima ratus tiga puluh satu ribu dua ratus rupiah) ; -----------------------------Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding, Terdakwa GARTONO, S.Si berada dalam tahanan rutan dan guna menjamin putusan perkara ini dapat dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 242 KUHAP, Majelis Hakim Tingkat Banding memerintahkan supaya Terdakwa GARTONO, S.Si tetap berada dalam tahanan rutan ; --------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa GARTONO, S.Si terbukti bersalah dan kepadanya harus dijatuhi pidana, sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Terdakwa GARTONO, S.Si ; -----------------------------------------------------------------------------------Memperhatikan ketentuan pasal 2 ayat (1) juncto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah Halaman 42 dari 50 Putusan Nomor 30/TIPIKOR/2015/PT.BDG
diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 241 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) juncto pasal 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan Kehakiman Republik Indonesia ; ---------------------------------------------------------------------------------------------MENGADILI:
Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ; ------------------------------------------------------------------------
Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 81/Pid.Sus/TPK/2015/ PN.Bdg. tanggal 16 September 2015 yang dimintakan banding tersebut MENGADILI SENDIRI : 1. Menyatakan Terdakwa GARTONO, S.Si tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI” ; ------------------------------------------------------------------------2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa GARTONO, S.Si oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ; ---------------3. Menghukum Terdakwa GARTONO, S.Si untuk membayar uang pengganti sejumlah sebesar Rp. 14.531.200,- (empat belas juta lima ratus tiga puluh satu ribu dua ratus rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan, setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan ketentuan jika tidak dibayar, maka harta benda terdakwa dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila harta benda tersebut tidak mencukupi, maka Terdakwa dipidana penjara selama 1 (satu) bulan ; ---------------------4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa GARTONO,
S.Si
dikurangkan
seluruhnya
dari
pidana
yang
dijatuhkan ; --------------------------------------------------------------------------5. Menetapkan Terdakwa GARTONO, S.Si tetap berada dalam tahanan ; ----------------------------------------------------------------------------6. Menetapkan barang bukti berupa : 1)
1 (satu) lembar Tanda Terima Berkas Permohonan Sertifikat Larasita Kel. Situgede Kee. Bogor Barat Kota Bogor 1. Haris Halaman 43 dari 50 Putusan Nomor 30/TIPIKOR/2015/PT.BDG
Hardiwan, 2. Muchamad Yusi, 3. H. Subagyo, 4. Dedeh Sadiah.
5.Sunardi.
Jumlah
uang
Rp.
3.250,000,-
yang
menerima Sdr. GARTONO, yang menyerahkan Sdr. JUMALI PERMADI. Bogor 23 Juni 2009. 2)
1 (satu) lembar Tanda Terima Berkas Permohonan Sertifikat Larasita Kel. Situgede Kec,Bogor Barat Kota Bogor : 1. Ervita Tri Oktaviyani, 2, Nengsih Fitriani, 3. Sugiyono,4. Tjejep Sunardi, 5, Hilda Sophyana, 6. Hendra Gunawan. 7. Eem Komariah, 8. Didy Junaedi. S.Hut, 9. R. Jundika Bika Sapta, 10. Nengsih Jumlah Uang Rp. 7.650.000,-, yang. menerima Sdr. GARTONO, yang, menyerahkan Sdr. JUMALI PERMADI.
3)
1 (satu) lembar Tanda Terima Berkas Permohonan Sertifikat LarasitaSitugede Kec. Bogor Barat Kota Bogor 1.Ecly Herison, 2. Drs. Supjan Ahidin, 3. I Wayan Kembang,Drh. Rasa Pratiwi, 5. Wanda Suwanda.,6. Ernawati 7. Ir. Azis Khan, 8. Ir. Sugiyamo, Jumlah Uang Rp. 5.450.000,-, yang menerima Sdr. WINTARSA yang menyerahkan Sdr. JUMALI PERMADI Bogor 09 Juni 2009.
4)
1 (satu) lembar Tanda Terima Penyerahan Berkas Sertipikat (Larasita) Kel, Situgede Kec. Bogor Barat Kota Bogor 1 Yana Survana. 2. Sudaryanto 3.HaerudIn, 4. Miharsih K, 5. Nurseha, 6, Nenih Martina, 7. Yusep Taruna, 8. Venie M, 9. Ali, 10. Rusdi, jumlah uang Rp. 7,100.000,-, yang menerima Sdr. WINTARSA yang menyerahkan Sdr. JUMALI PERMADI. Bogor 2 Juni 2009.
