PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN Nomor 272/PDT/2017/PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI JAWA BARAT di BANDUNG, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara: HASRUL HASIBUAN, Umur 42 Tahun; Pekerjaan Pegawai Swasta (Ketua RT.002/006 Periode Oktober 2012-2015), tempat tinggal Grand Depok City (d/h. Kota Kembang Depok Raya), Sektor Anggrek 3 Blok D2 No. 08, RT.002/ 006 Kelurahan

Tirtajaya

Kecamatan

16412 Jawa Barat, yang untuk

Sukmajaya

Depok

selanjutnya disebut

sebagai: PEMBANDING, SEMULA PENGGUGAT; M E L A W A N:

1. MUHAMMAD SHOLEH, Umur 39 Tahun, Pekerjaan Pegawai Swasta (Ketua RW.06 Periode Agustus 2011- Nopember 2012 dan Wakil Ketua RW.06 Periode Nopember 2009Agustus 2011), tempat tinggal Grand Depok City (d/h. Kota Kembang Depok Raya), Sektor Anggrek 3 Blok B3 No. 07, RT.003/ 006 Kelurahan Tirtajaya Kecamatan Sukmajaya Depok 16412 Jawa Barat; 2. ALDRIN MUCHTAR, Umur 46 Tahun, Pekerjaan Pegawai Swasta (Sekretaris I RW.06 Periode Nopember 2009- Nopember 2012), tempat tinggal Grand Depok City (d/h. Kota Kembang Depok Raya), Sektor Anggrek 3 Blok G1 No. 03,

RT.008/

006

Kelurahan

Tirtajaya

Kecamatan

Sukmajaya Depok 16412 Jawa Barat; 3. HENDRO PURWADI, Umur 45 Tahun; Pekerjaan Pegawai Swasta (Sekretaris II RW.06 Periode Nopember 2009- Nopember 2012), tempat tinggal Grand Depok City (d/h. Kota Kembang Depok Raya), Sektor Anggrek 3 Blok E1 No. 25,

RT.007/

006

Kelurahan

Tirtajaya

Kecamatan

Sukmajaya Depok 16412 Jawa Barat;

Halaman 1 dari 57 halaman putusan Nomor 272/PDT/2017/PT.BDG.

4. ANANG FAIZIEN, Umur 45 Tahun; Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Bendahara

I

RW.06

Periode

Nopember

2009-

Nopember 2012), tempat tinggal Grand Depok City (d/h. Kota Kembang Depok Raya), Sektor Anggrek 3 Blok D3 No. 09, RT.006/ 006 Kelurahan Tirtajaya Kecamatan Sukmajaya Depok 16412 Jawa Barat; 5. ASEP JAJANG, Umur 44 Tahun; Pekerjaan Pegawai Swasta (Bendahara II RW.06 Periode Oktober 2012-2015), tempat tinggal Grand Depok City (d/h. Kota Kembang Depok

Raya),

Sektor

Anggrek 3 Blok E2 No. 07,

RT.007/ 006 Kelurahan Tirtajaya Kecamatan Sukmajaya Depok 16412 Jawa Barat; 6. ZULFIKAR HUTASUHUT, Umur 42 Tahun; Pekerjaan Pegawai Swasta (Ketua RW.06 Periode Penasehat

RW.06

Nopember 2006-2009

Periode

Nopember

dan

2009-2015),

tempat tinggal Grand Depok City (d/h. Kota Kembang Depok Raya), Sektor Anggrek 3 Blok B4 No. 26, RT.003/ 006 Kelurahan Tirtajaya Kecamatan Sukmajaya Depok 16412 Jawa Barat; 7. EKO AGUNG WITJAKSONO, Umur 51 Tahun; Pekerjaan Pegawai Swasta (Ketua RW.06 Periode Nopember 2003-2006 dan Penasehat

RW.06

Periode

Nopember

2009-2015),

tempat tinggal Grand Depok City (d/h. Kota Kembang Depok Raya), Sektor Anggrek 3 Blok C1 No. 05, RT.001/ 006 Kelurahan Tirtajaya Kecamatan Sukmajaya Depok 16412 Jawa Barat; 8. KAMILUDIN, Umur 44 Tahun; Pekerjaan Pegawai Swasta (Ketua RT.01 Periode Nopember 2009-2012 dan Koordinator Tata Kelola Lingkungan Anggrek 3), tempat tinggal Grand Depok City (d/h. Kota Kembang Depok Raya), Sektor Anggrek 3 Blok C1 No. 05, RT.001/ 006 Kelurahan Tirtajaya Kecamatan Sukmajaya Depok 16412 Jawa Barat; 9. DJUNARDI ASHARI, Umur 48 Tahun; Pekerjaan Pegawai Swasta (Ketua RT.03/04 Periode Nopember 2009-2012 dan Koordinator Tata Kelola Keamanan Anggrek 3), tempat tinggal Grand Depok City (d/h. Kota Kembang Depok Halaman 2 dari 57 halaman putusan Nomor 272/PDT/2017/PT.BDG.

Raya), Sektor Anggrek 3 Blok B1 No. 15, RT.003/ 006 Kelurahan Tirtajaya Kecamatan Sukmajaya Depok 16412 Jawa Barat; 10. ARI WIBISONO, Umur 46 Tahun; Pekerjaan Pegawai Swasta (Ketua RT.001/006 Periode Oktober 2012-2015), tempat tinggal Grand Depok City (d/h. Kota Kembang Depok Raya), Sektor Anggrek 3 Blok A2 No. 02, RT.001/ 006 Kelurahan Tirtajaya Kecamatan Sukmajaya Depok 16412 Jawa Barat; 11. MOHAMMAD MAKHRUS, Umur 47 Tahun; Pekerjaan Pegawai Swasta (Ketua RT.003 & RT.004/006 Periode Oktober 20122015) tempat tinggal Grand Depok City (d/h. Kota Kembang Depok Raya), Sektor Anggrek 3 Blok B1 No. 13,

RT.003/

006

Kelurahan

Tirtajaya

Kecamatan

Sukmajaya Depok 16412 Jawa Barat; 12. HIDAYAT ACHDI, Pekerjaan Pegawai Swasta (Ketua RT.005/006 Periode Oktober 2012-2015) tempat tinggal Grand Depok City (d/h. Kota Kembang Depok Raya), Sektor Anggrek 3 Blok F1 No. 01, RT.005/ 006 Kelurahan Tirtajaya Kecamatan Sukmajaya Depok 16412 Jawa Barat; 13. R. PRIA HERVIADI, Pekerjaan Pegawai Swasta (Ketua RT.006/006 Periode Oktober 2012-2015), tempat tinggal Grand Depok City (d/h. Kota Kembang Depok Raya), Sektor Anggrek 3 Blok D3 No. 08, RT.006/ 006 Kelurahan Tirtajaya Kecamatan Sukmajaya Depok 16412 Jawa Barat; 14. AGUNG SETIAWAN, Umur 44 Tahun, Pekerjaan Pegawai Swasta (Ketua RT.007/006 Periode Oktober 2012-2015), tempat tinggal Grand Depok City (d/h. Kota Kembang Depok Raya), Sektor Anggrek 3 Blok E2 No. 15, RT.007/ 006 Kelurahan Tirtajaya Kecamatan Sukmajaya Depok 16412 Jawa Barat; 15. EKO

BUDI

SISWANTO,

Pekerjaan

Pegawai

Swasta

(Ketua

RT.008/006 Periode Oktober 2012-2015), tempat tinggal Grand Depok City (d/h. Kota Kembang Depok Raya), Sektor Anggrek 3 Blok G3 No. 18, RT.008/ 006 Halaman 3 dari 57 halaman putusan Nomor 272/PDT/2017/PT.BDG.

Kelurahan Tirtajaya Kecamatan Sukmajaya Depok 16412 Jawa Barat; 16. RADEN IMERDA SASTRADINATA, Umur 43 Tahun, Pekerjaan Pegawai Swasta(Sekretaris RW.06 Periode Oktober 2006-2009), tempat tinggal Grand Depok City (d/h. Kota Kembang Depok Raya), Sektor Anggrek 3 Blok B1 No. 06,

RT.001/

006

Kelurahan

Tirtajaya

Kecamatan

Sukmajaya Depok 16412 Jawa Barat; 17. H. AYI MUKAROM, SIP, Umur 51 Tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil

(Lurah Tirtajaya Kecamatan Sukmajaya Depok),

alamat Jalan Tugu Jaya Parung Serab, RT.04/ 03 Kelurahan Tirtajaya Kecamatan Sukmajaya Depok 16412 Jawa Barat; PARA TERBANDING, SEMULA TERGUGAT I S/D TERGUGAT XVII; Pengadilan Tinggi tersebut; Telah membaca: 1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 06 Juni 2017, No. 272/PEN/PDT/2017/PT.BDG, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas; 2. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 18 Juli 2016, No. 182/Pdt/G/2015/ PN.Dpk; TENTANG DUDUK PERKARA; Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 29 September 2015, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 29 September 2015, dibawah Register Perkara No. 182/Pdt.G/2015/PN. Dpk, dan telah dilakukan perbaikan tertanggal 2 Desember 2015 yang mengemukakan pada pokoknya hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa, berawal dari terbentuknya Perumahan Kota Kembang Depok Raya, Sektor Anggrek 3 (tiga), yang sekarang berubah nama dan dikenal dengan sebutan Grand Depok City. Seterusnya sampai dengan tahun berikutnya mengalami populasi penduduk yang semakin bertambah. Perkembangan jumlah penduduk dan disertai perlunya komponen Pengurus bagi warganya, maka dilakukan lah pembentukan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga Halaman 4 dari 57 halaman putusan Nomor 272/PDT/2017/PT.BDG.

(RW) yang berpedoman kepada Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2002 Tentang “Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)” dan sampai saat ini Peraturan tersebut belum pernah dicabut, sehingga terbentuk lah 8 (delapan) RT dan 1 (satu) RW yaitu RW.06. Warga-warga Anggrek 3 RW.06 beraneka ragam latar belakang profesi, sebagian berpendidikan S1, S2 dan bahkan S3. Dari mulai Politikus, Profesional Muda, Pengusaha, Pengacara, Hakim, Karyawan Swasta, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Dosen dan lain-lain sebagainya, yang boleh disebut warga Anggrek 3 tidak ada lagi yang tidak berpendidikan formal, sehingga pola pikirnya kritis dan vokal. Akan tetapi pola pikir tersebut ada yang berani langsung bicara dan bertatap muka dan ada pula yang berani bicara di belakang, bahkan hanya bisa atau mau bicara melalui media-media sosial. Bentuk kritik yang dilontarkan kritis dan tajam berdasarkan data dan fakta dalam bertatap muka untuk kebenaran dan keadilan, itulah yang dilakukan oleh PENGGUGAT sekarang dalam perkara A quo. 2. Bahwa, di dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2002 Tentang “Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)”, yang wajib dipedomani

adalah

konsideran

atau

pertimbangannya

yang

menyatakan....”Bahwa berdasarkan BAB IX Pasal 14 Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001, Pedoman Pembentukan, tata cara pemilihan pengurus, hak dan kewajiban, tugas dan fungsi, masa bakti, syarat-syarat menjadi pengurus, musyawarah anggota, KEUANGAN dan KEKAYAAN LKMD atau sebutan lainnya, RT atau sebutan lainnya dan RW atau sebutan lainnya di Kelurahan diatur di dalam Peraturan Daerah. Sehingga kerangka awal Ke-RT-an atau Ke-RW-an di Anggrek 3 WAJIB untuk mengikuti Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2002 tersebut. 3. Bahwa, sejak terbentuknya Perumahan Grand Depok City (d/h. Kota Kembang Depok Raya), Sektor Anggrek 3, telah pula terbentuk Ke-RW-an yang disebut dengan RW.06 Kelurahan Tirtajaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok, dengan Periode masa bakti masing-masing sebagai berikut: 3.1. Ketua RW.06 masa bakti 2003-2006, TERGUGAT VII (Eko Agung Witjaksono). 3.2. Ketua RW.06 masa bakti 2006-2009, TERGUGAT VI (Zulfikar Hutasuhut). Halaman 5 dari 57 halaman putusan Nomor 272/PDT/2017/PT.BDG.

3.3. Ketua RW.06 masa bakti 2009-2012, Danny Suhendi Tohari, mengundurkan

diri

dengan

alasan

pekerjaan

dan

keluarga.

Selanjutnya Wakil Ketua RW.06 saat itu dijabat oleh TERGUGAT I (Muhammad Sholeh), tanpa dipilih secara demokratis oleh seluruh warga

Anggrek

3

secara

otomatis

menjadi

Ketua

RW.06.

PENGGUGAT dapat menerima periode kepemimpinannya untuk menggantikan periode Danny Suhendi Tohari, masa bakti Nopember 2009-2012,

tanpa

diketahui

prosedur

legitimasinya

oleh

PENGGUGAT. (bukti terlampir-P1). 4. Bahwa, untuk Pengurus RW.06 periode Oktober 2012-2015, tidak pernah ada pemilihan Ketua RW.06 secarah langsung dan demokratis, seperti yang terjadi saat periode pemilihan Ketua RW.06 (Danny Suhendi Tohari) Nopember 2009. Sehingga TERGUGAT I (Muhammad Sholeh) dengan serta merta meneruskan kepemimpinan sebagai Ketua RW.06 tanpa prosedur dan ini yang lazim disebut ILEGAL. Oleh karena itu TERGUGAT I menjadi Ketua RW.06 sudah habis masa baktinya alias EXPIRED, tentunya TIDAK SAH dan TIDAK RESMI melakukan, mengambil dan menjalankan kebijakan-kebijakan apapun di RW.06. (bukti terlampir-P2). 5. Bahwa, patut diketahui bahwa RW.06 awalnya terbentuk membawahi

8

(delapan) RT di Anggrek 3 dan sekarang bertambah 1 (satu) RT di Anggrek 2. Adapun masing-masing Ketua RT yang ada di Anggrek 3 periode kepengurusannya adalah sebagai berikut: 5.1. ARI WIBISONO, Ketua RT.001

Periode

Oktober

2012-2015,

(TERGUGAT X). 5.2. HASRUL HASIBUAN, Ketua RT.002 Periode Oktober 2012-2015, (PENGGUGAT). 5.3. MOHAMMAD MAKHRUS, Ketua RT.003 & RT.004 Periode Oktober 2012-2015, (TERGUGAT XI). 5.4. HIDAYAT ACHDI, Ketua RT.005 Periode Oktober 2012-2015, (TERGUGAT XII). 5.5. R. PRIA HERVIADI, Ketua RT.006 Periode Oktober 2012-2015, (TERGUGAT XIII). 5.6. AGUNG SETIAWAN, Ketua RT.007 Periode Oktober 2012-2015, (TERGUGAT XIV). 5.7. EKO BUDI SISWANTO, Ketua RT.008 Periode Oktober 2012-2015, (TERGUGAT XV). Halaman 6 dari 57 halaman putusan Nomor 272/PDT/2017/PT.BDG.

Dari kedelapan Ketua RT tersebut, hanya Ketua RT.002 yang berlainan pendapatnya tentang KEABSAHAN maupun LEGITIMASI Ketua RW.06 yang dijabat oleh TERGUGAT I (Muhammad Sholeh). Dengan alasan TERGUGAT I menjadi Ketua RW.06 tanpa prosedur dan tanpa aturan main yang merujuk kepada Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 tahun 2002 atau tidak berdasarkan Pemilihan langsung yang demokratis atau atas dasar musyawarah. 6. Bahwa, PENGGUGAT (Hasrul Hasibuan) dengan beritikad baik (GOOD FAITH) untuk mencari kebenaran dan keadilan tentang LEGALITAS dari kepemimpinan Ketua RW.06, namun PENGGUGAT

dinyatakan sebagai

sosok “Pahlawan Kesiangan”, di-bully di media sosial serta dibunuh karakternya secara massive oleh gerombolan PARA TERGUGAT yang menyetujui kepemimpinan Ketua RW.06 tanpa menjalankan prosedur pada Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 tahun 2002, pada ketentuan Pasal 12, ayat: (1). Pemilihan pengurus dilaksanakan secara demokratis oleh anggota

masyarakat yang dalam hal ini diwakili oleh para pengurus RT setempat; (2). Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilaksanakan melalui musyawarah pengurus RT di wilayah RW setempat yang ditetapkan oleh kelurahan; (3). Hasil pemilihan pengurus diajukan oleh musyawarah pengurus RT sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) Pasal ini kepada lurah untuk mendapatkan pengukuhan. 7. Bahwa, PENGGUGAT tidak kurang untuk terus mengajak musyawarah, baik lisan maupun tulisan untuk menyelesaikan persoalan ini. Lisan dengan pertemuan-pertemuan di rumah TERGUGAT I (Muhammad Sholeh), di rumah TERGUGAT VIII (Kamiludin) dan di Cafe Kopi Kimung Grand Depok City, sedangkan tertulis atas dasar 2 (dua) surat dari PENGGUGAT, masingmasing sebagai berikut: 7.1.

