PT.BDG DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN Nomor :123/PDT/2017/PT.BDG DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : 1. SUMARNI,. Beralamat tempat tinggal di Perumahan Reni Jaya Jalan Kenari VI,Blok AF RT. 003 RW 017 Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MH. BAHRUL HIDAYAT, S.H M.H, HERI HAERUL KUSNIDAR, S.H, DIKI PURNAMA JAYA, S.H, RIZKY R. KOSASIH, S.H, TAOPIK JUPRIE, S.H, Advokat pada Kantor Hukum Apsara Nusantara beralamat kantor

di Jl. Wartawan 1 No.31B Turangga Kota Bandung,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Novembert 2016, selanjutnya disebut sebagaiPEMBANDING semula TERGUGAT I 2. AGUS RUSTANDI beralamat tempat tinggal DI Kampung Situhiang RT 003 RW 018 ,Kelurahan Marga Mulya, Kecamatan Pasir Jambu,Kabupaten Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MH. BAHRUL HIDAYAT, S.H M.H, HERI HAERUL KUSNIDAR, S.H, DIKI PURNAMA JAYA, S.H, RIZKY R. KOSASIH, S.H, TAOPIK JUPRIE, S.H, Advokat pada Kantor Hukum Apsara Nusantara beralamat kantor di Jl. Wartawan 1 No.31B Turangga Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 November 2016 selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semulaTERGUGAT II; 3. HENDRO HARTANTO, S.H selaku Pribadi maupun sebagai PPATK/ Pejabat Pembuat Akta Tanah, beralamat kantor di Jalan Raya Muchtar, Rukan Bojongsari Nomor 12 ,Sawangan Depok, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MH. BAHRUL HIDAYAT, S.H M.H, HERI HAERUL KUSNIDAR, S.H, DIKI PURNAMA JAYA, S.H, kantor

Advokat pada Kantor Hukum Apsara Nusantara beralamat di Jl. Wartawan 1 No.31B Turangga Kota Bandung,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 November 2016 selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semulaTERGUGAT III;

Halaman 1 dari 21 halaman. Putusan No.123/PDT/2017/PT.BDG.

4. WAHIDIN, baik selaku pribadi maupun sebagai Kepala Kelurahan Kedaung, beralamat di Jalan Ketapang Nomor 45, Sawangan, Depok,dalam hal ini memberikan kuasa kepada MH. BAHRUL HIDAYAT, S.H M.H, HERI HAERUL KUSNIDAR, S.H, DIKI PURNAMA JAYA, S.H, RIZKY R. KOSASIH, S.H, TAOPIK JUPRIE, S.H, Advokat pada Kantor Hukum Apsara Nusantara beralamat kantor di Jl. Wartawan 1 No.31B Turangga Kota Bandung, berdasarkan

Surat

2016selanjutnya

Kuasa

disebut

Khusus sebagai

tanggal

4

November

PEMBANDING

semula

TERGUGAT IV; LAWAN 1. ADILANG KESUMA EKAPUTRA & BENA PUTKA DWI MANISKI, KeduanyaBeralamat di Jatinegara Kaum Nomor 14 RT 005 RW 003 Jatinegara

Kaum,

Kelurahan

Jatinegara

Kaum

Kecamatan

Pulogadung,Jakarta Timur, Dalam Hal ini memberikan Kuasa kepada :H.NOVANDA

KURNIAWAN

S.H,

MURPIDIN

HADI

S.H,

DARMAWAN S.H, , dari Kantor Advokat dan Pengacara pada Kantor Hukum “NOVANDA & REKAN” beralamat di Komplek Larangan Indah, Jalan Mawar III Blok M 5, Nomor 5 RT 005 RW 003 Kelurahan Larangan Indah, Kecamatan Larangan, Tangerang,Propinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Desember

2016

Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semulaPENGGUGAT; 2. Pemerintah Republik Indonesia cq kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Komplek Sub Perkantoran Kota DepokJl. Kota Kembang Depok,, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING semula Turut Tergugat;

PENGADILAN TINGGI tersebut; Membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 7 Maret 2017, Nomor.123/PEN/PDT/2017/PT.BDG tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;


Telah membaca berkas perkara Nomor 53/Pdt.G/2016/PN.Dpk, dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini

sebagaimana terlampir

dalam berkas perkara ; TENTANG DUDUK PERKARANYA Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal

15

Februari 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok

pada

tanggal

17

Februari

2016

dalam

Register

Nomor

53/PDT.G/2016/PN.DPK , telah mengajukan gugatan sebagai berikut: 1. Bahwa Kakek PENGGUGAT (alm. SUMARMO SURYOKUSUMO) adalah pemilik sah atas sebidang tanah kaveling seluas 500 m2 (lima ratus meter persegi) terletak di desa Cinangka, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Bogor, Nomor Kaveling 100, tertera dalam peta Kadaster tgl. 7 Oktober 1970 No.240/1970, sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 14 Juni 1974, antara R.M. Soewachjo Wachjoe Trimoerdho selaku Pihak I (Penjual) dengan R. Sumarmo Suryokusumo selaku Pihak II (Pembeli). 2. Bahwa berdasarkan SK Gubernur Kepala Daerah TK I, Jawa Barat tgl 16-61977, No.SK.649/Dit.pht/HGB/1977 atas tanah tersebut diatas, oleh Badan Pertanahan Kabupaten Bogor diterbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.108/Desa Cinangka, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Bogor, Luas 500 m2, Gambar Situasi No.2737/1977, lamanya hak berlaku 20 tahun, berakhir hak tanggal 25-8-1997 atas nama pemegang hak yaitu SUMARMO SURYOKUSUMO. 3. Bahwa selanjutnya sehubungan dengan akan berakhirnya masa berlaku sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 108/Desa Cinangka tersebut, Kakek PENGGUGAT (alm. SUMARMO SURYOKUSUMO) pada tanggal 29 Juli 1996 mengajukan permohonan Hak Milik pada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, atas tanah yang terletak dan dikenal setempat di Desa Kedaung, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Bogor, seluas 500 m2, batasbatas/gambar situasi GS No.2737.1977, status tanah HGB, Jenis tanah ladang, dan tanah tersebut akan dipergunakan sebagai tempat tinggal. 4. Bahwa atas permohonan tersebut maka BPN Kabupaten Bogor (dahulu) sekarang menjadi BPN Depok) Turut Tergugat mengirimkan surat kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Jawa Barat dengan nomor surat : 55066 tgl. 9-1-1998 perihal Permohonan Hak Guna Bangunan atas tanah terletak


di Desa Kedaung (d/h. Desa Cinangka), Kec. Sawangan, Kab. Bogor, seluas 500 m2 atas nama SUMARMO SURYOKUSUMO, dengan disertai lampiran berupa Ikhtisar Tentang Permohonan Hak Guna Bangunan Nomor : 05/Kp.Kab/HHT/HGB/1998 tgl. 9-1-1998 dan Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah “A” Nomor : 637/Pan. “A”/XI/1997 tgl. 14-11-1997 dimana isi surat dari BPN Kab. Bogor tersebut pada pokoknya adalah “Bahwa sesuai hasil pemeriksaan tanah oleh Panitia “A” dalam risalahnya tgl. 14-11-1997, sampai saat

ini

tanah

tersebut

masih

dikuasai

pemohon

(SUMARMO

SURYOKUSUMO) dan belum ada bangunannya. Atas dasar penjelasan tersebut

di

atas,

kami

usulkan

agar

permohonan

tersebut

dapat

dipertimbangkan diberikan sesuatu hak sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku mengingat yang bersangkutan adalah bekas pemegang hak tanah tersebut. 5. Bahwa selanjutnya atas permohonan alm. SUMARMO SURYOKUSUMO dan surat dari BPN Kab. Bogor tersebut kemudian BPN Kantor Wilayah Propinsi Jawa Barat dengan keputusannya Nomor : 1752/HGB/KWBPN/1998 tgl. 2402-1998 tentang PEMBERIAN HAK GUNA BANGUNAN ATAS TANAH SELUAS 500 M2 TERLETAK DI DESA KEDAUNG, KEC. SAWANGAN, KAB. BOGOR ATAS NAMA Sdr. SUMARMO SURYOKUSUMO memutuskan antara lain : Menetapkan : a. Pertama : Menegaskan bahwa tanah bekas Hak Guna Bangunan No.108/Kedaung (dh Desa Cinangka), Sertipikat tanggal 26-8-1977, tertulis atas nama SUMARMO SURYOKUSUMO, luas 500 m2 (lima ratus

meter

persegi).

Gambar

Situasi

tanggal

16-6-1977

No.2737/1977, terletak di Desa Kedaung (dh Desa Cinangka), kecamatan Sawangan, kabupaten Daerah Tingkat II Bogor, adalah tanah yang dikuasai langsung oleh negara b. Ke-Dua : Menginstruksikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, untuk menghapus dari daftar buku tanah bekas Hak Guna Bangunan dimaksud dalam Diktum Pertama dan mencatat tanahnya sebagai tanah yang dikuasai langsung oleh Negara serta menarik dari peredaran Asli Sertipikat Hak Guna Bangunan No.108/Kedaung (dh Desa Cinangka), Sertipikat tanggal 26-8-1977 tersebut, untuk disatukan dengan warkah pendaftaran hak atas dasar Surat Keputusan ini.


c. Ke-Tiga : Memberikan Hak Milik atas tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, seluas 500 m2 (lima ratus meter persegi), dengan batasbatas sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 16-61977

