PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

P U T U S A N Nomor 172/PDT/2017/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: HERMANTO, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Swasta, Alamat : di Jalan Pamekar Timur No.17, Kelurahan Mekar Mulya, Kecamatan Panyileukan, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada SPT. SIANTURI, SH., AFRIANTO BUTAR-BUTAR, S.H. Advokat, Pengacara Dan Konsultan Hukum dan Asisten Advokat yang berkantor di Kantor Advokat, Pengacara & Konsultan Hukum SPT. SIANTURI, SH & ASSOCIATES, Ruko Villa Mahkota Pesona Blok IR No.13 Jalan Raya Letda Nasir, Bojong Kulur, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat Kode Pos 16969, mobile : 0812 1932 4800 Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 April 2016, yang telah dilegalisir pada Pengadilan Negeri Bogor Nomor : 126/SK/HK/2016/PN.Bgr tertanggal 13 April 2016, bertindak untuk dan atas nama HERMANTO; Selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula PENGGUGAT; LAWAN AGUS SANTOSO bin SARIBAN, beralamat di Jl. Raya Sindangbarang No.197, RT.001 RW.003, Kel. Sindangbarang, Kec. Kota Bogor Barat, Kodya Bogor, Provinsi Jawa Barat.; Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula TERGUGAT; KARSIYAH binti SARIBAN, beramat di: Jl. Ciwaluya No.3 RT.04 RW 05, Kelurahan Tegal Lega, Kecamatan Bogor Tengah, Kodya Bogor, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING I semula TURUT TERGUGAT I; ROESMI binti SARIBAN, beralamat di JL. Raya Sindang Barang RT.001 RW.003, Kelurahan Sindangbarang, Kecamatan Bogor Barat, Kodya

Bogor,

selanjutnya

disebut

sebagai

TURUT

TERBANDING II semula TURUT TERGUGAT II;

Halaman 1 dari 27 halaman Putusan Perdata No. 172/PDT/2017/PT.BDG.

SOEPARMI binti SARIBAN, beralamat di Jl. Dr. Semeru, Gg. Kelor No.1 RT.01 RW.10, Kel. Menteng, Kec. Bogor Barat, Kodya Bogor; Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING III semula TURUT TERGUGAT III; TUTI SUDIASIH binti SARIBAN, beralamat di Simprug Garden III B.1 RT.007 RW.03, Grogol Selatan, Jakarta; Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING IV semula TURUT TERGUGAT IV; TITIN HARTINI binti SARIBAN, beralamat di Jl. Raya Sindang Barang RT.001 RW.003, Kelurahan Sindangbarang, Kecamatan Bogor Barat, Kodya

Bogor;

Selanjutnya

disebut

sebagai

TURUT

TERBANDING V semula TURUT TERGUGAT V; DIDI PERAMUDIA M. MISBAH bin ARDI, beralamat di Jl. Bhayangkara II No.11 RT.001 RW.003, Kelurahan Sindangbarang, Kecamatan Bogor Barat Kodya Bogor; Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING VI semula TURUT TERGUGAT VI; RATWATI binti SARIBAN, beralamat di Jl. Bhayangkara II No.10 RT.001 RW.003, Kelurahan Sindangbarang, Kecamatan Bogor Barat, Kodya

Bogor;

Selanjutnya

disebut

sebagai

TURUT

TERBANDING VII semula TURUT TERGUGAT VII; Selanjutnya untuk Terbanding dan Para Turut Terbanding semula Tergugat dan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VII dalam hal ini diwakili kuasanya Indrayoto B. Santoso SH.,MSi., Advokat & Konsultan Hukum pada Law Office INY & Partner, berkedudukan di Jakarta, berkantor di Tower Herbras Kalibata City, CL20, Jakarta Selatan dan Jalan Dewi Sartika No.40D Cawang

Jakarta

berdasarkan

Surat

Kuasa

Khusus

Nomor

018PDT/SK.lny/04/2016 dan 01 s/d 07 .TT-PDT/SK.Iny/04/2016, , yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor di bawah Register Nomor 134/SK/HK/2016/PN.Bgr dan 160 s/d 166 /SK/HK/2016/PN.Bgr tertanggal 20 April 2016 dan tanggal 13 Mei 2016; PENGADILAN TINGGI tersebut; Membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 31 Maret 2017, Nomor 172/PEN.PDT/2017/PT.BDG tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini; Telah membaca Berkas perkara serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bogor tanggal 19 Desember 2016 Nomor 47/Pdt.G/2016/PN.Bgr. serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;


TENTANG DUDUK PERKARA Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 13 April 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 13 April 2016 di bawah Register Nomor 47/Pdt.G/2016/PN.Bgr., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa Penggugat telah membeli sebidang tanah dengan persil 103. D I. Letter C No. 681 dengan luas 670.10 m2 atas nama Ny. Supinah binti Prawira, dari Tn. Indra Djaya, yang terletak di Jalan Sindangbarang, RT.001/003, Kelurahan Sindangbarang, Kecamatan Kota Bogor Barat, Kodya Bogor, Jawa Barat, berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (PJB) No. 15 tertanggal 31 Agustus 2013 dihadapan Notaris Tia Agustina, SH; 2. Bahwa tanah yang dibeli Penggugat tersebut adalah merupakan tanah hibah keluarga tertanggal 24 Januari 1994 dari Ny. Supinah binti Prawira dan Tn. Moch. Sariban kepada anak kandungnya Tn. Soeparyo bin Sariban. Dikarenakan saat itu Tn. Soeparyo bin Sariban telah meninggal dunia (almarhum), maka penerima hibah diberikan kepada Tn. Indra Djaya Bin Soeparyo yang merupakan anak kandung dari Tn. Soeparyo bin Sariban, sesuai dengan Surat Hibah tertanggal 24 Januari 1994; 3. Bahwa tanah yang dibeli Penggugat adalah bagian dari tanah induk seluas 3.100 m2 yang telah dibagi-bagikan kepada sebelas (11) orang ahli waris Ny. Supinah binti Prawira dan Tuan Moch. Sariban, sebagaimana dituliskan dan digambarkan pada berkas Daftar Penerima Hibah Tanah dan Bangunan tertanggal 10 Januari 1994; 4. Bahwa tanah yang telah dihibahkan kepada kesebelas ahli waris tersebut telah diberi kode lahan: A, B, D, J, F, I, L, C, H, K1-K2., dan G, serta JALAN (Jalan 7: Jalan Kendaraan selebar 3,5 m2 dan seluas 222 m2, Jalan I seluas 17 m2 dan Jalan II seluas 10 m2), dengan luas masing-masing pemilik sesuai dengan Kode lahan sbb:  Kode lahan A. pemiliknya adalah ROESPI BINTI SARIBAN, luas 250, 85 m2  Kode lahan B. pemiliknya adalah KARIJAH BINTI SARIBAN, luas 372, 00 m2  Kode lahan D. pemiliknya adalah ROESMI BINTI SARIBAN, luas 144, 95 m2  Kode lahan J. pemiliknya adalah INDRA JAYA BIN SOEPARYO, luas 670, 00 m2


