PT.BDG DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN

Nomor : 304/PDT/2016/PT.BDG DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung yang memerksa dan

mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -------------------------------------------

Helmy Hasanurkalam, bertempat tinggal di Jl. Simpang No. 4A Padalarang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya IWA SK SYARIEF,

S.H.,

ADVOKAT

berkantor

di

Jalan

Simpang No. 4A Padalarang Kabupaten Bandung Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Mei 2016,

selanjutnya

disebut

sebagai

Pembanding

dahulu Pembantah; -------------------------------------------1.

L a w a n:

PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk Dsp Unit Sederhana, berkedudukan

di Jalan Sukamaju No. 42 Kota Bandung, dalam hal

ini diwakili 1. HERRY HYKMANTO dan 2. SATINDER PAL SINGH AHLUWALIA keduanya swasta bertempat tinggal

di

Jakarta,

masing-masing

dalam

kedudukannya selaku Direktur bertindak untuk dan

atas nama serta mewakili PT. Bank Danamon

Indonesia Tbk, beralamat di Gedung Menara Bank Danamon,

Jalan

HR.

Rasuna

Said

Kav.C-10,

Kuningan Jakarta Selatan, yang dalam hal ini memberi kuasa tanpa hak substitusi kepada : -----------------------1. CAHYANTO C. GRAHANA; 2. FX. INDARKO KUNTO; 3. EKO BUDIANTO;

4. TUNING SUMIASIH;

5. DINA MARTINA NAINGGOLAN; 6. NELSY WATI;

7. MATHEOS H R;

8. ADHLAN FADHILLA AHMAD; 9. ERNIYATI;

10. NURAENI LESTARI NINGSIH; Halaman 1 dari 23 halaman putusan Nomor 304/PDT/2016/PT BDG

11. IRHAM;

Selaku para karyawan pada Bank Danamon Indonesia Tbk, beralamat di Gedung Menara Bank Danamon,

Jalan HR. Rasuna Said Kav. C-10, Kuningan Jakarta

Selatan, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I 2.

dahulu Terbantah I; --------------------------------------------

Kantor Lelang Negara (kpknl) Kota Bandung, berkedudukan di Jalan

Asia Afrika No. 114 Kota Bandung selanjutnya disebut sebagai Terbanding II dahulu Terbantah II; ------------

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pembantah telah mengajukan surat bantahannya

tertanggal 24 Agustus Negeri

Bandung,

2015

dibawah

yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan

regester

nomor

:

350/Pdt.Bth/2015/PN.Bdg,

tertanggal 24 Agustus 2015 telah mengemukakan duduk perkara sebagai berikut : ----------------------------------------------------------------------------------------------1. Bahwa Pembantah merasa terkejut

membaca PENGUMUMAN KEDUA

LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN yang dimuat pada Harian Umum

GALAMEDIA edisi hari Rabu, tanggal 19 Agustustus 2015, halaman 2 berjudul : ----------------------------------------------------------------------------------------PENGUMUMAN KEDUA

LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

“3. Helmy Hasanurkalam, berupa :

Sebidang tanah seluas 132 M2 berikut bangunan dan segala turutan yang

berdiri di atasnya sesuai dengan SHM No. 1676/Desa Padalarang,

tercatat atas nama Tuan Helmy Hasanurkalam, terletak di Kav. D-27/T.45 (setempat lebih dikenal dengan Komp. Babakan Loa Permai Blok D No. 27), Desa Padalarang, Kec. Padalarang, Kab. Bandung Barat (dh Kab. Bandung)

(Harga Limit Rp. 652.000.000,00, uang jaminan Rp. 326.000.000,00)”

2. Bahwa keterkejutan Pembantah tersebut karena Terbantah I TIDAK

PERNAH MENGHUBUNGI dan memberitahu tentang akan dilaksanakannya “LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN” sebagaimana disebutkan dalam butir 1 di atas; ----------------------------------------------------------------------------------

3. Bahwa harga limit tersebut diatas, tidak bersesuaian dengan harga limit yang sebenarnya dan perbedaannya relative besar jumlahnya; -----------------

Halaman 2 dari 23 halaman putusan Nomor 304/PDT/2016/PT BDG

4. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2015, Pembantah menghubungi Terbantah II

untuk menanyakan tentang ada atau tidak adanya surat dari Terbantah I, tetapi tidak mendapat jawaban; ------------------------------------------------------------

5. Bahwa surat tersebut pada butir 4 di atas, membuktikan

Pembantah

KEBERATAN diajukannya Surat Pendaftaran Lelang oleh Terbantah I

kepada Terbantah II, dan karena itu lelang tersebut pada butir 1 di atas haruslah DITANGGUHKAN; ----------------------------------------------------------------

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pembantah memohon kepada Pengadilan

untuk menerima, memeriksa dan mengadili Perkara Bantahan ini dan selanjutnya memutuskan dengan PUTUSAN : ---------------------------------------------

DALAM PROVISI : --------------------------------------------------------------------------------Menangguhkan

Lelang

Eksekusi

Hak

Tanggungan

atas

nama

Helmy

Hasanurkalam, berupa : Sebidang tanah seluas 132 M2 berikut bangunan dan

segala turutan yang berdiri di atasnya sesuai dengan SHM No. 1676/Desa

Padalarang, tercatat atas nama Tuan Helmy Hasanurkalam, terletak di Kav. D27/T.45 (setempat lebih dikenal dengan Komp. Babakan Loa Permai Blok D No. 27), Desa Padalarang, Kec. Padalarang, Kab. Bandung Barat (dh Kab. Bandung) dengan Harga Limit Rp. 652.000.000,00, uang jaminan Rp. 326.000.000,00,

sampai

dengan

Perkara Bantahan

ini

DIPUTUS

dan

Putusannya memiliki kekuatan dan kepastian hukum yang tetap dan pasti (inkracht van gewijsde); --------------------------------------------------------------------------

DALAM POKOK PERKARA : -------------------------------------------------------------------

PRIMAIR : -------------------------------------------------------------------------------------------1. 2.

Mengabulkan Bantahan Pembantah untuk keseluruhannya; -------------------

Menyatakan bahwa Lelang Eksekusi Hak Tanggungan atas nama Helmy Hasanurkalam, berupa : Sebidang tanah seluas 132 M2 berikut bangunan

dan segala turutan yang berdiri di atasnya sesuai dengan SHM No.

1676/Desa Padalarang, tercatat atas nama Tuan Helmy Hasanurkalam, terletak di Kav. D-27/T.45 (setempat lebih dikenal dengan Komp. Babakan

Loa Permai Blok D No. 27), Desa Padalarang, Kec. Padalarang, Kab. Bandung Barat (dh Kab. Bandung) dengan Harga Limit Rp. 652.000.000,00,

uang jaminan Rp. 326.000.000,00, TIDAK SAH karena tidak bersesuaian dengan harga limit yang sebenarnya dan perbedaannya relatif besar jumlahnya; --------------------------------------------------------------------------------------


3.

Menyatakan bahwa harga limit yang ditentukan dalam PENGUMUMAN

KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN yang dimuat pada

Harian Umum GALAMEDIA edisi hari Rabu, tanggal 19 Agustustus 2015, halaman 2 tidak bersesuaian dengan harga limit yang sebenarnya dan 4.

perbedaannya relatif besar jumlahnya; -------------------------------------------------

Menghukum Terbantah I dan Terbantah II untuk menghentikan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan atas nama Helmy Hasanurkalam, berupa :

Sebidang tanah seluas 132 M2 berikut bangunan dan segala turutan yang

berdiri di atasnya sesuai dengan SHM No. 1676/Desa Padalarang, tercatat atas nama Tuan Helmy Hasanurkalam, terletak di Kav. D-27/T.45 (setempat

lebih dikenal dengan Komp. Babakan Loa Permai Blok D No. 27), Desa

Padalarang, Kec. Padalarang, Kab. Bandung Barat (dh Kab. Bandung) 5.

dengan Harga Limit Rp. 652.000.000,00, uang jaminan Rp. 326.000.000,00.

Menyatakan bahwa Pembantah adalah Pembantah yang baik dan benar.

SUBSIDIAIR : ---------------------------------------------------------------------------------------

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang adil seadil-adilnya (ex aequo et bono); --------------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Pembantah tersebut Terbantah

I, dan Terbantah II, masing-masing memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut : -----------------------------------------------------------------------------------TERBANTAH I : ------------------------------------------------------------------------------------

DALAM POKOK PERKARA : -------------------------------------------------------------------

1. Bahwa Terbantah I menyangkal dalil Gugatan Pembantah, kecuali yang diakui secara tegas dan bulat oleh Terbantah I; -------------------------------------

2. Bahwa Pembantah adalah Debitur bagi Terbantah I (Bank/Kreditur) sebagaimana

didasarkan

pada

perjanjian

kredit

dan

perubahan-

perubahannya; --------------------------------------------------------------------------------

3. Bahwa sebagai jaminan atas pinjaman tersebut, Pembantah telah

memberikan jaminan berupa sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1676 yang terletak di Desa Padalarang, Kecamatan

Padalarang, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat, atas nama Helmy Hasanurkalam; --------------------------------------------------------------------------------

4. Bahwa terhadap jaminan tersebut telah diletakkan Hak Tanggungan

Peringkat I (Pertama) sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Tanggungan

No.

3051/2013

yang

dikeluarkan

Kantor

Pertahanan


Kabupaten Bandung Dengan Irah-irah "DEMI KEADILAN BERDASARKAN

KETUHANAN YANG MAHA ESA" yang didalamnya dilekatkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 515/2013 Tanggal 28 Agustus 2013 yang dibuat dihadapan Indirawaty Hayuningtyas, SH di Kabupaten Bandung; ----------------------------------------------------------------------------------------

5. Bahwa TIDAK BENAR dalil Pembantah dalam gugatan bantahannya pada

Poin 1, Poin 2 dan Poin 5 yang pada intinya menyatakan bahwa Pembantah

merasa terkejut karena Terbantah I tidak pernah menghubungi dan memberitahu

tentang

akan

dilaksanakannya

Lelang

Eksekusi

Hak

Tanggungan sehingga lelang eksekusi harus ditangguhkan; -------------------

Alasan hukumnya: ----------------------------------------------------------------------------

 Bahwa di dalam Perjanjian Kredit yang dibuat antara Pembantah dan Terbantah I adalah berdasarkan kesepakatan diantara kedua belah pihak dan telah memenuhi unsur-unsur sah-nya suatu perjanjian sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdata; -------------------

 Bahwa perjanjian yang diadakan antara Pembantah dan Terbantah I telah memenuhi Asas-Asas Kontrak dalam Hukum Perdata yaitu : -------- Asas Kebebasan Berkontrak (Freedom of Contract); - Asas Konsesualisme (ConsesuaUsm);

- Asas Kepastian Hukum (Pacta Sunt Servanda); - Asas Itikad Baik (Good Faith);

- Asas Kepribadian (Personality)

 Bahwa menurut Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata semua perjanjian

yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, dengan demikian Perjanjian antara Pembantah

dengan Terbantah I adalah mengikat dan berlaku sebagai undangundang karena telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian; ----------

 Bahwa ternyata dalam perjalanannya Pembantah tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Terbantah I sebagaimana isi perjanjian yang telah disepakati;’ --------------------------------------------------------------------------------

 Bahwa dengan tidak dipenuhinya kewajiban Pembantah tersebut maka dapat dinyatakan telah lalai dalam melaksanakan isi perjanjian sehingga dapat

dinyatakan

wanprestasi

karena

yang

dimaksud

dengan

wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, Debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian (Nindyo Pramono, Hukum Komersil, C-t. 1, Hal. 221, Jakarta Pusat Penerbit: UT, 2003); ------------------------------------


 Sedangkan menurut Subekti dalam bukunya yang berjudul Hukum

Perjanjian, Jakarta: Intermasa, Tahun 1985, bentuk wanprestasi ada empat macam yaitu : ------------------------------------------------------------------- Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;

- Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;

- Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;

- Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan

 Bahwa lebih lanjut seorang Debitur dapat dikatakan wanprestasi apabila

ia telah diberikan somasi oleh Kreditur atau Juru Sita dan somasi itu

minimal telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh kreditur atau Juru sita. Apabila somasi itu tidak diindahkannya, maka kreditur berhak membawa

persoalan itu ke pengadilan; ---------------------------------------------------------(https://rohmadUawi.wordf>ress.corn/hukum-kontrak/)

 Bahwa hal ini juga diperkuat dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung Rl

No. 186 K/Sip/1959 tanggal 1 Juli 1959 yang menyatakan "apabila perjanjian secara tegas menyatakan kapan pemenuhan perjanjian, menurut hukum, Debitur belum dapat dikatakan alpa memenuhi kewajiban sebelum hal itu dinyatakan kepadanya secara tertulis oleh pihak Kreditur"; ---------------------------------------------------------------------------

 Bahwa sebagai kelanjutan dari suatu proses perbankan, maka Terbantah memberikan somasi/surat peringatan sebanyak tiga kali

(Pasal 1238 KUHPerdata) kepada Pembantah, hal itu menunjukkan

bahwa Terbantah I memiliki itikad baik terhadap Pembantah untuk

segera melunasi kewajibannya agar tidak bertambah seiring berjalannya waktu dan demi berjalannya proses perbankan dalam hal ini perjanjian kredit, antara lain melalui: ------------------------------------------------------------- Surat Peringatan I, tertanggal 02 Maret 2015

- Surat Peringatan II, tertanggal 11 Maret 2015

- Surat Peringatan III, tertanggal 27 Maret 2015

 Bahwa sebagai tindak lanjut dengan tidak diindahkannya Somasi/Surat Peringatan yang telah disampaikan oleh Terbantah I, maka Terbantah I berdasarkan peraturan perundang-undangan serta ketentuan dalam

perbankan akan segera melakukan pelelangan atas jaminan milik Pembantah sebagaimana isi Somasi/Surat peringatan; ----------------------

 Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 yaitu: ---------------------------------------------------------------------


Ayat (2)

" Sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat irah-irah dengan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA " Ayat (3):

"Sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai

kekuatan

eksekutorial

yang

sama

dengan

putusan

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berlaku

sebagai pengganti Grosse Acte Hypotheek sepanjang mengenai hak atas tanah"

 Bahwa berdasarkan hal tersebut maka irah-irah yang dicantumkan

dalam Sertifikat Hak Tanggungan adalah untuk menegaskan adanya kekuatan eksekutorial pada Sertifikat Hak Tanggungan sehingga

apabila debitur cidera janji dalam hal ini Pembantah, dapat dilakukan

eksekusi sewaktu-waktu seperti hal nya PUTUSAN PENGADILAN YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP; ----------------------------------------

 Bahwa berdasarkan Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan No. 4

Tahun 1996 menyebutkan bahwa "Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan

umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut"’; ----------------------------------------------------------------------------------

 Bahwa berdasarkan hal tersebut, Terbantah I dalam kedudukan sebagai

Pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama atas SHM No. 1676 sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Tanggungan No. 3051/2013 tentu mempunyai hak untuk menjual langsung objek Hak Tanggungan

melalui pelelangan umum untuk memperoleh pelunasan piutang Pembantah

sebagaimana

93/PMK/06/2010

jo

Peraturan

Peraturan

Menteri

Menteri

Keuangan

Keuangan

No

Nomor

106/PMK.06/2013 yang mana hal ini telah dimintakan permohonan

lelangnya oleh Pembantah ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandung dan sudah tentu setelah memberikan Pembantah Somasi Kesatu sampal dengan Somasi Ketiga; ----------------

 Bahwa hal tersebut juga diperkuat oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang tanggal 23 April 2010, yang menyatakan : --------------------------------------------------


Pasal 12 : "Kepala

KPKNUPejabat

Lelang

Kelas

II

tidak

boleh

menolak

permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen

persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legatitas formal subjek dan objek lelang"

 Bahwa terkait dengan dalil Pembantah yang menyatakan bahwa

Pembantah tidak pernah diberitahu tentang akan dilaksanakannya

lelang eksekusi hak tanggungan adalah TIDAK BERDASAR karena

Terbantah I sebelumnya telah memberitahukan Kepada Bapak Helmy Hasanurkalam perihal lelang eksekusi hak tanggungan, antara lain melalui: -------------------------------------------------------------------------------------

- Surat Pemberitahuan Pendaftaran Lelang No. 028/DSP-2250/0515 yang ditujukan kepada Bapak Helmy Hasanurkalam (tanpa tanggal

tetapi Debitur dimohon melunasi kewajibannya sampai tanggal 20 Mei 2015)

- Surat Pemberitahuan Rencana Pelaksanaan Lelang No. B.1082/ALURCH02/08/2015 yang ditujukan kepada Bapak Helmy Hasanurkalam tertanggal 28 Agustus 2015.

 Bahwa karena Terbantah I dalam melaksanakan kegiatannya adalah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

maka dalil Pembantah dalam gugatan bantahannya pada Poin 1, Poin 2 dan Poin 5 adalah TIDAK BERDASAR sehingga HARUS DITOLAK; -----

6. Bahwa TIDAK BENAR dalil Pembantah dalam gugatan bantahannya pada

Poin 3 yang pada intinya menyatakan bahwa nilai limit tidak bersesuaian dengan harga limit yang sebenarnya dan perbedaannya relatif besar; --------Alasan Hukumnya : --------------------------------------------------------------------------

 Bahwa menurut Pasal 1 angka (26) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 jo Peraturan Menteri Keuangan No 93/PMK/06/2010 yang dimaksud dengan Ni(ai Limit adalah harga minimal barang yang akan dilelang dan ditetapkan oleh Penjual/Pemilik Barang; ------------------

 Bahwa terkait dengan harga/nilai limit, dalam Pasal 36 Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 jo Peraturan Menteri Keuangan No 93/PMK/06/2010 disebutkan : ------------------------------------

1) Penjual/Pemilik Sarong dalam menetapkan Nilai Limit, berdasarkan: a. penilaian oleh penilai; atau

b. penaksiran o(eh penaksir/tim penaksir

2) Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Halaman 8 dari 23 halaman putusan Nomor 304/PDT/2016/PT BDG

pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya; ----------------------------------------------------

3) Penaksir/tim penaksir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pihak yang berasal dari instansi atau perusahaan

Penjual, yang melakukan penaksiran berdasarkan metode yang

dapat dipertanggungjawabkan, termasuk kurator untuk benda seni/ dan benda antik/kuno; ------------------------------------------------------------

4) Nilai Limit pada Lelang Noneksekusi Sukarela atas barang bergerak yang menggunakan Nilai Limit ditetapkan oleh Pemilik Barang; ------

4a) Nilai Limit pada Lelang Noneksekusi Sukarela atas barang tetap berupa tanah dan/atau bangunan ditetapkan oleh Pemilik Barang, berdasarkan hasil penilaian dari penilai; -------------------------------------

5) Dalam hal bank kreditor akan ikut menjadi peserta pada Lelang Eksekusi berdasarkan Pasal 6 UUHT, Nilai Limit harus ditetapkan oleh Penjual berdasarkan hasil penilaian dari penilai; --------------------

6) Dalam hal Lelang Eksekusi berdasarkan Pasal 6 UUHT dengan

Nilai Limit paling sedikit Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), Nilai Limit harus ditetapkan oleh Penjual berdasarkan hasil penilaian dari penilai; --------------------------------------------------------------------------

 Bahwa pelaksanaan lelang yang akan dilakukan terhadap objek a quo adalah lelang berdasarkan perjanjian kredit jo hak tanggungan; -----------

 Bahwa dalam hal penilaian (harga/nilai limit terhadap objek a quo yang dilakukan oleh Terbantah I adalah ditentukan sebagaimana isi Pasal 36

angka (6) Peraturan Menteri Keuangan Homor 106/PMK.06/2013 jo Peraturan Menteri Keuangan No 93/PMK/06/2010 sehingga oleh karena

Terbantah I dalam menentukan harga/nilai limit objek lelang eksekusi hak tanggungan adalah telah sesuai dengan peraturan perundangundangan yaitu berdasarkan Penilaian dari penilai, maka dengan

demikian dalil Pembantah dalam gugatan bantahannya pada Poin 3

adalah TIDAK DAPAT DITERIMA; --------------------------------------------------

DALAM PROVISI ----------------------------------------------------------------------------------

 Bahwa permasalahan yang diajukan oleh Pembantah dalam perkara ini adalah persoalan yang bersumber dari perjanjian kredit jo hak tanggungan

jo sertifikat hak tanggungan dimana Pembantah selaku Debitur tidak dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik; --------------------------------------------

 Bahwa perihal Provisi pada prinsipnya suatu putusan sementara yang Halaman 9 dari 23 halaman putusan Nomor 304/PDT/2016/PT BDG

dilakukan atau yang dijatukan oleh Pengadilan untuk menghindari kerugian yang

lebih

jauh bagi

Pembantah sebelum

permasalahan

tersebut

memperoleh kekuatan hukum tetap (Pedoman Pelaksanaan Tugas dan

Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, buku II edisi 2007 halaman 88 poin 3); ------------------------------------------------------------------

 Bahwa apa yang diajukan oleh Pembantah sebagai mana dalam poin

Provisi nya ini TIDAKLAH TERMASUK KATEGORI ATAU AAAKNA sebagai mana tujuan dari Provisi yaitu ada kerugian yang lebih mendalam bagi

Pembantah karena pelelangan yang dilakukan adalah sebagai akibat dari tidak dipenuhinya kewajiban sebagaimana perjanjian kredit jo hak tanggungan jo sertifikat hak tanggungan sehingga perihal Provisi harus lah

di tolak (lihat Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Admimstrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, buku II edisi 2007 halaman 88 poin 3).

 Bahwa berdasarkan hal-hal di atas dan dalam perkara tersebut bantahan

Pembantah sama sekali tidak memenuhi syarat untuk dijatuhkan putusan Provisi sehingga HARUS DITOLAK; ----------------------------------------------------

Bahwa berdasarkan dalil-lalil argumentasi yuridis Terbantah I sebagaimana

diuraikan diatas maka mohon kepada Majelis yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan : ---------------------------------------------------------------------------

DALAM POKOK PERKARA---------------------------------------------------------------------- Menerima dalil - dalil Jawaban Terbantah I untuk seluruhnya; --------------------

- Menolak semua bantahan dan tuntutan Pembantah untuk seluruhnya; ---------

- Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini; ---------------------------------------------------------------------------------------

Atau apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya; ---TERBANTAH II : -----------------------------------------------------------------------------------

DALAM EKSEPSI: ---------------------------------------------------------------------------------

1. Eksepsi Kompetensi Relatif; ---------------------------------------------------------------

a. Bahwa bantahan diajukan oleh Pembantah terkait adanya pelaksanaan

lelang eksekusi Hak Tanggungan atas permohonan Terbantah I, atas objek berupa sebidang tanah seluas 132 m2 berikut bangunan dan. segala turutan yang berdiri diatasnya sesuai dengan SHM No.

1676/Desa Padalarang tercatat atan nama Tuan Helmy Hasanurkalam, terletak di Kav. D-27/T.45 (setempat lebih dikenal dengan Kornp.

Babakan Loa Perrnai Blok D No. 27) Desa Padalarang, Kec. Halaman 10 dari 23 halaman putusan Nomor 304/PDT/2016/PT BDG

Padalarang Kab. Bandung Barat (dh. Kab. Bandung); ------------------------

b. Bahwa oleh karena itu bantahan ini merupakan keberatan atas suatu

pelaksanaan eksekusi hak tanggungan yang kekuatan hukumnya sama dengan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap; ---------------------

c. Bahwa berdasarkan Pasal 118 ayat (3) HIR, seharusnya gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Bale Bandung, karena objek terletak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung; ----------------------------

d. Bahwa oleh karena itu terbantah II mohon agar Pengadilan Negeri Bandung menolak bantahan ini karena diluar kewenangan hukum Pengadilan Negeri Bandung; ---------------------------------------------------------

2. EKSEPSI DIKELUARKAN SEBAGAI PIHAK ------------------------------------------

a. Bahwa kedudukan Turut Tergugat II dalam pelaksanaan lelang eksekusi

Hak Tanggungan dalam perkara a quo pada dasarnya hanya bertindak selaku perantara lelang berdasarkan permohonan dari Terbantah I; ------

b. Bahwa fungsi dan kedudukan Terbantah II dalam pelaksanaan lelang a quo adalah untuk melaksanakan kewajiban hukum yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; -------------------------

c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2010 menyatakan ""Kepala KPKNL/Pejabat Lelang

Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang."; ------------------

d. Bahwa karena permohonan lelang dari Tergugat telah dilengkapi dengan dokumen yang dipersyaratkan, maka Turut Tergugat II

mempunyai kewajiban hukum untuk menerima permohonan lelang tersebut dan melaksanakannya; -----------------------------------------------------

e. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan dari Tergugat No. B.0969/ALURCH02/08/2015 tanggal 30 Juni 2015, menyatakan dengan jelas Terbantah I bertanggung jawab terhadap gugatan perdata maupun f.

tuntutan pidana yang dikemudian hari; --------------------------------------------

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Terbantah II mohon

dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara a quo karena telah terbukti secara

sah

menurut

hukum

bahwa

konsekuensi

hukum

dari

pelaksanaan lelang a quo beralih kepada Terbantah I berdasarkan Surat Pernyataan tersebut; -----------------------------------------------------------


DALAM POKOK FERKARA: --------------------------------------------------------------------

1. Bahwa Terbantah II dengan tegas menolak selurah dalil-dalil Pembantah, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya; --------------

2. Bahw memang benar Terbantah II selaku instansi pelaksana lelang pada tanggal

2

September

2015

telah

melaksanakan

lelang

eksekusi

berdasarkan Pasal 6 UUHT atas permohonan dari PT. Bank Danamon

Indonesia, Tbk Self Employed Masas Market - RCH 02 Bandung/Terbantah

I terhadap sebidang tanah seluas 132 m2 berikut bangunan dan segala turutan yang berdiri diatasnya sesuai dengan SHM No. 1676/Desa

Padalarang tercatat atan nama Tuan Helmy Hasanurkalam, terletak di Kav. D-27/T.45 (setempat lebih dikenal dengan Komp. Babakan Loa Permai Blok

D No. 27) Desa Padalarang, Kec. Padalarang Kab. Bandung Barat (dh. Kab. Bandung), sesuai dengan Surat Permohonan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Nomor : B.0967/ALU-RCH02/06/2015 tanggal 30 Juni 2015; ---

3. Bahwa permohonan lelang dari Terbantah I tersebut telah dilengkapi

dengan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana yang diatur dalam Pasal PERDIRJEN Nomor 6/KN/2013, yaitu : -------------------------------

a. Perjanjian Kredit Nomor : 000353/ PK/ 02250/1600/ 0713 tanggal 29 Juli 2013;

b. Sertipikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung No. 1676 tanggal 7 November 1989;

c. Sertipikat Hak Tanggungan yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Nomor 3051/2013 tanggal 09 Desember 2013 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 515/2013 tanggal 28 Agustus 2013;

d. Surat Pernyataan No.

B.971/ALU-RCH02-PKU/06/2015 dari PT.

Bank, Danamon Indonesia Tbk Self Employed Mass Market-RCH 02 Bandung;

e. Surat Pemberitahuan Rincian Hutang dari PT. Bank Danamon

Indonesia Tbk Self Employed Mass Market-RCH 02 Bandung Nomor : B.0968/ALU-RCH02/06/2015 tanggal 30 Juni 2015.

4. Bahwa karena permohonan lelang tersebut telah memenuhi dokumen yang dipersyaratkan, maka Terbantah II menetapkan Hari & Tanggal Lelang

Nomor : S-459/WKN.8/KNL.0105/2015 tanggal 30 Juli 2015. Hal ini sesuai dengan

Pasal

12

PMK

93/PMK.06/2010

yang

berbunyi

"Kepala

KPKNL/Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah


lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang; --------

5. Bahwa dalil Pembantah dalam surat bantahannya pada angka 2 adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar hukum, untuk itu harus ditolak atau setidak-tidaknya dikesampingkan; -------------------------------------------------------

6. Bahwa terhadap rencana pelaksnaan lelang objek a quo, Terbantah I selaku

pihak Penjual telah memberitahukan rencana pelaksanaan lelang tersebut

kepada Pembantah sebagaimana dalam suratnya Nomor : B.1082/ALURCH02/08/2015 tanggal 28 Agustus 2015; --------------------------------------------

7. Bahwa selain itu pula Terbantah I telah mengumumkannya melalui

selebaran tanggal 4 Agustus 2015 sebagai pengumuman lelang pertama

dan pada surat kabar harian Galamedia tanggal 19 Agsutus 2015 sebagai pengumuman lelang kedua. Hal ini sesuai dengan Pasal 41 ayat (1) PMK

93/PMK.06/2010 yang berbunyi "Penjualan secara lelang wajib didahului dengan Pengumuman Lelang yang dilakukan oleh Penjual"; ---------------------

8. Bahwa perlu Pembantah ketahui pula bahwa pelaksanaan lelang a quo

dilaksanakan melalui Aplikasi Lelang Email yang telah ditayangkan melalui alamat https://www.lela.ngdjkn.kemenkeu.go.id. Lelang melalui Aplikasi Lelang

Email

jangkauannya

lebih

luas

dibanding

dengan

lelang

konvensional sehingga tidak ada alasan yang mendasar yang menyatakan Pembantah tidak pernah tahu akan pelaksanaan lelang a quo; ------------------

9. Bahwa pada pelaksanaan lelang tanggal 02 September 2015 berdasarkan

Risalah Lelang Nomor : 1097/2015 terhadap objek perkara tidak ada yang mengajukan penawaran/belum laku terjual sehingga terhadap objek perkara belum terjadi peralihan hak kepada pihak manapun; -------------------------------

10. Bahwa Terbantah II menolak dalil Pembantah pada angka 3 yang menyatakan "harga limit tersebut di atas, tidak bersesuaian dengan harga

limit yang sebenarnya dan perbedaanya relative besar jumlahnya", dengan dasar : -------------------------------------------------------------------------------------------

a. Bahwa Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.06/2010

jo. Peraturan Menteri Keuangan nomor: 106/PMK.06/2012, nilai limir ditentukan oleh Penjual dalam hal ini Terbantah I; -----------------------------

b. Bahwa

berdasarkan

Surat

Pemyataan

Terbantah

I

nomor:

B.971/ALU.RCH02- PKU/06/2015, disebutkan penentuan nilai limit oleh Terbantah

I

ditentukan

berdasarkan

hasil

penilaian

Appraisal

Independent; ------------------------------------------------------------------------------

c. Bahwa prosedur penentuan nilai limit telah sesuai ketentuan kedua peraturan tersebut di atas; ------------------------------------------------------------


d. Bahwa dengan ini Terbantah I mohon agar pengadilan Negeri Bandung menolak bantahan pembantah ini; --------------------------------------------------

11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas terlihat pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Terbantah II terhadap objek perkara telah sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang tertuang dalam Risalah Lelang Nomor : 1097/2015

tanggal 02 September 2015 sehingga telah sah secara hukum dan tidak dapat dibatalkan; ------------------------------------------------------------------------------

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Terbantah II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut: --------DALAM EKSEPSI : --------------------------------------------------------------------------------

1. Menerima Eksepsi Terbantah II; ---------------------------------------------------------2. Menyatakan

Pengadilan

Negeri

Bandung

tidak berwenang

dan

memeriksa bantahan ini; --------------------------------------------------------------------

3. Mengeluarkan terbantah II dari pihak dalam perkara ini; ---------------------------

DALAM POKOK PERKARA: -------------------------------------------------------------------Primair; -----------------------------------------------------------------------------------------------

1. Menolak gugatan Pembantah untuk seluruhnya atau setidak tidaknya

menyatakan gugatan Pembantah tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard); --------------------------------------------------------------------------------------

2. Menyatakan pelaksanaan lelang sebagaimana tersebut dalam Risalah

lelang No. 1097/2015 tanggal 2 September 2015, adalah sah menurut hukum; -------------------------------------------------------------------------------------------

3. Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara yang timbul; --------

Sekunder : ------------------------------------------------------------------------------------------Apabila

Majelis

Hakim

Pengadilan

Negeri

Bandung

berpendapat lain,

mohon keadilan seadil-adilnya.; ---------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Bandung telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Nomor 350/Pdt.G/2015/PN.Bdg. tanggal 2 Maret 2016 yang amarnya sebagai berikut : ----------------------------------------------------------------

DALAM PROVISI : --------------------------------------------------------------------------------

Menolak tuntutan provisi yang diajukan oleh Pembantah; -------------------------


DALAM EKSEPSI : -------------------------------------------------------------------------------

Menolak eksepsi dari Terbantah II; ------------------------------------------------------

DALAM POKOK PERKARA : ------------------------------------------------------------------

1. Menolak bantahan Pembantah untuk seluruhnya; -----------------------------------

2. Menghukum Pembantah untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 1.307.000,- (satu juta tiga ratus tujuh ribu rupiah); -----------------------------------

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Pembantah pada hari

Senin tanggal 14 Maret 2016 telah menyatakan banding sebagaimana Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 31/Pdt.B/2016/PN.Bdg. yang ditanda

tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung, permohonan banding mana telah diberitahukan secara patut kepada Terbanding I dahulu Terbantah I pada tanggal 4 April 2016 dan kepada Terbanding II dahulu Terbantah II pada tanggal 31 Maret 2016; --------------------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa terhadap permohonan bandingnya tersebut, kuasa

hukum Pembanding semula Pembantah telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 30 Mei

2016, dan telah diberitahukan secara seksama kepada kuasa Terbanding I

dahulu Terbantah I pada tanggal 2 Juni 2016 dan kepada Terbanding II dahulu Terbantah II pada tanggal 1 Juni 2016; ------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding

tersebut, Terbanding I dahulu Terbantah I telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 21 Juni 2016, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan

dengan seksama kepada Pembanding dahulu Pembantah dan kepada Terbanding II dahulu Terbantah II masing-masing pada tanggal 23 Juni 2016; --

Menimbang, bahwa kepada para pihak yang berperkara telah

diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (Inzage) sebelum berkas

tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Bandung untuk diperiksa dalam tingkat

banding masing-masing kepada Pembanding dahulu Pembantah melalui Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 26 Mei 2016, kepada

Terbanding I dahulu Terbantah I pada tanggal 26 Mei 2016 dan kepada Terbanding II dahulu Terbantah II pada tanggal 25 Mei 2016; ------------------------


TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding dahulu

Pembantah telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; --------------------------

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti

serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 2 Maret 2016 Nomor : 350/Pdt.

Bth/2015/PN.Bdg, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh kuasa pembanding/Pembantah, yang pada pokoknya keberatan atas putusan Pengadilan

Negeri Bandung

tersebut dan memohon Pengadilan Tinggi untuk membatalkan

putusan

Pengadilan Negeri Bandung tersebut, sedang untuk Terbanding I/Terbantah I melalui kuasanya mengajukan kontra memori banding yang memohon Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tersebut diatas, berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut : -----------------------------------------------------------------------------------DALAM PROVISI : ----------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa didalam pertimbangan putusannya Majels Hakim

Tingkat Pertama dalam provisi menyatakan yang pada pokoknya apa yang dituntut oleh Pembantah dalam tuntutan provisi pada dasarnya sama dengan apa yang dituntut dalam petitum bantahan, sehingga menurut Majelis Hakim

Tingkat Pertama tuntutan provisi sudah menyangkut materi perkara, oleh karena itu tuntutan provisi harus ditolak; ---------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa pertimbangan dan alasan-alasan serta kesimpulan

Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dalam provisi menurut Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum

Majelis hakim tingkat pertama dalam provisi tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri dalam provisi, sehingga

putusan tersebut dapat dipertahankan ditingkat banding dan oleh karenanya harus dikuatkan; -----------------------------------------------------------------------------------DALAM EKSEPSI : ---------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa didalam pertimbangan putusannya Majelis Hakim

Tingkat pertama, menolak Eksepsi Terbantah II untuk seluruhnya, menurut pendapat Pengadilan Tinggi pertimbangan serta kesimpulan dan putusan


Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut diatas dalam eksepsi sudah tepat dan benar, oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan

menguraikan semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya dalam eksepsi, Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan tersebut dan dianggap pula telah tercantum dalam putusan ditingkat banding; ---

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan hukum

Majelis Hakim Tingkat pertama mengenai eksepsi diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri dalam eksepsi, sehingga putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 2 Maret 2016

nomor :

350/Pdt.Bth/2015/PN.Bdg dalam eksepsi dapat dipertahankan dalam tingkat banding dan oleh karenanya harus dikuatkan; --------------------------------------------DALAM POKOK PERKARA : --------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim Tingkat

pertama dalam pokok perkara pada pokoknya menyatakan: ---------------------------

Menimbang, bahwa adapun inti dari bantahan Pembantah adalah agar

Lelang Eksekusi Hak Tanggungan atas nama

Helmy Hasanurkalam

(Pembantah) terhadap sebidang tanah seluas 132 m2 berikut bangunan dan segala turutan yang ada diatasnya sesuai dengan SHM No.1676/Desa

Padalarang atas nama Pembantah dinyatakan tidak sah karena Terbantah I tidak pernah menghubungi dan memberitahu Pembantah tentang akan dilaksanakannya Lelang Eksekusi Hak Tanggungan tersebut diatas, dan juga

karena harga limit yang ditentukan yakni Rp. 652.000.000.- (enam ratus dua

puluh lima juta rupiah) tidak sesuai dengan harga limit yang sebenarnya dan perbedaannya relative besar jumlahnya; ----------------------------------------------------

Menimbang, bahwa Terbantah I dan II membantah dalil-dalil bantahan

Pembantah dengan mendalilkan bahwa Terbantah I telah memberikan somasi /

surat peringatan kepada Pembantah sebanyak 3 kali yakni : Surat Peringatan I tanggal 02 Maret 2015, Surat Peringatan II tanggal 11 Maret 2015 dan Surat Peringatan III tanggal 27 Maret 2015, dan telah diberitahukan rencana

pelaksanaan lelang antara lain dengan Surat Pemberitahuan Pendaftaran Lelang

No.

028/DSP-2250/0515,

dan

Surat

Pemberitahuan

Rencana

Pelaksanaan Lelang No. B.1082/ALU-RCH 02/08/2015 tanggal 28 Agustus 2015, dan Terbantah I dan II membantah tentang harga limit tidak bersesuaian

dengan harga limit yang sebenarnya karena sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan

No.

93/PMK.06/2010

jo

Peraturan

Menteri

Keuangan

No.


106/PMK.06/2012 nilai limit ditentukan oleh Penjual in casu Terbantah I, dimana

berdasarkan Surat Pernyataan Terbantah I No.B.971/ALU.RCH02-PKU/06/2015 disebutkan penentuan limit oleh Terbantah I ditentukan berdasarkan hasil penilaian Appraisal Independent; --------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan Pembantah,

telah diajukan bukti surat

yang diberi tanda P.1 s/d P.3, sebaliknya untuk

membuktikan dalil-dalil bantahannya Terbantah I mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.I-1 s/d T.I-9b dan Terbantah II mengajukan bukti surat yang diberi tanda T II-1 s/d T II-7; -----------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari

jawab jinawab antara Pembantah dan Terbantah dihubungkan dengan bukti-

bukti yang diajukan oleh Pembantah dan Terbantah, maka diperoleh fakta hukum bahwa hubungan hukum antara Pembantah dan Terbantah I adalah

hubungan hukum perjanjian pinjam uang yakni Pembantah adalah Debitur bagi

Terbantah I (Bank/Kreditur) sebagaimana didasarkan pada perjanjian kredit dan

perubahan-perubahannya (bukti T.I-1 dan T.I-2) dan sebagai jaminan atas

pinjaman tersebut, Pembantah telah memberikan jaminan berupa sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1676 yang terletak di Desa

Padalarang, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat, atas nama Helmy Hasanurkalam dan terhadap jaminan tersebut telah diletakkan Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) sebagaimana diuraikan

dalam Sertifikat Hak Tanggungan No. 3051/2013 yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung ( bukti T.I-3 dan T.I-4 ); -----------------------------

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti T.I -5a s/d 5c ternyata

Pembantah tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai debitur

kepada

Terbantah I selaku kreditur sebagaimana isi perjanjian yang telah disepakati dan dengan tidak dipenuhinya kewajiban Pembantah tersebut Terbantah I

telah mengajukan Peringatan atau Somasi kepada Pembantah sesuai ketentuan pasal 1238 KUH Perdata sebagai berikut : ------------------------------------------------- Surat Peringatan I, tertanggal 02 Maret 2015;

- Surat Peringatan II, tertanggal 11 Maret 2015;

- Surat Peringatan III, tertanggal 27 Maret 2015;

Dan sebagai tindak lanjut dengan tidak diindahkannya Somasi/Surat Peringatan yang telah disampaikan oleh Terbantah I, maka Terbantah I telah meminta Terbantah II untuk segera

melakukan pelelangan atas jaminan milik

Pembantah; ------------------------------------------------------------------------------------------


Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara

bantahan ini adalah bahwa menurut dalil Pembantah proses pelaksanaan Lelang yang dilakukan oleh Terbantah II atas permintaan Terbantah I tidak

diberitahukan oleh Terbantah I dan II kepada Pembantah dan harga limit yang ditentukan jauh dari harga limit yang sebenarnya; ---------------------------------------Menimbang bahwa

sebagaimana dikatakan dalam Pasal 6 Undang-

Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta

Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (UU Hak Tanggungan), apabila

debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk

menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut; -----

Menimbang, bahwa demikian pula Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) UU

Hak Tanggungan, menentukan bahwa Hak Tanggungan wajib didaftarkan pada Kantor

Pertanahan

selambat-lambatnya

7

(tujuh)

hari

kerja

setelah

penandatanganan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT). Pejabat Pembuat

Akta Tanah (PPAT) wajib mengirimkan APHT yang bersangkutan dan warkah

lain yang diperlukan kepada Kantor Pertanahan dan sebagai tanda bukti adanya Hak Tanggungan, Kantor Pertanahan menerbitkan Sertifikat Hak Tanggungan

(Pasal 14 ayat [1] UU Hak Tanggungan) yang mana Sertifikat Hak Tanggungan

inilah yang mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 14 ayat [3] UU Hak Tanggungan); --------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa dengan demikian

pada dasarnya jika APHT

tersebut telah didaftarkan di Kantor Pertanahan dan telah memperoleh sertifikat hak tanggungan, maka kreditur dapat melakukan penjualan secara lelang jika

debitur wanprestasi dan lebih lanjut, menurut Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.06/2010 Tahun 2010 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Lelang sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri

Keuangan Republik Indonesia No. 106/PMK.06/2013 Tahun 2013 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, dalam hal terdapat gugatan terhadap objek

lelang hak tanggungan dari pihak lain selain debitor/tereksekusi, suami atau istri debitor/tereksekusi yang terkait kepemilikan, pelaksanaan lelang dilakukan berdasarkan titel eksekutorial dari Sertifikat Hak Tanggungan yang memerlukan fiat eksekusi; ----------------------------------------------------------------------------------------


Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, selama tidak ada

gugatan terhadap objek lelang hak tanggungan dari pihak lain selain

debitor/tereksekusi, suami atau istri debitor/tereksekusi yang terkait kepemilikan, pelaksanaan lelang dapat dilakukan berdasarkan titel eksekutorial dari sertifikat hak

tanggungan

tanpa

fiat

eksekusi

(eksekusi

berdasarkan

putusan

Pengadilan); -----------------------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah bukti-

bukti yang diajukan oleh Pembantah dapat mendukung dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Kliping Koran yang memuat

Pengumuman Kedua Lelang Eksekusi Hak Tanggungan atas barang jaminan milik Pembantah, bukti P.2 merupakan

Surat permohonan penangguhan

pembayaran kredit atas nama Pembantah

yang diajukan oleh Kuasa

Pembantah kepada Terbantah I, dan bukti P.3 merupakan Resi Pengiriman Surat bukti P.2 ; -----------------------------------------------------------------------------------yang

Menimbang, bahwa bukti-bukti Pembantah tersebut ternyata tidak ada

dapat

membuktikan

tidak

adanya

pemberitahuan

perencanaan

pelaksanaan lelang oleh Terbantah I kepada Pembantah; -----------------------------

Menimbang, bahwa sebaliknya dari pihak Terbantah I telah mengajukan

bukti adanya Surat Pemberitahuan Pendaftaran Lelang

kepada Pembantah

(bukti T.I-6) dan menurut bukti T.I-8 surat yang sama juga dikirim kepada Kuasa Hukum Pembantah akan tetapi dikembalikan oleh Kantor Pos karena alamat tidak jelas, dan sesuai dengan bukti T.II-5 Terbantah I juga telah menyampaikan Pemberitahuan Perencanaan Pelaksanaan Lelang kepada Pembantah; -----------

Menimbang, bahwa terlepas dari sampai tidaknya Surat Pemberitahuan

Pendaftaran Lelang kepada Pembantah, sesuai dengan ketentuan pasal 6 UU No. 4 tahun 1996

apabila debitur cidera janji, pemegang hak Tanggungan

pertama mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan

sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari

hasil penjualan tersebut, dan sesuai dengan pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) UU No.4 tahun 1996 Sertifikat Hak Tanggungan yang memuat irah-irah “DEMI

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“, mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti Grosse Acte Hypotheek sepanjang mengenai hak atas tanah; ----------------------------------------


Menimbang, bahwa berdasarkan kedua pasal dari UU No.4 tahun 1996

tersebut maka apabila debitur sudah dapat dikategorikan sebagai cidera janji (wanprestasi), maka Sertipikat Hak Tanggungan tersebut dapat dieksekusi setiap saat oleh Terbantah I selaku kreditur dengan perantaraan Terbantah II

sebagai pelaksana Lelang seperti halnya putusan Pengadilan yang memperoleh

kekuatan hukum tetap, dan dengan diberinya hak untuk menjul objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri kepada Kreditur in casu Terbantah I, maka

konsekwensi hukumnya tidak ada kewajiban hukum bagi Terbantah I selaku Kreditur

untuk

memberitahukan

rencana

pelaksanaan

lelang

kepada

Pembantah selaku debitur; ----------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa demikian pula dalil Pembantah yang menyatakan

bahwa harga limit yang ditentukan tidak sesuai dengan atau jauh dibawah harga

limit yang sebenarnya, dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pembantah tidak terdapat bukti yang dapat diajdikan acuan berapa harga limit yang sebenarnya yang dimaksud oleh Pembantah, sehingga Majelis Hakim tidak dapat menilai

apakah harga limit yang ditentukan tersebut jauh dari harga limit yang sebenarnya yang dimaksud oleh Pembantah; ---------------------------------------------

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan

No.93/PMK.06/2010 jo Peraturan Menteri Keuangan No. 106/PMK.06/2012

pengertian nilai limit adalah harga minimal barang yang akan dilelang dan

ditetapkan oleh Penjual/Pemilik Barang yang penetapannya didasarkan

penilaian oleh penilai atau penaksir oleh tim penaksir yang berasal dari instansi

atau perusahaan penjual yang melakukan penaksiran berdasarkan metode yang dapat dipertanggung jawabkan; ----------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut diatas dapat disimpulkan

bahwa penentuan harga limit adalah merupakan kewenangan dari pihak penjual in casu Terbantah I yang ditentukan oleh Penilai atau Penaksir dari perusahaan

Terbantah I sendiri, dimana harga limit tersebut tidak dapat dibatalkan kecuali Pembantah dapat membuktikan bahwa penetapan nilai limit tersebut dilakukan berdasarkan metode yang tidak dapat dipertanggung jawabkan; --------------------

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti yang diajukan oleh

Pembantah tidak ada yang dapat membuktikan bahwa penetapan nilai limit

tersebut dilakukan berdasarkan metode yang tidak dapat dipertanggung jawabkan, maka nilai limit tersebut sah menurut hukum; --------------------------------


Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas

Majelis Hakim berpendapat bahwa Pembantah tidak dapat membuktikan dalil-

dalil gugatan/bantahannya, sebaliknya para Terbantah dapat membuktikan dalildalil bantahannya, dengan demikian bantahan Pembantah tidak beralasan oleh karenanya harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya; ---------------------------------

Menimbang, bahwa menurut pendapat Pengadilan Tinggi pertimbangan

dan putusan Majelis Hakim Tingkat pertama dalam pokok perkara tersebut diatas yang menolak bantahan Pembantah untuk seluruhnya

dalam pokok

perkara sudah tepat dan benar, semua alasan-alasan yang menjadi dasar putusan dalam pokok perkara dianggap telah tercantum dalam putusan

ditingkat banding, oleh karena itu putusan dalam pokok perkara dalam perkara ini dapat dipertahankan dan harus dikuatkan; ---------------------------------------------

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding dahulu Pembantah

dipihak yang kalah baik dalam tingkat pertama maupun tingkat banding, maka

semua beaya perkara yang timbul dalam perkara ini dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada Pembanding semula Pembantah; ---------

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang

bersangkutan; --------------------------------------------------------------------------------------MENGADILI -

-

Menerima

permohonan

banding

dari

Pembanding

dahulu

Pembantah; --------------------------------------------------------------------------

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 2 Maret

2016 Nomor : 350/Pdt.Bth/2016/PN.Bdg. yang dimohonkan banding tersebut; ------------------------------------------------------------------------------

Menghukum Pembanding dahulu Pembantah, untuk membayar

beaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); -----------------------------------------------------------

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada hari Senin, tanggal 8 Agustus 2016 oleh Kami

Hartono Abdul Murad, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi

Bandung selaku Hakim Ketua Majelis

dengan Djamer Pasaribu, S.H. dan


Hi. A. Sanwari HA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan

Penetapan

Ketua

Pengadilan

Tinggi

Jawa

Barat

Nomor

304/PEN/PDT/2016/PT.BDG tanggal 27 Juni 2016 ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada

hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim

Anggota, serta dibantu oleh Dra. Dedeh Sumiati J. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara. ----------------------------------------------------------------------------------Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Djamer Pasaribu, S.H. Ttd

Hi. A. Sanwari HA, S.H., M.H.

Hartono Abdul Murad, S.H., M.H.

Panitera Pengganti, Ttd Dra. Dedeh Sumiati J.

Rincian biaya perkara :

1. Meterai putusan…….Rp. 6.000,-2. Redaksi putusan ….. Rp. 5.000,-3. Pemberkasan………. Rp.139.000,--

J u m l a h ……………… Rp.150.000,-- ( Seratus lima puluh ribu rupiah ).


PT.BDG DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents