PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

P U T U S A N

Nomor394/PDT/2016/PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-

perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: ------------------------------------------------------------------

SERENA KARLITA FERDINANDUS berdomisili di Jalan Delima Jaya No. 6 RT.

004 RW. 008 Kelurahan Rempoa Kecamatan Ciputat Timur, Tangerang Selatan

dalam hal ini

S.H,

S.H.,Johanes

diwakili oleh kuasanya bernama T KemalaDewi, Yakub

Indra

Kusuma,

Simorangkir,S.H., Roy Mangapon Nababan,S.H., Advokat-advokat pada Kantor Darus

& Partners yang

Hukum

Mariam

beralamat di Menara

Kuningan, lantai 7 Unit E-F, Jalan HR Rasuna Said Blok X-7 Kav.5 Jakarta Selatanberdasarkan surat

kuasa khusus tanggal 3 Maret 2016 yang telah di daftarkan

di

Kepaniteraan

Pengadilan

Negeri

CibinongNo.152/PDT/2016 tanggal 8 Maret 2016 selanjutnyadisebut

sebagaiPembandingsemula

Penggugat; ---------------------------------------------------Melawan:

PT.SUMBER SARI BUMI PAKUAN, berdomisili di Jalan Raya Raya Puncak,

Desa Tugu Utara, Cisarua, Bogor, PO Box 17/CRA, selanjutnya disebut sebagaiTerbanding semula Tergugat; -------------------------------------------------------

Pengadilan Tinggi tersebut; ---------------------------------------------------------

Membaca,Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 29

Agustus 2016,Nomor394/PEN/PDT/2016/PT.BDG tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini; -----------------------------

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan

dengan perkara ini; --------------------------------------------------------------------------------

Halaman 1 dari 29 halaman putusan Nomor 394/PDT/2016/PT BDG

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 23

Februari 2015telah mengajukan gugatan sebagai berikut :---------------------------1.

Bahwa PENGGUGAT adalah pemilik hak atas beberapa tanah garap yang terletak di Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua. Hak atas tanah garap yang dimiliki PENGGUGAT yaitu: -------------------------------------------

1)

Atas tanahseluas 1.417,5m2 terletak di

Blok Cikoneng,

Rt04/Rw4, Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. ------------------------------------------------------------------------------

BerdasarkanSurat Pernyataan Oper Alih Garapan tertanggal 18 April 2002, PENGGUGAT telah menerima pengalihan hak atas

tanah garapan dari Yudi Wiguna, yangtelah memperoleh ijin dari TERGUGATsebagaimana ternyata dari Surat Idzin Menggarap dan Hak Guna Pakai tertanggal 18 Juni 1986; -----------------------Batas-batas tanah sebagai berikut: ----------------------------------------- Sebelah utara

: Kebun teh

- Sebelah timur

: Kebun teh

- Sebelah selatan : Jalan Kebun - Sebelah barat

: Garapan Eri, Garapan Nanang

Terhadappengoperan hak tersebut, Kepala Desa Tugu Utara

telah menerbitkan Surat Keterangan No. 593/42-Desa tanggal

18 April 2002 bahwa garapan tersebut telah dicatat dalam buku daftar penggarap dan tidak dalam keadaan sengketa serta tidak pernah

dimohon

sesuatu

hak

apapun

kepada

pemerintah.Berdasarkan Akte Notaris No. 06 tanggal 25 Nopember

2005

oleh

Lisa

Karwati,

SH,

Notaris

di

Bogor,dinyatakanbahwa pihakTERGUGAT membenarkan tentang adanya pengoperan hak tersebut karena lahan eks TERGUGAT

tidak diajukan lagi permohonan perpanjangan haknya dan tidak termasuk lahan yang diajukan permohonan perpanjangan haknya berdasarkan

SK

30/HGU/BPN/2000

Badan

tanggal

14

Pertanahan Juli

2000;

Nasional bahwa

no.

pihak

PENGGUGAT sampai saat akta tersebut dibuat menguasai dan

menggarap tanah tersebut; bahwa pengoperan hak tersebut bukan

merupakan pengoperan hak yang baru dibuat akan tetapi


merupakan penegasan pengoperan hak yang dibuat sebelumnya; 2)

------------------------------------------------------

Atastanahseluas 1.209,5m2 terletak di

Blok Cikoneng,


BerdasarkanSurat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan

tertanggal 27 Mei2002, PENGGUGAT telah menerima pengalihan hak atas tanah garapan dari Rully Sandi, yangtelah memperoleh

ijin dari TERGUGATsebagaimana ternyata dari Surat Idzin Menggarap dan Hak Guna Pakai tertanggal 9 Desember 1982; ----------------------------------------------------------------

Batas-batas tanah sebagai berikut: -----------------------------------------

Sebelah utara

: Perkebunan/Jalan

-

Sebelah timur

: Kehutanan

-

Sebelah selatan : Garapan Robert Sebelah barat

: Garapan Robert


telah menerbitkan Surat Keterangan No. 593/51/2002 tanggal

23 Mei 2002bahwa garapan tersebut telah dicatat dalam buku daftar penggarap.Berdasarkan Akte Notaris No. 03 tanggal 6Desember

2005

oleh

Lisa

Karwati,

SH,

Notaris

di

Bogor,dinyatakanbahwa pihakTERGUGAT membenarkan tentang adanya pengoperan hak tersebut karena lahan eks TERGUGAT

tidak diajukan lagi permohonan perpanjangan haknya dan tidak termasuk lahan yang diajukan permohonan perpanjangan haknya berdasarkan

SK

30/HGU/BPN/2000

Badan

tanggal

14

Pertanahan Juli

2000;

Nasional bahwa

no.

pihak

PENGGUGAT sampai saat akta tersebut dibuat menguasai dan

menggarap tanah tersebut; bahwa pengoperan hak tersebut bukan

merupakan pengoperan hak yang baru dibuat akan tetapi 3)

merupakan penegasan pengoperan hak yang dibuat sebelumnya. Atastanahseluas

5.000m2

terletak

di

Blok

Cikoneng,


BerdasarkanSurat Pernyataan Oper Alih Garapan tertanggal 31 Mei 2002, PENGGUGAT telah menerima pengalihan hak atas

tanah garapan dari Husni Yusup, yangtelah memperoleh ijin dari Halaman 3 dari 29 halaman putusan Nomor 394/PDT/2016/PT BDG

TERGUGATsebagaimana ternyata dari Surat Idzin Menggarap dan Hak Guna Pakai tertanggal 9 Januari 1985; --------------------Batas-batas tanah sebagai berikut: -----------------------------------------

Sebelah utara

: Garapan Amri Sata, Garapan Mamat

-

Sebelah timur

: Kebun teh

-

Sebelah selatan : Jalan Desa Sebelah barat

: Garapan Amri Sata


telah menerbitkan Surat Keterangan No. 593/43-Desa tanggal 30 April 2002 yaitu: ------------------------------------------------------------

-

Bahwa saat dibuatnya surat keterangan ini tanah garapan

tersebut tidak dalam keadaan sengketa baik batas maupun kepemilikannya; -------------------------------------------------------------

Bahwa tanah garapan tersebut belum pernah dijaminkan

kepada pihak manapun/ dioperalihkan kepada pihak manapun.

Bahwa tanah garapan tersebut belum pernah dimohonkan /

diajukan hak atas tanah kepada pemerintah baik oleh perorangan; ------------------------------------------------------------------

Berdasarkan Akte Notaris No. 08 tanggal 25 Nopember 2005 oleh Lisa Karwati, SH, Notaris di Bogor,dinyatakanbahwa

pihakTERGUGAT membenarkan tentang adanya pengoperan hak tersebut karena lahan eks TERGUGAT tidak diajukan lagi

permohonan perpanjangan haknya dan tidak termasuk lahan yang diajukan permohonan perpanjangan haknya berdasarkan SK

Badan Pertanahan Nasional no. 30/HGU/BPN/2000 tanggal 14 Juli 2000; bahwa pihak PENGGUGAT sampai saat akta tersebut dibuat

menguasai

dan

menggarap

tanah

tersebut;

bahwa

pengoperan hak tersebut bukan merupakan pengoperan hak yang

baru dibuat akan tetapi merupakan penegasan pengoperan hak 4)

yang dibuat sebelumnya; ------------------------------------------------------Atastanahseluas 15.000m2 terletak di

Blok Cikoneng,



tertanggal 6 Agustus 2005, PENGGUGAT telah menerima pengalihan hak atas tanah garapan dari Kartini Muchsin.Atas

oper alih ini antara PENGGUGAT dan TERGUGATtelah membuat Halaman 4 dari 29 halaman putusan Nomor 394/PDT/2016/PT BDG

suatu

penegasansebagaimana

ternyata

dari

Surat

Izin

Menggarap dan Hak Pakai tertanggal 8 Agustus2005; ------------Batas-batas tanah sebagai berikut: -----------------------------------------

Sebelah utara

: Kebun Teh

-

Sebelah timur

: Garapan Serena

-

Sebelah selatan : Kebun Teh/Garapan Serena Sebelah barat

: Kebun Teh/Kehutanan


telah menerbitkan Surat Keterangan No. 593/013-Desa tanggal 6 Agustus 2005 yang isinya menjelaskan bahwa: ---------------------

-



Bahwa tanah garapan tersebut dipergunakan dan atau

dimanfaatkan untuk kepentingan lahan pertanian; -----------------


diajukan hak atas tanah kepada pemerintah baik oleh perorangan maupun secara kelompok; -------------------------------





menguasai

dan

menggarap

tanah

tersebut;

bahwa



yang dibuat sebelumnya; ------------------------------------------------------Atastanahseluas 16.522m2 terletak di

Blok Cikoneng,


BerdasarkanAkta Notaris No. 3 tanggal 10 Agustus 2002oleh Enny Wismalia, SH, Notaris di Bogor, PENGGUGATtelah

menerima pengalihan hak atas tanah garapan dari saudara Buceh seluas 16.522 M2. Pemindahan hak dan penyerahan hak tersebut Halaman 5 dari 29 halaman putusan Nomor 394/PDT/2016/PT BDG

berupa segala hak yang ada pada dan dapat dijalankan beserta

segala sesuatu yang tertanam diatasnya yang timbul berdasarkan

Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 7 Agustus 2002dari Buceh,yang telah memperoleh ijin dari

TERGUGATsebagaimana ternyata dari Surat Idzin Menggarap dan Hak Pakai tertanggal 25 Maret 1982dan didukungSurat

Pernyataan TERGUGAT tertanggal 1 Agustus 2002 bahwa areal

ex kebun teh seluas 11 ha (luas global) yang terletak di Cikoneng

Afdeling B telah menjadi tanggung jawab PENGGUGAT dan telah terpisah dari Hak Guna Usaha TERGUGAT; ----------------------------Batas-batas tanah sebagai berikut: -----------------------------------------

Sebelah utara

: Tanah Handi Satrio

-

Sebelah timur

: Jalan perkebunan

-

Sebelah selatan : Jalan perkebunan Sebelah barat

Serena

: Tanah Svetlana Katania Gerungan / Erip /


telah menerbitkan Surat Keterangan No. 593/60-Desa tanggal 7 Agustus 2002 yang isinya menjelaskan bahwa: ---------------------

-



Bahwa tanah garapan tersebut dipergunakan dan atau

dimanfaatkan untuk kepentingan lahan pertanian; -----------------


diajukan hak atas tanah kepada pemerintah baik oleh perorangan maupun secara kelompok; -------------------------------





menguasai

dan

menggarap

tanah

tersebut;

bahwa




yang dibuat sebelumnya; ------------------------------------------------------Atas tanah seluas 20.000m2 terletak di

Blok Cikoneng,



tertanggal 14 Agustus 2002PENGGUGAT telah menerima pengalihan hak atas tanah garapan dari Buceh seluas 20.000M2,

yang telah memperoleh ijin dari TERGUGATsebagaimana

ternyata dari Surat Idzin Menggarap dan Hak Pakai tertanggal 12 Desember 1982kepada saudara Buceh dan didukung Surat

Pernyataan TERGUGAT tertanggal 1 Agustus 2002 bahwa areal

ex kebun teh seluas 12 ha (luas global) yang terletak di Cikoneng

Afdeling B telah menjadi tanggung jawab PENGGUGAT dan telah terpisah dari Hak Guna Usaha TERGUGAT; ----------------------------Batas-batas tanah tersebut sebagai berikut: -----------------------------

Sebelah utara

: Kebun Teh/Garapan

-

Sebelah timur

: Kehutanan/Kebun Teh

Sebelah selatan : Kehutanan/Kebun Teh

-

Sebelah barat

-

: Kebun Teh/Garapan

Berdasarkan Akte Notaris No. 10 tanggal 25 Nopember 2005 oleh Lisa Karwati, SH, Notaris di Bogor(akte yang sama dengan

no. 1 di atas), dinyatakan bahwa pihak TERGUGAT membenarkan

tentang adanya pengoperan hak tersebut karena lahan eks TERGUGAT tidak diajukan lagi permohonan perpanjangan haknya dan

tidak

perpanjangan

termasuk haknya

lahan

yang

berdasarkan

diajukan

SK

Badan

permohonan

Pertanahan

Nasional no. 30/HGU/BPN/2000 tanggal 14 Juli 2000; bahwa pihak PENGGUGAT sampai saat akta tersebut dibuat menguasai dan

menggarap tanah tersebut; bahwa pengoperan hak tersebut bukan merupakan pengoperan hak yang baru dibuat akan tetapi merupakan penegasan pengoperan hak yang dibuat sebelumnya; -----------------------------------------------------------------------

Berdasarkan uraian diatas maka jelas bahwa PENGGUGAT adalah pemilik yang sah atas hak garap terhadap tanah-tanah tersebut di

atas yang terletak di Blok Cikoneng, Rt 04/Rw 04, Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua; --------------------------------------------------------------------


2.

Bahwa sebelumnya objek tanah tersebut adalah bagian dari Hak Guna Usaha perkebunan teh yang dimiliki oleh TERGUGAT. Seiring waktu

objek perkebunan teh tersebut tidak lagi produktif bahkan terlantar dan

kemudian digarap oleh masyarakat dengan berkebun sayuran dan

lainnya termasuk kebun teh, sehingga akhirnya TERGUGAT melepaskan haknya atas objek tanah tersebut kepada beberapa pihak, dengan bentuk

memberikan pengalihan / pengoperan hak garap, diantaranya adalah 3.

kepada para pihak tersebut di atas; --------------------------------------------------

Bahwa setelah PENGGUGAT menerima pengalihan hak atas tanah

garap, antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT menjalin hubungan

yang baik dalam hal penjualan teh, yaitu hasil panen teh dari sebagian

perkebunan PENGGUGAT dijual kepada TERGUGAT. Hal tersebut disepakati oleh PENGGUGAT dengan TERGUGAT dalam Kontrak Jual 4.

Beli tanggal 8 Agustus 2002; ----------------------------------------------------------

Bahwa selain terjalin hubungan yang baik antara PENGGUGAT dengan

TERGUGAT dalam hal penjualan pucuk teh, hubungan yang baik juga dibangun dalam hal tenaga kerja. Tenaga kerja yang bekerja di kebun

milik PENGGUGATbaik bagian sayuran, maupun bagian teh adalah

tenaga kerja dari TERGUGAT yang bekerja paruh waktu di kebun PENGGUGAT 5.

untuk

mendapat

penghasilan

tambahan

dari

PENGGUGAT dengan sepengetahuan TERGUGAT; ---------------------------

Bahwa pada tahun 2005 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah membuat beberapa Akta tentang Pengoperan Hak, Notaris Lisa Karwati.

Akta ini merupakan Penegasan dari akta-akta pengoperan sebelumnya. Isi dari Akta tersebut diantaranya: ---------------------------------------------------

a. TERGUGAT membenarkan adanya pengoperan hak garap yang

telah dilakukan oleh PENGGUGAT karena hak garap yang dimiliki

oleh PENGGUGAT termasuk tanah ex perkebunan Teh Ciliwung atas nama

TERGUGAT

yang

tidak

diajukan

lagi

permohonan

perpanjangan haknya; --------------------------------------------------------------

b. Dengan telah terjadinya pengoperan hak maka segala biaya-biaya, pajak-pajak dan beban-beban jika ada menjadi tanggung jawab

PENGGUGAT; ------------------------------------------------------------------------

TERGUGAT MELAKUKAN RANGKAIAN PERBUATAN MELAWAN

HUKUM

KARENA MEREBUT HAK PENGGUGAT; -------------------------------


6.

