PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN NOMOR 219/PDT/2016/PT.BDG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara-

perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara : -------------------------------------------------

Roy Rokhman Gaffar, beralamat di Jatibening estate G9, No.6, Rt14, Rw

13,

Kelurahan

Jatibening,

Kecamatan

Pondok Gede, Kota Bekasi, diwakili kuasa

hukumnya Toni Widiatmanto, SH Advokat pada Toni Widiatmanto & Partner, alamat Jalan

Mustika Raya No. 1, Sumur Batu, Kemayoran

Jakarta Pusat 10640, berdasarkan surat kuasa khusus

tanggal

01

557/SK/2015/PN.Bks,

Juni

2015

selanjutnya

Nomor:

disebut

Pembanding semulaTergugat;----------------------

Lawan

Hans Peter Schoeffauer, yang bertindak selaku pemegang 50% [1/2

dari seluruh saham dengan hak suara dari

PT.Seal Jet Indonesia, beralamat di Jalan H. Gandil No.54 Kelurahan Jatikramat Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi diwakili kuasanya DR.

Chandra Motik Yusuf, SH,MSc, Advokat dan Asisten

Advokat

berkantor

di

Law

Office

Chandra Motik Yusuf & Associates, beralamat di Jl.Yusuf Adiwinata No.33 Menteng Jakarta

Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 April 2015, selanjutnya disebut Terbanding

semula Penggugat ;--------------------------------Pengadilan Tinggi tersebut ; --------------------------------------------------------Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan

dengan perkara tersebut ; -----------------------------------------------------------------------

Halaman 1 dari 43 halaman dari Putusan Nomor 219/PDT/2016PT.BDG

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk

perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 229/Pdt.G/2015/PN.Bks. tanggal 24 Nopember 2015;----------------

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tanggal 14 April

2015 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 08 Mei 2015 dalam Register Nomor 229/Pdt/G/2015/PN.Bks, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :------------------------------------------------------------------------DASAR FAKTA:------------------------------------------------------------------------------------1.

Bahwa Penggugat adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang

industri komponen dan suku cadang motor untuk jenis barang antara lain seal dan gasket serta menjalankan usaha dalam bidang perdagangan

2.

3.

dalam negeri untuk bidang seal dan gasket (Bukti P-1).--------------------------

Bahwa Tergugat adalah salah satu pemegang saham Penggugat yang

juga menjabat sebagai Direktur Penggugat sejak awal didirikan (vide Bukti P-1) sampai dengan tanggal 23 Februari 2012.-------------------------------------

Bahwa bisnis Penggugat berjalan dengan baik sejak awal didirikan sampai dengan tahun 2009, dimana Penggugat memperoleh pendapatan sebesar

Rp. 13.000.000.000,- (tiga belas milyar rupiah) dengan laba bersih sebesar 4.

Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).----------------------------------------------

Bahwa pada tahun 2009 Tergugat yang pada waktu itu masih menjabat

sebagai Direktur mendirikan perusahaan baru bernama PT. Utec Sealung Solutions (“Utec”) yang berpusat di Balikpapan tanpa sepengetahuan dan izin dari Komisaris perusahaan (Bukti P-2). Padahal dalam Anggara Dasar

(vide Bukti P-1) Pasal 12 ayat (1) dinyatakan bahwa Direksi tidak boleh

mendirikan atau turut serta dalam perusahaan lain tanpa izin dari 5.

Komisaris.-------------------------------------------------------------------------------------

Bahwa apabila Komisaris perusahaan mengetahui hal tersebut tentunya yang bersangkutan tidak akan memberikan izin karena Utec adalah

perusahaan dengan bidang usaha yang serupa dengan bidang usaha Penggugat yaitu perdagangan seal dan gasket (vide Bukti P-2 jo. Bukti P-

1) dan Penggugat sudah mempunyai kantor cabang perusahaan di Balikpapan. Hadirnya Utec akan mengganggu bisnis Penggugat di 6.

Kalimantan sehingga dapat berpotensi merugikan perusahaan.---------------

Bahwa meskipun demikian hal tersebut tidak akan menjadi masalah jika yang mendirikan Utec bukan Tergugat yang pada saat itu masih memegang jabatan sebagai Direktur Penggugat, namun dalam hal ini Halaman 2 dari 43 halaman dari Putusan Nomor 219/PDT/2016PT.BDG

Tergugatlah yang mendirikan Utec dan juga menjabat sebagai Direktur

perusahaan tersebut (vide Bukti P-2) sehingga hal ini kemudian menjadi masalah yang serius. Terutama setelah Tergugat melakukan tindakan-

tindakan yang akan dijelaskan dalam bagian selanjutnya dalam surat 7.

gugatan ini.------------------------------------------------------------------------------------

Bahwa pada tanggal 20 Juni 2010 Tergugat dalam jabatannnya sebagai Direktur dan dengan mempergunakan kop surat Penggugat membuat

surat kepada para pelanggan Penggugat di wilayah Kalimantan yang pada intinya memberitahukan bahwa Utec adalah perusahaan afiliasi Penggugat

(Bukti P-3). Hal tersebut juga tidak diberitahukan kepada Komisaris Perusahaan, padahal Komisaris Perusahaan mempunyai wewenang berdasarkan anggaran dasar (vide Bukti P-1) untuk mengetahui apapun

yang dilakukan oleh Tergugat selaku Direktur dalam menjalankan 8.

perusahaan.-----------------------------------------------------------------------------------

Bahwa setelah surat tersebut diterbitkan omzet penjualan Penggugat di

Kalimantan menurun drastic hingga hampir mencapai satu milyar rupiah

(lebih detailnya akan dijelaskan dalam poin ke-10 posita dasar fakta surat gugatan ini), ditambah lagi sekitar tahun 2011 Tergugat menutup kantor

cabang perusahaan di Balikpapan dan memindahkan sebagian besar pekerja ke Utec. Hal ini juga lagi-lagi tidak diberitahukan kepada Komisaris Perusahaan yang berdasarkan anggaran dasar mempunyai

kewenangan untuk mengetahui hal tersebut. Setelah penutupan kantor cabang perusahaan tersebut tentunya hilang sudah pemasukan 9.

Penggugat dari wilayah Kalimantan.------------------------------------------------

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dapat diketahui bahwa Tergugat dengan itikad buruk ingin menghancurkan usaha Penggugat dan membangun bisnis lain miliknya sendiri yaitu Utec.--------------------------------

10. Bahwa adapaun penurunan omzet penjualan di Kalimantan yang dialami Penggugat dapat diuraikan secara singkat sebagai berikut (Bukti P-4) :----a.

Jumlah penjualan tahun 2009

: Rp. 1.704.159.265.-


: Rp.

b.


d.

Jumlah penjualan tahun 2012-sekarang (2015) : Rp.

c.

: Rp.

788.865.691.-

284.987.753.0

-

11. Bahwa berdasarkan uraian dalam poin sebelumnya dapat diketahui bahwa

sejak tahun 2009 ke 2010 omzet penjualan Penggugat berkurang sebesar Rp. 915.293.574,- (sembilan ratus lima belas juta dua ratus sembilan

puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah). Sementara sejak Halaman 3 dari 43 halaman dari Putusan Nomor 219/PDT/2016PT.BDG

tahun 2010 omzet

penjualan

Penggugat

berkurang

sebesar Rp.

503.877.938 (lima ratus tiga juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah).--------------------------------------------

12. Bahwa apabila Tergugat tidak mendirikan Utec dan juga tidak membuat

surat keterangan (vide Bukti P-3) serta melakukan penutupan kantor cabang

perusahaan

di

Balikpapan,

Penggugat

akan

memperoleh

penghasilan sebesar Rp. 1.704.159.265,- (satu milyar tujuh ratus empat

juta seratus lima puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah).

Sehingga jumlah kerugian Penggugat sampai dengan saat ini (tahun 2015) adalah sebagai berikut :--------------------------------------------------------------------

Rp. 1.704.159.265 x 4 tahun = Rp. 6.816.637.060 (enam milyar delapan

ratus enam belas juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu enam puluh rupiah)

13. Bahwa Tergugat mempunyai aset berupa dua bidang tanah dan bangunan yaitu :-------------------------------------------------------------------------------------------

a. Tanah dan bangunan yang dipergunakan sebagai kantor yang terletak

di Jl. H. Gandil No. 90 Kelurahan Jatikramat Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi seluas 150m2 berdasarkan sertifikat Hak Milik Nomor 7381 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bekasi, Surat Ukur Nomor 4037/Jatikramat/2004 tanggal 31 Mei 2004 atas nama Roy Rokhman Gaffat dengan batas-batas sebagai berikut :---------------------

I. Sebelah Utara ;--------------------------------------------------------------------

Tanah milik PT. Xact Industrial Services;-----------------------------------

II. Sebelah Selatan;-----------------------------------------------------------------Rumah penduduk;----------------------------------------------------------------

III. Sebelah Timur;-------------------------------------------------------------------Tanah dan bangunan milik Roy Rokhman Gaffar;----------------------

IV. Sebelah Barat;--------------------------------------------------------------------Rumah penduduk;----------------------------------------------------------------

b. Tanah dan bangunan yang dipergunakan sebagai workshop (bengkel)

yang terletak di Jl. H. Gandil No. 90 Kelurahan Jatikramat Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi seluas 443 m2 berdasarkan sertifikat Hak Milik

Nomor 2453 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bekasi pada tanggal 14 November 1998 Surat Ukur Nomor 30/1998 tanggal

16 Maret 1998 atas nama Roy Rokhman Gaffat dengan batas-batas sebagai berikut :-----------------------------------------------------------------------I.

Sebelah Utara ;-------------------------------------------------------------------Halaman 4 dari 43 halaman dari Putusan Nomor 219/PDT/2016PT.BDG

Tanah milik PT. Xact Industrial Services dan Perumahan Pondok

Jati Indah;---------------------------------------------------------------------------

II. Sebelah Selatan;------------------------------------------------------------------


III. Sebelah Timur ;-------------------------------------------------------------------

Rumah Penduduk;----------------------------------------------------------------

IV. Sebelah Barat ;-------------------------------------------------------------------Tanah dan bangunan milik Roy Rokhman Gaffar ;----------------------

DASAR HUKUM: ----------------------------------------------------------------------------------1.

Bahwa Pasal 97 ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas berbunyi sebagai berikut :--------------------------------------

Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10

(satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan baik suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian 2.

pada Perseroan.-----------------------------------------------------------------------------

Bahwa berdasarkan pasal tersebut dapat diketahui pemegang saham atas nama perseroan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya

menimbulkan kerugian pada Perseroan. Prinsipal Penggugat merupakan pemegang saham yang juga memegang hak suara yang sah berdasarkan Anggaran Dasar serta memegang 50% atau 1/2 dari keseluruhan jumlah saham. Sehingga Prinsipal Penggugat sah untuk atas nama Penggugat

menggugat Tergugat ke Pengadilan Negeri karena melakukan hal-hal 3.

yang merugikan Penggugat selaku perseroan.--------------------------------------

Bahwa Pasal 1967 Kitab Undang-undang Hukum Perdata berbunyi sebagai berikut :-----------------------------------------------------------------------------

Semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang

bersifat perorangan, hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu

tiga puluh tahun, sedangkan orang yang menunjuk adanya lewat waktu itu, tidak usah menunjukkan suatu alas hak, dan terhadapnya tak dapat 4.

diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk.-------------------

Bahwa berdasarkan pasal tersebut dapat diketahui jangka waktu untuk mengajukan tuntutan hukum atas suatu peristiwa adalah 30 (tiga puluh) tahun. Dalam hal ini perbuatan Tergugat mengakibatkan kerugian bagi

Penggugat terjadi pada tahun 2009 sampai dengan 2011 dan gugatan ini diajukan pada tahun 2015, sehingga masih tercakup dalam jangka waktu


untuk mengajukan tuntutan hukum (gugatan) berdasarkan Pasal 1967 5.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.------------------------------------------------

Bahwa Pasal 12 ayat (1) Anggaran Dasar PT. Seal Jet Indonesia (vide Bukti P-1) berbunyi sebagai berikut :---------------------------------------------------

Direksi berhak mewakili perseoran di dalam dan di luar pengadilan tentang

segala hak dan dalam segala kejadian mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan serta menjalankan segala tindakan baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :-----------------------------------------------------

a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama perseoran tidak termasuk mengambil uang Perseroran di Bank-bank;----------------------

b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di c.

dalam maupun di luar negeri;------------------------------------------------------

membeli atau dengan cara lain memperoleh, menjual atau dengan

cara lain melepaskan hak atas harta tetap, termasuk bangunan, hak atas tanah, kendaraan bermotor, mesin-mesin alat perlengkapan perusahaan-perusahaan dan perusahaan-perusahaan;-------------------

d. mengikat perseroan sebagai penjamin;----------------------------------------e. menggadaikan

barang

bergerak

maupun

tidak

bergerak

milik

perseroan harus dengan persetujuan dari atau surat-surat yang

6.

bersangkutan turut ditandatangani oleh Dewan Komisaris.---------------

Bahwa Pasal 15 ayat (1) Anggaran Dasar PT. Seal Jet Indonesia berbunyi sebagai berikut :-----------------------------------------------------------------------------

Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak

memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan

atau dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain, serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang 7.

telah dijalankan oleh Direksi.-------------------------------------------------------------

Bahwa dalam bagian dasar fakta surat gugatan poin ke-4 dijelaskan Tergugat yang pada waktu itu masih menjabat sebagai Direktur Penggugat

telah mendirikan perusahaan baru bernama Utec dan menjadi Direktur di perusahaan

tersebut tanpa

sepengetahuan

dan

seizing komisaris

perusahaan (vide Bukti P-2). Hal tersebut sudah jelas melanggar Pasal 12 8.

ayat (1) Anggaran Dasar.------------------------------------------------------------------

Bahwa ditambah lagi Tergugat dalam jabatannya sebagai Direktur

membuat surat kepada seluruh pelanggan Penggugat di Kalimantan yang Halaman 6 dari 43 halaman dari Putusan Nomor 219/PDT/2016PT.BDG

menyatakan Utec adalah perusahaan afiliasi dari Penggugat (vide Bukti P-

3) serta melakukan penutupan kantor cabang perusahaan di Balikpapan. Hal tersebut menyebabkan kerugian yang teramat besar bagi Penggugat

karena pelanggan setia Penggugat pada akhirnya menjadi beralih ke Utec

yang merupakn satu-satunya competitor Penggugat di wilayah Kalimantan

pada waktu itu. Dan lagi-lagi hal tersebut juga dilakukan tanpa sepengetahuan Komisaris Perusahaan dimana dalam hal ini Komisaris berwenang untuk mengetahui hal tersebut sebagaimana diatur dalam 9.

Pasal 15 ayat (1) Anggaran Dasar.-----------------------------------------------------

Bahwa Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi sebagai berikut :-----------------------------------------------------------------------------

Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada

orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.----------------------------

10. Bahwa berdasarkan Pasal tersebut terdapat 4 (empat) buah unsur yang membentuk sebuah konstruksi peristiwa Perbuatan Melawan

Hukum

yaitu :------------------------------------------------------------------------------------------1. Adanya perbuatan;-------------------------------------------------------------------2. Perbuatan tersebut melanggar hukum;-----------------------------------------3. Adanya kerugian yang timbul;----------------------------------------------------4. Adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian;---------

11. Bahwa apabila unsur perbuatan melawan hukum yang tercantum dala Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tersebut dimasukkan ke dalam fakta-fakta yang telah dijelaskan sebelumnya makan akan didapat kesimpulan sebagai berikut :------------------------------------------------------------a. Adanya perbuatan:--------------------------------------------------------------------

Yaitu Tergugat mendirikan dan menjadi Direktur di perusahaan lain

pada saat yang bersangkutan masih menjabat sebagai Direktur

Penggugat yaitu Utec, serta dalam jabatannya sebagai Direktur yang bersangkutan membuat surat kepada seluruh pelanggan Penggugat di Kalimantan yang menyatakan bahwa Utec adalah perusahaan afiliasi dari Penggugat dan tidak lama kemudian yang bersangkutan menutup kantor cabang perusahaan di Balikpapan.---------------------------------------

b. Perbuatan tersebut melanggar hukum:------------------------------------------

Pelanggaran hukum yang terjadi dalam hal ini adalah pelanggaran Anggaran Dasar PT. Seal Jet Indonesia, dimana dalam Pasal 12 ayat

(1) peraturan tersebut dinyatakan bahwa jika direksi ingin mendirikan Halaman 7 dari 43 halaman dari Putusan Nomor 219/PDT/2016PT.BDG

atau turut serta dalam perusahaan lain hal tersebut dapat dilakukan dengan

sepengetahuan dan seizin komisaris. Dalam hal ini

Tergugat mendirikan Utec dan menjabat sebagai direktur perusahaan tersebut tanpa sepengetahuan dan seizing Komisaris Perusahaan. Selain itu Tergugat membuat surat kepada seluruh pelanggan

Penggugat di Kalimantan yang menyatakan bahwa Utec adalah

perusahaan afiliasi dari Penggugat, hal ini lagi-lagi dilakukan tanpa sepengetahuan

Komisaris

Perusahaan

padahal

Anggaran Dasar, Komisaris Perusahaan mempunyai

berdasarkan

kewenangan

untuk mengetahui segala hal yang dilakukan oleh Tergugat

selaku

direktur pada waktu itu. Serta tidak lama setelah pengumuman tersebut Tergugat menutup kantor cabang perusahaan di Balikpapan.

Hal tersebut

juga

dilakukan

tanpa

sepengetahuan

Komisaris

Perusahaan.-----------------------------------------------------------------------------

c. Adanya Kerugian yang timbul.-----------------------------------------------------

Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat mengalami

kerugian materiil hingga mencapai Rp. 6.816.637.060 (enam milyar delapan ratus enam belas juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu enam

puluh rupiah). Kerugian tersebut belum ditambah dengan kerugian Immateriil akibat waktu, tenaga dan pikiran yang terbuang untuk mencoba menyelesaikan perkara ini.---------------------------------------------

d. Adanya hubungan Kausalitas antara Perbuatan dan Kerugian.--------

Sebelum adanya Utec, Penggugat tidak mempunyai kompetitor

(perusahaan pesaing) dalam operasi bisnisnya di wilayah Kalimantan.

Dengan adanya surat yang dibuat Tergugat dalam jabatannya pada waktu itu selaku direktur perusahaan kepada seluruh pelanggan

Penggugat di Kalimantan kemungkinan besar semua pelanggan Seal Jet akan beralih ke Utec karena surat Tergugat tersebut (vide Bukti P3) akan membuat pelanggan yakin terhadap kredibilitas Utec sebagai

sebuah perusahaan baru pada waktu itu, ditambah lagi dengan tindakan Tergugat menutup

kantor

cabang

perusahaan

di

Balikpapan, pelanggan Penggugat. Sudah bisa dipastikan pelanggan Penggugat akan beralih kepada Utec karena

tidak ada pilihan lain.--

12. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dapat dipastikan bahwa Tergugat

telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat, sehingga

harus mengganti segala kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat dari perbuatan tersebut.-------------------------------------------------------------------------


HAL LAIN-LAIN:------------------------------------------------------------------------------------1.

Bahwa sejak awal mula timbulnya perkara aquo, Penggugat telah

berupaya menyelesaikannya, namun hingga saat ini perkara aquo belum juga selesai hingga Penggugat mengalami perasaan lelah, letih dan tidak tenang akibat ketidakpastian penyelesaian perkara aquo. Hal tersebut mengakibatkan kerugian immaterial yang seyogyanya tidak dapat dinilai dengan uang, namun

2.

jika

ditaksir nilainya

akan

mendekati Rp.

20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah).---------------------------------------

Bahwa

untuk

menjamin

hak-hak

Penggugat

sampai

dengan

dilaksanakannya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap secara menyeluruh oleh Tergugat, Penggugat mohon agar kiranya Majelis

Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang terhormat dapat menjatuhkan sita jaminan atas aset milik Tergugat berupa :--------------------------------------------

a. Tanah dan bangunan yang dipergunakan sebagai kantor yang terletak di Jl. H. Gandill No. 90 Kelurahan Jatikramat Kecamatan Jatiasih Kota

Bekasi seluas 150 m2 berdasarkan sertifikat Hak Milik Nomor 7381 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bekasi, Surat Ukur Nomor 4037/Jatikramat/2004 tanggal 31 Mei 2004 atas nama Roy Rokhman Gaffar dengan batas-batas sebagai berikut : I.

Sebelah Utara ;--------------------------------------------------------------------

Tanah Milik PT. Xact Industrial Services;-----------------------------------

II. Sebelah Selatan;-----------------------------------------------------------------Rumah penduduk;----------------------------------------------------------------

III. Sebelah Timur;--------------------------------------------------------------------

Tanah dan bangunan milik Roy Rokhman Gaffar;------------------------

IV. Sebelah Barat;--------------------------------------------------------------------Rumah penduduk;----------------------------------------------------------------

b. Tanah dan bangunan yang dipergunakan sebagai workshop (bengkel) yang terletak di Jl. H. Gandill No.90 Kelurahan Jatikramat, Kecamatan

Jatiasih Kota Bekasi seluas 443 m2 berdasarkan sertifikat Hak Milik

Nomor 2463 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bekasi pada tanggal 14 November 1998 Surat Ukur Nomor 30/1998 tanggal

16 Maret 1998 atas nama Roy Rokhman Gaffat dengan batas-batas sebagai berikut :-----------------------------------------------------------------------I.

Sebelah Utara;---------------------------------------------------------------------

Tanah milik PT.Xact Industrial Services dan Perumahan Pondok

Jati Indah;---------------------------------------------------------------------------


II. Sebelah Selatan;-----------------------------------------------------------------Tanah milik PT. Xact Industrial Services;-----------------------------------


Rumah penduduk;----------------------------------------------------------------

IV. Sebelah Barat;--------------------------------------------------------------------3.

Tanah dan bangunan milik Roy Rokhman Gaffar.------------------------

Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan

tidak dapat diragukan lagi kebenarannya, seyogyanya putusan perkara ini nantinya dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum dari Tergugat (uitvoorbar bij voorrad).----------------------------------------

PERMOHONAN (PETITUM).--------------------------------------------------------------------

Berdasarkan dasar fakta dan dasar hukum yang telah Penggugat jelaskan

dalam bagian sebelumnya Penggugat mohon dengan segala kerendahan hati kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi agar dapat memutus sebagai berikut :-----------------------------------------------------------------------------------------------1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;----------------------------

2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;--------

3. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian materiil yang telah dialami oleh Penggugat sebesar Rp. 6.816.637.060,- (enam milyar

delapan ratus enam belas juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu enam puluh rupiah);-------------------------------------------------------------------------------

4. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian immateriil yang telah dialami Penggugat sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah);---------------------------------------------------------------------------------------

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas aset Tergugat berupa :--

a. Tanah dan bangunan yang dipergunakan sebagai kantor yang

terletak di Jl. H. Gandil No. 90 Kelurahan Jatikramat Kecamatan

Jatiasih Kota Bekasi seluas 150m2 berdasarkan sertifikat Hak Milik

Nomor 7381 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bekasi, Surat Ukur Nomor 4037/Jatikramat/2004 tanggal 31 Mei 2004 atas nama Roy Rokhman Gaffar dengan batas-batas sebagai berikut :-----I.

Sebelah Utara;----------------------------------------------------------------

Tanah milik PT. Xact Industrial Services;---------------------------------

II. Sebelah Selatan;----------------------------------------------------------------

Rumah Penduduk;--------------------------------------------------------------

III. Sebelah Timur;------------------------------------------------------------------Tanah dan bangunan milik Roy Rokhman Gaffar ;---------------------


IV. Sebelah Barat;------------------------------------------------------------------Rumah penduduk;--------------------------------------------------------------

b. Tanah dan

bangunan

yang dipergunakan

sebagai workshop

(bengkel) yang terletak di Jl. H. Gandil No. 90 Kelurahan Jatikramat Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi seluas 443 m2 berdasarkan sertifikat Hak Milik Nomor 2463 yang diterbitkan oleh Kantor

Pertanahan Kota Bekasi pada tanggal 14 November 1998 Surat Ukur Nomor 30/1998 tanggal 16 Maret 1998 atas nama Roy Rokhman Gaffar dengan batas-batas sebagai berikut :----------------------------------

I. Sebelah Utara;---------------------------------------------------------------------

Tanah milik PT.Xact Industrial Services dan Perumahan Pondok

Jati Indah ;--------------------------------------------------------------------------

II. Sebelah Selatan;------------------------------------------------------------------



Rumah penduduk;----------------------------------------------------------------

IV.Sebelah Barat;--------------------------------------------------------------------Tanah dan bangunan milik Roy Rokhman Gaffar;-----------------------

Sampai dengan dilaksanakannya putusan hakim atas perkara aquo secara

menyeluruh oleh Tergugat ;-----------------------------------------------------------------

6. Menyatakan bahwa putusan dapat dilaksanakan dengan serta merta meskipun ada upaya hukum dari Tergugat;----------------------------------------

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.-------------------------

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang terhormat

berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).---------

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat

memberi jawaban sebagai berikut :-----------------------------------------------------------DALAM EKSEPSI.---------------------------------------------------------------------------------

DALAM KONVENSI:--------------------------------------------------------------------------

1.

Tergugat menolak semua dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui

2.

