PUTUSAN NOMOR 138/PDT/2017/PT.BDG. “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara : 1. BAMBANG AVIANTO, beralamat di Perumahan Sapta Taruna, Pekerjaan Umum (PU) Blok B kavling 56 RT.03 RW.08 Kelurahan Kujangsari, Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung; 2.
M I L A, Ibu rumah tangga, beralamat di Perumahan Sapta Taruna Pekerjaan Umum (PU) Blok B Kavling 56 RT.03 RW.08 Kelurahan Kujangsari Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung; selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat). Lawan:
1. EEN ROHAENI, beralamat di Jalan Kiara Asri II No. 13 RT.002 RW.012 Kelurahan Sukapura, Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung; 2. JAMES E. SILALAHI, beralamat di Jalan Kiara Asri II No. 13 RT.002 RW.012 Kelurahan Sukapura Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya
Dapit
Ariyanto, S.H, Harles Silaban, S.H. & Teddy Sihombing, S.H.
Para
Advokat
pada
kantor
hukum
DAPIT
ARIYANTO, S.H & PARTNER, yang beralamat dan berkedudukan
Kantor
di
Jalan
Kopo-Soreang
Perumahan Taman Kopo Katapang (TKK) Blok E No. 17 Kabupaten Bandung, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 5 September 2016; selanjutnya disebut sebagai Para Terbanding semula Penggugat I dan Penggugat II (Para Penggugat); halaman 1 dari 28 halaman Putusan Nomor 138/PDT/2017/PT.BDG
Pengadilan Tinggi tersebut ; Telah membaca : 1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 14
Maret
2017
Nomor
138/PEN/PDT/2017/PT.BDG
tentang
penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas; 2. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 456/Pdt.G/2015/PN.Bdg. tanggal 28 Juni 2016 berikut surat-surat lainnya yang terkait dengan perkara tersebut; TENTANG DUDUK PERKARA Mengutip dalam
salinan
dan memperhatikan resmi
putusan
tentang
Pengadilan
hal-hal Negeri
yang
tercantum
Bandung
Nomor
Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Penggugat
I dan
456/Pdt.G/2015/PN Bdg. tanggal 28 Juni 2016; Penggugat II (Para Penggugat) dengan surat gugatannya tertanggal 20 Oktober
2015
dan terdaftar di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri
Bandung Kelas IA Khusus tanggal 20 Oktober 2015 dengan perkara Nomor : 456/Pdt.G/2015/PN.Bdg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : 1. Bahwa, Para Penggugat adalah Suami Istri dan Pemilik Sah atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Sapta Taruna Pekerjaan Umum (PU) Blok B-56 RT. 03 RW. 08 Kel. Kujangsari, Kec. Bandung Kidul, Kota Bandung sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 136 Kel. Kujangsari,seluas 70 M2 atas nama EEN ROHAENI (Penggugat 1) ; 2. Bahwa, sekitar tahun 2005 pihak Penggugat telah kedatangan Pihak Tergugat I bersama istrinya Tergugat II dengan maksud dan tujuan untuk mengontrak rumah milik Para Penggugat sebagaimana dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.136/Kel.Kujangsari, luas 70 M2, setempat dikenal Perumahan Sapta Taruna Pekerjaan Umum (PU) Blok B-56 Rt.03/Rw.08, Kel. Kujangsari, Kec. Bandung Kidul, Kota Bandung ; 3. Bahwa dengan adanya niat dari Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) untuk mengontrak Rumah Milik Para Penggugat, maka diantara Penggugat dengan Para Tergugat telah sepakat mengenai besaran uang sewa pertahun sebesar Rp. 1.250.000,- sedangkan pada saat itu pihak Para Tergugat menyampaikan akan menyewa selama 2 tahun yaitu dari tahun halaman 2 dari 28 halaman Putusan Nomor 138/PDT/2017/PT.BDG
2005 sampai dengan tahun 2007 sebesar Rp. 2.500.000,-(Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ; 4. Bahwa Para Tergugat menempati rumah Penggugat disamping tempat tinggal juga telah membuat sebagai tempat usaha ; 5. Bahwa kemudian setelah habisnya jangka waktu 2 tahun atas sewa rumah Para Penggugat, dimana Pihak Para Tergugat telah memperpanjang lagi mengenai sewa rumah Para Penggugat dari tahun 2007 s/d 2009, dengan besarnya sewa pertahun sebesar Rp. 1.500.000,- sehingga sewa selama 2 tahun sebesar Rp. 3.000.0000,-(Tiga Juta Rupiah) ; 6. Bahwa sekitar tahun 2008 Para Tergugat telah berniat dan berkeinginan untuk membeli tanah dan rumah Milik Penggugat (Penggugat I dan Penggugat II) yang ditempati Para Tergugat dan keinginan tersebut telah disampaikan melalui Penggugat I sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ; 7. Bahwa dengan adanya keinginan dari Para Tergugat untuk membeli rumah aquo sebesar Rp. 70.000.000,- maka diantara Penggugat I dengan Para Tergugat telah membuat dan menandatangani Perjanjian Jual Beli diatas Kertas Bermeteraipada tanggal 5 Mei 2008 dengan menyerahkan uang muka DP (Down Payment) sebesar Rp. 10.000.000,- ( Sepuluh Juta Rupiah) sebagai tanda jadi,dengan menyepakati terlebih dahulu Pengikatan Jual Beli tertanggal 5 Mei 2008 harus mendapatkan persetujuan dari Penggugat
II
(Suami)
sedangkanPembuatan
Akta
Jual
Beli
dan
Pelunasannya akan dilakukan Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) setelah para Tergugat mendapatkan fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dari PT.Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Bandung ; 8. Bahwa,
tidak
berapa
lama
setelah
PenggugatI
menandatangani
Kesepakatan Jual Beli dengan Para Tergugat, maka pihak Penggugat I telah memberitahukan kepada Penggugat II (selaku Suami) Peristiwa Pengikatan Jual Beli yang dilakukan Penggugat I dengan Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II), dan ternyata Penggugat II (suami Penggugat I) tidak setuju terhadap Jual Beli tersebut, sehingga Pihak Penggugat I telah memberitahukan kepada Para Tergugat dan membatalkan atas Pengikatan Jual Beli tanggal 5 Mei 2008yang dibuat dibawah tangan tersebut, serta berupaya untuk mengembalikan uang muka (Down Payment) yang telah
halaman 3 dari 28 halaman Putusan Nomor 138/PDT/2017/PT.BDG
diterima oleh PenggugatI sebesar Rp. 10.000.000,- namun Para Tergugat tidak mau menerima atas pengembalian uang muka tersebut ; 9. Bahwa, Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) menguasai dan menempati rumah Milik Para Penggugat sejak tahun 2005 sampai sekarang sudah berjalan selama tenggang waktu 10 tahun, sedangkan Para Tergugat menguasai dan menempati Rumah Milik Penggugat pada dasarnya adalah sewa menyewa, sedangkan sejak tahun 2010 sampai sekarang pihak Penggugat tidak pernah menerima uang sewa dari Para Tergugat, karena setiap ditagih Pengguat dimana Para Tergugat selalu mendalilkan mengenai rumah yang ditempati Para Tergugat telah dibeli berdasarkan Perjanjian Jual Beli tertanggal 5 Mei 2008 ; 10. Bahwa tindakan dari Para Tergugat yang tidak mau menyerahkan uang sewa dan/ataupun mengosongkan rumah Para Penggugat adalah menurut hukum merupakan perbuatan melawan hukum, apabila benar Tanah dan bangunan rumah diatasnya telah dibeli Para Tergugat, maka peralihan hak tersebut haruslah dibuktikan adanya Peralihan Hak berupa Akta Jual Beli sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 PP. 10 tahun 1961 Jo. PP.24 tahun 1997, sedangkan Para Tergugat hanya memegang Perjanjian Jual Beli dengan syarat dimana Perjanjian Jual Beli tersebut haruslah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Penggugat II selaku suami dari Penggugat I, ternyata Penggugat II menolak secara tegas atas adanya Pengikatan Jual beli yang dibuat dan ditandatangani antara Penggugat I dengan Para Tergugat ; 11. Bahwa Para Penggugat tetap berpegangan hubungan hukum dimana Para Tergugat dapat menguasai dan menempati rumah Milik Para Penggugat pada awalnya adalah hubungan sewa menyewa, sedangkan Para Tergugat sejak tahun 2010 sampai Gugatan ini diajukan ini diajukan belum pernah menyerahkan uang sewa namun tetap menguasai dan menempati rumah Para Penggugat serta dijadikan sebagai tempat usaha ; 12. Bahwa Para Penggugat telah berusaha menemui Para Tergugat, karena rumah milik Penggugat akan dipakai dan dipergunakan Penggugat serta rumah tersebut tidak akan disewakan lagi, namun para Tergugat menolak untuk mengosongkan rumah tersebut dengan alasan