Bahwa setelah terjalinnya hubungan yang baik antara PENGGUGAT

dengan TERGUGAT, tanpa dimengerti oleh PENGGUGAT, TERGUGAT kemudian

melakukan

perbuatan-perbuatan

yang

mengganggu

kenyamanan atas hak Penggugatdan menimbulkan kerugian bagi 7.

PENGGUGAT; -----------------------------------------------------------------------------

Bahwa diantara perbuatan-perbuatan TERGUGAT yang mengganggu kenyamanan atas hakPENGGUGAT tersebut, diantaranya, pada tanggal

16 Januari 2014 TERGUGAT mengirimkan surat teguran dengan No. ST

1401-007/X08 kepada PENGGUGAT, yang pada intinya surat tersebut

meminta agar PENGGUGAT melakukan pembongkaran atas bangunan yang berdiri diatas tanahTERGUGAT.Bahwa surat TERGUGAT tersebut membingungkan PENGGUGAT dan tidak memiliki dasar hukum, karena adapun PENGGUGAT memiliki bangunan diatas tanah hak garap milik PENGGUGAT dan bangunan tersebut adalah bangunan yang didirikan oleh penggarap (Kartini Muchsin) sebelum operalih dilakukan, yang kemudiandirenovasi

serta

dimanfaatkan

untuk

tujuan

pendidikan/

pelatihan anak-anak dan berkumpulnya PENGGUGATdengan karyawan 8.

dan masyarakat sekitar; -----------------------------------------------------------------

Bahwa pada tanggal 2 Februari 2014, tanpa diduga-duga dan dasar hukum yang jelas TERGUGAT melakukan perbuatan melawan hukum berupaperusakan terhadap seluruh areal kebun yang dimiliki dan/atau dikelola PENGGUGAT. Pada saat itu ratusan karyawan TERGUGAT memasuki

areal

PENGGUGAT

kebun

secara

yang

paksa

yang

dan

dimiliki

melakukan

dan/atau

perusakan

dikelola serta

pemagaran. Atas perusakan tersebut karyawan yang bekerja untuk

PENGGUGAT tidak dapat melakukan apa-apa dan mengalami trauma

karena perusakan tersebut dilakukan oleh karyawan TERGUGAT,yang mengaku diperintah TERGUGAT, yang berjumlah lebih dari 500 orang, sedangkan karyawan PENGGUGATpada saat itu hanya sekitar 10 orang, termasuk karyawan wanita.TERGUGAT juga melakukan intimidasi

terhadap karyawan PENGGUGAT sehingga kerja karyawan menjadi

tidak fokus. Sejak itu PENGGUGAT mengalami kesulitan untuk mencari tenaga kerja karena takut, akibatnya hasil kebun sayuran PENGGUGAT

sangat minimal dan tidak dapat dikelola secara optimal. Atas perbuatan

tersebut PENGGUGAT menderita kerugian sebesar Rp. 30.000.000,(tiga puluh juta rupiah); ------------------------------------------------------------------


9.

Bahwa bahwa pada saat perusakan tanggal 2 Februari 2014 tersebut

TERGUGAT merusak jalan-jalan di kebun yang dimiliki dan/atau dikelola PENGGUGAT dengan cara menggali jalan di 2 titik lokasi sehingga jalan

tidak bisa dilalui oleh PENGGUGAT ataupun karyawan PENGGUGAT. Setelah tanggal tersebut, TERGUGAT melakukan lagi pengrusakan jalan di 3 titik lokasi lainnya di kawasan kebun sehingga dapat merusak

kendaraan dan membahayakan pengguna jalan. Jalan tersebut sejak

tahun 2002 dirawat oleh PENGGUGAT setiap tahunnya, dengan membeli batu, membayar tenaga kerja dan lain-lain. Atas perbuatan tersebut

PENGGUGAT menderita kerugian sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh 10.

juta rupiah); ---------------------------------------------------------------------------------

Bahwa kebun milikPENGGUGAT adalah kebun organik yang telah

bersertifikasi (dikeluarkan oleh Biocert) dan PENGGUGAT merupakan

mitra Departemen Pertanian yang turut serta dalam program pemerintah menggalakkan pertanian organik terpadu (integrated organic farming).

Untuk mendapatkan sertifikasi organik tersebut bukanlah sesuatu yang

mudah dan membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit. Setelah

adanya

perusakan

pada

tanggal

2

Februari

2014

tersebutTERGUGAT melakukan penyemprotan bahan kimia di kawasan

kebun milik PENGGUGATberkali-kali dan hal itu membuat semua usaha

PENGGUGAT selama ini sia-sia. Penyemprotan bahan kimia tersebut juga dilakukan ke rumput-rumput makanan ternak-ternak (sapi, kelinci,

kambing dan lainnya) sehingga harus mencari alternatif makanan lain dan/atau mencari rumput di kawasan lain.Atas perbuatan tersebut PENGGUGAT

menderita

kerugian

terkait biaya untuk perolehan

sertifikasi keorganikan dan biaya terkait pemeriksaan yang dilakukan setiap tahunnya oleh Biocert di kawasan kebun organik PENGGUGAT.

Atas hal tersebut kerugian yang diderita PENGGUGAT adalah sebesar 11.

Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah); --------------------------------------------

Bahwa selama beberapa bulan di tahun 2014, TERGUGAT juga

melakukan pemangkasanliar dan tidak beraturan pada tanaman teh dan penyemprotan bahan kimia di seluruh kawasan kebun teh yang dikelola

PENGGUGAT sehingga beberapa tanaman teh yang baru ditanam

PENGGUGAT menjadi mati. TERGUGAT melakukan beberapa kali pemetikan pucuk teh, yang semua tindakan tersebut dilakukan secara

paksa dan tanpa seijin PENGGUGATdiatas kebun yang dimiliki dan/atau dikelolaPENGGUGAT. Selain itu pula TERGUGAT mengambil rumput Halaman 10 dari 29 halaman putusan Nomor 394/PDT/2016/PT BDG

makanan ternak yang ditanam khusus di areal PENGGUGAT tanpa ijin dan

melakukan

perusakan/pemotongan

tanaman-tanaman

keras

pelindung/penyanggah di kawasan PENGGUGAT. Atas perbuatan tersebut PENGGUGAT menderita kerugian atas pucuk teh yang

seharusnya dipetik dan dijual oleh PENGGUGAT dan hilangnya

kesempatan untuk menjual pucuk teh karena dipangkas seluruhnya oleh

TERGUGAT serta kerugian akibat tindakan perusakan alam dan rumput makanan ternak yang ditanam secara khusus dan lain-lainnya, kerugian 12.

tersebut adalah sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah); ---------

Bahwa perbuatan TERGUGAT lainnya yaitu, TERGUGAT menancapkan

tiang diatas tanah garap milik PENGGUGAT dengan bertuliskan “Tanah ini milik PT SSBP”. Perbuatan TERGUGAT ini jelas sangat merugikan

PENGGUGAT karena tanah garap milik PENGGUGAT diakui sebagai milik TERGUGAT. Tidak ada dasar bagi TERGUGAT untuk membuat

pengumuman “Tanah ini milik PT SSBP” diatas tanah garap milik 13.

PENGGUGAT; -----------------------------------------------------------------------------

Bahwa selain itu, TERGUGAT menempatkan karyawan sekitar lebih dari

10 orang per giliran jaga, dalam 3 giliran jaga (shift) yang terbagi masingmasing 8jam di pos milik PENGGUGAT yang terletak di kawasan kebun PENGGUGAT tanpa seijin PENGGUGAT.

Selama penjagaan oleh

TERGUGAT ditemukan botol-botol minuman alkohol dan sampah14.

sampah plastik di kawasan kebun yang “bebas sampah plastik”; ------------

Bahwa perbuatan-perbuatan TERGUGAT tersebut merupakan Perbuatan

melawan

hukum

sebagaimana

KUHPerdata.PENGGUGAT

yang

merasakan

disebutkan

Pasal

ketidaknyamanan

1365

dalam

mengelola kebun milik PENGGUGAT dan juga berpengaruh terhadap psikologis para karyawan dalam bekerja sehingga para karyawan

merasakan adanya tekanan dalam bekerja, padahal PENGGUGAT

meyakini bahwa segala yang dilakukan PENGGUGAT selama ini tidak mengganggu dan merugikan TERGUGAT. Segala yang dilakukan PENGGUGAT 15.

dilakukan

diatas

tanah

milikPENGGUGAT; ----------------------------

garapan

yang

sah

Bahwa atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT,

sangat berdasar jika TERGUGAT dihukum untuk mengembalikan kenyamanan PENGGUGAT dan para karyawan PENGGUGAT, yaitu

dengan cara membuat suatu pengumuman di kawasan kantor dan kebun Halaman 11 dari 29 halaman putusan Nomor 394/PDT/2016/PT BDG

PENGGUGAT dan TERGUGAT serta di dalam satu media cetak peredaran nasional, yang isinya meminta maaf kepada PENGGUGAT 16.

dan mengakui hak-hak PENGGUGAT; --------------------------------------------Bahwa

adalah

suatu

keadaan

yang

ironi

jika

sebelumnya

TERGUGATmengakui adanya hak atas tanah garap yang dimiliki

PENGGUGAT dan terhadap tanah tersebut telah dipisahkan dari HGU

milik TERGUGAT bahkan tidak akan lagi dimohonkan perpanjangannya, namun sekarang TERGUGATmelanggar hak PENGGUGAT, yaitu

dengan itikad buruk mencoba merebut tanah tersebut secara melawan hukum dengan mengenyampingkan hak-hak PENGGUGAT; ----------------17.

--------------------

Bahwa hak-hak atas tanah garap yang dimiliki oleh PENGGUGAT

tidaklah diperoleh dengan cuma-cuma, melainkan terdapat harga yang

telah dibayarkan oleh PENGGUGAT kepada pemegang hak atas tanah garap sebelumnya. Sebagai pembeli yang beritikad baik maka hak-hak PENGGUGAT harus dilindungi; -------------------------------------------------------

Yurisprudensi MARI No. 251 K/Sip/1958 tanggal 26 Desember 1958

Pembeli yang telah bertindak dengan itikad baik harus dilindungi dan jual 18.

beli yang bersangkutan haruslah dianggap syah.

Bahwa perlu diketahui juga, PENGGUGAT bukanlah pihak yang pertama

menerima hak atas tanah garap milik PENGGUGAT sekarang, melainkan

PENGGUGAT mendapatkan hak atas tanah garap ini dari pihakpihak lain yang lebih dulu berhak. Dengan fakta ini terdapat

kejanggalan kenapa TERGUGAT baru sekarang ini berusaha untuk

merebut tanah garap milik PENGGUGAT yang telah dioperalih ke pihak yang pertama beberapa tahun sebelum tahun 2002 dan telah dioperalih 19.

serta dikelola oleh PENGGUGAT sejak tahun 2002; ----------------------------

Bahwa jelas perbuatan-perbuatan TERGUGAT merupakan suatu upaya

untuk merampas hak garap milik PENGGUGAT dengan cara melawan hukum; ---------------------------------------------------------------------------------------

PERBUATAN TERGUGAT TELAH MEMENUHI UNSUR PERBUATAN 20.

MELAWAN HUKUM; --------------------------------------------------------------------

Bahwa Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam ketentuan Pasal 1365

KUHPerdata yang selengkapnya berbunyi: ---------------------------------------


“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian

kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya 21.

menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”

Bahwa dalam Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh

TERGUGAT dalam perkara ini, jelas telah terpenuhi unsur atau elemen Pasal 1365 KUHPerdata; --------------------------------------------------Unsur unsur Pasal 1365 KUHPerdata adalah sebagai berikut: -------------(1)

Ada perbuatan

(3)

Ada kerugian

(2) (4) (5)

Perbuatan tersebut harus melawan hukum Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu

dengan kerugian

Ada kesalahan (schuld)

Bahwa dapat diuraikan fakta-fakta dalam perkara ini telah memenuhi unsur-unsur Pasal 1365 KUHPerdata, sebagai berikut: ----------------------a.

Bahwa Ada perbuatan (daad / act) yang dilakukan TERGUGAT yaitu : -------------------------------------------------------------------------------(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

b.

c.

melakukan usaha-usaha untuk merebut hak atas tanah

garap milik PENGGUGAT serta perusakan

terhadap kebun milik PENGGUGAT dengan

disertai perusakan jalan,

perusakan/pemangkasan

tanaman teh,

tidak

beraturanatas

seluruh

penyemprotan bahan kimia atas tanaman teh organik,

mengambil rumput makanan ternak yang ditanam khusus di

areal PENGGUGAT tanpa ijin,

menanam bibit teh dan memetik pucuk teh di areal garapan

PENGGUGAT tanpa ijin dari PENGGUGATdan

menancapkan tiang papan pengumuman yang isinya

mengklaim tanah garap milik PENGGUGAT adalah milik TERGUGAT.

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT tersebut bertentangan dan melawan hukum, sebab dilakukan tanpa hak terhadap hak milik PENGGUGAT; ------------------------------------------

Bahwa TERGUGAT telah melakukan kesalahan secara sadar dan

sengaja. Dalam perbuatan TERGUGAT melakukan usaha untuk Halaman 13 dari 29 halaman putusan Nomor 394/PDT/2016/PT BDG

merebut

hak

atas

tanah

PENGGUGATmelaluiperusakan

garap

milik

terhadap

kebun

milikPENGGUGAT terdapat unsur kesalahan (schuld) atau fault

yang dilakukan dengan sengaja(intensional) dan sadar (willful)

oleh TERGUGAT, karena TERGUGAT sebelumnya pernah mengakui bahwa PENGGUGAT adalah Pemilik atas hak atas tanah garap dan terhadap tanah garap yang dimiliki PENGGUGAT bukan lagi bagian dari HGU yang dimiliki TERGUGAT; --------------d.

--------------------------------------

Bahwa PENGGUGAT telah mengalami Kerugian akibat tindakan TERGUGAT.

tersebut,telah

Dengan

dilakukannya

mengakibatkan

perbuatan

kerugian

TERGUGAT

bagi

Para

PENGGUGAT yang bersifat materil dan immateril. Kerugian tersebut dapat diperinci sebagai berikut: ---------------------------------1)

Kerugian PENGGUGAT yang dikarenakan hasil kebun

sayuran yang minimal sebagai akibat kesulitan mencari tenaga

kerja

sehingga

terbatasnya

perawatan

dan

pengelolaan yang tidak optimal. TERGUGAT melakukan intimidasi ke karyawan PENGGUGAT sehingga kerja

karyawan menjadi tidak fokus. Atas perbuatan tersebut PENGGUGAT 2)

menderita

kerugian

sebesar

Rp.

30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah); ------------------------------

Kerugian PENGGUGAT atas perusakan jalan di 5 titik

lokasi

di

kawasan

kebun

sehingga

dapat

merusak

kendaraan dan membahayakan pengguna jalan. Jalan tersebut sejak tahun 2002 dirawat secara teratur oleh

PENGGUGAT dengan membeli batu dan membayar tenaga kerja. 3)

Atas perbuatan tersebut PENGGUGAT menderita

kerugian sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah); --

Kerugian PENGGUGAT atas penyemprotan bahan kimia

dan

perusakan

tanaman-tanaman

keras

pelindung/penyanggah dan perusakan alam di kawasan kebun

organik

PENGGUGAT

telah

merusak

upaya

mempertahankan sertifikasi organik yang telah diperoleh

untuk kebun teh dan sayuran. Kerugian terkait sertifikasi


organik adalah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah); ---------------------------------------------------------------------

4)

Kerugian PENGGUGAT atas pucuk teh yang seharusnya

dipetik dan dijual dan hilangngya kesempatan untuk menjual pucuk teh karena adanyapemangkasan tidak

beraturan pada tanaman teh, penyemprotan bahan kimia sehingga beberapa tanaman teh yang baru ditanam

PENGGUGAT menjadi mati, penanaman bibit teh tanpa ijin, pemetikan pucuk teh dan pengambilan rumput yang

ditanam khusus untuk makanan ternak dilakukan secara paksa oleh TERGUGAT dan tanpa seijin PENGGUGAT, perusakan/pemotongan

tanaman-tanaman

keras/

pembatas/pelindung/penyanggah/penghijauan

adalah

sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah); ------------

5)

Kerugian immateriil yang diderita PENGGUGAT sebagai

akibat perbuatan TERGUGAT yang berakibat menimbulkan ketidaknyamanan bagi PENGGUGAT dan para karyawan

PENGGUGAT karena adanya gangguan-gangguan dari

TERGUGAT adalah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah); ---------------------------------------------------------------

e. Bahwa jelas antara perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh

Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat,

22.

sebagaimana yang telah diuraikan diatas; -------------------------------------

Bahwa dari uraian diatas, jelas bahwa TERGUGAT telah melakukan

suatu perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi

PENGGUGAT. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim Yang Mulia mempunyai PARA

dasar

hukum

memutuskanbahwa

TERGUGAT

telah

melakukan perbuatan melawan hukum; -------------------------------------------TERGUGAT

PATUT

DIHUKUM

MEMBAYAR

UANG

PAKSA

(DWANGSOM); -----------------------------------------------------------------------------------23.

Bahwa

TERGUGAT patut pula dihukum membayar

uang paksa

(dwangsom) kepada PENGGUGAT sebesar Rp1.000.000,- (satu juta

rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap; ------------------------------------


PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD); ------------------24.

Bahwa karena gugatan ini berdasarkan atas hak yang sah dan tidak

dapat disangkal oleh TERGUGAT, maka PENGGUGAT mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan

secara serta merta

(uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada perlawanan, banding maupun kasasi; ---------------------------------------------------------------------------------------

PETITUM; -------------------------------------------------------------------------------------------Berdasarkan

uraian

gugatan

yang

dikemukakan

diatas,

PENGGUGAT

memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut : ----------------------------------------------------------------------------------------------1. Mengabulkan gugatan pihak PENGGUGAT untuk seluruhnya; -----------------

2. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan Melawan Hukum; ------------------------------------------------------------------------------------------

3. Menyatakan bahwa PENGGUGAT adalah pemegang hak yang sah atas tanah-tanah tersebut di atas : -------------------------------------------------------------

a. Tanah garap seluas 1.417,5M2 yang diperoleh berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih Garapan tertanggal 18 April 2002 dari Yudi

Wiguna dan Akte Notaris No. 06 tanggal 25 Nopember 2005 oleh Lisa Karwati, SH, Notaris di Bogor; -------------------------------------------------------

b. Tanah garap seluas 1.209,5M2 yang diperoleh berdasarkan Surat

Pernyataan Oper Alih Garapan tertanggal 27 Mei 2002 dari Rully Sandi dan Akte Notaris No. 03 tanggal 6Desember 2005 oleh Lisa Karwati, SH, Notaris di Bogor; -------------------------------------------------------------------

c. Tanah garap seluas 5.000 M2yang diperoleh berdasarkan Surat

Pernyataan Oper Alih Garapan tertanggal 31Mei 2002 dari Husni Yusuf dan Akta Notaris No. 08 tanggal 25 Nopember 2005 oleh Lisa Karwati, SH, Notaris di Bogor; -------------------------------------------------------------------

d. Tanah garap seluas 15.000M2 yang diperoleh berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih Garapan tertanggal 6 Agustus 2005 dari Kartini

Muchsin dan Akte Notaris No. 09 tanggal 25 Nopember 2005 oleh Lisa Karwati, SH, Notaris di Bogor; -------------------------------------------------------

e. Tanah garap seluas 16.522M2 yang diperoleh berdasarkan Surat Pernyataan Oper Alih Garapan tertanggal 7 Agustus 2002 dari Buceh

dan Akte Notaris No. 10 tanggal 25 Nopember 2005 oleh Lisa Karwati, SH, Notaris di Bogor; -------------------------------------------------------------------


f.

Tanah garap seluas 20.000M2 yang diperoleh berdasarkan Surat

Pernyataan Oper Alih Garapan tertanggal 14 Agustus 2002 dari Buceh dan Akte Notaris No. 10 tanggal 25 Nopember 2005 oleh Lisa Karwati, SH, Notaris di Bogor; -------------------------------------------------------------------

4. Menghukum

TERGUGAT

untuk

membayar

kerugian

yang

diderita

PENGGUGAT berupa kerugian materiil sebesar Rp 460.000.000,-(empat

ratus enam puluh juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah); ---------------------------------------------------

5. Menghukum TERGUGAT untuk membuat suatu pengumuman di kawasan

kantor dan kebun PENGGUGAT dan TERGUGAT serta di dalam satu media cetak peredaran nasional, yang isinya meminta maaf kepada PENGGUGAT dan mengakui hak-hak PENGGUGAT; -----------------------------

6. Menghukum TERGUGAT membayar uang paksa kepada PENGGUGAT

sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari apabila TERGUGAT lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (inkracht); ----------------------------------------------------

7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoorbaar bij vooraad) meskipun ada upaya hukum bantahan (verzet) banding atau kasasi; -------------------------------------------------------------------------

8. Menghukum Para TERGUGAT untuk membayar biaya perkara; ----------------

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono); -----------------------------------------------------------------------------Menimbang,

bahwa

terhadap

gugatan

Penggugat

tersebut

Tergugatmemberikan jawaban sebagai berikut: ------------------------------------------------------

A. DALAM POKOK PERKARA; ---------------------------------------------------------------

1. Bahwa Tergugat membantah semua dalil-dalil Penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya; ----------------------------------------------

2. Bahwa dalil Penggugat Hal. 1 Sub. 1 adalah Obscuur Libeldimana

Penggugat menyatakan telah menerima Surat Pernyataan oper alih garapan

tertanggal 18 April 2002 dan Yudi Wiguna yang telah memperoleh ijin dari Tergugat sebagaimana telah Penggugat ketahui, Tergugat adalah suatu badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas, dimana dalam suatu Perseroan Terbatas terdiri atas beberapa “Organ Perseroan”, yang dalam Halaman 17 dari 29 halaman putusan Nomor 394/PDT/2016/PT BDG

undang-undang Perseroan Terbatas nomor 40 tahun 2007, dalam bab 1

ketentuan umum pasal 1 sub 2, yang dimaksud “Organ Perseroan”, adalah : Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris; -------------------------

Bahwa dikarenakan Penggugat tidak menyebutkan secara tegas siapa yang dimaksud “Tergugat”, dalam hal memberikan ijin kepada “Yudi Wiguna”, sehingga Yudi Wiguna bisa mengoperalihkan hak atas tanah garapan

kepada Penggugat, maka dalil gugatanPenggugat adalah “Obscuur Libel”.

Begitu juga dalil Penggugat yang menyatakan Sertifikat Hak Guna Pakai (tanpa menyebut nomor sertifikat hak pakai) tertanggal 18 Juni 1986

adalahObscuur Libel, dan tidak berdasar dikarenakan Tergugat berdasarkan “Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nomor 30/HGV/BPN/2000 tertanggal

14 Juli 2000, tentang pemberian perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha atas tanah terletak di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dalam menimbang sub b, disebutkan “bahwa tanah yang dimohon perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha dikenal dengan nama Perkebunan Ciliwung

terletak di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat,

berdasarkan sertifikat tanggal 3 Agustus 1970 Nomor 1 (seluas 2.073.597

m²), tanggal 3 Agustus 1970 Nomor 3 (seluas 3.491.153 m²), seluruhnya seluas 8.228.776 m², berstatus Hak Guna Usaha tercatat atas nama PT. Perusahaan Perkebunan Sumber Sari Bumi Pakuan. Jadi Tergugat

mendapatkan atas hak berupa “Sertifikat Hak Guna Usaha”, sebagaimana

tersebut dalam SK.BPN tersebut di atas, dan telah diperpanjang selama 25

tahun, dan bukan tanah garapan, tanah terlantar, serta bukan sertifikatHak Guna Pakai sebagaimana yang Penggugat dalilkan, dan oleh karenanya

gugatan Penggugat Obscuur Libel (kabur) dan tidak berdasar, maka segala rentetan perbuatan hukum seperti : ------------------------------------------------------

A. Kepala Desa Tugu Utara yang telah menerbitkan Surat Keterangan No : 593/42-Desa tanggal 18 April 2002; -------------------------------------------------

B. Akta Notaris No. 06 tanggal 25 November 2005 oleh Lisa Karwati, SH, Notaris di Bogor; --------------------------------------------------------------------------

Patut Tergugat nyatakan cacat hukum dan batal demi hukum; ------------------

Bahwa begitu juga dalil Penggugat yang menyatakan Lahan EksTergugat

tidak diajukan lagi permohonan perpanjangan haknya… dst, adalah dalil yang mengada-ngada serta menyesatkan, karena terbukti Tergugat telah memperpanjang sertifikat

Hak Guna Usaha selama 25 tahun terhitung

sejak Surat Keputusan Kapala Badan Pertanahan Nasional Nomor : Halaman 18 dari 29 halaman putusan Nomor 394/PDT/2016/PT BDG

30/HGV/BPN/2000, tentang Pemberian Perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha atas tanah terletak di Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, tertanggal 14 Juli 2000; ---------------------------------------------------------------------

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak berdasar dan Obscuur Libel, maka sepatutnya ditolak, atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima; -----------------------------------------------------------------------------------------

3. Bahwa Tergugat sebagai Badan Hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas tidak pernah memberikan Hak Oper Alih garapan dan atau memberikan ijin menggarap kepadaseseorang yang bernama “Rully Sandy”,

kalaupun yang dimaksud “Tergugat”, dalil Penggugat adalah oknum Direktur

dari PT. SSBP maka segala tindakan dan atau perbuatan oknum Direktur, yang

mengalihkan,

menghibakan,memberikan

izin

serta

melakukan

penjualan aset-aset perusahaan tanpa sepengetahuan Komisaris dan Rapat

Umum Pemegang Saham, maka perbuatan tersebut menjadi tanggung jawab Direksi itu sendiri; ------------------------------------------Pasal 97 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

1. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab denah secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau laki menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (²).

Pasal 102 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk

A. Mengalihkan kekayaan Perseroan atau

B. Menjadikan jaminan hutang kekayaan perseroan

Bahwa Penggugat harus dapat membuktikan bagaimana Penggugat bisa memperoleh Sertifikat Hak Guna Pakai (tanpa Nomor Sertifikat) tertanggal 9

Desember 1982 sedangkan Tergugat sudah mendapatkan Sertifikat Hak Guna Usaha dari tahun 1970, dan telah diperpanjang untuk jangka waktu 25

tahun untuk tanah seluas 5.628.709 m², sebagaimana tersebut tertuang dalam SK.BPN No : 30/HGV/2000 tentang pemberian perpanjangan jangka

waktu Hak Guna Usaha atas tanah terletak di Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat tertanggal 14 Juli 2000, jadi tidak benar dan tidak berdasar serta

menyesatkan dalil Penggugat yang menyatakan “lahan EKS Tergugat tidak diajukan lagi permohonan perpanjangan haknya berdasarkan SK Badan

Pertanahan Nasional No. 30/HGV/BPN/2000 tanggal 14 Juli 2000, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk ditolak, begitu pula rentetan perbuatan hukum berupa : -----------------------------------------------------------------


A. Surat Keterangan Kepala Desa Tugu No : 593/31/2002 tanggal 23 Mei 2002; ----------------------------------------------------------------------------------------

B. Akte Notaris No. 03 tanggal 6 Des 2005 oleh Lisa Karwati, SH. Notaris di Bogor; ---------------------------------------------------------------------------------------

Adalah cacat hukum dan batal demi hukum; ------------------------------------------

4. Bahwa untuk dalil Gugatan Nomor 3 Hal. 3 untuk tanah seluas 5000 m², terletak di Blok

Cikoneng, Rt. 04, Rw. 4, Desa Tugu Utara, kecamatan

Cisarua Bogor, adalah gugatan Obsculm Libel, tidak berdasar, baik dari cara-cara mendapatkan hak oper alih garapan tertanggal 31 Mei 2002, Surat Keterangan Kepala Desa Tugu Utara No : 593/43-Desa tanggal 30

April 2002, maupun Akta Notaris No. 08 tanggal 25 Nopember 2005 oleh

Lisa Karwati, SH. Notaris di Bogor adalah cacat hukum dan batal demihukum; ------------------------------------------------------------------------------------------

Pasal 1320BW, menyebutkan untuk sahnya suatu Perjanjian diperlukan 4 syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya 2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian 3. Mengenaisuatu hal tertentu 4. Suatu sebab yang halal

Bahwa terkait dengan Pasal 1320 BWtersebut di atas mengenai dalil Penggugat yang menyatakan “Pihak Tergugat membenarkan tentang

adanya pengoperan hak … dst”, adalah pernyataan secara pribadi

“Tergugat” sebagai oknum Direktur dari Badan Perseroan, dan bukan

pernyataan “Tergugat”, sebagai suatu Badan Hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas; -------------------------------------------------------------------------

Bahwa terkait dengan tindakan seorang Direktur yang bertindak tanpa

persetujuan Komisaris menjadi tanggung jawab pribadi, terlihat jelas pada putusan MA No. : 1944/K/Pdt/1991, dikatakan seorang Direktur yang

bertindak tanpa persetujuan Komisaris dibebankan kepada diri pribadi Direktur bukan kepada PT. (Perseroan Terbatas); ----------------------------------

5. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat No. 4 Hal. 3 dalil gugatan Penggugat No. 5 Hal. 4, dan dalil gugatan Penggugat No. 6 Hal 5, adalah

dalil-dalil gugatan Obscum Libel, tidak berdasar dan sepatutnya ditolak atau

setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, dan jawaban Tergugat di atas dan halaman-halaman sebelumnya dalam jawaban sudah termasuk Halaman 20 dari 29 halaman putusan Nomor 394/PDT/2016/PT BDG

menjawab dalil-dalil Penggugat No. 4 Hal. 3, dalil gugatan Penggugat No. 5 Hal. 4, dan dalil gugatan Penggugat No. 6 Hal. 5; -----------------------------------

6. Bahwa

dalil

gugatan

Penggugat

Hal.

6

Alinea

ke-1

menyatakan

“Berdasarkan uraian di atas maka jelas bahwa Penggugat adalah pemilik

yang sah atas hak garap…dst, adalah dalil gugatan yang tidak berdasar dan Obscuur Libel, dan sepatutnya ditolak atau setidak-tidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, dikarenakan : ------------------------

1. Tanah Tergugat adalah tanah yang berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha dari tahun 1970 dengan luas tanah seluruhnya 5.628.709 m² atau seluas 562.871 Ha, serta bukan tanah terlantar karena berdasarkan Keputusan

Kepala

Badan

Pertanahan

Nasional

Nomor

:

30/HGV/BPN/2000 tentang pemberian perpanjangan jangka waktu Hak

Guna Usaha atas tanah terletak di Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat tanggal 14 Juli 2000; ---------------------------------------------------------------------

2. Tergugat sebagai suatu Badan Hukum berbentuk PT (Perseroan Terbatas) yang serta merta aset-aset yang terdaftar pada sertifikat Hak

Guna Usaha adalah atas nama Tergugat (PT.SSBP) kalaupun ada oknum organ Perseroan (Direktur) yang melepaskan, mengalihkan sebagian dan ataupun seluruhnya aset-aset

Tergugat

tanpa

sepengetahuan dan seijin Komisaris, sebagaimana yang telah Tergugat

jelaskan di atas adalah tanggung jawab pribadi oknum Direktur itu sendiri maka segala bentuk produk – produk hukum yang dilakukan Penggugat

dengan “Oknum Direktur” Tergugat sebagaimana yang

tersebut dalam dalil-dalil gugatan Penggugat dari halaman 1 sampai dengan dalil gugatan Penggugat Halaman 6 Nomor 2 sampai dengan

nomor 5 sub A & B, adalah ketentuan-ketentuan yang melanggar hukum yang sangat merugikan bertentangan dengan

Tergugat sebagai Badan

Hukum serta

dahulu Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995

Pasal 85 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 88 ayat (1) jo Undang Undang Nomor 1 Tahun 2007 Pasal 97 ayat (3) dan Pasal 102, bertentangan

dengan Anggaran Dasar Tergugat, adalah produk-produk hukum yang cacat hukum dan batal demi hukum; -----------------------------------------------Bahwa jawaban

Tergugat

sebagaimana tersebut di atas sudah

mencakup dan meliputi jawaban Tergugat untuk dalil gugatan Penggugat halaman 6 Nomor 3 sampai dengan Nomor 5 sub A & B; ----------------------

7. Bahwa untuk dalil gugatan Penggugat halaman 7 Nomor 7, 8 dan Nomor 9 dapat Tergugat jawab sebagai berikut: ------------------------------------------------


16 Januari 2014, yang mana Penggugat telah mengetahui, memahami serta mengerti isi surat dari Tergugat; -------------------------------------------------------Bahwa tindakan hukum dan atau perbuatan hukum

yang dilakukan

Tergugat adalah berdasarkan gambar ploting perbandingan skala 1:2500, Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat; --------------------------------------------------------------------------------------------

Dimana hasil dari gambar ploting tersebut terlihat secara jelas dan nyata Penggugat menguasai, memiliki serta

mengelola tanah dan menikmati

hasil dari tanah seluas 3.720 meter persegi secara melawan hak diatas tanah Hak Guna Usaha Nomor 128 milik Tergugat jadi sangatlah beralasan

serta patut dan tidak melakukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat karena diawali dengan surat teguran terlebih dahulu, dan perbuatan Tergugat adalah untuk mengamankan aset-aset Tergugat; --------

Bahwa atas perbuatan Penggugat yang mendiami, menguasai secara melawan hak serta menikmati hasil di atas seluas 3.720 meter persegi

diatas tanah Tergugat Hak Guna Usaha Nomor 128, maka Tergugat membuat laporan Polisi Nomor Polisi: LP/B/510/VI/2014/res.Bgr tertanggal 5 Juni 2014; ------------------------------------------------------------------------------------

8. Bahwa untuk dalil gugatan Penggugat Hal. 7 Nomor 9 dan Nomor 10

sampai dengan Hal. 8 Nomor 11, 12 dan Nomor 13, adalah Obscuur

Libeldimana Penggugat tidak menjelaskan secara terperinci mengenai luas tanah, letak tanah yang Penggugat claim, dimana Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum; ---------------------------------------------------------------

9. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Halaman 8 Nomor 14 dan Nomor 15, serta Halaman 9 Nomor 16 dapat Tergugat jawab, sebagai berikut ; -----

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Hal. 8 Nomor 14 dan Nomor 15, serta Halaman 9 Nomor 16 dapat Tergugat jawab, sebagai berikut: ------------

Bahwa tindakan dan atau perbuatan yang dilakukan Tergugat sekali lagi Tergugat tegaskan dilakukan harus Penggugat menguasai, memiliki serta

menikmati hasil di atas tanah seluas 3720 Meterpersegi secara melawan hak karena berada dalam Areal HGU Nomor 128, seluas 2.789.214

Meterpersegi milik Tergugat berdasarkan gambar plotingtertanggal 28-102014, dengan sekali perbandingan 1:2500, yang terletak di Desa Tugu

Utara, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat oleh karenanya sangatlah tidak berdasar serta Obscuur Libel

Penggugat

menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana Halaman 22 dari 29 halaman putusan Nomor 394/PDT/2016/PT BDG

tersebut dalam Pasal 1365 KUHPerdata, justru Penggugatlah yang telah melakukan Penggugat

perbuatan-perbuatan

tidak menjelaskan

hukum

secara

dengan

tegas

“Tergugat”,

siapa

yang

dimana

dimaksud

“Tergugat”, dalam gugatan Penggugat, sehingga sangatlah beralasan

Tergugat menyatakan gugatan Penggugat adalahObscuur Libeldan patut ditolak atau setidak-setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima; ----------------

10. Bahwa terdapat dalil gugatan Nomor 17 Halaman 9, dimana Penggugat menyatakan sebagai pembeli beritikad baik dengan mencantumkan

YurisprudensiMARI No. 251 K/SIP/1958 tanggal 26 Desember 1958, adalah memang

benar

dan

Tergugat

membenarkan

dan

mendukung

YurisprudensiMARI No. 251 K/SIP/1958, tanggal 26 Desember 1958, akan

tetapi dalam proses hukum perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan Penggugat dengan “Tergugat”, (dimana Penggugat tidak menjelaskan siapa

yang dimaksud “Tergugat”) adalah proses hukum yang salah, serta tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata/BW, yaitu : ------------------------------------------A. Sepakat mereka yang mengikatkan diri

B. Cakap untuk membuat suatu Perjanjian C. Mengenai suatu hal tertentu D. Suatu sebab yang halal

Bahwa menurut hemat Tergugat, proses hukum yang dalam hal ini perbuatan hukum yang dilakukan Penggugat dengan “Tergugat” dalam hal mendapatkan ijin Hak Garap, jual beli dan ataupun produk-produk hukum

yang dikeluarkan Lisa Karwati, Notaris di Bogor adalah bertentangan

dengan undang-undang Perseroan Terbatas yang dahulu -Undang Nomor 1 Tahun 1995, dan yang sekarang Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, serta Anggaran Dasar Tergugat sebagai Badan Hukum; --------------------------

Bahwa sebagaimana yang telah Tergugat sampaikan dalam jawaban di

atas, Tergugat sebagai suatu Badan Hukum yang berbentuk “Perseroan Terbatas”, memiliki organPerseroan yang terdiri dari : ----------------------------A. Direktur

B. Komisaris

C. Rapat Umum Pemegang Saham.

Dalam Pasal 85 (1) dan ayat-ayat Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995, disebutkan; -------------------------------------------------------------------------------------


Ayat 1 : Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perseroan.

Ayat 2 : Setiap Anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan

tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1).

Pasal 88 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 “Direksiwajib

meminta

Persetujuan

RUPS

untuk

mengalihkan

atau

menjadikan jaminan hutang seluruh atau sebagian besar kekayaan Perseroan”.

Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 97 Ayat 1

“Direksi bertanggung jawab atas Pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 Ayat (1)”. Ayat (3)

“Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas

kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2).

Pasal 102 Ayat 1.

Direksi wajib meminta Persetujuan RUPS untuk :

A. Mengalihkan kekayaan Perseroan atau

B. Menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan.

Bahwa dalam Berita Acara Rapat No. 10 tertanggal 12 Juli 2004 disebutkan dalam Pasal 11, mengenai tugas dan wewenang Direksi, yaitu ;

(1) Direksi bertanggung jawab penuh dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya.

(2) Setiap Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab

menjalankan

tugasnya

dengan

perundang-undangan yang berlaku.

mengindahkan

peraturan

Bahwa dalam gugatan Penggugat jelas terlihat bahwa Penggugat bisa menikmati hasil dari tanah-tanah perkebunan teh milik Tergugat, karena perbuatan-perbuatan “Oknum Tergugat”, dalam hal ini “Direksi”, yang


mengalihkan, memberikan

ijin,

serta memperjual

belikan Aset-Aset

Tergugat, tanpa sepengetahuan dan seijin Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham Tergugat sebagai suatu Badan Hukum; ----------------------

11.Bahwa dalil gugatan Penggugat Hal. 9 Nomor 18, telah terjawab sebagaimana jawaban Tergugat tersebut di atas oleh karenanya Tergugat tidak perlu tanggapi; -------------------------------------------------------------------------

12. Bahwa untuk dalil gugatan Hal. 9 Nomor 20, 21 sampai dengan Hal. 10, Tergugat tanggapi sebagai berikut : -----------------------------------------------------

Bahwa tidak ada unsur perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan

Tergugat seperti apa yang terurai dan diuraikan Penggugat dalam Halaman 9 Nomor 20, 21, sampai dengan Halaman 10; ----------------------------------------

Bahwa tindakan dan atau perbuatan yang dilakukan Tergugat diawali

dengan suatu Surat Teguran dan Tergugat kepada Penggugat dengan No. ST.1401-007/x08tertanggal 16 Januari 2014, yang kemudian berdasarkan

gambar plotingdengan perbandingan skala 1:2500, Desa Tugu Utara,

Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Babrat, jelas terlihat secara

nyata

Penggugat

menguasai,

memiliki,

mengelola

serta

menikmatihasil dari lahan seluas 3.720 m² di atas tanah milik Tergugat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 128 seluas 2.789.214 m², secara melawan hak dan dengan proses hukum yang salah yang dilakukan Penggugat; -----------------

Bahwa dengan diajukan gugatan ini oleh Penggugat, Tergugat merasa bersyukur karena aset-aset lahan perkebunan teh dimana Tergugat telah

mendapatkan Hak Guna Usaha dari Negara, yang telah di alihkan dan atau telah diberikan ijin menggarap oleh Oknum Direktur Tergugat yang bertentangan

dengan

Peraturan

Perundang-undangan

yang

berlaku

terungkap melalui gugatan dari Penggugat; -------------------------------------------

13.Bahwa Penggugat telah menikmati hasil dari tanah tanah Tergugat sejak

tahun 2002 sampai dengan sekarang melalui cara proses hukum yang salah

sebagaimana yang telah Tergugat uraikan di atas, serta tidak layak dan

pantas Penggugat mengclaim dan atau menuntut ganti rugi sebagaimana tersebut dalam Hal. 10 Sub d. 1, 2, dan Hal. 11 Sub d. 3 ; 4 dan 5; ------------

14.Bahwa dalam kesempatan ini Tergugat berhak menerima ganti kerugian kepada Penggugat karena aset-aset tanah Tergugat dikuasai secara melawan

hukum

oleh

Penggugat,

dan

dimana

Penggugat

tidak

terbantahkan telah menikmati hasil dari tanah-tanah Tergugat sejak tahun Halaman 25 dari 29 halaman putusan Nomor 394/PDT/2016/PT BDG

2002 sampai dengan sekarang sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah); -----------------------------------------------------------------------------------------

15.Bahwa Tergugat menolak secara tegas uang Dwangsomyang diminta

Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- karena gugatan ini tidak didasari alasan hukum yang kuat, dimana proses hukum yang dilalui dan atau yang dilakukan Penggugat salah dan bertentangan Peraturan Perundangundangan yang berlaku; --------------------------------------------------------------------

Bahwa selain itu gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah Dalam

Positamengenai perbuatan melawan hukum, akan tetapi dalam petitumnya

Penggugat memasukan atas tanah-tanah yang diperoleh dengan proses hukum yang salah untuk di sahkan, ini menandakan gugatan Penggugat Obscuur Libel; ---------------------------------------------------------------------------------

Bahwa berdasarkan uraian-uraian jawaban dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, ijinkanlah Tergugat menyampaikan permohonan permintaan kepada Majelis Hakim yang terhormat berkenan untuk menyatakan sebagai berikut : ----

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya; ----------------------------------------------

2. Menyatakan perbuatan Tergugat bukan perbuatan yang melawan karena

diawali dengan Surat No. ST.1401-007/x008tertanggal 16 Januari 2014, serta didasari dari gambar ploting; -------------------------------------------------------

3. Menyatakan tanah-tanah sebagaimana yang tersebut dalam gugatan dan

Petitum yang diperoleh Penggugat melalui proses hukum yang salah serta bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku,ditolak.

4. Menyatakan bahwa yang dimaksud “Tergugat” dalam gugatan ini adalah Oknum Tergugat sebagain Direktur yang melakukan perbuatan hukumnya tanpa sepengetahuan Organ Peseroan lainnya yaitu : Komisaris dan Rapat

Umum Pemegang Saham,merupakan perbuatan dan pertanggung jawaban direksi itu sendiri; -----------------------------------------------------------------------------

5. Menyatakan segala tindakan dan atas perbuatan hukum yang dilakukan Oknum Tergugat sebagai Direktur dipertanggung jawabkan sendiri secara pribadi; -------------------------------------------------------------------------------------------

6. Menyatakan

tanah-tanah

yang

diperoleh

Penggugat

sebagaimana

tersebutdalam gugatan dikembalikan semuanya kepada Tergugat; ----------------------


7. Menyatakan Penggugat bersalah menguasai tanah-tanah dan atau Aset

Tergugat secara melawan hukum, dan memberikan uang ganti rugi kepada Tergugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah); --------------------

8. Menolak tuntutan ganti kerugian yang diminta Penggugat kerugian material sebesar Rp. 460.000.000,00 (empat ratus enam puluh juta rupiah)

dan

kerugian immaterial sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); -------

9. Menolak permintaan Penggugat membuat suatu pengumuman di kawasan

kantor, di media cetak Nasional untuk pernyataan maaf, karena apa yang telah

dilakukan

Tergugat

adalah

untuk

mempertahankan

serta

mengamankan aset-aset tanah Tergugat; ---------------------------------------------

10. Menolak uang Dwangsomyang diminta Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 ( satu juta rupiah) perhari; ------------------------------------------------------------------

11. Membebankan biaya yang timbul kepada Penggugat; -----------------------------

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya; ---------

Menimbang, bahwa Pengadilan NegeriCibinongtelah menjatuhkan

putusan pada tanggal24 Februari 2016,Nomor39/Pdt.G/2015/PN.Cbi.yang Amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : --------------------------------------------

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard); -----------------------------------------------------------------------------------------

2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp1.376.000,(Satu-juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah); --------------------------------Menimbang,

bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat melalui

kuasanya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 8 Maret 2016 sebagaimana

risalah

39/Pdt.G/2015/PN.Cbi.

pernyataan

yang

dibuat

permohonan

dan

banding

ditandatangani

oleh

Nomor

:

Panitera

Pengadilan NegeriCibinong, permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 18 Maret 2016; --------------------------------------------------------------------------------------------------

Menimbang,bahwa terhadap kedua belah pihak yang berperkara telah

diberitahukan

untuk

membaca

Nomor39/Pdt.G/2015/PN.Cbi.di

dan

mempelajari

Kepaniteraan

berkas

Pengadilan

perkara

Negeri

Cibinongmasing-masing kepada kuasa Pembanding semula Penggugat melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 28 Juni 2016, dan kepada

Terbanding semula Tergugat pada tanggal 25 Mei 2016 sebelum berkas Halaman 27 dari 29 halaman putusan Nomor 394/PDT/2016/PT BDG

perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat; ----------------------------------------------------------------

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,bahwa permohonan banding dari Pembanding semula

Penggugattelah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta

memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-Undang,oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; --------------------------

Menimbang,bahwa Pembanding semula Penggugatdalam permohonan

bandingnya tidak mengajukan memori banding; -------------------------

Menimbang, bahwa setelahMajelis Hakim Tingkat Banding membaca

dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi

putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 24 Februari 2016 Nomor 39/Pdt.G/2015/PN.Cbi.berpendapat sebagai berikut; -----------------------------------

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama

dalam putusannya yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard) telah tepat dan benar menurut

hukum, oleh karenanya dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding; ------------------------------

Menimbang,bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan

Pengadilan

Negeri

Cibinong

tanggal

24

Februari

2016

No.39/Pdt.G/2015/PN.Cbi. yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugattetap

dipihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding,maka dihukum untuk membayar biaya dalam kedua tingkat peradilan; -----------------------------------------------------------------------------------

Mengingat, Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan

Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum; -----------------------------------------------------------------------------------

Menerima

MENGADILI

permohonan

banding

dari

Pembanding

semula

Penggugat; --------------------------------------------------------------------------


-

-

Menguatkan

Februari

putusan

Pengadilan

NegeriCibinong

2016Nomor39/Pdt.G/2015/PN.Cbi.yang

tanggal

24

dimohonkan

banding tersebut; ------------------------------------------------------------------Menghukum

seluruh

Pembanding

biaya

peradilan,yang

perkara

ditingkat

semula

yang

Penggugatuntuk

timbul

banding

dalam

ditetapkan

membayar

kedua

tingkat

sejumlah

Rp.

150.000,00 (seratus limapuluh ribu rupiah); --------------------------------

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim,pada

hariKamistanggal13Oktober 2016 oleh kami Dr. Ridwan Ramli, S.H., M.H. Hakim

Tinggi

Pengadilan

Tinggi

Jawa

Barat

selaku

Ketua

Majelis

denganH.Hanifah Hidayat Noor, S.H., M.H.dan Dr. H. Lexsy Mamonto,S.H.,

M.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota,putusan tersebut pada hari Kamis. tanggal 20 Oktober 2016 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh

Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota danTawid Taryono,S.H., M.H.Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara. -----------------------Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ttd

Ttd

H.Hanifah Hidayat Noor,S.H., M.H.

Dr. Ridwan Ramli, S.H., M.H.

Ttd

Dr. H. Lexsy Mamonto,S.H., M.H.

Panitera Pengganti Ttd

Tawid Taryono,S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Meterai ..............……… Rp.

6.000,-

2. Biaya Redaksi putusan …….

Rp.

Jumlah ………………………...

Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

3. Biaya Pemberkasan ……….

5.000,-

Rp. 139.000,-


PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents