PUTUSAN Nomor : 267/Pdt/2014/PT.Bdg.
“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat Banding, menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara : ------------------------------------------------------Boediono bin Koesman Harsoprawiro, swasta, beralamat di Jl.Cibangkong No. 103/117RT. 04/03, Kelurahan. Cibangkong,Kec. Batununggal, Kodya Bandung yang dalam hal ini bertindak selaku pribadi dan ahli waris dari Almarhum Koesman Harsoprawiro, yang memilih domisili di Kantor Kuasa Hukumnya 1). Nursantiyo Prasetiyo, S.H. 2). Sudrajat Mangunkarsa, S.H. dan 3). Iyus Sumantri,S.H. kesemuanya Advokat dan Penasehat Hukum yang tergabung dalam PRASETIYO, S.H. & REKAN, beralamat di Jl. Sunan Ambu No. 6, Komplek Guruminda, Soekarno-Hatta Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Agustus 2012 . Setelah Boediono bin Koesman Harsoprawiro meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2012 maka digantikan oleh ahli warisnya berdasarkan Surat Pernyataan untuk Melanjutkan Perkara tanggal 5 Nopember 2012, yaitu : ----1. Ibu
Mimin
Karmini
(istri
Alm.
Boediono
bin
Koesman
Harsoprawiro, Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jl. Cibangkong No. 103/117 RT. 04/03, Kel. Cibangkong, Kec. Batununggal, Kodya Bandung. 2. Santi Budi Sulistyowati (anak kandung) , Karyawan swasta, beralamat di Jl. Cibangkong No. 103/117 RT. 04/03, Kel. Cibangkong, Kec. Batununggal, Kodya Bandung. Halaman 1 dari 19 halaman, Pts. No.267/Pdt/2014/PT.BDG
3. Gatot Budirahardjo, (anak Kandung), Karyawan swasta, beralamat di Jalan Turangga Timur II No.47/115, Rt.007/009, Kel.Lingkar Selatan, Kec. Lengkong, Kota Bandung. 4. Linda Budikristiani (anak kandung), Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jl. Cibangkong No. 103/117 RT. 04/03, Kel. Cibangkong, Kec. Batununggal, Kodya Bandung.
5. Endang Budi Pusporni (anak kandung), Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jl. Jingga Kartika Wetan No. 2, RT. 003/RW. Oil, Desa Cipendeuy, Kec. Padalarang, Kabupaten Bandung Barat;
yang dalam perkara ini ahli waris dari Alm. Boediono bin Koesman Harsoprawiro tersebut, yang memilih domisili di Kantor Kuasa Hukumnya
yaitu
MANGUNKARSA,
NURSANTIYO S.H.
dan
PRASETIYO,
S.H.,
SUDRAJAT
IYUSSUMANTRI,S.H.
kesemuanya
Advokat dan Penasehat Hukum yang tergabung dalam PRASETIYO, S.H. & REKAN, beralamat di Jl. Sunan Ambu No. 6, Komplek Guruminda, SoekarnoHatta Bandung, baik secara bersama - sama maupun sendiri -sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Nopember 2012
untuk
selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat; Melawan 1.
Tuan Tengku Raja Syarief Usman Sabaroedin, Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jl. Paseban No. 71/G , RT/RW 001/007, Kelurahan Paseban, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, selaku ahli waris dari pasangan suami istri Boerhanoedin bin Sabarudin dengan Soelastri binti soemodimendjo, sebagai Terbanding I. semula Tergugat I.
Halaman 2 dari 19 halaman, Pts. No.267/Pdt/2014/PT.BDG
2.
Ny. Moetoeh, Ibu Rumah Tangga, warga Negara Belanda, dahulu beralamat di Jl. Cibangkong No. 103/117 RT. 04, RW. 03, Kel. Cibangkong, Kec. Batununggal, Kota Bandung, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di Indonesia, sebagai Terbanding II semula Tergugat II.
3.
Pemerintah Republik Indonesia Cq. Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Jawa Barat Cq. Pemerintah Daerah Kota Bandung Cq. Walikota Bandung, beralamat di Jl. Wastukencana No. 2 Bandung, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I.
4.
Kepala Kantor Pertanahan Kota bandung, beralamat di Ji. Soekarno Hatta No.586 Bandung, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II.