adanya Perjanjian
Jual Beli tanggal 5 Mei 2008, padahal apabila diperhatikan keberadaan dari halaman 4 dari 28 halaman Putusan Nomor 138/PDT/2017/PT.BDG
Perjanjian Jual Beli tertanggal 5 Mei 2008 telah dibatalkan oleh pihak Penggugat karena tidak disetujui oleh Penggugat II serta pihak Penggugat I telah berusaha mengembalikan uang muka yang diterima oleh Penggugat I kepada Para Tergugat namun Para Tergugat telah menolaknya ; 13. Bahwa Para Penggugat tetap berpegang dimana Para Tergugat dapat menguasai Tanah dan Bangunan Rumah Milik Para Penggugat adalah didasarkan kepada hubungan Sewa menyewa dan bukanlah hubungan Jual Beli, dan Para Penggugat tetap meminta agar segera rumah tersebut dikosongkan. Serta membayar uang sewa sejak tahuun 2010 sampai sekarang sudah berjalan selama 6 tahun, dengan besar sewa setiap tahunya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sehingga besarnya sewa yang belum dibayarkan Para Tergugat sampai saat ini semuanya berjumlah Rp. Rp. 5.000.000,- x 6 tahun = Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ; 14. Bahwa disamping itu juga akibat perbuatan dari para Tergugat yang menguasai rumah milik para Penggugat tanpa dasar hukum,
sehingga
pihak Penggugat telah mengalami kerugian baik secara materil maupun Immateril masing-masing : a. Untuk kerugian Materil. -
Tanah dan Beserta Bangunan Rumah diatasnya yang sampai saat ini ditaksir nilainya seharga Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
-
Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pihak Penggugat untuk dapat menguasai rumah tersebut telah memakai jasa Pengacara yang ditaksir sampai saat ini sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah)
b. Untuk kerugian Immateril sebesar Rp. 100.000.000,Kerugian tersebut harus dibebankan kepada Para Tergugat semuanya secara sekaligus dan seketika. 15. Bahwa untuk mencegah agar tuntutan Gugatan Penggugat tiadak menjadi sia-sia, maka Penggugat memohon kepada Pengadilan agar berkenan untuk melakukan sita jaminan terhadap :
halaman 5 dari 28 halaman Putusan Nomor 138/PDT/2017/PT.BDG
1. Sebidang Tanah beserta rumah diatasnya sebagaimana yang diuraikan dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan No.136/Kel. Kujangsari, luas 70 M2 tertulis atas nama Penggugat II setempat dikenal Komplek Perumahan Sapta Taruna Pekerjaan Umum (PU) Blok B-56 RT. 03 RW. 08 Kel. Kujangsari, Kec. Bandung Kidul, Kota Bandung.; 2. Barang-barang berupa perabot-perabot rumah tangga milik Para Tergugat yang berada dirumah Milik Para Penggugat ; 16. Bahwa, berdasarkan dalil -dalil tersebut diatas, maka kami mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Klas 1A Bandung melalui majelis hakim
yang
memeriksa
dan
mengadiliperkara
ini
berkenan
untuk
memberikan putusan sebagai berikut : PRIMAIR : 1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; 2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Sita Jaminan yang telah dilakukan Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung.; 3. Menyatakan tindakan dari Para Tergugat yang menguasai dan menempati rumah Milik Penggugat sebagaimana yang diuraikan dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan No.136/Kel. Kujangsari, luas 70 M2 tertulis atas nama Penggugat I setempat dikenal Komplek Perumahan Sapta Taruna Pekerjaan Umum (PU) Blok B-56 RT. 03 RW. 08 Kel. Kujangsari, Kec. Bandung Kidul, Kota Bandung adalah Perbuatan Melawan Hukum ; 4. Menyatakan batal dan tidak sah Surat Perjanjian Jual Beli atas tanah dan rumah Milik Penggugat yang ditandatangani Penggugat I dengan Para Tergugat pada tertanggal 5 Mei 2008 beserta akibat hukumnya ; 5. Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan objek sengketa (berupa rumah yang berada diatas Tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan No.136/Kel. Kujangsari, luas 70 M2 tertulis atas nama Penggugat I setempat dikenal Komplek Perumahan Sapta Taruna Pekerjaan Umum (PU) Blok B-56 RT. 03 RW. 08 Kel. Kujangsari, Kec. Bandung Kidul, Kota Bandung yang nilai harganya saat ini sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Para Penggugat dalam keadaan seketika tanpa beban apapun, bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat kepolisian ;
halaman 6 dari 28 halaman Putusan Nomor 138/PDT/2017/PT.BDG
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang sewa rumah milik Penggugat sejak tahun 2010 sampai tahun 2015 dengan sewa pertahunnya sebesar Rp. 5.000.000,-
x 6 tahun = Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta
rupiah) ; 7. Menghukum Para Tergugat membayar ganti kerugian Matril kepada Para Pengugat sebesar Rp. 15.000.000, - (lima belas juta rupiah))dan kerugian Immateril sebesar Rp. 100.000.000,- secara tunai dan sekaligus; 8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang sewa setiap tahunya sejak tahun 2015 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai bangunan rumah tersebut diserahkan kepada Para Penggugat ; 9. Menghukum Para Tergugat untuk menerima pengembalian uang Milik Para Tergugat dari Para Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ; 10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) setiap harinya sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta Rupiah) apabila Tergugat lalai mematuhi dan melaksanakan isi putusan ini, terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ; 11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara seluruhnya ; 12. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Tergugat melakukan upaya hukum banding, kasasi, verzet.; SUBSIDAIR : Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono ). Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat
melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Jawaban tertulisnya
tertanggal 09 Pebruari 2016, yang pada pokoknya berisikan hal-hal sebagai berikut : DALAM EKSEPSI : 1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dengan tegas menolak dalil-dalil yang diajukan Para Penggugat kecuali dalil-dalil yang diakui secara tegas oleh Para Tergugat. 2. Bahwa setelah Para Tergugat mempelajari dengan seksama gugatan Para Penggugat
dalam perkara Nomor 456/PDT.G/2015/PN.BDG ternyata
adalah merupakan
Gugatan Perbuatan melawan Hukum sedangkan
halaman 7 dari 28 halaman Putusan Nomor 138/PDT/2017/PT.BDG
sengketa
yang
terjadi
antara
Para
Penggugat
dengan
Para