5)
1 (satu) lembar Tanda Terima Berkas Larasita Kel. Situgede Kec. Bogor Barat Kota Bogor : 1. Darvati. 2 0;3 Sudiya, 3. Yayah, 4, Setiawati, Setiawati. 6. Siti Hindun, Siti Hindun, Jumlah Uang Rp.3.600.000,- yang menerima Sdr. WINTARSA yang menyerahkan Sdr. JUMALI P, tanggal 26-05-2009.
6)
Surat Keputusan Kepala Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat
Nomor : 18/Kep-32.3/I/2011,
tanggal 27 Januari 2011 tentang Penetapan lokasi program pengelolaan
pertanahan
nasional
kegiatan
pengelolaan
pertanahan propinsi sub kegiatan sertifikat HAT Jawa Barat output sertifikat prona sub output legalisasi aset prona pada kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat, beserta lampirannya. Halaman 44 dari 50 Putusan Nomor 30/TIPIKOR/2015/PT.BDG
7)
Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor Nomor 56/Kep-32.71/I/2011,
tanggal
31
Januari
2011
tentang
Penetapan lokasi program pengelolaan pertanahan nasional kegiatan
pengelolaan
pertanahan
propinsi
sub
kegiatan
sertifikat HAT Jawa Barat output sertifikat prona sub output legalisasi aset prona pada Kantor Pertanahan Kota Bogor beserta lampirannya. 8)
Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor Nomor 64/Kep-32.71/II/2011, tanggal 16 Pebruari 2011 tentang Penetapan Peserta program pengelolaan Pertanahan Nasional kegiatan
pengelolaan
pertanahan
propinsi
sub
kegiatan
sertifikat HAT Jawa Barat output sertifikat prona sub output legalisasi aset prona pada Kantor Pertanahan Kota Bogor beserta lampirannya. 9)
Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor Nomor 500-160-2009, tanggal
16 April 2009 tentang Susunan Tim
larasita Kantor Pertanahan Kota Bogor beserta lampirannya. 10) Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor tentang Susunan Tim pelaksana kegiatan Prona tahun 2011 beserta lampirannya. 11) Berita Acara Penyerahan Sertifikat Prona 2011 Kelurahan Bubulak, 100 sertifikat. 12) Berita Acara Penyerahan Sertifikat Prona 2011 Kelurahan Balumbang Jaya, 50 sertifikat. 13) Berita Acara Penyerahan Sertifikat Prona 2011 Kelurahan Sindang Barang, 50 sertifikat. 14) Berita Acara Penyerahan Sertifikat Prona 2011 Kelurahan Sukaresmi, 100 sertifikat. 15) Petunjuk Pelaksanaan Prona tahun 2011. 16) Petunjuk Pelaksanaan Larasita tahun 2009. 17) Surat Pengajuan anggaran untuk kegiatan Prona 2011 beserta rinciannya. 18) Surat Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Kegiatan Prona tahun 2011 beserta bukti-bukti pengeluaran/penggunaan uang. 19) Daftar realisasi penerbitan Sertifikat Larasita tahun 2009. 20) Surat Keputusan tentang Biaya Pembuatan sertifikat melalui Larasita. Halaman 45 dari 50 Putusan Nomor 30/TIPIKOR/2015/PT.BDG
21) Berita Acara Pemeriksaan Berkas kegiatan Larasita kantor pertanahan Kota Bogor, tanggal 8 Maret 2011 antara MG ENDAH
TITIK
PURWANI,
SH
dan
WINTARSA,
Surat
pernyataan atas nama WINTARSA tanggal 18 Maret 2011 dan daftar rincian berkas permohonan Larasita yang dikuasai oleh WINTARSA. 22) Berita Acara Pemeriksaan Berkas kegiatan Larasita kantor pertanahan Kota Bogor, tanggal 8 Maret 2011 antara MG ENDAH TITIK PURWANI, SH dan SODIKIN, Surat pernyataan atas nama SODIKIN tanggal 11 Maret 2011 dan daftar rincian berkas permohonan Larasita yang dikuasai oleh SODIKIN. 23) Jadwal Kunjungan Mobil Larasita di Kelurahan-kelurahan wilayah Kota Bogor bulan Mei 2009, juni 2009, juli 2009, agustus 2009 dan Nopember 2009. 24) Buku agenda mobil Larasita yang dibuat oleh WINTARSA. 25) Laporan dengan surat Nomor 590/78Pero tanggal 7 Agustus 2012 dari Koordinator Kelurahan Kencana, yaitu Lurah Sdr. Ahmad Suandy, SE tentang Daftar Peserta Program Larasita Tahun 2009 Kelurahan Kencana Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor yang berkas dan Biayanya diterima oleh Pegawai BPN Kota Bogor (Bendahara PUM Sdr. Johan Singat). 26) Laporan dari Koordinator Kelurahan Pamoyanan, yaitu Lurah Sdr. Suburudin tentang Daftar Peserta Permohonan Sertifikat Melalui Larasita yang berkas dan biayanya diterima oleh Pegawai BPN Kota Bogor (Bendahara PUM Sdr. Wintarsa). 27) Laporan dengan surat Nomor 594.3/81Cbl tanggal 12 April 2013
dari
Koordinator
Kelurahan
Cibuluh,
yaitu
Lurah
Sdr.Tatang Riyadi, SE., tentang Daftar Peserta Sertifikasi Tanah Larasita/UKM Kelurahan Cibuluh Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor Tahun 2009 yang berkas dan biayanya diterima oleh Pegawai BPN Kota Bogor (Bendahara PUM Sdr Johan Singat). 28) Laporan dengan surat Nomor 500/ Pem tanggal 9 April 2013 dari Koordinator Kelurahan Gunung Batu, yaitu Lurah Sdr. Dario Amirullah, S.Pd., tentang Pemutakhiran Data Larasita yaitu berupa Daftar Peserta Permohonan Sertifikat Melalui Larasita yang berkas dan biayanya diterima oleh Pegawai BPN Kota Bogor (Bendahara PUM Sdr. Wintarsa). Halaman 46 dari 50 Putusan Nomor 30/TIPIKOR/2015/PT.BDG
29) Laporan dari Koordinator Kelurahan Pasir Kuda, yaitu Lurah Sdr. Abdul Rohman., tentang Daftar Peserta Permohonan Sertifikat Melalui Larasita yang berkas dan biayanya diterima oleh Pegawai BPN Kota Bogor (Bendahara PUM Sdr. M.Sodikin). 30) Laporan dari Koordinator Kelurahan Bubulak, yaitu Lurah Sdr. Heriawan., tentang Daftar Peserta Permohonan Sertifikat Melalui Larasita yang berkas dan biayanya diterima oleh Pegawai BPN Kota Bogor (Satgas Yuridis Sdr M.Sodikin/ Bendahara PUM Sdr. Wintarsa). 31) Laporan dari Koordinator Kelurahan Marga Jaya, yaitu Lurah Sdr. Dayat Sudrajat., tentang Daftar Peserta Permohonan Sertifikat Melalui Larasita yang berkas dan biayanya diterima oleh Pegawai BPN Kota Bogor (Bendahara PUM Sdr. Johan Singat). 32) Laporan dari Koordinator Kelurahan Ciluar, yaitu Sekretaris Kelurahan
Sdr.
Napihudi,
SH,
tentang
Daftar
Peserta
Permohonan Sertifikat Melalui Larasita yang berkas dan biayanya diterima oleh Pegawai BPN Kota Bogor (Bendahara PUM Sdr. Johan Singat). 33) Laporan dari Koordinator Kelurahan Muara Sari, yaitu Lurah Sdr. Dedi Sunardi, SH, tentang Daftar Peserta Permohonan Sertifikat Melalui Larasita yang berkas dan biayanya diterima oleh Pegawai BPN Kota Bogor (Bendahara PUM Sdr. Wintarsa). 34) Laporan Nomor 593/73Kdh tanggal 09 April 2013 dari Koordinator Kelurahan Kedung Halang, yaitu Lurah Sdr. Nur Ziwan tentang Data Larasita Kelurahan Kedung Halang Kecamatan Bogor Utara Tahun 2009 yang berkas dan biayanya diterima oleh Pegawai BPN Kota Bogor (Bendahara PUM Sdr. Johan Singat). 35) Laporan dengan surat tanpa Nomor tanggal kosong bulan April 2013 dari Koordinator Kelurahan Rancamaya, yaitu Lurah Sdr. Iskandar, SE tentang Data Larasita Kelurahan Rancamaya Tahun 2009 yaitu tentang Daftar Peserta Permohonan Sertifikat Melalui Larasita yang berkas dan biayanya diterima oleh Pegawai BPN Kota Bogor (Bendahara PUM Sdr. Wintarsa). Halaman 47 dari 50 Putusan Nomor 30/TIPIKOR/2015/PT.BDG
36) Laporan dengan surat tanpa Nomor tanggal 09 April 2013 dari Koordinator Kelurahan Bojong Kerta, yaitu Lurah Sdr. Makmur Sofyan, SE tentang Data Larasita Kelurahan Bojong Kerta Tahun 2009 yaitu tentang Daftar Peserta Permohonan Sertifikat Melalui Larasita yang berkas dan biayanya diterima oleh Pegawai BPN Kota Bogor (Satgas Yuridis Sdr. M Sodikin). 37) Laporan dengan surat Nomor 592.1/52./Pem 2013 tanggal 10 April 2013 dari Koordinator Kelurahan Situ Gede, yaitu Lurah Sdr. H. Yana Supiyana, SH tentang Data Pemohon Larasita Kelurahan Situ Gede Tahun 2009 dan penyelesaiannya yang berkas dan biayanya diterima oleh Pegawai BPN Kota Bogor (Bendahara PUM Sdr. Wintarsa dan Sdr. Gartono). 38) Laporan dengan surat tanpa Nomor tanggal 10 April 2013 dari Koordinator Kelurahan Sindang Barang, yaitu Lurah Sdr. Nani Hasani tentang Data Larasita Kelurahan Sindang Barang Tahun 2009 yaitu tentang Daftar Peserta Permohonan Sertifikat Melalui Larasita yang berkas dan biayanya diterima oleh Pegawai BPN Kota Bogor (Satgas Yuridis Sdr. M.Sodikin). 39) Laporan dengan surat tanpa Nomor tanggal 10 April 2013 dari Koordinator Kelurahan Balumbang Jaya, yaitu Lurah Sdr. Tafsir, SE tentang Data Larasita Kelurahan Balumbang Jaya Tahun 2009 yaitu tentang Daftar Peserta Permohonan Sertifikat Melalui Larasita yang Berkas dan Biayanya diterima oleh Pegawai BPN Kota Bogor (Bendahara PUM Wintarsa). 40) Laporan dengan surat tanpa Nomor tanggal 09 April 2013 dari Kordinator Kelurahan Harja Sari, yaitu Lurah Sdr. Nani Aryatna,SE tentang Data Larasita Kelurahan Harja Sari Tahun 2009 yaitu tentang Daftar Peserta Permohonan Sertifikat Melalui Larasita yang berkas dan biayanya diterima oleh Pegawai BPN Kota Bogor (Koordinator Operasional Sdr. Gartono). 41) Laporan dengan surat tanpa Nomor tanggal 08 April 2013 dari Koordinator Kelurahan Curug, yaitu Lurah Sdr. Yayat Supriya, SE tentang Data Larasita Kelurahan Curug Tahun 2009 yaitu tentang Daftar Peserta Permohonan Sertifikat Melalui Larasita yang berkas dan biayanya diterima oleh Pegawai BPN Kota Bogor (Satgas Yuridis Sdr. M Sodikin).
Halaman 48 dari 50 Putusan Nomor 30/TIPIKOR/2015/PT.BDG
42) Laporan dengan surat tanpa Nomor tanggal 08 April 2013 dari Koordinator Kelurahan Curug Mekar, yaitu Lurah Sdr. Safei. RE tentang Data Larasita Kelurahan Curug Mekar Tahun 2009 yaitu tentang Daftar Peserta Permohonan Sertifikat Melalui Larasita yang berkas dan biayanya diterima oleh Pegawai BPN Kota Bogor (Bendahara PUM Sdr. Wintarsa). 43) Laporan dengan surat Nomor 593/57/TGL tanggal 09 April 2013 dari Koordinator Kelurahan Tegal Lega Lurah Sdr. Sihabudin, SE tentang Data Pemohon Sertifikat Larasita Tahun 2009 Kelurahan Tegal Lega yang berkas dan biayanya diterima oleh Pegawai BPN Kota Bogor (Bendahara PUM Sdr. Johan Singat). 44) Laporan dengan surat tanpa Nomor tanggal 08 April 2013 dari Koordinator Kelurahan Sindang Sari, yaitu Lurah Sdr. Agus Suwondo, SE tentang Data Larasita Kelurahan Sindang Sari Tahun 2009 yaitu tentang Daftar PesertaPermohonan Sertifikat Melalui Larasita yang berkas dan biayanya diterima oleh Pegawai BPN Kota Bogor (Bendahara PUM Sdr. Johan Singat). 45) Laporan dengan surat Nomor 590/68Mhj tanggal 11 April 2013 dari Koordinator Kelurahan Mulyaharja, yaitu Lurah Sdr. Drs. Abdul Rahman, M.Si tentang Data Pemohon Larasita Tahun 2009
dan
Penyelesaiannya
di
Kelurahan
Mulyaharya
Kecamatan Bogor Selatan yang Berkas dan Biayanya diterima oleh
Pegawai
BPN
Kota
Bogor(Bendahara
PUM
Sdr.
Wintarsa). 46) Laporan dengan surat tanpa Nomor tanggal 11 April 2013 dari Kordinator Kelurahan Sindang Rasa, yaitu Lurah Sdr. Dede Sugandi,SE tentang Data Larasita Sindang Rasa Sari Tahun 2009 yaitu tentang Daftar Peserta Permohonan Sertifikat Melalui Larasita yang berkas dan biayanya diterima oleh Pegawai BPN Kota Bogor (Bendahara PUM Sdr. Wintarsa). 47) Laporan dengan surat tanpa Nomor tanggal 11 April 2013 dari Koordinator
Kelurahan
Semplak,
yaitu
Lurah
Sdr.
H.
Syamsudin, S.Pd.M.Si. tentang Data Larasita Semplak Tahun 2009 yaitu tentang Daftar Peserta Permohonan Sertifikat Melalui Larasita yang berkas dan biayanya diterima oleh Pegawai BPN Kota Bogor (Bendahara PUM Sdr. Johan.S). Halaman 49 dari 50 Putusan Nomor 30/TIPIKOR/2015/PT.BDG
48) Laporan dari Koordinator Kelurahan Sukaresmi, yaitu Lurah Sdr. Zulkarnain,SE. tentang Data Larasita Sukaresi Tahun 2009 yaitu tentang Daftar Peserta Permohonan Sertifikat Melalui Larasita yang berkas dan biayanya diterima oleh Pegawai BPN Kota Bogor (Bendahara PUM Sdr. Wintarsa) Dipergunakan untuk perkara lain ; -----------------------------------------7. Menghukum Terdakwa GARTONO, S.Si untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -------------------------
Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2015, 2015 oleh MARIHOT LUMBAN BATU, BATU, SH., MH., MH , Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi sebagai Hakim Ketua Majelis, DR (HC) SATRIA U.S. GUMAY, GUMAY, SH., Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi dan DR. H. Ir. FONTIAN MUNZIL, MUNZIL, SH., MH., ME., CFP CFP., Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung masing-masing sebagai Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri para Hakim Anggota serta dibantu oleh NURDIANA, SH. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya serta Jaksa Penuntut Umum ; HAKIMHAKIM-HAKIM ANGGOTA
DR (HC) SATRIA U.S. GUMAY, GUMAY, SH.,
HAKIM KETUA MAJELIS
MARIHOT LUMBAN BATU, BATU, SH., MH., MH.,
DR. H. Ir. FONTIAN MUNZIL, MUNZIL, SH., MH., ME., CFP
PANITERA PENGGANTI PENGGANTI
NURDIANA, SH.
Halaman 50 dari 50 Putusan Nomor 30/TIPIKOR/2015/PT.BDG