Surat tertanggal 03 April 2014, Nomor: 016/RT.02/IV/2014, Perihal: Pengurus RW.06 (07 Nop 2009-2012 Sudah Berakhir & Belum Pernah Diganti. (bukti terlampir-P3).

Halaman 7 dari 57 halaman putusan Nomor 272/PDT/2017/PT.BDG.

7.2.

Surat tertanggal 07 Nopember 2014, Nomor: 032/RT.02/XI/2014, Perihal: Penunjukan Ketua Forum Mediasi Pergantian Pengurus RW.06. (bukti terlampir-P4).

Dan masih ada lagi dialog PENGGUGAT dengan TERGUGAT XVII (H. Ayi Mukarom, SIP) Lurah Tirtajaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok. Hal mana dari seluruh berbagai pendekatan, PARA TERGUGAT tidak menanggapi sedikit pun dalil-dalil dan alasan-alasan PENGGUGAT. Sehingga pada hakekatnya RW.06 belum bisa berwarga serta tidak faham dengan fungsinya sebagai pengurus yang notabene melayani warga dengan dilandasi oleh legalitas yang sama-sama kita hormati dan wajib untuk ditaati, dijalani serta dipatuhi. 8. Bahwa,

puncak

perselisihan

antara

PENGGUGAT

dengan

PARA

TERGUGAT adalah soal LAPORAN KEUANGAN RW.06. Dari aspek LEGALITAS maupun soal KEUANGAN PENGGUGAT sudah menempuh melalui jalur komunikasi baik lisan maupun tulisan, akan tetapi selalu saja ditanggapi BASA-BASI, HAHA HEHE alias TIDAK SERIUS. Persoalan uang adalah persoalan warga, iuran RW adalah uang warga karena bersumber dari warga RW.06 Anggrek 3. Sebagaimana di dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2002 Pasal 13 ayat 1 huruf (d), Pengurus RW berkewajiban untuk: “Membuat LAPORAN TERTULIS mengenai kegiatan organisasi paling

sedikit enam bulan sekali kepada musyawarah RT”. Dikaitkan dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2002 Pasal 19 Tentang “Sumber Dana dan Pegelolaan Keuangan”, ayat: (1) Sumber dana RW dapat diperoleh dari Bantuan Pemerintah Kota, sumbangan yang tidak mengikat dan usaha-usaha lain yang sah. (2) Pengelolaan keuangan yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini DIADMINISTRASIKAN SECARA TERTIB DAN DILAPORKAN SECARA TERTULIS sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) huruf d Peraturan Daerah ini. 9. Bahwa, dengan kondisi populasi warga Anggrek 3 yang kian lama semakin banyak, semula yang diperkirakan hanya lebih 200 (dua ratus) Kepala Keluarga (KK), sampai saat ini tahun 2015 telah mencapai lebih 300 (tiga ratus) KK. Bahwa PARA TERGUGAT beranggapan RW bukan badan hukum, ternyata PARA TERGUGAT keliru besar dalam menyikapi soal ini. Halaman 8 dari 57 halaman putusan Nomor 272/PDT/2017/PT.BDG.

RW terbentuk dari beberapa RT dan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok

Nomor

10

Tahun

2002,

Pasal

5

RT

adalah

“Organisasi

kemasyarakatan yang dibina oleh Pemerintah dan berada di wilayah Kelurahan”. Oleh karenanya RW.06 adalah Subyek Hukum, dengan demikian patut untuk dijadikan pihak dalam perkara A quo. 10. Bahwa, berbicara soal ke-RW-an di Anggrek 3 adalah berkaitan dengan pola-pola penyelenggaraan pengurusnya, dengan pembagian-pembagian tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Nilai-nilai Hak dan Kewajiban warga dan pengurus adalah sama. Warga harus dilayani dalam hal berwarga

dan

bermasyarakat,

sedangkan

pengurus

RT

atau

RW

memberikan pelayanan secara AKUNTABEL dan TRANSPARAN, artinya dua istilah tersebut sudah sangat lazim dipegang dan dilakukan oleh orgnasasi apapun termasuk RW.06. Setiap Badan Hukum seperti Institusi-institusi Ormas, Parpol, Ke-RT-an dan ke-RW-an diwajibkan untuk memberikan laporan serta terbuka untuk dikritik (Vide: UU Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik). Tetapi pada kenyataannya PARA TERGUGAT melegalkan Kepengurusan RW.06 plus mengabaikan Laporan Keuangan yang tidak pernah mereka lakukan atau buat. 11. Bahwa, patut untuk diwujudkan untuk Kepengurusan RW.06 yang selama ini ditolerir masa pembelajarannya. Kini sudah saatnya untuk lebih maju lagi dengan mengedepankan nilai-nilai INTEGRITAS (kejujuran), MORALITAS (budi pekerti) dan TRANSPARAN (keterbukaan), yang diwujudkan dengan budaya mau mendengar semua pihak, yang dalam hal ini PARA TERGUGAT tidak mau mendengar PENGGUGAT. PENGGUGAT

tidak

mencari

ribut

dalam

soal

ini,

tetapi

mencari

KEBENARAN dan KEADILAN agar kedepan RW.06 TERTIB, GUYUB dan ada SPIRIT KEBERSAMAAN. Bukan “LIPS SERVICE” seperti yang selalu diucapkan PARA TERGUGAT disetiap pertemuan namun NIHIL HASILnya. PARA TERGUGAT mengabaikan nilai maupun PRINSIP LEGALITAS, yang disinyalir menurut Fuller (Hukum dan Masyarakat) oleh Prof. DR. Satjipto Rahardjo, halaman 78: Ada 8 (delapan) PRINSIP LEGALITAS, antara lain: PERTAMA: Harus ada peraturan-peraturan terlebih dahulu. Hal ini berarti tidak ada tempat bagi keputusan-keputusan secara AD HOC atau tindakan-tindakan yang bersifat arbiter. Contoh: Halaman 9 dari 57 halaman putusan Nomor 272/PDT/2017/PT.BDG.

Warga Anggrek 3, oleh Pengurus RW telah diputuskan Laporan Keuangan harus diaudit, tetapi Para Pengurus RW tidak mau menindaklanjuti hasil keputusan rapat, malah membuat rapat-rapat kecil tersendiri. KEDUA: Peraturan-Peraturan itu harus diumumkan secara layak. Contoh: TERGUGAT I (Muhammad Sholeh), TERGUGAT VI (Zulfikar Hutasuhut) dan

TERGUGAT

VIII

(Kamiludin)

telah melakukan

deal-deal

atau

kesepakatan-kesepakatan khusus dengan Developer, bahwa setiap warga baru kira-kira 80 (delapan puluh) KK yang ada di Anggrek 3 Ekstensen wajib membayar kira-kira Rp.2.000.000 (dua juta rupiah)/ Kepala Keluarga (KK), akan tetap tidak di-share atau dipublikasikan kepada warga secara keseluruhan. KETIGA: Peraturan-Peratuan itu tidak boleh berlaku surut. Contoh: TERGUGAT I (Muhammad Sholeh) setelah menjadi Ketua RW.06 yang habis masa baktinya (EXPIRED), telah dibuatkan pula SK (Surat Keputusan) oleh TERGUGAT XVII (H. Ayi Mukarom, SIP) pada tanggal 28 Oktober 2012, yang nomor pada KONSIDERAN dan LAMPIRANNYA berbeda, serta tidak ada identitas yang jelas dan lengkap. Sebenarnya SK ini baru dipublikasikan tanggal 28 Juli 2015 karena PENGGUGAT menerima melalui Email (Surat Elektronik) pada tanggal 28 Juli 2015. (bukti terlampir-P5). KEEMPAT: Perumusan peraturan-peraturan itu harus jelas, terperinci dan harus dapat dimengerti serta dipatuhi oleh rakyat atau warga. Contoh: Sejak awal pembentukan RW.06 ada cetak biru (blue print), atau lebih dikenal dengan “BUKU PUTIH” tentang tata tertib berwarga di RW.06. Namun disebabkan tidak jelas dan tidak rinci serta tidak dimengerti oleh warga, maka perumusan aturan-aturan itu diterjang dan tidak ada yang diteladani dari pengurus tersebut. KELIMA: Hukum tidak boleh meminta dijalankannya hal-hal yang tidak mungkin. Contoh: Halaman 10 dari 57 halaman putusan Nomor 272/PDT/2017/PT.BDG.

Laporan Keuangan, apabila sudah ditentukan dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2002 harus ada Laporan Keuangan, maka dengan tidak membuat Laporan Keuangan dapat dimaafkan, hal tersebut tidak mungkin dijalankan. KEENAM: Diantara sesama peraturan tidak boleh terdapat pertentangan satu sama yang lainnya. Contoh: Idealnya antara pengurus RW.06 dan saptam, manakala satpam tersebut menjadi bagian keamanan di RW.06 harus ada MoU (Memorandum of Understanding)atau Kontrak Kerja, itu aturan yang benar dimana-mana. Sedangkan di Perumahan yang sudah tertata seperti di Sektor Anggrek 3 tidak demikian, tetapi aturan yang bertentangan untuk mengancam dan pemberhentian satpam, baru dilakukan tertulis melalui surat pernyataan yang ditanda tangani oleh satpam. KETUJUH:

Peraturan-Peraturan harus tetap, tidak boleh sering dirubah-rubah. Contoh: Dalam aturannya warga membayar iuran sampah sebesar Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah), ternyata oleh pengurus RW.06 dibayarkan kepada Operator Sampah hanya sebesar Rp.15.000 (lima belas ribu rupiah). Jumlah pegawai yang mau dibayar diminta pengurus RW.06 berjumlah 21 (dua puluh satu) orang, ternyata jumlah pegawainya hanya 19 (sembilan belas) orang, yaitu 1 (satu) orang Pembina dan 18 (delapan belas) orang satpam.

Gaji masing-masing pegawai diminta kepada warga sebesar

Rp.1.429.000 (satu juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), ternyata banyak satpam tidak menerima gaji sejumlah tersebut (bukti terlampir-P6). KEDELAPAN: Harus terdapat kesesuaian antara tindakan-tindakan para pengurus (Pejabat Hukum) dengan peraturan-peraturan yang telah dibuat. Contoh: Adanya Post Power Syndrome dari mantan pengurus RT/RW, yang mempersamakan dengan Pejabat Hukum yang mau mengatas namakan warga. Jika ingin melakukan tindakan untuk membenarkan

ke-RW-an,

harus menjadi pengurus kembali selama aturan-aturan membolehkannya, Halaman 11 dari 57 halaman putusan Nomor 272/PDT/2017/PT.BDG.

karena banyak aturan-aturan yang telah dibuat berlawanan dengan tindakan mantan pengurus, seperti mantan pengurus RT/ RW ada yang bertindak sebagai pengurus RT/RW. Ada yang tiba-tiba TERGUGAT IX (Djunardi Ashari) menjadi “Koordinator Tata Kelola Keamanan”, tiba-tiba TERGUGAT VIII (Kamiludin) menjadi “Koordinator Tata Kelola Lingkungan”, menjadi Ketua Panitia Pembangunan Mesjid, menjadi Panitia Perbaikan Jalan, menjadi Panitia Kurban, seperti IRON MAN seolah-olah tidak ada lagi warga lain yang bisa atau berhak menjadi pengurus. Dari kedelapan prinsip-prinsip di atas, semua kriteria sudah dilanggar oleh PARA TERGUGAT, yang tidak memenuhi AZAS dan PRINSIP mengurus ke-RW-an di Anggrek 3. 12. Bahwa, anehnya pengurus RW.06 ILEGAL yang merasa mendapat pembenaran dari PARA TERGUGAT, dengan seenaknya mengangkat TERGUGAT IX (Djunardi Ashari) menjadi “Koordinator Tata Kelola Keamanan”. Hal ini menunjukkan kearoganan kelompok dari PARA TERGUGAT

tanpa

sepengetahuan

resmi

PENGGUGAT

dan

tanpa

berdialog terlebih dahulu dengan Pembina Security (satpam) atau Komandan Regu Satpam. Lalu dimana azas musyawarah/ demokratis yang PARA TERGUGAT katakan dengan spirit kebersamaan, guyub, dan lainlain, issue pembenaran menurut versi PARA TERGUGAT yang beraninya keroyokan, seolah-olah tindakan tersebut benar, padahal telah menyalahi aturan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 tahun 2002 dan komitmen kebersamaan. (bukti terlampir-P7). 13. Bahwa, pengurus RW.06 ILEGAL yang merasa mendapat pembenaran dari PARA TERGUGAT, dengan seenaknya mengangkat

TERGUGAT VIII

(Kamiludin) menjadi Koordinator Tata Kelola Lingkungan. Lagi-lagi subyek hukum TERGUGAT VIII yang merasa di atas angin yang dikultuskan oleh kelompok PARA TERGUGAT yang memerdekakan diri sebagai kelompok EGOIS, mengatas namakan peduli lingkungan dan perwakilan warga, justru mengabaikan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 tahun 2002 dan kesempatan warga lain menjadi pengurus RW.06 yang lebih baik, tentunya melalui Kepengurusan RW.06 yang LEGAL, tidak seperti Kepengurusan RW.06 sekarang yang ILEGAL. Dan ini ada merupakan efek domino dari Kepengurusan RW.06 yang ILEGAL. (bukti terlampir-P8). 14. Bahwa, dahulu PENGGUGAT (Hasrul Hasibuan) dari Oktober 2003-2012 belum menjadi Pengurus RT/RW. Setelah menjadi Ketua RT.02 yang sah Halaman 12 dari 57 halaman putusan Nomor 272/PDT/2017/PT.BDG.

berdasarkan SK (Surat Keputusan) Lurah Tirtajaya Nomor: 148/SK 51/TJ/X/2012, Tetangga,

Tentang

Periode

Pengesahan

2012-2015,

Pengukuhan

tanggal

28

Pengurus

Oktober

2012.

Rukun Maka

PENGGUGAT menjadi lebih mengetahui secara rinci atau detail mengenai karut marut KEUANGAN dan Kepengurusan RW.06 yang dikelola oleh TERGUGAT I (Muhammad Sholeh), TERGUGAT IV (Anang Faizien) dan TERGUGAT V (Asep Jajang). 15. Bahwa, PENGGUGAT sebelum menjadi Pengurus RT.02 lebih banyak diam karena tidak memiliki data-data yang aktual mengenai KEUANGAN dan Kepengurusan RW.06. Akan tetapi setelah menjadi Pengurus RT.02 mengetahui ada yang tidak beres dengan KEUANGAN RW.06 dan menghendaki agar tata kelola RW.06 harus lebih baik dan tidak main-main, terutama soal uang warga yang diminta setiap bulan. Dan dapat diketahui tentang Keuangan RW.06, setiap bulan warga semula membayar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), dimasa TERGUGAT I (Muhammad Sholeh)menjadi Ketua RW.06 langsung menaikkan iuran menjadi Rp.130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah) tanpa ada perincian yang detail sampai harus menaikkan iuran 30% (tiga puluh persen). TERGUGAT I (Muhammad Sholeh) berdalih menaikkan iuran RW sebesar 30% (tiga puluh persen) karena Keuangan RW sudah minus (Bleeding), tapi faktanya

alasan

bleeding

tersebut

tidak

pernah

dapat

dibuktikan

kebenarannya. Dan lebih arogannya kenaikkan iuran RW ini tidak pernah dibicarakan atau dibahas di level warga di masing-masing RT apakah setuju atau tidak setuju dengan kenaikkan 30% (tiga puluh persen) tersebut. Anehnya, TERGUGAT I (Muhammad Sholeh) setelah menaikkan iuran Rp.130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah), akan ada lagi KENAIKKAN IURAN TAHAP KEDUA. Ada muatan, motif atau niat apa dari TERGUGAT I (Muhammad Sholeh) untuk menaikkan iuran terus???, sementara kenaikkan Iuran RW Tahap Pertama saja sudah tidak jujur dan tanpa rincian yang detail serta tidak jelas. (bukti terlampir-P9). Prinsipnya PENGGUGAT tidak keberatan dengan adanya kenaikkan iuran RW.06 selama itu dapat dibuktikan dengan rinci dan betul-betul kenaikkan tersebut dibutuhkan (berdasarkan kebutuhan yang harus dipenuhi) serta dibicarakan atau dibahas di level warga di masing-masing RT di Anggrek 3. 16. Bahwa, pola komunikasi yang dilakukan oleh PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT dianggap cukup, oleh karena tidak ada penyelesaian melainkan yang terjadi hanyalah DEBAT KUSIR dan tidak ada hasilnya. Halaman 13 dari 57 halaman putusan Nomor 272/PDT/2017/PT.BDG.

Dimulai dari pertemuan PENGGUGAT (Hasrul Hasibuan) dengan PARA TERGUGAT pada tanggal 24 Nopember 2012; tempat Teras Masjid AlFalah; Pukul 19:30; salah satu agendanya adalah membahas keuangan, yang diundang oleh TERGUGAT II (Aldrin Muchtar). Anehnya PARA TERGUGAT menolak membahas masalah keuangan dan malah menyerang PENGGUGAT. (bukti terlampir-P10). PENGGUGAT (Hasrul Hasibuan) dengan TERGUGAT I (Muhammad Sholeh) di Cafe Kopi Kimung Grand Depok City pada 06 Desember 2012, TERGUGAT I berjanji bertemu lagi dan akan memberikan Laporan Keuangan RW.06, sampai Juni 2015 tidak pernah ada. (bukti terlampir-P11). Pertemuan TERGUGAT

PENGGUGAT VI

(Zulfikar

dengan

TERGUGAT

Hutasuhut), TERGUGAT

V

(Asep VII

Jajang),

(Eko Agung

Witjaksono), TERGUGAT IX (Djunardi Ashari) dan warga lainnya di rumah Danny Suhendi Tohari (Ketua RW.06 Non Aktif) Blok E1 No.09 pada 15 Nopember 2014, tidak pernah ditindak lanjuti dan tidak ada hasilnya selama 6 (enam) bulan menunggu. (bukti terlampir-P12). Pertemuan PENGGUGAT dengan TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII dan warga lainnya di Warung Mie Atjeh Grand Depok City pada tanggal 1 Mei 2015, sepakat untuk membentuk Presidium Tim 5 untuk menyudahi persoalan Keuangan dan Kepengurusan RW.06 yang tidak kunjung selesai. Mereka membentuk Tim 5, yaitu adalah warga-warga yang dianggap berperan dalam ke-RW-an. 5 (lima) warga tersebut adalah:  Danny Suhendi Tohari.  Faizal Kamil.  Muhammad Chalid.  Zulfikar Hutasuhut.  Eko Agung Witjaksono. PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT sepakat bahwa warga-warga yang ada di dalam Tim 5 akan mendapatkan mandat tertulis dari masing-masing Pengurus RT yang ada di Anggrek 3, mandat tertulis tersebut tidak pernah direalisasikan dan malah membuat keputusan yang sebaliknya tanpa sepengetahuan PENGGUGAT. (bukti terlampir-P13). Akan tetapi Tim 5 ini pun oleh PARA TERGUGAT tidak dianggap lagi, oleh karena itu PENGGUGAT tidak main hakim sendiri (EIGEN RICHTING) dengan menempuh jalur litigasi ke Pengadilan Negeri Depok. Sebab tidak Halaman 14 dari 57 halaman putusan Nomor 272/PDT/2017/PT.BDG.

ada lagi yang mau mendengarkan atau bisa menyelesaikan persoalan Keuangan RW.06 dan Kepengurusan RW.06 dari kedua belah pihak, baik PENGGUGAT maupun PARA TERGUGAT. 17. Bahwa, setelah PENGGUGAT menunggu 40 (empat puluh) hari dari tanggal 1 Mei 2015 dan tidak ada kelanjutan dari PARA TERGUGAT mengenai kesepakatan rapat di Warung Mie Atjeh Grand Depok City tersebut dan mengetahui perihal Laporan Keuangan yang tidak akan ada dibuat laporannya oleh PARA TERGUGAT dan terindikasi banyak kebocoran uang warga yang dikumpulkan oleh PARA TERGUGAT, maka PENGGUGAT membuat Laporan Polisi (LP) secara lisan kepada Kepala Polsek Sukmajaya waktu itu dijabat oleh Bapak Kom Pol. Agus Widodo pada tanggal 09 Juni 2015. Berkat bantuan Kepala Polsek Sukmajaya yang telah menelepon TERGUGAT I (Muhammad Sholeh) dan meminta TERGUGAT I menyelesaikan masalah Laporan Keuangan di RW.06 Anggrek 3 dan masalah-masalah yang tersumbat lainnya. TERGUGAT I dan TERGUGAT VI dan kroni-kroninya pernah bertemu dengan Kepala Polsek Sukmajaya, TERGUGAT I dan TERGUGAT VI menyatakan siap membuat Laporan Keuangan dan jika ada iuran RW yang kurang atau hilang siap atau bersedia untuk menggantinya. Berkat Laporan Polisi (LP) PENGGUGAT ke Kepala Polsek Sukmajaya, maka Laporan Keuangan yang dibuat asal-asalan tersebut terwujud dan menolak diaudit oleh Lembaga Independen yang ditunjuk oleh PENGGUGAT. 18. Bahwa, Laporan Keuangan RW.06 yang dibuat periode Nopember 2009-Mei 2015 semuanya ditanda tangani oleh TERGUGAT I (Muhammad Sholeh) alias abal-abal, yang jelas-jelas sejak 07 Nopember 2009-27 Juli 2011 TERGUGAT I bukan Ketua RW.06. Serta TERGUGAT I tidak mau Laporan Keuangan yang sudah dibuat diaudit oleh Lembaga Independen yang ditunjuk PENGGUGAT, dengan tujuan agar terciptanya Laporan Keuangan yang Akuntabel dan Transparan. Maka Laporan Keuangan tersebut dipandang cukup dan pantas untuk dinyatakan cacat hukum, olehnya patut dianulir atau dibatalkan oleh Majelis Hakim yang mulia untuk dinyatakan TIDAK SAH. 19. Bahwa, setelah PENGGUGAT (Hasrul Hasibuan) melaporkan ke Kepala Polsek Sukmajaya dan seterusnya akan menggugat TERGUGAT XVII (H. Ayi Mukarom, SIP) ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk membatalkan SK (Surat Keputusan) yang telah PENGGUGAT dan PARA Halaman 15 dari 57 halaman putusan Nomor 272/PDT/2017/PT.BDG.

TERGUGAT terima, yaitu SK TERGUGAT I, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V, yang dibuat tanggal 12 Oktober 2012 (Nomor SK KONSIDERAN dan LAMPIRANNYA berbeda yaitu “50” dan “51”, serta tidak lengkapnya identitas para tergugat). (bukti terlampir-P14). Padahal TERGUGAT I tidak pernah dipilih secara langsung atau demokratis berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 tahun 2002, hanya diakui oleh PARA TERGUGAT. Disinilah letak Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT karena telah merugikan pihak lain. PENGGUGAT adalah warga atau pihak yang mewakili warga yang telah dirugikan yaitu berupa penyalahgunaan kewenangan dalam hal Keuangan dan Kepengurusan RW.06. 20. Bahwa, adanya warga RT.02 (Lili Maladi) yang mengundang rapat PENGGUGAT di rumah JOHAN EDWIN MUNIR pada tanggal 29 Agustus 2015 yang mengatakan PARA TERGUGAT akan menggalang warga RW.06 Anggrek 3 untuk MEMAKZULKAN atau MENJATUHKAN pengurus RT.02 yang sah dan legal dengan cara meminta kepada Lurah Tirtajaya untuk mencabut SK (Surat Keputusan) pengangkatan pengurus RT.02. Ini semakin menunjukkan adanya Perbuatan Melawan Hukum karena sudah bertindak tanpa aturan dan bertingkah seperti preman-preman yang mengakunya orang-orang berpendidikan. Adanya penggalangan untuk MEMAKZULKAN atau MENJATUHKAN tidak lepas dari sikap PENGGUGAT yang terus mempertanyakan Laporan Keuangan yang harus diaudit dan Kepengurusan RW.06 yang ILEGAL, sehingga PARA TERGUGAT merasa terganggu dan tidak nyaman dengan sikap PENGGUGAT. Anehnya PARA TERGUGAT berdalih PENGGUGAT lah yang membuat kondisi RW.06 Anggrek 3 tidak nyaman (MUNAFIK). 21. Bahwa,

adanya

unsur-unsur

Perbuatan

Melawan

Hukum

(ONRECHTMATIGEDAAD) dari PARA TERGUGAT kepada PENGGUGAT, sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata adalah: a. Adanya suatu perbuatan; b. Perbuatan tersebut melawan Hukum; c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku; d. Adanya kerugian bagi korban; e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Dalam perkara A quo PARA TERGUGAT telah melakukan adanya unsurunsur PMH = Perbuatan Melawan Hukum seperti yang terurai di atas: Halaman 16 dari 57 halaman putusan Nomor 272/PDT/2017/PT.BDG.

i.

Pengurus RW.06 telah melakukan suatu perbuatan, mau menjadi Ketua RW.06 tanpa mengikuti prosedur atau aturan.

ii.

Pengurus RW.06 melawan hukum dengan menabrak prosedur serta tidak mentaati Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2002.

iii.

Pengurus RW.06 telah melakukan kesalahan, namun diamini atau respons positif oleh TERGUGATI-TXVI.TERGUGAT lainnya secara bergerombolan

(keroyokan),

terbukti

kalau

berdialog

dengan

PENGGUGAT (Hasrul Hasibuan) beraninya bergerombolan, PARA TERGUGAT menyatakan orang yang jumlahnya banyak yang lebih benar dari pada orang yang jumlahnya sedikit, seperti PENGGUGAT dalam berpendapat. iv.

Pengurus RW.06 telah merugikan korban (warga RW.06 secara keseluruhan), sebab yang rajin bayar iuran bulanan dinaikkan, sedangkan yang tidak membayar dibiarkan begitu saja tanpa sangsi atau penalti atau hukuman.

v.

Pengurus RW.06 memiliki hubungan hukum atau kepentingan yuridis, sebab membuat Laporan Keuangan tidak mau diaudit oleh Lembaga Independen yang ditunjuk PENGGUGAT, maka dampak kerugian warga semakin terasa. PENGGUGAT secara logika berpendapat, melalui rapat Pengurus RT.02, umur manusia semakin bertambah tua, mencari rezeki tentu tidak bisa optimal lagi, apakah nantinya iuran bulanan RW.06 terus dinaikkan tanpa ada kontrol yang jelas dan transparan?, padahal populasi warga semakin bertambah

22. Bahwa, dengan kesalahan perdata (LAW OF TORT), PARA TERGUGAT apakah

masih

terus

berpendapat

hal-hal

yang

dilakukan

masih

dibenarkan???. Ya, apabila merasa benar, wajar PENGGUGAT mengajukan Hak Menuntut (RECHTS VORDERING), makna kebenaran menurut versi Pengadilan Negeri Depok lah yang berwenang memutuskan Kebenaran demi harga diri dan martabat PENGGUGAT. Demi kebenaran dan keadilan PENGGUGAT TIDAK GENTAR untuk dibenci, dimusuhi, didendam dan dikucilkan oleh PARA TERGUGAT yang beraninya keroyokan dan bergerombolan. Ini sudah menjadi risiko PENGGUGAT yang dunia akhirat siap ditanggung, yang penting ke depan Kepengurusan RW.06 harus benar dan tidak boleh dipimpin oleh orangorang yang tidak ahli memimpin warganya dan tidak berkomitmen terhadap Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 tahun 2002. Halaman 17 dari 57 halaman putusan Nomor 272/PDT/2017/PT.BDG.

23. Bahwa, dari data keuangan RT.02, saldo akhir iuran RW sampai September 2015 yang ditahan PENGGUGAT adalah sebesar Rp.74.687.100 (tujuh puluh empat juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu seratus rupiah). (bukti terlampir-P15). Uang iuran RW tersebut sampai sekarang masih ditahan atau belum disetorkan kepada Pengurus RW.06 dengan alasan: i.

Pengurus RW.06 sudah selesai masa baktinya (EXPIRED), sehingga PENGGUGAT tidak punya kewajiban untuk menyetorkan iuran RW kepada pengurus RW.06 yang ILEGAL.

ii.

Pengurus RW.06 yang ILEGAL (EXPIRED), selesai masa baktinya tidak punya hak untuk meminta atau menerima uang yang ditahan oleh PENGGUGAT.

iii.

Tidak pernah ada Laporan Keuangan RW.06.

iv.

Dan apabila sudah ada Laporan Keuangan harus diaudit oleh Lembaga Independen yang ditunjuk PENGGUGAT.

Sedangkan PARA TERGUGAT yang telah menerima iuran RW dari 8 (delapan) RT dan tidak ada Laporan Keuangannya diam saja tanpa mau kritis mempertanyakannya. Sedangkan iuran RW yang sudah dikumpulkan dan dikelola dengan baik oleh PENGGUGAT tidak bosan-bosan dan hentihentinya PARA TERGUGAT mempertanyakan dan memintanya. Sungguh tidak adil PARA TERGUGAT yang seharusnya sudah mengumpulkan iuran RW sampai miliyaran rupiah dan adanya indikasi kebocoran sana sini atau tidak ada pertanggung jawaban, selalu meributkan iuran RW yang ditahan PENGGUGAT. Dana dimaksud dikumpulkan oleh Pengurus RT.02 dari warga yang masih membayar kepada PENGGUGAT. Warga RT.02 lainnya yang

membela

PARA

TERGUGAT

membayar

langsung

kepada

TERGUGAT I, anehnya PARA TERGUGAT menerimanya tanpa malu-malu, konfirmasi dahulu dengan PENGGUGAT sebagai Ketua RT.02/06. PARA TERGUGAT menganggap itu benar apa yang sudah mereka lakukan, sebenarnya apa yang sudah dilakukan PARA TERGUGAT makin membuat kacau hidup berwarga di Anggrek 3, karena semua ditafsirkan sesuai selera, bukan berdasarkan aturan yang berlaku dan baku. Tidak ada jaminan jika PENGGUGAT dari awal terus menyetor iuran RW kepada Pengurus RW.06 yang ILEGAL akan bisa terkumpul seperti yang sudah dikumpulkan oleh PENGGUGAT. Terbukti bahwa PARA TERGUGAT mengumpulkan uang diluar dari iuran RW bulanan dari sebagian warga Halaman 18 dari 57 halaman putusan Nomor 272/PDT/2017/PT.BDG.

RW.06 Anggrek 3 yang dikenal dengan istilah DANA BANTINGAN, juga tidak jelas pertanggung jawabannya kepada warga-warga yang sudah ikut menyumbang. 24. Bahwa, Pengurus RW.06 (PARA TERGUGAT) boleh menerima atau mendapatkan iuran RW dari PENGGUGAT dengan syarat: i.

Pengurus RW.06 wajib mempunyai dan memenuhi legalitasnya sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2002.

ii.

Laporan Keuangan yang sudah dibuat ala kadarnya dan abal-abal harus diaudit oleh Lembaga Independen yang ditunjuk oleh PENGGUGAT.

iii.

Apabila ada uang iuran RW yang hilang dari hasil audit Laporan Keuangan, wajib diganti oleh PARA TERGUGAT.

iv.

Perjanjian pengurus RW.06 yang ILEGAL dengan Developer Grand Depok City harus diberikan kepada PENGGUGAT sebagai pengurus RT.02 yang legal untuk diberikan kepada PENGGUGAT dan warga RW.06.

25. Bahwa, selama tidak ada pengurus RW.06 yang SAH atau RESMI, PENGGUGAT berhak untuk mengelola iuran RW yang ditahan demi kepentingan warga RW.06 dan kesejahteraan satpam Anggrek 3. Maka saldo akhir iuran RW sampai September 2015 yang ditahan sebesar Rp.74.687.100 (tujuh puluh empat juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu seratus rupiah) tersebut dipandang pantas dan dinyatakan berhak secara hukum untuk dikelola oleh PENGGUGAT, olehnya PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk dapat dipertimbangkan dan selanjutnya dinyatakan SAH menurut hukum. 26. Bahwa, apabila tidak dapat berbenah dan belum mampu pengurus RW.06 menjadi RW.06 yang telah diamanahkan oleh Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2002

tersebut, artinya pengurus tidak mampu

menjalankan tugas dan fungsinya. Seharusnya kalau tidak mampu mengurus warga, kembalikan saja kepada Developer atau Kelurahan. Bilang saja PARA TERGUGAT tidak mampu ber-RW dengan benar. 27. Bahwa, Perbuatan Melawan Hukum lain yang dilakukan oleh pengurus RW.06 in casu PARA TERGUGAT selalu tidak di-share atau disosialisasikan kepada warga, misalnya: a) Warga baru jumlahnya kira-kira lebih 80 (delapan puluh) Kepala Keluarga (KK) yang masuk di Anggrek 3 Ekstensen diharuskan membayar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah)/ KK sebagai bentuk kompensasi atau Halaman 19 dari 57 halaman putusan Nomor 272/PDT/2017/PT.BDG.

ganti rugi karena masuk ke dalam RW.06 Anggrek 3 sudah memiliki infrastruktur yang memadai. Ini adalah pengakuan TERGUGAT VI (Zulfikar Hutasuhut) kepada PENGGUGAT (Hasrul Hasibuan) di TPS PILPRES 2014, di rumah JOHAN EDWIN MUNIR saat minta tanda tangan PENGGUGAT untuk perluasan tanah Masjid Al-Falah pada tanggal 06 Nopember 2014 dan di Pos 5 dekat RT.02 bulan Juli 2015. b) Perbaikan lingkungan (jalan, drainase, kali yang ada di sekitar Anggrek 3 dan pemagaran arcon keliling Anggrek 3). Sehingga

warga

mempertanyakannya PENGGUGAT

RW.06 kepada

yang

takut

PARA

mempertanyakannya,

dan

segan

TERGUGAT. mengapa

tidak

tidak

berani

Justru

sekarang

ada

sosialisasi

terhadap permasalahannya, tanpa ada koordinasi. Tentunya menimbulkan pertanyaan bagi warga RW.06. 28. Bahwa, disebabkan PENGGUGAT berbicara berdasarkan data dan fakta, maka PARA TERGUGAT menunjukkan kebingungan, panik. Seperti RT.03 digabung dengan RT.04, Ketua RTnya satu. Apabila tidak mampu ya digabungkan menjadi satu RT. Termasuk RW.06 dengan 9 (sembilan) RT, dipecahkan menjadi 3 (tiga) RW, karena menjadi 1 (satu) RW minimum ada 3 (tiga) RT sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 tahun 2002, agar terhindar dari pemaksaan struktur organisasi ke-RW-an. 29. Bahwa, persoalan ini semakin ruwet atau kacau dikarenakan TERGUGAT XVII (H. Ayi Mukarom, SIP) mengakomodir PARA TERGUGAT dalam mendefinitifkan SK (Surat Keputusan) Ketua RW.06 atas nama TERGUGAT I (Muhammad Sholeh) yang sudah habis masa baktinya dan tanpa ada pemilihan langsung yang demokratis. Adanya unsur musyawarah di internal PARA TERGUGAT alias dilakukan cari aman oleh seluruh elemen yang mem-backup TERGUGAT I, yakni TERGUGAT VI (Zulfikar Hutasuhut), TERGUGAT VIII (Kamiludin) dan TERGUGAT IX (Djunardi Ashari) yang paling antusias atau bernafsu dan berada dibarisan terdepan, ada apa dengan mereka-mereka ini???. 30. Bahwa, kembali kepada persoalan Laporan Keuangan RW.06 yang dibuat asal-asalan periode Nopember 2009-Mei 2015, lantas selanjutnya bulan Juni-September 2015 tidak ada lagi Laporan Keuangan RW.06 yang diterima oleh pengurus RT.02 atau warga. Ini artinya tidak ada itikad baik dari PARA TERGUGAT untuk menyelesaikan esensi persoalan di RW.06.

Halaman 20 dari 57 halaman putusan Nomor 272/PDT/2017/PT.BDG.

Bahkan terkesan mau jabatannya saja tetapi tidak mau bekerja transparan dan akuntabel, dengan niat cari pengakuaan (over acting). 31. Bahwa, Terhadap TERGUGAT XVI (RADEN IMERDA SASTRADINATA) bahkan secara keseluruhan (PARA TERGUGAT) tentang masalah RW.06, akan tetapi PENGGUGAT dihujat, dimusuhi, didendam dan ditertawakan melalui sosial media seperti WApps atau yang lainnya untuk mencegah PENGGUGAT untuk terus mempertanyakan Laporan Keuangan dan Kepengurusan RW.06 yang ILEGAL. (bukti terlampir-P16). 32. Bahwa, untuk TERGUGAT II (Aldrin Muchtar) mengapa didudukkan sebagai pihak dalam perkara A quo, oleh karena memiliki hubungan yuridis dalam gugatan ini, yaitu bagaimana dengan seenaknya menaikkan iuran RW dari Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) menjadi Rp.130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah). Kenaikkan 30% (tiga puluh persen) tanpa dibahas di warga masing-masing RT, tapi hanya disetujui oleh segelintir warga, termasuk TERGUGAT VIII (Kamiludin) yang menyetujui kenaikkan iuran RW tersebut. Pada

pokoknya

seluruh

PARA

TERGUGAT

menyetujuinya

kecuali

PENGGUGAT Oleh karenanya PENGGUGAT yang dijadikan pihak sekali lagi memiliki kepentingan hukum dalam perkara A quo. Jadi

jangan menghindar dari

jeratan hukum

keperdataan, hal

ini

berpedoman kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, putusan Nomor 305 K/ SIP/ 1971 tanggal 16 Juni 1971 “Bahwa masuknya pihak ke dalam perkara ditentukan oleh Penggugat”. Dengan demikian apapun judul eksepsi PARA TERGUGAT baik absolut maupun relatif patut kiranya untuk dikesampingkan oleh Majelis Hakim nantinya. 33. Bahwa, TERGUGAT X (Ari Wibisono) melalui suratnya tanggal 4 Desember 2012 juga sempat mempertanyakan Laporan Keuangan RW.06

(bukti

terlampir-P17). TERGUGAT XVI (Raden Imerda Sastradinata) juga mempertanyakan Laporan Keuangan, bahkan meminta secara pribadi kepada PENGGUGAT (Hasrul Hasibuan) melalui email tanggal 04 Desember 2012 dan 10 Desember 2012 untuk terus memperjuangkan Laporan Keuangan RW.06. (bukti terlampir-P18). Namun demikian posisi sekarang justru berlawanan dengan PENGGUGAT yang mengharapkan realisasi kondisi Laporan Keuangan RW.06 itu, sehingga ada KEMUNAFIKAN menghadapi persoalan ini. Dan perlu pula untuk diketahui mengenai TERGUGAT VI (Zulfikar Hutasuhut), TERGUGAT Halaman 21 dari 57 halaman putusan Nomor 272/PDT/2017/PT.BDG.

VII (Eko Agung Witjaksono), TERGUGAT VIII (Kamiludin) dan TERGUGAT IX (Djunardi Ashari) yang mem-backup penuh TERGUGAT I (Muhammad Sholeh) selaku Ketua RW.06 ILEGAL, selalu mentertawakan PENGGUGAT untuk mempertanyakan legalitas TERGUGAT I sebagai Ketua RW.06 yang ILEGAL,

bahkan

TERGUGAT

IX

melarang

PENGGUGAT

untuk

mempersoalkan tentang keabsahan pengurus RW.06. Tolong direnungkan bahwa PENGGUGAT tidak mencari ribut disini, TERGUGAT IX tidak ada hak melarang PARA TERGUGAT untuk meluruskan persoalan demi Kebenaran dan Keadilan. Olehnya uang yang ada pada PENGGUGAT sebesar Rp.74.687.100 (tujuh puluh empat juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu seratus rupiah), siap diaudit, siap diambil dan siap dipertanggung jawabkan, akan tetapi harus SAH dulu pengurus RW.06 dari aspek legalitas. Benahi dulu Laporan Keuangannya dan sekaligus diaudit melalui Lembaga Independen yang ditunjuk oleh PENGGUGAT. 34. Bahwa, PENGGUGAT (Hasrul Hasibuan) bersedia diaudit, mengapa demikian karena: a) Selalu memberikan Laporan Keuangan setiap bulan kepada warga RT.02 yang membayar iuran kepada PENGGUGAT. b) Dana Operasional RT.02 tahun 2013 sebesar Rp.950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), tahun 2014 sebesar Rp.1.140.000 (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) dan tahun 2015 sebesar Rp.1.120.000 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah) semuanya diserahkan ke kas RT.02, dipegang oleh Bendahara RT.02 dan dipakai untuk kepentingan RT.02. c) PENGGUGAT bila perlu siap memegang amanah untuk mengelola Keuangan RW.06 tanpa perlu menjadi Bendahara atau Ketua RW.06 demi kepentingan warga RW.06 Anggrek 3 dan kesejahteraan satpam Anggrek 3. Oleh karenanya PENGGUGAT kurang apa dalam hal ke-RW-an ini, jangan dibolak-balik oleh PARA TERGUGAT yang justru ingin lari dari jeratan hukum dan basa-basi berdiskusi tanpa hasil. 35. Bahwa, iuran sampah yang diambil dari warga sebesar Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah), akan tetapi yang dibayarkan kepada Operator Sampah hanya Rp.15.000 (lima belas ribu rupiah). Hal-hal kecil ini meskipun

Halaman 22 dari 57 halaman putusan Nomor 272/PDT/2017/PT.BDG.

selisihnya Rp.5.000 (lima ribu rupiah), jika dikalikan 3 (tiga) atau 6 (enam) tahun hasilnya cukup signifikan. (bukti terlampir-P19). Padahal seperti itu lah menurut PENGGUGAT sensitifnya masalah Keuangan RW.06 dan harus diselesaikan dengan duduk bersama. Apa artinya

GUYUB

yang

selalu

didengung-dengungkan

oleh

PARA

TERGUGAT. Banyak persoalan-persoalan di RW.06 Anggrek 3 yang tidak terselesaikan karena belum mampu mandiri dan menyelesaikan masalah secara sportif, yang paling utama soal UANG yaitu Laporan Keuangan. Jangan mengalihkan masalah Laporan Keuangan dengan mengurus lingkungan,

keamanan,

demo

ke

Developer,

hal

itu

tidak

akan

menyelesaikan substansi persoalan di RW.06. 36. Bahwa, yang menjadi korban adalah PENGGUGAT dan warga RW.06 Anggrek 3, lalu PENGGUGAT menuntut ganti rugi (compensation) berupa: MATERIIL: Pemasukan iuran RW.06 dari Nopember 2009-September 2015 sebesar Rp.2.693.668.500 (dua miliyar enam ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah). Pengeluaran iuran RW.06 dari Nopember 2009-September 2015 sebesar Rp.2.054.862.602 (dua miliyar lima puluh empat juta delapan ratus enam puluh dua ribu enam ratus dua rupiah). SALDO HILANG menjadi sebesar Rp.638.805.899 (enam ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus lima ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah). (bukti terlampir-P18). Saldo akhir Iuran RW sampai September 2015 yang ditahan PENGGUGAT sebesar Rp.74.687.100 (tujuh puluh empat juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu seratus rupiah). SALDO

HILANG

(AKHIR)

setelah

dikurangi

uang

yang

ditahan

PENGGUGAT = Rp.564.118.799 (lima ratus enam puluh empat juta seratus delapan belas ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah). Sehingga kerugian MATERIIL sebesar Rp. 564.118.799. (bukti terlampir-P20). IMMATERIIL:

Halaman 23 dari 57 halaman putusan Nomor 272/PDT/2017/PT.BDG.

Selama 3 (tiga) tahun PENGGUGAT menjadi pengurus RT.02, selama itu pula PARA TERGUGAT mem-bully (menyerang atau menghakimi tanpa dasar/ data) di media sosial oleh PARA TERGUGAT serta mengajak warga RW.06 Anggrek 3 lainnya termasuk warga RT.02 untuk ikut mem-bully dengan

harapan

PENGGUGAT

menghentikan

niatnya

untuk

terus

mempersoalkan Laporan Keuangan RW.06 dan Kepengurusan RW.06. Selama 3 (tiga) tahun pula secara tidak langsung PENGGUGAT terganggu psikologisnya, terancam jiwanya, bahkan bisa berujung kepada kematian yang akan berpengaruh ke dalam internal keluarga PENGGUGAT dalam memperjuangkan

Kebenaran

dan

Keadilan

yang

transparansi

dan

akuntabilitas keuangan warga RW.06 Anggrek 3. Apabila dikalkulasikan dengan uang, maka dapat dinominalkan sebulan menjadi Rp.175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) x 12 (dua belas) bulan x 3 (tiga) tahun = Rp.6.300.000.000 (enam miliyar tiga ratus juta rupiah). Sehingga kerugian IMMATERIIL sebesar Rp. 6.300.000.000 Dengan demikian PARA TERGUGAT secara tanggung renteng dari RT.01 sampai RT.08 (kecuali RT.02) diharuskan membayar ganti rugi tersebut secara keseluruhan baik MATERIIL maupun

IMMATERIIL sebesar Rp.

6.864.468.799 (enam miliyar delapan ratus lima puluh enam juta empat ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah) kepada PENGGUGAT yang diperuntukkan demi kepentingan warga RW.06 Anggrek 3 dan kesejahteraan satpam Anggrek 3. 37. Bahwa, baik secara agama dan musyawarah telah dilalui perdebatan baik di dunia maya sampai dengan rapat di Masjid, tidak juga kunjung menemui persamaan atau kaedah sosial yang demokratis. PARA TERGUGAT mau menang sendiri secara bergerombolan. Olehnya penegakan hukum yang bisa mengatasi persoalan di Anggrek 3 adalah cara terbaik bagi warganya dan Pemerintahan. Azas Pemerintahan yang baik di level terbawah RT dan RW

memiliki

azas

transparansi

(keterbukaan)

dan

Akuntabilitas

(bertanggung jawab) atau dapat dipertanggung jawabkan. Jadi apabila bersedia sama-sama mau tenang di Anggrek 3 harus ada rasa memiliki (sense of belonging) dan bertanggung jawab atas semua aturan (sense of responsibility). 38. Bahwa, hukum menuntut legalitas, yang berarti bahwa yang dituntut adalah Pelaksanaan atau Peraturan Daerah atau Kaidah, yaitu Peraturan Daerah Halaman 24 dari 57 halaman putusan Nomor 272/PDT/2017/PT.BDG.

Kota Depok Nomor 10 Tahun 2002. Sedangkan sanksi sosial yang pernah digulirkan oleh TERGUGAT XIII (R. Pria Herviadi) kepada PENGGUGAT (Hasrul Hasibuan) tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Dan patut dicermati bahwa TERGUGAT XIII (R. Pria Herviadi) menjadi Ketua RT.06, TERGUGAT XII (Hidayat Achdi) menjadi Ketua RT.05 dan TERGUGAT XV (Eko Budi Siswanto) menjadi Ketua RT.08, namun KTP dan KK tidak berada di wilayah Kelurahan Tirtajaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok, berdasarkan pengakuan TERGUGAT XIII kepada PENGGUGAT beberapa tahun yang lalu di rumah TERGUGAT I. (bukti terlampir-P21). Hal ini sudah berlawanan dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 tahun 2002, maksudnya TERGUGAT XII sebagai Ketua RT.05, TERGUGAT XIII sebagai Ketua RT.06 dan TERGUGAT XV sebagai Ketua RT.08 adalah ILEGAL atau TIDAK SAH. 39. Bahwa, terhadap TERGUGAT IV (Anang Faizien) selaku Bendahara I dan TERGUGAT

V

(Asep

Jajang)

selaku

Bendahara

II,

sama-sama

mengabaikan tugasnya sebagai Bendahara RW.06. Pengurus RT atau RW adalah pekerjaan sosial, ia bekerja merupakan panggilan jiwa, ikhlas tanpa pamrih. Kalau tidak mau bekerja membuat Laporan Keuangan, yang hanya mau

jabatannya

mengundurkan TERGUGAT

saja

diri. IV

(sebagai

Karena

dan

bendahara),

tidak

TERGUGAT

mau V

sebaiknya

mengundurkan dianggap

telah

dari diri,

awal maka

melampaui

kewajibannya, ini berarti telah pula melakukan Perbuatan Melawan Hukum (ONRECHTMATI GEDAAD). 40. Bahwa, melalui gugatan ini pula PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara A quo dengan menyatakan dan memutuskan putusan serta merta, dalam artian putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD). Meskipun ada upaya Verzet, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, seperti yang diisyaratkan di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2001 Tentang Putusan Provisionil Serta Merta (UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD). 41. Bahwa,

selanjutnya

PENGGUGAT

memohon

pula

apabila

PARA

TERGUGAT lalai untuk menjalankan putusan dalam perkara A quo, untuk menghukum PARA TERGUGAT membayar uang paksa (DWANGSOM) secara tanggung renteng sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) per hari kepada PENGGUGAT yang diperuntukkan demi kepentingan warga Anggrek 3 dan kesejahteraan satpam Anggrek 3. Halaman 25 dari 57 halaman putusan Nomor 272/PDT/2017/PT.BDG.

42. Bahwa, menyimak perbuatan dan tindakan PARA TERGUGAT yang masuk dalam klasifikasi Perbuatan Melawan Hukum (PMH), maka diharuskan bertanggung jawab dalam hal mengganti kebocoran Keuangan RW.06 tanpa kecuali berdasarkan hasil audit Lembaga Independen yang ditunjuk PENGGUGAT. Dan PENGGUGAT pun bersedia untuk diaudit oleh Lembaga Independen yang sama untuk memenuhi azas FAIR and TRIAL. 43. Bahwa, sekali lagi PENGGUGAT menyimpulkan bahwa PARA TERGUGAT telah melakukan 2 (dua) hal: PERTAMA: Perbuatan Melawan Hukum berupa KEBOHONGAN yang merugikan orang lain. Seperti: Pengurus RW.06 sudah benar, sehingga dianggap SAH, lalu tidak perlu membuat Laporan Keuangan sebagai wujud atau bentuk pertanggung jawaban. Sehingga warga Anggrek 3 banyak yang dirugikan. Meminta TERGUGAT XVII menerbitkan SK Pengurus RW.06 yang tidak pernah ada Pemilihan RW di RW.06 secara musyawarah dan demokratis sesuai Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 tahun 2002. KEDUA: Perbuatan Melawan Hukum berupa INTERVENSI terhadap hubungan kontrak. Seperti: Banyak mantan pengurus RW.06 yang menyatakan peduli dengan dinamika yang terjadi di RW.06, lalu mengintervensi dengan mem-backup TERGUGAT I Muhammad Sholeh) serta mendukung pengurus RW.06 yang ILEGAL atau melegalkan yang ILEGAL dalam melakukan perjanjian dengan satpam, giliran pecat memecat tidak ada alas hak dari kontrak, harusnya kontrak itu mencakup hukuman dan penghargaan. Dan PARA TERGUGAT beraninya

keroyokan,

bergerombol

jika

mau

berdialog

dengan

PENGGUGAT disemua kesempatan. 44. Bahwa, PENGGUGAT pun bersedia membuka keran musyawarah melalui mediasi yang dipimpin oleh Hakim Mediator dari Pengadilan Negeri Depok, agar ide dasar dari Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bisa berjalan dengan baik. Apapun hasilnya PENGGUGAT yang masih mempunyai itikad baik, sudah barang tentu tawaran ini menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang menangani perkara A quo. 45. Bahwa, selain itu kepada PARA TERGUGAT apabila tidak ada inisiatif untuk melakukan mediasi di Pengadilan Negeri Depok, PENGGUGAT akan juga Halaman 26 dari 57 halaman putusan Nomor 272/PDT/2017/PT.BDG.

mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, bahkan membuat Laporan Polisi atau kepada pihak berwajib. PENGGUGAT hanya mengajak kepada kebaikan semata tanpa ada iri hati, dengki dan dendam. Selamatkan uang warga dengan membuat Laporan Keuangan dan bersedia diaudit oleh Lembaga Independen yang ditunjuk PENGGUGAT, serta iuran RW

yang

hilang

diperuntukkan

harus

demi

dikembalikan

kepentingan

kepada

warga

PENGGUGAT

RW.06

Anggrek

yang

3

dan

kesejahteraan satpam Anggrek 3. Itu yang diharapkan oleh PENGGUGAT. 46. Bahwa, pada point nomor 37 di atas, jika sudah direspons dan dapat diterima maka PENGGUGAT akan mencabut perkara ini. Jika tidak ada itikad baik dari PARA TERGUGAT, maka persoalan ini akan menjadi berkepanjangan dan harus dituntaskan untuk menjadikan pengurus RW.06 bersih, beradab, lebih beriman, berkah dan ketaqwaan warganya. Berdasarkan dalil dan alasan-alasan di atas, maka PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim untuk menangani perkara A quo, melalui penunjukan Majelis Hakim dari Yth. Ibu Ketua Pengadilan Negeri Depok, maka dapatlah kiranya berkenan untuk memanggil Para Pihak, memeriksa, mengadili dan memutuskan hal-hal sebagai berikut: PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya; 2. Menyatakan PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (ONRECHTMATI GEDAAD); 3. Menyatakan Laporan Keuangan yang dibuat oleh PARA TERGUGAT periode Nopember 2009-Mei 2015 untuk dibatalkan. 4. Menghukum PARA TERGUGAT membuat Laporan Keuangan yang benar dan diaudit oleh Lembaga Independen yang ditunjuk oleh PENGGUGAT; 5. Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng untuk mengganti kerugian baik MATERIIL maupun IMMATERIIL kepada PENGGUGAT seluruhnya sebesar Rp.6.864.468.799 (enam miliyar delapan ratus lima puluh enam juta empat ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah) yang diperuntukkan demi kepentingan warga RW.06 Anggrek 3 dan kesejahteraan satpam Anggrek 3. 6. Menyatakan iuran RW.06 sebesar Rp.74.687.100 (tujuh puluh empat juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu seratus rupiah) yang ditahan dan dikelola oleh PENGGUGAT, diperuntukkan demi kepentingan warga RW.06 Anggrek 3 dan kesejahteraan satpam Anggrek 3 SAH secara hukum. Halaman 27 dari 57 halaman putusan Nomor 272/PDT/2017/PT.BDG.

7. Menetapkan atau memutuskan putusan serta merta (UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD) meskipun ada Verzet, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali; 8. Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng membayar uang paksa (DWANGSOM) apabila PARA TERGUGAT lalai melaksanakan putusan A quo sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) per hari kepada PENGGUGAT yang diperuntukkan demi kepentingan warga RW.06 Anggrek 3 dan kesejahteraan satpam Anggrek 3. 9. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku. SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang mengadili perkara A quo atau Pengadilan Negeri Depok berpendapat lain, mohon kiranya demi terciptanya Peradilan yang menganut azas sederhana, cepat dan biaya ringan (murah) serta bersih dari KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), untuk diputuskan dengan seadil-adilnya (EX AEQUO ET BONO). Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I sampai dengan Tergugat XVI melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Surat Jawaban tertanggal 14 Desember 2015, yang dibacakan dalam persidangan tanggal 14 Desember 2015 sebagai berikut: DALAM POKOK PERKARA: DALAM KONPENSI: DALAM EKSEPSI:

I.

EKSEPSI TENTANG KEWENANGAN MENGADILI GUGATAN

MENGENAI

KEABSAHAN

(PENGUKUHAN)

PENGURUS

RW.06 YANG BERDASARKAN PADA SURAT KEPUTUSAN (SK) LURAH TIRTAJAYA MERUPAKAN KEWENANGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA BUKAN PERADILAN UMUM; 1. Memahami gugatan Penggugat a quo yang pada intinya mendalilkan hal sebagai berikut: “ …….. untuk pengurus RW.06 periode Oktober 2012 – 2015, tidak pernah ada pemilihan Ketua RW.06 secara langsung dan demokratis …. Oleh karena itu TERGUGAT I menjadi Ketua RW.06 sudah habis masa baktinya alias EXPIRED, tentunya

TIDAK SAH dan TIDAK

Halaman 28 dari 57 halaman putusan Nomor 272/PDT/2017/PT.BDG.

RESMI melakukan, mengambil dan menjalankan kebijakan-kebijakan apapun di RW.06” (vide angka 4 posita gugatan); “…… dan seterusnya akan menggugat TERGUGAT XVII (H.Ayi Mukarom SIP) ke Pengadilan tata Usaha Negara Bandung untuk membatalkan SK yang telah PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT terima, yaitu SK TERGUGAT I, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V …dst.” (vide angka 19 Posita Gugatan); “ ……… TERGUGAT XVII (H.Ayi Mukarom SIP) mengakomodir PARA TERGUGAT dalam mendefinitifkan SK (Surat Keputusan) Ketua RW.06 atas nama TERGUGAT I……dst” (vide angka 29 posita Gugatan); 2. Terhadap kepengurusan RW.06 telah diakui dan dikukuhkan oleh Lurah Tirtajaya melalui surat keputusan yang merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara sehingga sesuai Pasal 1 angka 9 dan 10 jo. Pasal 4 Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang No. 9 tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-undang No. 51 tahun 2009, seharusnya gugatan ditujukan terhadap legitimasi Pengurus RW.06 dengan mengajukannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara ; 3. Oleh karena hal tersebut sepanjang gugatan mengenai keabsahan kepengurusan RW.006 berdasarkan SK Pengukuhan Lurah Tirtajaya Kota Depok, TIDAK TEPAT apabila gugatan tersebut di ajukan melalui Pengadilan Negeri Depok sebagaimana dimaksud dalam gugatan a quo; 4. Gugatan yang demikian harus di tolak, karena tidak memenuhi unsur hukum formal atau setidak-tidaknya gugatan yang demikian tidak dapat diterima karena menyimpang dari hukum formal yang telah ditetapkan berdasarkan

Undang-Undang

dan

peraturangan

perundangan-

undangan yang berlaku; II. PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KAPASITAS UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN (LEGITIMA PERSONA IN STANDI JUDICIO) GUGATAN KEPADA PENGURUS RW.06 HANYA DAPAT DILAKUKAN OLEH PERWAKILAN WARGA RW.06 DEMIKIAN PULA TERHADAP PENGURUS RT 05, 06 DAN 08 HANYA DAPAT DILAKUKAN WARGA RT TERSEBUT BUKAN OLEH PENGGUGAT PRIBADI

Halaman 29 dari 57 halaman putusan Nomor 272/PDT/2017/PT.BDG.

5.

Bahwa memahami gugatan a quo dapat disimpulkan permasalahan yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah: a. Pemilihan Ketua RW.06 yang tidak sesuai prosedur; b. Pengelolaan dan Laporan Keuangan RW.06; c. Ketua RT 05, Ketua RT 06 dan Ketua RT 08 Ilegal karena bukan warga RT tersebut;

6.

Penggugat melakukan gugatan terhadap kepengurusan RW.06 secara pribadi bukan atas nama atau mendapatkan : izin, persetujuan, perintah, mandat dan/atau kuasa dalam bentuk apapun baik secara lisan maupun tertulis dari warga RT.02 ataupun warga RW.06 ;

7. Selanjutnya memahami ketentuan tentang pengurus RT yang diatur dalam BAB II Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) jo. Pasal 14 dan 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, maka jelas dan terang Pengurus RT tidak mempunyai hak untuk mengajukan gugatan terhadap kepengurusan RW ; 8. Penggugat adalah warga dari RT.02 sehingga Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat keabsahan Ketua RT 05, 06, dan 08 yang dinilai bertentangan dengan Perda 10 tahun 2002 karena, yang berhak untuk mempermasalahkan kepengurusan RT 05, 06 maupun 08 adalah masing-masing warga RT tersebut ; 9. Selanjutnya dari ketentuan Pasal 19 ayat (2) jo. Pasal 18 jo. Pasal 13 ayat (1) huruf d Peraturan Daerah Kota Depok No. 10 Tahun 2002 tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) maka, jelas dan terang Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk melakukan gugatan terhadap laporan keuangan RW karena sesuai ketentuan tersebut yang berhak untuk menerima dan meminta pertanggung jawaban laporan keuangan RW.06 adalah Musyawarah Pengurus RT BUKAN Penggugat selaku pribadi ; 10. Selanjutnya dari uraian posita angka 22 yaitu dalam kalimat : “……… makna kebenaran menurut versi Pengadilan Negeri Depok lah yang berwenang memutuskan kebenaran demi harga diri dan martabat Halaman 30 dari 57 halaman putusan Nomor 272/PDT/2017/PT.BDG.

Penggugat…….dst”,

jelas

dan

terang

sesungguhnya,

gugatan

Penggugat adalah untuk kepentingan pribadi namun dari dalil-dalil gugatannya yang diuraikan dalam angka 19, angka 21 point iv dan v, angka 25 dan angka 36 posita Gugatan, Penggugat mendalilkan dan bertindak seolah-olah untuk kepentingan warga RW.06 atau warga RT.02 ; 11. Bahwa dari dalil-dalil gugatan sebagaimana diuraikan dalam angka 8 diatas maka jelas dan terang kedudukan hukum Penggugat tidak jelas yaitu : a. Apakah PENGGUGAT bertindak sebagai pribadi ; atau b. Apakah Penggugat bertindak sebagai perwakilan warga RT.02 atau sebagai perwakilan warga RW.06 berdasarkan penunjukan atau mandat atau kuasa yang dikukuhkan dengan Surat Kuasa Khusus ? ; 12. Ketidakjelasan kedudukan hukum tersebut membuktikan Penggugat tidak memiliki kwalitas untuk mengajukan gugatan atau tidak memiliki “Legitima persona in standi judicio” sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 8 ayat (2) RV jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.

1529

K/Pdt/2001 tanggal 29 September 2003; 13. Bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas maka, jelas dan terang Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum (Legitima Persona in Standi Judicio) untuk mengajukan gugatan a quo, sehingga sesuai Putusan Mahkamah Agung No. 294 K/Sip/1971, tanggal 7 Juli 1971 Gugatan a quo harus ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ; III. GUGATAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM) GUGATAN

TERHADAP

PENGURUS

RW.06

HARUS

DITUJUKAN

KEPADA SELURUH PENGURUS RT YANG MEMILIH PENGURUS RW BUKAN KEPADA SEBAGIAN PENGURUS YANG DIPILIH PENGGUGAT 14. Dalam gugatan a quo Penggugat mempermasalahkan keabsahan kepengurusan RW.06 berikut laporan keuangannya, namun Penggugat lupa bahwa Penggugat tidak menggugat semua pengurus RT yang ada di lingkungan RW.06. Penggugat hanya menggugat Ketua RT 01, RT 03 sampai dengan RT 08 tanpa mengikut sertakan RT 09 yang juga menjadi bagian dari RW.06 ; Halaman 31 dari 57 halaman putusan Nomor 272/PDT/2017/PT.BDG.

15. Bahwa mengingat segala keputusan RW.06 dilakukan berdasarkan musyawarah dari pengurus RW yang di dalamnya, termasuk Ketua dan/atau Pengurus RT (vide Pasal 18 Peraturan Daerah Kota Depok No. 10 tahun 2002 tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) maka, tidak diikutsertakannya Ketua RT 09 sebagai pihak dalam gugatan a quo mengakibatkan gugatan cacat formal, kurang pihak atau cacat Plurium Litis Consortium; 16. Selain dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Pengurus RW.06 telah melakukan kesalahan, namun diamini atau direspon positif oleh

TergugaTI-TXVI.tergugat

lainnya

secara

bergerombolan

(keroyokan). Padahal faktanya, respon positif terhadap Pengurus RW.06 tidak hanya dilakukan oleh Para Tergugat, melainkan warga RW.06 secara keseluruhan maka, seharusnya Penggugat mengikut sertakan seluruh warga RW.06 yang telah memberikan respon positif terhadap pengurus RW.06 sebagai bentuk dukungan yang telah dianggap satu kesalahan oleh Penggugat ; 17. Dengan demikian kekurangan pihak dalam gugatan a quo menjadikan gugatan cacat formal dan harus dibatalkan atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, hal tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 200 K/Pdt/1988, tanggal 27 September 1990 dan Putusan Mahkamah Agung RI

No. 2872 K/Pdt/1998, tanggal 29

Desember 1998 yang pada intinya menyatakan: “Tidak lengkapnya pihak Tergugat maka gugatan perdata tersebut oleh hakim harus dinyatakan tidak dapat diterima” ; IV. GUGATAN KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBELL) ADANYA PERTENTANGAN (KONTRADIKSI) ANTARA ATURAN HUKUM YANG MENJADI DASAR GUGATAN DENGAN POSITA GUGATAN A QUO SEHINGGA GUGATAN YANG DEMIKIAN MENJADI KABUR DAN TIDAK JELAS. 18. Bahwa dalam angka 4, 5 dan 6 Gugatan a quo Penggugat mendalilkan Kepemimpinan RW.06 ilegal karena pengangkatan ketua RW tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Depok No. 10 tahun 2002 yaitu tidak berdasarkan pemilihan secara langsung dan demokratis, namun dari Koreksi Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan Penggugat pada persidangan tanggal 2 Desember 2015, Penggugat Halaman 32 dari 57 halaman putusan Nomor 272/PDT/2017/PT.BDG.

melakukan koreksi terhadap angka 6 gugatan yaitu koreksi atas dasar hukum pemilihan pengurus RW yaitu dari Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Depok No. 10 tahun 2002 dikoreksi menjadi Pasal 12 Peraturan Daerah Kota Depok No. 10 tahun 2002 ; 19. Dari Koreksi yang diajukan tersebut jelas dan tegas Penggugat mengakui pemilihan pengurus RW (termasuk Ketua RW) sesuai ketentuan Pasal 12 tersebut dilakukan oleh dan melalui musyawarah Pengurus RT sehingga adanya perubahan dalil tersebut menjadi bertentangan dengan dalil-dalil Penggugat lainnya yang menyatakan Ketua RW.06 ilegal karena dipilih tanpa langsung oleh warga ; 20. Adanya pertentangan antara dalil gugatan dengan aturan hukum yang mendukung dalil gugatan membuktikan gugatan a quo tidak jelas, kabur dan HARUS DITOLAK atau setidak-tidaknya dinyatkan tidak dapat diterima; PENGGUGAT MENCAMPUR ADUKAN ANTARA TANGGUNG JAWAB PRIBADI

DENGAN

TANGGUNG

JAWAB

PENGURUS

RW.06

SEHINGGA GUGATAN MENJADI TIDAK JELAS DAN KABUR 21. Selanjutnya mempelajari dan memahami gugatan Penggugat dapat disimpulkan sesungguhnya kedudukan Para Tergugat dalam gugatan a quo tidak jelas apakah digugat dalam kapasitasnya sebagai pengurus RW.06 atau sebagai warga RW.06 yang berbeda pendapat dengan Penggugat? 22. Dari dalil-dalil gugatan jelas dan nyata Penggugat mempermasalahkan keabsahan pengurus RW.06 tahun 2012 sampai dengan 2015 serta laporan keuangan RW.06 yang dibuat oleh pengurus RW.06 yang apabila benar maka yang berwenang untuk mempermasalahkannya adalah warga masyarakat yang telah memilih pengurus RT masingmasing atau melalui Musyawarah Pengurus RT bukan melakukan gugatan secara membabi buta terhadap pribadi pengurus RW dan “mantan” pengurus RW hanya karena berbeda pendapat ; 23. Demikian pula halnya dengan ganti kerugian yang dituntut oleh Penggugat didasarkan kepada “yang katanya” kepentingan warga RW.06 (vide angka 36 posita gugatan a quo), namun tidak jelas apakah benar warga RW.06 menyetujui adanya gugatan maupun tuntutan ganti rugi kepada Pribadi masing-masing-masing Tergugat selaku warga RW.06, termasuk Lurah yang tidak pernah terlibat langsung dalam pengurusan RW.06? Halaman 33 dari 57 halaman putusan Nomor 272/PDT/2017/PT.BDG.

24. Masih dalam dalil mengenai ganti kerugian, apabila benar ganti rugi adalah untuk kepentingan warga lalu mengapa mengenai ganti kerugian imateril (vide halaman 21 gugatan a quo) Penggugat menggugat ganti rugi imateril atas dasar kerugian pribadi Penggugat? Jelas sekali Penggugat telah mengatasnamakan warga untuk kepentingan pribadi Penggugat! Sungguh suatu gugatan yang sangat mengada-ngada, berlebihan dan melanggar nilai-nilai sosial bermasyarakat sesuai tradisi ketimuran yang menjunjung tinggi musyawarah untuk mufakat diatas kepentingan dan ambisi individu; 25. Selanjutnya Penggugat juga tidak cermat dalam memenuhi syarat formal mengenai identitas para pihak yang digugat. Hal tersebut sangat jelas dari kesalahan dalam melakukan gugatan terhadap Tergugat VI yang faktanya tidak ada pengurus RW.06 yang bernama ZULFIKAR HUTASUHUT. Ketidakcermatan Penggugat tersebut mengakibatkan gugatan cacat formil, timbul ketidakpastian mengenai pihak yang berperkara dan gugatan menjadi kabur atau obscuur libell dalam arti pihak yang digugat tidak jelas; 26. Dari uraian-uraian tersebut dalam angka 18 sampai dengan 22 tersebut diatas jelas dan terang gugatan a quo kabur, tidak jelas atau obscuur libel, sehingga sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No. 492 K/Sip/1970 tanggal 21 Nopember 1970 gugatan harus ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima; DALAM KONPENSI: DALAM POKOK PERKARA: Bahwa segala sesuatu yang disampaikan pada bagian eksepsi tersebut di atas, sepanjang ada relevansinya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan pada bagian pokok perkara ini; PENGANGKATAN PENGURUS RW.06 PERIODE 2012-2015 DILAKUKAN BERDASARKAN HASIL MUSYAWARAH PENGURUS RT YANG ADA DI LINGKUNGAN RW.06 1. Bahwa Tergugat I sampai dengan XVI (selanjutnya disebut sebagai “Para Tergugat”)

menolak

dengan

tegas

seluruh

dalil-dalil

Penggugat

sebagaimana dimaksud dalam Gugatan perkara a quo, kecuali yang secara nyata-nyata diakui oleh Para Tergugat ; 2. Bahwa Susunan Pengurus RW.06 periode 2012 – 2015 adalah sebagai berikut: Halaman 34 dari 57 halaman putusan Nomor 272/PDT/2017/PT.BDG.

- Ketua

: Muhammad Soleh (TERGUGAT I)

- Sekretaris

:

Aldrin

Muchtar

(TERGUGAT

II),

Hendro

Purwadi

(TERGUGAT III) - Bendaraha

:

Anang

Faizien

(TERGUGAT

IV),

Asep

Jajang

(TERGUGAT V) - Ketua RT 01 : Ari Wibisono (TERGUGAT X) - Ketua RT.02 : Hasrul Hasibuan (Penggugat) - Ketua RT 03 : Mohammad Makhrus (TERGUGAT XI) - Ketua RT 04 : Sunarto - Ketua RT 05 : Hidayat Achdi (TERGUGAT XII) - Ketua RT 06 : R. Pria Herviadi (TERGUGAT XIII) - Ketua RT 07 : Agung Setiawan (TERGUGAT XIV) - Ketua RT 08 : Eko Budi Siswanto (TERGUGAT XV) - Ketua RT 09 : Winardi 3. Bahwa Tergugat I sampai dengan XVI MENOLAK DENGAN TEGAS Dalildalil Penggugat yang menyatakan Ketua RW maupun kepengurusan RW.06 tahun 2012-2015 sebagaimana dalam susunan tersebut di atas, ILEGAL sebagaimana diuraikan dalam angka 4 dan 13 posita gugatan a quo berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut : 3.1. Bahwa RW atau Rukun Warga 06 Kelurahan Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya Depok merupakan Lembaga Kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan aspirasi dan prakarsa warga Sektor Anggrek 3 Perumahan Grand Depok City; 3.2. Hingga saat ini kepengurusan RW.06 telah berjalan hampir 12 tahun sejak 2003, dan selama ini pemilihan pengurus RW selalu berjalan lancar karena selalu mengedepankan musyawarah untuk mufakat demi kepentingan pelayanan masyarakat RW.06 BUKAN atas dasar pemaksaan kehendak ataupun ambisi dari individu ; 3.3. Pemilihan Ketua RW.06 yaitu Tergugat I adalah berdasarkan hasil musyawarah dari pengurus RT yang ada di RW.06, hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 12

Peraturan

Daerah Kota Depok No. 10 Tahun 2002 tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) ; Halaman 35 dari 57 halaman putusan Nomor 272/PDT/2017/PT.BDG.

3.4. Selain itu dalil Penggugat yang menyatakan Ketua dan Pengurus RW.06 ILEGAL karena proses pemilihan yang tidak demokratis ternyata, Penggugat telah melakukan koreksi atas gugatannya sebagaimana diterangkan pada perubahan dalil angka 6 a quo, tentang pemilihan Ketua RW yang diatur dalam Pasal 12 Peraturan Daerah Kota Depok No. 10 Tahun 2002 tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM); 3.5. Bahwa dalam Pasal 12 Peraturan Daerah Kota Depok tersebut jelas dan terang Pemilihan Pengurus RW termasuk Ketuanya dilakukan oleh Musyawarah Pengurus RT selaku perwakilan warga RW.06, hal mana sesuai dengan pemiihan Tergugat I sebagai Ketua RW.06 yang dipilih oleh para pengurus RT yang ada di lingkungan RW.06 sehingga adanya koreksi terhadap penggunaan Pasal 3 menjadi Pasal 12 merupakan

bukti

bahwa

sesungguhnya

Penggugat

mengakui

keabsahan pemilihan Ketua dan pengurus RW.06 periode 2012 sampai dengan 2015 ; 3.6. Selanjutnya Pengurus RW.06 telah dikukuhkan oleh Tergugat XVII berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 148/SK 50/TT/X/12 tanggal 28 Oktober 2012 Tentang Pengesahan PengukuhanPengurus Rukun Warga Kelurahan Tirtajaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok Periode 2012-2015 ; 4. Selain hal tersebut secara fakta sesungguhnya Penggugat telah mengakui kepengurusan RW.06, hal tersebut dibuktikan dengan adanya surat tanggal 16 Juli 2013 yang intinya surat tersebut ditujukan kepada RW.06 terkait dengan rekomendasi siapa yang menduduki jabatan Koordinator Keamanan dilingukangan RW.06 ; 5. Selanjutnya Tergugat I sampai dengan XVI sependapat dengan dalil Penggugat yang menyatakan : - “ ….. Nilai-nilai Hak dan Kewajiban warga dan pengurus adalah sama. Warga harus dilayani dalam hal berwarga dan bermasyarakat, sedangkan pengurus RT atau RW memberikan pelayanan secara AKUNTABEL dan TRANSPARAN,….” (vide angka 10 posita gugatan a quo) dan ;

Halaman 36 dari 57 halaman putusan Nomor 272/PDT/2017/PT.BDG.

-

“…. Mengedepankan nilai-nilai INTEGRITAS (kejujuran), MORALITAS (budi pekerti) dan TRANSPARAN (keterbukaan), diwujudkan dengan budaya mau mendengar semua pihak …” (vide angka 11 posita gugatan a quo),

namun itu semua tidak ada artinya dan menjadi NOL BESAR apabila dilaksanakan tanpa berlandaskan pada asas terpenting yang dilupakan Penggugat yaitu MUSYAWARAH UNTUK MUFAKAT yang berarti segala kebijaksanaan dan keputusan RW diambil secara musyawarah pengurus RT in casu pengurus RW.06. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kota Depok No. 10 tahun 2002; 6. Bahwa sebagai Lembaga Kemasyarakatan yang tumbuh dan berkembang untuk melayani masyarakat dari dan oleh masyarakat RW.06 maka segala kegiatan dan keputusan RW dilakukan berdasarkan persetujuan dan sepengetahuan musyawarah pengurus selaku perwakilan masyarakat RW.06, segala silang pendapat mengenai kebijakan RW diselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai kata sepakat ; DALIL-DALIL GUGATAN MERUPAKAN BENTUK AROGANSI DAN AMBISI PRIBADI PENGGUGAT YANG TIDAK SEPENDAPAT ATAS HASIL MUSYAWARAH PENGURUS RW.06 7. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan Penggugat yaitu mempermasalahkan keabsahan Ketua RW maupun pengurus-pengurus RW lainnya seperti : pengangkatan Tergugat IX sebagai Koordinator Tata Kelola keamanan RW.06 (vide angka 12 posita gugatan a quo), pengangkatan Tergugat VIII sebagai Koordinator Tata Kelola Lingkungan (vide angka 13 posita gugatan a quo) serta Laporan Keuangan RW (vide angka 8 posita gugatan a quo) hingga keabsahan Ketua RT 05, Ketua RT 06 dan Ketua RT 08 (vide angka 38 posita gugatan a quo) merupakan dalil yang mengada-ngada yang hanya berdasarkan pada ego Penggugat yang tidak memiliki dasar, yang demikian dapat kami urainkan sebagai berikut : 7.1. Bahwa pengangkatan Tergugat IX sebagai Koordinator Tata Kelola keamanan, Tergugat VIII sebagai Koordinator Tata Kelola Lingkungan adalah berdasarkan persetujuan dari pengurus RW.06 bukan sematamata perintah atau keinginan dari Ketua RW/Tergugat I ; 7.2. Laporan keuangan RW.06 dibuat dan disusun dengan melibatkan semua pengurus RW 06 dan telah diverifikasi oleh perwakilan warga Halaman 37 dari 57 halaman putusan Nomor 272/PDT/2017/PT.BDG.

yaitu saudara Joko Supriyanto, selain itu laporan keuangan telah dipublikasikan kepada warga RW.06, verifikasi yang dilakukan oleh saudara Joko Supriyanto tidak semata-mata berdasarkan keinginan dari Pengurus RW.06 akan tetapi juga berdasarkan rekomendasi dari tim 5 yang dibentuk hasil musyawarah pengurus RW.06 termasuk Penggugat; 7.3. Sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (2) jo Pasal 13 ayat (1) huruf d maka laporan keuangan yang dilakukan telah sah, tidak perlu diperiksa oleh audit independen apalagi auditor yang ditunjuk oleh Penggugat sebagaimana dalil Penggugat dalam angka 17 dan 18 Posita Gugatannya. Apa hak Penggugat untuk menunjuk auditor? Sungguh suatu permintaan yang tidak masuk akal dan tidak berdasar hukum; 7.4. Mengenai keabsahan Ketua RT 05, 06 dan 08, untuk apa dan atas dasar apa Penggugat mempermasalahkan keabsahan TERGUGAT XII, TERGUGAT XIII dan TERGUGAT XV sebagai Ketua RT yang dipilih oleh warga RTI-TXVI.nya masing-masing? Mengapa Penggugat tidak sekalian menggugat warga RT 05, 06 dan 08 yang telah memilih ketua RT mereka? Karena pemilihan Ketua RT menjadi hak mutlak dari warga RTI-TXVI.nya masing-masing, sungguh suatu pemikian yang picik dan mencampuri rumah tangga orang lain tanpa hak; 8. Selanjutnya, memahami dan mencermati Gugatan Penggugat a quo jelas dan terang gugatan diajukan oleh karena terjadi perbedaan pendapat antara Penggugat dengan pengurus RW.06 lainnya, perbedaan pendapat adalah wajar dalam dinamika hidup bermasyarakat,dan berorganisasi namun perbedaan pendapat menjadi tidak wajar apabila terjadi pemaksaan kehendak dengan melupakan asas musyawarah untuk mufakat; 9. Dalam kelembagaan RW.06 maupun seluruh RW yang ada di Indonesia semua keputusan diambil berdasarkan asas musyawarah dan mufakat. Penggugat belum memahami arti dan makna dari musyawarah untuk mufakat tersebut karena dari dalil-dalil gugatan sebagaimana telah diterangkan dalam angka 6 diatas jelas dan terang Penggugat tidak bisa menerima hasil musyawarah pengurus RW.06 yang ternyata berbeda dengan keinginan dan ambisi Penggugat, dan oleh karenanya Penggugat berusaha

menggunakan

upaya

hukum

melalui

pengadilan

untuk

memaksakan kehendaknya kepada Para Tergugat; 10. Tindakan Penggugat yang mau menang sendiri, memaksakan Para Tergugat untuk tunduk dan mengikuti keinginannya dan mempersoalkan Halaman 38 dari 57 halaman putusan Nomor 272/PDT/2017/PT.BDG.

hal-hal yang sudah disepakati forum pengurus RW.06 jelas-jelas telah mencedrai asas musyawarah untuk mufakat, dan merupakan bentuk arogansi yang tidak ada tempatnya dalam negara demokrasi ini; 11. Atau setidak-tidaknya Penggugat ingin berlindung di balik hukum hanya untuk membenarkan arogansi dan ambisi pribadinya dengan dalil yang mengada-ada, dan menjurus pada satu perbuatan fitnah yang ditujukan kepada Para Tergugat, lebih parah lagi Penggugat berusaha mengadu domba antara Para Tergugat dengan dalil-dalil yang menyesatkan; TERGUGAT I SAMPAI DENGAN XVI TELAH MELAKSANAKAN TUGAS DAN FUNGSINYA DALAM MEMBANTU PENGURUSAN RW.06 SESUAI KETENTUAN

HUKUM

YANG

BERLAKU

SEHINGGA

TIDAK

ADA

PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN PARA TERGUGAT 12. Selanjutnya mengenai dalil Penggugat yang pada intinya menyatakan : “…..Para Tergugat telah melanggar 8 Prinsip Legalitas, yang tidak memenuhi azas dan Prinsip mengurus ke RW-an di Anggrek 3 …. (vide angka 11 posita gugatan), terhadap dalil yang demikian bertentangan dengan fakta peristiwa harus ditolak, karena : 12.1. RW.06 dibentuk oleh masyarakat, selanjutnya dikukuhkan oleh lurah, RW bukan merupakan badan hukum privat maupun publik yang dibentuk dengan akta/perjanjian para pendirinya maupun dengan penunjukan atau keputusan dari pemerintah; 12.2. RW tidak mempunyai kekayaan yang terpisah yang menjadi asset dari RW tersebut maupun harta pada pendirinya karena pemasukan RW selain bantuan dari pemerintah juga dari masyarakat sebagai amanat bagi pengurus RW, yang dipergunakan oleh dan untuk masyarakat ; 12.3. Atau dengan kata lain RW bukanlah badan hukum yang dapat bertindak bebas dan dapat mencari keuntungan sebagaimana halnya perseroan terbatas, RW adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk untuk menggerakan swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat serta membantu Lurah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan; 12.4. 8 Prinsip legalitas tidak dapat diterapkan dalam kepengurusan RW yang berasaskan musyawarah untuk mufakat;

Halaman 39 dari 57 halaman putusan Nomor 272/PDT/2017/PT.BDG.

13. Bahwa memahami dalil-dalil Penggugat yang menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena: -

Pemilihan Pengurus dan Ketua RW.06 tidak sesuai dengan prosedur hukum;

-

Pengurus RW.06 menabrak prosedur dan tidak mentaati Perda Depok No. 10 tahun 2002;

-

Pengurus RW.06 telah melakukan kesalahan namun direspon positif oleh Para Tergugat lainnya;

-

Pengurus RW.06 telah merugikan korban (warga RW.06 secara keseluruhan);

-

Laporan keuangan tidak mau diaudit oleh lembaga independen yang ditujuk Penggugat (vide angka 21 posita gugatan a quo);

-

Warga baru yang masuk di Anggrek 3 ekstensen diharuskan membayar sebesar Rp. 2.000.000,- sebagai bentuk kompensasi atau ganti rugi karena masuk RW.06 dan perbaikan lingkungan yang tidak pernah disosialisasikan ke warga RW.06 (vide angka 27 posita gugatan a quo);

14. Bahwa terhadap dali Penggugat sebagaimana tersebut di atas pada angka 13, Tergugat I sampai dengan Tergugat XVI menolak dalil-dalil Penggugat tersebut karena: 14.1. Pengangkatan Ketua maupun pengurus RW.06 telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana telah dijelaskan dalam angka 3 Jawaban Pokok Perkara tersebut diatas; 14.2. Kebijakan maupun keputusan Pengurus dan Ketua RW selalu disosialisasikan

kepada

warga

RW.06

dan

tidak

pernah

mendapatkan penolakan dari warga kecuali oleh Penggugat sendiri; 14.3. Laporan Keuangan telah sah sebagaimana telah dijelaskan dalam angka 7.2 dan 7.3 Jawaban Pokok Perkara tersebut diatas; 14.4. Tidak ada kewajiban untuk membayar Rp. 2.000.000,- terhadap warga Anggrek 3 ekstension maupun perbaikan lingkungan tanpa sepengetahuan warga RW.06, oleh karena hal tersebut Tergugat I sampai

dengan

Tergugat

XVI

mensomir

Penggugat

untuk

membuktikannya, dan apabila tidak benar maka yang ditunduhkan Penggugat tersebut merupakan fitnah yang menimbulkan akibat Halaman 40 dari 57 halaman putusan Nomor 272/PDT/2017/PT.BDG.

pidana yang akan dilaporkan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat XVI kepada pihak Kepolisian untuk diproses lebih lanjut; 15. Selanjutnya Tergugat I sampai dengan Tergugat XVI menolak dengan tegas terhadap dalil Penggugat yang pada intinya menyatakan : “…. Tergugat II didudukan sebagai pihak karena dengan seenaknya menaikan iuran Rw dari Rp. 100.000,- menjadi Rp. 130.000,-, kenaikan 30 % tanpa dibahas di masing-masing RT, tapi hanya disetujui segelintir warga… “ (vide angka 32 posita gugatan a quo) ; 16. Bahwa dalil Penggugat tersebut sangaTI-TXVI.sangat tidak berdasar, membuktikan Penggugat sok tahu, asal menuduh tanpa melihat fakta terkait kenaikan tersebut, karena alasan-alasan sebagai berikut: 16.1. Bahwa kenaikan iuran RW telah diputuskan oleh Pengurus RW.06 periode 2009 – 2012 dan telah disosialisasikan kepada seluruh warga RW.06; 16.2. Bahwa kenaikan iuran tersebut merupakan hasil musyawarah pengurus RT tahun 2009 – 2012 atau sebelum Penggugat menjadi Ketua RT.02; 16.3. Apabila benar Penggugat menolak kenaikan tersebut namun mengapa Penggugat juga tetap menarik iuran kepada warga RT.02 sesuai nilai yang telah dinaikan atau sebesar Rp. 130.000,- setiap bulannya? Sungguh suatu klise dan membuktikan Penggugat hanya mengada-ngada, mempersoalkan hal yang tidak perlu dipersoalkan lagi; 17. Demikian pula halnya mengenai iuran sampah sebesar Rp. 20.000,- yang hanya dibayarkan kepada operator sampah sebesar Rp. 15.000,- (vide angka 35 posita gugatan a quo) adalah dalil yang mengada-gada dan harus ditolak karena biaya kepada operator sampah mengalami kenaikan secara berkala, yang dihitung secara efektif berdasarkan jumlah KK sampai dengan tahun 2015 kurang sebanyak 250 KK, yaitu: -

Nopember tahun 2009 sampai dengan Peberuari 2010 sebesar Rp.2.067.000,00/bulan;

-

Maret

tahun

2010

sampai

dengan

April

2011

sebesar

Rp.

2.725.000,00/bulan;

Halaman 41 dari 57 halaman putusan Nomor 272/PDT/2017/PT.BDG.

-

Mei

tahun

2011

sampai

dengan

Agustus

2011

sebesar

Rp.

3.000.000,00/bulan; -

September tahun 2011 sampai dengan Januari 2014 sebesar Rp.4.400.000,00/bulan;

-

Pebruari tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 (tahun berjalan) sebesar Rp. 5.000.000,00/bulan ;

18. Selanjutnya terhadap dalil mengenai ganti rugi materil maupun imateriil yang didalilkan penggugat yaitu sebesar Rp. 564.118.799,- (vide angka 36 posita gugatan a quo) dan sebesar Rp. 6.300.000.000,- adalah dalil yang tidak berdasar hukum dan harus DITOLAK karena alasan-alasan sebagai berikut: 18.1. Dasar perhitungan kerugian tersebut tidak jelas hanya asumsi sepihak dari Penggugat; 18.2. Penggugat mendalilkan ganti rugi materil mengatasnamakan korban warga

RW.06,

atas

dasar

apakah

Penggugat

berani

memproklamirkan diri sebagai perwakilan warga RW.06 tanpa ada persetujuan, mandat ataupun surat kuasa khusus yang tertulis dari warga RW.06? Tindakan Penggugat tersebut justru merupakan perbuatan melawan hukum karena telah mengatas namakan warga RW.06 untuk kepentingan pribadi; 18.3. Mengenai kerugian imateriil, jelas dan terang dalam hal kerugian imateriil Penggugat bertindak untuk diri pribadi sehingga jelas dan terang penggugat berusaha mengambil keuntungan pribadi untuk mendapatkan uang dengan cara licik yaitu mengatas namakan warga dan membonceng untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar (kerugian warga yang didalilkan Penggugat adalah hanya lima ratusan juta rupiah saja sedangkan untuk kepentingan pribadi mencapai lebih dari 6 milyar rupiah); 18.4. Selaku sesama warga, Tergugat I sampai dengan XVI hanya bisa mengingatkan jangan sampai karena gugatan ini akhirnya Penggugat sendiri yang menghadapi masalah digugat oleh Warga RW.06 karena telah “mencatut” kepentingan warga untuk keuntungan pribadi; PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI HAK UNTUK MENAHAN IURAN WARGA

RT.02

SEBESAR

RP.

74.687.100,-

DAN

TIDAK

MENYERAHKANNYA KE DALAM KAS RW.06 Halaman 42 dari 57 halaman putusan Nomor 272/PDT/2017/PT.BDG.

19. Bahwa Penggugat mendalilkan telah melakukan penahanan terhadap uang warga RT.02 untuk kepentingan iuran RW.06 karena pengurus RW.06 EXPIRED dan ILEGAL dan meminta agar diberikan hak untuk mengelola uang tersebut (vide angka 23, 25, 33 posita gugatan a quo); 20. Tergugat I sampai dengan XVI MENOLAK DENGAN TEGAS terhadap dalildalil Penggugat tersebut oleh karena iuran warga RT.02 karena dana tersebut merupakan titipan dari warga RT.02 untuk kepentingan warga dan sarana serta prasarana RT.02 dan RW.06; 21. Bahwa tindakan Penggugat yang menahan iuran warga RT.02 tanpa persetujuan

dari

warganya

merupakan

tindakan

sewenang-wenang,

penyalahgunaan jabatan dan kepercayaan warga RT.02 dan jelas telah MERUGIKAN WARGA RT.02; 22. Bahwa Tergugat I sampai dengan XVI menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat selain dan selebihnya oleh karena tidak jelas dan kabur; 23. Dari uraian-uraian jawaban Tergugat I sampai dengan XVI tersebut diatas jelas dan terang sesungguhnya gugatan Penggugat tidak mempunyai alasan hukum untuk dikabulkan, Dalil-dalil gugatan Penggugat hanya dalildalil khayalan, ekspresi semu dari ambisi Penggugat untuk menguasai kepengurusan RW.06; DALAM REKONPENSI: Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dan oleh karena terdapat hak untuk mengajukan gugatan Rekonpensi, maka Para Tergugat I sampai dengan Tergugat XVI dalam perkara a quo mengajukan gugatan balik (Rekonpensi)¸ bersamaan dengan Jawaban a quo, selanjutnya Gugatan Rekonpensi tersebut menjadi bagian dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban in casu, sebagai berikut: 1. Bahwa segala dalil yang telah diuraikan dalam bagian Eksepsi maupun bagian Pokok Perkara (Konpensi) mohon dianggap diulang kembali dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam bagian Rekonpensi ini; 2. Dalam Gugatan Rekonpensi ini, Tergugat I sampai dengan Tergugat XVI Konpensi akan disebut sebagai Para Penggugat Rekonpensi, dan Penggugat Konpensi disebut sebagai Tergugat Rekonpensi.

Halaman 43 dari 57 halaman putusan Nomor 272/PDT/2017/PT.BDG.

TERGUGAT REKONPENSI LALAI DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK MENJALANKAN TUGAS PELAYANAN MASYARAKAT DAN MENJAGA KERUKUNAN HIDUP WARGA DALAM LINGKUNGAN RT.02 DAN RW.06 3. Bahwa salah satu tugas pokok dari Tergugat Rekonpensi selaku Ketua RT di lingkungan RW.06 Anggrek 3 adalah menjalankan tugas pelayanan kepada

masyarakat

dan

menjaga

kerukunan

hidup

warga

RT.02,

sebagaimana diamanatkan oleh warga yang telah memilihnya maupun ketentuan Pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah Kota depok No. 10 tahun 2002; 4. Bahwa

selama

menjadi

Ketua

RT.02

Tergugat

Rekonpensi

lebih

mengedepankan ego dan ambisi pribadi, memaksakan kehendak kepada pengurus RW.06 dengan alasan-alasan yang tidak masuk akal sehingga melupakan tugas dan fungsinya selaku pelayan masyarakat; 5. Bahwa terhadap perbuatan Tergugat Rekonpensi yang tidak mau melakukan musyawarah, tidak datang dalam rapat RW.06, kecuali ada kepentingan pribadi, serta melakukan provokasi terhadap warga yang menyerang kepengurusan RW.06 yang sah,

sehingga cenderung

mengakibatkan hubungan yang kurang harmonis dilingkungan

RT.02

sendiri maupun dengan warga di RTI-TXVI.RT lainnya di lingkungan RW.06; TERGUGAT

REKONPENSI

TELAH

MELAKUKAN

PERBUATAN

MELAWAN HUKUM DENGAN MENAHAN IURAN WARGA RT.02 DAN TIDAK MEYERAHKANNYA KEPADA KAS RW.06 6. Tergugat Rekonpensi secara tanpa hak telah menahan iuran warga RT.02 dan tidak menyerahkannya kepada kas RW.06 sehingga arus kas RW.06 menjadi terganggu, Pengurus RW.06 harus menanggung biaya pengelolaan lingkungan, sarana dan prasarana di lingkungan RW.06 secara timpang dan juga karena pengeluaran keamanan, kebersihan dan biaya operasional lainnya terhadap wilayah RT.02 harus tetap dikelaurkan oleh Kas RW.06 tanpa pernah mendapatkan setoran iuran secara utuh dari RT.02; 7. Adapun iuran warga RT.02 yang sedianya untuk pembayaran sampah dan keamanan dilingkungan RW.06 yang masih ditahan oleh Tergugat Rekonpensi dengan total sebesar Rp. 105.100.000,00 (seratus lima juta seratus ribu rupiah) dengan perincian sebegai berikut: Halaman 44 dari 57 halaman putusan Nomor 272/PDT/2017/PT.BDG.

- Iuran setiap bulannya

:

Jumlah Kepala Keluarga (KK) RT.02/RW.06 kurang lebih sebanyak 33 KK dikali Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) sama dengan Rp. 4.290.000,00 (empat juta dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah) ;

- Periode iuran

: 2012 sampai dengan 2015 atau selama 36 bulan dikali Rp 4.290.000,00 (empat juta dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah) sama dengan Rp. 154.440.000,00 (seratus lima puluh empat juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);

- Periode

iuran yang sudah

disetor ke kas RW.06 adalah Rp.

49.340.000,00 (empat puluh sembila juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah); - Sehingga iuran warga RT.02/RW.06 yang masih ditahan dan dikuasai oleh Tergugat Rekonpensi adalah: Iuran Periode 2012 s/d 2015 sebesar Rp. Rp. 154.440.000,00 (seratus lima puluh empat juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dikurangkan dengan iuran yang sudah disetor ke kas Rw.06

adalah Rp.

49.340.000,00 (empat puluh sembila juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) sama dengan Rp.105.100.000,00 (seratus lima juta seratus ribu rupiah); 8. Selain

itu

tindakan

Tergugat

Rekonpensi

yang

tidak

mau

untuk

bersosialisasi dengan pengurus RW.06 lainnya, tidak pernah hadir dalam rapat pengurus RW.06 kecuali ada kepentingan pribadi dan memaksakan kehendak tanpa mau bermusyawarah telah melanggar norma-norma yang hidup dalam masyarakat dan oleh karena itu harus diberikan sanksi sosial yaitu : kerja sosial berupa melaksanakan kegiatan kebersihan dilingkungan RW.06 selama 2 jam setiap harinya selama tiga bulan berturut-turut yang akan dikoordinasikan dengan pengurus RW.06 atau Tergugat Rekonpensi dikenakan denda dan wajib dibayarkan kepada

Pengurus RW.06, uang

sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya apabila Tergugat Rekonpensi tidak melaksanakan kerja sosial tersebut sampai dengan selesai waktu kerja bakti, selama tiga bulan waktu yang telah ditentukan tersebut; 9. Bahwa selain hal tersebut Tergugat Rekonpensi diwajibkan untuk meminta maaf kepada Pengurus RW.06 dan warga RW.06 selama tiga hari berturutHalaman 45 dari 57 halaman putusan Nomor 272/PDT/2017/PT.BDG.

turut yang dimuat dalam media cetak nasional minimum seperempat halaman atas kesalahan menahan uang iuran warga yang sedianya akan digunakan oleh Pengurus RW. 06 untuk keperluan warga, antara lain dana kebersihan, gaji keamanan, biaya pos yandu, biaya PKK dan dana lingkungan (perbaikan fasilitas lingkungan RW.06) serta kegiatan lain dilingkungan RW.06; 10. Bahwa atas perbuatan Tergugat Rekonpensi dalam perkara ini agar mengganti uang sebesar sebesar

Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima

puluh juta rupiah ) yang nyata-nyata telah dikeluarkan oleh Para Para Penggugat Rekonpensi guna membayar biaya layanan jasa hukum (advokat) dalam perkara a quo; 11. Bahwa mengingat gugatan rekonpensi a quo diajukan berdasarkan buktibukti yang otentik dan sah menurut hukum maka sesuai ketentuan Pasal 180 HIR, adalah sah dan beralasan hukum apabila putusan atas perkara gugatan rekonpensi a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya Banding, Kasasi dan/atau perlawanan (uitvoerbaar bij voorraad); Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Para Tergugat Konpensi/Para Para Penggugat Rekonpensi mohon agar Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Pengadilan

Negeri

Depok

yang

memeriksa

perkara

a

quo

dapat

mempertimbangkan semua dalil-dalil yang diajukan dalam perkara a quo, dan selanjutnya mohon agar Pengadilan Negeri Depok dapat memberikan putusan sebagai berikut: I.

DALAM KONPENSI: DALAM EKSEPSI: - Mengabulkan eksepsi dari Tergugat I sampai dengan XVI;

II. DALAM POKOK PERKARA: -

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

III. DALAM REKONPENSI: 1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melanggar norma sosial yang tumbuh dan ada di masyarakat;

Halaman 46 dari 57 halaman putusan Nomor 272/PDT/2017/PT.BDG.

3. Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrecthmatigdaad) terhadap Para Penggugat Rekonpensi; 4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk melakukan kerja sosial berupa melaksanakan kegiatan kebersihan dilingkungan RW.06 selama 2 jam setiap harinya selama tiga bulan berturut-turut yang akan dikoordinasikan dengan pengurus RW.06; 5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar sejumlah uang kepada

Pengurus RW.06 sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu

rupiah) setiap harinya apabila Tergugat Rekonpensi tidak melaksanakan kerja sosial tersebut sampai dengan selesai waktu kerja bakti, selama tiga bulan waktu yang telah ditentukan tersebut; 6. Menghukum

Tergugat

Rekonpensi

untuk

meminta

maaf

kepada

Pengurus WR.06 dan warga RW.06 selama tiga hari berturut-turut yang dimuat dalam media cetak nasional minimum seperempat halaman; 7. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk mengembalikan dana iuran warga RT.02 kepada kas RW.06 sebesar Rp. 105.100.000,00 (seratus lima juta seratus ribu rupiah) secara tunai dan seketika pada saat putusan ini; 8. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian kerugian riil karena Para Penggugat Rekonvensi menggunakan jasa hukum Advokat sebesar Rp.750.000.000,00 (tuju ratus liama puluh jta rupiah); 9. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.300.000,00,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan

yang dilakukan

oleh

Tergugat

Rekonpensi

dalam

memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dilaksanakan oleh Tergugat Rekonpensi; 10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding dan kasasi; Dalam Konpensi dan Rekonpensi: Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya yang muncul dalam perkara a quo; Atau

Halaman 47 dari 57 halaman putusan Nomor 272/PDT/2017/PT.BDG.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono); Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat XVII melalui Kuasa Hukumnya juga telah mengajukan Surat Jawaban tertanggal 14 Desember 2015, yang dibacakan dalam persidangan tanggal 14 Desember 2015, sebagai berikut: I.

DALAM EKSEPSI: 1. Bahwa Tergugat XVII secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya. 2. GUGATAN YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (EXCEPTIO OBSCURUM LIBELLUM). a. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat di dalam gugatan a quo adalah kabur dan tidak jelas (obscuur libels). b. Bahwa Gugatan Penggugat terhadap Tergugat XVII adalah salah alamat, sebab tidak ada perselisihan secara hukum antara Penggugat dengan Tergugat XVII. c. Bahwa sangat tidak tepat melibatkan Tergugat XVII sebagai pihak dalam

perkara ini mengingat tidak ada hubungan hukum

(keperdataan) antara PENGGUGAT maupun Tergugat XVII. Berdasarkan Yurisprudensi MARI tanggal

13 Desember 1958

Nomor 4 K/Sip/1958 “bahwa syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua pihak”. d. Bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya tidak merumuskan kualifikasi perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan oleh Tergugat XVII, dan tidak jelasnya dasar hukum yang menjadi dasar gugatan. e. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat XVII adalah sangat tidak jelas dan kabur, karena didalam gugatan Penggugat tersebut tidak jelas menyebutkan perbuatan apa yang di tuduhkan kepada Tergugat XVII sehingga Tergugat XVII dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini, terutama setelah membaca dan melihat pada gugatan yang diajukan Penggugat Halaman 48 dari 57 halaman putusan Nomor 272/PDT/2017/PT.BDG.

tidak ada satupun tindakan Tergugat XVII yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat. Dengan demikian nampak bahwa Penggugat dalam menempatkan Tergugat XVII sebagai pihak dalam perkara ini hanya mengada-ada tanpa didasari bukti-bukti yang jelas (obscuur libels), sehingga gugatan tidak relevan untuk diajukan sebagai gugatan. f.

Bahwa Penggugat tidak jelas dalam menempatkan Tergugat XVII dalam gugatan ini, karena tidak satupun perbuatan Tergugat XVII yang termasuk

dalam kategori perbuatan melawan hukum,

sebagaimana dimaksud dalam

Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata Pasal 1365 yang menyebutkan:

“Tiap perbuatan yang

melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut”. Bahwa pada faktanya tidak ada satupun tindakan yangmenimbulkan kerugian bagi Penggugat yang disebabkan oleh Tergugat XVII. g. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPerdata, suatu Perbuatan Melawan Hukum haruslah mengandung unsurunsur sebagai berikut: 1) adanya suatu perbuatan; 2) perbuatan tersebut melawan hukum; 3) ada kerugian; 4) ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian; dan 5) ada kesalahan. berdasarkan ketentuan tersebut jelas bahwa Tergugat XVII tidak melanggar/tidak

memenuhi

unsur-unsur perbuatan

melawan

hukum dengan kata lain tidak ada satupun unsur-unsur Perbuatan Melawan

Hukum

yang

dilakukan

Tergugat

XVII

sehingga

menimbulkan kerugian bagi Penggugat. h. Bahwa dalam gugatan Penggugat tidak menyebutkan apa yang disengketakan, fakta-fakta hukum timbulnya sengketa

atau

perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan oleh Tergugat XVII.

Halaman 49 dari 57 halaman putusan Nomor 272/PDT/2017/PT.BDG.

i.

Bahwa Penggugat tidak menegaskan dengan jelas dan pasti perihal obyek gugatan yang disengketakan, dan karenanya tidak memenuhi syarat sebagai gugatan yang sempurna.

j.

Bahwa tidak ada satupun fakta-fakta hukum yang menyebabkan timbulnya sengketa sebab tidak ada satupun perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat.

k. Bahwa apabila obyek gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima (Putusan Mahkamah Agung tanggal 21 Agustus 1974 Reg. No. 565 K/Sip/1973) kutipan dari buku berjudul “strategi menyusun dan menangani gugatan Perdata” penulis Darwan Prinst, SH. l.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana Tergugat XVII uraikan diatas maka gugatan yang demikian adalah kabur dan tidak jelas (Obscuur Libels) oleh karenanya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) hal ini sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 239 K/Sip/1968, suatu gugatan yang tidak berdasarkan hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan uraian tersebut diatas Mohon kiranya Majelis Hakim berkenan memutus terlebih dahulu Eksepsi Tergugat XVII sebelum memasuki pokok perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 136 HIR, yaitu: 1. Menerima eksepsi Tergugat XVII; 2. Menerima seluruh dalil-dalil Tergugat XVII; 3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvakelijk Verklaard); 4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul untuk keseluruhan. II. DALAM POKOK PERKARA: 1. Bahwa apa yang telah diuraikan Tergugat XVII dalam Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang integral. 2. Bahwa Tergugat XVII secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui dengan tegas kebenarannya; 3. Menanggapi dalil Penggugat angka 1 – 2 pada halaman 3 – 4. Bahwa

sudah

sepatutnya

pembentukan

RT

dan

RW

wajib

berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Halaman 50 dari 57 halaman putusan Nomor 272/PDT/2017/PT.BDG.

dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), dan hal tersebut bukanlah suatu perbuatan melawan hukum karena mekanisme pembentukan maupun pemilihan RT dan RW di wilayah Tirtajaya Kecamatan Sukmajaya telah berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Menanggapi dalil Penggugat angka 36 pada halaman 20. Bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat menyebutkan warga RW.06 sebagai korban, dan Penggugat menuntut ganti rugi (compensation) mengatasnamakan warga RW.06 adalah dalil yang perlu dibuktikan kebenarannya, karena dalam dalil gugatannya penggugat tidak menyebutkan secara rinci siapa saja warga RW.06

yang dirugikan.

5. Bahwa Tergugat XVII menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 36 halaman 21 yang menyatakan bahwa Para Tergugat harus membayar kerugian kepada Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp. 6.864.118.799,- (enam miliar delapan ratus enam puluh empat juta seratus delapan belas ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah). Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 2123/K/Pdt/1996 ada tidaknya tuntutan ganti rugi haruslah didasarkan pada perjanjian yang ada. Berdasarkan fakta yang ada antara Tergugat XVII dengan Penggugat tidak pernah membuat suatu perjanjian/perikatan apapun, sehingga Tergugat

XVII

tidak

berkewajiban

untuk

membayar

kerugian

sebagaimana dalam permohonan Penggugat. 6. Menanggapi dalil Penggugat pada angka 41 halaman 23 yang menyatakan

bahwa secara tanggung renteng Para Tergugat untuk

membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) per hari kepada

Penggugat adalah dalil yang mengada-ada,

sangat tidak beralasan untuk

dikabulkan dan merupakan dalil yang

prematur karena belum dapat dibuktikan dan bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. tanggal 26 Februari 1973 Nomor 731 K/Sip/1972 yang menyatakan bahwa ”uang paksa (dwangsom) tidak dapat diberlakukan terhadap tuntutan untuk membayar uang” dan oleh karena terbukti dalam gugatannya, penggugat meminta Para Tergugat untuk membayar sejumlah uang, maka permintaan uang paksa (dwongsom) tidak dapat diberlakukan dalam perkara ini. Halaman 51 dari 57 halaman putusan Nomor 272/PDT/2017/PT.BDG.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kami mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Depok berkenan untuk dapat memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dalam Pokok Perkara dengan amar sebagai berikut: 1. Menerima dalil-dalil Tergugat XVII untuk seluruhnya; 2. Menolak

seluruh

gugatan

Penggugat

atau

setidak-tidaknya

menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima (Niet Onvakelijk Verklaard). 3. Menolak Permohonan Penggugat untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp.6.856.468.799,- (enam miliar delapan ratus enam puluh empat juta seratus delapan belas ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah). 4. Menolak

permohonan

uang

paksa

sebesar

(Dwangsom)

Rp.

1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari yang dimohonkan Penggugat. 5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keadilan yang seadiladilnya (ex aequo et bono); Memperhatikan,

mengutip

dan

menerima

keadaan-keadaan

sebagaimana tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 18 Juli 2016, No. 182/Pdt/G/2015/PN.Dpk, yang amarnya berbunyi sebagai berikut: DALAM EKSEPSI: -

Menolak eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat XVI dan eksepsi Tergugat XVII;

DALAM KONPENSI: DALAM POKOK PERKARA: -

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI: 1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Rekonpensi untuk sebagian; 2. Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melanggar norma sosial yang tumbuh dan ada di masyarakat; 3. Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrecthmatigdaad) terhadap Para Penggugat Rekonpensi;

Halaman 52 dari 57 halaman putusan Nomor 272/PDT/2017/PT.BDG.

4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk melakukan kerja sosial berupa melaksanakan kegiatan kebersihan dilingkungan RW.06 selama 2 jam setiap harinya selama tiga bulan berturut-turut yang akan dikoordinasikan dengan pengurus RW.06; 5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar sejumlah uang kepada Pengurus RW.06 sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya apabila Tergugat Rekonpensi tidak melaksanakan kerja sosial tersebut sampai dengan selesai waktu kerja bakti, selama tiga bulan waktu yang telah ditentukan tersebut; 6. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk meminta maaf kepada Pengurus WR.06 dan warga RW.06 selama tiga hari berturut-turut yang dimuat dalam media cetak nasional minimum seperempat halaman; 7. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk mengembalikan dana iuran warga RT.02 kepada kas RW.06 sebesar Rp. 105.100.000,00 (seratus lima juta seratus ribu rupiah) secara tunai dan seketika pada saat putusan ini; 8. Menolak gugatan Para Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya; DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI: - Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.5.231.000,-(lima juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah); Menimbang, bahwa Pembanding, semula Penggugat pada tanggal 29 September 2016, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan tersebut di atas, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan patut dan seksama pada tanggal 25 Oktober 2016 dan tanggal 01 Nopember 2016; Menimbang,

bahwa

Pembanding,

semula

Penggugat

dalam

pemeriksaan tingkat banding ini telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 28 Oktober 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan dengan patut dan seksama pada tanggal 01 Nopember 2016 dan tanggal 28 Nopember 2016; Menimbang, bahwa Para Terbanding, semula Tergugat I, III, IV, V, VI, VII, VIII, X, XI, XII, XIII, XIV, XV dan Tergugat XVI dalam pemeriksaan tingkat banding ini masing-masing telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 09 Desember Halaman 53 dari 57 halaman putusan Nomor 272/PDT/2017/PT.BDG.

2016 dan kontra memori banding tersebut pada tanggal 02 Mei 2017, telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan patut dan seksama; Menimbang, bahwa kepada pihak-pihak yang berperkara telah diberitahukan adanya kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat masing-masing pada tanggal 25 Oktober 2016, tanggal 28 Oktober 2016 dan tanggal 01 Nopember 2016; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM; Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding, semula Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima; Menimbang, bahwa Pembanding, semula Penggugat dalam memori bandingnya telah mengemukakan alasan-alasan banding yang pada pokoknya sebagai berikut: -

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok telah keliru dan tidak melaksanakan hukum dan atau salah dalam menerapkan hukum serta sewenang-wenang dalam memutus perkara;

-

Bahwa terjadi inkonsistensi dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim pada halaman 44 yang menyatakan bahwa bukti P.5a, P.8, P.9a, P.9b, P.10a, P.10b, P.11, P.12, P.13a, P.13b, P.17a, P.17b, P.19, P.30, P.31, P.33, P.35 dan P.36, telah cocok dengan aslinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini, sedangkan pada halaman 53 dalam pertimbangannya menyatakan bahwa untuk mendalilkan gugatannya Kuasa Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu P1 s/d P.27. Padahal pada faktanya Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi

belum

menyerahkan

sebagian

bukti-bukti

sebagaimana

diuraikan di atas dan baru sebatas menyerahkan bukti yang diberi tanda P.2, P.3, P.6, P.7, P.9a, P.9b, P.13b, P.14, P.15, P.16a, P.16b, P.17a, P.18, P.28b, P.33 dan P.37; -

Bahwa dengan tidak dicermatinya bukti-bukti yang telah diserahkan tersebut sudah dapat dipastikan akan melemahkan dalil-dalil gugatan;

-

Bahwa dalam pertimbangan putusan halaman 42, 44, 50, 53 dan 54 Majelis Hakim secara eksplisit menyatakan tentang kehadiran Kuasa Penggugat

Halaman 54 dari 57 halaman putusan Nomor 272/PDT/2017/PT.BDG.

padahal dalam faktanya Pemohon banding/Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi tidak pernah memberikan Kuasa Penggugat kepada siapapun; -

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok tidak mengkaji lebih jauh dalil-dalil

gugatan

Pemohon

banding/Penggugat

Konpensi/Tergugat

Rekonpensi yang pada dasarnya hanya mempermasalahkan 2 (dua) hal yaitu: (1). Terkait legalitas dan keabsahan Pengurus RW.06 dan (2). Terkait dengan transparansi dan akuntabilitas penggunaan iuran RW.06; -

Bahwa tidak satupun bukti ataupun saksi yang dihadirkan oleh Termohon banding I s/d XVI/Tergugat Konpensi I s/d XVI/Penggugat Rekonpensi I s/d XVI

dan

Termohon

banding

XVII/Tergugat

Konpensi

XVII

yang

menggambarkan tentang adanya peristiwa Pemilihan RW.06 Periode Oktober 2012-2015; -

Bahwa dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo tidak satupun terdapat uraian pertimbangan yang menguraikan hal terkait persoalan legalitas dan keabsahan Ketua RW.06 beserta jajarannya sehingga wajar jika putusan akhir dari Majelis Hakim menjadi sangat jauh dari

keadilan

bagi

Pemohon

Banding/Penggugat

Konpensi/Tergugat

Rekonpensi; -

Bahwa

Pemohon

banding/Penggugat

Konpensi/Tergugat

Rekonpensi

setelah hadir pada sidang hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 dengan agenda sidang pemeriksaan bukti dari Penggugat, bahwa Penggugat tidak pernah lagi hadir dalam persidangan sampai dengan perkara ini diputus; Menimbang,

bahwa

terhadap

memori

banding

tersebut

Para

Terbanding, semula Tergugat I, III, IV, V, VI, VII, VIII, X, XI, XII, XIII, XIV, XV dan Tergugat XVI dalam kontra memori bandingnya telah mengemukakan alasan-alasannya yang pada pokoknya mengatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok dalam memeriksa, menerapkan hukum dan memberikan putusannya telah benar dan sesuai dengan hukum yang berlaku dan kewenangannya serta tidak melakukannya secara sewenang-wenang, oleh karena

itu

tidak

ada

alasan

bagi

pemohon

banding/Tergugat

Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk mengajukan banding; Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, seluruh isi memori banding dan kontra memori banding dari para pihak yang berperkara, telah dianggap termaktub dalam putusan ini; Halaman 55 dari 57 halaman putusan Nomor 272/PDT/2017/PT.BDG.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding, setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Peradilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 18 Juli 2016, Nomor 182/Pdt/G/2015/PN.Dpk, memori banding dan kontra memori banding dari para pihak yang berperkara, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut: Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah mencermati keberatan Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya tersebut dihubungkan dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding, materi keberatan tersebut pada prinsipnya telah dipertimbangkan dengan benar, sehingga oleh Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan perkara a quo sudah tepat dan benar, sehingga oleh Majelis Hakim tingkat banding disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan

Pengadilan

Negeri

Depok

tanggal

18

Juli

2016,

No.

182/Pdt/G/2015/PN.Dpk, yang dimohon pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut, haruslah dikuatkan; Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Penggugat

tetap

berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan; Mengingat Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura serta pasal-pasal dari Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan; M E N G A D I L I: - Menerima

permohonan

banding

putusan

Pengadilan

dari

Pembanding,

semula

Penggugat; - Menguatkan

Negeri

Depok

tanggal

18 Juli 2016, No. 182/Pdt.G/2015/PN.Dpk, yang dimohonkan banding tersebut; - Menghukum Pembanding, semula Penggugat

untuk membayar

ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000.00,-(seratus lima puluh ribu rupiah); Halaman 56 dari 57 halaman putusan Nomor 272/PDT/2017/PT.BDG.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2017, oleh Kami: DR.(HC). SATRIA US. GUMAY, S.H. sebagai Ketua Majelis dengan A.A. ANOM HARTANINDITA, S.H.,M.H. dan R.S. DAMANIK, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan

Tinggi

Jawa

Barat

tanggal

06

Juni

2017,

No.

272/Pen/Pdt/2017/PT.Bdg, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 02 Agustus 2017 dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim-Hakim Anggota dan TOLOPAN BANJARNAHOR, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya pihak-pihak yang berperkara.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

A.A.ANOM HARTANINDITA, S.H.,M.H.

DR.(HC). SATRIA US. GUMAY, S.H.

Ttd R.S. DAMANIK, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti, Ttd TOLOPAN BANJARNAHOR, S.H.

Biaya perkara: - Meterai - Redaksi putusan - Pemberkasan Jumlah

Rp. 6.000,Rp. 5.000,Rp.139.000,Rp.150.000,-

Halaman 57 dari 57 halaman putusan Nomor 272/PDT/2017/PT.BDG.