Tergugat dalam perkara ini sebenarnya adalah merupakan Sengketa jual beli tanah berikut rumah yang diawali dengan adanya Bukti surat perjanjian jual beli (Pengikatan jual beli) yang telah dibuat oleh Penggugat dan telah disepakati oleh Tergugat kemudian ditandatangani oleh Penggugat I dan Tergugat I yaitu Surat Perjanjian jual beli tertanggal 25 Mei 2008 bermaterai cukup sehingga menurut Ketentuan Hukum yang berlaku dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung , terhadap gugatan yang diawali dengan adanya bukti surat perjanjian/kesepakatan lainnya yang bersifat tertulis yang kemudian dalam perjalanan melaksanakan perjanjiannya itu terjadi kelalaian atau salah satu pihak tidak melaksanakan isi perjanjian/ kesepakatan tersebut maka sengketa yang
terjadi adalah bukan perbuatan melawan
hukum melainkan telah terjadi sengketa
wansprestasi sehinggagugatan
yang diajukan oleh Para Penggugat kepada Tergugat dalam perkara ini seharusnya
bukan gugatan Perbuatan melawan hukum sebagaimana
diatur dalam
ketentuan pasal 1365 KUHPerdata melainkan adalah
merupakan gugatan Wansprestasisebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal
1234
KUHPerdata
dan
Pasal
1238
KUHPerdata
kejadiannya/peristiwa hukumnya diawali dengan adanya
karena
surat perjanjian
jual beli tertanggal 25 Mei 2008 sebagaimana oleh para Penggugat telah diuraikan dalam gugatannya pada bagian posita maupun petitumnya, maka gugatan seperti ini dapat dinyatakan tidak dapat diterima (N.O). 3. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat terjadi penggabungan perkara antara gugatan perjanjian jual beli dengan gugatan
perjanjian Sewa
menyewa yang mana gugatan seperti ini bertentangan dengan ketentuan hukum acara yang berlaku karena seharusnya gugatannya diajukan secara terpisah/secara masing-masing gugatan dan bila dicermati dalam isi gugatan para penggugat tidak jelas apa sengketa jual beli atau sengketa sewa menyewa sedangkan transaksi sewa menyewa adalah sangat berbeda jenis perkaranya dan fakta hukumnya dengan transaksi jual beli disamping itu juga waktu kejadiannya berbeda karena transaksi sewa menyewa dari tahun 2003 sampai dengan 2009 dan perjanjian jual beli terjadi dari tahun 2008 sampai sekarang dan dari sejak terjadinya transaksi pengikatan jual beli tertanggal 25 Mei 2008 tidak diperjanjikan lagi adanya sewa menyewa antara Penggugat dengan Tergugat dan pada saat transaksi pengikatan jual beli tertanggal 5 Mei 2008 dengan pembayaran Uang DP/pembayaran tahap Pertama Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta halaman 8 dari 28 halaman Putusan Nomor 138/PDT/2017/PT.BDG
Rupiah)
maka sebagai jaminannya pihak Penggugat telah menyerahkan
rumah untuk dikuasai dan ditempati sambil menunggu pelunasan dan penandatanganan Akta Jual Beli di Notaris/PPAT dalam waktu 1 bulan atau 2 bulan tetapi setelah waktunya sekitar 2 bulan dari sejak dibuatnya surat perjanjian jual beli tersebut pihak para Penggugat tidak melakukan penandatangan Akta Jual Beli di Notaris/PPAT dan Bank Tabungan Negara dengan proses pinjaman KPR yang telah disetujui oleh Bank BTN ternyata dengan sengaja
pihak Para Penggugat tidak pernah hadir dan tidak
melaksakan kewajiban sebagai pihak penjual yang beitikad baik sampai sekarang walupun sudah beberapa kali diberitahukan oleh Tergugat kepada Penggugat dari sejak bulan Juni-Juli tahun 2008 sampai sekarang tetapi tetap
pihak Para Penggugat tidak mendatangi Bank BTN dan Notaris
&PPAT ; 4. Bahwa perbedaan Wanprestasi dengan Perbuatan melawan hukum yaitu perbuatan wansprestasi timbul dari persetujuan (agreement). Artinya untuk mendalilkan suatu subjek hukum telah wanprestasi, harus ada lebih dahulu perjanjian antara kedua belah pihak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata : “Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat: kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; kecakapan untuk membuat suatu perikatan; suatu pokok persoalan tertentu; suatu sebab yang tidak terlarang.” Wanprestasi terjadi karena debitur (yang dibebani kewajiban) tidak memenuhi isi perjanjian yang disepakati, seperti : a. Tidak dipenuhinya prestasi sama sekali, b. Tidak tepat waktu dipenuhinya prestasi, c. Tidak layak memenuhi prestasi yang dijanjikan, Sedangkan Perbuatan melawan hukum lahir karena undang-undang sendiri menentukan. Hal ini sebagaimana dimaksud Pasal 1352 KUH Perdata : “Perikatan yang lahir karena undang-undang, timbul dari undang-undang sebagai undang-undang atau dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang”. Artinya, perbuatan melawan hukum semata-mata berasal dari undangundang, bukan karena perjanjian yang berdasarkan persetujuan dan perbuatan melawan hukum merupakan akibat perbuatan manusia yang ditentukansendiri oleh undang-undang. halaman 9 dari 28 halaman Putusan Nomor 138/PDT/2017/PT.BDG
5. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur karena antara posita dengan Petitum bertentangan karena pada bagian posita dalam gugatan penggugat tidak menyebutkan dalil seperti “ tidak sah” surat perjanjian Tertanggal 5 Mei 2015 tetapi dalam petitum menyebutkan menyatakan “tidak sah” surat perjanjian tertanggal 5 Mei 2015. 6. Bahwa oleh karena gugatan para penggugat dalam perkara ini telah bertentangan dan menyimpang atau tidak memenuhi ketentuan hukum acaraperdata yang berlaku maka gugatan Para Penggugat dalam Perkara ini harus ditolak atau setidak-tidaknya gugatan para penggugat dalam perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima ( N.O) DALAM POKOK PERKARA. 1. Bahwa apa yang termuat dalam Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pokok Perkara ini dan Para Tergugat menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya kecuali terhadap apa yang diakui oleh Para Tergugat. 2. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas gugatan Para Penggugat yang menyatakan Tergugat melakukan perbuatan Melawan hukum karena Para Tergugat tidak pernah melakukan Perbuatan Melawan hukum bahkan sebaliknya pihak Para Penggugat secara bersama sama telah melakukan perbuatan Melawan Hukumdan yang sebenarnya sengketa yang terjadi antara Para Penggugat dengan Para Tergugat bukan perbuatan melawan hukum tetapi adalah perbuatan Wansprestasi terhadap Transaksi Jual beli berdasarkan Surat Perjanjian jual beli tertanggal
5 Mei 2008 antara
Penggugat dengan Tergugat atas objek tersengketa dan sebenarnya yang telah melakukan Wansprestasi adalah pihak Para Penggugat karena tidak melaksanakan Kewajibannya sebagai pihak penjual yang bertitikad baik berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 5 Mei 2008 yang mana dari tahun 2008 sampai sekarang pihak Para Penggugat menterlantarkan Kewajibannya terhadap Para Tergugat yaitu Para Penggugat belumpernah datang Ke Bank BTN dan Notaris/PPAT walaupun sudah beberakali diberitahukan untuk menandatangani Akta Jual Beli dan menerima uang pelunasan tunai jual beli dari Bank BTN kurang lebih 59.000.000,- (Lima Puluh Sembilan Juta Rupiah)atas pengajuan Kredit oleh pihak Para Tergugatyang telah disetujui Kreditnya oleh Bank BTN ditambahuang tunai I.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dari Tergugat jadi jumlah seluruhnya sebesar Rp 60.000.000,- (Enam puluh Juta Rupiah) Sesuai dengan nilai halaman 10 dari 28 halaman Putusan Nomor 138/PDT/2017/PT.BDG
sisa uang pelunasan jual beli yang tercantum dalam surat Perjanjian Jual Beli tanggal 5 Mei 2008 dan hal ini telah diakui kebenarannya oleh Para Penggugat dalam gugatannya pada hal 2 point 7. Yaitu Pembuatan Akta Jual Beli dan pelunasannya akan dilakukan Para Tergugat setelah para Tergugat mendapatkan fasilisitas Kredit Kepemilikan Rumah KPR dari PT Bank BTN Cabang Bandung. 3. Bahwa apalagi menurut pengakuan Para Penggugat dalam gugatannya menyatakan antara PENGGUGAT I dengan PENGGUGAT II adalah suami isteri dan belum bercerai maka secara hukum adalah suatu kesatuan sehingga perbuatan Penggugat terhadap Tergugat sebagaimana dalam perkara ini telah mengikat secara hukum. 4. Bahwa mengenai duduk perkara yang dimuat dalam gugatan penggugat terdapat hal-hal yang dibolak balik fakta karena yang sebenarnya adalah sebagai berikut pada Bulan Mei 2008 Penggugat I menyampaikan informasi kepada Pak Nana bahwa rumah Milik Penggugat yang sedang di kontrak oleh Para Tergugat dari sejak tahun 2003 dan berakhir tahun 2009 yang terletak di Perumahan Sapta Taruna Pekerjaan Umum (PU) Blok B Kavling 56 RT. 03 RW. 08 Kujangsari, Kec. Bandung Kidul, Kota Bandung.-Sertifikat Hak Guna Bangunan No 136 akan dijual sehingga sebenarnya yang menawarkan penjualan terlebih dahulu adalah penggugat melalui pa Nana kepada Tergugat sehingga sekitar tanggal 1 Mei 2008 terjadi pertemuan antara Penggugat dengan Tergugat dirumah Pa Nana kemudian pada saat petemuan tersebut Penggugat menawarkan kepada Tergugat untuk membeli sebidang Tanah dan Rumah terletak
milik Penggugat
seharga 90 Juta yang pada saat itu rumah tersebut statusnya dalam masa kontrak atau disewa oleh Para Tergugat dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2009. 5. Bahwa Tergugat atas tawaran penggugat tersebut berfikir dan menyatakan tidak siap kalau dibeli secara tunai/lunas karena pada saat itu Tergugat punya uang 10.000.000,- dan uangnya itu adalah simpanan
untuk
kepentingan tambahan modal Usaha warung/berdagang yang sedang dijalani oleh Para Tergugat dan dari pembicaraan antara Penggugat dengan Tergugat pada saat itu muncul suatu langkah untuk pelunasan jual beli melalui KPR Bank
dan mengenai harga jual beli
yang diajukan oleh
Penggugat 90 Juta ditawar oleh Tergugat Rp. 70. Juta setelah itu Tergugat pulang
dan satu minggu kemudian Penggugat datang kembali dengan
Anaknya sambil membawa surat perjanjian jual beli yang telah dibuat dan halaman 11 dari 28 halaman Putusan Nomor 138/PDT/2017/PT.BDG
ditik untuk ditanda tangani oleh Tergugat dan Penggugat yang disaksikan oleh Pak Nana dan sebelum Surat Perjanjian jual beli ditandatangi, pada saat itu Penggugat I bilang/berbicara tentang suaminya yaitu Tergugat II menyatakan sudah sepakat dan menjadi tanggungjawab pihak Penggugat untuk menghadirkan dalam penandatanganan persetujuan Akta Jual Beli di hadapan Notaris/PPAT dan Kredit Bank BTN setelah itu uang Dp sebesar Rp . 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) diserahkan oleh Tergugat kepada dan diterima oleh Penggugat dan mengenai pembayaran sisa pelunasan jual beli sebesar Rp 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) disepakati menunggu pencairan Tunai dari Bank BTN melalui Pinjaman Kredit KPR yang nantinya akan dibayar cicilannya sampai lunas oleh Tergugat kepada Bank BTN , kemudian Penggugat bilang/menyatakan dari uang Dp 10 Juta yang telah diterima Penggugat sebagiannya akan dibayarkan pelunasan pengambilan Sertifikat Asli yang sebelumnya masih dalam Jaminan Bank BTN A.n Penggugat sekitar 2 jutaan dan Sertifikat Aslinya akan dimasukan lagi dalam jaminan A.n Tergugat pada Bank untuk memperoleh uang tunai sebesar Rp 60 Juta sebagai pembayaran pelunasan jual beli antara Tergugat
dengan Penggugat sesuai Kesepakatan antara Penggugat
dengan Tergugat yang tercantum dalam Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal 5 Mei 2008. 6. Bahwa selanjutnya setelah
transaksi jual beli tersebut pihak Tergugat
menunggu Pihak Penggugat untuk menyerahkan bukti pelunasan pinjaman pihak Penggugat kepada Bank BTN untuk persyaratan/ pengurusan Kredit yang Baru A.n Tergugat
ke Bank BTN
karena pihak
Penggugat
sebelumnya telah menyuruh Tergugat untuk menguruskannya tetapi pihak Penggugat tidak ada datang lagi ahirnya Tergugat mendatangi Penggugat di Kantornya dan pada saat itu penggugat member kuasa untuk pelunasan Kredit
Atas
Penggugat
Nama Penggugat kepada Bank BTN dan selanjutnya mengambil Sertifikat Hak Guna Bangunan No.136 dan
kemudian Sertifikat tersebut dikasihkan kepada Tergugat untuk dititipkan di Bank BTN pengajuan Kredit Baru Atas nama Tergugat yang uangnya akan diterima oleh Penggugat setelah menandatangani Akta Jual Beli di Notaris/PPAT yang telah disiapkan Bank BTN tetapi setelah disetujui KPR oleh Bank BTN ternyata pihak para Penggugat tidak mengambilnya; 7. Bahwa dari hal-hal tersebut diatas jelas Pihak Para Penggugat melalui suruhannya yaitu Pak Nana menawarkan rumah tersebut kepada Para Tergugat dan pada akhirnya terjadi pertemuan antara Penggugat yang halaman 12 dari 28 halaman Putusan Nomor 138/PDT/2017/PT.BDG
diantar oleh anak Kandungnya disuruh
oleh
Penggugat
dan Tergugat dipanggil oleh Pak Nana
untuk
bertemu
di
rumahnya
Pak
Nana
kemudianterjadi musyawarah dan terdapat kesepakatan harga jual beli tanah berikut rumah antara Para Tergugat dengan pihak Penggugat senilai Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).dengan cara pembayaran DP Rp 10.000.000,-(Sepuluh Juta Rupiah) dan pelunasannya akan dibayar melalui Pinjaman KPR Bank BTN. 8. Bahwa dengan tercapainya kesepakatan harga sebesar Rp.70.000.000.,(tujuh puluh juta rupiah) atas obyek jual beli sebidang tanah dan rumah seluas 70 M² yang terletak di Perumahan Sapta Taruna Pekerjaan Umum (PU) Blok B Kavling 56 RT. 03 RW. 08 Kujangsari, Kec. Bandung Kidul, Kota Bandung.--antara PENGGUGAT dan para TERGUGAT maka menurut hukum dianggap telah terjadi pengikatan untuk melakukan jual beli diantara kedua belah pihak. Sesuai dengan ketentuan sebagaimana telah diatur dalam PASAL 1458 KUH Perdata : Jual Beli itu dianggap telah terjadi antara keduabelah pihak, seketika setelah orang orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar. 9. Bahwa untuk selanjutnya atas permintaan Penggugat I pada tanggal 25 Mei 2008 dibayarkan uang muka (DP) sebesar Rp. 10.000.000,- oleh Tergugat uang itu diserahkan kepada Penggugat I di rumahnya Pak Nana tetangga Para Tergugat. 10. Bahwa
pada
saat
penyerahan
uang
muka
(DP)
tersebut
dan
penandatanganan surat perjanjian jual beli pada tanggal 5 Mei 2008 Penggugat
I
menyuruh
Tergugat
untuk
menguruskan
Pengajuan,
melengkapi persyaratan dan membayar biaya-biaya yang diperlukan untuk proses Pinjaman Kredit KPR ke Bank BTN dan Proses Akta jual beli serta Balik Nama Sertifikat di Notaris/PPAT yang biasanya sudah disiapkan oleh Bank BTN dari atas nama Pemilik Penggugat beralih nama kepada Tergugat. 11. Bahwa persoalan ini akhirnya menjadi berlarut-larut, karena permintaan Bank BTN serta Notaris/PPATdari sekitar bulan Juni-juli 2008 kepada Para Penggugat untuk datang menandatangani Akta Jual Beli dan menerima Uang pelunasan jual beli tetapi para Penggugat tidak pernah menghadirinya sampai sekarang sehingga Para Penggugat telah melakukan Wansprestasi. halaman 13 dari 28 halaman Putusan Nomor 138/PDT/2017/PT.BDG
12. Bahwa sebagai jaminan agar kesepakatan untuk melakukan jual beli antara Para PENGGUGAT dan TERGUGAT I dan TERGUGAT II dapat dilaksanakan oleh kedua belah pihak, maka sudah sepatutnya tindakan Para PENGGUGAT untuk menguasai/menempati rumah yang menjadi obyek jual beli sampai dengan persoalan antara PENGGUGAT dan para TERGUGAT terselesaikan dapat dibenarkan secara hukum. Karena pada saat Penyerahan DP tertanggal 25 Mei 2008pihak Penggugat menyerahkan Objek tanah berikut rumah kepada Para Penggugat sambil menunggu proses KPR Bank BTN selesaitetapi setelah disetujui Bank BTN ternyata pihak Para Penggugat lalai karena dari sejak tahun 2008 sampai sekarang Para Tergugat tidak pernah Hadir di Bank BTN untuk menerima uang pelunasan jual beli walaupun sudah beberapakali diberitahukannya ; 13. Bahwa ternyata timbul itikad tidak baik dari para Penggugat yang dengan tanpa ada alasan hukum yang jelas
berupaya membatalkan perjanjian
tetapi tidak disepakati oleh pihak Para Tergugat, upayanya adalah diduga dengan cara bersandiwara antara suami istri yaitu antara penggugat I dan Penggugat II bersekongkol seolah olah Penggugat II tidak sepakat menjual padahal pada saat penerimaan DP oleh Penggugat I, pihak Penggugat I menyatakan telah mendapat persetujuan dari Suaminya yaitu Penggugat II. Sehingga alasan tersebut hanya bersifat administrative saja dan bersifat klasik secenario/sinetron suami isteri bersandiwara dan bukan oleh karena suatu alasan yang bersifat Overmacht(Keadaan yang memaksa) dan antara penggugat I dengan Penggugat 2 statusnya suami isteri yang masih satu atap serumah bertempat tinggal bersama dan pada saat penerimaan Dp jual beli pihak Penggugat telah menyerahkan KTP suaminya yaitu KTP Penggugat II, Kartu Keluarga dan poto copy Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat I kepada Para Tergugat. 14. Bahwa pada dasarnya Para Tergugat tetap mengupayakan untuk menyelesaikan masalah ini secara baik-baik, dimana terakhir PENGGUGAT melalui kuasa hukumnya telah mengirimkan surat somasi
kepada para
Penggugat yang mana surat dimaksud tidak mendapatkan tanggapan para Penggugat untuk melaksanakan kewajiban pihak penjual yang beritikad baik bahkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No 136 yang asli
pernah
serahterimakan kepada Bank BTN tetapi telah diambil lagi oleh Penggugat d.K tanpa sepengetahuan dari Tergugat d.K karena pada waktu penyerahan Sertifikat tersebut tanda terima surat dari Bank BTN adalah A.n Tergugat halaman 14 dari 28 halaman Putusan Nomor 138/PDT/2017/PT.BDG
atas dasar disuruh oleh Penggugat d.K untuk pencairan pinjaman KPR yang uangnya akan dipergunakan pelunasan jual beli kepada Penggugat d.K 15. Bahwa benar dalil gugatan Para Penggugat pada Hal. 1 point 1 menyatakan Sertifikat Hak Bangunan No.136 seluas 70 Meter Terletak di Kel. Kujangsari Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung adalah benar Atas nama EEN ROHAENI sebagai Penggugat I dalam perkara ini. Sedangkan Nama Penggugat II/JAMES SILALAHI tidak ada/tidak tercantum dalam Sertifikat tersebut kemudian Pada Tanggal 25 Mei 2008 Sertifikat Hak Guna Bangunan No.136 tersebut oleh EEN ROHAENI/Penggugat sesuai dengan Nama Pemilik dalam Sertifikat tersebut telah menjual kepada Para Tergugat dengan Harga Rp 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah). 16. Bahwa dari fakta tersebut jelas Tergugat telah melaksanakan kewaiibannya sebagai pihak pembeli yang bertitikad baik dan tidak melakukan perbuatan wansprestasi atupun perbuatan melawan hukum karena Tergugat telah melaksanakan sesuai kesepakatan yang telah dibuat dan disepakati oleh pihak Penggugat dan Tergugat sesuai Surat Perjanjian Jual Beli Tertanggal 25 Mei 2008 yaitu : a. Tergugat telah Membayar Uang DP Rp 10 juta kepada Penggugat ; b. Atas perintah Penggugat kepada Tergugat yaitu Menguruskan proses pengajuan Kredit ke Bank BTN telah telah disetujui kreditnya oleh Bank BTN 59 Juta dan Tergugat telah menyiapkan kekurangan sebesar Rp 1Juta untuk pembayaran Pelunasan Jual Beli antara Pengugat dan Tergugat sesaui dengan surat Perjanjian Jual Beli tertanggal25 Mei 2008 sebesar Rp. 60 Juta tetapi dari pihak Penggugat I dan Penggugat II tidak melaksanakan penandatanganan di BTN dan Notaris/PPAT pembuatan Akta Jual Beli dan untuk penerimaan uang pelunasan sebesar Rp. 60 Juta sehingga jelas bahwa yang melakukan Wansprestasi adalah Para Penggugat atau telah melakukan perbuatan Melawan Hukum. c. Bahwa oleh Karena Penggugat telah menyuruh kepada Tergugat untuk menguruskan dan melengkapi persayatan pengajuan Kredit ke Bank BTN maka untuk melengkapi kelengkapan persyaratan tersebut diantaranya Para Tergugat sudah mengeluarkan biaya transfortasi dan biaya lainnya untuk menguruskan pembuatan surat Pindah dan membuat KTP Kartu Keluarga Surat Izin Usaha , membayar biaya Pajak Penjual BPHTB dan membayar Pajak Pembeli sampai persyaratan pengajuan Kredit sudah lengkap
dan
disetujui
oleh
Bank
BTN
adapun
biaya
yang
halaman 15 dari 28 halaman Putusan Nomor 138/PDT/2017/PT.BDG
telah.dikeluarkan oleh Tergugat untuk pengurusan tersebut kurang lebih sebesar Rp 40.000.000,-(Empat puluh juta rupiah). d. Bahwa dalam hal ini Tergugat adalah pihak pembeli yang diterlantarkan oleh pihak Penjual
dari tahun 2008 sampai sekarang dan pernah
beberapakali Tergugat menhubungi penggugat dan penggugat bilang nanti masih sibuk dan akhirnya sampai no telpnya tidak bisa dihubungi non Aktif dan akhirnya Tergugat mendatangi Tergugat dikantornya dan Tergugat Bilang nanti suaminya masih sibuk tetapi akhirnya sampai sekarang pihak Para Penggugat tidak datang Ke Bank BTN dan Notaris/PPAT sehingga Para Tergugat adalah pihak Penjual yang beritikad tidak baik dan dinyatakan melakukan perbuatan Wansprestasi. 17. Bahwa dalil Para Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan surat penjanjian jual beli tertanggal 25 Mei 2008 telah batal adalah sangat keliru dan tidak berdasarkan hukum karena untuk pembatalan surat perjanjian harus disepakati oleh kedua belah pihak karena berdasarkan pasal 1338 KUHPerdata setiap persetujuan dan perjanjian yang telah dibuat mengikat dan dianggap sebagai Undang-Undang bagi sipembuatnya jadi pembatalan perjanjian tidak bisa dilakukan secara sepihak apalagi pihak tergugat tidak pernah menerima dan tidak akan menerima uang Dp 10.000.000,- karena uang tersebut adalah uang tambahan modal usaha dagang/warung milik Tergugat yang apabila uang tersebut pada saat perjanjiaan jual beli dibuat tersebut
yaitu
sudah 7 tahun
pada
tahun 2008 sampai sekarang tahun 2015 berarti
dan bilamana uang nilai 10 Juta
digunakan tambahan
usaha modal dagang oleh para Tergugat maka sudah mendapatkan keuntungan/penghasilan usahakurang lebih 2 persen untuk setiap harinya yaitu 200.000,- x 7 Tahun (360hari x 7 Tahun =2.530 hari) x Rp 200.000,/hari, jumlah sebesar Rp 504.000.000,-(Lima Ratus Empat Juta Rupiah). 18. Bahwa pada saat dibuat kesepakatan jual beli tidak dibahas atau tidak diperjanjikan lagi tentang transaksi sewa menyewa karena dari sejak dibuatnya surat perjanjian jual beli pihak Penggugat telah mengizinkan secara sukarela kepada Tergugat sampai menunggu transaksi pelunasan yang akan diproses melalui pinjaman KPR Bank BTN setelahpihak BTN menyetujui proses pinjaman KPR
pada sekitar bulan Juli 2008 ternyata
pihak Para Penggugat sampai sekarang tidak mengambil uang pelunasan jual beli tersebut sehingga mengenai tuntutan uang sewa kepada Tergugat harus ditolak karena tidak berdasarkan hukum yaitu dengan tidak adanya perjanjian sewa menyewa lagi setelah dibuatnya pengikatan jual beli tanggal halaman 16 dari 28 halaman Putusan Nomor 138/PDT/2017/PT.BDG
25 Mei 2008
kemudian tuntutan/penentuan
nilai uang sewa tersebut
bersifat sepihak dan penyebab berlarut-larutnya waktu penyelesaian jual beli dari tahun 2008 sampai sekarang disebabkan oleh perbuatan para penggugat yang melakukan Wansprestasi yaitu dengan tidak datang ke Bank BTN dan Notaris&PPAT untuk menerima pelunasan pembayaran jual beli. 19. 19.Dalam Pasal 1267 KUHPerdata dikatakan pula bahwasanya Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga. Pasal 1320 KUHPerdata 1338 KUHPerdata pasal 1236 -1243 KUHperdata. 1457 KUHPerdata. DALAM REKONVENSI. Bahwa apa yang termuat dalam Pokok Perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rekonvensi ini dan Para Tergugat dalam Konvensi / Para Penggugat
dalam Rekonvensi
menolak gugatan Para Penggugat dalam
Konvensi /Para Tergugat dalam Rekonvensi seluruhnya kecuali terhadap apa yang diakui oleh Para Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi.: 1. Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada bagian pokok perkara telah jelas Penggugat d.K /Tergugat d.R
melakukan Wansprestasi terhadap surat
Perjanjian tertanggal 25 Mei 2008 yang telah disepakati oleh Para Penggugat d.K dan Tergugat d.R yaitu Para Penggugat d.K
tidak
melaksanakan prestasinya yaitu mengambil uang pelunasan dari Bank BTN dan melaksanakan penandatangan Akta Jual Beli di Notaris.PPAT. Wanprestasi terjadi karena debitur (yang dibebani kewajiban) tidak memenuhi isi perjanjian yang disepakati, seperti : a. Tidak dipenuhinya prestasi sama sekali, b. Tidak tepat waktu dipenuhinya prestasi, c. Tidak layak memenuhi prestasi yang dijanjikan 2. Bahwa oleh karena para Penggugat Dk tidak melaksanakan kewajibannya sebagai pihak penjual yang beritikad baik maka melalui putusan ini memerintahkan kepada Para Penggugat Dk untuk melaksanakan Transaksi jual beli dengan Para Tergugat Dk di Notaris/PPAT dan atau dengan dasar putusan ini memerintahkan kepada Tergugat Dk bertindak sebagai kuasa pihak Penjual dan menandatangani Akta Jual beli dan surat-surat lainnya untuk kepentingan Administratif Baliknama Sertifikat Hak Milik No.136 halaman 17 dari 28 halaman Putusan Nomor 138/PDT/2017/PT.BDG
seluas 70 Meter Terletak di Kel. Kujangsari Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung Atas nama EEN ROHAENI sebagai Penggugat I dalam perkara ini 3. Bahwa kewajiban para Tergugat Dk sebagai pembeli yang beritikad baik yang sempat tertunda menyerahkan uang pelunasan sebesar Rp. 60.000.000,- oleh karena terjadinya kelalaian/wansprestasi Para Penggugat Dk maka melalui putusan ini memerintahkan kepada para Penggugat Dk untuk menerima uang pelunasan tersebut atau dititipkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung sebagai Konsinyasi beli
yang
sah
secara
hukum
dan
atau
bukti pelunasan jual
Para
Penggugat
dalam
Konvensi/Tergugat Rekovensi melaksanakan Surat Pengikatan Jual Beli tertanggal 5 Mei 2008. Berdasarkan ketentuan pasal 1234 KUH Perdata, maka penggantian kerugian dapat dituntut menurut kitab UU, yaitu berupa : - Biaya-biaya yang sesungguhnya telah dikeluarkan (konsten), atau - kerugian yang sesungguhnya menimpa harta benda si berpiutang (schaden), - Kehilangan keuntungan (interessen) yaitu keuntungan yang akan didapat seandainya siberutang tidak lalai. Sebagaimana diatur dalam pasal 1238 KUH Perdata dan perikatan tersebut harus tertulis. Terdapat berbagai kemungkinan yang bisa dituntut terhadap debitur yang lalai : 1) Kreditur dapat meminta kembali pelaksanaan perjanjian, meskipun pelaksanaan tersebut sudah terlambat. 2) Kreditur dapat meminta penggantian kerugian saja, yaitu kerugian yang dideritanya, karena perjanjian tidak atau terlambat dilaksanakan sebagaimana mestinya. 3) Kreditur dapat menuntut pelaksanaan perjanjian disertai dengan penggantian
kerugian
yang
diderita
olehnya
sebagai
akibat
terlambatnya pelaksanaan perjanjian. 4) Suatu perjanjian yang meletakkan pada kewajiban timbal balik, kelalaian satu pihak yang lain untuk meminta kepada hakim supaya perjanjian dibatalkan, disertai dengan permintaan penggantian kerugian. 4. Bahwa selama 7 tahun tergugat menderita kerugian akibat perbuatan wansprestasi yang dilakukan oleh para penggugat yaitu dari tahun 2008 sampai sekarang tahun 2015 berupa kerugian Materil dan Moril. halaman 18 dari 28 halaman Putusan Nomor 138/PDT/2017/PT.BDG
4.1. Kerugian Materil. -
Bahwa dari Uang Dp 10 Juta yang sudah diterima oleh para penggugat apabila dipakai tambahan modal usahaberdagang oleh Para Tergugat d.K yang dari dahulu sampai sekarang ini lagi dijalani dapat menghasilkan keuntungan kurang lebih 2 persen untuk setiap harinya yaitu 200.000,(Dua Ratus Ribu Rupiah) - x 7 Tahun (360hari x 7 Tahun =2.520 hari) x Rp 200.000,-/hari, jumlah sebesar Rp 504.000.000,-(Lima Ratus Empat Juta Rupiah) .
-
Bahwa atas perintah Tergugat d.R selanjutnya Para Tergugat d.K telah mengeluarkan Biaya pengurusan pengajuan kelengkapan persyaratan administrative ke Bank BTN beupa diharuskannya membuat surat pindah alamat, pembuatan KTP Baru, trnasfortasi akomodasi, membayar pajak pajak penjual dan pembeli atas perintah Penggugat kurang lebih sebesar Rp 40.000.000,-
-
Para Tergugat telah membayar biaya operasianal Pengacara untuk pengurusan permasalahan jual beli dengan para Penggugat dari tahun sampai sekarang timbulnya gugatan oleh para Penggugat kurang lebih sebesar Rp. 25.000.000,Jumlah sebesar Rp 569.000.000,-(Lima ratus enam puluh Sembilan juta rupiah);
4.2. Kerugian Moril. -
Bahwa akibat perbuatan wansprestasi yang dilakukan oleh Para Penggugat d.K/Para Tergugat d.K dari tahun 2008 sampai sekarang tahun 2015 selama 7 tahun para Tergugat d.K merasa tidak tenang, fikiran tidak konsentrasi terhadap perkerjaan, tidak nyaman, merasa was was dan kecewa. Merasa dibohongin/dugaan menjadi korban penipuan,
Ketidakpastian
hak
kehilangan untuk memiliki rumah
untuk
memiliki
rumah/merasa
walaupun ganti rugi moril tidak
dapat dinilai dengan uang tetapi sebagai pelajaran dan peringatan agar para Penggugat d.K untuk tidak berbuat sewenang wenang lagi terhadap korban lainnya maka Para penggugat d.K dihukum untuk menyerahkan uang tunai sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) kepada Para Tergugat d.K secara kontan dan seketika. 5. Bahwa agar putusan dalam gugatan Rekonvensi ini dapat dilaksanakan Eksekusi maka atas perkenan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dapat mengeluarkan penetapan sita jaminan terhadap : halaman 19 dari 28 halaman Putusan Nomor 138/PDT/2017/PT.BDG
- Sebidang tanah berikut rumah, beralamat di Jl. Kiara Asri II no. 13 RT.00 RW. 01 Kel. Sukapura, Kec. Kiara Condong, Kota Bandung. - Sebidang tanah berikut rumah, beralamat di Perumahan Sapta Taruna Pekerjaan Umum (PU) Blok B
Kavling 56 RT. 03 RW. 08 Kel.
Kujangsari, Kec. Bandung Kidul, Kota Bandung ; 6. Bahwa agar pihak Tergugat d.R tidak lalai dalam melaksanakan putusan ini maka Tergugat d.R dikenakan Dwangsom dengan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- ( Satu Juta Rupiah) setiap harinya apabila Tergugat d.R tidak melaksnakan putusan ini yang harus dibayarkan oleh Tergugat d.R kepada Penggugar d.R 7. Bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walupun ada upaya hukum, Banding, Kasasi, Verzet. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan sebagaimana diatas, maka dengan ini kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berkenan kiranya untuk memberikan putusan sebagai berikut : DALAM EKSEPSI. 1. Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat seluruhnya . 2. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima . DALAM POKOK PERKARA 1. Mengabulkan Jawaban Para Tergugat d.K/Penggugat d.R Seluruhnya 2. Menolak gugatan para Penggugat d.K /Tergugat d.Rseluruhnya. 3. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum surat pernyataan/perjanjian jual beli/Pengikatan Jual Beli tertanggal 25 Mei 2008. 4. Menyatakan
para Tergugat
d.R/Penggugat
d.K
telah
melakukan
Wansprestasi. 5. Menyatakan para Tergugat d.R /Penggugat d.K sebagai pihak penjual yang beritikad tidak baik. 6. Menguhukum para Tergugat d.R/Penggugat d.K t untuk melaksanakan Surat Pernyataan/perjanjian /Pengikatan jual beli tertanggal 25 Mei 2008. 7. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya Perkara ini. DALAM REKONVENSI. 1. Mengabulkan gugatan Para Tergugat dalam Konvensi /Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya. 2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini. halaman 20 dari 28 halaman Putusan Nomor 138/PDT/2017/PT.BDG
3. Menyatakan Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi sebagai pihak pembeli yang beritikad baik. 4. Menyatakan
para Tergugat
d.R/Penggugat
d.K
telah
melakukan
Wansprestasi. 5. Menyatakan para Tergugat d.R /Penggugat d.K sebagai pihak penjual yang beritikad tidak baik. 6. Menyatakan Surat Perjanjian Jual Beli/pengikatan untuk melakukan jual beli tertanggal 5 Mei 2008 antara Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi denganpara Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensiatas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Sapta Taruna Pekerjaan Umum (PU) Blok B-56 RT. 03 RW. 08 Kel. Kujangsari, Kec. Bandung Kidul, Kota Bandung sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 136 Kel. Kujangsari, seluas 70 M2 atas nama EEN ROHAENI (Penggugat 1) adalah sah menurut hukum dan harus dilaksanakan oleh para pihak sebagai Undang-undang. 7. Menghukum
para
Penggugat
Dalam
Konvensi/Tergugat
Dalam
Rekonvensi untuk melaksanakan dan memenuhi kesepakatan untuk melakukan transaksi jual beli kepada Para Tergugat dalam konvensi /PENGGUGAT dalam Rekonvensi dengan harga yang telah di sepakati sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah). dan menandatangani Akta Jual Beli di Notaris/PPAT dan di Bank BTN. 8. Menghukum para Tergugat d.R/Penggugat d.K t untuk melaksanakan Surat perjanjian / Pernyataan/Pengikatan jual beli tertanggal 25 Mei 2008. 9. Memerintahkan
ParaTergugat
Dalam
Konvensi/Penggugat
dalam
Rekonvensi untuk melunasi sisa pembayaran jual beli objek dalam perkara ini sebesar RP. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) kepada para Penggugat d.K sebagai pihak penjualdan diserahkan secara langsung kepada para Penggugatd.K atau dititipkan pembayaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung sebagai bukti pembayan pelunasan kepada para Penggugat d.K. 10. Menghukum para Tergugat d.R/Penggugat d.K untuk menerima uang pelunasan jual beli sebesar Rp. 60.000.000,- ( Enam puluh juta rupiah) dari Para Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi 11. Memerintahkan kepada Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dengan dasar putusan ini bertindak sebagai kuasa jual halaman 21 dari 28 halaman Putusan Nomor 138/PDT/2017/PT.BDG
dari Para
Penggugat D.r/Tergugat Dr untuk menandatangani Akta
Jual
di
beli
depan
Notaris/PPAT
atas
objek
tersengketa
dan
menandatangi surat surat untuk kepentingan Balik nama Sertifikat Hak Guna
Bangunan
No
136Kel.
Kujangsari
dan
penandatanganan
pengajuan proses pinjaman Kredit KPR Bank BTN. 12. Menghukum para Penggugat dalam Konvensi/para Tergugat dalam Rekonvensi membayar sejumlah uang tunai dan seketika kepada Para Tergugat d.K/Penggugat d.R Berupa : -
Uang Kerugian materil sebesar Rp 569.000.000,-(Lima ratus enam puluh Sembilan juta rupiah).
-
Kerugian Moril Sebesar Rp 1.000.000.000,- ( Satu Milyar Rupiah).
13. Menghukum para Penggugat dalam Konvensi/para Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar uang paksa/Dwangsom kepada Tergugat dalam Konvensi sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) setiap harinya apabila
Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung
sejak putusan di ucapkan hingga dilaksanakan. 14. Bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walupun ada upaya hukum, Banding, Kasasi, Verzet. 15. Menghukum para Penggugat dalam Konvensi/para Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya dalam perkara Rekonvensi ini; Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bandung telah menjatuhkan putusan tanggal 28 Juni 2016 Nomor
456/Pdt.G/2015
/PN.Bdg. yang amarnya sebagai berikut : DALAM KONPENSI. DALAM EKSEPSI. - Menolak Eksepsi Para Tergugat ; DALAM POKOK PERKARA . 1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagaian ; 2. Menyatakan tindakan Para Tergugat yang menguasai dan menempati rumah milik Penggugat sebagaimana yang diuraikan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 136 / Kelurahan Kujangsari, luas 70 M2 tertulis atas nama Penggugat I setempat dikenal Komplek Perumahan Sapta Taruna Pekerjaan Umum (PU) Blok B-56 RT.03 RW.08 Kelurahan Kujangsari Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung adalah Perbuatan Melawan Hukum ; halaman 22 dari 28 halaman Putusan Nomor 138/PDT/2017/PT.BDG
3. Menyatakan batal dan tidak sah Surat Perjanjian Jual Beli atas tanah dan rumah milik Penggugat yang ditanda tangani Penggugat I dengan Para Tergugat tertanggal 5 Mei 2008 beserta akibat hukumnya ; 4. Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan obyek sengketa/berupa rumah yang ada diatas tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 136 / Kelurahan Kujangsari, luas 70 M2 tertulis atas nama Penggugat I setempat
dikenal Komplek Perumahan Sapta taruna
Pekerjaan Umum (PU) Blok B-56 RT.03 RW.08 Kelurahan Kujangsari, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung yang nilai harganya saat ini sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Para Penggugat dalam keadaan seketika tanpa beban apapun, bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat Kepolisian ; 5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang sewa rumah milik Penggugat sejak tahun 2010 sampai tahun 2015 dengan sewa pertahunnya Rp. 2.500.000,- x 6 tahun = Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ; 6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sewa setiap tahunnya sejak tahun 2015 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai bangunan rumah tersebut diserahkan kepada Para Penggugat ; 7. Menghukum Para Tergugat untuk menerima pengembalian uang milik Para Tergugat dari Para Penggugat sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ; 8. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya ; DALAM REKONPENSI. -
Menolak gugatan Para Penggugat Rekonpensi / Para Tergugat Konpensi untuk seluruhnya ;
DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI. -
Menghukum Para Penggugat Rekonpensi /Para Tergugat Konpensi untuk membayar biaya
perkara secara tanggung menanggung
sebesar
Rp. 1.191.000,- (satu juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ; Menimbang, bahwa sesuai dengan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 94/Pdt.B/2016/PN.BDG. yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung, pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2016, Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 456/Pdt.G/2015/PN.Bdg. tanggal 28 Juni 2016, permohonan halaman 23 dari 28 halaman Putusan Nomor 138/PDT/2017/PT.BDG
banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya masing-masing pada tanggal 29 Juli 2016, dengan seksama; Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) melalui kuasa hukumnya telah mengajukan surat memori banding tanggal 8 Agustus 2016,
yang diterima di Kepaniteraan Perdata
Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 11 Agustus 2016, surat memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawannya masing-masing pada tanggal 22 Agustus 2016, dengan seksama; Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Terbanding