 Kode lahan F. pemiliknya adalah SOEPARMI/ENIM BINTI SARIBAN, luas 143 m2  Kode lahan I. pemiliknya adalah SUDIASIH BINTI SARIBAN, luas 154, 40 m2  Kode lahan L. pemiliknya adalah TITIN HARTINI BINTI SARIBAN, luas 165,16 m2  Kode lahan C. pemiliknya adalah YETI HARYATI BINTI SARIBAN, luas 163, 10 m2  Kode lahan H. pemiliknya adalah DIDI PERAMUDIA BIN ARDI SARIBAN, luas 137, 30 m2  Kode lahan K.1 K.2 pemiliknya adalah Agus Santoso bin Sariban, luas 432,24 m2;  Kode lahan G pemiliknya adalah Ratnawati binti Sariban, luas 218 m2; Sebagaimana digambarkan dalam Daftar Penerima Hibah tanah dan bangunan tertanggal 10 Januari 1994. (vide gambar peta kavling hibah rumah dan tanah terlampir); 5. Bahwa jalan akses keluar masuk untuk tanah dengan kode lahan A, B, C, D, F, J dan K.1/K.2 adalah menggunakan jalan kendaraan (Jalan 7) selebar 3,5 meter dan seluas 222 m2, sebagaimana tergambar di dalam surat daftar penerima hibah dan bangunan tertanggal 10 Januari 1994 dari Ny. Supinah binti Prawira dan Tn. Moh. Sariban (vide gambar pembagian kavling lahan hibah dan jalan terlampir); 6. Bahwa untuk memastikan hak penggunaan jalan kendaraan (jalan 7) selebar 3,5 meter dan seluas 222 m2 tersebut, Penggugat telah mendapatkan jaminan dari pihak penjual (Tn. Indra Djaya) dan ahli waris Suparyo bin Sariban yang lain; 7. Bahwa Penggugat juga telah memperoleh Surat Pernyataan tertanggal 1 Desember 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat sendiri beserta saudara-saudaranya, masing-masing yakni: Ny. Rusmi Sariban, Ny. Titin Hartini dan Ny. Yetty Heriaty, serta diketahui oleh Ketua RT. 001/003 Sdr. Heri Dasawarsa, Ketua RW.003 Kel. Sindangbarang Sdr. Yoyoh Mintarsih dan Ketua LPM Kel. Sindangbarang Sdr. Bogart Arif R. Adapun Surat Pernyataan tersebut menyatakan bahwa; “Sehubungan di sekitar RT.001/003 ada pembangunan perumahan yang lalu lintas kendaraan tersebut melalui jalan depan halaman rumah kami, maka dengan ini kami tidak keberatan dan tidak mempermasalahkannya, dengan catatan apabila


pembangunan rumah tersebut telah selesai dibangun, kami mengharapkan jalan tersebut dapat diperbaiki kembali seperti semula.” 8. Bahwa Tergugat memiliki bengkel mobil (Kode Lahan K.2 dan Lahan F) yang terletak bersebelahan dengan tanah (kosong) milik Penggugat (Kode Lahan J). Selain itu, Tergugat juga memiliki sebidang tanah dan rumah (Kode Lahan K.1) (vide gambar kavling di dalam Surat Daftar Penerima Hibah dan Bangunan tertanggal 10 Januari 1994); 9. Bahwa Tergugat telah menggunakan tanah Penggugat sebagai tempat untuk memarkirkan mobil-mobil konsumennya sejak bulan Oktober tahun 2013 hingga bulan November tahun 2015 secara gratis; 10. Bahwa sekitar bulan Oktober tahun 2015, Tergugat dan istri Tergugat telah menyampaikan secara lisan kepada Tn. Margono Mangkunegoro (adik kandung dari Penggugat) mengenai ketertarikannya untuk menjual tanah bengkel milik Tergugat (Kode Lahan K.2 dan Lahan F), tetapi belum mencapai kesepakatan harga; 11. Bahwa sekitar bulan November tahun 2015, istri Tergugat menawarkan kembali tanah bengkelnya kepada Tn. Margono Mangkunegoro (adik kandung Penggugat) melalui SMS dengan harga Rp 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) per meter2, dan atas penawaran tersebut Tn. Margono Mangkunegoro

telah

mengajukan

penawaran

harga

diangka

Rp

2.000.000,00 (dua juta rupiah) per meter2, namun belum juga mencapai kesepakatan (bukti sms terlampir) 12. Bahwa sekitar bulan November tahun 2015, Pengguggat memberitahukan kepada Tergugat bahwa, tanah milik Penggugat akan digunakan (dibangun) dan Tergugat diminta untuk segera mengosongkan (memindahkan mobilmobil konsumen Tergugat) dari tanah milik Penggugat tersebut; 13. Bahwa sekitar bulan November 2015, Tergugat memindahkan mobil-mobil konsumennya dari tanah Penggugat. Namun kemudian Tergugat melakukan pemblokiran seluruh badan jalan kendaraan (jalan 7), dengan cara menempatkan 3 (tiga) unit kendaraan mobil di badan jalan, sehingga jalan akses keluar masuk ke tanah milik Penggugat tertutup. (Foto bukti pemblokiran jalan terlampir); 14. Bahwa

Penggugat

menyampaikan

telah

keberatan

beberapa kepada

kali

melakukan

Tergugat.

teguran

Penggugat

juga

dan telah

menyampaikan nasihat dan peringatan kepada Tergugat (sebagai wujud persaudaraan bertetangga, guna mengingatkan bahwa perbuatan Tergugat adalah bertentangan dengan nilai-nilai sosial kemasyarakatan, nilai-nilai


agama dan juga bertentangan dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia; 15. Bahwa sekitar awal bulan Januari 2016, telah dilakukan pertemuan antara perwakilan Penggugat dan Tergugat, dengan dihadiri oleh ibu Lurah Sindangbarang, Ketua RT 001 dan Ketua RW 003, keluarga ahli waris Suparyo (Alm.) dan beberapa ahli waris Ny. Supinah binti Prawira (Alm) lainnya. Dalam pertemuan ini, Tergugat telah diperingatkan oleh ahli waris Suparyo alm. dan ahli waris Ny. Supinah binti Prawira almarhum yang lain, mengenai status jalan kendaraan (Jalan 7) selebar 3,5 meter dan seluas 222 m2 yang sejatinya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tanah hibah yang diberikan oleh Ny. Supinah binti Prawira alm. untuk kepentingan jalan akses keluar masuk bersama; 16. Bahwa Tergugat kemudian justru membangun turab pondasi beton di jalan tersebut sehingga jalan akses keluar masuk ke tanah Penggugat menjadi tertutup 100% (seratus persen); 17. Bahwa sekitar akhir bulan Januari tahun 2015, Penggugat menyampaikan somasi tertulis kepada Tergugat (dengan disaksikan oleh ketua RT setempat), agar Tergugat memindahkan mobil-mobil yang diparkir untuk memblokir seluruh badan jalan dan membongkar pondasi beton yang menutup akses keluar masuk ke tanah Penggugat. Namun Tergugat justru menantang Penggugat untuk membawa masalah ini ke jalur hukum; 18. Bahwa Terguga telah menyampaikan surat jawaban tertanggal 31 Januari 2016 atas surat somasi Penggugat, dimana didalam surat jawaban somasi tersebut, Tergugat menyatakan bahwa tanah Penggugat seluas 670 m2 yang dibeli dari Tn. Indra Djaya bin Soeparyo bin Moch. Sariban memiliki jalan akses tersendiri selebar 2,5 meter (dua setengah meter) dan mengakui jalan kendaraan selebar 3,5 meter dan seluas 222 m2 adalah milik keluarga besar Tergugat, dan hanya diperuntukkan bagi ahli waris Ny. Supinah binti Prawira dan Tn. Moch. Sariban. Tergugat juga menyatakan bahwa Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggunakan jalan selebar 3,5 meter dan seluas 222 m2 tersebut dengan dalil (alasan) bahwa PENGGUGAT bukan termasuk ahli waris Ny. Supinah binti Prawira dan Tn. Moch. Sariban. Pernyataan Tergugat tersebut jelas mengada-ada, tidak logis dan tidak sesuai dengan fakta hukum. Mengapa? Karena tanah dengan lebar 3 meter x panjang 17,5 meter (bukan 2,5 meter sebagaimana dinyatakan Tergugat), adalah merupakan bagian dari tanah hibah yang diterima oleh Tn. Indra Djaya seluas 670,10 m2 dari Ny. Supinah Binti


