PUTUSAN Nomor 177/PDT/2015/PT.BDG.
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI BANDUNG
yang memeriksa dan mengadili
perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -------------------------------------------------------1. PT. DIAN OSIANIA INDONESIA, dahulu berkedudukan di Jalan H. Nabet No. 4 Sanggrahan Raya-Kedoya, Jakarta Barat, 11610, Sekarang berkedudukan di Cinere Limo. Ruko Griya Cinere
I
Blok
49,
No.
43.
Kelurahan
Cinere,
Kecamatan Cinere, Depok, dalam hal ini diwakili oleh RUDI OENTOE selaku Direktur Utama PT. DIAN OSIANIA INDONESIA telah memberi kuasa kepada ABU MANSYUR, SH Advokat yang berkator Hukum di ABU MANSYUR & REKAN jalan Letjen Suprapto 160 Blok A-8, Jakarta Pusat, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 27 November 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 01 Desember 2014 dengan Nomor Reg.187PDT.BTH/2014/PN.DPK,
untuk
selanjutnya
disebut sebagai PEMBANDING semula PEMBANTAH I ; -------------------------------------------------------------------2. Tn. PUNTALAN SIHOMBING, selaku Direktur PT. Dian Osiania Indonesia, beralamat di Jl. Dermaga Blok K-2 No.19, Rt. 010 / Rw. 011, Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada ABU MANSYUR, SH Advokat yang berkator Hukum di ABU MANSYUR & REKAN jalan Letjen Suprapto 160 Blok A-8, Jakarta Pusat, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 27 November 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Halaman 1 dari 7 halaman Putusan No. 177/Pdt/2015/PT.Bdg.
Negeri Depok pada tanggal 01 Desember 2014 dengan
Nomor
Reg.187PDT.BTH/2014/PN.DPK
untuk selanjutnya disebut sebagai
PEMBANDING
semula PEMBANTAH II ; ------------------------------------3. Ny. SHELY GAGHANA, bertempat tinggal di Jl. M.I. Ridwan Rais No.51, Rt. 003/05, Kel. Beji Timur, Kecamatan Beji, Kota Depok, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada ABU MANSYUR, SH Advokat yang berkator Hukum di ABU MANSYUR & REKAN jalan Letjen Suprapto 160 Blok A-8, Jakarta Pusat, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 27 November 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 01 Desember 2014 dengan Nomor Reg.187 / PDT / BTH / 2014 / PN.DPK untuk selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula PEMBANTAH III ; ----Selanjutnya untuk memudahklan penyebutan pihak dalam putusan ini, maka Pembantah I, Pembantah II
dan
Pembantah
III
disebut
sebagai
PARA
PEMBANDING semula PARA PEMBANTAH ; ---------MELAWAN PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI UTARA MANADO (PT. BANK SULUT MANADO),
berkedudukan
di Jalan Sam
Ratulangi No. 9 Manado, 95111, dalam hal ini diwakili oleh JOHANIS CH SALIBANA selaku Direktur Utama PT. Bank Sulut telah memberi kuasa kepada DANIEL ROMPAS, SH selaku Staf Hukum PT. Bank Sulut, JOHANNES J BUDIMAN, SH dan HANNY J.E.S LEIHITU, SH, Advokat yang beralamat di Jalan Sam Ratulangi Nomor 9 Manado, berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor 001/SKK-DIR/I/2014 tertanggal 06 Januari 2014 didaftarkan
di
JOHANNES J BUDIMAN, SH, yang telah Kepaniteraan
Pengadilan
Negeri
Depok
tertanggal 07 Januari 2014 dengan Nomor Reg. 187 / SK /
Halaman 2 dari 7 halaman Putusan No. 177/Pdt/2015/PT.Bdg.
BTH / 2014 / PN.DPK untuk
selanjutnya disebut sebagai
TERBANDING semula TERBANTAH ; -------------------------------
PENGADILAN TINGGI tersebut ; ----------------------------------------------------------------
Memperhatikan, mengutip dan menerima keadaan- keadaan tentang duduknya perkara sebagaimana tersebut dalam putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 23 Oktober 2014 Nomor: 187 / Pdt.Bth / 2013 / PN Dpk, yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; -----------------------------------------------------------------------DALAM PROVISI. ----------------------------------------------------------------------------- Menolak permohonan provisi Pembantah untuk seluruhnya ; -----------------DALAM POKOK PERKARA. ---------------------------------------------------------------1. Menolak bantahan Para Pembantah untuk seluruhnya ; -----------------------2. Menghukum Para Pembantah untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp . 896.000,- ( delapan ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah ) ; -----------------------------------------------------------------------Mengingat akan Akta / Surat Pernyataan Permohonan Banding Nomor 187 / Pdt.Bth / 2013/PN.Dpk, yang dibuat oleh Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Depok yang menerangkan, bahwa pada tanggal 01 Desember 2014 Para Pembanding / Para Pembantah dengan perantaraan Kuasanya tersebut diatas, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Depok perkara No: 187 / Pdt.Bth / 2013 / PN.Dpk tanggal 23 Oktober 2014, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding / Terbantah untuk memberitahukan pernyataan banding,
melalui Kuasa Hukumnya pada
tanggal 12 Maret 2015, telah disampaikan secara sah dan seksama ; ------------Memperhatikan memori banding tertanggal 14 Januari 2015 dari kuasa para Pembanding / para Pembantah yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok
pada tanggal
14 Januari
2015, memori banding tersebut
diberitahukan kepada Terbanding / Terbantah melalui Kuasa Hukumnya, pada tanggal 12 Maret 2015 ; -------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung guna pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada para pihak berperkara Halaman 3 dari 7 halaman Putusan No. 177/Pdt/2015/PT.Bdg.
telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok, yaitu sebagaimana tersebut dalam Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkaras ( inzage ) kepada Para Pembanding / Para Pembantah melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 24 Maret 2015,
dan
kepada Terbanding / Terbantah melalui Kuasa Hukumnya pada
tanggal 12 Maret 2015 ; ------------------------------------------------------------------------------------------------ TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA --------------------Menimbang,
bahwa
karena
permohonan
banding
melalui
Kuasa
Pembanding / Para Pembantah diajukan dalam tenggang waktu maupun tata-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -------------------------Menimbang,
bahwa
Pembanding/Para
Pembantah
didalam
memori
bandingnya mengemukakan keberatan keberatan/alasan alasan/hal hal yang pada pokoknya sebagai berikut ; ------------------------------------------------------------------------1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok tidak mengabulkan permohonan provisi para pembantah, padahal telah ada Penetapan dari Ketua Pengadilaan Negeri Depok dimana dalam hal ini terbantah telah melakukan tindakan hukum terhadap jaminan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang telah melakukan lelang terhadap jaminan tambahan yang terletak di Manado yang dijaminkan terkait dengan Akta Perjanjian kredit No. 18 tanggal 20 Januari 2011 ; --------------------------2. Bahwa sesuai dengan Akta Perjanjian kredit No. 18 tanggal 20 Januari 2011 di dalam pasal 16 antara Pembantah dan Terbantah telah memilih domisili hukum yang umum dan tetap di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, oleh karena itu Pengadilan negeri Depok tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo ; ---------------------3. Bahwa didalam pokok perkara hutang Pembantah kepada Terbantah jumlahnya tidak pasti artinya masih perlu diverivikasi karena salah satu syarat untuk melakukan pelelangan jumlah hutang debitur kepada kreditur harus jelas dan pasti ; ------------------------------------------------------Menimbang, bahwa atas keberatan/alasan pada angka 2, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan/alasan tersebut dapat diterima Halaman 4 dari 7 halaman Putusan No. 177/Pdt/2015/PT.Bdg.
karena sesuai dengan kesepakatan pihak pihak ( para pembantah dan terbantah) didalam pasal 16 dari Akta perjanjian Kredit No. 18 tanggal 20 Januari 2011, segala akibat dan perselisihan secara tegas dan jelas disepakati
memilih
kediaman hukum yang umum dan tetap di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, oleh karena itu Pengadilan negeri Depok karena kompetensi relatip tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo ; ---------------------------Menimbang, bahwa terhadap keberatan/alasan pada angka 1, dimana permohonan putusan provisi yang dimohonkan tidak dapa dikabulkan karena permohonan tersebut bukan merupakan tindakan pendahuluan tetapi sudah merupakan pokok perkara, sedangkan terhadap keberatan / alasan pada angka 2, karena eksepsi / jawaban dari Terbantah dan ekasepsi yang termuat dalam memori banding dari Pembanding semula para Pembantah dikabulkan, maka pokok perkara di dalam perkara a quo tidak dipertimbangkan lagi dan harus dinyatakan tidak dapat diterima ; ----------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengdilan Negeri Depok Nomor 187/Pdt.Bth/2013/PN.Dpk tanggal
23 Oktober 2014 tidak dapat
dipertahankan, oleh karena itu haruslah dibatalkan ; -------------------------------------Menimbang bahwa oleh karena Pembanding semula
para Pembantah
berada dipihak yang kalah baik dalam Peradilan tingkat pertama maupun dalam Peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ; ------------------------------------------------Mengingat peraturan hukum dari Perundang Undangan yang berlaku khususnya, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Jo Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 dan Undang-Undang No 20 tahun 1947 ; -------------------------------------M E N G A D I L I - Menerima permohonan banding dari Pembanding semula para Pembantah ; - Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 187 / Pdt.Bth / 2013 / PN.Dpk tanggal 23 Oktober 2014 yang dimohonkan banding tersebut, dan ; MENGADILI SENDIRI : Dalam Provisi ; -------------------------------------------------------------------------------Halaman 5 dari 7 halaman Putusan No. 177/Pdt/2015/PT.Bdg.
- Menolak permohonan provisi Pembanding semula para Pembantah ; Dalam eksepsi ; -----------------------------------------------------------------------------1. Menerima eksepsi / jawaban dari Terbanding semula Terbantah ;--------2. Menyatakan Pengadilan Negeri Depok tidak berwenang mengadili perkara ini ; --------------------------------------------------------------------------------Dalam pokok perkara. ---------------------------------------------------------------------- Menyatakan bantahan para Pembanding semula Pembantah tidak dapat diterima ; ------------------------------------------------------------------------------------ Menghukum Pembanding, semula para Pembantah untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditaksir berjumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; ------------------------------
Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Selasa tanggal 5 Meil 2015 oleh kami H. SUKARMAN SITEPU, SH.M.Hum, sebagai Hakim Ketua Majelis EDDY PANGARIBUAN, SH. MH, dan ENOS RADJAWANE, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 177/Pen/Pdt/2015/PT.Bdg, tanggal 21 April 2015, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 8 Mei 2015 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota serta dihadiri oleh Dra. Hj. NUR’AINI SH.MH. Panitera pada Pengadilan Tinggi Bandung, tanpa dihadiri kedua belah pihak dan kuasanya ; ----------------------------
Hakim Anggota,
Ttd
EDDY PANGARIBUAN, SH. MH.
Hakim Ketua,
Ttd H. SUKARMAN SITEPU, SH.,M.Hum.
Ttd ENOS RADJAWANE, SH. Panitera Pengganti, Ttd Dra. Hj. NUR’AINI, SH.,MH. Halaman 6 dari 7 halaman Putusan No. 177/Pdt/2015/PT.Bdg.
Rincian biaya perkara : 1. Meterai ………… = Rp.
6.000,-
2. Redaksi ………… = Rp.
5.000,-
3. Pemberkasan … = Rp. 139.000,Jumlah ………… = Rp. 150.000,( seratus lima puluh ribu rupiah).
Halaman 7 dari 7 halaman Putusan No. 177/Pdt/2015/PT.Bdg.