semula Penggugat I dan
Penggugat II melalui kuasa hukumnya, telah mengajukan kontra memori banding tanggal 8 September 2016 yang diterima di Kepaniteraan
Perdata
Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 8 September 2016, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawannya masing-masing pada tanggal 20 Februari 2017, dengan seksama ; Menimbang, bahwa kepada para pihak yang berperkara telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (Inzage), sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada
para pihak masing-masing pada tanggal 9
Februari 2017 dan tanggal 16 Februari 2017, dengan seksama; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) dalam memori bandingnya, mohon agar Pengadilan Tinggi Bandung
membatalkan
putusan
Pengadilan
Negeri
Bandung
Nomor
456/Pdt.G/2015/PN.Bdg. tanggal 28 Juni 2016 dan selanjutnya mengadili sendiri dengan mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya, dengan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut : 1. Bahwa putusan yudex factie tidak sesuai fakta hukum persidangan karena sebenarnya para Terbanding tidak dapat membuktikan perbuatan melawan hukum yang dituduhkan kepada Para Pembanding tetapi yang terjadi dan terbuktidalam persidangan adalah perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Terbanding yaitu dengan tidak melaksanakan janjinya untuk menerima halaman 24 dari 28 halaman Putusan Nomor 138/PDT/2017/PT.BDG
pelunasan Jual Beli yang sudah disiapkan oleh Para Pembanding melalui KPR Bank BTN sesuai dengan kesepakatan pada saat Terbanding I mengambil uang DP jual beli sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Para Pembanding pada tamnggal 25 Mei 2008 yang mana dalam kesepakatan tersebut sesuai dengan keterangan saksi dibawah sumpah dalam persidangan yang bernama Pa Nana Juhana menerangkan intinya bahwa saksi mengetahui kesepakatan jual beli antara Pembanding
dan
Terbanding baik secara tertulis maupun secara lisan karena transaksi jual belinya dilaksanakan dirumah saksi atas permintaan Terbanding I karena pada awalnya saksi disuruh untuk menawarkan penjualan rumah oleh Terbanding I kepada Pembanding oleh karena Terbanding I sedang membutuhkan uang untuk berobat
dan pelunasanke Bank BTN maka
Pembvanding merasa iba dan ingin menolong/membantu kemudian langsung Pembanding berupaya akhirnya terjadilah pengikatan jual beli antara Pembanding dengan Terbanding pada tanggal 25 Mei 2008 dan saksi Nana Juhana mengetahui uang DP Rp. 10.000.000,00 tersebut digunakan oleh Terbanding untuk berobat keluarganya Terbanding dan untuk pembayaran pelunasan kepada BTN
A.n. Terbanding bahkan Terbanding menyuruh
Pembanding untuk mengantarkan uang pelunasan ke Bank BTN sesuai bukti T1 dan T2-5 Rekening Koran a.n Penggugat bahwa pihak Tergugat I telah membayarkan pelunasan kredit (KPR) Penggugat kepada Bank BTN tertanggal 16 Juni 2008 sebesar Rp. 2.242.271,00. 2. Bahwa mengenai pertimbangan hukum judex factie tentang tidak adanya persetujuan suami sehingga jual beli dibatalkan adalah sangat keliru karena berdasarkan
keterangan
saksi Nana
Juhana
dalam
persidangan
di
pengadilan menerangkan pada saat Terbanding I menerima uang DP jual beli berbicara tentang suaminya/Terbanding II itu tanggung saya /Terbanding I untuk mengurusnya, maka dari perkataan Terbanding I tersebut telah meyakinkan pihak Pembanding untuk mempercayai dan tidak ada keraguan sama sekali; 3. Bahwa judex factie telah keliru menerapkan pertimbangan hukum mengenai gugatan perbuatan melawan hukum karena Perbuatan melawan hukum lahir karena Undang-undang sendiri menentukan; 4. Bahwa setelah dicermati putusan aquo pada bagian petitum point No. 3 pada amar putusan yang dibatalkan dan tidak sah adalah surat perjanjian tetanggal 5 Mei 2008 sedangkan surat perjanjian antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding adalah tertanggal 25 Mei 2008, maka dengan halaman 25 dari 28 halaman Putusan Nomor 138/PDT/2017/PT.BDG
demikian surat perjanjian/Pengikatan jual beli tertanggal 25 Mei 2008 masih tetap sah dan mengikat secara hukum; Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Para Terbanding semula Penggugat I dan Penggugat II (Para Penggugat) telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa atas putusan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum dengan menyatakan bahwa tindakan Para Tergugat yang menguasai dan menempati rumah milik Penggugat sebagaimana diuraikan
dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan
Nomor: 136/Kelurahan Kujangsari, luas 70 M2 tertulis atas nama Penggugat I setempat dikenal Komplek Perumahan Sapta Taruna Pekerjaan Umum (PU) Blok B-56 Rt. 03 Rw. 08 Kelurahan Kujangsari Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung adalah “Perbuatan Melawan Hukum”; 2. Bahwa Para Pembanding/Para Tergugat menyatakan dalam memori bandingnya pada point 4 menyebutkan bahwa pertimbanganhukum judex factie tentang tidak adanya persetujuan suami sehingga jual beli dibatalkan adalah keliru ; 3. Bahwa putusan judex factie didasari atas pertimbangan tentang hukumnya (Rechts Gronden) yang tepat , sesuai dengan aturan dan kaidah hukum yang berlaku dari sisi hukum acaranya,
sehingga
apa yang
dikatakan Para
Pembanding/Tergugat DK/Penggugat DR dalam memori bandingnya adalah tidak tepat dan tidak benar sama sekali . Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung sebelum menjatuhkan putusan hukumnya telah dengan sangat cermat dalam mempelajari
dan mempertimbangkan
baik teori maupun dokma sehingga didapat formulasi yang tepat dalam membuat suatu putusan yang benar dalam perkara aquo. Sehingga dalam putusannya Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan yang cukup dengan sangat jelas; 4. Bahwa putusan judex factie sungguh sangat sistematis, runut dari awal hingga akhir berkaitan satu sama lain dan tidak ada yangh bertentangan, ini dapat diartikan bahwa putusan judex factie telah konsisten dan sangat tepat, dengan demikian telah jelas dan secara hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung didalam pertimbangan hukumnya telah sesuai dengan analisa hukum dalam perkara ini; Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak terdapat hal-hal baru halaman 26 dari 28 halaman Putusan Nomor 138/PDT/2017/PT.BDG
yang dapat mempengaruhi putusan ini di tingkat banding, yang hanya merupakan pengulangan saja yang telah dikemukakan di Pengadilan tingkat pertama sehingga harus dikesampingkan ; Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 456/Pdt.G/2015/PN.Bdg. tanggal 28 Juni 2016, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan alasan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan dan alasanalasan tersebut diambil alih dijadikan sebagai pertimbangan
dan alasannya
sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding; Menimbang, tersebut
diatas,
bahwa
maka
berdasarkan
putusan
Pengadilan
pertimbangan-pertimbangan Negeri
Bandung
Nomor
456/Pdt.G/2015/PN.Bdg. tanggal 28 Juni 2016, dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ; Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) berada di pihak yang kalah, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepadanya; Mengingat peraturan hukum dari Perundang-udangan yang berlaku khususnya
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan
Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa Dan Madura serta KUHPerdata. MENGADILI : -
Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) tersebut;
-
Menguatkan
putusan
Pengadilan
Negeri
Bandung
Nomor
456/Pdt.G/2015/PN.Bdg. tanggal 28 Juni 2016 yang dimohonkan banding tersebut ; -
Menghukum
Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat
II (Para Tergugat) tersebut untuk membayar biaya perkara dalam halaman 27 dari 28 halaman Putusan Nomor 138/PDT/2017/PT.BDG
kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ; Demikianlah diputuskan pada hari: Senin tanggal 8 Mei 2017 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat dengan susunan:
Leonardus
Butar
Butar.,
S.H.M.H.
sebagai
Hakim
Ketua,
Amriddin , S.H., M.H. dan I. Nyoman Dika, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Saleha selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.
Hakim-hakim anggota,
Hakim Ketua,
Ttd
Ttd
Amriddin, S.H, M.H.
Leonardus Butar Butar, S.H., M.H
Ttd I. Nyoman Dika, S.H., M.H.
Panitera Pengganti, Ttd Saleha.
Perincian biaya perkara : -
Biaya materai …………..... Rp.
6.000,00
-
Biaya redaksi …………….. Rp.
5.000,00
-
Biaya pemberkasan……... Rp. 139.000,00 Jumlah ………………….
Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
halaman 28 dari 28 halaman Putusan Nomor 138/PDT/2017/PT.BDG