Prawira dan Tn. Moch. Sariban dan tanah tersebut telah dijual seluruhnya oleh Tn. Indra Djaya kepada Penggugat. Dengan demikian, tanah selebar 3 meter x 17,5 meter tersebut bukan merupakan tanah jalan dan Penggugat sebagai pemilik sah, berhak sepenuhnya untuk menggunakan tanah tersebut sesuai dengan kebutuhan dan keinginan Penggugat. Hal ini tentulah sangat berbeda dengan status tanah jalan kendaraan (Jalan 7) selebar 3,5 meter dan seluas 222 m2 dan tanah jalan I dan II masing-masing seluas 17 m2 dan 10 m2 sebagaimana dengan jelas dan terang benderang dituliskan dan digambarkan di dalam lembar daftar penerima hibah tanah dan bangunan tertanggal 10 Januari 1994 dari pemberi hibah yakni Ny. Supinah binti Prawira dan Tn. Moh. Sariban, yang mana jalan-jalan tersebut memang diperuntukkan sebagai jalan hibah untuk jalan akses keluar masuk bersama seluruh ahli waris (penerima hibah) mereka; 19. Bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 1666 KUHPerdata menyatakan, ”Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan TIDAK DAPAT DITARIK KEMBALI, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.”

Oleh karena itu, hak penggunaan jalan-

jalan hibah tersebut tidak dapat dibatalkan dan atau ditarik kembali oleh siapapun. Penggunaan jalan-jalan hibah tersebut secara otomatis menjadi hak yang melekat selamanya kepada pemilik tanah yang berasal dari hibah Ny. Supinah binti Prawira dan Tn. Moch. Sariban. (vide peta lembar penerima hibah tanah dan bangunan); 20. Bahwa Tergugat juga telah menguasai dan menutup jalan hibah: Jalan I seluas 17 m2 dan Jalan II seluas 10 m2 untuk kepentingan pribadi. Fakta ini membuktikan dengan jelas dan terang benderang bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, yakni melanggar Pasal 1666 KUHPerdata. Perbuatan Tergugat juga membuktikan perilaku arogansi dan kesewenang-wenangan Tergugat demi mengejar keuntungan pribadi; 21. Bahwa Ny. Yeti Haryati binti Moch. Sariban (saudari kandung Tergugat), telah menyampaikan keberatan atas dalil atau alasan yang disampaikan oleh Tergugat. Karena bila jalan kendaraan (Jalan 7) selebar 3,5 meter dan seluas 222 m2 tersebut hanya dapat dipergunakan oleh keluarga besar (ahli waris) Ny. Supinah binti Prawira, maka Ny. Yeti Haryati binti Sariban tidak akan pernah bisa menjual tanah dan rumahnya kepada pihak ketiga bila suatu saat dibutuhkan. Karena tidak ada jalan akses lain ke tanah Ny. Yeti Haryati binti Sariban, selain jalan kendaraan selebar 3,5 meter dan seluas


222 m2 (Jalan 7) tersebut. Oleh karena itu, Ny. Yeti Haryati menolak menandatangani surat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat yang mana surat pernyataan tersebut dibuat belakangan yakni tertanggal 31 Januari 2016; 22. Bahwa tanah hibah milik Ny. Karsiah Binti Sariban (lahan Kode B), telah dijual kepada Tuan Rusdi Hara sejak kira kira Tahun 2009. Walaupun tanah yang dibeli Tuan Rusdi Hara memiliki akses langsung ke Jalan Raya Sindangbarang, tetapi Tuan Rusdi Hara tetap memiliki hak untuk mengunakan akses jalan kendaraan selebar 3,5 meter dan seluas 222 m2 (jalan 7) tersebut. Fakta ini sudah tentu mematahkan dalil (alasan) Tergugat sebagaimana disampaikan dalam poin 2 Jawaban somasi Tergugat 31 Januari 2016 yang menyatakan: Tanah Hibah Jalan kendaraan selebar 3,5 meter dan seluas 222 m2 adalah milik keluarga besar Tergugat dan hanya diperuntukkan bagi ahli waris Ny. Supinah binti Prawira dan Tuan Moch. Sariban. Dasar Hak Tuan Rusdi Hara untuk menggunakan jalan kendaraan selebar 3,5 meter dan seluas 222 m2 tersebut adalah dengan berpindahnya hak kepemilikan tanah hibah Ny. Karsiah binti Sariban kepada Tuan Rusdi Hara, maka hak Ny. Karsiah Binti Sariban untuk menggunakan jalan kendaraan seluas 222 m2 tersebut, secara otomatis berpindah kepada Tuan Rusdi Hara. Lalu pertanyaannya adalah mengapa hak Penggugat untuk menggunakan jalan kendaraan selebar 3,5 meter dan seluas 222 m2 tersebut ditutup oleh Tergugat dengan alasan Penggugat bukan termasuk keluarga ahli waris Ny. Supinah binti Sariban dan Tuan Moch. Sariban; 23. Bahwa dalam kasus ini terlihat jelas Tergugat telah menerapkan standar ganda dan berbuat sesuka hati untuk memperoleh keuntungan pribadi. Bila saja adik kandung Pengguggat yaitu Tn. Margono Mangkunegoro bersedia membeli tanah bengkel milik Tergugat dengan harga yang ditetapkan Tergugat senilai Rp 5.000.000,00 per meter2, sudah barang tentu akses jalan keluar masuk akan diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat dan atau kepada Tn. Margono Mangkunegoro selaku adik kandung Penggugat. Mengapa? karena tidak ada akses jalan keluar masuk ke lokasi bengkel milik Tergugat, selain jalan kendaraan (Jalan 7) selebar 3,5 meter dan seluas 222 m2 tersebut. Dan yang harus digaris bawahi adalah; bahwa sebagaimana Tuan Rusdi Hara, Tuan Margono Mangkunegoro pun bukan termasuk keluarga besar (ahli waris) Ny. Supinah binti Prawira alm dan Tuan Moch. Sariban alm;


24. Bahwa Tergugat di dalam poin 1 surat jawaban somasi tertanggal 31 Januari 2016 menyatakan bahwa Tergugat baru mengetahui adanya transaksi penjualan tanah milik Tn. Indra Djaya seluas 670 m2 kepada Penggugat. Padahal faktanya Tergugat telah mengetahui adanya penjualan tersebut setidaknya sejak Tergugat membuat surat pernyataan tertanggal 1 Desember 2014 dimana Tergugat mengizinkan Penggugat menggunakan jalan selebar 3,5 meter dan seluas 222 m2 tersebut. Tergugat juga tidak pernah mengklaim bahwa jalan selebar 3,5 meter dan seluas 222 m2 tersebut hanya diperuntukkan bagi ahli waris saja. Hal ini berlangsung setidaknya hingga bulan November 2015 saat Penggugat meminta Tergugat untuk memindahkan mobil-mobil konsumen Tergugat dari tanah milik Penggugat. Fakta dan bukti tersebut menunjukkan bahwa Tergugat telah melakukan sebuah kebohongan yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat.

Bila

saja

Tergugat

memberikan

pernyataan

larangan

penggunaan jalan hibah selebar 3,5 meter dan 222 m2 tersebut pada saat terjadinya transaksi penjualan dari Tn. Indra Djaya kepada Penggugat, maka boleh jadi Penggugat akan mempertimbangkan untuk membatalkan transaksi jual beli dengan Tn. Indra Djaya; 25. Bahwa uraian kejadian yang telah dipaparkan di atas memperlihatkan dengan jelas bahwa Tergugat memiliki motif yang jahat dengan melakukan kecurangan dan kebohongan yang dilandasi untuk keuntungan pribadi, serta melanggar hukum dan Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia; 26. Bahwa

dikarenakan

pembongkaran

turab

Tergugat beton

tetap

serta

menolak

memindahkan

untuk

melakukan

mobil-mobil

yang

diparkirkan untuk menutup seluruh badan jalan hibah tersebut, maka pada tanggal 2 Februari 2016, Penggugat terpaksa membuat laporan polisi ke Kantor

Kepolisian

Bogor

Kota

dengan

nomor

laporan:

STBL/127/II/2016/SPKT, karena dugaan tindak pidana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2004 Tentang Jalan, khususnya Pasal 63 ayat 1 dan kemudian dikembangkan kepada dugaan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP; 27. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 1666 KUHPerdata yang menyatakan bahwa ”Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan TIDAK DAPAT DITARIK KEMBALI, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.” Pasal ini membuktikan bahwa perbuatan


Tergugat yang telah menutup jalan hibah selebar 3,5 meter dan seluas 222 m2 tersebut ke lahan milik Penggugat dengan menempatkan 3 unit kendaraan di badan jalan dan membangun turab beton serta menguasai dan menutup jalan I seluas 17 m2 dan jalan II seluas 10 m2, dengan tanpa hak, sebagaimana diamanatkan dalam berkas daftar penerima hibah tanah dan bangunan tertanggal 10 Januari 1994, adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum; 28. Bahwa perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat V yang memberikan Surat Pernyataan tertanggal 1 Desember 2014 yang memberikan izin dan tidak berkeberatan kepada Penggugat untuk menggunakan jalan hibah 222 m2 tersebut dan kemudian diingkari sendiri oleh Tergugat bersama Turut Tergugat II dan Turut Tergugat V dan ditanda tangani bersama oleh Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat VII dengan mengeluarkan Surat Pernyataan tertanggal 31 Januari 2016 yang menyatakan bahwa Penggugat tidak berhak menggunakan jalan hibah

seluas 222 m2 tersebut, adalah

merupakan sebuah rangkaian kebohongan, dan pernyataan palsu yang dilakukan oleh Tergugat. Oleh karena itu, Tergugat dan Para Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum; 29. Bahwa mengacu kepada:  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2004 Tentang Jalan, Bab I Pasal 1 ayat (6): Jalan Khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri. Pasal 4 butir C: lingkup pengaturan dalam Undang-Undang ini mencakup penyelenggaraan jalan khusus;  Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan, Pasal 6 ayat (3): Yang dimaksud dengan jalan khusus, antara lain, adalah jalan di dalam kawasan pelabuhan, jalan kehutanan, jalan perkebunan, jalan inspeksi pengairan, jalan di kawasan industri, dan jalan di kawasan permukiman yang belum diserahkan kepada pemerintah;  Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan, Bab IX Pasal 121 ayat (1): Jalan khusus merupakan jalan yang dibangun dan dipelihara oleh orang atau instansi untuk melayani kepentingan sendiri.  Penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan, Pasal 121 ayat (1): Yang dimaksud dengan “jalan khusus” antara lain jalan perkebunan, jalan pertanian, jalan kehutanan,


dan jalan di kawasan permukiman yang belum diserahkan kepada penyelenggara jalan umum;.  Peraturan Menteri PU No.

11 Tahun 2011 Tentang Pedoman

Penyelenggaraan Jalan Khusus: 1. Bab I Pasal 1 ayat (3): Jalan Khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri; 2. Bab I Pasal 1 ayat (7): Penyelenggara jalan khusus adalah instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat yang melakukan penyelenggaraan jalan untuk melayani kepentingan sendiri; 3. Bab III Pasal 4 ayat (2) butir O: Jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain: jalan dalam kawasan permukiman yang belum diserahkan kepada penyelenggara jalan umum; 4. Bab III Pasal 5 ayat (1): Jalan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memiliki lebar badan jalan paling sedikit 3,5 (tiga koma lima) meter;  Didalam surat jawaban somasi tertanggal 31 Januari 2016, poin 2, Tergugat dan Para Turut Tergugat I s/d VII menyatakan bahwa jalan seluas 222 m2 tersebut adalah bukan merupakan jalan umum;  Dari uraian penjelasan diatas, maka terlihat jelas bahwa jalan kendaraan seluas 222 m2 dengan lebar 3,5 meter yang dihibahkan oleh Ny. Supinah binti Prawira dan Tn. Moch. Sariban, sebagaimana dituliskan dan digambarkan pada berkas daftar penerima hibah tanah dan bangunan tertanggal 10 Januari 1994 adalah termasuk kategori jalan khusus. Jalan kendaraan seluas 222 m2 dengan lebar 3,5 meter ini jelas diperuntukkan bagi kepentingan penerima hibah tanah dan bangunan dari Ny. Supinah binti Prawira dan Tn. Moch. Sariban. Dan jalan tersebut belum diserahkan kepada pihak pemerintah (penyelenggara jalan umum). Dengan demikian, perbuatan Tergugat yang memblokir jalan akses keluar masuk ke tanah Penggugat yang notabene dibeli oleh Pengguggat dari Tn. Indra Djaya (sebagai ahli waris Ny. Supinah binti Prawira dan Tn. Moch. Sariban), dengan memarkirkan 3 unit mobil serta membangun turab pondasi beton sehingga akses jalan keluar masuk ke tanah milik Penggugat tertutup 100% adalah jelas merupakan perbuatan melawan hukum khususnya melanggar Undang-Undang RI Nomor : 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Pasal 63 ayat (1);


 Dan oleh karena perbuatan tersebut, maka Penggugat telah sangat dirugikan baik secara materiil maupun immaterial; 30. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi: “Tiap Perbuatan Melanggar hukum, yang membawa Kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan Kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”; 31. Bahwa hingga saat ini, Tergugat masih juga tidak mengindahkan permintaan

Penggugat

untuk

menyelesaikan

masalah

ini

secara

musyawarah kekeluargaan. Bahkan pada tanggal 30 Maret 2016, Tergugat justru membangun pagar tembok untuk menutup jalan akses masuk ke lahan Penggugat. Oleh karenanya, dengan sangat terpaksa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat kepada Pengadilan Negeri Bogor demi tegaknya kebenaran dan keadilan; 32. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah mengalami kerugian baik secara Materil maupun Immateril, sehingga sepatutnyalah menurut hukum Tergugat dihukum untuk mengganti kerugian Penggugat baik kerugian materil maupun kerugian Immatril; I. Kerugian Materil: 1. Bahwa oleh karena Penggugat bergerak di bidang pembangunan perumahan,

sehingga

akibat

perbuatan

Tergugat,

usaha

pembangunan perumahan milik Penggugat tidak bisa berjalan sesuai rencana.

Sebagai

akibatnya,

Penggugat

kehilangan

bagian

keuntungan dan mengalami kerugian karena tidak dapat membangun dan menjual 9 (sembilan) unit rumah dengan nilai keuntungan masing-masing unit rumah ditaksir Rp 500.000.000,00,- (lima ratus juta rupiah) sehingga Penggugat mengalami kerugian: 9 unit x Rp500.000.000,- = total

Rp 4.500.000.000,00 (empat miliar lima

ratus juta rupiah); 2. Bahwa Penggugat terancam potensi mengalami kerugian dengan membayar denda pinalty selama proyek tidak berjalan yang harus ditanggung Penggugat kepada pihak ke tiga berdasarkan Akte Pengakuan Hutang No. 14 tertanggal 25 Pebruari 2016 yang dibuat dihadapan

Notaris/PPAT

Tia

Agustina,

SH

yaitu

sebesar

Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari (vide Pasal 5 Akta Pengakuan Hutang No. 14, tertanggal 25 Pebruari 2016) sebagai akibat keterlambatan pembangunan 9 unit rumah yang diakibatkan


perbuatan Tergugat, Adapun potensi denda finalty yang harus ditanggung oleh Penggugat terhitung sejak tanggal 1 Desember 2016, maka sudah sepatutnyalah menurut hukum Apabila Tergugat dihukum pula untuk membayar denda finalty tersebut terhitung sejak tanggl 1 Desember 2016 sampai dengan keputusan dalam perkara a quo mempunyai kekuatan hukum yang tetap; 3. Bahwa Penggugat mengalami kerugian beban atas modal selama proyek tidak berjalan, dimana Penggugat menempatkan modalnya sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah ) yang tidak berputar/berjalan sama sekali, yang diakibatkan perbuatan TERGUGAT, sehingga PENGGUGAT harus membayar bunga bank dengan perhitungan bunga menurut Undang-Undang yaitu 6 % (Enam Persen) pertahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 1250 Pragraf 3 KUHPerdata dan S.1848 : No.22, sehingga perhitungannya sebagai berikut: 6 % x Rp 2.500.000.000,00 = Total Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah); 4. Biaya-biaya Penggugat dalam mengurus perkara ini sebelum dan sesudah perkara ini Penggugat majukan ke Pengadilan Negeri Bogor yang

diakibatkan

oleh

perbuatan

Tergugat

dalam

bentuk:

transportasi, biaya administrasi, akomodasi dan jasa pihak ketiga dalam pengurusan diperkirakan sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); Sehingga Kerugian Materil yang dialami PENGGUGAT adalah sebesar : Rp 4.500.000.000,00 + Rp 150.000.000,00 + Rp 200.000.000,00 TOTAL……………………………….. Rp 4.850.000.000,00 II. Kerugian imateril yaitu: oleh karena perbuatan Tergugat, Penggugat mengalami kerugian-kerugian yang tidak dapat diperhitungkan namun dapat ditaksir yaitu sebesar: Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); Sehingga total kerugian materiil maupun immateril Penggugat yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar: I. KERUGIAN MATERIL …………… .Rp. 4.850.000.000,00 II. KERUGIAN IMMATERIL …………. Rp. 1.000.000.000,00 TOTAL…………………………..Rp. 5.850.000.000,00 33. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan bahwa Tergugat akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi keputusan yang berkekuatan


hukum tetap (inkrach van gewidjse) dalam perkara ini maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara ini agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap harinya kepada Penggugat, apabila ternyata Tergugat lalai memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (inkrach van gewidjse) dalam perkara ini; 34. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan bahwa Tergugat akan mengalihkan, memindahkan atau mengasingkan harta kekayaan guna menghindari dari tangggung jawab membayar semua hak-hak Penggugat atau ganti kerugian yang ditimbulkan sesuai dengan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini maka untuk menjamin pemenuhan tuntutan Penggugat, dengan ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap seluruh harta kekayaan milik Tergugat berupa: 1. Sebidang tanah berikut bangunan diatasnya seluas lebih kurang 406,11 m2 yang terletak di Jalan Sindangbarang RT. 001 RW. 003, Kelurahan Sindangbarang, Kecamatan Kota Bogor Barat, Kotamadya Bogor, Provinsi Jawa Barat (berdasarkan Kode lahan Hibah K 1 dan F, tertanggal 10 Januari 1994 atas nama Agus Santoso, dalam hal ini Tergugat) dan; 2. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya seluas lebih kurang 169,13 m2 yang terletak di Jalan Sindangbarang RT. 001 RW. 003, Kelurahan Sindangbarang, Kecamatan Kota Bogor Barat, Kotamadya Bogor, Provinsi Jawa Barat (berdasarkan Kode lahan Hibah tanah dan Bangunan K.2, tertanggal 10 Januari 1994 Atas nama Agus Santoso, dalam hal ini Tergugat); 35. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang otentik, maka cukup beralasan apabila Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar dapat menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding dan Kasasi; Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat memohon agar kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, berkenan memanggil dan menentukan hari persidangan untuk didengar keterangannya dan kiranya Majelis Hakim yang


memeriksa dan menangani perkara ini agar kiranya berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut: 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan bahwa Jalan hibah seluas 222 m2, jalan I seluas 17 m2 dan jalan II seluas 10 m2 yang merupakan tanah hibah dari Ny. Supinah binti Prawira Alm. dan Tn. Moch. Sariban Alm. sebagaimana dinyatakan dalam Berkas Daftar Penerima Hibah Tanah dan Bangunan tertanggal 10 Januari 1994, adalah merupakan jalan untuk kepentingan bersama pemilik tanah hibah; 3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang telah meblokir jalan akses keluar masuk kendaraan selebar 3.5 meter, seluas 222 m2 ke tanah milik Penggugat dengan cara memarkirkan 3 (tiga) unit mobil di badan jalan dan membangun turab (pondasi) pagar beton di sepanjang badan jalan, serta menguasai dan menutup jalan hibah I seluas 17 m2 dan jalan hibah II seluas 10 m2, adalah merupakan perbuatan melawan hukum; 4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membongkar pagar beton, dan memindahkan mobil-mobil yang menghalangi akses keluar masuk ke tanah Penggugat; 5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membuka kembali akses jalan hibah I seluas 17 m2 dan jalan hibah II seluas 10 m2 sebagaimana diamanatkan dalam berkas daftar hibah tanah dan bangunan dari Ny. Supinah binti Prawira dan Tn. Moch. Sariban tertanggal 10 Januari 1994; 6. Menghukum Tergugagt untuk membayar ganti kerugian materil Penggugat yang telah dirugikan yaitu sebesar Rp. 4.850.000.000,00 (empat miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah); 7. Menghukum Tergugat untuk membayar potensi denda pinalti sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari terhitung sejak tanggal 1 Desember 2016 sampai dengan keputusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap; 8. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian immateriil kepada Penggugat yaitu berupa kerugian yang tidak dapat diperhitungkan namun dapat ditaksir sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); 9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai Tergugat melaksanakan isi Keputusan ini; 10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini yaitu berupa:


1. Sebidang tanah berikut bangunan diatasnya yang dijadikan bengkel mobil, seluas 406, 11 m2 yang terletak Jalan Sindangbarang RT. 001 RW. 003, Kelurahan Sindangbarang, Kecamatan Kota Bogor Barat, Kotamadya Bogor, Provinsi Jawa Barat (berdasarkan Kode lahan Hibah K 1 dan F), tertanggal 10 Januari 1994 atas nama Agus Santoso, dalam hal ini Tergugat) dan; 2. Sebidang Tanah berikut Bangunan diatasnya seluas 169,13 m2 yang terletak

Jalan

Sindangbarang

RT.

001

RW.

003,

Kelurahan

Sindangbarang, Kecamatan Kota Bogor Barat, Kotamadya Bogor, Provinsi Jawa Barat (berdasarkan Kode lahan Hibah tanah dan Bangunan F), tertanggal 10 Januari 1994 atas nama Agus Santoso, dalam hal ini Tergugat); 11. Menyatakan agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding dan Kasasi. 12. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini; SUBSIDAIR : Atau Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono); Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Para Turut Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 23 Juni 2016, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: Dalam Konvensi; Dalam Eksepsi; Exceptio Studi ln Judicio; Menyatakan bahwa, gugatan yang diajukan oleh Penggugat ini selaku objek jalan umum, harus tidak dapat diterima, karena objek perkara aquo bukanlah jalan umum tapi jalan privat (pribadi) keluarga besar almarhum Bpk

Sariban. Penggugat juga bukan salah satu ahli waris yang berjumlah 11 (sebelas) orang dari almarhum Bpk Sariban sebagai pemilik awal objek terperkara. Objek perkara a quo adalah bagian seluas 222 M2 dari keseluruhan warisan peninggalan almarhum Bpk Sariban dan lbu Supinah yaitu seluruh keturunannya anak kandung, dari almarhum Bpk Sariban dan lbu Supinah yang berjumlah 11 orang dan keluarga besar tersebut berkumpul di dalam (1) satu lokasi lingkungan objek yaitu pada objek perkara aquo;


Tergugat mensomer kepada Penggugat unt uk membuktikan dalilnya bahwa objek perkara adalah jalan umum yaitu sesuai Undang-Undang No.38 Tahun 2004 tentang Jalan. Exceptio Obscuruum Libellum; Gugatan Penggugat ini harus dinyatakakan kabur karena dalam posita 5 dan petitum 5, Penggugat terhadap Tergugat mendalilkan jalan akses keluar masuk untuk jalan tanah milik dan tanah perumahannya(Penggugat adalah pengembang perumahan kecil)harus menggunakan jalan privat (privat) dalam perkara a quo yang merupakan hak milik para ahli waris.Padahal ada akses jalan lain yang lebih lebar (7-8 meter) buat Penggugat dan tidak perlu mendalilkan bahwa objek perkara a quo adalah jalan umum, padahal juga tidak ada pihak umum lainnya yang lewat di jalan keluarga, kecuali Penggugat

memiliki

niat

lain

atas

gugatannya

dan

terkait

bisnis

perumahannya;

Dan secara yuridis akan sangat berdampak gugatan Penggugat terhadap kesepuluh (10) keluarga dari sebelas (11) orang keluarga ahli waris lainnya. Dalam Pokok Perkara Bahwa apa yang telah dikemukakan oleh Penggugat di dalam surat gugatannya adalah tidak benar, mengada-ada, bersifat agresif dan spekulatif

tidak mempelajari terlebih dahulu dasar-dasar dari gugatannya. Dan oleh karena itu agar Yang Mulia Majelis tidak terkecoh dengan dalil-dalil Penggugat, maka dengan ini Tergugat

perlu menyampaikan

duduk

permasalahan yang

sebenarnya, sebagai berikut: 1. Bahwa dalil-dali yang telah dikemukakan diatas olehTergugat didalam ekseps merupakan bagian dalil-dalil yang tidak terpisahkan dari Tergugat dengan Pokok perkara ini; 2. Bahwa, di dalam gugatannya pada halaman 2. point angka 1, Penggugat telah membeli sebidang tanah dari Bapak Indra Djaya diJalan Sindang Barang RT.001 RW.003 Kel.Sindang Barang. Kec. Kota Bogor Barat, Provinsi Jawa Barat. Tergugat tidak hendak membantahnya, selain dari pada itu tidak ada kewajiban Penggugat (pengembang perumahan) meminta izin kepada Tergugat, dan kami tidak mengutipnya lagi redaksionalnya secara keseluruhan disini karena telah ada di dalam berkas perkara; 3. Bahwa juga pada halaman 2 dan halaman 3, point angka 2, 3, dan 4 Penggugat mendalilkan gugatannya (disini Penggugat beminat dan telah membangun rumah-rumah kecil untuk dijual lagi). Tergugat juga tidak


mengutipnya lagi disini karena telah ada didalam berkas perkara. 4. Bahwa, pada halaman 3 point angka 5, 6, 7, Penggugat mulai mendalilkan dalil-dalilnya dan mulai tidak benar, tanpa dasar, dan mencoba memaksakan kehendak. Kami tidak mengutipnya lagi secara keseluruhan redaksionalnya karena telah ada di dalam berkas perkara, kecuali

menurut

Tergugat

adalah

yaitu,

Penggugat

berusaha

mendiskripsikan perkara a quo supaya Yang Mulia Majelis Hakim terkecoh. Khususnya tentang jalan umum dan dalil-dalilnya jalan perkara aquo tidak seperti yang dibayangkan oleh siapapun kecuali mereka dapatnya boleh datang melihat langsung riil di lokasi perkara a quo; 5. Bahwa Tergugat memiliki bengkel mobil adalah benar, pada halaman 3 dan 4, poin angka 8, 9, 10, 11, 12, dan 13. Penggugat mendalilkan soal bengkel kecil mobil Tergugat dan soal jalan privat (lebar kurang 3 meter) keluarga besar ahli waris Bpk Sariban yang berjumlah sebelas (11) orang.

Mungkin

juga

terkait

keinginan

Penggugat

untuk

menawar/membeli lokasi lahan bengkel kecil mobil Tergugat, bisa jadi supaya nantinya dapat dijadikan satu dengan lahan milik Penggugat yang dibeli dari Bpk Indra Djaya. Hal redaksional keseluruhannya tidak kami kutip lagi disini karena telah ada didalam berkas perkara. Tergugat sudah menjelaskan kepada Penggugat bahwa jalan tersebut adalah jalan untuk keluarga sendiri, bahkan dulu di masing-masing ujungnya jalan ada pagarnya yang digembok apabila telah malam. Dan hanya satu dua orang tetangga dekat saja yang dengan mengucapkan "permisi" siangnya boleh lewat dijalan perkara a quo. Penggugat bahkan memilih melewati jalan umum (didekatnya) yang sudah ada selebar 7-8 meter milik perumahan lama; 6. Bahwa pada halaman 4 dan halaman 5 point angka 14, 15, 16, 17 dan 18, Tergugat telah menjelaskan panjang lebar soal jalan aquo, menjelaskan bahwa tidak mungkin truk pasir besar, mobil-mobil pemmk rumah-rumah lewat dijalan kecil (milik ahli waris) itu, tapi Penggugat tetap menegur, mensomasi, menggugat secara perdata dan membuat laporan polisi terkait jalan privat selebar (kurang dari) 3 X 17,5 M2 tersebut.

Tergugat

tentu

hanya

pasrah

dan

tetap

mencoba

mempertahankan hak hukumnya. Sebagai pemilik bengkel mobil kecil Tergugat telah menjelaskan kepada Penggugat, bahwa seluruh ahli waris Bpk Sariban telah mendukung keyakinan dan keputusan Tergugat untuk mempertahankan hak hukumnya jalan itu sebagai warisan


keluarga; 7. Bahwa, Penggugat pada halaman 5 dan 6, point angka 19, 20, dan 21

mendalilkan hukum-hukum untuk mencari pembenaran, Tergugat tetap yakin bahwa hukum dan pengadilan di bawah Yang Mulia Majelis yang memeriksa perkara a quo nanti masih memiliki hati nurani; 8. Bahwa juga Penggugat pada halaman 6 sampai halaman 8, pada point

angka 22, 23, 24, 25, 26, dan 27, mendalilkan berbagai hal-hal yang menguntungkan bagi niat sebenarnya dari Penggugat, disini Tergugat tidak mengutipnya lagi karena telah ada di dalam berkas perkara dan biar Yang Mulia Majelis dapat menilainya; 9. Bahwa pada halaman 8, point angka 28, Tergugat dan Turut Tergugat 17 keseluruhan menyesali kelakuan Penggugat ini. Baru datang, membeli sedikit tanah milik Bpk Indra Djayadan semena-mena berkelakuan seperti telah lama menguasai atas objek perkara a quo. Sehingga menjadi keprihatinan lingkungan dan para pengurus lingkungan yang merasa tadinya wilayah itu aman tentram; 10. Bahwa, Penggugat pada halaman 8 sampai halaman 11, point 29, 30, 31,

dan 32 mendalilkan berbagai macam dalil dan akibat perkara ini katanya mengalami kerugian bisnisnya, membuka tabir siapa sebenarnya Penggugat ini, kepentingan bisnisnya, dan tujuannya sebenarnya atas gugatan perkara a quo. Tergugat tidak mengutipnya lagi disini point-point dimaksud karena telah ada di dalam berkas perkara; 11. Dan bahwa kemudian di halaman 11 dan 12, pada point angka 33, 34, dan

35 Penggugat meletakkan Conservatoir Beslog (CB) dan Uitvoerbaor Bij Vorood (UBV) pada Tergugat disini jelas-jelas niat Penggugat bertentangan dengan Pasal 227 (1) HIR, yang boleh hanya menyangkut hutang piutang akibat Wan Prestasi. Dan niat Penggugat bertentangan dengan Pasal 195 dan Pasal 196 HIR dan juga bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1043 K Tahun 1971. Bahkan berdasarkan SEMA No.03 tahun 1978, tertanggal 01 April 1978 telah ditegaskan, agar para hakim di seluruh Indonesia tidak menjatuhkan putusan UBV, meskipun syarat-syarat yang ditentukan pasal 180 (1) HIR jo Pasal 191 (1) RBG terpenuhi. Dan jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan Hak Azasi Manusia; Demikian Yang Mulia Majelis, Tergugat juga menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.


DALAM REKONVENSI Bahwa dalil-dalil Tergugat dalam Konvensi tersebut diatas dianggap merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Rekonvensi ini. 1. Bahwa Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi; 2. Bahwa Tergugat Rekonvensi semula Penggugat Konvensi telah salah di

dalam mengajukan gugatannya kepada Tergugat konvensi, sebagaimana telah kami uraikan dalam bantahan kami di atas. Dan oleh karena hal tersebut Penggugat Rekonvensi telah mengalami kerugian-kerugian balk materiil maupun immateriian, yaitu: kerugian materiil akibat terganggu usaha bengkel mobilnya, kerugian telah membayar jasa pengacara dan kerugian immateriil yaitu, berupa membuang waktu berharganya mengurus bengkel, tenaga, dan pikiran untuk menyelesaikan perkara ini; 3. Untuk itu sangatlah beralasan bila Tergugat r ekonvensi dihukum untu k

m embayar

kepa.da

Penggugat

Rekonvensi

ganti

rugi

sebesar

Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah); 4. Penggugat Rekonvensi telah berhasil membantah dan membuktikan dengan

jujur gugatan rekonvensinya, oleh karena itu maka sangatlah beralasan gugatan rekonvensi ini dapat dikabulkan Yang Mulia Majelis untuk seluruhnya; Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, sudilah kiranya Yang Mulia Ketua Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan, sebaga berikut: PRIMAIR Dalam Konvensi Pada Eksepsi Menyatakan gugatan Penggugat tid ak dapat diterima, NO atau niet onvantelijk verclaar. Pada PokokPerkara

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Dalam Rekonvensi a. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya; b. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil

kepada Penggugat Rekonvensi atas terganggunya usaha bengkelnya sejak perkara ini ditimbulkan oleh Penggugat dan sedang berjalan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Dan membayar Kerugian immateriil kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar


rupiah), seperti halnya Tergugat Rekonvensi telah membuat terkejut atas gugatannya di atas, sehingga total yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi

kepada

Penggugat

Rekonvensi

menjadi

sebesar

Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Membebankan uang dwang som per-hari sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada

Tergugat

Rekonvensi

apabila

terlambat

di

dalam

menjalankan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, serta meletakkan Conservatoir Beslag (CB) dan Witvoerbaar Bij Voraad lUBV) atas asset Tergugat Rekonvensi dijalan Sindang Barang, yaitu: exse bidang tanah bekas milik Bpk Indra Djaya dan asset lain seluas 640,10 M2 dan 2000 M2 di Jalan Sindang Barang RT.001/ RW.003 Kel. Sindang Barang. Kec. Kota Bogor Barat, Provinsi Jawa Barat dan bangunan diatasnya; Dalam Konvensi dan Rekonvensi; Menghukum

Penggugat

Konvensi/Tergugat

Rekonvensi

untuk

membayar biaya perkara ini, dari awal hingga perkara ini selesai dan telah berkekuatan hukum tetap; SUBSIDAIR, Atau : Apabila

Majelis

Hakim

berpendapat

lain, Penggugat Rekonvensi

memohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia berkenan untuk memutus dengan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik pada tanggal 14 Juli 2016, demikian juga Tergugat dan Para Turut Tergugat telah mengajukan Duplik pada tanggal 4 Agustus 2016;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bogor tanggal 19 Desember 2016 No.47/Pdt.G/2016/PN.Bgr. yang amar selengkapnya sebagai berikut . DALAM KONVENSI : DALAM EKSEPSI : 

Menolak Eksepsi dari Tergugat dan Para Turut Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA : 1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.371.000 (lima juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;


DALAM REKONVENSI : 1. Menolak Gugatan Rekonpensi untuk seluruhnya ; 2. Menghukum Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang besarnya nihil ; Menimbang, bahwa akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bogor yang menyatakan bahwa pada tanggal 21 Desember 2016 Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri

Bogor

Nomor 47/Pdt.G/2016/PN.Bgr. tanggal 19 Desember 2016 diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ; Menimbang, bahwa, risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bogor yang menyatakan bahwa pada tanggal 21 Desember 2016 permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan saksama kepada Pihak Terbanding semula Tergugat pada tanggal 26 Januari 2017 sedangkan / untuk Turut Terbanding I, II, III, IV, V, VI dan VII semula Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII masing-masing tertanggal 26 Januari 2017 ; Menimbang,

bahwa

sehubungan

permohonan

banding

tersebut

Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori bandingnya tanggal 22 Februari 2017 dan diterima oleh Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 27 Februari 2017 dan diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 2 Maret 2017 sedangkan kepada Turut Terbanding I, II, III, IV, V, VI dan VII semula Turut Tergugat I, II, III, IV, VI, V, VI dan VII masing-masing tertanggal 2 Maret 2017 ; Menimbang, bahwa menanggapi Memori banding tersebut Kuasa Terbanding semula Tergugat , Kuasa Turut Terbanding I s/d 7 semula Turut Tergugat I s/d 7 mengajukan Kontra memori bandingnya pada tertanggal 8 Maret 2017 dan diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 8 Maret 2017 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 16 Maret 2017 ; Menimbang, bahwa pemberitahuan pemeriksaan berkas (inzage) perkara Nomor 47/Pdt.G/2016/PN.Bgr, yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bogor telah memberikan kesempatan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 27 Februari 2017, sedangkan kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat pada tanggal 2 Maret 2017 dan kepada Kuasa


Turut Terbanding 1 s/d 7 semula Turut Tergugat I s/d 7 masing-masing tertanggal 2 Maret 2017 ; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum banding adalah 14 hari setelah putusan dijatuhkan atau setelah pemberitahuan putusan; Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 47/Pdt.G/2016/PN.Bgr. diucapkan pada tanggal 19 Desember 2016 dengan di hadiri oleh Kuasa Kedua belah pihak yang berperkara dan Pembanding semula Penggugat telah mengajukan banding pada tanggal 21 Desember 2016 berarti banding tersebut di ajukan masih dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan diucapkan, sehingga sesuai dengan tenggang waktu yang di tentukan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura ; Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya tanggal 22 Februari 2017 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : 1.

Bahwa Pengadilan Negeri Bogor telah keliru didalam memberikan pertimbangan hukum yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat menjadi kabur karena kurang pihak ;

2.

Bahwa judex facti telah keliru dalam memberikan penilaian atas posisi hukum saudara Rusdi dan saudara Rimun ;

3.

Bahwa judex facti kurang cermat dalam mempelajari gugatan Nomor 47/Pdt.G/2016/PN.Bgr ; Berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan tersebut diatas kami mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung berkena memutuskan agar membatalkan

putusan

Pengadilan

Negeri

Bogor

Nomor

47/Pdt.G/2016/PN.Bgr tanggal 19 Desember 2016 dan dengan mengadili sendiri mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding semula Tergugat dan Kuasa Turut Terbanding semula Turut Tergugat dalam mengajukan Kontra memori


banding tertanggal 8 Maret 2017 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : 1.

Bahwa Terbanding dan Turut Terbanding 1 s/d 7 menolak dengan tegas dalil-dalil dalam memori banding yang diajukan oleh Pembanding karena tidak merinci dengan jelas dalam hal mana yudex factie telah keliru memberikan pertimbangan hukum ;

2.

Bahwa pertimbangan yudex factie telah tepat dan benar dalam penerapan dan

pertimbangan

hukum,

karena

dalam

putusannya

telah

mempertimbangkan seluruh alat bukti dan saksi-saksi yang diajukan Pembanding maupun Terbanding ; Berdasarkan hal tersebut diatas maka kami mohon Pengadilan Tinggi menolak permohonan banding dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 47/Pdt.G/2016/PN.Bgr. tanggal 19 Desember 2016 ; Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini, maka seluruh isi memori banding dan kontra memori banding dari para pihak yang berperkara tersebut di atas, dianggap telah termaktub dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ; Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dan meneliti secara cermat dan saksama berkas perkara, beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 47/Pdt.G/2016/PN.Bgr, tanggal 19 Desember 2016 dan telah pula membaca dengan seksama Berita Acara persidangan serta Memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dan juga Kontra Memori banding yang diajukan Terbanding dan Turut Terbanding 1 s/d 7 semula Tergugat dan Turut Tergugat 1 s/d 7 tersebut dan ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, karena Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan jelas dan seadil-adilnya sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang telah terungkap di depan persidangan dimana dalam Gugatan Konvensi terdapat kekurangan pihak sebagai Tergugat/Turut Tergugat karena ada pihak lain yang berkepentingan tidak ikut digugat oleh karena itu gugatan penggugat kurang pihak (plurium litis consortium), maka Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama khususnya dalam gugatan dalam Konvensi baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok perkara oleh

karena

pertimbangan-pertimbangan

hukumnya

telah

memuat

dan

menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan- alasan yang mejadi dasar dalam putusannya dan dengan demikian pertimbangan


Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam gugatan Konvensi dianggap telah pula termuat dalam putusan ditingkat banding dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding sedangkan dalam gugatan Rekonvensi yang menolak gugatan Rekonvensi harus dibatalkan karena sebagai mana yang telah dipertimbangkan dalam gugatan Kovensi dimana gugatan Konvensi kurang pihak karena ada pihak lain yang berkepentingan tidak ikut digugat oleh karena itu dengan sendirinya gugatan Rekonvensi dalam perkara ini juga kurang pihak oleh karena itu dalam gugatan Rekonvesi juga harus dinyatakan tidak dapat diterima karena kurang pihak dengan demikian gugatan pokok perkara dalam gugatan Rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan dan gugatan Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor : 47/Pdt.G/2016/PN.Bgr, tanggal 19 Desember 2016 yang amarnya : DALAM KONVENSI : DALAM EKSEPSI : 

Menolak Eksepsi dari Tergugat dan Para Turut Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA : 1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.371.000,00 (lima juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ; DALAM REKONVENSI : 1. Menolak Gugatan Rekonpensi untuk seluruhnya ; 2. Menghukum Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang besarnya nihil ; Akan diperbaiki khususnya amar putusan dalam Gugatan Rekonvensi yang menyatakan gugatan Rekonvensi ditolak seluruhnya di rubah menjadi

Gugatan

Rekonvensi

dinyatakan

tidak

dapat

diterima

sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini; Menimbang, bahwa oleh karena baik gugatan Konvensi maupun gugatan Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima maka sudah sewajarnya pihak Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi tetap dipihak yang dikalahkan baik dalam peradilan tingkat pertama


maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ; Mengingat, Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 1947 tentang banding dan Peraturan Perundang Undangan lainnya yang terkait ; MENGADILI 

Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;



Memperbaiki

putusan

Pengadilan

Negeri

Bogor

Nomor

47/Pdt.G/2016/PN.Bgr. tanggal 19 Desember 2016 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai gugatan Rekonvensi yang amar selengkapnya sebagai berikut : DALAM KONVENSI : DALAM EKSEPSI : 

Menolak Eksepsi dari Terbanding semula Tergugat dan Para Turut Terbanding semula para turut Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA : 

Menyatakan Gugatan Pembanding semula Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM REKONVENSI : 

Menyatakan Gugatan Terbanding semula Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima ;

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI 

Menghukum Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus limapuluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim,pada hari S E N I N tanggal 29 Mei 2017 oleh kami AGUS HARIYADI, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Barat selaku Ketua Majelis dengan NELSON PASARIBU, S.H., M.H. dan DALIZATULO ZEGA, S.H. masingmasing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam Peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 31 Maret 2017 Nomor 172/Pen/Pdt/2017/PT.BDG. putusan mana diucapkan pada hari

SELASA


tanggal 30 Mei 2017 dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. FARIDA, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Ttd

Ttd

NELSON PASARIBU, S.H., M.H

AGUS HARIYADI, S.H., M.H

Ttd DALIZATULO ZEGA, S.H.

PANITERA PENGGANTI Ttd HJ. FARIDA, S.H.

Perincian Biaya : - Materai ............……. - Redaksi ..................... - Pemberkasan .................. Jumlah

Rp. 6.000,Rp. 5.000,Rp. 139.000,Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)


PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents