PT.Bdg. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN Nomor 230/Pdt/2015/PT.Bdg. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : ASEP TEDI dan PIPIH ROPILAH, pasangan suami-isteri, keduanya beralamat di jalan Parakansaat RT.003 RW.023 Kelurahan Antapani Tengah Kecamatan Antapani Kota Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Masitoh, SH, MH, dan Hamidah, SH, para advokat dan konsultan hukum pada Pusat Bantuan Hukum Bandung yang beralamat di Jl. A. H. Nasution No. 34/64 Kota Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Februari 2015,

selanjutnya disebut

Pembanding, semula Penggugat; Lawan 1.

PT. BANK DANAMON INDONESIA UNIT PASAR DAYEUHKOLOT BANDUNG, beralamat di Jl. Terusan Buah Batu No. 286 Kujangsari Kota Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adi Purwantoro, I. Putu S. Adiputra, Eden Siahaan, Kunto Dwi Laksono, Dina Martina Nainggolan, Asep Adianto, Lia Nathalia, Dody Hendratno Setyawan, Iwan Ridwan, Padlilah Mpad, Nirwan Alamsah, selaku karyawan pada PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk, q.q. Danamon Simpan Pinjam Pasar Model Unit Pasar Dayeuhkolot, yang beralamat di Jl. Terusan Buah Batu Nomor 286 Kelurahan Kujangsari, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus No SK-HKM-409, tanggal 6 Agustus 2014, selanjutnya disebut Terbanding I, semula Tergugat I;

2.

BADAN

PERTANAHAN

NASIONAL

(BPN)

KABUPATEN

BANDUNG, beralamat di Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yusandi, A.Ptnh, Mety Ratna Kandia, SH. MH, Cecep Kusnadi, SH dan Farid Widiantoro, keseluruhannya Pegawai

halaman 1 dari 9 perkara No.230/Pdt/2015/PT.Bdg

Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung, berkedudukan di komplek Pemda Kabupaten Soreang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 837/14-32.04600/V/2014 tanggal 16 Mei 2014,

selanjutnya disebut

Terbanding II, semula Tergugat II; Pengadilan Tinggi tersebut ; Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; TENTANG DUDUKNYA PERKARA : Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 27 Januari 2015, Nomor 83/Pdt.G/2014/PN.BB, yang diucapkan dipersidangan dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat II tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat I yang amarnya berbunyi sebagai berikut: DALAM PROVISI: Menolak tuntutan provisi Penggugat; DALAM KONVENSI: DALAM EKSEPSI: -

Menyatakan eksepsi dari Tergugat II tepat dan beralasan;

-

Menerima eksepsi dari Tergugat II;

-

Mengeluarkan Tergugat II sebagai pihak dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA: Menolak gugatan Penggugat seluruhnya; DALAM REKONVENSI: 1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk sebagian; 2. Menyatakan

Tergugat

Rekonpensi

telah

lalai/wanprestasi

berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 0000308/PK/02262/2700/0712 tertanggal 31 Juli 2012; 3. Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi membayar seluruh kewajiban hutang Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 60.838.430,00 (enam puluh juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh rupiah); 4. Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi selain dan selebihnya; DALAM KONPENSI DAN REKONVENSI ;

halaman 2 dari 9 perkara No. 230/Pdt/2015/PT.Bdg.

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah

Rp.961.000,00

(sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah); Menimbang, bahwa Pembanding, semula Penggugat pada tanggal 09 Pebruari 2015, telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung, permohonan banding tersebut diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 20 Pebruari 2015 dan tanggal 26 Pebruari 2015, dengan seksama ; Menimbang, bahwa kuasa Pembanding, semula Penggugat telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 19 Maret 2015, dan memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya masing-masing tanggal 20 Maret 2015 dan tanggal 14 April 2015, dengan seksama ; Menimbang, bahwa kesempatan untuk mempelajari berkas perkara ini sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung, telah diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat tanggal 20 Pebruari 2015, tanggal 26 Pebruari 2015 dan tanggal 10 Maret 2015, dengan seksama ; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding, semula Penggugat terhadap putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung No. 83/Pdt.G/2014/PN.Blb, tanggal 27 Januari 2015, diajukan pada tanggal 09 Februari 2015 sedang putusan diucapkan pada tanggal 27 Januari 2015 dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat II, tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat I pengajuan permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu dan tata cara yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal masih dapat diterima ; Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya mengemukan alasan-alasan sebagai berikut : Bahwa, Pembanding (Penggugat Dk/Tergugat Dr) menolak pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung No. 83/PDT.G/2014/PN.BB, adapun keberatan tersebut adalah sebagai berikut “: a. Keberatan Pembanding pada pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama pada halaman 24 alinea kesatu dalam Provisi tersebut adalah halaman 3 dari 9 perkara No. 230/Pdt/2015/PT.Bdg.

sebagai berikut : “Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti serta menganalisa secara seksama tuntutan provisi a quo, serta memperhatikan jawaban dari Tergugat I yang menyatakan bahwa Tergugat I tidak pernah melakukan ataupun mengajukan lelang eksekusi terhadap Akta Jual Beli No. 71/2012 tanggal 16 Januari 2012, selain itu juga tuntutan provisi tersebut juga oleh Penggugat dimohonkan dalam pokok perkara sebagaimana diuraikan dalam petitum angka 5 dan 6, berdasrkan hal tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan tersebut tidak cukup beralasan hukum, oleh karenanya

sudah tepat dan adil kalau tuntutan provisi dari

Penggugat ditolak; Alasan keberatannya : Bahwa, hakim tingkat I tidak cukup dalam mempertimbangkan hukumnya dan salah menerapkan hukum acara perdata hal mana permohonan putusan provisi menurut praktik hukum acara acara tidak terbatas pada suatu “Gugatan mengenai sengketa kepemilikan atau bantahan terhadap pelaksana sita eksekusi saja” atau dengan kata lain gugatan dengan formulasi gugatan perbuatan melawan hukum (sebagaimana gugatan a quo) juga diperkenankan untuk diberikan dengan putusan provisi atau dikenal pula dengan istilah putusan pendahuluan, hal mana putusan pendahuluan dimaksud adalah putusan yang sifatnya tidak masuk dalam pokok perkara In casu PENGGUGAT yang memohon agar pengadilan “ tidak bertentangan sama sekali dengan putusan formil dan/atau praktek hukum acara perdata hal mana berdasarkan azas keadilan dan kepatutan untuk menghindari kerugian yang akan bertambah-tambah dialami oleh Penggugat DK/Tergugat Dr (kini dikabulkan, diisi lain pertimbangan hakim Tingkat I a quo senyatanya tidak merujuk pada aturan hukumnya, tidak pula merujuk pada sumber-sumber hokum lainnya, sehingga terkesan sebagai “pertimbangan hakim yang kosong” atau dengan kata lain tak beralasan hukum hal ini jelas menghilangkan rasa keadilan bagi PENGGUGAT DK/TERGUGAT DR (Kini Pembanding) tersebut ; Dalam praktek peradilan perdata, permohonan untuk meminta putusan provisi dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan/gugatan atas pokok perkara atau terpisah, yaitu dengan permohonan / gugatan atas pokok perkara atau terpisah, yaitu dengan permohonan yang diajukan lisan atau tertulis setelah permohonan atas pokok perkara diajikan di

halaman 4 dari 9 perkara No. 230/Pdt/2015/PT.Bdg.

pengadilan. Oleh provisi ada karena adanya pokok perkara, maka tidak ada putusn provisi tanpa adanya permohonan terhadap pokok perkara yang dipersengketakan. Bahwa, berdasarkan asas keadilan dan kepatutan untuk menghindari kerugian yang akan bertambah-tambah dikalami oleh Penggugat DK/Tergugat DR (Pembanding) putusan provisi adalah hal yang patut dan beralasan untuk dikabulkan, disisi lain pertimbangan hakim tingkat I a quo senyatanya tidak merujuk pada sumber-sumber hukum lainya, sehingga terkesan

karena sebagai p”pertimbangan hakim yang kosong”

atau dengan kata lain tak beralasan hokum hal ini jelas menghilangkan rasa keadilan bagi Penggugat DK/Tergugat DR (Pembanding), dengan demikian mohon kepada hakim tinggi yang dimuliakan unuk berkenan mengoreksi pertimbangan dan putusan hakim tingkat I a quo serta sudilah

mengabulkan

mengabulkan

permohonan

PENGGUGAT

DK/TERGUGAT DR (PEMBANDING) tersebut; b. Keberatan Pembanding pada pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam Konpensi dalam Eksepsi halaman 25 alinea ke 3 dan ke 4 yang menyatakan sebagai berikut : “Menimbang, bahwa karena gugatan a quo timbul karena perjanjian, maka dalam menentukan Tergugat yang sah harus berpedoman kepada asas yang ditegaskan dalam Pasal 1340 KUHPerdata yang menentukan bahwa “perjanjian hanya berlaku antara para pihak yang membuatnya”, oleh karenanya dengan ditariknya BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN BANDUNG sebagai Tergugat II menurut Majelis Hakim tidak tepat, walaupun untuk menentukan siapa-siapa

yang dijadikan pihak dalam suatu perkara

gugatan adalah sepenuhnya merupakan hak dari Penggugat, namun karena antara Tergugat II dengan Penggugat tidak ada hubungan hukum sama sekali, maka Tergugat II harus dikeluarkan dari gugatan a quo; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi Tergugat II dapat dikabulkan ; Alasan keberatannya : Bahwa, hakim tingkat I tidak cukup dalam mempertimbangan hukumnya dan salah dalam menerapkan hukum acara perdata hal mana dengan dimasukkannya Tergugat II sebagai pihak dalam perkara a quo tidaklah bertentangan

dengan

kaidah-kaidah

aturan

hukum

acara

perdata

sebagaimana Yurisprudensi M.A.R.I sebagai berikut :

halaman 5 dari 9 perkara No. 230/Pdt/2015/PT.Bdg.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 dalam kaidahnya sebagai berikut : “Pengadilan Tinggi Tidak berwenang untuk karena jabatan menentukan siapa yang tidak digugat menjadi tergugat karena hal ini bertentangan dengan hukum acara perdata, bahwa hanya Penggugat yang berwenang menentukan siapa-siapa yang digugat nya” sehingga dengan demikian, maka pihak-pihak yang dimasukkan atau ditarik selaku pihak adalah kewenangan dari Penggugat; Dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2471 K/Sip/1971 tanggal 18 Januari 1982

yang didalam kaidah hukumnya menyatakan

“Pihak-pihak dalam perkara adalah wewenang pihak Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugat ; Bahwa dengan ditariknya TERGUGAT II sebagai pihak dikarenakan TERGUGAT II memiliki tugas dan peran pelayanan administrasi umum dibidang pertanahan, dan memiliki tugas dan peranan pelayanan umum dibidang pertanahan, dan memiliki tugas melaksanakan pencatatan dan pendaftaran tanah, oleh karena itu berdasarkan tugas tersebut PENGGUGAT DK/TERGUGAT DR (PEMBANDING) merasa penting dan tepat bila mana TERGUGAT II

sebagai administrasi terhadap tanah obyek a quo meilik

Penggugat DK/TERGUGAT DR (pembanding), berdasarkan hal tersebut sepatutnya putusan hakim tingkat I patutlah dibatalkan dan, mohon agar hakim tinggi mengadili sendiri mengabulkan gugatan PENGGUGAT DK untuk seluruhnya dan menolak gugatan rekonpensi atau setidak-tidaknya rekonpensi dinyatakan tidak dapat diterima ; c.

Keberatan Pembanding pada pertimbangan hokum hakim tingkat pertama dalam Konvensi dalam Eksepsi halaman 28 alinea ke 8 dan halaman 29 alinea ke 1 yang menyatakan sebagai berikut : “ Menimbang, bahwa

dari

alat

yang

diajukan

oleh

Penggugat

dalam

Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi yaitu bukti T.I-2 berupa foto copy Perjanjian Kredit, Nomor : 0000308/PK/02262/270/0712, tanggal 31 Juli 2012, dimana dalam Pasal dari Perjanjian Kredit tersebut telah disepakati bahwa angsuran perbulan dibayar … dsb… Menimbang,bahwa

dengan

demikian

Penggugat

dalam

Rekonpensi/Tergugat Dalam Konpensi dapat membuktikan bahwa Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi telah melakukan wanprestasi

halaman 6 dari 9 perkara No. 230/Pdt/2015/PT.Bdg.

Alasan Keberatannya : Bahwa, hakim tingkat I tidak cukup dalam mempertimbangkan hukumnya dan salah dalam menerapkan hukum

acara perdata hal mana kondisi

kemorosotan financial yang dialamai oleh TERGUGAT DR

bukan

berdasarkan keinginannya , sehingga dengan berdasarkan bunyi Ketentuan Pasal 1245 KUH Perdata

“Tidaklah biaya dan bunga harus digantinya,

apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian TAK DISENGAJA si berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang ; Bahwa pada dasarnya Tergugat dr tidak memiliki niat untuk wanprestasi dan berdasar fakta hukum dipersidangan telah dibuktikan bahwa Tergugat dr memiliki itikad baik dengan membayar cicilan untuk melunasi hutang piutangnya namun karena kondisi merosotnya financial keuangan Tergugat dr sehingga Tergugat dr mengalami ketidak sanggupan pembayaran untuk itu Tergugat dr meminta keringanan pembayaran namun tidak dihiraukan oleh Penggugat dr, sehingga berdasarkan hal tersebut sepatutnya putusan hakim tingkat I patutlah dibatalkan dan, mohon agar hakim tinggi mengadili sendiri mengabulkan gugatan PENGGUGAT DK untuk seluruhnya dan menolak gugatan rekonpensi atau setidak-tidaknya rekonpensi dinyatakan tidak dapat diterima ; Bahwa, Judex Faxtie Pengadilan Negeri Bale Bandung telah salah dalam putusannya, yakni dalam hal tidak mempertimbangkan risalah bukti, saksi serta kesimpulan yang diajukan oleh PENGGUGAT DK/TERGUGAT DR/PEMBANDING dan hanya cenderung berpihak pada TERGUGAT DK/PENGGUGAT DR semata, hal ini jelaslah menunjukan kekhilafan dan diskriminatif Judex Factie Pengadilan Negeri Kelas Bale Bandung, serta telah melanggar azas persamaan kedudukan dalam hukum sebagaimana di atur dalam konstitusi Negara kesatuan Republik Indonesia, oleh karenanya mohon kepada hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung (Jawa Barat) , untuk membatalkan putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Bale Bandung, dan mengadili

sendiri

serta

mengabulkan

gugatan

PENGGUGAT

dk

(PEMBANDING) untuk seluruhnya ; Menimbang, bahwa Terbanding Semula Tergugat I dalam perkara ini tidak mengajukan kontra memori banding, maka tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut ; halaman 7 dari 9 perkara No. 230/Pdt/2015/PT.Bdg.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan dalam perkara ini, Pengadilan Tinggi berpendapat karena tidak ada hal-hal yang baru, maka tidak perlu dipertimbangkan karena semuanya telah sesuai dan dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya; Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, berita acara sidang dan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 27 Januari 2015, No. 83/Pdt.G/2014/PN.Blb, memori banding dari Pembanding, semula Penggugat , maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang dijadikan sebagai dasar putusannya adalah sudah tepat dan benar dan oleh Pengadilan Tinggi dapat dijadikan dan diambil alih sebagai alasan dan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding; Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tertanggal 27 Januari 2015 No.83/Pdt.G/2014/PN.Blb, tetap dipertahankan dan dikuatkan; Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding, semula Penggugat berada di pihak yang kalah, maka ia dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan; Mengingat

peraturan

dari

Perundang-undangan

yang

berlaku

khususnya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 dan Undang-Undang No.20 Tahun 1947 ;

M E N G A D I L I: -

Menerima permohonan banding dari Pembanding, semula Penggugat tersebut;

-

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 27 Januari

2015 Nomor 83/Pdt.G/2014/PN.Blb, yang dimohonkan

banding tersebut; -

Menghukum Pembanding, semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

halaman 8 dari 9 perkara No. 230/Pdt/2015/PT.Bdg.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Kamis, tanggal 18 Juni 2015 oleh Kami : EDDY PANGARIBUAN, S.H.,M.H Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung

sebagai Hakim Ketua Majelis dengan H. SUKARMAN

SITEPU,S.H., Mum dan

AMRIDDIN,S.H., M.H masing-masing sebagai

Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetepan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 27 Mei 2015, Nomor : 230/PEN/PDT/2015/PT.Bdg, ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara kedua belah pihak dalam tingkat banding, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2015 diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh UMAR BASRI, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Ttd

Ttd

. H. SUKARMAN SITEPU, S.H.,M.Hum. EDDY PANGARIBUAN, S.H.,M.H Ttd

AMRIDIN, S.H., M.H. PANITERA PENGGANTI,

Ttd UMAR BASRI, S.H. Perincian biaya perkara : 1. Biaya Materai ..............……………. Rp.

6.000,-

2. Biaya Redaksi putusan …………… Rp.

5.000,-

3. Biaya Pemberkasan ………………. Rp. 139.000,J u m l a h …………………………. Rp. 150.000,-

halaman 9 dari 9 perkara No. 230/Pdt/2015/PT.Bdg.