PT.Bdg DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN

NOMOR 224/Pdt/2016/PT.Bdg “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” Pengadilan Tinggi Jawa Barat, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara

Perdata dalam Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. H. ASEP MUCHLIS, alamat Puri Kartika CD/4, RT 004 RW 006, Kelurahan Tajur, Kecamatan Ciledug, Kota Tanggerang;

2. H. ARIEF BACHTIAR, S.Pd.I, alamat Komplek Departemen Agama Blok A/16 RT 001 RW 015, Desa Pabuaran Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor ;

3. TAUFIK RACHMAN, alamat

Komplek Departemen Agama RT 006 RW 003,

Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan ;

4. RAHMAH MUTIAWATY, alamat

Jalan

Mangga

Nomor

39, RT 008 RW 004,

Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan ;

5. H. MACHMUD FAUZI, alamat Komplek Marinir Blok LL 1 Nomor 5, RT 004 RW 006,

Kelurahan Rangkapan Jaya Baru, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok ;

6. NURJANAH LAILAWATI,

alamat Komplek Kemang IFI Graha, Jalan Garut A5

Nomor 12 F, RT 006 RW 014, Kelurahan Jati Rasa, Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi ;

7. RATNA WULAN PUSPITAWATI, alamat Jalan Raya Ciburuy RT 003 RW 017, Desa

Padalarang,

Bandung Barat ;

Kecamatan

Padalarang,

Kabupaten

8. LILIS FAUZIAH MUSTIKAWATI, alamat Jalan Tanjung Raya - Jati Indah Residence 3 Blok D3 Nomor 3 RT 006 RW 002 Jati Waringin, Pondok Gede Bekasi ;

9. IDA FARIDA KOMARAWATI, alamat Pondok Safari Indah, Jalan Seruni Blok D1 Nomor 16, RT 011 RW 015, Kelurahan Jurangmangu Barat, Kota Tanggerang Selatan ;

10. MUSLIMAH KUSUMAWATI, alamat Komplek Kemang IFI Graha, Jalan Garut A5 Nomor 12F, RT 006 RW 014, Kelurahan Jati Rasa, Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi ;

Halaman

1 dari 22 Putusan Nomor 224/Pdt/2016/PT.Bdg.

11. CAHAYA GUMILAR, S.Pd.I (ahli waris pengganti / anak Almh Neneng Siswati),

Alamat Kp. Ciburuy Nomor 10, RT 001 RW 005, Desa Ciburuy, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat ;

12. MITRA SITI SUNDARI (ahli waris pengganti / anak almh Neneng Siswati), alamat Kp. Ciburuy No. 16, RT 001 RW 005, Desa Ciburuy, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat;

Kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iwa Sk Syarief, S.H., dan Wilmar Sinaga, S.H., Advokat, beralamat

kantor di Jalan Simpang Nomor 4 A Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11

Januari 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Negeri Bale Bandung Nomor W11 U6-38.HT.04.10 Tahun

2016 tanggal 19 Januari 2016, selanjutnya disebut sebagai ; Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi; L A W A N

1. SAYUTI, alamat Kampung Bunibuana RT 01 RW 13,

Kutawaringin, Kabupaten Bandung;

2. CUCU AMINAH, alamat

Desa Jatisari, Kecamatan

Kampung Bunibuana, RT 01 RW 13, Desa Jatisari,

Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung;

3. MASRI, alamat Kampung Bunibuana, RT 02 RW 09, Desa Jatisari, Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung;

4. DAYAT, alamat Kampung Bunibuana

RT 01 RW 13,

Kutawaringin, Kabupaten Bandung;

Desa Jatisari, Kecamatan

5. ENDANG KOMAR, alamat Kampung Badaraksa, RT 03 RW 14, Desa Jelegong, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung;

6. ETIK KARTIKA, alamat Cipatat,

RT 01 RW 10,

Margaasih, Kabupaten Bandung;

Desa Lagadar,

7. JUARIAH BINTI JAENUDIN, alamat Kampung Badaraksa,

Kecamatan

RT 04 RW 14, Desa

Jelegong, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung;

8. ADE MAHMUDIN, alamat Kampung Ciraden,

RT 03 RW 11,

Desa

Jelegong,

Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. Drs. T.S. Kartadiredja,S.H., 2.

Drs.

G.P.

Somantri,

S.H.,

3.

Arief

GNS,

S.H,

4. N. Suraatmadja, S.H., dan 5. Drs. D. Hendrijanto, S.H., Para Advokat, beralamat di Jalan Bapa Husen Dalam Nomor

6 Cihampelas Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Halaman

2 dari 22 Putusan Nomor 224/Pdt/2016/PT.Bdg.

tanggal

8

Juni

2015,

yang

terdaftar

di

Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor W11 U6.307 HT 04

10 Tahun 2015 tanggal 8 Juni 2015, selanjutnya disebut sebagai Para Terbanding semula Tergugat I, II, III, IV, V, VI,

VII, dan VIII Konvensi/Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII Rekonvensi;

D A N ;

1. KEPALA DESA JELEGONG, alamat Jl. Raya Soreang - Cipatik KM 11, Desa Jelegong, Kecarnatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung;

2. CAMAT KECAMATAN KUTAWARINGIN, alamat

Kutawaringin,

Kabupaten

Bandung, selanjutnya disebut sebagai Para Turut Terbanding semula Tergugat IX, dan X Konvensi;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Setelah membaca berkas perkara maupun surat-surat lain yang berkenaan

dengan perkara ini sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Mei 2015 yang

diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal

19 Mei 2015 dalam Register Nomor 77/Pdt.G/2015/PN Blb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa para Penggugat adalah pemilik tanah seluas 3800 meter persegi, terletak di Desa Jelegong Kabupaten Bandung, berdasarkan: bukti Surat Letter C No.

216/Desa Jelegong Persil No. 97 D.I, Blok Pesantren Badaraksa Desa Jelegong, Kabupaten Bandung atas nama Djubaedah;

2. Bahwa kira-kira pada bulan April tahun 2015, di atas tanah hak milik Para Penggugat

itu terdapat Plang yang ditancapkan di atas tanah tersebut, demikian dengan tulisan berbunyi : “Tanah ini milik ahli waris Hj. Djuabaedah Sarhawi (Alm) berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 135/PDT.G/2014/PN.Blb, tanggal 23 Maret 2015 - LBH YABHIKA”;

3. Bahwa selanjutnya Para Penggugat melakukan pengecekan kepada Kepaniteraan

(Perdata) Pengadilan Negeri Bale Bandung di Bale Endah dan kemudian diketahui: terdaftar Perkara Registerasi Nomor : 135/PDT.G/2014/PN.Blb yang telah DIPUTUS pada tanggal 23 Maret 2015, antara : Sayuti, dkk sebagai Para Penggugat melawan Halaman

3 dari 22 Putusan Nomor 224/Pdt/2016/PT.Bdg.

Kepala Desa Jelegong sebagai Tergugat dan Camat Kutawaringin sebagai Turut Tergugat”;

4. Bahwa Perkara Nomor 135/PDT.G/2014/PN.Blb tersebut, Telah diputus pada tanggal 23 Maret 2015 yang Amar Putusannya berbunyi : MENGADILI DALAM EKSEPSI -

Menolak Eksepsi dari Tergugat seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA 1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Almarhumah Djubaedah H. Sarhawi binti Sarhawi ;

3. Menyatakan bahwa harta kekayaan peninggalan Almarhumah Djubaedah H. Sarhawi binti Sarhawi berupa beberapa bidang tanah yang terletak di Desa Jelegong, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung sebagaimana tercatat dalam Kohir/C Nomor 216 yang masing-masing :

1) Persil 97 DI, seluas 0,380 Ha, Blok Badaraksa, Desa Jelegong, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung, dengan batas-batas : Utara

: Tanah H. Mulja ;

Barat

: Irigasi ;

Selatan Timur

: Irigasi ;

: Tanah/ Jalan raya.

2) Persil 41 a S II seluas 0,743 Ha Blok Cijembel, Desa Jelegong, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung dengan batas-batas : Utara

: Sawah Ontjeng dan Wati ;

Barat

: Sawah Idjun dan H. Said ;

Selatan Timur

: Selokan ;

: Sawah H. Said.

3) Persil 98 D I seluas 0,177 Ha, B1ok Cantilan, Desa Jelegong, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung dengan batas-batas : Utara

: Tanah Uro ;

Barat

: Tanah H. Ismail ;

Selatan Timur

: Tanah H. Yusuf ;

: Tanah Odi-Ny. Epong – Arhasik, adalah milik atau hak dari

Para Penggugat

Halaman

4 dari 22 Putusan Nomor 224/Pdt/2016/PT.Bdg.

4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membuat dan mengeluarkan surat keterangan kepemilikan tanah atau warkah atas harta kekayaan berupa tanah

peninggalan Almarhumah Djubaedah H. Sarhawi binti Sarhawi tercantum dalam point ke-3 di atas tersebut, atas nama Para Penggugat ;

5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengganti dalam Buku Letter C/Kohir C

Nomor 216 yang masih tercatat atas nama Almarhumah Djubaedah H. Sarhawi binti Sarhawi kepada dan/ atau menjadi atas nama Para Ahli Waris (Para Penggugat) ;

6. Menghukum kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini ;

7. Menghukurn kepada Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara.ini sebesar Rp. 2.116.000,00 (dua juta seratus enam belas ribu rupiah) ;

5. Bahwa pihak Para Penggugat dan Pihak Tergugat serta Turut Tergugat dalam

perkara No. 135/PDT.G/2014/PN.Blb di atas Tidak melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung ;

6. Bahwa sikap Para Penggugat conform dengan sikap Tergugat dan Turut Tergugat dalam perkara No. 135/PDT.G/2014/PN.Blb di atas, dan hal ini indikatif konspiratif dalam perkara yang direkayasa ;

7. Bahwa dengan tidak melakukan upaya hukum Banding tersebut, maka Putusan Perkara a quo, memiliki kekuatan dan kepastian hukum tetap (inkracht van gewijsde) ;

8. Bahwa perbuatan Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat dalam perkara No. 135/PDT.G/2014/PN.Blb di atas merupakan perbuatan melawan hukum

terhadap dan menimbulkan kerugian pada Para Penggugat dalam perkara ini dan karena itu Para Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk Memeriksa, Mengadili dan Memutuskan dengan putusan: DALAM PROVISI

Menangguhkan pelaksanaan isi Putusan No. 135/PDT.G/2014/PN.Blb;

9. Bahwa Para Penggugat memohon ditetapkan Revindicatoir Beslag dengan cara : -

Meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas Tanah yang terletak di Desa

Jelegong Kabupaten Bandung, seluas 3800 m², sebagaimana termuat dalam

Surat Letter C No. 216/ Desa Jelegong, Persil No. 97 D.I, Blok Pesantren

Badaraksa, Desa Jelegong, Kabupaten Bandung atas nama Djubaedah, agar gugatan perkara ini tidak ilusoir.

10. Bahwa gugatan perkara ini didukung alat bukti yang sah dan kuat sesuai menurut ketentuan Pasal 180 HIR, maka Para Penggugat memohon Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Banding, Verzet atau Kasasi (Uitvoerbaar bij vooraad).

Halaman

5 dari 22 Putusan Nomor 224/Pdt/2016/PT.Bdg.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan untuk memutuskan dengan Putusan : PRIMAIR : DALAM PROVISI : -

Menangguhkan Pelaksanaan isi Putusan Perkara Nomor 135/PDT.G/2014/PN.Blb

sampai dengan perkara ini diputus dan putusannya merniliki kekuatan dan kepastian hukum yang tetap dan pasti (inkracht van gewijsde)

DALAM POKOK PERKARA 1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya ;

2. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah pemilik sah atas : -

Sebidang Tanah Milik Para Penggugat seluas 3800 meter persegi, terletak di

Desa Jelegong Kabupaten Bandung, sebagaimana termuat dalam Surat Letter C No. 216/ Desa Jelegong, Persil No. 97 D.I, Blok Pesantren Badaraksa, Desa Jelegong, Kabupaten Bandung atas nama Djubaedah ;

3. Menyatakan bahwa Sita Jaminan sah dan berharga ;

4. Menyatakan bahwa Surat Pernyataan dan Keterangan Mengenai Hibahnya

Almarhumah Nyi Hadji Djubaedah Nomor : C/1/135 yang diterbitkan oleh Pengadilan

Agama Bogor, tanggal 17 Maret 1979, adalah Sah dan Kuat menurut hukum sebagai Bukti Kepemilikan Tanah Luas 3800 m², terletak di Desa Jelegong Kabupaten Bandung, sebagaimana termuat dalam Surat Letter C No. 216/ Desa Jelegong,

Persil No. 97 D.I, Blok Pesantren Badaraksa Desa Jelegong, Kabupaten Bandung atas nama Djubaedah (Almarhumah) yang semasa hidupnya telah dihibahkan kepada (Hj. Aisjah (almarhumah)) Pewaris Para Penggugat dalam perkara ini ;

5. Menyatakan bahwa Perbuatan Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat dalam

Perkara No. 135/PDT.G/2014/PN.Blb (sekarang Para Tergugat dalam perkara ini) merupakan perbuatan melawan hukum terhadap dan menimbulkan kerugian pada Para Penggugat dalam perkara ini ;

6. Menyatakan bahwa pemasangan plang di atas Tanah Hak Milik Para Penggugat

dalam perkara ini yang berbunyi : “Tanah ini milik ahli waris Hj. Djuabaedah sarhawi (Alm)

berdasarkan

Putusan

Pengadilan

Negeri

Bale

Bandung

No.

135/PDT.G/2014/PN.Blb, tanggal 23 Maret 2015 – LBH YABHIKA” dan dilakukan oleh Para Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum.

7. Menghukum Para tergugat untuk mencabut plang yang berdiri di atas Tanah Hak Milik Para Penggugat terletak di Blok Pesantren Badaraksa, Desa Jelegong, Kabupaten Bandung, luas 3800 meter persegi ; Halaman

6 dari 22 Putusan Nomor 224/Pdt/2016/PT.Bdg.

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar Ganti Rugi berupa uang tunai sebesar Rp.1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) secara sekaligus terhadap Penggugat dalam perkara ini ;

Para

9. Menyatakan bahwa Putusan Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij vooraad), meskipun terdapat Upaya hukum Banding, Verzet atau Kasasi ;

10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara. SUBSIDIAIR : Apabila pengadilan berpendapat lain -quod non- mohon menjatuhkan Putusan yang adil, seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para

Penggugat dan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, dan X, menghadap Kuasanya;

masing-masing

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara

para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Muhamad Djohan Arifin, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal

upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

4 Agustus 2015,

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Para

Penggugat yang telah dirubah tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat

Rekonvensi tersebut Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII Konvensi/Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII Rekonvensi memberikan eksepsi, jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut: DALAM KONVENSI: DALAM EKSEPSI:

1. Kompetensi absolut (absolute comoetentie): - Bahwa gugatan Para Penggugat telah salah mengajukan gugatan perkara a

aquo pada Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Bale Bandung, karena Para Penggugat dalam dalil gugatannya pada bagian Petitum yang Halaman

7 dari 22 Putusan Nomor 224/Pdt/2016/PT.Bdg.

meminta untuk "Menyatakan bahwa Surat Pernyataan dan Keterangan Mengenai

Hibahnya Almarhumah Nyi Haji Djubaedah No. C/l/135 yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Bogor, adalah SAH dan KUAT menurut hukum sebagai Bukti

Kepemilikan Tanah Luas 3800 M2, terletak di Desa Jelegong Kabupaten Bandung, sebagaimana termuat dalam Surat Letter C No. 216/Desa Jelegong,

Persil No. 97 D.l, Blok Pasantren Badaraksa, Desa Jelegong, Kabupaten

Bandung atas noma Djubaedah (Almarhumah) yang semasa hidupnya telah di hibahkcm kepada Hj. Aisjah (Almarhumah) Pewaris PARA PENGGUGAT dalam

perkara ini", sehingga dengan demikian yang menjadi pokok permasalahan gugatan PARA PENGGUGAT adalah mengenai adanya / teijadinya penghibahan (hibah) sedangkan kekuasaan yang berhubungan dengan jenis perkara dan

sengketa kekuasaan pengadilan. Kekuasaan pengadilan di lingkungan Peradilan

Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata tertentu di kalangan golongan rakyat tertentu, yaitu orang-orang yang beragama

Islam. Kekuasaan absolut Pengadilan Agama diatur dalam pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor

7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

 perkawinan;  waris;

 wasiat;  hibah;

 wakaf;  zakat;  infaq;

 shadaqah; dan

 ekonomi syari'ah. Maka dengan berdasar kepada peraturan perundangan - undangan tersebut, gugatan PARA PENGGUGAT telah salah mengajukan gugatannya, oleh karena itu sebagaimana mengenai Eksepsi kekuasaan absolut adalah diatur dalam Pasal 134 HIR/ 160 RBG yang berbunyi: "apabila persengketaan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri untuk mengadilinya,

maka pada setiap saat dalam pemeriksaan perkara itu Tergugat dapat mengajukan tangkisan supaya Pengadilan Negeri menyatakan tidak berwenang

mengadili perkara itu dan Pengadilan Negeri karena jabatannya harus pula menyatakan bahwa tidak berwenang mengadili perkara itu ". Dengan demikian

berdasar hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung harus menyatakan tidak Halaman

8 dari 22 Putusan Nomor 224/Pdt/2016/PT.Bdg.

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, maka gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;

2. Gugatan Penggugat tidak ielas. kabur (Obscuur Libellum)

- Bahwa gugatan Para Penggugat sebagaimana terurai dalam surat gugatannya

tertanggal 15 Mei 2015 adalah kabur dan tidak jelas (Obscuur enggugat pada bagian Posita dan bagian Petitum gugatan tidak sinkron, pada bagian Posita Para Penggugat mendalilkan "Bahwa Para Penggugat adalah Pemilik tanah

seluas 3800 m2, terletak di Desa Jelegong Kabupaten Bandung, berdasarkan : bukti Surat Letter C No. 216/Desa Jelegong, Persil No. 97 D.I, Blok Pasantren Badaraksa, Desa Jelegong, Kabupaten Bandung atas nama Djubaedah ", akan tetapi ternyata didalam bagian tuntutannya (Petitum) Para Penggugat memohon

untuk dinyatakan : " Menyatakan bahwa Surat Pemyataan dan Keterangan Mengenai Hibahnya Almarhumah Nyi Haji Djubaedah No. C/l/135 yang

diterbitkan oleh Pengadilan Agama Bogor, adalah SAHdan KUATmenurut hukum sebagai Bukti Kepemilikan Tanah Luas 3800 M2, terletak di Desa Jelegong

Kabupaten Bandung, sebagaimana termuat dalam Surat Letter C No. 216/Desa Jelegong, Persil No. 97 D.l, Blok Pasantren Badaraksa, Desa Jelegong, Kabupaten Bandung atas nama Djubaedah (Almarhumah) yang semasa

hidupnya telah di hibahkan kepada Hj. Aisjah (Almarhumah) Pewaris Para Penggugat dalam perkara ini ", dimana Petitum bagian penting dalam surat

gugatan, maka Petitum harus sinkron dengan posita, sedangkan gugatan perkara perdata adalah merupakan perkara yang didalamnya terdapat konflik atau sengketa yang meminta Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk mengadili dan

memutus siapa diantara pihak-pihak yang bersengketa atau berkonflik tersebut yang benar. Dimana perkara gugatan disini termasuk dalam lingkup perkara

perdata yang diatur tersendiri oleh hukum acara perdata, namun apabila diteliti dalil gugatan Para Penggugat sangat bertentangan dengan syarat pengajuan gugatan yaitu :

Posita (Fundamentum petendi). Mengacu pada Rv Pasal 8 Nomor 3 yang menyebutkan pula posita dan petitum

sebagai pokok yang harus dipenuhi dalam surat gugatan. Posita merupakan dalildalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta

alasan- alasan daripada tuntutan. Uraian tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa harus dijelaskan secara runtut dan sistematis sebab hal

tersebut merupakan penjelasan duduknya perkara sehingga adanya hak dan hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis daripada tuntutan. Secara garis besar dalam posita harus memuat antara lain: Halaman

9 dari 22 Putusan Nomor 224/Pdt/2016/PT.Bdg.

a.

Objek perkara yaitu mengenai hal apa gugatan yang akan diajukan.

c.

Kualifikasi perbuatan tergugat yaitu suatu perumusan mengenai perbuatan

b. Fakta-fakta hukum yaitu hal-hal yang menimbulkan sengketa.

materiil maupun moral dari tergugat yang dapat berupa perbuatan melawan hukum/melawan hukum ingkar janji.

d. Uraian kerugian yang diderita oleh penggugat. Petitum. Petitum adalah apa yang diminta atau diharapkan oleh Para Penggugat agar

diputuskan oleh hakim dalam persidangan. Petitum ini harus dirumuskan secara jelas, singkat dan padat sebab tuntutan yang tidak jelas maksudnya atau tidak sempurna dapat mengakibatkan tidak diterima atau ditolaknya tuntutan tersebut oleh hakim.

Dalam praktik peradilan petitum dibagi kedalam tiga bagian, yaitu: 1. Tuntutan pokok atau tuntutan primer.

Merupakan tuntutan sebenarnya atau apa yang diminta oleh penggugat sebagaimana yang telah dijelaskan dalam posita.

2. Tuntutan tambahan.

Merupakan tuntutan pelengkap daripada tuntuntan pokok.

3. Tuntutan subsidair atau pengganti. Merupakan

tuntutan yang diajukan

penggugat

untuk mengantisipasi

kemungkinan tuntutan pokok dan tuntutan tambahan tidak diterima oleh hakim;

Dan

ternyata

pada

bagian

Petitum

Para

Penggugat

tidak

menyusun

permintaannya secara sistematis, dimana seharusnya sebelum meminta

dinyatakan sebagai Pemilik atas objek sengketa, seharusnya terlebih dahulu dasar kepemilikan yang diminta dinyatakan terlebih dahulu, namun ternyata Para

Penggugat didahulukan dinyatakan pemilik dan dasar kepemilikannya poin berikutnya, dengan demikian gugatan Para Penggugat tidak jelas, kabur

(Obscuur Libellum), maka gugatan Para Penggugat harus ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvakelijk verklaard);

- Bahwa apabila diteliti secara seksama gugatan Para Penggugat terkesan asalasalan, kabur tidak jelas baik pada bagian Posita maupun Petitum, dimana objek tanah perkara tidak dicantumkan batas-batas tanah yang disengketakan, dan bukti kepemilikannya bukan suatu Akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah, Para Penggugat hanya mendalilkan bukti berupa Surat Keterangan yang Halaman

10 dari 22 Putusan Nomor 224/Pdt/2016/PT.Bdg.

bukan merupakan Akta Otentik, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat

sangat tidak jelas mengenai fakta-fakta peristiwa yang dituangkannya dalam

Posita gugatan serta tidak sinkron dengan Petitum gugatan demikian juga Para Penggugat telah salah mengajukan gugatannya seharusnya gugatan mengenai Hibah harus diajukan pada Pengadilan Agama bukan pada Pengadilan Negeri,

maka oleh karena itu sudah sepantasnya apabila gugatan Para Penggugat

tersebut harus dinyatakan bersifat kabur, tidak jelas dan tidak cermat sehingga sudah sepatutnya jika Para Tergugat mohon kehadapan Majelis Hakim yang memeriksa,

mengadili

dan memutus

mengabulkan Eksepsi Para Tergugat;

perkara

ini

untuk menerima

dan

DALAM POKOK PERKARA : 1.

Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat

2.

Bahwa Para Tergugat mohon agar segala sesuatu yang terurai dalam bagian

3.

seluruhnya, kecuali yang diakuinya secara tegas dan nyata kebenarannya;

Eksepsi mohon dianggap tercantum serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam bagian pokok perkara ini;

Bahwa dalil Para Penggugat pada point 1 yang menyatakan Para Penggugat

adalah pemilik tanah seluas 3800 M2, terletak di Desa Jelegong Kabupaten Bandung, berdasarkan bukti Surat Letter C No. 216/Desa Jelegong, Persil No. 97,

D.I. Blok Pasantren Badaraksa, Desa Jelegong, Kabupaten Bandung atas nama Djubaedah; Bahwa

dalil Para Penggugat

tersebut

tidak

menguraikan kepemilikannya

didasarkan kepada bukti apa, meskipun dalam Petitum gugatannya Para Penggugat mendasarkan kepada Surat Pernyataan dan Keterangan Mengenai Hibahnya Almarhumah Nyi Hadji Djubaedah No. C/l/135 yang diterbitkan

Pengadilan Agama Bogor tanggal 17 Maret 1979, akan tetapi bukti Surat Pernyataan tersebut bukanlah merupakan bukti kepemilikan yang sah, karena bukan suatu Akta Otentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan mengenai hibah telah diatur dalam Pasal 1666 - Pasal 1693 Kitab Undang- Undang

Hukum Perdata (KUH Perdata). Pengertian hibah terdapat dalam Pasal 1666 KUH Perdata, yaitu suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah

menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali. untuk kepentingan seseorang yang menerima penverahan barang itu. Undangundang hanya mengakui penghibahan-penghibahan antara orang-orang yang masih hidup;

Halaman

11 dari 22 Putusan Nomor 224/Pdt/2016/PT.Bdg.

Syarat dan tata cara hibah berdasarkan KUH Perdata yaitu : 1. Pemberi hibah harus sudah dewasa, yakni cakap menurut hukum, kecuali dalam hak yang ditetapkan dalam bab ke tujuh dari buku ke satu KUH Perdata (Pasal 1677 KUH Perdata);

2. Suatu hibah harus dilakukan dengan suatu akta notaris yang aslinya disimpan oleh notaris (Pasal 1682 KUH Perdata);

3. Suatu hibah mengikat si penghibah atau menerbitkan suatu akibat mulai dari penghibahan dengan kata-kata yang tegas yang diterima oleh si penerima hibah (Pasal 1683 KUH Perdata);

4. Penghibahan kepada orang yang belum dewasa yang berada di bawah

kekuasaan orang tua harus diterima oleh orang yang melakukan kekuasaan orang tua (Pasal 1685 KUH Perdata);

Bahwa dari ketentuan Pasal 1682 KUHPerdata tersebut PARA PENGGUGAT

mengemukakan kepemilikannya berdasar kepada Surat Pernyataan dan

Keterangan Mengenai Hibahnya Almarhumah Nyi Hadji Djubaedah No. C/l/135 yang diterbitkan Pengadilan Agama Bogor tanggal 17 Maret 1979, dimana surat pernyataan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, karena

penghibahnya telah meninggal dunia, demikian juga Hibah sebagaimana Pasal 1677 KUHPerdata yang menyatakan "Suatu Hibah harus dilakukan dengan

suatu akta notaris yang aslinya disimpan oleh notaris" maka oleh karena itu bukti

Surat

Pernyataan

dan

Keterangan

tersebut

adalah

bukti

yang

bertentangan dengan hukum sehingga bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian;

4. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada point 2, 3 dan 4, yang menyatakan

atau memohon Plang dicabut, adalah dalil yang tidak berdasar karena,

pemasangan plang tersebut Para Tergugat melakukan atas dasar Putusan Pengadilan

Negeri

Bale

Bandung

Nomor

135/Pdt.G/2014/PN.Blb

tanggal

23 Maret 2015 dimana putusan tersebut saat ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka wajar dan berdasar hukum Para Tergugat memasang Plang

di lokasi tanah Persil 97 D.I, seluas 0,380 Ha, Blok Badaraksa, Desa Jelegong, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung, sehingga pemasangan Plang yang dilakukan

Para

Tergugat

(Onrechtmatigedaad);

bukan

merupakan

Perbuatan

Melawan

Hukum

5. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada point 5, 6 dan 7 dalam perkara ini

menyatakan bahwa Para Penggugat dan pihak Tergugat serta Turut Tergugat Halaman

12 dari 22 Putusan Nomor 224/Pdt/2016/PT.Bdg.

dalam perkara Nomor : 135/Pdt.G/2014/PN.Blb tidak melakukan upaya hukum

Banding, hal itu tidak bertentangan dengan hukum serta merupakan hak dari para pihak untuk tidak mengajukan upaya hukum, demikian juga mengenai adanya indikatif

konspiratif

hal

tersebut

tidak

ada

relevansinya

dengan

pokok

permasalahan, karena terhadap objek perkara a quo sebelumnya tidak ada permasalahan hukum, akan tetapi ternyata sekarang muncul permasalahan yang

mengakui haknya dengan bukti yang tidak jelas, sebagaimana gugatan Para

Penggugat didalam petitum gugatannya yang menyatakan Para Penggugat adalah

Pemilik tanah objek perkara dengan tanpa memberikan alasan kepemilikan yang jelas, dan lebih tidak dapat difahami terhadap petitum gugatan Para Penggugat yang menuntut

untuk

dinyatakan

pada

pokoknya Surat Penyataan dan

Keterangan Mengenai Hibahnya Almarhumah Hadji Djubaedah Nomor : C/l/135

yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Bogor, tanggal 17 Maret 1979 adalah sah

dan kuat menurut hukum sebagai Bukti Kepemilikan Tanah sedangkan dalam posita gugatannya

tidak diuraikan bukti kepemilikan tersebut, maka gugatan Para

Penggugat tidak lengkap, sehingga Para Penggugat tidak mempunyai hak sedikitpun terhadap objek perkara a quo; DALAM REKONPENSI

1. Bahwa segala apa yang terurai didalam bagian Konpensi, mohon dianggap tercantum dan merupakan satu kesatuan dalam bagian Rekonpensi;

2. Bahwa Para Penggugat D.R / Para Tergugat D.K, merasa dirugian dengan adanya

gugatan Para Tergugat D.R / Para Penggugat D.K, dimana gugatannya disamping gugatannya asal-asalan, juga gugatan Para Tergugat D.R / Para Penggugat D.K hanyalah merupakan gugatan yang menghalang-halangi terhadap hak Para

Penggugat d.r untuk melaksanakan haknya, sedangkan hak Para Penggugat d.r.

bukan hanya dalam perkara perdata Nomor :135 /Pdt.G/2014/PN.Blb yang diputus tanggal 23 Maret 2015, akan tetapi sudah diajukan sejak dahulu dimana Para

Penggugat D.K adalah benar - benar akhli waris Almarhumah Hj. DJubaedah yang dinyatakan dalam perkara Nomor : 222/72/C/Bdg tanggal 24 Januari 1974. yang mempunyai hak terhadap harta peninggalannya;

3. Bahwa dari fakta hukum tersebut maka kepemilikan Para Penggugat D.R terhadap

objek perkara a quo adalah sah menurut hukum, akan tetapi tiba-tiba Para Tergugat

D.R mengklaim objek perkara a quo adalah miliknya dengan mendasarkan kepada Surat Pernyataan dan Keterangan Mengenai Hibahnya Almarhumah Nyi Hadji

Djubaedah No. C/l/135 yang diterbitkan Pengadilan Agama Bogor tanggal 17 Maret

1979 yang merupakan bukti surat yang tidak mempunyai kekuatan pembuktian dan

bukan merupakan bukti Otentik, karena hibah seseorang harus memenuhi Halaman

13 dari 22 Putusan Nomor 224/Pdt/2016/PT.Bdg.

persyaratan sebagaimana telah diuraikan dalam bagian Konpensi diatas, maka oleh karena Surat Pernyataan dan Keterangan Mengenai Hibahnya Almarhumah Nyi

Hadji Djubaedah No. C/l/135 yang diterbitkan Pengadilan Agama Bogor tanggal 17

Maret 1979 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum pembuktian, maka berdasar hukum Surat tersebut harus dibatalkan dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat;

4. Bahwa dengan adanya perbuatan Para Tergugat D.R. yang telah dengan sengaja adanya indikasi untuk menghalang-halangi terhadap pelaksanaan

putusan Nomor :135 /Pdt.G/2014/PN.Blb yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka perbuatan Para Tergugat D.R tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatigedaad) sehingga menimbulkan kerugian terhadap

Para Penggugat D.R., sehingga wajar dan sepatutnya Para Penggugat D.R. menuntut kerugian sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) kepada Para Tergugat D.R. yang harus dibayar secara seketika dan sekaligus ;

5. Bahwa Para Penggugat D.R. menuntut pula uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per harinya apabila Para Tergugat D.R. lalai melaksanakan isi putusan perkara ini;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Para Tergugat D.K / Para Penggugat D.R. memohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk memberikan putusannya : DALAM KONVENSI: DALAM EKSEPSI:

 Menerima dan mengabulkan eksepsi Para Tergugat seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA:

 Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidak-tidaknya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM REKONPENSI:

 Mengabulkan gugatan Para Penggugat D.R. / Para Tergugat D.K. seluruhnya;

 Menyatakan Para Tergugat D.R. / Para Penggugat D.K telah melakukan perbuatan melawan hukum;

 Menyatakan Surat Penyataan dan Keterangan Mengenai Hibahnya Almarhumah Hadji Djubaedah Nomor : C/l/135 yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Bogor, Halaman

14 dari 22 Putusan Nomor 224/Pdt/2016/PT.Bdg.

tanggal 17 Maret 1979 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian;

 Menghukum Para Tergugat D.R. / Para Penggugat D.K, untuk membayar kerugian

sebesar

Rp.

2.000.000.000,-

(dua

milyar

rupiah)

kepada

Para

Penggugat D.R. / Para Tergugat D.K, yang harus dibayar secara seketika dan sekaligus;

 Menghukum Para Tergugat D.R. / Para Penggugat D.R. untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per harinya

apabila Para Tergugat D.R./Para Penggugat D.K lalai melaksanakan isi putusan perkara ini sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap; DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

 Menghukum Para Tergugat D.R. / Para Penggugat D.K. untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU:

Mohon Pengadilan Negeri Bale Bandung memberian putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat IX

dan Tergugat X memberikan eksepsi dan jawaban pada pokoknya sebagai berikut: DALAM EKSEPSI:

1. Kewenangan Absolut

Bahwa Pengadilan Negeri Klas IA Bale Bandung tidak berwenang untuk memeriksa

perkara ini, mengingat dalil gugatan para Penggugat menyangkut perintah untuk menyatakan bahwa Surat pernyataan dan Keterangan mengenai hibahnya

Almarhumah Nyi Hadji Djubaedah Nomor : C/l/135 yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Bogor Tanggal 17 Maret 1979 adalah Sah dan Kuat menurut Hukum adalah suatu produk kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Bahwa digugatnya Tergugat 9 dan Tergugat 10 oleh para Penggugat dalam dalilnya

menyatakan bahwa surat pernyataan dan keterangan mengenai Hibahnya

almarhumah Nyi Haji Djubaedah Nomor : C/l/135 yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Bogor tanggal 17 Maret 1979 adalah Sah dan Kuat menurut hukum

sebagai bukti, Hal ini secara jelas diatur dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dengan

Undang- undang Nomor 9 tahun 2004 bahwa gugatan yang diajukan tidak diterima / NO dalam hal pokok gugatan tidak termasuk dalam wewenang dan Halaman

15 dari 22 Putusan Nomor 224/Pdt/2016/PT.Bdg.

gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak. Bahwa

berdasarkan hal tersebut maka sesuai dengan kewenangan Majelis yang memeriksa perkara ini adalah cukup beralasan apabila gugatan ini tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

2. Gugatan Tidak Jelas / Kabur (Obscuur libel)

Bahwa para penggugat didalam gugatannya antara posita dan petitum tidak jelas

dan tidak ada kaitan apa yang digugat oleh para Penggugat dalam positanya menyangkut status Pemilik tanah, seluas 3800 M2 terletak di Desa Jelegong Kabupaten Bandung, surat letter C Nomor 216 Desa Jelegong persil Nomor 97 D.I

blok Pesantren Badaraksa Desa Jelegong Kabupaten Bandung atas nama

Djubaedah dan dalam petitumnya para Penggugat memohon untuk menyatakan bahwa Surat Pernyataan dan Keterangan Hibahnya Almarhumah Nyi Hadji

Djubaedah Nomor C/l/135 yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Bogor tanggal 17 Maret 1979 adalah Sah dan Kuat menurut hukum sebagai Bukti Kepemilikan

Tanah Luas 3800 M2 terletak di Desa Jelegong Kabupaten Bandung sebaimana

termuat dalam Surat letter C Nomor 216 Desa Jelegong Persil Nomor 97 D.I Blok Pesantren Badaraksa Desa Jelegong Kabupaten Bandung atas nama Djubaedah (Almarhumah) yang semasa hidupnya telah dihibahkan kepada Hj Aisyah (Almahumah) pewaris para Penggugat.

Dengan demikian para Penggugat tidak dapat menjelaskan alas hak apa yang dimiliki oleh para Penggugat sehingga mengajukan petitum atas kepemilikan objek tanah.

Bahwa para Penggugat dalam surat gugatannya tidak menyebutkan dengan jelas letak dan batas-batas tanah yang menjadi objek gugatan perkara a quo sehingga

gugatan penggugat haruslah di tolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Yaitu :

1. Putusan MA RI No. 565 K/SIP/1973 tanggal 21 Agustus 1974 "kalau objek gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima",

2. Putusan MA RI No. 1149 K/SIP/1975 tanggal 17 April 1975 "bahwa gugatan penggugat tersebut tidak terang mengenai

letak/batas-batas dan luas tanahnya,

karenanya Pengadilan Negeri harus menolak atau setidak-tidaknya tidak menerima gugatan tersebut dengan alasan gugatan penggugat tidak terang dan tidak memenuhi persyaratan yang di kehendaki hukum acara"

Bahwa berdasarkan uraian diatas sudah seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa

dan memutus perkara ini untuk menerima eksepsi dari Tergugat 9 dan Tergugat 10,

Halaman

16 dari 22 Putusan Nomor 224/Pdt/2016/PT.Bdg.

serta menolak seluruh gugatan para Penggugat atau setidak-tidaknya gugatan para Penggugat tidak dapat diterima. DALAM POKOK PERKARA : 1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi mohon agar dianggap termuat pula dalam pokok perkara, sehingga merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;

2. Bahwa Tergugat 9 dan Tergugat 10 menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang

dikemukakan oleh Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan menguntungkan pihak Tergugat 9 dan Tergugat 10;

3. Bahwa menanggapi gugatan para Penggugat pada point 5, 6 dan 7 menurut hemat

Tergugat 9 dan 10 bahwa para Penggugat menyatakan Para Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat dalam perkara Nomor : 135/Pdt.G/2014/PN.BB tidak

melakukan upaya hukum banding, bahwa hal ini sebelumnya sudah pernah disampaikan oleh Tergugat kepada Penggugat yang sebelumnya dalam perkara terdahulu penggugat menjadi Tergugat akan tetapi tidak di tanggapi oleh pihak

Penggugat sehingga hal tersebut tidak beralasan apabila penggugat menyatakan

telah terjadi indikatif konspirasi antara Penggugat dan Tergugat, Hal itu tidak bertentangan dengan hukum serta merupakan Hak dari para pihak untuk tidak mengajukan upaya hukum demikian juga mengenai indikatif konspiratif hal tersebut

tidak ada relevansinya dengan pokok permasalahan. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Bale

Bandung yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memutus perkara sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat 9 dan Tergugat 10 untuk seluruhnya. 2. Menyatakan

bahwa

gugatan

Penggugat

(nietonvankelijk verklaard);

tidak

dapat

diterima

seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

2. Menolak

gugatan

para

Penggugat

Rp. 1.000.000.000 ( Satu Milyar rupiah);

untuk

membayar

ganti

rugi

sebesar

3. Menyatakan bahwa tergugat 9 dan tergugat 10 tidak terbukti secara sah melakukan perbuatan melawan hukum;

Halaman

17 dari 22 Putusan Nomor 224/Pdt/2016/PT.Bdg.

4. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Bale Bandung yang memeriksa dan

memutus perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya ( ex equo et bono ).

Mengutip dan memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan

resmi putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 77/Pdt.G/2015/PN.Blb tanggal 06 Januari 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : DALAM KONVENSI Dalam Provisi -

Menolak tuntutan provisi dari Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;

Dalam Eksepsi -

Mengabulkan eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII Konvensi/Penggugat I, II,

III, IV, V, VI, VII, VIII Rekonvensi serta eksepsi Tergugat IX dan X Konvensi;

Dalam Pokok Perkara -

Menyatakan gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak

dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar

biaya perkara yang hingga saat ini sejumlah Rp. 2.766.000,00 ( dua juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);

DALAM REKONVENSI -

Menyatakan gugatan Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII Rekonvensi/Tergugat I,,

II, III, IV, V, VI, VII, VIII Konvensi tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

Menghukum Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII Rekonvensi/Tergugat I,, II, III, IV,

V, VI, VII, VIII Konvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sejumlah N i h i l;

Membaca risalah pernyataan permohonan Banding Nomor 02/Pdt.BD/2016/

PN.Blb. jo Nomor 77/Pdt.G/2015/PN.Blb. yang ditanda tangani oleh Panitera

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Januari 2016, Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan

Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 77/Pdt.G/2015/PN.Blb. tanggal 06 Januari Halaman

18 dari 22 Putusan Nomor 224/Pdt/2016/PT.Bdg.

2016, permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama

masing-masing kepada Para Terbanding semula Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, dan VIII Konvensi/Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII Rekonvensi, pada tanggal 26 Januari 2016, dan kepada Para Turut Terbanding semula Tergugat IX, dan X Konvensi, pada tanggal 27 Januari 2016 ;

Memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para

Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, pada

tanggal 21 Maret 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 21 Maret 2016, memori banding tersebut telah diberitahukan secara resmi dan patut kepada Para Terbanding semula Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, dan VIII Konvensi/Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII Rekonvensi, pada tanggal 22 Maret

2016 dan kepada Para Turut Terbanding semula Tergugat IX, dan X Konvensi, pada tanggal 23 Maret 2016 ;

Memperhatikan kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para

Terbanding semula Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, dan VIII Konvensi/Penggugat I, II, III,

IV, V, VI, VII dan VIII Rekonvensi, pada tanggal 31 Maret 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 4 April 2016, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara resmi dan patut kepada Para

Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, pada tanggal 8 April 2016 ;

Membaca relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage) Nomor

02/Pdt.BD/2016/ PN.Blb. jo Nomor 77/Pdt.G/2015/PN.Blb. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung yang menyatakan telah memberitahukan

dan memberi kesempatan masing-masing kepada, Para Pembanding semula Para

Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, pada tanggal 25 Pebruari 2016, Para Terbanding semula Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, dan VIII Konvensi/Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII Rekonvensi, pada tanggal 26 Januari 2016, dan kepada

Para Turut Terbanding semula Tergugat IX, dan X Konvensi, pada tanggal 27 Januari 2016, untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung untuk di periksa dalam tingkat banding ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA : Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari Para Pembanding semula

Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, telah diajukan dalam tenggang waktu maupun tata cara dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; Halaman

19 dari 22 Putusan Nomor 224/Pdt/2016/PT.Bdg.

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para

Tergugat Rekonvensi telah mengajukan memori banding menerangkan sebagai berikut :

yang pada pokoknya

1. Bahwa – Salva Reverentia – Hakim tingkat pertama – ad libitum – menafsirkan syarat formil yang ditentukan di dalam Pasal 118 (1) HIR alasannya ;

a. Domisili Para Tergugat (sekarang Para terbanding) di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung ;

b. Objek gugatan terletak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung;

2. Bahwa perkara sekarang ini, berdiri sendiri dan tidak pernah diperiksa dan diadili serta diputuskan di Pengadilan Negeri Bogor sebagaimana dipertimbangkan oleh Majelis Hakim perkara a quo, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat

pertama terdapat – salva reverentia – gerechtelijke dwalling sehingga asas Ne bis in idem tidak dapat diterapkan dalam perkara sekarang ini ;

3. Bahwa perkara gugatan Para Penggugat (sekarang Para Pembanding) berdiri sendiri, berdasarkan Pembuktian (vide bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang terlampir dalam berkas perkara) ;

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, dan

VIII Konvensi/Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII Rekonvensi telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding bertindak sebagai wali Ibu/Pengampu tanpa disertai adanya pengajuan permohonan untuk pengampuan kepada Pengadilan Negeri yang

wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman orang yang hendak dimohonkan/ diampu untuk ditempatkan di bawah pengampuan (calon kurandus), sehingga

dengan demikian pemberian kuasa kepada Kuasa Hukum Pembanding adalah tidak sah ;

2. Bahwa alasannya yang dikemukakan Para Pembanding pada point i tersebut diatas tidak jelas apa yang dimaksud dan apa hubungannya secara hukum dari alasan

yang dikemukakan tersebut, karena tidak menguraikan secara jelas maksud dari alasan yang dikemukakan pada point 1 huruf a dan b ;

3. Bahwa gugatan Penggugat / Pembanding dan memori banding terlihat asal-asalan

dan terkesan hanya untuk menghalang-halangi terhadap putusan perkara perdata, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa setelah membaca/ mempelajari secara seksama berkas

perkara, memori banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat

Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, Para Terbanding semula Tergugat I, II, III, IV, V,

VI, VII, dan VIII Konvensi/Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII Rekonvensi dan Halaman

20 dari 22 Putusan Nomor 224/Pdt/2016/PT.Bdg.

turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor

77/Pdt.G/2015/PN.Blb.

tanggal 06 Januari 2016, yang memuat kejadian-kejadian serta bukti-bukti para pihak pada persidangan Pengadilan Tingkat Pertama yang sekarang dimohonkan banding,

Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri untuk memeriksa dan memutus perkara a quo ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, maka Majelis Hakim

Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 77/Pdt.G/2015/PN.Blb. tanggal 06 Januari 2016, harus dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama harus

dikuatkan dan Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi berada dipihak yang kalah, maka Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/

Para Tergugat Rekonvensi, harus dihukum membayar semua

biaya dalam kedua tingkat Peradilan ;

Memperhatikan Pasal 136 HIR, Pasal 181 ayat (1) HIR dan peraturan-

peraturan lain yang bersangkutan

MENGADILI :  



Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula

Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi ; Menguatkan

putusan

Pengadilan

Negeri

Bale

Bandung

Nomor

77/Pdt.G/2015/PN.Blb. tanggal 06 Januari 2016, yang dimohonkan banding tersebut ;

Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat

Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

DEMIKIANLAH diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada hari ini Kamis tanggal 28 JULI 2016 oleh kami : LEONARDUS BUTAR-BUTAR, SH.MH., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa

Barat selaku Ketua Majelis, dengan A M R I D D I N, SH.MH., dan EDDY PANGARIBUAN,SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan surat

penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 13 MEI 2016 Nomor

224/PEN/PDT/2016/PT.Bdg ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 2 AGUSTUS 2016 Halaman

21 dari 22 Putusan Nomor 224/Pdt/2016/PT.Bdg.

dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh EMMY NOVA

ELIZAR,SH.MH., Panitera Pengganti, tetapi tanpa hadirnya pihak-pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Ttd

Ttd

A M R I D D I N, SH.MH.,

LEONARDUS BUTAR-BUTAR, SH.MH.,

Ttd

EDDY PANGARIBUAN,SH.MH.,

PANITERA PENGGANTI Ttd EMMY NOVA ELIZAR,SH.MH.,

Perincian Biaya : - Materai

- Redaksi

............…….

.....................

- Pemberkasan .................. Jumlah

Rp.

Rp.

6.000,-

5.000,-

Rp. 139.000,-

Rp. 150.000,-

( seratus lima puluh ribu rupiah )

Halaman

22 dari 22 Putusan Nomor 224/Pdt/2016/PT.Bdg.