PENGADILAN TINGGI tersebut; Telah Membaca : 1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 3 Juli 2014 Nomor : 267/PEN/PDT/2014/PT.BDG. Tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut ditingkat banding; 2. Berkas perkara perdata No. 407/Pdt.G/2012/PN.Bdg. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut. TENTANG DUDUKNYA PERKARA : Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 12 September 2012, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 12 September 2012, dalam register perkara perdata No. 407/Pdt.G/2012/ PN.Bdg, telah mengutarakan hal-hal sebagai berikut : --------
1. Bahwa Penggugat adalah anak kandung atau ahli waris dari Alm. Koesman
Harsoprawiro yang telah meninggal dunia di Rumah Sakit Kristen Mojowarno Jombang pada hari Kamis tanggal 6 September 1994 berdasarkan Surat Halaman 3 dari 19 halaman, Pts. No.267/Pdt/2014/PT.BDG
Pengantar
Kematian
tertanggal
15
Maret
2005
Nomor
001/RT/
lfl/Peng/2005 . 2. Bahwa semasa hidupnya terhitung sejak bulan Nopember 1952 Alm.
Koesman Harsoprawiro telah menyewa tanah seluas 920 M2 yang diatasnya berdiri sebuah rumah milik Tergugat II yang terletak di Jl. Cibangkong No. 103/117, RT. 04/03, Kelurahan Cibangkong, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung (objek sengketa). 3. Bahwa objek sengketa tersebut adalah milik dari Tergugat II berdasarkan
Kohir No. 998 Persil No. 22. DII seluas 920 M2 dan bukan berasal dari Kohir No. 345 persil No. 19.D I atas nama Mutuh E.W. Bohnsack, dengan batasbatas sebagai berikut : ------------------------------------------------------------------------Utara
: Gang/Jalan intern.
Selatan
: Tanah Ny.Sudinah.
Barat
: Tanah bapak Uung Suparman.
Timur
: Tanah Sabarudin.
4. Bahwa objek tersebut hingga saat ini belum pernah diperjual belikan kepada
siapapun, kecuali disewakan kepada Alm. Koesman Harsoprawiro dan diteruskan oleh Penggugat selaku anak kandung atau ahli warisnya, dan objek tersebut hingga saat ini masih dihuni serta dirawat oleh Penggugat. 5. Bahwa Tergugat II sebagai pemilik atas objek sengketa adalah seorang istri
tentara Belanda dari Batalyon KL (Koninklijke Leger/Tentara Kerajaan Belanda) yang bernama H.L.M Bohnzack dan mempunyai seorang anak yang juga warga Negara Belanda yang bernama Y.R.F. Bohnzack Tergugat II dikarenakan suaminya meninggal dunia, pada sekitar bulan Nopember 1959 pergi meninggalkan Indonesia dan kembali untuk tinggal di Negeri Belanda bersama anaknya. Namun sebelum Tergugat II meninggalkan Indonesia Tergugat II bersama anaknya berpesan agar tanah tersebut tetap disewa oleh orang tua Penggugat Bahkan orang tua Penggugat ditawari untuk membeli objek sengketa sebesar Rp. 30.000,-. Namun karena pada saat itu orang tua Penggugat hanya memiliki uang sebesar Rp. 24.000,- maka jual beli tersebut tidak sempat terlaksana dan uang yang sudah diserahkan dikompensasikan sebagai uang sewa sampai dengan tahun 1970.
Halaman 4 dari 19 halaman, Pts. No.267/Pdt/2014/PT.BDG
6. Bahwa objek tersebut saat ini masih menjadi objek sengketa antara Penggugat
dengan Tergugat I dimana Tergugat I berulang kali telah berusaha mengusir paksa keluarga Penggugat dengan alasan orang tua Tergugat I pada tanggal 7 Januari 1950 telah membeli objek sengketa tersebut dari Tergugat II berdasarkan surat jual beli mutlak tanah darat tanggal 7 Januari 1950. 7. Bahwa faktanya surat jual beli mutlak tanah darat tanggal 7 Januari 1950 justru
membuktikan bahwa orang tua Tergugat I hingga saat ini belum pernah melakukan pembayaran atas objek sengketa yang didalilkan telah menjadi miliknya, karena berdasarkan klausul surat jual beli tersebut jelas-jelas disebutkan "Tergugat II mulai tanggal tersebut mengakui menjual lepas 8 rumah miliknya kecuali rumah No. 103/117". Jual beli tersebut dilakukan dengan harga sebesar Rp. 50.000,- dan oleh orang tua Tergugat I baru dibayar sebesar Rp. 44.000,- sedangkan sisanya sebesar Rp. 6.000,- untuk tanah dan bangunan rumah No. 103/117 hingga saat ini belum dilakukan jual beli dan belum dibayar oleh orang tua Tergugat I maupun oleh Tergugat I selaku ahli warisnya. 8. Bahwa apabila melihat objek jual beli yang dilakukan antara Tergugat II dan
orang tua Tergugat I dilakukan secara adat karena objek tersebut masih berstatus tanah adat. Berdasarkan prinsip jual beli hukum adat maka jual beli harus bersifat terang, kontrit dan kontan, terang artinya jual beli tersebut harus dibuat dihadapan pejabat yang berwenang (Lurah, Kepala Desa setempat atau pemuka adat), kontrit artinya objek jual beli tersebut harus jelas letak, batasbatasnya serta harganya. Sedangkan Tunai artinya pada saat dilakukan jual beli tersebut penjual harus sudah menyerahkan barangnya, sedangkan pihak pembeli harus sudah menyerahkan serta melunasi seluruh harga pembeliannya. Faktanya berdasarkan apa yang tercantum dalam surat jual beli lepas mutlak tanah darat tanggal 7 Januari 1950 orang tua Tergugat I mengaku belum melunasi / membayar pembelian tanah dan rumah yang terletak di Jl. Cibangkong No. 103/117 yang menjadi objek sengketa dan saat ini masih dihuni dan dirawat oleh Penggugat .Dengan demikian khusus untuk objek sengketa tersebut hingga gugatan ini diajukan orang tua Tergugat I maupun Tergugat I secara hukum belum dapat dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas objek sengketa. Karena hingga saat tidak ada satu putusanpun maupun sertifikat bukti kepemilikan yang dapat membuktikan bahwa Tergugat I atau orang tuanya sebagai pemilik yang sah atas objek sengketa tersebut.
Halaman 5 dari 19 halaman, Pts. No.267/Pdt/2014/PT.BDG
9. Bahwa karena Tergugat II pada bulan Nopember 1959 telah pergi meninggalkan
objek sengketa dan kembali ke negaranya Belanda mengikuti anaknya yang bernama Y.R.F. Bohnzack maka Tergugat II telah melepaskan haknya selaku warga Negara Indonesia dan beralih menjadi warga Negara Belanda. Dengan demikian secara hukum objek sengketa tersebut beralih statusnya menjadi tanah Negara / TN. Hal ini dikuatkan berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1960 yang menyebutkan bahwa warga Negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik. Sedangkan Pasal 21 ayat (3) Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Agraria menyebutkan orang asing yang setelah berlakunya Undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa waktu atau percampuran harta karena perkawinan. Demikian pula warga Negara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya Undang-undang ini kehilangan kewarganegaraannya, wajib melepaskan hak milik itu dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilang kewarganegaraannya. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau dan objek itu tidak dilepaskan maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada Negara. 10. Bahwa anehnya walaupun belum ada keputusan yang menyatakan bahwa
Tergugat I atau orang tuanya sebagai pemilik yang sah atas objek sengketa, namun Tergugat I secara melawan hukum telah bertindak seolah-olah menjadi pemilik yang sah atas objek sengketa dan telah berulang kali tanpa prosedur mengusir Penggugat untuk menyerahkan objek sengketa tersebut kepada Tergugat I. Bahkan Tergugat I telah berani membuat Akta otentik berupa perjanjian sewa menyewa No. 1 tanggal 12 April 2002 yang dibuat di hadapan Hildayanti, SH Notaris di Bandung dimana dalam akta tersebut Tergugat I mengaku sebagai pemilik yang sah dan Penggugat bertindak selaku penyewa atas objek sengketa. Perbuatan tersebut jelas-jelas adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat karena seperti yang telah diuraikan dalam butir 9 gugatan di atas secara hukum objek sengketa tersebut bukanlah milik Tergugat I atau orang tuanya tetapi sudah beralih statusnya sejak Tergugat II pergi meninggalkan Indonesia dan berkewarganegaraan Belanda tahun 1959, dan objek tersebut secara hukum menjadi tanah dengan status Tanah Negara. Dengan demikian perbuatan Tergugat I tersebut adalah perbuatan yang berindikasi tindak pidana penipuan dan memberikan keterangan palsu dalam akta otentik seperti yang diatur dalam Pasal 266 KUHP. Halaman 6 dari 19 halaman, Pts. No.267/Pdt/2014/PT.BDG
11. Bahwa karena hingga saat ini Tergugat I tidak memiliki bukti kepemilikan dalam
bentuk sertifikat hak milik atau sertifikat Hak Guna Bangunan atas objek sengketa, maka Tergugat I tidak mempunyai hak untuk mengusir Penggugat maupun keluarga Penggugat untuk keluar dari objek sengketa, apalagi Tergugat I maupun orang tuanya hingga saat ini belum membayar lunas pembelian objek sengketa tersebut kepada pemiliknya yang sah yaitu Tergugat II yang sekarang sudah beralih menjadi warga Negara Belanda. Dengan demikian kalaupun hal tersebut akan dilakukan maka hanya Negara lah (Turut Tergugat I) yang berhak dan mempunyai kewenangan untuk menentukan status tanah tersebut hubungannya dengan penghunian Penggugat Apakah tanah tersebut akan disewakan, atau dijual kepada Penggugat, hal tersebut adalah kewenangan Pemerintah dalam hal ini Turut Tergugat I selaku pihak yang paling berhak atas objek sengketa. 12. Bahwa mengingat objek sengketa tersebut saat ini sedang bermasalah dan
telah terbit Penetapan No. 02/PDT/EKS/2010/PUT/PN.BDG. Jo. Nomor : 51/1967.Sip dimana di dalam penetapan tersebut tidak ada klausul yang menyatakan Tergugat I sebagai pemilik yang sah atas objek sengketa, maka Penggugat mohon agar terhadap putusan dan penetapan tersebut dinyatakan sebagai penetapan yang Non Excwcutable (putusan yang tidak dapat dilaksanakan) karena objek sengketa secara hukum bukan milik Tergugat I atau orang tuanya melainkan telah beralih menjadi status tanah Negara. 13. Bahwa adapun yang menjadi alasan hukum putusan perdata No. 51/1967.Sip
tanggal 27 September 1967 Jo.
Penetapan
Pengadilan Negeri Kelas IA
Bandung No. 02/PDT/EKS/2010/PUT/PN.BDG tanggal 1 Agustus 2011 harus dinyatakan Non Executable (tidak dapat dilaksanakan) adalah sebagai berikut : a. Karena terhitung sejak bulan Nopember 1959 Ny. Mutuh E.W. Bohnsack hingga saat ini telah meninggalkan Indonesia dan telah beralih statusnya menjadi warga Negara Belanda. Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Jo. Pasal 21 ayat (3) Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Undang-undang Pokok Agraria (UUPA), maka objek sengketa secara hukum sudah beralih statusnya menjadi tanah Negara dan bukan lagi menjadi milik Tergugat II. b. Hingga saat ini tidak ada putusan maupun bukti kepemilikan (SHM dan HGB) yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II yang menyatakan bahwa Tergugat I adalah pemilik yang sah atas objek sengketa. Halaman 7 dari 19 halaman, Pts. No.267/Pdt/2014/PT.BDG
a. Penetapan Eksekusi No. 02/PDT/EKS/2010/PUT/PN.BDG tanggal 1 Agustus 2011 secara hukum bertentangan dengan Pasal 21 ayat (1) Jo. Pasal 21 ayat (3) Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang UUPA. b. Kompensasi ganti kerugian yang harus diserahkan oleh Tergugat I kepada Ny. Mutuh E.W. Bohnsack (Tergugat II) yang sudah beralih menjadi Warga Negara Asing/Belanda sebesar Rp. 9.570.000,- (sembilan juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) membuktikan bahwa hingga gugatan ini diajukan belum terjadi jual beli yang sah, kalaupun hal tersebut dilakukan maka nilai jual beli yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung yaitu sebesar Rp. 9.570.000,- secara hukum
bertentangan
dengan
prinsip kepatutan dan
keadilan, mengingat sangatlah tidak patut dan adil apabila tanah seluas 920 M2 yang lokasinya berada di pusat Kota Bandung dihargai sebesar Rp. 10.402,17 ( Rp. 10.402,- / M2) atau sama dengan harga sebungkus rokok untuk per meter perseginya. Padahal harga tanah di lokasi tersebut yang lokasinya dekat/ dan hanya berjarak kurang dari 500 M dari Bandung Super Mall ( sekarang Trans Studio Mall) saat ini telah mencapai kisaran harga Rp.3.000.000,- sampai Rp.5.000.000,- untuk per meter perseginya. Kalaupun hal tersebut tetap dilakukan, maka perbuatan tersebut cenderung mengarah pada penyelundupan hukum karena sangat bertentangan dengan prinsip dasar Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam kaitannya dengan program pemerintah yang bersih dan berwibawa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 14. Bahwa karena Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu
mengaku sebagai pemilik yang sah atas objek sengketa serta telah berusaha mengusir Penggugat dan keluarga Penggugat secara melawan hukum tanpa memberikan ganti rugi yang layak kepada Penggugat, maka cukup beralasan menurut hukum apabila Tergugat I dihukum untuk menyerahkan objek sengketa kepada pemerintah (Turut Tergugat I), dan selanjutnya tanah tersebut dinyatakan sebagai tanah Negara. 15. Bahwa karena terhitung sejak tahun 1952 hingga saat ini objek sengketa
tersebut telah dihuni dan dirawat oleh orang tua Penggugat dan saat ini diteruskan oleh Penggugat, maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang Halaman 8 dari 19 halaman, Pts. No.267/Pdt/2014/PT.BDG
memeriksa perkara ini menetapkan bahwa Penggugat diberi prioritas utama (hak opsi) untuk membeli objek sengketa tersebut dari pemerintah (Turut Tergugat I) apalagi objek sengketa tersebut pernah ditawarkan kepada orang tua Penggugat oleh Tergugat II sebesar Rp.30.000,- namun karena orang tua Penggugat hanya memiliki uang sebesar Rp.24.000,- maka uang tersebut dikompensasikan sebagai uang sewa selama 10 tahun sampai tahun 1970. Selanjutnya Turut Tergugat II diperintahkan untuk mencatat proses balik nama dari Turut Tergugat II kepada Penggugat setelah proses jual beli antara Penggugat dengan Turut Turut Tergugat I terlaksana secara hukum. 16. Bahwa karena Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum yang
merugikan Penggugat, maka sangatlah wajar apabila Penggugat dihukum untuk memberikan ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000.000,sebagai kompensasi akibat perbuatan tidak nyaman Tergugat I yang telah berusaha mengusir secara paksa Penggugat beserta keluarga Penggugat, yang akibat perbuatan tersebut Penggugat saat ini dalam kondisi sakit keras yang salah satu penyebabnya karena Penggugat selalu memikirkan nasib keluarga Penggugat apabila Tergugat I mengusir Penggugat tanpa kompensasi ganti kerugian yang layak. 17. Bahwa untuk menjaga agar gugatan ini tidak sia-sia (illusoir), maka Penggugat
mohon untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap tanah dan bangunan milik Tergugat I yang terletak di Jalan Paseban No. 71 RT.001, RW. 007 Kelurahan Paseban, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat. Dan selanjutnya apabila putusan ini telah berkekuatan hukum yang tetap melelang objek sita jaminan tersebut yang hasilnya dipergunakan untuk membayar kewajiban Tergugat I kepada Penggugat. 18. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti otentik berdasarkan
ketentuan Pasal 180 HIR, oleh karenanya mohon agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya Banding, Kasasi, Bantahan atau upaya hukum lainnya. Berdasarkan hal-hal terurai di atas, Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut: --------------------------------------------------------------------------------------------------Primair : Halaman 9 dari 19 halaman, Pts. No.267/Pdt/2014/PT.BDG
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap sebidang tanah dan bangunan milik Tergugat I yang terletak di Jalan Paseban No. 71 RT.001, RW. 007 Kelurahan Paseban, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat. 3. Menyatakan Turut Tergugat II sebagai warga Negara Asing yang tidak berhak atas objek sengketa. 4. Menyatakan Tergugat I adalah pihak yang beritikad tidak baik. 5. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum. 6. Menyatakan putusan perdata No. 51/1967.Sip tanggal 27 September 1967 Jo.
Penetapan
Pengadilan
Negeri
Kelas
IA
Bandung
No.
02/PDT/EKS/2010/PUT/ PN.BDG tanggal 1 Agustus 2011 harus dinyatakan Non Exceutable (tidak dapat dilaksanakan). 7. Menyatakan sebidang tanah seluas 920 M2 yang diatasnya berdiri sebuah rumah tinggal setempat dikenal sebagai Jl. Cibangkong No. 103/117, RT. 04, RW. 03, Kelurahan Cibangkong, Kecamatan Batu Nunggal, Kota Bandung (objek sengketa) dengan batas-batas sebagai berikut: Utara
: Gang /jalan intern
Selatan
: Tanah Ny.Sudinah
Barat
: Tanah bapak Uung Suparman
Timur
: Tanah Sabarudin
adalah tanah milik Negara (Turut Tergugat II). 8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau pihak lain yang menguasai untuk menyerahkan objek sengketa kepada Negara (Turut Tergugat I), apabila perlu dengan bantuan aparat hukum yang berwenang. 9. Menyatakan Penggugat mempunyai hak prioritas untuk membeli objek sengketa (hak opsi) dari Turut Tergugat I melalui prosedur hukum yang berlaku.
Halaman 10 dari 19 halaman, Pts. No.267/Pdt/2014/PT.BDG
10. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) secara tunai dan seketika setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap. 11. Menghukum Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh melaksanakan isi putusan ini. 12. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya Banding, Kasasi, Bantahan, Peninjauan Kembali atau upaya hukum lainnya. 13. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara yang timbul. Subsidair Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono). Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 25 Juni 2013 dalam perkara perdata No. 407/Pdt.G/2012/PN.Bdg telah menjatuhkan Putusan, yang amarnya sebagai berikut : --------------------Dalam Konvensi Dalam Eksepsi -
Mengabulkan Eksepsi Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;
Dalam Pokok Perkara -
Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvanklijke verklaard ) ;
Dalam Rekonvensi -
Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi tidak dapat diterima (niet ontvanklijke verklaard );
Dalam Konvensi dan Rekonvensi
Halaman 11 dari 19 halaman, Pts. No.267/Pdt/2014/PT.BDG
-
Menghukum Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.116.000,- (dua juta seratus enam belas ribu rupiah) ; Membaca : ------------------------------------------------------------------------------
1. Surat Pemberitahuan Isi Putusan Nomor : 407/PDT/G/2012/PN.BDG. , dibuat oleh Dede Sukmara A. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Klas I A Bandung, yang isinya pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2013 telah diberitahukan tentang isi putusan Pengadilan Negeri Klas I A Bandung tertanggal 25 Juni 2013, Nomor : 407/Pdt.G/2012/PN.Bdg. kepada Tergugat II. 2. Surat Pemberitahuan Isi Putusan Nomor : 407/PDT/G/2012/PN.BDG. , dibuat oleh Dede Sukmara A. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Klas I A Bandung, yang isinya pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2013 telah diberitahukan tentang isi putusan Pengadilan Negeri Klas I A Bandung tertanggal 25 Juni 2013, Nomor : 407/Pdt.G/2012/PN.Bdg. kepada Turut Tergugat I. 3. Surat Pemberitahuan Isi Putusan Nomor : 407/PDT/G/2012/PN.BDG. , dibuat oleh Dede Sukmara A. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Klas I A Bandung, yang isinya pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2013 telah diberitahukan tentang isi putusan Pengadilan Negeri Klas I A Bandung tertanggal 25 Juni 2013, Nomor : 407/Pdt.G/2012/PN.Bdg. kepada Turut Tergugat II. 4. Risalah Pernyataan Permohonan Banding No. 86/PDT.B/2013/PN.BDG. dibuat oleh Muhammad Makmun, SH.,MH Panitera Pengadilan Negeri Klas I A Bandung, yang isinya menerangkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 09 Juli 2013 pihak Penggugat menyatakan Banding terhadap
Halaman 12 dari 19 halaman, Pts. No.267/Pdt/2014/PT.BDG
Putusan Pengadilan Negeri Klas I A Bandung tanggal 25 Juni 2013, Nomor : 407/Pdt.G/2012/PN.Bdg. 5. Surat Kuasa Khusus dari Ibu Mimin Karmini dkk kepada 1). Nursantiyo Prasetiyo, SH., 2). Sudrajat Mangunkarsa, SH., dan 3). Iyus Sumantri, SH., tertanggal 5 Juli 2013, Surat Kuasa Khusus tersebut didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas I A Bandung pada hari Selasa tanggal
09
Juli
2013
dibawah
Register
Nomor
:
1069/SK/Pdt/2013/PN.BDG. yang berlaku untuk Perkara Perdata Nomor : 407/Pdt.G/2012/PN.Bdg. 6. Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding, dibuat oleh Rahmat Jumara Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Klas I ABandung, yang isinya menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2014 telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I tentang adanya permohonan Banding dari pihak Penggugat terhadap Putusan Pengadilan Negeri
Klas
I
A
Bandung,
tanggal
25
Juni
2013
Nomor
:
407/Pdt.G/2012/PN.Bdg. 7. Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding, dibuat oleh Rahmat Jumara Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Klas I ABandung, yang isinya menerangkan bahwa pada hari Kamis, tanggal 5 September 2013 telah diberitahukan kepada Terbanding II semula Tergugat II tentang adanya permohonan Banding dari pihak Penggugat terhadap Putusan Pengadilan Negeri
Klas
I
A
Bandung,
tanggal
25
Juni
2013
Nomor
:
407/Pdt.G/2012/PN.Bdg. 8. Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding, dibuat oleh Rahmat Jumara Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Klas I ABandung, yang isinya menerangkan bahwa pada hari Kamis, tanggal 05 September 2013 telah diberitahukan kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I tentang Halaman 13 dari 19 halaman, Pts. No.267/Pdt/2014/PT.BDG
adanya permohonan Banding dari pihak Penggugat terhadap Putusan Pengadilan Negeri Klas I A Bandung, tanggal 25 Juni 2013 Nomor : 407/Pdt.G/2012/PN.Bdg. 9. Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding, dibuat oleh Rahmat Jumara Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Klas I ABandung, yang isinya menerangkan bahwa pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2013 telah diberitahukan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II tentang adanya permohonan Banding dari pihak Penggugat terhadap Putusan Pengadilan Negeri Klas I A Bandung, tanggal 25 Juni 2013 Nomor : 407/Pdt.G/2012/PN.Bdg. 10. Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Nomor : 407/Pdt.G/2012/PN.Bdg.
Jo.
86/PDT/B/2013/PN.BDG.,
dibuat
oleh
Rahmat Jumara – Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Klas I A Bandung, yang isinya pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2013 telah diberitahukan kepada pihak Pembanding semula pihak Penggugat untuk memeriksa berkas perkara yang dimohonkan Banding tersebut. 11. Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Nomor : 407/Pdt.G/2012/PN.Bdg.
Jo.
86/PDT/B/2013/PN.BDG.,
dibuat
oleh
Rahmat Jumara – Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Klas I A Bandung, yang isinya pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2014 telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I untuk memeriksa berkas perkara yang dimohonkan Banding tersebut. 12. Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Nomor : 407/Pdt.G/2012/PN.Bdg.
Jo.
86/PDT/B/2013/PN.BDG.,
dibuat
oleh
Rahmat Jumara – Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Klas I A Halaman 14 dari 19 halaman, Pts. No.267/Pdt/2014/PT.BDG
Bandung, yang isinya pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2013 telah diberitahukan kepada Terbanding II semula Tergugat II untuk memeriksa berkas perkara yang dimohonkan Banding tersebut. 13. Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Nomor : 407/Pdt.G/2012/PN.Bdg.
Jo.
86/PDT/B/2013/PN.BDG.,
dibuat
oleh
Rahmat Jumara – Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Klas I A Bandung, yang isinya pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2013 telah diberitahukan kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I untuk memeriksa berkas perkara yang dimohonkan Banding tersebut. 14. Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Nomor : 407/Pdt.G/2012/PN.Bdg.
Jo.
86/PDT/B/2013/PN.BDG.,
dibuat
oleh
Rahmat Jumara – Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Klas I A Bandung, yang isinya pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2013 telah diberitahukan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II untuk memeriksa berkas perkara yang dimohonkan Banding tersebut. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA : Menimbang, bahwa permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat terhadap putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 25 Juni 2013 Nomor : 407/Pdt.G/2012/PN.Bdg. diajukan pada tanggal 09 Juli 2013, sehingga banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara yang dibenarkan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut formal dapat diterima; Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pembanding semula Penggugat menyatakan Banding namun tidak mengajukan Memori Banding; Halaman 15 dari 19 halaman, Pts. No.267/Pdt/2014/PT.BDG
Menimbang,
bahwa
setelah
Majelis
Hakim
Pengadilan
Tinggi
memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Klas I A Bandung, tanggal 25 Juni 2013 Nomor 407/Pdt/G/2012/PN.BDG., maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut : -------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa Judex Factie tingkat pertama Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Bandung dalam putusannya tanggal 25 Juni 2013 Nomor 407/PDT/G/ 2012/PN.BDG. mengabulkan Eksepsi Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, sehingga dalam Pokok Perkara menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvanklijke verklaard), dengan dasar bahwa gugatan Pembanding semula Penggugat adalah nebis in idem (vide Pasal 1917 KUHPerdata); Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi para Terbanding dalam perkara aquo Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat Boediono bin Koesman Harsoprawiro mendalilkan bahwa Penggugat Boediono bin Koesman Harsoprawiro adalah anak kandung atau ahli waris dari Almarhum Koesman Harsoprawiro, sedang Koesman Harsoprawiro
menjadi pihak dalam perkara perdata Nomor 51/1967 Sip
sebagai yaitu sebagai Tergugat II, yang obyek perkaranya sama dengan obyek perkara dalam perkara aquo, Menimbang, bahwa oleh karena putusan perkara Nomor 51/1967 Sip tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan terhadap obyek perkaranya sudah diberikan status tertentu, yaitu menyatakan Tergugat I. Ny. Moetoeh untuk menepati perdjandjian seperti termaksud dalam surat djual lepas mutlak tanah darat tanggal 7 Djanuari 1950, dengan menyerahkan rumah Djl. Tjibangkong No. 103/117 kepada Penggugat, serta menerima uang pembajaran harga rumah tersebut dengan memberikan Halaman 16 dari 19 halaman, Pts. No.267/Pdt/2014/PT.BDG
tanda pembajaran jang sah sebesar jumlah uang jang ditetapkan oleh sebuah Panitia jang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Bandung, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa gugatan Pembanding semula Pembanding dalam perkara aquo adalah nebis in idem. Menimbang,bahwa
pada
Putusan
Mahkamah
Agung
Republik
Indonesia tanggal 13 April 1976 No. 647 K/Sip/1973 terdapat kaedah hukum yang menyatakan “bahwa Ada atau tidaknya azas ne bis in idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dahulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya adalah sama”. Menimbang, bahwa berdasarkan kaedah hukum tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa gugatan Pembanding semula Tergugat adalah ne bis in idem; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Bandung, tanggal 25 Juni 2013 Nomor 407/PDT/G/2012/PN.BDG. dapat dipertahankan dan harus dikuatkan; Menimbang, bahwa dengan demikian dalam perkara ini Pembanding semula sebagai Penggugat adalah pihak yang kalah dan berdasarkan ketentuann Pasal 181 H.I.R. Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini pada dua tingkat peradilan yang besarnya akan disebutkan pada amar putusan ini; Memperhatikan ketantuan dalam Pasal-Pasal yang bersangkutan dengan perkara ini Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 1947; MENGADILI : -
Menerima permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat;
Halaman 17 dari 19 halaman, Pts. No.267/Pdt/2014/PT.BDG
-
Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 25 Juni 2013
No.
407/Pdt.G/2012/PN.Bdg.
yang
dimohonkan
banding
tersebut. -
Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang
ditingkat banding
sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).. Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi pada hari Rabu, tanggal 27 Agustus 2014 oleh kami John Piter, SH. MH. Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan DR. H. Wahidin, SH. MH. dan
H. Hartono Abdul Murad SH. MH. sebagai Hakim-Hakim Anggota
berdasarkan Panetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 3 Juli 2014 Nomor : 267/PEN/PDT/2014/PT.BDG. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding. Putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2014 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota-nya, dibantu oleh Dra. Hj. Nur’Aini, SH. MH.sebagai Panitera Pengganti pada pengadilan tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.
Hakim-hakim Anggota
DR. H. Wahyudin, SH. MH..
Hakim Ketua,
John Piter, SH. MH.
Hartono Abdul Murad, SH. MH.
Halaman 18 dari 19 halaman, Pts. No.267/Pdt/2014/PT.BDG
Panitera Pengganti,
Dra. Hj. Nur’Aini, SH. MH.
Perincian biaya perkara : 1. Redaksi Putusan --------------------- Rp.
5.000,-
2. Meterai Putusan ---------------------- Rp.
6.000,-
3. Pemberkasan ------------------------- Rp. 139.000,- + J u m l a h ------------------------------ Rp. 150.000,-
Halaman 19 dari 19 halaman, Pts. No.267/Pdt/2014/PT.BDG