Dalil-dalil Tergugat dalam Eksepsi merupakan bagian tak terpisahkan

3.

secara tegas kebenarannya;---------------------------------------------------------

dangan dalil-dalil Tergugat dalam Pokok Perkara;-----------------------------Gugatan Error in Persona;------------------------------------------------------------

Berdasarkan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, Pemindahan

Hak Atas Saham

PT. Sealjet Indonesia, Akta Nomor 9, Notaris


Anna Kurniawati, SH. Semarang, tanggal 22-01-2011, Penggugat -

bukanlah sebagai Pemegang Saham PT Sealjet Indonesia;------------

Bahwa menurut Akta Nomor 9, Notaris Anna Kurniawati, SH. Semarang, tanggal 22-01-2011 aquo mengenai Prubahan Anggaran

Dasar Perseroan PT. Sealjet Indonesia diatur dalam Pasal 20 tegas -

berbunyi sebagai berikut :--------------------------------------------------------

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran

dasar ini, akan diputu dalam RUPS;-------------------------------------------

Akhirnya,

para

penghadap

bertindak

dalam

kedudukannya

sebagaimana tersebut diatas menerangkan bahwa ;---------------------

1. Menyimpang dari ketentuan

yang diatur dalam Pasal 7

anggaran dasar perseroan mengenai pemindahan ha katas saham dan menegaskan kembali susunan pemegang saham

perseroan karena adanya pengalihan/pemindahan hak 50 %

(lima puluh persen) saham perseroan, seperti tersebut diatas dan dari keseluruhan sahm telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai ke dalam kas perseroan, yaitu sejumlah 10.000 (sepuluh ribu) lembar saham dengan nilai

nominal atau seluruhnya sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyard rupiah) oleh pemegang saham perseroan yaitu:-----------a. Tuan Roy Rokhman Gaffar sebanyak 5000 lembar saham;---

Dengan nilai nominal sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).------------------------------------------------------------------

b. Perseroaan Terbatas Seal Mart (Sealmart GmbH) Austria

……. Sebanyak 5000 lembar saham. Dengan nilai nominal

seluruhnya sebesar Rp. 500.000.000,- (limaratus juta rupiah) -

(Bukti T-1);-------------------------------------------------------------------

Jadi berdasar Bukti T-1 Penggugat bukanlah sebagai pemegang saham PT. Sealjet Indonesia, maka dengan demikian Penggugat

yang mendalilkan bahwa Penggugat selaku Pemegang Saham 50

% PT. Sealjet Indonesia dan atas nama Perusahaan yang bernama PT. Sealjet Indonesia mengajukan gugatan terhadap Tergugat

selaku Direktur PT. Sealjet Indonesia adalah ERRON IN PERSONA karena terbukti Penggugat bukan memegang saham PT. Sealjet Indonesia sehingga tidak mempunyai Legal Standing / Kapasitas mengajukan gugatan;--------------------------------------------------------------


4.

Maka dengan demikian gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima;---------------------------------------------------------

Gugatan Prematur / Belum Waktunya diajukan. --------------------------

Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung yakni Putusan Mahkamah

Agung RI Nomor 2743 K/Pdt/1995 tanggal 18 Juni 1996 : Yang

berhak menentukan untung rugi suatu perusahaan adalah Rapat -

Umum Pemegang Saham dan diaudit oleh Akuntan Publik;-----------

Berdasarkan surat gugatan halaman 4 angka 12 dinyatakan “Bahwa apabila Tergugat tidak mendirikan UTEC dan juga tidak membuat

surat keterangan (vide Bukti P-3) serta melakukan penutupan kantor

cabangperusahaan di Balikpapan, Penggugat akan memperoleh

penghasilan sebesar Rp. 1.704.159.265,- (satu milyar tujuh ratus empat juta seratus lima puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah). Sehingga jumlah kerugian Penggugat sampai dengan saat ini (tahun 2015) adalah sebagai berikut: -------------------------------

Rp. 1.704.159.265,- x 4 tahun = Rp. 6.816.637.060,- (enam milyar

delapan ratus enam belas juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu enam puluh rupiah)”;---------------------------------------------------------------

Menurut Tergugat dalil Penggugat sebagaimana diuraikan dalam

surat gugatan halaman 4 angka 12 aquo dinyatakan telah

mengalami kerugian sebesar Rp. 1.704.159.265,- x 4 tahun = Rp.

6.816.637.060,- (enam milyar delapan ratus enam belas juta enam

ratus tiga puluh tujuh ribu enam puluh rupiah) bukan didasarkan atas Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dan juga bukan

hasil Audit Akuntan Publik, akan tetapi didasarkan asumsi Penggugat belaka sedngkan menurut hukum yakni Putusan

Mahkamah Agung RI Nomor 2743 K/Pdt/1995 tanggal 18 Juni 1996

yang berhak menentukan untung rugi suatu perusahaan adalah Rapat Umum Pemegang Saham dan diaudit oleh Akuntan Publik,

sedangkan Rapat Umum Pemegang Saham dan Hasil Audit

Akuntan Publik dimaksud tersebut faktanya tidak ada dan belum -

dilaksanakan;-----------------------------------------------------------------------

Maka karenanya gugatan Penggugat dinyatakan Prematur atau

belum waktunya sehingga gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima;-----------------------------------------------


5.

Gugatan Penggugat tidak jelas, kabur (Obscuur libel) . -----------------1. Berdasarkan dalil gugatan Penggugat

dalam surat

gugatan

halaman 2 angka 2 dinyatakan:------------------------------------------------

‘Tergugat adalah salah satu pemegang saham Penggugat yang

juga menjabat sebagai Direktur Penggugat sejak awal didirikan (vide Bukti P-1) sampai dengan tanggal 23 Februari 2012”;--------------------

Selanjutnya dalam dalil gugatan Penggugat lainnya yakni surat

gugatanhalaman 4 angka 12 dinyatakan “Bahwa apabila Tergugat tidak mendirikan UTEK dan juga tidak membuat surat keterangan

(vide Bukti P-3) serta melakukan penutupan kantor cabang perusahaan

di

Balikpapan,

Penggugat

akan

memperoleh

penghasilan sebesar Rp. 1.704.159.265,- (satu milyar tujuh ratus

empat juta seratus lima puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah). Sehingga jumlah kerugian Penggugat sampai dengan saat ini (tahun 2015) adalah sebagai berikut: -------------------------------


delapan ratus enam belas juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu enam puluh rupiah)”; --------------------------------------------------------------

Menurut Tergugat gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur karena

jabatan Tergugat sebagai Direktur didalikan telah “berakhir” pada 23

Februari 2012, akan tetapi gugatan ganti rugi yang dibebankan kepada Tergugat selaku Direktur dihitung hingga tahun 2015

dengan nilai kerugian berjumlah Rp. 1.1704.159.265,- x 4 tahun + Rp. 6.816.637.060),- (enam milyar delapan ratus enam belas juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu enam puluh rupiah)”;-------------------

Maka beralasan gugatan Penggugat dinyatakan tidak jelas atau

kabur karena itu gugatan Penggugat beralasan dinyatakan tidak diterima;-------------------------------------------------------------------------------

2. Berdasarkan dalil gugatan Penggugat dalam surat gugatan angka 10 halaman 3 dinyatakan :-------------------------------------------------------

“Bahwa adapun penurunan omzet penjualan di Kalimantan yang dialami Penggugat dapat diuraikan secara singkat sebegai berikut (Bukti P-4):---------------------------------------------------------------------------a. Jumlah penjualan tahun 2009

Rp. 1.704.159.265,- -------

c. Jumlah penjualan tahun 2011

Rp. 284.987.703,- --------

b. Jumlah penjualan tahun 2010

Rp. 788.865.591,- --------

d. Jumlah penjualan tahun 2012-sekarang (2015) Rp. ………


Selanjutnya berdasar dalil gugatan Penggugat dalam surat gugatan angka 11 halaman 3 dinyatakan: ---------------------------------------------

“Bahwa berdasarkan uraian dalam point sebelumnya dapat

diketahui bahwa sejak tahun 2009 ke 2010 omzet penjualan

Penggugat berkurang sebesar Rp. 915.293.574,- (sembilan ratus lima belas juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah). Sementara sejak tahun 2010 ke 2011 omzet Penjualan Penggugat berkurang sebesar Rp. 503.877.938,- (lima

ratus tiga juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah)”;------------------------------------------------------

Selanjutnya berdasarkan dalil gugatan Penggugat lainnya dalam

surat gugatan angka 12 halaman 4 dinyatakan:----------------------------

“Bahwa apabila Tergugat tidak mendirikan UTEC dan juga tidak

membuat surat keterangan (vide Bukti P-3) serta melakukan

penutupan kantor cabang perusahaan di Balikpapan, Penggugat

akan memperoleh penghasilan sebesar Rp. .1.704.159.265,- (satu milyar tujuh ratus empat juta seratus lima puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) Sehingga jumlah kerugian Penggugat sampai dengan saat ini (tahun 2015) adalah sebagai berikut: --------


delapan ratus enam belas juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu enam puluh rupiah)”;-----------------------------------------------------------

Menurut Tergugat gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur

karena kerugian yang didalikan tidak jelas sebab dalil yang satu didalilkan terjadi penurunan omzet penjualan, sebaliknya dalil yang lain didalilkan terjadi oenurunan penghasilan.------------------------------

Maka berdasarkan dalil-dalil tersebut gugatan Penggugat tidak

jelas atau kabur sehingga sangatlah beralasan gugatan Penggugat 6.

tidak diterima.----------------------------------------------------------------------

Surat Kuasa Tidak Sah .-------------------------------------------------------------

Bahwa identitas Penggugat adalah seseorang yang bernama Hans

Peter Schoeffaur, Warga Negera Austria dan bukan sebagai Penduduk Indonesia yang sah (Lihat bukti T-1);-----------------------------

Karena Penggugat Warga Negara Austria yang tidak memiliki Kartu

Tanda Penduduk yang Sah di Indonesia, maka Surat Kuasa yang ditandatangani Penggugat dalam gugatan aquo terlebih dahulu harus

disahkan oleh Kantor Perwakilan Indonesia di Austria. Fakta dalam Halaman 15 dari 43 halaman dari Putusan Nomor 219/PDT/2016PT.BDG

surat kuasa aquo tidak terdapat pengesahan dari Kantor Perwakilan

Indonesia di Austria maka menurur Penggugat Surat Kuasa tidak sah sehingga gugatan Penggugat beralasan hukum dinyatakan tidak diterima; ----------------------------------------------------------------------------------

II. Dalam Konvensi .------------------------------------------------------------------------Pokok Perkara :---------------------------------------------------------------------------

1. Tergugat menolak semua dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui secara tegas keberadaannya oleh Tergugat;----------------------------------

2. Dalil-dalil Tergugat dalam Pokok Perkara merupakan bagian tak terpisahkan dengan dalil-dalil Tergugat dalam Eksepsi;--------------------

3. Bahwa Anggaran Dasar PT. Sealjet Indonesia sebagaimana didalilkan Penggugat dalam dalil gugatan Penggugat pada angka 5 halaman 6 gugatan Penggugat berbunyi :---------------------------------

“Bahwa Pasal 12 ayat (1) Anggaran Dasar PT. Sealjet Indonesia (vide Bukri P-2) berbunyi sebagai berikut :----------------------------------------------

“Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan

tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan

dengan Pihak lain dan Pihak lain dengan Perseroan, baik mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk : ---------------------------------------------------------------------------

a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di bank-bank;----------------------

b. mendirikan sesuatu usaha atau turut serta pada Perusahaan lain baik didalam maupun diluar negeri;--------------------------------------------

c. membeli atau dengan cara lain memperoleh, menjual atau dengan

cara lain melepaskan hak atas harta tetap, termasuk bangunan, hak atas tanah, kendaraan bermotor, mesin-mesin alat perlengkapan perusahaan-perahaan;------------------------------------------------------------

d. mengikat Perseroan sebagai penjamin;---------------------------------------

e. menggadaikan barang bergerak mupun tidak bergerak milik Perseroan

harus

dengan

persetujuan

dari

atau

surat-surat

bersangkutan turut di tandatangani Dewan Komisaris;-------------------

Bahwa menurut Tergugat bunyi Pasal 12 ayat (1) Anggaran Dasar PT. Sealjet Indonesia aquo persis sama dengan Pasal dan isinya

tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Sealjet Indonesia dalam Akta Nomor 9 tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan,


Pemindahan Hak Atas Saham PT. Sealjet Indonesia, tanggal 22-012011, Notaris Anna Kurniawati, SH. Semarang (lihat Bukti T-1) yakni :-

“Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan

tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan

dengan Pihak lain dan Pihak lain dengan Perseroan, baik mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :---------------------------------------------------------------------------

a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di bank-bank;----------------------

b. mendirikan sesuatu usaha atau turut serta pada Perusahaan lain baik didalam maupun diluar negeri;--------------------------------------------

c. membeli atau dengan cara lain memperoleh, menjual atau dengan

cara lain melepaskan ha katas harta tetap, termasuk bangunan, ha katas tanah, kendaraan bermotor, mesin-mesin alat perlengkapan perusahaan-perusahaan;---------------------------------------------------------

d. mengikat Perseroan sebagai penjamin;---------------------------------------

e. menggadaikan barang bergerak mupun tidak bergerak milik Perseroan

harus

dengan

persetujuan

dari

atau

surat-surat

bersangkutan turut di tandatangani Dewan Komisaris;-------------------

4. Bahwa dasar Gugatan Penggugat didasarkan pada dalil gugatan Penggugat sebagaimana sebagaimana pada angka 4 halaman 2

gugatan yang berbunyi “Bahwa pada tahun 2009 Tergugat yang pada waktu itu masih menjabat sebagai Direktur mendirikan perusahaan

baru bernama PT.UTEC Sealing Solution (“UTEC) yang berpusat di Balikpapan tanpa sepengetahun dan izin Komisaris Perusahaan (Bukti P-2). Pada hal dalam Anggaran Dasar (vide Bukti P-1) Pasal 12 ayat

(1) dinyatakan bahwa Direksi tidak boleh mendirikan atau turut serta dalam perusahaan lain tanpa izin komisaris”; ---------------------------------

Menurut Tergugat bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut adalah dalil yang tidak tepat dan tidak benar karena pendiri dan pemegang saham

PT. UTEC Sealing Solutions (“UTEC) pada tahun 2009 yang berpusat

di Balikpapan, berdasarkan Akta Nomor 28, tanggal 22-12-2009, Notaris Siti Slistiati, SH Tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. UTEC Sealing Solutions Yakni :----------------------------------------------

1. UTEC Industries GMBH sebagai pemegang saham sebesar 60 % senilai Rp.568.800.000,---------------------------------------------------------


2. Tuan Manfred Mag Steiner sebagai pemegang saham sebesar 40 % senilai Rp. 379.200.000,-----------------------------------------------------

Jadi terbukti ketika PT. UTEC Sealing Solution di dirikan pada tahun

2009 Tergugat bukanlah sebegai pendiri maupun pemegang saham PT. UTEC Sealing Solutions, karenanya gugatan Penggugat beralasan hukum untuk ditolak;-------------------------------------------------------------------

Bahwa disamping itu telah terjadi rasa ketidak percayaan, hubungan

yang agak kurang kondusif membuat kinerja Tergugat tidak maksimal dan juga mempengaruhi target Tergugat;----------------------------------------

5. Berdasarkan dalil gugatan Penggugat halaman 7 angka 7 gugatan dinyatakan “Bahwa dalam bagian dasar fakta surat gugatan point ke 4

dijelaskan Tergugat yang pada waktu itu masih menjabat sebagai Direktur Penggugat telah mendirikan perusahaan baru bernama UTEC

dan menjadi Direktur di Perusahaan tersebut tanpa sepengetahuan

dan se izin Komisaris Perusahaan (vide Bukri P-2). Hal ini sudah jelas melanggar Pasal 12 ayat (1) Anggaran Dasar”; ----

Menurut Tergugat dalil gugatan Penggugat tersebut tidak tepat dan tidak benar menurut hukum serta terlalu mengada-ada karena :----------

1. Fakta pada tahun 2009 sebagaimana telah dibuktikan dalam Bukti

T-2 tersebut di atas sebagaimana pada angka 4 JAWABAN Penggugat dalam Pokok Perkara terbukti Tergugat bukan sebagai Pendiri maupun Pemegang Saham Perusahaan PT. UTEC Sealing Solutions di Balikpapan, Kalimantan, karena pendiri dan pemegang

saham PT. UTEC saat itu adalah UTEC Industries GMBH sebagai

pemegang saham sebesar 60 % senilai Rp.568.800.000,- dan Tuan Manfred Mag Steiner sebagai pemegang saham sebesar 40 % senilai Rp. 379.200.000,- --------------------------------------------------------

2. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) Anggaran Dasar PT. Sealjet Indonesia aquo tidak melarang Pengurus atau Direksi Perseroan menduduki jabatan Direktur di Perseroan lain, karenanya secara hukum

Tergugat selaku Direksi PT. Sealjet Indonesia menduduki jabatan Direktur atau Pengurus di Perusahaan PT. UTEC Sealing Sulition di

Balikpapan ketika didirikan pada tahun 2009 tidak melanggar Pasal 12 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan aquo;-------------------------------

3. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) Anggaran Dasar PT. Sealjet Indonesia aquo

tidak

mewajibkan

Pengurus

atau

Direktur

Perseroan

memberitahukan atau minta izin kepada Komisaris Perseroan Halaman 18 dari 43 halaman dari Putusan Nomor 219/PDT/2016PT.BDG

terlebih dahulu apabila menduduki sebagai Pengurus atau Direktur Perseroan lain, karenanya secara hukum Tergugat sebagai Pengurus atau Direktur PT. UTEC tanpa sepengetahuan atau minta

izin Komisaris PT. Sealjet Indonesia tidak melanggar Pasal 12 ayat (1) Anggaran Dasar PT. Sealjet Indonesia; ---------------------------------

Jadi ketika PT.UTEC didirikan pada tahun 2009 terbukti Tergugat

bukan sebagai pendiri atau pemegang saham UTEC, selain itu menduduki sebagai pengurus UTEC dan tidak memberitahukan atau

minta izin kepada Komisaris PT. Sealjet Indonesia secara hukum Tergugat tidak melanggar hukum atau melanggar Pasal 12 ayat (1)

Anggaran Dasar PT. Sealjet Indonesia aquo karena tidak ada larangan

dalam menduduki jabatan sebagai pengurus di Perseroan lain dan tidak ada kewajiban minta izin dari Komisaris Perseroan PT. Sealjet Indonesia. Maka karena itu gugatan Penggugat tidak benar dan tidak berdasar sehingga sangatlah beralasan hukum gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;---------------------------------------------------------------------

6. Berdasarkan dalil gugatan Penggugat dalam surat gugatan angka 12 halaman 4 dinyatakan :--------------------------------------------------------------

“Bahwa apabila Tergugat tidak mendirikan UTEC dan juga tidak membuat surat keterangan (vide Bukti P-3) serta melakukan

penutupan kantor cabang perushaan di Balikpapan, Penggugat akan memperoleh penghasilan sebesar Rp. 1.704.159.265,- (satu milyar

tujuh ratus empat juta seratus lima puluh sembilandua ratus enam puluh lima rupiah).---------------------------------------------------------------------

Sehingga jumlah kerugian Penggugat sampai dengan saat ini (tahun 2015) adalah sebagai berikut :------------------------------------------------------


delapan ratus enam belas juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu enam puluh rupiah)”;---------------------------------------------------------------------------

Menurut Tergugat dalil Penggugat tersebut tidak tepat dan tidak benar

serta tidak adil sehingga haruslah ditolak karena tuntutan kerugian Penggugat kepada Tergugat atas target penghasilan Penggugat

sebesar Rp.1.704.159.265,- x 4 tahun = Rp. 6.816.637.060,- (enam milyar delapan ratus enam belas juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu enam puluh rupiah) akibat asumsi Penggugat bahwa Tergugat mendirikan PT. UTEC, membuat surat kepada pelanggan Penggugat


adanya aflikasi antara PT. UTEC dan Penggugat dan menutup kantor cabang perusahaan di Balikpapan, alasannya berikut:-----------------------

1. Berdasarkan Bukti T-2 tersebut diatas sebagaimana dalil Tergugat

pada angka 4 JAWABAN dalam pokok perkara, telah terbukti

Tegugat bukan sebagai pendiri atau pemegang saham PT. UTEC ketika tahun 2009 dimana PT UTEC didirikan;------------------------------

2. Penggugat pribadi yang mengaku sebagai pemegang saham 50 %

Penggugat PT. Sealjet Indonesia, akan tetapi faktanya sama sekali tidak melakukan pemasukan dan penyetoran modal dan dana opersional sebagai kewajiban hukum Penggugat pribadi;--------------Sebaiknya

sejak

mengagunkan

Maret/April

banyak

harta

Tahun

2007

pribadinya

Tergugat

untuk

telah

kepentingan

operasional Penggugat PT. Sealjet Indonesia sebagaimana dapat dilihat dalam bukti-bukti berikutnya pada bukti T-7 dan Bukti 8 terkait dalam persetujuan kredit perbankan seperti :-------------------------------

2 (dua) bidang tanah sertifikat hak milik yakni tanah sertifikat

Hak Milik Nomor 2463 seluas 433 m2 dan Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 7381 seluas 150 m2 atas nama Tergugat Roy

Rokhman Gaffar dan bangunan diatasnya terletak di Jl. Gandil Nomor 90, Jatikramat, Jatiasih Bekasi (sebagai kantor dan -

bengkel Penggugat PT Sealjet Indonesia);-----------------------------

1 (satu) bidang tanah Sertifikat Hak Milik yakni tanah Sertifikat

Hak Milik Nomor 5210 / Jatibening seluas 170 m2 dan

bangunannya terletak di Kav. No. G9 No. 06 Perumahan

Jatibening Estate, Bekasi atas namaTergugat Roy Rokhman -

-

Gaffar;----------------------------------------------------------------------------

1 (satu) bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 7824 luas 227

m2 dan bangunannya / Jl. Dr. Ratna No. 1 A Jatibening Estate Raya, Bekasi atas namaTergugat Roy Rokhman Gaffar;----------Beberapa Unit mesin pabrik/bengkel berikut perlengkapannya;--

Bahwa krediturnya adalah beberapa Bank dan pada sekitar

Februari 2012 sebanyak 4 (empat) asset pribadi berupa asli surat-

surat tanah sertifikat hak milik dan bangunannya sebagai jaminan bank diambil kembali dari Bank BRI oleh Tergugat dengan menyelesaikan

kewajiban

pembayarannya

sebesar

Rp.

24.460.927.351,90 melalui take over oleh Bank Commonwealth dari Bank Rakyat Indonesia (Bukti T-3 A);-----------------------------------------


Selanjutnya pertanggal 6 Maret 2012 bahwa 2 (dua) bidang tanah sertifikat hak milik yakni tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 2463

seluas 433 m2 dan Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 7381 seluas 150 m2 atas nama Tergugat Roy Rokhman Gaffar aquo dan

bangunan dijadikan jaminan hutang Tergugat di Bank Mega dengan

bukti Tanda Terima berupa Tanda Terima 2 Sertifikat Tanah Hak Milik tas Nama Tergugat aquo dari Bank Mega (Bukti T-3B).;----------

3. Surat yang Tergugat nyatakan bahwa PT. UTEC berafiliasi dengan Perusahaan

PT.

Sealjet

Indonesia

(Penggugat)

adalah

hal

benarfaktanya karena Tergugat saat itu sebagai Direksi PT. UTEC

juga sebagai Direksi dan sebagai Pemegang Saham Penggugat PT. Sealjet Indonesia, selain itu awalnya bahwa Tergugat dan saudaranya yang nama Apung Akhwan adalah Pendiri dan Pemegang Saham dari Penggugat PT. Sealjet Indonesia pada tahun 2002 sebagai Perusahaan Swasta nasional (Bukti T-4);--------

Bahwa disamping itu PT. UTEC lah pihak yang menyelamatkan

Penggugat PT. Sealjet Indonesia karena UTEC tersebut sebagai

pemasok barang barang material kebutuhan Penggugat PT. Sealjet Indonesia

dengan

kualitas

yang

baik,

murah

dan

ringan

pembayarannya. Inilah strategi bisnis Tergugat baik sebagai Direksi

Penggugat maupun dan Direksi UTEC saat itu, agar Penggugat

tetap bisa hidup dan berkembangkan dengan fokus pasar diluar

Kalimantan tapi sayang Terrgugat diberhentikan di Jabatan Direksi

Penggugat Prinsipal PT. Sealjet Indonesia pada tanggal 2 Januari 2012 oleh Penggugat;-------------------------------------------------------------

4. Selama Tergugat sebagai Direksi PT. Sealjet Indonesia dari tahun

2007 hingga awal tahun 2012 PT. Sealjet Indonesia/Penggugat

berdiri dan beroperasi diatas tanah dan bangunan sertifikat hak milik

atas nama Tergugat Roy Rokhman Gaffar yakni 2 (dua) tanah

sertifikat hak milik yakni tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 2463 seluas 433 m2 dan Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 7381 seluas

150 m2, yang keduanya terletak di Jl. Gandil Nomor 90, Jatikramat, Jatiasih, Bekasi (Bukti T-5A & B), dan ..

-----------------------------------

Selain hal tersebut dikuatkan juga dengan Surat Keterangan

Domisili Usaha Nomor 648/Kel.JK/IV/2012 tanggal 04 April 2012 yang dikeluarkan Pemerintah Kota Bekasi Kecamatan Jatiasih, Kelurahan Jatikramat. (Bukti T-6);--------------------------------------------


Bahwa hal itu semua tanpa diikat dengan perjanjian sewa atau

kontrak.-----------------------------------------------------------------------------Di

sisi

lain

berdasarkan

pengakuan

Penggugat

sendiri

berdasarkan dalilnya pada halaman 2 angka 3 gugatan yang

menyatakan “Bahwa bisnis Penggugat berjalan dengan baik sejak awal didirikan sampai dengan tahun 2009, dimana Penggugat memperoleh pendapatan sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dengan laba bersih Rp. 2.000.000.000,-“------------------------

7. Penggugat selaku orang asing, warga Negara Austria, mengaku

selaku Pemegang Saham dari Penggugat yang bernama PT. Sealjet Indonesia dengan status Perusahaan Penanaman Modal Asing,

tetapi faktanya sama sekali Penggugat tidak mau menanamkan modalnya dalam PT. Sealjet Indonesia, karenanya tidak adil, tidak patut

dan

tidak

pantas

menuntut

kerugian

kepada

Tergugat

sebagaimana gugatan, sedangkan kewajiban hukum sebagai Pihak

Asing yang di aturnya dalam UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal faktanya tidak dilakukan oleh Penggugat aquo;---

Jadi gugatan Penggugat tidak logis dan tidak sesuai hukum, melanggar Azas Kepatutan dan Kepantasan serta Keadilan. Karena gugatan Penggugat beralasan hukum ditolak;----------------------------------

8. Fakta sebaliknya Tergugat juga sebagai Pemegang Saham 50 % dari Penggugat

Prinsipal

(PT.Sealjet

Indonesia)

disamping

telah

menyediakan fasilitas operasional dan domisili hukum Penggugat serta tempat beropersinya Penggugat sejak tahun 2007 juga telah mengagunkan

banyak

harta

pribadinya

untuk

kepentingan

beroperasinya Penggugat seperti diantaranya 2 (dua) tanah sertifikat

hak milik Nomor 2463 seluas 433 m2 dan Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 7381 seluas 150 m2 atas nama Tergugat Roy Rokhman Gaffar yang keduanya terletak di Jl. Gandil Nomor 90, Jatikramat, Jatiasih, Bekasi, sebagaimana dalam Bukti T-5A & B diatas kepada

pihak Bank untuk kepentingan operasional Penggugat (Perusahaan PT. Sealjet Indonesia).---------------------------------------------------------------

Fakta sebelum Tergugat diberhentikan selaku Direksi Penggugat

tanpa RUPS dan diusir Penggugat selaku Komisaris dari Penggugat pada 2 Januari 2012 dan 3 Februari 2012, Tergugat telah

mengagunkan harta pribadi Tergugat yakni diantara 2 (dua) tanah

Sertifikat Hak Milik aquo dan bangunan nya kepada bank untuk Halaman 22 dari 43 halaman dari Putusan Nomor 219/PDT/2016PT.BDG

kepentingan Penggugat dengan tetap menangung kewajiban bunga

dan mengembalikan pokok pinjaman yang hingga sekarang masih menjadi tanggungan Tergugat yakni beban bunga 12,5 % pertahun

dengan jumlah kreditRp. 1.287.700.000,- Kreditur adalah PT. BRI (Bukti T-7);-------------------------------------------------------------------------------

Jadi beban bunga yang harus dibayar oleh Tergugat pertahun adalah :Rp. 1.287.700.000,- x 12,5 % + Rp. 154.524.000,-- -------------------------

9. Fakta bahwa sejak tahun 2007 Tergugat telah mengagunkan

diantaranya 2 (dua) tanah sertifikat hak milik yakni Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 2463 seluas 433 m2 dan Tanah Sertifikat Hak Milik

Nomor 7381 seluas 150 m2atas nama Tergugat Toy Rokhman Gaffar

yang keduanya terletak di Jl. Gandil Nomor 90, Jatikramat, Jatiasih, Bekasi dimana Tergugat berdiri di atasnya untuk kepentingan dan operasional Penggugat dimana Kreditur adalah :----------------------------- PT. BCA, Kredit Rp.800.000.000,-, bunga 14 % pertahun (Bukti T-8);

- PT. Bank Niaga, Plafon pinjaman Rp. 850.000.000,- dengan bunga 12,5 % pertahun (Bukti T-9);-----------------------------------------------------

10. Bahwa selain harta pribadi Tergugat berupa 2 (dua) tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 2463 seluas 433 m2 dan Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 7381 seluas 150 m2 dan bangunanya untuk kepentingan

Penggugat, Tergugat juga mengagunkan tanah dan bangunan lain miliknya di luar 2 (dua) obyek tersebut untuk kepentingan Penggugat

sebagaimana dilihat dari Bukti T-6, Bukti T-7 dan Bukti T-8 tersebut diatas seperti:---------------------------------------------------------------------------

-

tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 5210 atas nama

Penggugat Roy Rakhman Gaffar di Perum Jatibening Estate, Bekasi;-------------------------------------------------------------------------------

tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 5210 atas nama

Penggugat Roy Rakhman Gaffar di Jl. Ratna No. 1 A, Bekasi;------

Sebaliknya hal ini tidak dilakukan oleh Penggugat Hans Peter

Schoeffaur yang mengaku selaku Pemegang Saham Penggugat PT. Sealjet Indonesia. Jadi faktanya Penggugat yang mengaku selaku Pemegang Saham lari dari tanggungjawab hukum dan moral atas

nasib Penggugat Prinsipal PT. Sealjet Indonesia sehingga membebani Tergugat;---------------------------------------------------------------------------------

Fakta bahwa segala mesin-mesin produksi dan peralatan kantor

Pengugat tidak ada yang didanai atau dimodali oleh Penggugat Hans Halaman 23 dari 43 halaman dari Putusan Nomor 219/PDT/2016PT.BDG

Peter Schoeffaur yang mengaku selaku Pemegang Saham Penggugat,

sebaliknya karena kerja keras Tergugat selaku Direksi Penggugat

dengan memanfaatkan segala sumber daya pribadi Tergugat dan kreatifitas Tergugat akhirnya PT. Sealjet Indonesia (Penggugat)

berjalan dengan baik dan menguntungkan sebelum Tergugat sebagai Direksi Penggugat diberhentikannya tanpa RUPS oleh Penggugat selaku Komisaris Penggugat;-------------------------------------------------------

Di sisi lain berdasarkan pengakuan Penggugat sendiri berdasarkan dalilnya pada halaman 2 angka 3 gugatan yang menyatakan “Bahwa

bisnis Penggugat berjalan dengan baik sejak awal didirikan sampai dengan tahun 2009, dimana Penggugat memperoleh pendapatan

sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dengan laba bersih Rp. 2.000.000.000,-“ ------------------------------------------------------------------

Bahwa atas keberhasilan Tergugat mengembangkan Penggugat PT. Sealjet

Indonesia

milyar

yang

Tergugat

berhasil

diantaranya

membiayai

pembangunan gedung PT.Xact Indonesia Service sebesar -/+ Rp. 2 persis

keberadaannya

disamping

Gedung

Pengugatdimana pemegang sahamnya 50 % Tergugat dan 50 %

Penggugat, menutupi kredit mesin dan peralatan kantor dan lain-lain PT. Sealjet Indonesia (Penggugat);-----------------------------------------------

Perlu di infokan kepada Majelis Hakim, bahwa sejak dikendalikan dan

dibawa kekuasaan Penggugat yang mengaku selaku Pemegang Saham dan Komisaris Penggugat atau sejak diberhentikan Tergugat

sebagai Direksi Penggugat serta diusirnya Tergugat dari Penggugat,

Penggugat (PT. Sealjet Indonesia) akhirnya berantakan dan tak terurus dengan baik, terjadi PHK terhadap hampir 95 % karyawannya

dan hak-hak karyawan yang terkena PHK tersebut belum dan tidak terselesaikan secara tuntas hingga gugatan ini. Tergugat sebagai Pemegang Saham merasa sedih

dan rugi karena PT. Sealjet

Indonesia tak jelas akan diapakan oleh Penggugat sebagai Komisaris dan mengaku selaku Pemegang Saham Penggugat, bahkan sering

tinggalkan Indonesia tanpa ada alasan yang jelas bahkan infrastrukturi

dan Fasilitas PT. Sealjet Indonesia (Penggugat) telah dipakai dan digunakan untuk kepentingan Penggugat pribadi dengan badan usahanya yang bernama Sealmart dimana Sealmart tidak sama dengan dengan PT. Sealtjet Indonesia;------------------------------------------


11. Berdasarkan dalil-dalil Tergugat diatas terbukti Tergugat tidak

melanggar ketentuan Pasal 12 ayat (1) Anggaran Dasar PT. Sealjet Indonesia atau melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat PT. Sealjet Indonesia sebagaimana dalam gugatan aquo;-------------------------------------------------------------------------

Maka menurut Tergugat gugatan Penggugat beralasan hukum untuk ditolak karena tidak berdasar hukum yang benar;--------------------------

12. Sebaliknya berdasarkan fakta-fakta dan hal-hal tersebut diatas

dimana Penggugat selalu menuntut hak dan tidak berkeinginan mengembangkan

dan

menghidupkan

Penggugat

PT.

Sealjet

Indonesia diatur UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Pananaman Modal dan UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, karena itu

sangat beralasan hukum apabila benar bahwa Penggugat sebagai Pemegang Saham 50 % Penggugat PT. Sealjet Indonesia untuk dinyatakan cacat hukum dan berakibat hukum batal demi hukum;------

III. TUNTUTAN SERTA MERTA.--------------------------------------------------------------1.

Tuntutan Uitvoerbaarbijvoorad pasal 180 HIR ayat (1) tidak berdasar

2.

Berdasar

karena tidak ada alasan yang kuat dan bukti-bukti yang kuat pula;------Surat

Edaran

Mahkamah

Agung

agar

Hakim

dalam

Pengeterapkan Pasal 180 ayat (1) HIR tidak boleh sembarangan kecuali didasarkan alasan-alasan yang kuat dengan bukti-bukti yang kuat pula;-

Maka tuntutan aquo beralasan hukum ditolak karena tidak ada alasan hukum

dan bukti bukti yang kuat untuk diterapkan;---------------------------------------------

IV. DALAM REKONPENSI .---------------------------------------------------------------------DALAM POKOK PERKARA:----------------------------------------------------------------

1.

Dalil-dalil Tergugat dalam Rekonpensi merupakan bagian yang tak

2.

Penggugat

3.

terpisahkan dengan dalil-dalil Penggugat dalam Konpensi;----------------Rekonpensi

mengajukan

Gugatan

Rekonpensi

baik

terhadap Tergugat Rekonpensi Selaku Prinsipal PT. Sealjet Indonesia maupun Tergugat Rekonpensi Pribadi;--------------------------------------------

Tergugat Rekonpensi Pribadi yang mengaku selaku Pemegang Saham

dan bertindak selaku Komisaris Tergugat Rekonpensi Prinsipal yakni PT. Sealjet Indonesia pemberhentian

tanpa

sementara

alasan

tertanggal

telah

2

mengeluarkan

Januari

2012

surat

terhadap

Penggugat Rekonpensi selaku Direktur Tergugat Rekonpensi Prinsipal PT. Sealjet Indonesia (Bukti T-10);-------------------------------------------------


Fakta selanjutnya 30 (tiga puluh) hari kemudian yakni pada tanggal 3

Februari

2012

Tergugat

Rekonpensi

selaku

Prinsipal

aquo

mengeluarkan surat yang sama yang berisi pemberhantian terhadap

Penggugat Rekonpensi selaku Direktur Tergugat Rekonpensi Prinsipal PT. Sealjet Indonesia (Bukti T-11);-------------------------------------------------

Berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (4) Undang Undang Nomor 40

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi “Dalam jangka

waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara harus diselenggarakan RUPS”;---------------------------------------

Fakta RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) dimaksud ketentuan

aquo

tidak diselenggarakan

oleh Tergugat

Rekonpensi Selaku

Prinsipal;-----------------------------------------------------------------------------------

Akibatnya sebagaimana diatur menurut ketentuan Pasal 106 ayat (8)

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang bunyinya “Dalam hal jangka waktu 30 (tigapuluh) hari telah lewat

RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diselenggarakan, atau RUPS tidak dapatmengambil keputusan, pemberhantian tersebut menjadi batal”; ---------------------------------------------------------------------------

Berdasarkan fakta dan ketentuan Pasal 106 ayat (8) aquo, maka

secara hukum surat pemberhentian sementara (1) tanggal 2 Januari 2011

aquo

menjadi

BATAL

sehingga

kedudukan

Penggugat

Rekonpensi kembali sah sebagai Direksi Tergugat Rekonpensi Prinsipal

PT.

Rekonpensi

Sealjet

Indonesia

dan

sah

mengurus

Tergugat

Prinsipal PT. Sealjet Indonesia pertanggal 3 Februari

2011, akan tetapi faktanya Penggugat Rekonpensi dicegah dan

dilarang memasuki areal PT. Sealjet Indonesia oleh Tergugat

Rekonpensi sebagai Tergugat Rekonpensi Pribadi sebagai Komisaris tanpa alasan hukum yang benar melainkan mengeluarkan surat 4.

pemberhentian yang kedua Pertanggal 3 Februari 2012;---------------------

Fakta sejak surat pemberhentian (1) aquo pertanggal 2 januari 2012 semua kunci pintu kantor Tergugat Rekonpensi Prinsipal PT. Sealjet Indonesia di ganti dengan yang baru, hal ini menunjukan Tergugat Rekonpensi

Pribadi bertindak

sebagai

Komisaris dari

Tergugat

Rekonpensi Prinsipal bermasud tidak baik yakni mencegah melarang

Penggugat

Rekonvensi

memasuki

lokasi

dan

Tergugat

Rekonpensi PT. Sealjet Indonesia sedangkan sebagai faktanya Tergugat Rekonpensi Prinsipal PT. Sealjet Indonesia berdiri dan Halaman 26 dari 43 halaman dari Putusan Nomor 219/PDT/2016PT.BDG

beroperasi di Gedung dan 2 (dua) bidang tanah Sertifikat hak Milik atas

nama Penggugat Rekonvensi Roy Rokhman Gaffar sebagaimana Bukti T-5A dan B serta Keterangan Domisili sebagaimana Bukti T-6 diatas;--

Jadi jelas tujuan diterbitkannya surat pemberitahuan aquo tanpa alasan

oleh Tergugat

Rekonvensi

selaku

sebagai

Komisaris Tergugat

Rekonvensi Prinsipal menunjukan adanya kaitan persoalan Tergugat

Rekonpensi Pribadi dari kepentingan Tergugat Rekonvensi Prinsipal yakni menyingkirkan Penggugat Rekonpensi sebagai Direktur Tergugat Rekonpensi

Prinsipal

PT.

Sealjet

Indonesia

selamanya

untuk

kepentingan Tergugat Rekonpensi Pribadi. Maka hal ini menunjukan

adanya itikad buruk Tergugat Rekonvensi Pribadi dengan bertindak sebagai Komisaris Tergugat Rekonvensi Prinsipal melanggar ketentuan

Pasal 106 ayat (1) jo. ayat (4) dan ayat (8) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Hal ini diperkuat dengan :----

1. Surat Tergugat Rekonvensi tertanggal 05 Januari 2012 yang

ditujukan kepada seluruh karyawan PT. Sealjet Indonesia

(Penggugat Prinsipal) dengan memberitahukan bahwa Tergugat Rekonvensi sengaja memberhentikan Penggugat Rekonvensi selamanya, bukan sementara dari jabatan Direksi PT. Sealjet

Indonesia, isi surat tersebut diantaranya berbunyi “Saya, Hans

Peter Schoeffaur bertindak dalam kapasitas saya sebagai Komisaris PT. Sealjet Indonesia telah memberhentikan Pka. Roy Rokhman Gaffar sebagai Direktur PT. Sealjet Indonesia yang

efektif pada tanggal 03 Januari 2012 karena telah melakukan tindakan

yang

sangat

bertentangan

dengan

kepentingan

perusahaan. Saat ini PT. Sealjet Indonesia sedang malakukan penyrlidikan penuh masalah ini dan siap mengambil tindakan hukum

yang

diperlukan

untuk

melindungi

kepentingan

perusahaan. Sesuai dengan hukum yang berlaku, sebagai

Komisaris saya akan bertindak sebagai Direktur PT. Sealjet Indonesia sampai seorang Direktur yang baru diangkat;------------

Tujuan kami adalah untuk menjaga nama Perusahaan PT.

Sealjet Indonesia. Seal-mart adalah pemegang saham PT. Sealjet Indonesia …….” (bukti T-12);--------------------------------------

2. Fakta selanjutnya tanah dan bangunan PT. Sealjet Indonesia

atas nama Penggugat Rekonvensi aquo telah dipakai dan

digunakan untuk kepentingan Tergugat Rekonvensi Pribadi Halaman 27 dari 43 halaman dari Putusan Nomor 219/PDT/2016PT.BDG

dengan badan usaha lain yang bernama SEALMART dari tahun

2012 hingga kini (tahun 2015) tanpa izin Penggugat Rekonvensi sebagai pemilik tanah dan gedung sedangkan SEALMART tidak

sama dengan PT. Sealjet Indonesia, hal ini dibuktikan dengan iklan bisnisnya Sealmart pada webside www,seal-mart com (Bukti T-13); ---------------------------------------------------------------------

Fakta ternyata Sealmart adalah badan usaha yang dimiliki oleh

Tergugat Rekonpensi tetpi bukan milik Penggugat Rekonpensi (Bukti T-14);----------------------------------------------------------------------

Maka tindakan Tergugat Rekonvensi selaku Pribadi telah

menggunakan tanpa ha katas Infrastuktur Tergugat Rekonvensi

Prinsipal PT. Sealjet Indonesia yakni tanah dan bangunan milik Penggugat Rekonvensi aquo dengan badan usahanya yang

bernama Sealmart sangatlah beralasan untuk dinyatakan telah melakukan

perbuatan

melawan

hukum

dan

merugikan

Penggugat Rekonvensi sebagai Pemilik Tanah dan Gedung 5.

aquo sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdata;------------

Fakta lain sejak surat pemberhentian (2) 3 Februari 2012 aquo hingga

sekarang, Tergugat Rekonvensi Prinsipal PT. Sealjet Indonesia dikuasai dan diurus oleh Tergugat Rekonvensi selaku Pribadi dan mengaku

selaku Pemegang Saham PT. Sealjet Indonesia, memblokir rekening rekening Perusahaan di Bank dan juga menarik uang dari rekening

Bank tertentu milik Perusahaan dan menagih sejumlah tagihan hutang dibeberapa Perusahaan-perusahaan / customer Tergugat Rekonvensi

Prinsipal PT. Sealjet Indonesia yang seolah-olah Tergugat Rekonvensi Selaku Pribadi adalah Direksi yang sah dari Tergugat Rekonvensi Prinsipal PT. Sealjet Indonesia, seperti diantaranya :--------------------------

1. menarik uang dari PT Bank CIMB Niaga kurang lebih sejumlah Rp. 380.000.000,- yang sedianya oleh Penggugat Rekonvensi

dipakai untuk pembayaran Pajak PT. Sealjet Indonesia ke kas Negara (Bukti T-15);-----------------------------------------------------------

2. telah menagih tagihan hutang kepada PT. Indocement senilai Rp. 180.000.000,- dengan mengaku sebagai Direksi Penggugat

PT. Sealjet Indonesia sedangkan Rapat Umum Pemegang Saham

atas Pengangkatan Tergugat Rekonvensi sebagai

Direksi PT. Sealjet Indonesia belum pernah dilakukan (Bukti T16);---------------------------------------------------------------------------------


Menurut Anggaran Dasar Perseroan Pasal 11 ayat (4) yang

berbunyi

“Anggota

Direksi

diangkat

oleh

Rapat

Umum

Pemegang Saham untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dengan hak Rapat

Umum

Pemegang

Saham

untuk

memberhentikan

sewaktu-waktu” Maka sangatlah beralasan hukum dinyatakan

sah Tergugat Rekonvensi selaku Pribadi telah melakukan perbuatan perbuatan melawan hukum dengan mengaku sebagai

Direktur Tergugat Rekonvensi Prinsipal PT. Sealjet Indonesia karena RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) belum pernah mengagkat Tergugat Rekonsi Pribadi sebagai Direktur Tergugat

Rekonvensi Prinsipal PT. Sealjet Indonesia yang merugikan Penggugat Rekonvensi baik selaku Pemegang Saham Tergugat

Rekonvensi Prinsipal (Anggota Rapat Pemegang Saham) 6.

Jadi

Pribadi;----------------------------------------------------------------------------

Tergugat

Rekonvensi

telah

memberhentikan

Penggugat

Rekonvensi sebagai Direktur Tergugat Rekonvensi Prinsipal PT. Sealjet Indonesia dengan itikad tidak baik, sewenang-wenang dan melanggar

Pasal 106 ayat (1) jo. ayat (4) jo. ayat (8) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dimana berbunyi sebagai berikut :-------------------------------------------------------------

ayat (1) : Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh

-

ayat (4) : Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari

-

Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya:;-------

setelah

tanggal

pemberhentian

sementara

harus

diselenggarakan RUPS:---------------------------------------------

ayat (8) : Dalam hal jangka waktu 30 (tigapuluh) hari setelah lewat

RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak

diselenggarakan, atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan , pemberhentian tersebut menjadi batal;---------

Sehingga Tergugat Rekonvensi beralasan dinyatakan telah melakukan

7.

perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat Rekonvensi;--

Bahwa sejak 3 Februari 2012 ( pemberhentian ke 2 ) Penggugat

Rekonvensi selaku Direksi Tergugat Rekonvensi Prinsipal PT. Sealjet

Indonesia, Tergugat Rekonvensi Prinsipal PT. Sealjet Indonesia dikuasai dan dikendalikan Tergugat Rekonvensi selaku Pribadi dengan

cara bertentangan Anggaran Dasar Perseroan dan Uandang Undang Perseroan Terbatas aquo, Tergugat Rekonvensi Prinsipal PT. Sealjet Halaman 29 dari 43 halaman dari Putusan Nomor 219/PDT/2016PT.BDG

Indonesia tidak diurus dengan baik dan tidak professional, tidak ada Direksi definitive dan sah sehingga Tergugat Rekonvensi Prinsipal PT.

Sealjet Indonesia mati dan tidak produktif, sebaliknya didalam areal kantor dan bengkel dimana Tergugat Rekonvensi Prinsipal PT. Sealjet

Indonesia beroperasi terdapat badan hukum lain yang bernama Sealmart yang tidak sama dengan Tergugat Rekonvsndi Prinsipal PT.

Sealjet Indonesia. Akibat Penggugat Rekoncensi selaku pemegang saham dan Pemilik lahan dan Gedung rugi karena:----------------------------

hak menikmati hasil dari PT. Sealjet Indonesia yakni laba bersih hilang dimana besarnya sebagaimana diakui dan didalilkan

Tergugat Rekonvensi sendiri dalam dalil gugatan halaman 2 angka 3 gugatan yang mengyatakan “Bahwa bisnis Penggugat berjalan dengan baik sejak awal didirikan sampai dengan tahun 2009, dimana

Penggugat

memperoleh

pendapatan

sebesar

Rp.

3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dengan laba bersih Rp. 2.000.000.000,-;---------------------------------------------------------------------

Jadi kerugian atas penghasilan/pendapatan/laba bersih Penggugat

8.

Rekonvensi yang hilang perhitungan dan besarnya sebagai berikut:

-

tahun produksi dari 3 Februari 2012 – 8 Mei 2015 (Pendaftaran

-

penghasilan/pendapatan/laba bersdih Rp.2.000.000.000,-;------------

gugatan) berarti sudah berjalan 4 (empat) tahun;--------------------------

“ 4 x Rp. 2.000.000.000,- = Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar

rupiah”;---------------------------------------------------------------------------------

Bahwa selanjutnya Fakta harta pribadi Penggugat Rekonpensi 2 (dua) tanah sertifikat Hak Milik Nomor 2463 seluas 433 m2 dan Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor : 7381 seluas 150 m2 atas nama Tergugat Roy Rokhman Gaffar keduanya terletak di Jl. Gandil Nomor 90, Jatikramat,

Jatiaish Bekasi sebagaimana dalam Bukti T-4 A&B diatas telah menjadi

obyek hak tanggungan atas kredit Bank untuk kepentingan operasional PT. Sealjet Indonesia saat itu sedangkan bunga kredit dan hutang

pokok tetap dibayar hingga sekarang sehingga beralasan dinyatakan menjadi kerugian Penggugat Rekonvensi;----------------------------------------

Maka jumlah kerugian sebagai berikut :-------------------------------------------

1. beban bunga atas hak tanggungan aquo sejak 3 Februari 2012 hingga 2015 (4 tahun) menjadi kerugian materiil Penggugat

Rekonvensi sebagaimana angka 8 JAWABAN Tergugat Dalam Halaman 30 dari 43 halaman dari Putusan Nomor 219/PDT/2016PT.BDG

Konvensi Dalam Pokok Perkara (lihat Bukti T-7) dimana nilai perhitungan sebesar:----------------------------------------------------------

- beban bunga 12,5 % pertahun;------------------------------------ waktu : 3 Februari 2012 – 2015 (4 tahun);---------------------- jumlah kredit Rp. 1.287.700.000,- --------------------------------

Jadi beban bunga yang harus dibayar sebagai kerugian

Penggugat Rekonvensi: -----------------------------------------------------Rp. 1.287.700.000,- x 12,5 % = Rp. 154.524.000,- ------------------(Rp. 1.287.700.000,- x 12,5 %) x 4 =

;

---------------------

Rp. 154.524.000,- x 4 = Rp. 618.096.000,- (enam ratus delapan

belas juta sembilan puluh enam ribu rupiah) ; ----------------------

2. beban sewaatas 2 tanah dan gedung aquo Penggugat

Rekonvensi yang dipakai dan digunakan Sealmart tanpa hak heruslah dibayar oleh Tergugat Rekonvensi sebesaar Rp. 500.000.000.- / tahun, harga sewa yang harus dibayarkan

kepada Penggugat Rekonvensi sebagai kerugian sebagai berikut:---------------------------------------------------------------------------- waktu sewa tahun 2012 – tahun 2015 = 4 tahun;-----------

- harga sewa / kontrak sebesar Rp. 500.000.000,-;-----------

Jadi Rp. 500.000.000,- x 4 = Rp. 2.000.000.000,- (dua

9.

milyar rupiah) ;---------------------------------------------------------

Bahwa tergugat Rekonvensi selaku Pribadi di Indonesia tidak tinggal di hotel ataupun sewa rumah di tempat lain akan tetapi tinggal di rumah

dan gedung yang dibangun oleh Penggugat Rekonvensi dengan luas

tanah dan bengunan sebesar -/+ 1800 meter persegi ditambah fasilitas telpon dan listrik dan air serta Air Condotion yang tidak dibayar;----------

Berdasarkan hal tersebut sangatlah beralasan Tergugat Rekonvensi

selaku Pribadi dibebani biaya ganti rugi sewa rumah sebagai berikut : -

-

harga sewa rumrh (gedung) sebesar Rp. 300.000.000,- pertahun

waktu sewa : 2 Januari 2012 – tahun 2015 = 4 tahun;---------------

MAKA total nila sawa / kontrak rumah sebagai kerugian Penggugat

Rekonvensi : 4 x Rp. 300.000.000,- = Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah);------------------------------------------------------------------

10. Jadi total Kerugian Materiil Penggugat Rekonvensi sebagai berikut :----

1. Penghasilan yang hilang sebesar Rp. 8.000.000.000,- -------------

2. Penggugat sebesar Rp. 2.000.000.000,- -------------------------------Halaman 31 dari 43 halaman dari Putusan Nomor 219/PDT/2016PT.BDG

3. Beban bunga Bank Rp. 618.096.000,- -----------------------------------

4. Beban Sewa Rumah Rp. 1.200.000.000,- -------------------------------

5. Biaya pembangunan tanah dan gedung diatas tanah PT.Xact Indonesia Servuce kurang lebih Rp. 2.000.000.000,- ---------------

Jadi beralasan dinyatakan kerugian materiil Penggugat Rekonvensi

total berjumlah Rp. 13.818.096.000,- (tiga belas milyar delapan ratus delapan belas juta sembilan puluh enam ribu rupiah);------------------------

11. Bahwa Penggugat Rekonvensi adalah seorang Pengusaha muda nasional Indonesia yang memiliki hubungan

luas dalam skala

Internasional dan Nasional diantaranya telah dipercaya sebagai Partner Bisnis oleh pihak Asing untuk Wilayah Indonesia dan sekitarnya, selain itu Rekonvensimemiliki hubungan baik dengan perusahaan-perusahaan

nasional baik kecil maupun besar, Perbankan, BUMN maupun Swasta

Nasional maupun patungan, seperti diantaranya PT. Semen Indonesia, PT. Indocement, PT. Holcim, Daemler (Mercedez Benz), Pertamina dan

lain-lain. Selain itu Penggugat Rekonvensi adalah sarjana lulusan

Jerman Barat (Achen), salah satu Universitas Terbaik, di bidang teknik dan pernah bekerja di Jerman sebelum kembali ke Indonesia, fasih berbahasa asing Inggris, Jerman, Arab, Belanda dan Perncis. Penggugat Rekonvensi adalah sebagai Pengusaha dan memimpin beberapa perusahaan memiliki reputasi baik disemua kalangan;---------

Oleh karena itu diberhentikan sebagai Direktur Tergugat Rekonvensi

Prinsipal PT. Sealjet Indonesia aquo oleh Tergugat Rekonvensi selaku

Komisaris Tergugat Rekonvensi Prinsipal PT. Sealjet Indonesia serta selaku Tergugat Rekonvensi Selaku Pribadi dengan cara yang

melawan hukum aquo dan Fitna atau Pencemaran nama baik atas

Surat Pemberitahuan dari Hans Peter Schoeffauer selaku Komisaris Tergugat Rekonvensi Prinsipal kepada seluruh Karyawan Tergugat

Rekonvensi Prinsipal PT. Sealjet Indonesia tertanggal 05 Januari 2012 yang isinya tidak benar dan mendiskreditkan Penggugat Rekonvensi yang bunyinya “Saya Hans Peter Schoeffaur bertindak dalam kapasitas saya sebagai Komisaris PT. Sealjet Indonesia telah memberhentikan

Pak. Roy Rokhman Gaffar sebagai Direktur PT. Sealjet Indonesia yang efektif pada tanggal 03 Januari 2012, karena telah melakukan tindakan yang sangat bertentangan kepentingan perusahaan. Saat ini PT. Sealjet Indonesia sedang melakukan penyelidikan penuh masalah ini

dan siap mengambil tindakan hukum yang diperlukan untuk melindungi Halaman 32 dari 43 halaman dari Putusan Nomor 219/PDT/2016PT.BDG

kepentingan perusahaan. Sesuai dengan hukum yang berlaku, sebagai

Komisaris saya akan bertindak sebagai Direktur PT. Sealjet Indonesia sampai seorang Direktur yang baru diangkat; -----------------------------------

Tujuan kami adalah untuk menjaga nama Perusahaan PT. Sealjet

Indonesia. Sealmart adalah pemegang saham PT. Sealjet Indonesia….

(lihat bukti pada Bukti T-12) diatas, maka Tergugat Rekonvensi baik

selaku Pribadi dan Komisaris Tergugat Rekonvensi Prinsipal beralasan hukum dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum yang

merugikan Penggugat Rekonvensi yakni pencemaran nama baik dimuka umum karena Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan yang

bertentangan

dengan

kepentingan

PT.

Sealjet

Indonesia

(Tergugat Rekonvensi Prinsipal) sebagaimana dalam dalam surat aquo.

Maka Penggugat Rekonvensi merasa dirugikan secara Imateriil atas Reputasinya (nama baik) sehingga memohon kepada Majelis Hakim

mengabulkan permohonan tuntutan ganti rugi Imateriil sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) kepada Tergugat Rekonvensi

baik

selaku

Pribadi

maupun

Tergugat

Rekonvensi

Prinsipal;-----------------------------------------------------------------------------------

12. Bahwa

Tergugat

Rekonvensi

Selaku

Pribadi

dan

Penggugat

Rekonvensi masing-masing sebagai pemegang saham 50 % PT. Xact Industrial Servies senilai 100 lembar saham dengan nilai nominal Rp.

935.500.000,- (sembilan ratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) atau total 200 (dua ratus) lembar saham dengan nilai nominal Rp.

1.871.000.000,- suatu Perusahaan Penanaman modal Asing (PMA), sesuai dengan Surat Persetujuan Penanaman Modal Asing Nomor 918/I/PMA/2004

tanggal

31-12-2004,

dimana

diterangkan

dalam

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pemindahan Hak Atas Saham

Dan Perubahan Susunan Direksi Dan Komisaris, Akta Nomor 07, Notaris Anna Kurniawati, SH tanggal 22-01-2012 (Bukti T-17);-------------

Bahwa berdasar Bukti T-17 aquo sebelumnya telah tercatat Berita

Acara Rapat Umum Luar Biasa / Akta Perubahan Anggaran Dasar tertanggal 01-08-2008 Nomor 01 dibuat dihadapan HESTI SULISTIATI BIMASTO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta telah mendapat

pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 25-08-2008, Nomor AHU-55186.AH.01.02 Tahun 2008;----------------------------------------------------------------------------------------


Bahwa Tergugat Rekonvensi selaku Pribadi telah memiliki potensi

tagihan

kepada

PT.Xact

Indisutrai

Services

kuran

lebih

EUR

125.000.00 (seratus duapuluh lima ribu Euro) (Bukti T-18);------------------

13. Bahwa agar gugatan Penggugat Rekonvensi atas kerugian materiil dan

Imateriil terjamin pembayarannya dari Tergugat Rekonvensi Pribadi

Hans Peter Schoeffauer, maka sangatlah beralasan dilakukan sitajamin harta Tergugat Rekonvensi Pribadi Hans Peter Schoeffauer yakni:------

bahwa 50 % saham Tergugat Rekonvensi Pribadi di PT Xact Industrial Services senilai 100 lembar saham dengan nilai nominal Rp. 935.500.000,- (Sembilan ratus tiga puluh ima juta lima ratus ribu

-

-

rupiah) dan ;-------------------------------------------------------------------------

tagihan hutang Tergugat Rekonvensi Selaku Pribadi di PT.Xact

Industrial Services sebesar Euro 125.000.00 (seratus duapuluh lima ribu Euro);-----------------------------------------------------------------------------

Tanah dan Gedung PT.Xact Industrial Services terletak di Jalan H. Gandil Jatikramat, Jatiasih, Bekasi (samping PT. Sealjet Indonesia);

14. Berdasarkan fakta-fakta dan hal-hal tersebut diatas dimana Tergugat Rekonvensi

Pribadi

tidak

berkeinginan

mengembangkan

dan

menghidupkan Tergugat Rekonvensi Prinsipal PT. Sealjet Indonesia diatur UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dan UU No.

40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, maka sangatlah beralasan hukum apabila benar bahwa Penggugat sebagai Pemegang Saham 50 % Penggugat PT. Sealjet Indonesia untuk dinyatakan cacat hukum dan berakibat hukum batal demi hukum;------------------------------------------------

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim

memeriksa dan memutus putusan dengan amar putusan sebagai berikut:---

II. DALAM KONVENSI.--------------------------------------------------------------------------DALAM EKSEPSI.-----------------------------------------------------------------------------

Menyatakan Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima (N.O);---

DALAM KONVENSI.--------------------------------------------------------------------------DALAM POKOK PERKARA.----------------------------------------------------------------

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi Roy Rokhman Gaffar seluruhnya;---------------------------------------------------------------------------

2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi Pribadi Hans Peter Schoeffauer

maupun Tergugat Rekonvensi Prinsipal PT. Sealjet Indonesia memberhentikan Penggugat Rekonvensi selaku Direksi PT. Sealjet


Indonesia berdasar surat pemberhentian ke 1 dan 2 sah merupakan perbuatan melawan hukum;------------------------------------------------------

3. Menyatakan surat pemberhentian sementara ke 1 tanggal 2 Januari

2012 dan surat pemberhentian 2 tanggal 3 Februari 2012 terhadap Penggugat Rekonvensi Roy Rokhman Gaffar sebagai Direktur Tergugat Rekonvensi Prinsipal PT. Sealjet Indonesia tidak sah;-------

4. Menyatakan tindakan Hans Peter Scoeffauer Tergugat Rekonvensi

Pribadi Hans Peter Schoeffauer maupun Tergugat Rekonvensi

Prinsipal PT. Sealjet Indonesia membuat dan memberitahukan surat pemberitahuan kepada seluruh karyawan PT. Sealjet Indonesia tertanggal 05 Januari 2012 yang isinya tidak benar “Saya Hans Peter Schoeffaur bertindak dalam kapasitas

saya sebagai

Komisaris PT. Sealjet Indonesia telah memberhentikan Pak. Roy

Rokhman Gaffar sebagai Direktur PT. Sealjet Indonesia yang efektif pada tanggal 03 Januari 2012, karena telah melakukan tindakan yang sangat bertentangan kepentingan perusahaan. Saat ini PT.

Sealjet Indonesia sedang melakukan penyelidikan penuh masalah

ini dan siap mengambil tindakan hukum yang diperlukan untuk melindungi kepentingan perusahaan. Sesuai dengan hukum yang berlaku, sebagai Komisaris saya akan bertindak sebagai Direktur PT. Sealjet Indonesia sampai seorang Direktur yang baru diangkat;

Tujuankami adalah untuk menjaga nama Perusahaan PT. Sealjet

Indonesia,

Seal-mart

adalah

pemegang

saham

PT.

Sealjet

Indonesia….” Sah merupakan perbuatan melawan hukum;------------

5. Menyatakan Tergugat Rekonvensi Pribadi Hans Peter Schoeffauer menggunakan dan memakai gedung dan tanahSertifikat Hak Milik

Nomor 2463 seluas 433 m2 dan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor

7381 seluas 150 m2 atas nama Tergugat Roy Rokhman Gaffar

terletak di Jl. Gandil Nomor 90, Jatikramat, Jatiasih, Bekasi tanpa hak

untuk

kepentingan

badan

usaha

Sealmert

merupakan

perbuatan melawan hukum;------------------------------------------------------

6. Menghukum

baik Tergugat

Rekonvensi Pribadi

Hans Peter

Schoeffauer meupun Tergugat Rekonvensi Prinsipal PT. Sealjet Indonesia membayar ganti rugi Imateriil kepada Penggugat Rekonvensi secara tanggung renteng sebesar :---------------------------1. Pengasilan yang hilang sebesar Rp. 8.000.000.000,- ---------------


2. Beban Sewa Tanah Dan Bangunan atas nama Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 2.000.000.000,-;-------------------------------

3. Beban bunga Bank Rp. 618.096.000,- ;----------------------------------

4. Beban Sewa Rumah Rp. 1.200.000.000,-;-------------------------------

5. Biaya pembangunan tanah dan gedung di atas tanah PT.Xact Indonesia Services Rp. 2.000.000.000,- ;--------------------------------

Total berjumlah Rp. 13.818.096.000,- (tiga belas milyar delapan

ratus delapan belas juta sembilan puluh enam ribu rpiah);--------

7. Menghukum

baik Tergugat

Rekonvensi Pribadi

Hans Peter

Schoeffauer meupun Tergugat Rekonvensi Prinsipal PT. Sealjet Indonesia membayar ganti rugi Imateriil Penggugat Rekonvensi

secara tanggung renteng sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh

milyar rupiah) kepada Tergugat Rekonvensi baik selaku Pribadi maupun Tergugat Rekonvensi Prinsipal;-------------------------------------

8. Menyatakan Tergugat Rekonvensi Pribadi sebagai Pemegang

Saham 50 % Tergugat Rekonvensi Prinsipal PT Sealjet Indonesia untuk dinyatakan cacat hukum dan batal demi hukum;-------------------

III. DALAM REKONVENSI .---------------------------------------------------------------------DALAM PROVISI:------------------------------------------------------------------------------

Menyatakan sah dan berharga sita jaminan harta Tergugat

Rekonvensi Pribadi berupa 50 % Saham Tergugat Rekonvensi Selaku Pribadi di PT ZXact Industrial Servies senilai 100 lembar

saham dengan nilai nominal Rp. 935.500.000,- (Sembilan ratus tiga puluh lima juta lima ratus ribur rupiah) dan tagihan hutang Tergugat

Rekonvensi Selaku Prtibadi di PT. Xact Industrial Services sebesar -

kurang lebih Euro 125.000.00 (seratus dua puluh lima ribu Euro) ;--

Memerintahkan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia mencatat dalam daftar khusus Administrasi Hukum Umum dan

melarang 50 % saham Tergugat Rekonvensi Pribadi PT. Xact Industrial Services dialihkan kepada pihak lain sebelum Putusan -

menjadi tetap;------------------------------------------------------------------------

Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan Tanah dan Gedung PT.

Xact Industrial Services terletak di Jalan H. Gandil Jatikramat, Jatiasih, Bekasi (samping PT. Sealjet Indonesia);--------------------------


Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 24

Nopember 2015, Nomor 229/Pdt.G/2015/PN.Bks. telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : ---------------------------------------------------

DALAM KONPESI:----------------------------------------------------------------------------

DALAM EKSEPSI:----------------------------------------------------------------------------Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat;-----------------------------------

DALAM POKOK PERKARA:---------------------------------------------------------------

Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;-----------------------------------

DALAM REKONPENSI:----------------------------------------------------------------------

Menyatakan gugatan rekonpensi tidak diterima;-----------------------------------

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:----------------------------------------------

Menghukum Penggugat konpensi untuk membayar biaya perkara

sebesar Rp 336.000,- (Tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);----------------------Menimbang, bahwa

dari Risalah Permohonan Banding dibuat oleh

Panitera Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 229/Pdt.G/2015/PN.Bks. jo. Nomor: 76/Bdg/2015/PN.Bks.,

tanggal

banding

putusan

8

Desember

2015

menerangkan

bahwa

Pembanding semula Tergugat melalui kuasa hukumnya telah menyatakan terhadap

Pengadilan

Negeri

Bekasi

Nomor

229/Pdt.G/2015/PN.Bks. tanggal 24 Nopember 2015 dan permohonan banding tersebut, telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 14 Maret 2016, dengan seksama;--------------------------------------------------------------------------Menimbang,

bahwa

kepada

para

pihak

yang

berperkara

telah

diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (Inzage), sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada masing-masing pihak pada tanggal 14 Maret 2016 dan tanggal 1 April 2016, dengan seksama;-----------------

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan berkas

(Inzage) yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Bekasi Nomor: 229/Pdt.G/2015/PN.Bks. Jo. Nomor: 76/Bdg/2015/PN.Bks.tanggal 14

April 2016, yang menerangkan bahwa Pembanding semula Tergugat melalui kuasa hukumnya telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage) terhadap putusan Nomor 229/Pdt.G/2015/PN.Bks. tanggal 24 Nopember 2015;--

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan bandingnya

tersebut, Pembanding semula Tergugat melalui kuasa hukumnya telah

mengajukan memori banding tanggal 23 Desember 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi

pada tanggal 23 Desember 2016,


memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawannya pada tanggal 14 Maret 2016, dengan seksama; -----------------------------

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan tidak menggunakan

hak untuk pemeriksaan berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi Nomor: 229/Pdt.G/2015/PN.Bks. Jo.

Nomor:

76/Bdg/2016/PN.Bks. tanggal 20 April 2016, yang menerangkan bahwa pihak Terbanding semula Penggugat

tidak

menggunakan

haknya

melakukan

pemeriksaan berkas perkara (inzage) sampai lewat waktu yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mengajukan

Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi Nomor: 229/Pdt.G/2015/PN.Bks. Jo. Nomor 76/Bdg/2016/PN.Bks. tanggal 20 April 2016, yang menerangkan bahwa pihak Terbanding semula Penggugat tidak mengajukan/menyerahkan kontra memori banding ;-----------------------------TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula

Tergugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat ditentukan dalam Undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut dapat diterima ; ------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat dalam

memori

bandingnya mengemukakan keberatan-keberatan, yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :------------------------------------------------------------------------------

Bahwa, Pembanding tidak sependapat dengan pendapat Yudex Factie

Pengadilan Negeri Bekasi sebagaimana dalam halaman 45 alinea ke (6),

putusan Nomor: 229/Pdt.G/2015/PN.Bks. tanggal 24 Nopember 2015 dimana Yudex dalam pertimbangan hukumnya menyatakan “ Menimbang,

bahwa terhadap gugatan rekonpensi , karena gugatan pokok tidak dapat diterima, maka gugatan rekonpensi tidak akan dipertimbangkan”. Maka -

karena itulah Putusan aquo mohon dibatalkan dan diperbaiki;--------------------

Bahwa terjadi “ketidak-sesuaian“antara Pertimbangan Hukum Yudex

Factie dan Amar Putusan .----------------------------------------------------------------

Pada Pertimbangan HukumYudex Factie pada halaman 45 alinea ke (6)

Putusan Nomor 229/Pdt.G/2015/PN Bekasi tanggal 24 November 2015 dinyatakan:“ Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonpensi, karena Halaman 38 dari 43 halaman dari Putusan Nomor 219/PDT/2016PT.BDG

gugatan

pokok

tidak

diterima,

maka

gugatan

rekonpensi

tidak

dipertimbangkan “.--------------------------------------------------------------------------

Sebaliknya dalam Amar Putusan dinyatakan Dalam Konpensi Dalam

Eksepsi Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat ; Dalam Pokok Perkara Menyatakan gugatan Penggugat Tidak Diterima sedangkan Dalam Rekonpensi Menyatakan gugatan Rekonpensi Tidak Diterima.---------------

Menurut Pembanding “gugatan rekonpensi tidak dipertimbangkan” dengan

“gugatan rekonpensi tidak diterima” hukumnya berbeda , karenanya antara

Pertimbangan Hukum Yudex Factie dan Amar Putusan terbukti terjadi -

ketidak-sesuaian sehingga beralasan Putusan aquo dinyatakan batal .-------

Putusan Yudex Factie aquo melanggar ketentuan Pasal 25 ayat (1)

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang

berbunyi “Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan

dasar putusan, memuat pula pasal tertentu dari Peraturan Perundangundangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”.----------------------------------------------------------------------

Fakta Pertimbangan Hukum Yudex Factie pada halaman 45 alinea ke (6) Putusan aquo berpendapat menyatakan “ Menimbang , bahwa terhadap

gugatan rekonpensi, karena gugatan pokok tidak diterima , maka gugatan rekonpensi tidakakan dipertimbangkan”, akan tetapi dalam pertimbangan

aquo Yudex Factie tidak menunjuk pasal tertentu dari Peraturan Perundangundangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis

yang

dijadikan dasarnya , karenanya sangatlah beralasan Putusan Yudex Factie

aquo beralasan untuk dibatalkan dan diperbaiki karena melanggar Pasal

25 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan -

Kehakiman. -----------------------------------------------------------------------------------Menurut Pembanding gugatan balik (rekonpensi) telah diatur dalam

Pasal

132 a HIR dimana setiap Tergugat yang digugat berhak mengajukan gugatan balik terhadap Penggugat ( Rekonvensi ).---------------------------------Berdasarkan

atas

alasan-alasan

Banding

dari

Pemohon

Banding

sebagaimana dikemukakan di atas, Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Banding memeriksa dan memutus dengan amar putusan sebagai berikut :--------

Menerima Banding Pembanding Roy Rokhman Gaffar ;---------------------------Menyatakan Putusan Nomor 229/Pdt.G/2015/PN.Bksi Pengadilan

Negeri

Bekasi tanggal 24 November 2015 batal ;---------------------------------------------Mengadili sendiri dengan amar sebagai berikut :-------------------------------------


Dalam Rekonvensi .-------------------------------------------------------------------------Dalam Pokok Perkara : ---------------------------------------------------------------------1) Mengabulkan gugatan Pembanding Roy Rokhman Gaffar seluruhnya;-2) Menyatakan

Terbanding

Prinsipal

maupun

Terbanding

Pribadi

memberhentikan Pembanding Selaku Direksi PT.Saeljet Indonesia berdasar surat pemberhentian ke 1 dan 2 sah merupakan perbuatan melawan hukum ;------------------------------------------------------------------------

3) Menyatakan surat pemberhentian sementara ke 1 tanggal 2 Januari 2012 dan surat pemberhentian ke 2 tanggal 3 Ferbruari 2012 terhadap Pembanding Roy Rokhman Gaffar sebagai Direktur Terbanding Prinsipal PT.Sealjet Indonesia tidak sah ;----------------------------------------

4) Menyatakan tindakan Terbanding Pribadi Hans Peter Schoeffauer maupun Terbanding Prinsipal PT.Sealjet

Indonesia membuat dan

memberitahukan surat pemberitahuan kepada seluruh karyawan

PT.Sealjet Indonesia tertanggal 05 Janurai 2012 yang isinya tidak benar

“ Saya, Hans Peter Schoeffaur bertindak dalam kapasitas saya sebagai Komisaris PT.Sealjet Indonesia telah memberhentikan Pak Roy

Rokhman Gaffar sebagai Direktur PT.Sealjet Indonesai yang efektif pada tanggal 03 Januari 2012, karena telah melakukan tindakan yang sangat bertentangan kepentingan perusahaan.Saat ini PT.Sealjet

Indonesia sedang melakukan penyelidikan penuh masalah ini dan siap megambil

tindakan

hukum

yang

diperlukan

untuk

melindungi

kepentingan perusahaan . Sesuai dengan hukum yang berlaku,sebagai

Komisaris saya akan bertindak sebagai Direktur PT.Sealjet Indonesia sampai seorang

Direktur yang baru diangkat.;-------------------------

Tujuan kami adalah untuk menjaga nama Perusahaan PT.Sealjet Indonesia.Seal-mart adalah pemegang saham PT.Sealjet Indonesia …”: sah merupakan perbuatan melawan hukum .------------------------------------

5) Menyatakan Terbanding Pribadi Hans Peter Schoeffauer menggunakan

dan memakai gedung dan tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 2463 seluas 433 m2 dan tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 7381 seluas 150 m2 atas

nama Tergugat Roy Rokhman Gaffar terletak di JL Gandil Nomor 90 ,

Jatikramat, Jatiasih , Bekasi tanpa hak untuk kepentingan badan usaha Sealmart merupakan perbuatan melawan hukum ;----------------------------

6) Menghukum baik Terbanding Pribadi Hans Peter Schoeffauer maupun Terbanding Prinsipal PT.Sealjet Indonesia membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat Rekonvensi secara tanggung renteng sebesar :-----


(1) Penghasilan yang hilang sebesar Rp 8.000.000.000,- ;------------------

(2) Beban Sewa Tanah Dan Bangunan atas nama Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 2.000.000.000,-;------------------------------------

(3) Beban bunga Bank Rp 618.96000 ,- ;-----------------------------------------

(4) Beban Sewa Rumah Rp 1.200.000.000,- ;-----------------------------------

(5) Biaya pembangunan tanah dan gedung di atas tanah PT.Xact Indonesia Services Rp 2.000.000.000,- ;------------------------------------

totalnya berjumlah Rp 13.818.96.000,- (tiga belas milyar delapan

ratus

delapan belas juta Sembilan puluh enam ribu rupiah);------------------------

7) Menghukum baik Terbanding Pribadi Hans Peter Schoeffauer maupun

Terbanding Prinsipal PT.Sealjet Indonesia membayar ganti rugi Imateriil secara tanggung renteng sebesar Rp 50.000.000.000,- ( lima puluh milyar rupiah) kepada Pembanding ;----------------------------------------------

8) MenyatakanTerbanding

Pribadisebagai

Pemegang

Saham

50%

Terbanding Prinsipal PT.Sealjet Indonesia untuk dinyatakan cacat hukum dan batal demi hukum. -------------------------------------------------------

III.Dalam Rekonvensi : ---------------------------------------------------------------------------Dalam Provisi .-------------------------------------------------------------------------------

Menyatakan sah dan berharga sita jaminan harta Terbanding Pribadi berupa 50% saham di PT.Xact Industrial Services senilai senilai 100

lembar saham dengan nilai nominal Rp 935.500.000,- (Sembilan

ratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah ) dan tagihan hutangTerbanding Pribadi di PT.Xact Industrial Services sebesar -

kurang lebih Euro 125,000.00 (seratus duapuluh lima ribu Euro);------

Memerintahkan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia mencatat dalam daftar khusus Administrasi Hukum Umum dan

melarang 50 % saham Terbanding Pribadi di PT.Xact Industrial Services dialihkan kepada pihak lain sebelum Putusan menjadi tetap. -

Menyatakan sah dan berharga sita jaminan Tanah dan Gedung PT.

Xact Industrial Services terletak di Jalan H.Gandil Jatikramat,Jatiasih, Bekasi (samping Terbanding Prinsipal PT.Sealjet Indonesia).------------

Menimbang,

bahwa

setelah

Majelis

Hakim

Pengadilan

Tinggi

mempelajari memori banding tersebut tidak terdapat hal-hal baru yang dapat

mempengaruhi putusan ini di tingkat banding, yang hanya merupakan pengulangan yang telah dikemukakan di Pengadilan tingkat pertama sehingga harus dikesampingkan;----------------------------------------------------------------------------


Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca,

mempelajari, meneliti dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 229/Pdt.G/2015/PN.Bks., tanggal 24

Nopember 2015, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan alasan Majelis Hakim tingkat pertama dalam

putusannya sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan dan alasan-

alasan tersebut diambil alih dijadikan sebagai pertimbangan dan alasannya sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;-----------------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 229/Pdt.G/2015 /PN.Bks., tanggal 24 Nopember 2015, dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat berada dipihak yang

kalah, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepadanya; ------------------------------------------------------------------------------------------

Memperhatikan pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009

tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;-------------------------------------------------------------MENGADILI: 1. Menerima permohonan banding dari

Pembanding semula Tergugat

tersebut; -------------------------------------------------------------------------------------

2. Menguatkan

putusan

Pengadilan

Negeri

Bekasi

Nomor

229/Pdt.G/2015/PN.Bks, tanggal 24 Nopember 2015 yang dimohonkan banding tersebut;--------------------------------------------------------------------------

3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya

perkara dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;------------------------------------------------------

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Bandung pada hari : Selasa tanggal 21 Juni 2016 oleh kami :Amril, S.H., M.Hum., Hakim Pengadilan Tinggi Bandung sebagai Hakim Ketua

Majelis, dengan DR. H. Lexsy Mamanto, S.H.,M.H., dan Karel Tuppu, S.H.,

M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Surat Penetapan Ketua

Pengadilan

Tinggi

Bandung

tanggal

3

Mei

2016,

Nomor

219/Pen/Pdt/2016/PT.BDG. putusan tersebut pada hari: Selasa tanggal 28 Juni


2016, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua

Majelis dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota, dengan dibantu oleh :

Saleha, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;-----------------------------------------Hakim-hakim anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

DR.H.LexsyMamanto,S.H.,M.H. ttd.

KarelTuppu,S.H.,M.H.

Amril,S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti, ttd.

-

Saleha.

Perincian biaya perkara :

Biaya materai …………………….…………… Rp. Biaya redaksi …………………………………. Rp.

6.000,00

5.000,00

Biaya pemberkasan…………….…………….. Rp. 139.000,00

Jumlah …………………………………….…... Rp. 150.000,00 (Seratus Lima puluh Ribu Rupiah)


PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents