PN.Bkn DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA. : MULYADI Bin KETENG (Alm) Als NAIM

PUTUSAN

SELA

Nomor. 159/Pid.B/2013/PN.Bkn “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : Nama lengkap

: MULYADI Bin KETENG (Alm) Als NAIM

Tempat Lahir

: Sei Merah (Tanjung Morawa-Sumut)

Umur / Tgl.Lahir : 36 Tahun / 02 Mei 1977 Jenis Kelamin

: Laki-Laki

Kebangsaan

: Indonesia

Tempat Tinggal

: Desa Suka Maju Rt.02 Rw.01 Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar

Agama

: Islam

Pekerjaan

: Petani

Terdakwa ditahan oleh : 1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2013 s/d tanggal 30 Mei 2013; 2. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2013 s/d tanggal 10 Juni 2013; 3. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 11 Juni 2013 s/d tanggal 10 Juli 2013; 4. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 11 Juli 2013 s/d tanggal 08 September 2013; Terdakwa TITORLIAN

dipersidangan BATUBARA,SH,

didampingi JHON

oleh

SYAHRIAL,SH,

HENDRI,SH,

BONI

RUDI F

LASAMBOW,SH,MH, SASTRA SEMBIRING,SH dan AIDIL FITSEN,SH Advokat berkantor di BPKH MKGR (Badan Pembelaan dan Konsultasi Hukum Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong) Prov.Riau Jalan Riau Ujung No.85 A Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 012/BPKH-MKGR/R/V/2013

tanggal 17 Mei 2013, tedaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 11 Juli 2013 dengan Nomor : 107/SK/2013/PN.Bkn; Telah membaca surat-surat dan berkas perkara pemeriksaan pendahuluan dalam perkara ini; Telah mempelajari surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang dan surat dakwaan tanggal 30 Mei 2013 Nomor : PDM-161/BNANG/03/2013; Telah mendengar dan memperhatikan keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa atas surat dakwaan Penuntut Umum; Telah pula mendengar dan memperhatikan pendapat Penuntut Umum atas keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa; Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Bangkinang dengan surat dakwaan yang berbunyi sebagai berikut : Bahwa ia terdakwa MULYADI Bin KETENG (Alm) Als NAIM, pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2011 sekira pukul 11.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Desember 2011, atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu masih dalam tahun 2011, bertempat di Areal Konsesi Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) PT. Riau Abadi Lestari Unit Sindotim, Petak Kerja TPGF 0201, Desa Kota Garo, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar atau setidak tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, “mengerjakan dan atau menggunakan, dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak syah” Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : Berawal adanya Keputusan Bersama Menteri Transmigrasi dan Menteri Kehutanan RI Nomor : SKB.81/MEN/1990, Nomor 376/Kpts-II/1990, tanggal 28 Juli 1990, Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Transmigrasi Hutan Tanaman Industri. Atas dasar Surat Keputusan Bersama dari kedua menteri tersebut, PT Arara Abadi melalui suratnya tertanggal 1 Maret 1994 mengajukan permohonan untuk mendapatkan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Indusri di Propinsi Daerah Tingkat I 2 Disclaimer: Pengadilan Negeri Bangkinang berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen PN Bangkinang untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang melalui :Email : [email protected] Telp : +62762-20043

Riau. Menyikapi surat dari PT. Arara Abadi dimaksud Menteri Kehutanan RI dengan suratnya Nomor : 603/Kpts-IV /1994 tanggal 1 Mei 1994 mensyaratkan kepada PT. Arara Abadi untuk kepentingan permohonan pengelolaan (HPHTI) itu, agar melakukan kerjasama dengan PT. INHUTANI IV membentuk Perusahaan Patungan Hutan Tanaman Industri (HTI), sehingga berdasarkan Akta yang dibuat Mudofir Hadi, SH, Notaris di Jakarta Nomor : 171 tanggal 21 Oktober 1994 didirikanlah PT. Riau Abadi Lestari (PT.RAL) yang merupakan Badan Hukum Patungan sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Menteri Kehutanan RI tersebut; Bahwa sejak pendiriannya itu, PT. RAL telah mengajukan permohonan dan pengurusan terhadap izin lokasi areal HPFITI yang masuk kedalam tiga wilayah Kabupaten (Kabupaten Kampar, Siak dan Bengkalis), yang masing-masing lokasinya dengan luas + 4.000 Ha. Untuk Kabupaten Kampar Kawasan HPHTI yang dimohonkan + 4.000 Ha. itu dahulunya merupakan eks. HPH PT. Sindotim dan terdapat pada areal Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Minas, yang penunjukan HPT Minas itu sebagai kawasan hutan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan RI No. : 173/KptsII/1986, tanggal 06 Juni 1986, Tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Propinsi Dati I Riau sebagai Kawasan Hutan dan telah di Tata Batas sesuai Berita Acara Tata Batas Kawasan HPT. Minas, tanggal 28 Pebruari 1994 yang disepakati dan ditandatangani oleh Panitia Tata Tata Batas Kawasan Hutan Kabupaten Dati II Kampar yang diketuai Bupati Kampar dan kemudian terhadap Berita Acara Tata Batas HPT Minas ini, mendapat pengesahan oleh Menteri Kehutanan RI tanggal 18 Juli 1997; Bahwa atas Permohonan izin lokasi HPHTI PT. RAL dimaksud, Menteri Kehutanan RI memberikan konsesi HPHTI kepada PT. RAL dilokasi dimaksud melalui suratnya No. : 542/Kpts-II/1997, tanggal 25 Agustus 1997, Tentang PEMBERIAN HAK PENGUSAHAAN HUTAN TANAMAN INDUSTRI POLA TRANSMIGRASI ATAS AREAL HUTAN SELUAS + 12.000 (DUA BELAS RIBU) HEKTAR DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I RIAU KEPADA PT. RIAU ABADI LESTARI;

3 Disclaimer: Pengadilan Negeri Bangkinang berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen PN Bangkinang untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang melalui :Email : [email protected] Telp : +62762-20043

Bahwa terhadap lahan konsesi HPHTI PT. RAL di dalam kawasan HPT Minas yang juga meliputi Petak Kerja TPGF 0201 Unit Sindotim, Desa Kota Garo, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar tersebut, PT. RAL dengan dasar Rencana Karya Tahunan (RKT) HTI Transmigrasi Tahun 1997 /1998 yang disahkan Kanwil Departemen Kehutanan Propinsi Riau, telah melakukan kegiatan penanaman tanaman kehutahan jenis Acacia Mangium dan telah melakukan kegiatan pemanenan dan Rotasi Tanaman ditahun 2011; Bahwa selanjutnya terhadap lokasi yang sama, PT. RAL berdasarkan Rencana Kerja Tahunan (RIC) Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu HTI Tahun 2011 yang mendapat pengesahan dari Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau sesuai suratnya No. : 522.2/Pemhut/1039 tanggal 23 Maret 2011, melakukan kegiatan pembersihan (Land Clearing) dan Persiapan Lahan Tanpa Bakar (PLTB), sehingga di Lokasi Unit Sindotim Petak Kerja TPGF 0201, Desa Kota Garo, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar tersebut telah bersih dan siap dilakukan kegiatan penanaman kembali Acacia Mangium dan Eucalyptus; Bahwa dalam tahap persiapan penanaman dimaksud, tanpa sepengetahuan dan seijin PT. RAL ataupun tanpa adanya ijin pelepasan kawasan hutan dari Menteri Kehutanaru terdakwa MULYADI Bin KETENG (Alm) Als NAIM, dengan dibantu oleh saksi Mislan Bin Wiryo Sentono dan saksi Ponidi sebagai orang upahannya, pada sekira awal bulan Desember 2011 telah melakukan kegiatan Non Kehutanan di Lokasi Petak Kerja TPGF 0201 Unit Sindotim, Desa Kota Garo, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar dengan cara mendirikan pondok dari papan dan tepas kelapa sawit yang beratapkan seng, membuat jembatan dari kayu alam dan papan diatas parit yang menghubungkan ke pondok serta telah pula selesai melakukan penanaman bibit kelapa sawit berumur + 6 bulan diatas lahan sekira seluas 1 ha yang merupakan Lokasi HPHTI PT. RAL Unit Sindotim dimaksud; Bahwa kegiatan terdakwa tersebut kemudian diketahui oleh saksi Rinto Anwar Samosir, saksi Hamra Sinaga dan saksi Heri Ramadani, selaku Security PT. RAL 4 Disclaimer: Pengadilan Negeri Bangkinang berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen PN Bangkinang untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang melalui :Email : [email protected] Telp : +62762-20043

yang'sedang melakukan kegiatan patroli rutin pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2011 sekira pukul 11.00 Wib di areal konsesi HPHTI PT RAL itu dan melaporkan kejadian tersebut kepada Humas PT RAL, saksi Abadi,SH dan saksi Fuat Nurhidayat,S.Hut yang menjabat perencana pada PT.RAL. selanjutnya saksi Abadi,SH, saksi Fuat Nurhidayat S.Hut serta beberapa orang Security tadi mendatangi lokasi dan mendapati sudah ada penanaman bibit kelapa sawit disitu. Ketika itu dilokasi juga ada dijumpai terdakwa yang sedang bekerja membuat pancang jalur untuk menanam bibit kelapa sawit dengan dibantu saksi Mislan Bin Wiryo Sentono dan saksi Ponidi, yang menerima upah dari terdakwa sebesar Rp.4.000.000- untuk penanaman bibit kelapa sawit di atas lahan sekira 2 ha. Kemudian selain dari itu petugas dari PT. RAL juga menjumpai tumpukan bibit kelapa sawit yang siap tanam didekat pondok yang telah berdiri di lokasi; Bahwa atas penemuan itu, saksi Abadi, SH dan saksi Fuat Nurhidayat S. Hut mengingatkan terdakwa bahwa lokasi tersebut masuk dalam konsesi HPHTI PT RAL dan menyuruh terdakwa untuk menghentikan kegiatanya, namun teguran dan peringatan itu tidak diindahkan terdakwa dan tetap melanjutkan penanaman bibit kelapa sawit sehingganya manajemen PT. RAL melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polda Riau atas pengerjaan dan atau menduduki kawasan hutan yang dilakukan terdakwa secara tidak sah tersebut; Bahwa pada tanggal 20 Pebruari 2012, Ahli Prayoto, S.Hut.MT dari Penatagunaan Hutan Bidang Planologi Dinas Kehutanan Propinsi Riau dengan didampingi Managemen PT. RAL dan penyidik dari Dit Reskrimsus Polda Riau mengambil beberapa titik koordinat pada lokasi yang dikerjakan terdakwa, yaitu : LU 00 o 43' 36,9 " BT 101 o 18 ' 04,9 " dilokasi ditemukan jalan tanah dengan lebar lebih kurang 6 meter; LU 00 o 43' 36,7 " BT 101 o 18'05,0 " dilokasi ditemukan adanya tanaman sawit.


LU 00 " 43' 32,4 " E 101o 18'A8,4 "

dilokasi

ditemukan

kanal

dan

adanya

jembatan terbuat dari kayu yang sudah rusak. LU 00 o 43' 35,7 " E 101o 18'05,0 "

dilokasi ditemukan pondok

Dari hasil pengecekan lapangan yang dilakukan ahli dan dengan mempedomani kepada hasil tata batas kawasan hutaru maka terhadap beberapa titik koordinat yang telah diambil ahli tersebut masuk kedalam Kawasan HPT Minas, namun telah diperuntukan untuk HPHTI pola Transmigrasi atas areal hutan seluas + 12.000 (dua belas ribu) ha di Propinsi Riau kepada PT. Riau Abadi Lestari sesuai Keputusan Menteri Kehutanan RI No. : 542/Kpts-II/1997, tanggal 25 Agustus 1997; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Ayat (3) huruf (a) jo Pasal 78 Ayat (2) UU. RI No. : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Eksepsi secara tertulis tanggal 13 Juli 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut : 1.

Tentang Kewenangan Mengadili. Bahwa Pengadilan Pidana pada Pengadilan Negeri Bangkinang tidaklah berwenang untuk mengadili perkara aquo karena perkara aquo adalah perkara perdata. dengan alasan-alasan sebagai berikut : a. Bahwa terdakwa memperoleh lahan tersebut pada tahun 2002 atau sekitar 12 tahun yang lalu atas dasar jual beli dengan Sdr. Agustinus dimana lahan tersebut dibeli terdakwa sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) perkapling 2 (Ha); b. Bahwa sdr.Agustinus (alm) memperoleh lahan tersebut pada tahun 1996 pada saat pembukaan lahan kelompok Tani Takuana Setia Abadi Kecamatan dahulu Siak Hulu sekarang Tapung Jaya dimana pada waktu itu sdr.Agustinus (alm) menjabat sebagai salah satu ketua kelompok (kelompok Tapung Jaya); c. Bahwa dasar kepemilikan sdr.Agustinus (alm) adalah berdasarkan Surat Keterangan dengan Nomor.524/SK/RG/1996 tanggal 11 Oktober 1996 yang


dikeluarkan oleh Kepala Desa Kota Garo (Sdr.Abdul Rahman.S) dengan ditandatangani oleh saksi-saksi sepadan dan diketahui oleh Ketua RW.I Desa Kota Garo (Sdr.Syaifullah) dan Kettra RT.05 (Sdr.Kamar Arefa) dan diatas lahan tersebut telah ditanami pohon sawit; d. Bahwa Sdr.Agustinus adalah salah satu ketua kelompok dari Kelompok Tani Takuana Setia Abadi yang memperoleh ijin pembukaan lahan berdasarkan Persetujuan pendirian Kelompok Tani didaerah lokasi Takwana. Plamboyan, Petapahan, Desa Sei Garo, Kecamatan Tapung/Siak Hulu dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kampar dengan surat Nomor 320/EK/VI/96/2250 tanggal 3 Juni 1996 dan Surat Camat Siak Hulu nomor. 250/EK/SH/96 tanggal 17 April 1995 dan atas dasar kedua persetujuan inilah Kepala Desa kemudian membagikan lahan-lahan tersebut kepada Kelompok-tani dimana salah satunya adalah Kelompok Tani Tapung Jaya yang diketuai oleh Sdr.Agustinus (alm); e. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka jelaslah terdakwa menduduki lahan tersebut adalah SAH berdasarkan hukum karena telah mendapat ijin dari Bupati, Camat, Kepala Desa, Rw dan RT termasuk saksi-saksi sepadan dengan penjelasan bahwa lahan tersebut tidak tumpang tindih (overlap) dengan areal pencadangan perkebunan besar, HTI ataupun hutan lindung yang sudah dicadangkan oleh Pemerintah (Surat Persetujuan Bupti Kampar di atas); f. Bahwa

dalam

Surat

Dakwaan

Jaksa

Penuntut

Umum

nomor.

PDM.161.BNANG/03/2013 tanggal 20 Mei 2013 dijelaskan pada halaman 2. Bahwa Menteri Kehutanan rnemberikan konsesi HPHTI kepada PT.RAL dengan pemberian Hak Pengusahaan Hutan tanaman Industri POLA TRANSMIGRASI atas areal hutan dilokasi dimaksud melalui suratnya tertanggal 25 Agustus 1997 nomor. 542/Kpts-II/1997 yang berarti 1 (satu) tahun kemudian setelah Sdr.Agustinus (alm) memiliki surat kepemilikan Sah atas lahan tersebut; g. Bahwa dengan demikian seharusnya PT.RAL dalam mengambil lahan tersebut haruslah memberikan ganti rugi terlebih dahulu kepada sdr.Agustinus cq.Mulyadi 7 Disclaimer: Pengadilan Negeri Bangkinang berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen PN Bangkinang untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang melalui :Email : [email protected] Telp : +62762-20043

(terdakwa) atau memang memberikan lahan tersebut kepada rnasyarakat karena pola transmigrasi adalah membagikan lahan kepada masyarakat atau mengajukan gugatan

perdata

kepengadilan

untuk

mempertahankan

haknya

karena

Sdr.Mulyadi (terdakwa) juga memiliki surat-surat kepemilikan yang sah atas lahan tersebut; h. Bahwa didalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan dalam pemberian konsesi kepada Perusahaan selalu mencantumkan : “Apabila dalam areal hak penguasahaan HutanTanaman Industri (HTI) terdapat lahan yang telah menjadi tanah milik, perkampungan, tegalan, persawahan dan/atau telah diduduki dan digarap-oleh pihak ketiga (masyarakat) maka lahan tersebut tidak termasuk dan dikeluarkan dari areal kerja Hak Pengusahann Hutan Tanaman Industri (HPHTI); Berdasarkan hal-hal tersebut diatas jelaslah perkara ini bukanlah perkara pidana tetapi adalah perkara perdata (masalah kepemilikan lahan) yang harus diadili oleh pengadilan perdata. 2. Tentang gugatan kabur. Bahwa surat Dakwaan nomor. PDM.16I. BNANG/03/2013 tanggal 20 Mei 2013 ditujukan kepada sdr.Mulyadi bin Keteng (alm) als Naim padahal sebagaimana penjelasan pada angka 1 diatas jelas yang menguasai lahan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan sdr.Jaksa Penuntut Umum adalah sdr.Agustinus (alm) dan Sdr.Mulyadi alias Naim hanyalah sebagai pembeli yang beritikad baik yang pada dasarnya haruslah dilindungi oleh Hukum, sehingga dengan demikian jelaslah dakwaan sdr.JPU menjadi kabur; Berdasarkan uraian-uraian diatas bersama ini kami bermohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo kiranya berkenan untuk memberikan putusan sela dengan amar putusan sebagai berikut : 1

Menyatakan bahwa perbuatan terdakwa bukanlah perbuatan pidana tetapi adalah perbuatan perdata;


2

Menyatakan pengadilan Pidana pada Pengadilan Negeri Bangkinang tidak berwenang untuk mengadili perkara aquo tetapi yang berwenang untuk mengadili perkara aquo adalah pengadilan perdata pada Pengadilan Negeri Bangkinang;

3

Membebankan biaya perkara kepada Negara; Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut,

Jaksa Penuntut Umum telah memberikan pendapatnya tanggal 22 Juli 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut : I.

PENDAHULUAN : Majelis Hakim yang kami muliakan; Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang kami hormati; Dan Sidang Pengadilan yang terhormat ; Pertama-tama dan yang utama marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat Taufik dan HidayahNya kita diberikan kesehatan sehingga kita semua dapat hadir dalam persidangan yang mulia ini; Selanjutnya perkenankanlah kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Majelis Hakim yang terhormat atas perkenannya memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan tanggapan terhadap Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa MULYADI Bin KETENG (Alm) Als NAIM yang disampaikan dalam sidang hari Rabu tanggal 26 Juni 2013 yang lalu; Kami sadar bahwa Penuntut Umum bukanlah sosok yang sempurna di dalam penegakan hukum, Penuntut Umum hanyalah manusia biasa sama dengan terdakwa atau manusia lainnya yang sempurna dan yang paling utama adalah Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa; Sebelum membahas eksepsi dari Penasehat Hukum terdakwa MULYADI Bin KETENG (Alm) Als NAIM, terlebih dahulu perlu kiranya diuraikan secara singkat beberapa hal yang berkaitan dengan syarat-syarat Surat Dakwaan dan eksepsi sebagaimana diatur dalam KUHAP dan perundang-undangan lainnya dengan


maksud dan tujuan agar kita semua selaku penegak hukum senantiasa bertindak diatas landasan hukum yang tepat dan benar; 1.

Syarat-Svarat Surat Dakwaan : Pasal 143 ayat (2) KUHAP menyebutkan: Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal, dan ditandatangani serta berisi : a.

Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;

b.

Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan;

Meskipun Undang-Undang menghendaki perumusan secara cermat, jelas dan lengkap tetapi KUHP sendiri tidak mengatur bagaimana suatu uraian tindak pidana dalam surat dakwaan itu telah cermat, jelas dan lengkap. Untuk menentukan kriteria tentang suatu perumusan tindak pidana dalam surat dakwaan itu sudah cermat, jelas dan lengkap hanyalah dapat ditentukan secara kasuistis dan oleh karena itu untuk mendapat kejelasan tentang hal tersebut perlu kiranya kita menyimak kembali doktrin dan yurisprudensi. Rakernas Mahkamah Agung RI Tahun 1986 sehubungan dengan ketentuan Pasal l43 ayat (2) KUHAP, Mahkamah Agung RI memberikan petunjuk sebagai berikut: “Maksud Pasal 143 ayat (2) KUHAP dengan kalimat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan, adalah bahwa dalam surat dakwaan itu harus disebut apa sesungguhnya dilakukan oleh terdakwa yang memenuhi unsur delik yang didakwakan, sehingga tidak cukup hanya menyebut tmsur deliknya saja”;


Kemudian dalam buku Pedoman Pembuatan surat dakwaan terbitan Kejaksaan Agung RI Tahun 1985, hal 14-16 dirumuskan pengertian cermat, jelas dan lengkap tersebut sebagai berikut : a. Yang dimaksud dengan “cermat” adalah ketelitian Jaksa Penuntut Umum mempersiapkan surat dalcwaan yang didasarkan pada Undang-undang yang berlaku bagi terdakwa serta tidak terdapat kekurangan dan atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan; b. Yang dimaksud dengan “Jelas” adalah Jaksa Penuntut Umum harus mampu merumuskan unsur-unsur delik yang didakwakan, sekaligus memadukan dengan perbuatan materiil (fakta) yang dilakukan oleh terdakwa dalam surat dakwaan; c. Yang dimaksud dengan “lengkap” adalah uraian surat dakwaan harus mencakup semua unsur-unsur yang ditentukan Undang-Undang secara lengkap; Selanjutnya mengenai pencantuman waktu dan tempat dilakukan tindak pidana dimaksud untuk memperjelas penrmusan tindak pidana yang dirumuskan. Dalam hal ini Dr. ANDI HAMZAH, SH dalam bukunya Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, tahun 1985 halaman 173 menyebutkan bahwa : Menurut Minkenhof Hoge Raad tidak banyak menuntut syarat-syarat penguraian tentang tempat dan waktu. Suatu uraian yang luas seperti “Di Rotterdam atau salah satu tempat di Nederland, atau di Antwerpen, atau salah satu tempat di Belgia dan didalam atau sekitar tahun-tahun 1920 sampai dengan tahun 1926 dipandang cukup memadai asal ternyata terdakwa tidak dirugikan dalam pembelaannya”; Dalam praktek syarat-syarat yang berkaitan dengan formalisasi seperti tanggal, tanda tangan dan identitas lengkap terdakwa disebut syarat formil. Sedangkan syarat yang berkaitan dengan isi / materi dakwaan yaitu uraian tentang tindak pidana yang didakwakan dan waktu serta tempat tindak pidana yang dilakukan 11 Disclaimer: Pengadilan Negeri Bangkinang berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen PN Bangkinang untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang melalui :Email : [email protected] Telp : +62762-20043

disebut syarat materiil. Pencantuman syarat formal dan materiil dalam penyusunan Surat Dakwaan itu sendiri sebagai dasar pemeriksaan sidang pengadilan, dasar tuntutan pidana dasar pembelaan diri bagi terdakwa dan merupakan dasar penilaian serta dasar putusan pengadilan; Sebagai akhir pembahasan Surat Dakwaan ini kami cantumkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 23 Agustus 1969 Nomor: 36K/Kr/1968 yang pada intinya memuat kaidah bahwa : “Walaupun surat tuduhan menyebutkan fakta dan keadaan yang menyertai perbuatan yang dituduhkan tidak secara lengkap tergambar, tidak dengan sendirinya mengakibatkan batalnya surat dakwaan”; 2.

Syarat-syarat Eksepsi / Keberatan. Pasal 156 ayat (1) KUHAP menyebutkan : Dalam hal terdakwa atau Penasihat Hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau Surat Dakwaan dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada

Penuntut

mempertimbangkan

Umum keberatan

untuk

menyatakan

tersebut

untuk

pendapatnya, selanjutnya

Hakim

mengambil

keputusan; Bahwa yang dimaksud dengan Eksepsi adalah suatu upaya untuk mengajukan keberatan yang diberikan oleh Undang-Undang kepada terdakwa / Penasihat Hukum setelah Penuntut Umum selesai membacakan Surat Dakwaan; Demikian itulah sekilas mengenai pengertian atau batasan tentang Eksepsi yang mana menurut M. YAHYA HARAHAP, SH dalam bukunya yang berjudul “Pembahasan Permasalahan dan Penerapannya KUHAP Jilid II” halaman 661 dinyatakan bahwa Eksepsi belum boleh memasuki masalah yang bersangkutan dengan hukum materiil, karena Eksepsi merupakan upaya yang bersifat hukum formil;


Selanjutnya LEIDEN MARPAUNG, SH dalam buku proses Penanganan Perkara Pidana tahun 1992 halaman 328 menyebutkan bahwa : batasan ruang lingkup materi eksepsi tersebut, ialah bahwa eksepsi hanya dapat ditujukan terhadap dakwaan atau kewenangan pengadilan, Jadi dengan demikian eksepsi hanya boleh diajukan terhadap hal yang bersifat prosepuil. Eksepsi tidak diperkenankan menyentuh materi perkara yang akan diperiksa dalam sidang pengadilan yang bersangkutan. Dengan perkataan lain, eksepsi hanya ditujukan kepada aspek formil yang berkaitan dengan penuntutan atau pemeriksaan perkara tersebut oleh Pengadilan. Sedangkan aspek materiil perkara tersebut tidak berada dalam lingkup eksepsi; Ditinjau dari segi materi dan alasan suatu eksepsi, maka eksepsi dapat dikelompokkan menjadi dua bentuk eksepsi yaitu eksepsi yang mengambil dasar dan alasan yang bersifat formil dan eksepsi yang menggunakan dasar atau alasan yang bersifat materiil; Dalam hal ini H. HAMRAT HAMID, SH dan HARUN M. HUSEIN, SH dalam buku pembahasan permasalahan KUHAP Bidang Penuntutan dan Eksekusi, tahun 1991 halaman 140 dan 141 menyebutkan bahwa : Eksepsi yang dapat dipertimbangkan pengadilan hanyalah Eksepsi yang diajukan terhadap dakwaan atau kewenangan Pengadilan. Jadi eksepsi yang didasarkan pada alasan-alasan yang bersifat materiil akan ditolak oleh Pengadilan karena Eksepsi yang demikian melampaui lingkup eksepsi yang ditentukan dalam Pasal 156 ayat (l) KUHAP. Biasanya eksepsi yang demikian menjangkau atau memasuki materi atau pokok perkara yang diperiksa, selanjutnya adalah merupakan hal yang wajib bilamana Penasihat Hukum berusaha sedemikian rupa untuk mencari celah-celah hukum dalam usahanya melemahkan surat dakwaan Penuntut Umum. Sepanjang memungkinkan dalam usahanya meringankan beban kliennya, sedangkan bagi Penuntut Umum akan berusaha meluruskan


perbedaan pendapat/persepsi yang timbul dengan harapan usaha penegakan hukum tetap berjalan sesuai rencana menuju tegaknya keadilan dan kebenaran. II. MATERI

POKOK

EKSEPSI/KEBERATAN

TERDAKWA

MELALUI

PENASEHAT HUKUMNYA : Majelis Hakim yang terhormat ; Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang terhormat ; Dan Sidang Pengadilan yang kami hormati ; Setelah kami membaca dan mempelajari dengan seksama eksepsi / keberatan dari Penasehat Hukum terdakwa yang disampaikan pada persidangan hari Senin tanggal 15 Juli 2013, yang pada pokoknya meminta majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : 1. Menyatakan bahwa perbuatan terdakwa bukanlah perbuatan pidana tetapi adalah perbuatan perdata; 2. Menyatakan pengadilan Pidana pada Pengadilan Negeri Bangkinang tidak berwenang untuk mengadili perkara A quo tetapi yang berwenang untuk mengadili perkara A quo adalah pengadilan perdata pada Pengadilan Negeri Bangkinang 3. Membebankan biaya perkara kepada Negara III. PENDAPAT / TANGGAPAN PENUNTUT UMUM TERHADAP EKSEPSI TERDAKWA MELALUI PENASEHAT HUKUMNYA : Majelis Hakim yang mulia; Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang kami hormati, Dan Sidang Pengadilan yang terhormat ; Setelah kami pelajari dengan seksam4 uraian Penasehat Hukum Terdakwa dalam Eksepsinya, dapat diketengahkan pokok-pokok keberatan Penasehat Hukum Terdakwa sebagai berikut : 1. Tentang kewenangan mengadili


Bahwa pengadilan pidana pada pengadilan negeri bangkinang tidaklah berwenang untuk mengadili perkara aquo karena perkara aquo adalah perkara perdata 2. Tentang gugatan kabur Bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum Reg. Perkara : PDM-161 /BNANG/ 05/2013 tanggal 30 Mei 2013 telah dibacakan di muka persidangan pada tanggal 26 Juni 2013; Sebelum kami menanggapi eksepsi/keberatan dari terdakwa terlebih dahulu kami akan menguraikan segala sesuatu yang berkenaan dengan eksepsi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 156 ayat (1) KUHAP dan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP dengan tujuan untuk mengkaitkan satu dengan lainnya sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan apakah subtansi eksepsi Penasehat Huhlm terdakwa masuk dalam ruang lingkup materi eksepsi sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang, yang mana materi eksepsi yang dibolehkan oleh ketentuan Undang-Undang adalah sebagai berikut : 1. Tentang kewenangan Pengadilan untuk mengadili ; 2. Tentang dakwaan tidak dapat diterima; 3. Tentang Surat Dakwaan yang harus dibatalkan karena tidak memenuhi rumusan dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP. Adapun uraian penjelasan dari masing-masing ketentuan tersebut adalah sebagai berikut : Ad.l. Tentang Kewenangan Pengadilan untuk Mengadili Bahwa

kewenangan

(kompetensi)

Pengadilan

untuk

mengadili

ini

menyangkut 2 (dua) hal, yakni kompetensi absolut yaitu mengenai “Peradilan Apa” yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, serta kompetensi relatif yaitu mengenai “Peradilan Negeri Mana” yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili; Ad.2. Tentang Dakwaan tidak dapat diterima 15 Disclaimer: Pengadilan Negeri Bangkinang berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen PN Bangkinang untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang melalui :Email : [email protected] Telp : +62762-20043

Bahwa pengertian dakwaan tidak dapat diterima tidak diatur oleh ketentuan Undang- Undang, oleh karena itu kami mencari didalam dokhin hukum pidana, Menurut Van Behmelen suatu dakwaan dinyatakan tidak dapat diterima apabila di dalam suatu perkara yang merupakan delik aduan, namun ternyata dalam proses pengajuan ke persidangan tidak disertai dengan pengaduan, atau delik dilakukan pada waktu dan tempat dimana ketentuan Undang-undang pidananya tidak berlaku, atau hak menuntut telah hapus dengan alasan antara lain nebis in idem, daluwarsa dan terdakwa meninggal dunia dan seterusnya yang dengan kata lain syarat-syarat pengajuan tuntutannya tidak terpenuhi; Perlu dicatat disini bahwa apabila suatu perbuatan bukan merupakan tindak pidana maka putusannya bukan tidak dapat diterima melainkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau onstlag van rech vervolging dan hal ini sudah rnenyangkut putusan terhadap pokok perkara. (vide Pasal 191 Ayat (2) KIIHAP): Ad.3. Tentang Surat Dakwaan yang harus dibatalkan karena tidak memenuhi rumusan dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP Dengan merujuk kepada Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, maka untuk dapat menyatakan Surat Dakwaan harus dibatalkan, Surat Dakwaan dimaksud setidaknya telah terlebih dahulu dinyatakan tidak menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana telah diatur dalam Pasal 156 Ayat (l) KUHAP tentang keberatan , Maka alasan-alasan lain yang tidak termasuk didalam ketiga ketentuan tersebut diatas jelas merupakan alasan yang tidak sah menurut hukum karena tidak memiliki nilai hukum; Bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibuat dan disusun sesuai dengan yang disyaratkan oleh Undang- Undang yaitu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Disclaimer: Pengadilan Negeri Bangkinang berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen PN Bangkinang untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang melalui :Email : [email protected] Telp : +62762-20043

143 ayat (2) KUHAP, yang menyebutkan : Penuntut Umum membuat Surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditanda tangani serta berisi : a. Nama lengkap, tempat lahir, Umur atau tanggal lahir, Jenis kelamin, Kebangsaan, Tempat Tinggal, Agama, dan Pekerjaan tersangka ; b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan; Bahwa surat dakwaan yang telah kami bacakan dalam sidang pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2013, telah memenuhi syarat-formil dan materil, yaitu telah memuat secara lengkap identitas terdakwa dan telah ditandatangani oleh Penuntut Umum, dan surat dakwaan juga telah memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai jenis tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan, dengan demikian dakwaan tersebut sudah memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf (a) dan (b) KUHAP; Bahwa mengenai keberatan Penasehat Hukum terdakwa MULYADI Bin KETENG (Alm) Als NAIM yaitu : 1. Tentang kewenangan mengadili : Bahwa pengadilan pidana pada Pengadilan Negeri Bangkinang tidaklah berwenang untuk mengadili perkara aqao karena perkara aquo adalah perkara perdata, dengan alasan-alasan sebagai berikut : a.

Bahwa terdakwa memperoleh lahan tersebut pada tahun 2002 atau sekitar 12 tahun yang lalu atas dasar jual beli dengan Sdr. Agustinus dimana lahan tersebut dibeli terdakwa sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) perkapling 2 (Ha);

b.

Bahwa sdr.Agustinus (alm) memperoleh lahan tersebut pada tahun 1996 pada saat pembukaan lahan kelompok Tani Takuana Setia Abadi Kecamatan dahulu Siak Hulu sekarang Tapung Jaya dimana pada waktu itu sdr.Agustinus (alm) menjabat sebagai salah satu ketua kelompok (kelompok Tapung Jaya);


c.

Bahwa dasar kepemilikan sdr.Agustinus (alm) adalah berdasarkan Surat Keterangan dengan Nomor.524/SK/RG/1996 tanggal 11 Oktober 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kota Garo (Sdr.Abdul Rahman.S) dengan ditanda-tangani oleh saksi-saksi sepadan dan diketahui oleh Ketua RW.I Desa Kota Garo (Sdr.Syaifullah) dan Kettra RT.05 (Sdr.Kamar Arefa) dan diatas lahan tersebut telah ditanami pohon sawit;

d.

Bahwa Sdr.Agustinus adalah salah satu ketua kelompok dari Kelompok Tani Takuana Setia Abadi yang memperoleh ijin pembukaan lahan berdasarkan Persetujuan pendirian Kelompok Tani didaerah lokasi Takwana. Plamboyan, Petapahan, Desa Sei Garo, Kecamatan Tapung/Siak Hulu dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kampar dengan surat Nomor 320/EK/VI/96/2250 tanggal 3 Juni 1996 dan Surat Camat Siak Hulu nomor. 250/EK/SH/96 tanggal 17 April 1995 dan atas dasar kedua persetujuan inilah Kepala Desa kemudian membagikan lahan-lahan tersebut kepada Kelompok-tani dimana salah satunya adalah Kelompok Tani Tapung Jaya yang diketuai oleh Sdr.Agustinus (alm);

e.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka jelaslah terdakwa menduduki lahan tersebut adalah SAH berdasarkan hukum karena telah mendapat ijin dari Bupati, Camat, Kepala Desa, Rw dan RT termasuk saksi-saksi sepadan dengan penjelasan bahwa lahan tersebut tidak tumpang tindih (overlap) dengan areal pencadangan perkebunan besar, HTI ataupun hutan lindung yang sudah dicadangkan oleh Pemerintah (Surat Persetujuan Bupti Kampar di atas);

f.

Bahwa

dalam

Surat

Dakwaan

Jaksa

Penuntut

Umum

nomor.

PDM.161.BNANG/03/2013 tanggal 20 Mei 2013 dijelaskan pada halaman 2. Bahwa Menteri Kehutanan rnemberikan konsesi HPHTI kepada PT.RAL dengan pemberian Hak Pengusahaan Hutan tanaman Industri POLA TRANSMIGRASI atas areal hutan dilokasi dimaksud melalui suratnya 18 Disclaimer: Pengadilan Negeri Bangkinang berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen PN Bangkinang untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang melalui :Email : [email protected] Telp : +62762-20043

tertanggal 25 Agustus 1997 nomor. 542/Kpts-II/1997 yang berarti 1 (satu) tahun kemudian setelah Sdr.Agustinus (alm) memiliki surat kepemilikan Sah atas lahan tersebut; g.

Bahwa dengan demikian seharusnya PT.RAL dalam mengambil lahan tersebut haruslah memberikan ganti rugi terlebih dahulu kepada sdr.Agustinus cq.Mulyadi (terdakwa) atau memang memberikan lahan tersebut kepada rnasyarakat karena pola transmigrasi adalah membagikan lahan kepada masyarakat atau mengajukan gugatan perdata kepengadilan untuk mempertahankan haknya karena Sdr.Mulyadi (terdakwa) juga memiliki surat-surat kepemilikan yang sah atas lahan tersebut;

h.

Bahwa didalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan dalam pemberian konsesi kepada Perusahaan selalu mencantumkan : “Apabila dalam areal hak penguasahaan HutanTanaman Industri (HTI) terdapat lahan yang telah menjadi tanah milik, perkampungan, tegalan, persawahan dan/atau telah diduduki dan digarap-oleh pihak ketiga (masyarakat) maka lahan tersebut tidak termasuk dan dikeluarkan dari areal kerja Hak Pengusahann Hutan Tanaman Industri (HPHTI);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas jelaslah perkara ini bukanlah perkara pidana tetapi adalah perkara perdata (masalah kepemilikan lahan) yang harus diadili oleh pengadilan perdata. 2. Tentang gugatan kabur. Bahwa Surat Dakwaan nomor. PDM.16I. BNANG/03/2013 tanggal 20 Mei 2013 ditujukan kepada sdr.Mulyadi bin Keteng (alm) als Naim padahal sebagaimana penjelasan pada angka 1 diatas jelas yang menguasai lahan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan sdr.Jaksa Penuntut Umum adalah sdr.Agustinus (alm) dan Sdr.Mulyadi alias Naim hanyalah sebagai pembeli yang beritikad baik yang pada dasarnya haruslah dilindungi oleh Hukum, sehingga dengan demikian jelaslah dakwaan sdr.JPU menjadi kabur; 19 Disclaimer: Pengadilan Negeri Bangkinang berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen PN Bangkinang untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang melalui :Email : [email protected] Telp : +62762-20043

Bahwa berdasarkan atas keberatan Penasehat Hukum terdakwa MULYADI Bin KETENG (Alm) Als NAIM tersebut, maka menurut kami hal tersebut TIDAK BERSIFAT EKSEPSIONAL karena sama sekali tidak ada kaitannya dengan materi Eksepsi yang diisyaratkan sebagaimana diatur di dalam Pasal 156 ayat (1) KUHAP dan juga sudah menyentuh pokok perkara atau diluar ruang lingkup materi eksepsi yang mana akan kita gali dan kita buktikan bersama-sama di dalam acara pembuktian di persidangan nanti; Serta bagaimana mungkin Penasehat Hukum terdakwa mengatakan perkara ini bukanlah perkara pidana tetapi adalah perkara perdata (masalah kepemilikan lahan) sementara terdakwa MULYADI Bin KETENG (Alm) AIs NAIM hingga saat ini belum pemah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bangkinang; Sehingga dengan demikian keberatan Penasehat Hukum terdakwa tersebut sangat tidak beralasan dan harus ditolak; Namun demikian untuk menjawab rasa penasaran Tim Penasehat Hukum terdakwa maka kami akan menjelaskan mengenai kewenangan (kompetensi) Pengadilan untuk mengadili ini menyangkut 2 (dua) hal, yakni kompetensi absolut yaitu mengenai “Peradilan Apa” yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya serta kompetensi relatif yaitu mengenai “Peradilan Negeri Mana” yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili; Bahwa kami Jaksa penuntut Umum dalam perkara a quo berpendapat “Penasehat Hukum terdakwa perkara a quo telah salah dalam menafsirkan apakah sebenarnya yang

dimaksud

sejauhmanakah

oleh

Perselisihan

kewenangan

hakim

Hukum pidana

(Pre

Judicial

terhadap

Geschill)

persoalan

dan

tersebut''.

Bahwasanya sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 04 Tahun 1980, Pre Judicial Geschill sendiri terbagi menjadi 2 (dua) yaitu pertama Question Pre Judicielle a I action yang berarti mengenai peraturan pidana yang disebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (antara lain pasal 284 KUHP) yang mana dalam hal ini tidak termasuk dalam perkara sebagaimana yang 20 Disclaimer: Pengadilan Negeri Bangkinang berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen PN Bangkinang untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang melalui :Email : [email protected] Telp : +62762-20043

didakwakan kepada terdakwa MULYADI Bin KETENG (Alm) Als NAIM. Selanjutnya yang kedua adalah Question Pre Judicielle au jugement yang berarti mengenai peraturan pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 81 Kitab UndangUndang Hukum Pidana, yang mana hal tersebutlah yang kemungkinan dimaksud oleh Penasehat Hukum terdakwa; Bahwa apabila yang dimaksud oleh Penasehat Hukum terdakwa adalah Question Pre Judicielle au jugement, maka menurut hemat kami Hal tersebut adalah sudah masuk pokok perkara. Hal tersebut sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1956 menerangkan jika hakim pidana tidak terikat oleh suatu perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya suatu hak perdata, sehingga dengan demikian hakim pidana diberikan kebebasan untuk mengikuti atau tidak putusan dalam perkara perdata yang mempunyai sangkut paut dengan perkara pidana, yang mana terhadap surat edaran tersebut dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dengan maksud agar dapat menjadi pedoman bagi hakim-hakim yang menangani permasalahan yang sama (Pre Judicial Geschill) sesuai dengan Yurisprudensi dalam putusan Mahkamah Agung RI Na. 413 K/Kr/1980 tanggal 09 Agustus 1980 dalam perkara kasasi terhadap Soetanto Djaja Al. Kwa Tjong Tjoen dan Hendra Djaja Al. Kwa Kiem Djoen. Dengan demikian pendapat Penasehat Hukum terdakwa tersebut tidak berdasar hukum; Selanjutnya Penuntut Umum mengutip Pendapat pendapat dari PROF. DRS. P.A.F. LAMINTANG, SH : “Lain halnya apabila elaepsi tersebut menyataknn "dakwaan harus dinyatakan sebagai ditolak oleh pengadilan” (niet ont-vankelijk verklaard) dengan sesuatu alasan yang berkenaan dengan tidak berwenangnya penuntut umum untuk melakukan penuntutan terhadap terdakwa atau dengan alasan bahwa perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa itu sebenarnya bukan merupakan suatu tindak pidana. Dalam hal ini memang tidak dapat dihindarkan lagi putusan hakim itu harus 21 Disclaimer: Pengadilan Negeri Bangkinang berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen PN Bangkinang untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang melalui :Email : [email protected] Telp : +62762-20043

ditangguhkan hingga selesainya sidang, karena untuk mengetahui benar tidaknya alasan yang telah dikemukakan oleh terdakwa atau oleh penasihat hukumnya, tidak ada jalan lain bagi hakim kecuali dengan memperhatilran kenyataan-kenyataan yang akan terungkap selama jalannya pemerilaaan. (Vide : "Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana dengan Pembahasan secara Yuridis menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana”, PROF. DRS.P.A.F. LAMINTANG, SH., Penerbit Sinar Baru, Bandung, 1984, Halaman 361); Bahwa oleh karena itu, maka kami Penuntut Umum ragu akan pemahaman Penasehat Hukum terdakwa dalam mengartikan Pasal 156 ayat (1) KUHAP dan dalam mengartikan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUIIAP yang mana menurut OSMAN SIMANJUNTAK, SH dalam bukunya yang berjudul “Teknik Penerapan Surat Dakwaan” halaman 2 dinyatakan bahwa “Surat Dakwaan adalah suatu surat atau akte yang memuat fakta kejadian dan setiap fakta kejadian tersebut telah melukiskan kwalifikasi juridis (unsur), yang disimpulkan dari berkas perkara dan dari uraian fakta kejadian dan fakta juridis tersebut terdakwa telah diduga melakukan perbuatan pidana” maka oleh karena itu kami berpendapat Surat dakwaan dalam perkara Pidana No. PDM – 161/BNANG/05/2013 an.terdakwa MULYADI Bin KETENG (Alm) Als NAIM telah dibuat dengan uraian dakwaan yang disusun secara kronologis dengan bahasa yang mudah dimengerti sehingga terdakwa dapat mengerti tentang isi dakwaan yang ditujukan kepadanya serta surat dakwaan mencakup semua unsur delik yang ditenfukan undang-undang secara lengkap yang mana berdasarkan dari keseluruhan keterangan para saksi-saksi yang saling berkaitan satu sama lain serta alat bukti lain yang ada di dalam berkas perkara yang memuat fakta kejadian dan setiap fakta kejadian tersebut telah melukiskan kwalifikasi juridis (unsur), Dengan demikian materi eksepsi tersebut seluruhnya tidak mendasar dan sepatutnya dikesampingkan; IV. KESIMPULAN : Majelis Hakim yang mulia; 22 Disclaimer: Pengadilan Negeri Bangkinang berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen PN Bangkinang untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang melalui :Email : [email protected] Telp : +62762-20043

Penasehat Hukum Terdakwa dan terdakwa yang kami hormati, dan ; Sidang Pengadilan yang kami hormati ; Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas maka kami Penuntut Umum dalam perkara ini berkesimpulan : 1. Surat Dakwaan kami Nomor : Reg. Perkara : PDM - 161/BNANG/05/2013 tertanggal 30 Mei 2013, sudah disusun secara cermat, jelas dan lengkap serta telah memenuhi syarat-syarat formal maupum materiil sesuai dengan ketentuan Pasal 143 Ayat (2) KUHAP; 2. Eksepsi Terdakwa tidak mendasar, tidak jelas dan telah melampaui ruang lingkup Eksepsi/keberatan, karena telah menyangkut materi pokok perkara yang menjadi obyek pemeriksaan sidang Pengadilan; Oleh karena itu kami Penuntut Umum dengan hormat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : 1. Menyatakan bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : Reg. Perkara : PDM -161/BNANG/05/2013 tertanggal 30 Mei 2013 An. Terdakwa MULYADI Bin KETENG (Alm) Als NAIM telah disusun sebagaimana mestinya dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP, dan karenanya Surat Dakwaan tersebut dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini. 2. Menyatakan eksepsi/keberatan dari Penasehat Hukum terdakwa tidak dapat diterima dan ditolak; 3. Menetapkan bahwa pemeriksaan perkara An. Terdakwa MULYADI Bin KETENG (Alm) Als NAIM tetap dilanjutkan Menimbang, bahwa atas Pendapat Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan pula tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan eksepsinya dan untuk singkatnya uraian putusan ini, tanggapan tersebut sebagimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap termuat serta telah dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;


Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan keberatan Penasehat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan menjabarkan ruang lingkup keberatan atas dakwaan sebagaimana yang digariskan oleh KUHAP ; Menimbang, bahwa Pasal 156 ayat (1) KUHAP telah menentukan secara limitatif akan keberatan yang boleh diajukan oleh Terdakwa atau penasehat Hukumnya atas suatu surat dakwaan, dimana pasal tersebut menentukan bahwa “ dalam hal Terdakwa atau Penasehat Hukum mengajukan keberatan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada Penuntut Umum untuk menyatakan pendapatnya, Hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan”; Menimbang, bahwa selanjutnya, adanya keberatan atas dakwaan tersebut, memberikan konsekuensi bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan suatu putusan sela sebagaimana yang digariskan dalam Pasal 156 ayat (2), dimana apabila keberatan tersebut diterima, maka perkara itu tidak diperiksa lebih lanjut, sebaliknya apabila Majelis Hakim menilai bahwa keberatan tersebut tidak diterima atau Hakim berpendapat hal tersebut baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan, maka sidang dilanjutkan” ; Menimbang, bahwa bertitik tolak pada ketentuan Pasal 156 KUHAP tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa ruang lingkup keberatan hanya terbatas pada adanya keberatan mengenai surat dakwaan serta adanya keberatan mengenai kompetensi mengadili, sehingga keberatan-keberatan yang diajukan diluar dari yang digariskan Pasal 156 KUHAP tersebut Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut ; Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keberatan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa ; Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam eksepsinya telah mendalilkan bahwa dakwaan Penuntut Umum tidak memenuhi syarat formil dan materiil, Majelis Hakim memberikan pendapat sebagai berikut :


Menimbang, bahwa Pasal 143 ayat (2) yang mengatur tentang surat dakwaan, telah menentukan akan syarat formil dan materiil suatu dakwaan, dimana dalam ketentuan tersebut menyebutkan bahwa “Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani, serta berisi : a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka ; b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana yang dilakukan ; Bahwa syarat formil tercantum pada Pasal 143 Aat (2) huruf a KUHAP dan syarat materiil pada pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP. Apabila surat dakwaan tidak memenuhi syarat formal maupun materiil maka surat dakwaan tersebut batal demi hukum. Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Cermat adalah penggambaran dari suatu perbutaan penuh ketelitian dan penuh kehati-hatian yang disetai dengan suatu ketajaman dan keteguhan memperhatikan patokan yang telah dipolakan sessuai dengan kepentingan yang dituju, Jelas berati tidak menimbulkan kekaburan atau keragu-raguan sehingga siapa pun yang membaca akan mengerti, Lengkap berarti komplet atau cukup tidak ada yang tercecer (A.Soetomo, Pedoman Dasar Pembuatan Surat Dakwaan Dan Suplemen, Pradnya Paramitha, Jakarta,1989) Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah memuat seluruh syarat formil dan seluruh syarat materil dalam dakwaannya, dimana Jaksa Penuntut Umum telah pula merumuskan secara jelas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, serta telah memuat pula tempus maupun locus delicti akan tindak pidana pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ; Menimbang, bahwa berkaitan dengan keberatan Penasehat Hukum Terdakwa yang mendalilkan bahwa


, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena ruang lingkup keberatan hanya terbatas pada adanya keberatan mengenai surat dakwaan serta adanya keberatan mengenai kompetensi mengadili, dimana keberatan-keberatan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut bukanlah mengenai sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 156 KUHAP, serta keberatan tersebut telah menyangkut materi perkara yang memerlukan pembuktian oleh karenanya keberatan tersebut Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut. Menimbang bahwa oleh karena pada prinsipnya seluruh nota keberatan Penasehat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima, maka dengan sendirinya pemeriksaan atas pokok perkara ini haruslah dilanjutkan, sedangkan terhadap biaya perkara haruslah ditangguhkan sampai putusan akhir. Memperhatikan ketentuan Pasal 143, Pasal 156 Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan : MENGADILI 1. Menyatakan keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima ; 2. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini ; 3. Menangguhkan biaya perkara sampai pada putusan akhir ; Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari …………….. tanggal ……… JULI 2013 oleh kami YUNTO SAFARILLO.HT,SH selaku Hakim Ketua Majelis, JOHN PAUL MANGUNSONG,SH dan FAUSI,SH,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari …………….. tanggal ……… JULI 2013 oleh Hakim Ketua Majelis Hakim tersebut bersama Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh EMILIA Panitera Pengganti 26 Disclaimer: Pengadilan Negeri Bangkinang berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen PN Bangkinang untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang melalui :Email : [email protected] Telp : +62762-20043

serta dihadiri oleh HERI PRIHARIYANO,SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang, Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. JOHN PAUL MANGUNSONG,SH

YUNTO SAFARILLO,HT, SH

2. FAUSI,SH,MH PANITERA PENGGANTI

EMILIA


PN.Bkn DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA. : MULYADI Bin KETENG (Alm) Als NAIM

Recommend Documents