No.2737/1977,

terletak

di

Desa

Kedaung,

Kecamatan

Sawangan, Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor kepada SUMARMO SURYOKUSUMO. 6. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan BPN Kantor Wilayah Propinsi Jawa Barat No. 1752/HGB/KWBPN/1998 tgl. 24-02-1998 tersebut di atas, kemudian BPN Kab. Bogor menerbitkan SHGB No. 11/Desa Kedaung pada tgl. 27-4-1998 atas nama SUMARMO SURYOKUSUMO; Surat Ukur No. 47/1998 tgl. 9-4-1998 seluas 500 m2 (lima ratus meter persegi); Tgl. Berakhirnya Hak 26-4-2018 atas sebidang tanah yang terletak di Desa Kedaung (dh. Desa Cinangka), Kec. Sawangan, Kab. Bogor. 7. Bahwa pada tgl. 5 Juli 2007 SUMARMO SURYOKUSUMO meninggal dunia, dengan meninggalkan 7 (tujuh) orang anak dan seorang istri, sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Waris tgl. 3-9-2010. 8. Bahwa salah satu ahli waris almarhum, yaitu DANISWORO WIBOWO bermaksud untuk membeli tanah alm. SUMARMO SURYOKUSUMO tersebut, yang mana nantinya akan diperuntukkan kepada anak-anaknya yaitu ADILANG KESUMA EKAPUTERA dan BENA PUTKA DWI MANISKI. 9. Bahwa untuk merealisasikan maksud tersebut, maka pada tgl. 23-11-2012 dibuat Akta Jual Beli dengan Nomor Akta Jual Beli : 1033/2012 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan PPAT Hj. Yani Suryani SH, MKn – PPAT Kota Depok antara para ahli waris alm. SUMARMO SURYOKUSUMO dengan Ny. ADRIANI (isteri dari DANISWORO WIBOWO) selaku Wali Ibu dari anakanaknya yaitu ADILANG KESUMA EKAPUTERA dan BENA PUTKA DWI MANISKI. 10. Bahwa selanjutnya berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 1033/2012 tgl. 23-112012 yang dibuat oleh Hj. Yani Suryani SH, MKn selaku PPAT Kota Depok, kemudian BPN Depok – Turut Tergugat (d/h BPN Kab. Bogor) melakukan balik nama dan/atau perubahan nama pemegang hak atas tanah SHGB No. 11/Desa Kedaung tersebut menjadi atas nama ADILANG KESUMA EKAPUTERA dan BENA PUTKA DWI MANISKI. 11. Bahwa selama alm. SUMARMO SURYOKUSUMO masih hidup, sebidang tanah obyek sengketa tersebut masih tetap dalam penguasaan alm. SUMARMO

SURYOKUSUMO

maupun

PENGGUGAT,

dengan

cara


menanami dengan tumbuh-tumbuhan seperti jagung, umbi-umbian serta tidak ada pihak lain yang mengusik atau mengklaim atas penguasaan terhadap sebidang tanah obyek sengketa tersebut. 12. Bahwa selanjutnya mengenai penguasaan dan kepemilikan atas sebidang tanah obyek sengketa milik PENGGUGATtersebut, oleh SUMARMO SURYOKUSUMO

(almarhum)

semasa

hidupnya

maupun

oleh

PENGGUGAT, hingga saat ini belum pernah diperjual-belikan, dan tidak pernah dijaminkan kepada orang atau pihak lain. 13. Bahwa

PENGGUGAT

merupakan

cucu

dari

alm.

SUMARMO

SURYOKOSUMO (almarhum) yang sah menurut hukum, oleh karena itu PENGGUGATmerupakan sebagai pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa, dan PENGGUGAT sebagai pemilik tanah obyek sengketa yang beritikad baik (ter goeder trouw), maka PENGGUGATpun selalu memenuhi kewajibannya untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setiap tahunnya, maka secara hukum PENGGUGATpatut dilindungi hak dan kepentingannya. 14. Bahwa PENGGUGAT maupun orang tua PENGGUGAT setiap 2 (dua) bulan selalu mendatangi tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan No.11/Desa Kedaung untuk melihat kondisi tanah tersebut, dan pada bulan September 2015 saat orang tua PENGGUGAT mendatangi tanah dengan Hak Guna Bangunan No.11/Kedaung betapa kagetnya orang tua PENGGUGAT karena di atas tanah tersebut sedang dikerjakan tukang-tukang bangunan atas perintah dari TERGUGAT II untuk mendirikan bangunan rumah yang selanjutnya jika pembangunan rumah tersebut sudah selesai maka akan dijual kembali oleh TERGUGAT II. 15. Bahwa dari luas tanah 500 m2 tersebut sudah dibangun 2 (dua) rumah. Karena khawatir atas tindakan TERGUGAT II tersebut, selanjutnya orang tua PENGGUGAT meminta nomor telponTERGUGAT II pada tukang-tukang yang mengerjakan tanah dengan Hak Guna Bangunan No.11/Kedaung milik PENGGUGAT tersebut. 16. Bahwa selanjutnya Pihak orang tua PENGGUGAT telah bertemu dengan Pihak TERGUGAT II, dan Pihak orang tua PENGGUGAT mendapat penjelasan bahwa TERGUGAT II membeli tanah tersebut dari TERGUGAT I, dan TERGUGAT II mendapat penjelasan dari TERGUGAT IV yang menjelaskan tanah objek sengketa tersebut milik TERGUGAT I, berdasarkan keterangan tersebut maka dibuatlah Akta Jual Beli antara TERGUGAT I


selaku Penjual dan TERGUGAT II selaku Pembeli dihadapan TERGUGAT III selaku PPAT di wilayah Depok pada tanggal 18 Mei 2015 No.251/2015. 17. Bahwa tindakan TERGUGAT I yang menjual tanah milik PENGGUGAT yang merupakan

tanah

yang

PENGGUGATmemiliki

sudah

Sertipikat

terdaftar HGB

atas

secara tanah

hukum,

(karena

tersebut)

dan

PENGGUGAT juga selalu membayar PBB serta mengecek keadaan tanah tersebut, Maka tindakan TERGUGAT I yang menjual tanah tersebut adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan secara hukum, jual beli tanah tersebut karena tidak terpenuhinya syarat materiil yaitu jual beli dilakukan oleh orang yang tidak berhak menjual maka jual beli itu Tidak Sah dan Batal Demi Hukum. 18. Bahwa TERGUGAT II sebagai pembeli tanah merupakan pembeli yang tidak cermat meneliti tentang hak-hak dan status dari penjual tanah tersebut, ini berarti bahwa pembelian tanah tersebut dilakukan dengan ceroboh, dan dapat dinilai bahwa TERGUGAT II adalah pembeli dengan itikat buruk, sehingga TERGUGAT II selaku pembeli tidak pantas untuk dilindungi dalam transaksi jual beli tanah sengketa ini, karena jual beli tanah sengketa tersebut tidak sah atau batal demi hukum. 19. Bahwa tindakan TERGUGAT III selaku PPAT yang melakukan peralihan atas tanah sengketa tersebut tidak dapat dibenarkan secara hukum, karena seorang PPAT (TERGUGAT III) yang membuat peralihan hak atas tanah harus memastikan kebenaran mengenai hak atas tanah (HGB) tersebut, dan mengenai kecakapan dan kewenangan bertindak dari mereka yang akan mengalihkan dan menerima pengalihan hak atas tanah tersebut, sehubungan dengan objek tanah yang akan dipindahkan TERGUGAT III/PPAT harus memeriksa kebenaran dari dokumen-dokumen tersebut, dalam hal dokumendokumen tersebut tidak ada, Maka TERGUGAT III wajib menolak membuat akta pemindahan hak atas tanah sengketa tersebut, termasuk HGB tanah yang akan dialihkan tersebut, karena itu tindakan TERGUGAT III yang memproses pengalihan hak atas tanah tersebut tidak dibenarkan secara hukum dan merugikan PENGGUGAT baik secara moril maupun materill merupakan perbuatan melawan hukum. 20. Bahwa tindakan TERGUGAT IV baik selaku pribadi maupun Lurah Kedaung yang memberikan surat keterangan mengenai kebenaran kepemilikan atas tanah sengketa tidak dapat dibenarkan secara hukum, karena TERGUGAT IV selaku pribadi dan lurah tidak menelusuri secara akurat mengenai kebenaran Halaman 7 dari 21 halaman. Putusan No.123/PDT/2017/PT.BDG.

sertipikat asli atau bukti kepemilikan lainnya atas tanah sengketa tersebut yang dimiliki oleh PENGGUGAT, dan surat keterangan bahwa bidang tanah objek sengketa tersebut belum atau sudah bersertipikat dari TURUT TERGUGAT/BPN Depok, karena tindakan-tindakan tersebut tidak dilakukan TERGUGAT IV mengakibatkan kerugian baik secara moril maupun materill pada PENGGUGAT. 21. Bahwa selanjutnya dilakukan pertemuan antara orang tua PENGGUGAT, TERGUGAT I, TERGUGAT II di Kantor Kelurahan Kedaung (TERGUGAT IV) namun

di

dalam

pertemuan

tersebut

orang

tua PENGGUGATtidak

mendapatkan kepastian hukum dari pihak TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT

III atas tuntutan PENGGUGAT untuk mengembalikan tanah

obyek sengketa kepada PENGGUGAT. 22. Bahwa selanjutnya dilakukan pertemuan antara Kuasa HukumPENGGUGAT dan Kuasa HukumTERGUGAT II tetapi tidak dapat juga kata sepakat atas permasalahan tanah obyek sengketa tersebut, yaitu tanah seluas 500 M2 (lima ratus meter persegi), dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.11/Kedaung,

Desa/Kelurahan

Kedaung,

Kecamatan

Sawangan,

Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan batas-batas sebagai berikut: - Sebelah Utara/Depan

: Jl. Mulia Raja

- Sebelah Timur/Kanan

: Rumah No. 57

- Sebelah Barat/Kiri

: Tanah Kosong

- Sebelah Selatan/Belakang

: Tanah Kosong

23. Bahwa tindakan TERGUGAT IV yang tidak meneliti kebenaran dokumendokumen atas tanah objek sengketa milik Penggugat merupakan tindakan yang bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, serta perbuatan Tergugat IVtersebut juga tidak sesuai atau bertentangan dengan undang-undang (strijd met de wet, violation of law). 24. Bahwa oleh karena pihak TERGUGAT II hingga saat ini tidak mau menyerahkan tanah obyek sengketa milik PENGGUGAT, maka jelas perbuatan TERGUGAT II tersebut merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) dan sangat merugikan PENGGUGAT. 25. Bahwa selain dari pada itu, perbuatan TERGUGAT IV sungguh tidak memperhatikan dan telah melanggar hak-hak orang lain yaitu PENGGUGAT dan mengandung itikad

buruk yang bertujuan merugikan hak dan Halaman 8 dari 21 halaman. Putusan No.123/PDT/2017/PT.BDG.

kepentingan

PENGGUGAT,

sehingga

perbuatan

tindakan yang tidak layak (unreasonable) dan

tersebut

merupakan

merupakan tindakan

pemerintah yang tidak adil (unjust government actions) serta hal tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum. 26. Bahwa karena di tanah obyek sengketa TERGUGAT II menguasai atau menempati serta membangun beberapa rumah di atas tanah obyek sengketa, tanpa persetujuan dan tanpa ijin dari PENGGUGAT, sehingga perbuatan TERGUGAT

II

tersebut

merupakan

perbuatan

melawan

hukum

(onrechtmatige daad) yang tidak dapat dibenarkan secara hukum. 27. Bahwa PENGGUGATtelah secara baik-baik dan secara kekeluargaan meminta hak yang seharusnya PENGGUGATmiliki atas tanah obyek sengketa kepada TERGUGAT II, tetapi hingga saat ini tetap saja dengan itikad yang tidak baik/buruk tidak mau menyerahkan tanah obyek sengketa kepada PENGGUGAT. 28. Bahwa perbuatan TERGUGAT II yang telah menguasai atau menempati tanah obyek sengketa dengan secara tidak patut dan tidak dapat dibenarkan secara hukum serta telah bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan, sehingga telah nyata-nyata sangat merugikan PENGGUGAT, karena PENGGUGATtidak dapat memanfaatkan tanah obyek sengketa, dan membuat

PENGGUGAT

dan/atau

orang

tua

PENGGUGATharus

mengeluarkan biaya-biaya dan upaya yang tidak sedikit untuk memperoleh haknya tersebut atas tanah obyek sengketa. 29. Bahwa perbuatan PARA TERGUGATtersebut di atas merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad), sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pada Pasal 1365 KUHPerdata, yang menyatakan : “Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. 30. Bahwa PENGGUGATsudah berusaha semaksimal mungkin untuk berupaya mempertahankan haknya, namun hingga saat ini usaha PENGGUGAT tidak membuahkan hasil,oleh karena itu, PENGGUGATmerasa agar perkara ini terselesaikan dengan baik dan mendapat kepastian hukum serta keadilan, maka PENGGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Depok. 31. Bahwa oleh karena itu, patut dan berdasar hukum bagi Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Depok untuk memerintahkan dan menghukum PARA TERGUGAT dan pihak-pihak yang mendapat hak darinyayang telah menguasai atau menempati tanah obyek sengketa dengan Halaman 9 dari 21 halaman. Putusan No.123/PDT/2017/PT.BDG.

secara melawan hukum (onrechtmatige daad), untuk menyerahkan tanah obyek sengketa tersebut kepada PENGGUGATdalam keadaan kosong dan baik serta tanpa syarat apa pun, jika perlu dengan bantuan aparat penegak hukum/pihak Kepolisian. 32. Bahwa akibat perbuatan PARA TERGUGATyang memproses jual beli atas tanah sengketa, sehingga TERGUGAT II dapat menguasai atau menempati tanah obyek sengketa milik PENGGUGATsehingga sangat merugikan PENGGUGAT,

maka

PENGGUGATmengalami

kerugian

materil

dan

immateril yang apabila dirinci adalah sebagai berikut : a. Kerugian Materil : Kerugian

akibat

PENGGUGATtidak

dapat

menggunakan

atau

memanfaatkan tanah obyek sengketa seluas 500 m2 baik untuk digunakan sendiri, dijaminkan atau sebagai modal usaha maupun menjualnya, maka dengan didasarkan pada harga pasar untuk tanah di sekitar Jl. Mulia Raja adalah sebesar Rp 1 Milyar (satu milyar rupiah) yang harus dibayar secara tanggung renteng, tunai dan sekaligus serta tanpa syarat apapun. b. Kerugian Immateril : Selain kerugian materil yang dialami, maka PENGGUGAT maupun orang tua PENGGUGATjuga mengalami kerugian immateril akibat perbuatan PARA TERGUGATyang memproses jual beli menguasai tanah obyek sengketa secara melawan hukum yang membuat PENGGUGAT maupun orang tua PENGGUGATharus mengeluarkan biaya, waktu dan tenaga yang tidak sedikit serta mengganggu konsentrasi PENGGUGAT maupun orang

tua

PENGGUGATdalam

belajar

maupun

bekerja

karena

memikirkan dan mengurus permasalahan tanah obyek sengketa, yang jika diperkirakan tidak kurang dari Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah), yang oleh PARA TERGUGAT harus dibayar secara tanggung renteng, tunai dan sekaligus serta tanpa syarat apapun. 33. Bahwa PENGGUGATsangat khawatir TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV akan menghindar dan lalai dalam melaksanakan isi putusan ini, oleh karena itu PENGGUGATmohon kiranya membebankan uang paksa (dwangsom) kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari atas kelalaiannya dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini.


34. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti yang kuat dan dengan dasar hukumnya, maka PENGGUGATmohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bijvoor raad) meskipun ada bantahan, Verzet, Banding dan Kasasi. Berdasarkan dalil-dalil tentang hubungan hukum yang merupakan dasar dan alasan dari tuntutan hak (Fundamentum Fetendi/Posita) serta fakta (feitelijke) yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dengan ini PENGGUGATmohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut : 1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGATuntuk seluruhnya. 2. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Akta Jual Beli No.251/2015 tanggal 18 Mei 2015 yang dibuat dihadapan TERGUGAT III selaku PPAT di Wilayah Depok, antara TERGUGAT I (selaku penjual) dan TERGUGAT II (selaku Pembeli), dengan segala akibat hukumnya. 3. Menyatakan bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, dan TURUT TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum. 4. Menyatakan menurut hukum bahwa PENGGUGATadalah pemilik sah atas tanah obyek sengketa yaitu tanah seluas 500 M2 (lima ratus meter persegi), dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.11/Kedaung, Desa/Kelurahan Kedaung, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan batas-batas sebagai berikut: - Sebelah Utara/Depan

: Jl. Mulia Raja

- Sebelah Timur/Kanan

: Rumah No. 57

- Sebelah Barat/Kiri

: Tanah Kosong

- Sebelah Selatan/Belakang

: Tanah Kosong

5. Menyatakan TERGUGAT II telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menguasai dan menempati tanah obyek sengketa yaitu dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.11/Kedaung, Desa/Kelurahan Kedaung, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. 6. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV untuk membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT, sejumlah total Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), secara tunai dan sekaligus serta tanpa syarat apapun, dengan perincian sebagai berikut:


a. Kerugian Materil:

Kerugian

akibat

PENGGUGATtidak

dapat

menggunakan

atau

memanfaatkan tanah obyek sengketa seluas 500 m2 baik untuk digunakan sendiri, dijaminkan atau sebagai modal usaha maupun menjualnya, maka dengan didasarkan pada harga pasaran tanah di sekitar Jalan Jl. Mulia Raja adalah sebesar Rp 1 Milyard (satu milyar rupiah) yang harus dibayar secara tunai dan sekaligus serta tanpa syarat apapun. b. Kerugian Immateril: Selain kerugian materil yang dialami, maka

PENGGUGATjuga

mengalami kerugian immateril akibat perbuatan PARA TERGUGAT yang memproses jual beli dan menguasai tanah obyek sengketa secara melawan

hukum yang membuat PENGGUGAT dan

orang tua

PENGGUGATharus mengeluarkan biaya, waktu dan tenaga yang tidak sedikit serta mengganggu konsentrasi PENGGUGAT dan orang tua PENGGUGATdalam

belajardan

bekerja

karena

memikirkan

dan

mengurus permasalahan tanah obyek sengketa, yang jika diperkirakan tidak kurang dari Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah), yang oleh PARA TERGUGAT harus dibayar secara tanggung renteng dan tunai sekaligus. 7. Menghukum PARA TERGUGATmembayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp

1.000.000,-

(satu

juta

rupiah)

untuk

setiap

hari

keterlambatan

menyerahkan tanah obyek sengketa tersebut kepada PENGGUGAT setelah putusan telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). 8. Menghukum TERGUGAT IIatau pihak-pihak lain yang memperoleh hak darinya untuk serta merta mengosongkan tanah dan bangunan objek sengketa dan menyerahkannya kepada PENGGUGAT. 9. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV serta TURUT TERGUGATuntuk patuh dan taat terhadap putusan dalam perkara ini. 10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bijvoor raad) sekalipun ada bantahan, Verzet, Banding dan Kasasi.


11. Menghukum

TERGUGAT

I,

TERGUGAT

II,

TERGUGAT

III

dan

TERGUGAT IV secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa Tergugat I, II, III dan IV menolak dengan tegas semua dalil yang diajukan oleh Penggugat didalam Repliknya kecuali dalil-dalil yang diakui oleh Tergugat I, II, III dan IV secara tegas dan nyata. 2. Bahwa Tergugat I, II, III dan IV bertetap terhadap eksepsi - eksepsi yang diajukan dalam jawaban Tergugat I, II, III dan IV. 3. Bahwa kenapa pihak penjual asal ( R.M. Soewachjo Wachjoe Trimoerdho) serta para ahli waris Alm. Sumarmo Suryokusumo harus dimasukan sebagai pihak, adalah untuk membuktikan bahwa objek tersebut benarbenar objek yang dimaksud oleh Penggugat. B. DALAM POKOK PERKARA 1. Bahwa apa yang telah Tergugat I, II, III dan IV uraikan dalam Eksepsinya adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Tanggapan pada Pokok perkara ini. 2. Bahwa Tergugat I, II, III dan IV menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Repliknya, kecuali apa yang diakui oleh tergugat I, II, III dan IV dengan tegas. 3. Bahwa setelah Tergugat I, II, III dan IV menelaah Replik Penggugat, Tergugat I, II, III dan IV berkesimpulan bahwa pada hakekatnya tidak terdapat hal-hal yang baru dalam Replik Penggugat tersebut. 4. Bahwa oleh karena itu Tergugat I, II, III dan IV bertetap pada jawabannya tertanggal 23 Mei 2016 dalam perkara ini. 5. Bahwa Tergugat I, II, III dan IV bersedia dan sanggup untuk membuktikan segala sesuatu yang menurut Hukum Pembuktian menjadi kewajibannya, demikian dalam pengertian met verdeling van de bewijslast naar redelijkheid en billijkheid. Bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah diuraikan diatas, mohon sudilah kiranya Pengadilan Negeri Depok Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut : DALAM EKSEPSI


1. Menerima eksepsi para Tergugat seluruhnya ; 2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan

gugatan

Penggugat

tidak

dapat

diterima

(niet

ontvankelijkverklaard); DALAM POKOK PERKARA 1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan

gugatan

Penggugat

tidak

dapat

diterima

(niet

ontvankelijkverklaard) ; 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini ; Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat mengajukan jawabannya sebagai berikut: 1. Kronologis Sertipikat Obyek Sengketa dapat kami jelaskan hal-hal sebagai berikut: a. Bahwa obyek sengketa semula status haknya adalah Sertipikat Hak Bangunan No.108/Cinangka atas nama Sumarno Suryokusumo, luas 500 M² ,sebagaimana diuraikan dalam gambar Situasi no.2737/1977 diterbitkan di Kabupaten Bogor, tanggal 26 Agustus 1977, melalui proses pemberian hak guna bangunan berdasrkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No.SK.649/Dit.Pht/HGB/1997 tanggal 16 Juni 1977, terletak di Kelurahan Cinangka,Kecamatan Sawangan, Kota Depok; b. Selanjutnya terhadap Sertipikat

tersebut dimatikan berdasarkan

Surat Keputusan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat No.1752/HGB/KWBPN/98 tanggal 2 Februari 1998; c. Kemudian terhadap tanah obyek sengketa tersebut diterbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.11/Kedaung atas nama Sumarno Suryokusumo,luas 500 M², sebagaimana diuraikan dalam Surat ukur No. 47/1998 tanggal 9 April 1998,diterbitkan di Kabupaten Bogor tanggal 27 April 1998, berdasarkan Surat Keputusan Kantor Wilayah Badan

Pertanhan

Nasional

Propinsi

Jawa

Barat

No.1752/HGB/KWBPN?98 tanggal 2 Februari 1998,terletak di Kelurahan Cinangka, Kecamatan sawangan Kota Depok’ d. Selanjutnya Sertipikat ini dicatat peralihan haknya kepada 1.Merny Artati,2. Drg.Ariviagustin Edipuspa Rakyatti, 3. Bengki Astono


Nuredi, 4.Cylviati Nurdiah, 5. Danisworo Wibowo,SH., 6. Estiningsih Tp, 7. Felicitia Widianingsih K, 8. Goenarti Agung Kameshivari karena waris berdasarkan Surat Keterangan Warisan tanggal 30 Agustus 2010; e. Kemudian terhadap sertipikat ini dicatat peralihan haknya kepada Tuan Adilang Kesuma Ekaputra dan Nona Bena Putka Dwi Maniski berdasarkan Akta Jual Beli no.1033/2012 tanggal 23 Nopember 2012 yang dibuat oleh Hj.Yani Suryani,Sh.,M.kn selaku PPAT Kota Depok; 2. Bahwa Petitum Penggugat ,angka 3, surat gugatan, bersifat tendensius karena tidak didukung oleh bukti dan fakta yang ada, pokok permasalahan perkara a quo adalah permasalahan di luar administrasi dan kewenangan Instansi Turut Tergugat,karena akar permasalahannya adalah tanah obyek sengketa telah diduduki oleh pihak yang mengklaim tanah milik Penggugat namun tidak didukung oleh bukti-bukti yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat. Menimbang, bahwa atas Jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut Penggugat mengajukan Replik pada tanggal 30 Mei 2016 dan atas replik tersebut Tergugat dan Turut Tergugat telah pula mengajukan Duplik pada tanggal 6 Juni 2016 ; Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum

dalam

turunan

resmi

Depoktanggal31Oktober2016 Nomor

putusan

Pengadilan

Negeri

53/Pdt.G/2016/PN.Dpk, yang amar

selengkapnya berbunyi sebagai berikut : DALAM EKSEPSI : -

Menolak Eksepsi dari ParaTergugat;

DALAM POKOK PERKARA 1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian; 2. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Akta Jual Beli No.251/2015 tanggal 18 Mei 2015 yang dibuat dihadapan Tergugat III selaku PPAT di Wilayah Depok antara Tergugat I (Penjual) dan Tergugat II (selaku Pembeli) dengan segala akibat hukumnya; 3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum; Halaman 15 dari 21 halaman. Putusan No.123/PDT/2017/PT.BDG.

4. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas tanah objek sengketa yaitu tanah seluas 500 m² (lima ratus meter persegi) dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.11/Kedaung, Desa/Kelurahan Kedaung Kecamatan Sawangan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan batas-batas sebagai berikut: -

Sebelah Utara/depan

: Jl. Mulia Raja

-

Sebelah Timur/kanan

: rumah no.57

-

Sebelah Barat/kiri

: tanah kosong

-

Sebelah Selatan/belakang: tanah kosong

5. Menghukum Tergugat II atau pihak-pihak lain yang memperoleh hak darinya untuk segera mengosongkan dan menyerahkan tanah dan bangunan objek sengketa dan menyerahkannya kepada Penggugat 6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat untuk patuh dan taat terhadap putusan dalam perkara ini; 7. Menghukum TergugatI, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.2.046.000,00 (dua juta empat puluh enam riburupiah) 8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya; Membaca

Risalah

PernyataanPermohonan

Banding

Nomor

:53/Pdt.G/2016/PN.Dpk. yang dibuat oleh SRIYADI, S.H..Panitera Pengadilan Negeri Depok, yang menyatakan bahwa pada tanggal 8 November 2016kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Depoktanggal 31Oktober 2016 Nomor

53/Pdt.G/2016/PN.Dpk, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan

tingkat banding; Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama, kepada : - Terbanding semula Penggugatpada tanggal, 23 Desember 2016: -

Turut

Terbanding

semula

Turut

Tergugat

pada

tanggal,

28

Desember2016 ;


Membaca Surat Memori Banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat tertanggal 13 Desember 2016

yang diterima di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 13 Desember 2016; Membaca Risalah Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, yang menyatakan bahwa mengenai memori banding tersebut telah diberitahukan dan salinannya telah disampaikan secara sah dan seksama, kepada : - Terbanding semula Penggugatpada tanggal, 23 Desember 2016: -

Turut

Terbanding

semula

Turut

Tergugat

pada

tanggal,

28

Desember2016 ; Membaca Surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semulaPenggugat tertanggal 03 Januari 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 11 Januari 2017; Membaca Risalah Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, yang menyatakan bahwa mengenai kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan salinannya telah disampaikan secara sah dan seksama, kepada Pembanding semula Para Tergugat pada tanggal, 20 Januari 2017 ; Membaca Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Depokyang menyatakan bahwa telah memberitahukan secara sah dan seksamakepada : - Pembanding semula Para Tergugatpada tanggal, 13 Desember 2016 - Terbanding semula Penggugatpada tanggal, 23 Desember 2016: -

Turut

Terbanding

semula

Turut

Tergugat

pada

tanggal,

28

Desember2016 ; bahwa berkas pemeriksaan perkara telah selesai diminutasi (geminuteerd) dan ia/mereka dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 53/Pdt.G/2016/PN.Dpk, yang diputus oleh Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 31 Oktober 2016, yang dimohonkan banding pada tanggal 8 November 2016 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung guna pemeriksaan lebih lanjut dalam peradilan tingkat banding;


TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding

semula

Para Tergugat tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima; Menimbang, bahwa Pembanding semulaPara tergugat di dalam memori bandingnya menyatakan : - bahwa putusan Pengadilan Negeri Depok tidak tepat dan tidak benar mengingat dari pertimbangan hukum maupun dictum putusannya tidak mencerminkan adanya rasa keadilan dan rasa kepastian hukum ; - bahwa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tidak dipertimbangkan untuk itu mohonkepada Majelis Hakim tingkat banding berkenan memberikan putusan : DALAM EKSEPSI Mengabulkan eksepsu Para Pembanding / para Tergugat untuk seluruhnya ; DALAM POKOK PERKARA ; 1. Membatalkan

Putusan

Pengadilan

Negeri

Depok

No.

53/Pdt.G/2016/PN.Dpk tanggal 31 Oktober 2016 ; 2. Menolak gugatan Terbanding / Penggugat untuk sleuruhynya ; 3. Menyatakan dan memutuskan sah akta jua beli No. 251/2015 tanggal 18 Mei 2015 yang dibuat dihadapan PPAT Hendro Hartatnto, S.H. 4. Menyatakan dan memutuskan bahwa tanah obyek sengketa adalah sah milik Pembanding II / tergugat II ; 5. Menyatakan dan memutuskan Pembanding I / tergugat I, Pembanding II / tergugat II, Pembanding III / Tergugat III dan Pembanding IV / Tergugat IV tidak melakukan perbuatan melawan hukum ; 6. Menyatakan dan memutuskan tidak sah sertifikat Hak Guna Bnagunan nomor 11 / Kedaung, Desa / Kelurahan Kedaung, kecamatan Sawangan Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat ; 7. Menghukum terbanduing / Penggugat untuk membayar biaya perkara ;


Menimbang, bahwa dalam rangka menanggapi atas memori banding yang diajukan oleh Pembanding semulaPara Tergugat di dalam kontra memori bandingnya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Majelis Hakim tingkat pertama telah memberikan pertyimbangan hukum yang memadai diamana secara teliti telah terlebih dahulu memeriksa , membaca, menilai dan mempertimbangkan seluruh dalil-daklil, fakta-fakta dan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak ; - bahwa putusan tingkat pertama telah dikeluarkan secara benar dan tepat serta memenuhi rasa keadilan untuk itu mohon kepada Majelis Hakim tingkat banding untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 31 Oktober 2016 nomor 53/Pdt.G/2016/PN.Dpk ; Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini, seluruh isi memori banding dan kontra memori banding dari para pihak tersebut di atas dianggap telah termaktub dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini; Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding, setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan peradilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi yang berhubungan dengan perkara ini, kesimpulan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 31 Oktober 2016 nomor 53/Pdt.G/2016/PN.Dpk, serta telah membaca dan memperhatikan memori banding dari Pembanding semulaPara Tergugat, serta kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lagi,maka Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan secara tepat

dan benar semua keadaan serta alasan yang

menjadi dasar putusan tersebut berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara a quo ditingkat banding; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan

Pengadilan

Negeri

Depoktanggal

31

Oktober

2016,

Nomor


53/Pdt.G/2016/PN.Dpk,

yang

dimohonkan

banding

tersebut

dapat

dipertahankan dan harus dikuatkan; Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semulaParaTergugat tetap dipihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 181 ayat (1) HIR, Pembanding semulaPara Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan; Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No.20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo Undang-Undang No.49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan: M E N G A D I L I: -

Menerima

permohonan

banding

dari

Pembanding

semula

ParaTergugat ; -

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Depoktanggal 31 Oktober 2016nomor

53/Pdt.G/2016/PN.Dpk,

yang

dimohonkan

banding

tersebut; -

Menghukum Pembanding semula Para Tergugatuntuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada hari Rabu, tanggal31 Mei 2017 oleh Kami DR.(HC) SATRIA U.S. GUMAY, S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Barat selaku Hakim Ketua Majelis dengan SYAFARUDDIN, S.H. dan DJERNIH SITANGGANG B.c.I.P,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 7 Maret 2017 nomor 123 /PEN/PDT/2017/PT.BDG ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari Senintanggal 5Juni 2017 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, serta dibantu oleh BAMBANG SUGIANTO, S.H.,M.H. selaku Panitera Pengganti pada


Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara ; Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

SYAFARUDDIN, S.H.

DR.(HC) SATRIA U.S. GUMAY, S.H.

Ttd DJERNIH SITANGGANG B.c.I.P,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti, Ttd BAMBANG SUGIANTO, S.H.,M.H. Rincian biaya perkara : 1. Meterai putusan…….Rp.

6.000,00

2. Redaksi putusan ….. Rp.

5.000,00

3. Pemberkasan………. Rp.139.000,00 J u m l a h ……………… Rp.150.000,00 ( seratus lima puluh ribu Rupiah ).


PT.BDG DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents