PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN

NOMOR 332/PDT/2016/PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung yang memeriksa dan

memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PT CITRA MAHARLIKA NUSANTARA CORPORA, Tbk, (dahulu bernama PT

CIPAGANTI CITRA GRAHA, Tbk), beralamat di Grand Wijaya Puri Blok A/3-4, Jalan Wijaya II, Kelurahan Pulo, Kecamatan

Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya ROBERTUS O.S, SH,MH dan PUTU BRAVO

TIMOTHY, SH,MH, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada SS.co ADVOCATES, beralamat di The Boulevard Office Tower,

Lantai 3 D1, Jalan Fachrudin Raya No.5, Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Februari

2015,untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula PENGGUGAT.

Lawan 1. ANDIANTO SETIABUDI,. selaku pribadi, bertempat tinggal di Kota

Bandung, Jalan Perumahan Kumala Garden B7 No.9, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula TERGUGAT I

2. DEWI TAMBUNAN S, dalam hal ini bertindak selaku pribadi dan Wali dari anak bernama FELICIA GLORIA MS yang masih dibawah umur, beralamat di Jakarta, Taman Rempoa Indah Blok L/9A, Rukun

Tetangga 07, Rukun Warga 02, Kelurahan Rempoa, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten,

keduanya sebagai Ahli Waris dari Alm. TITO SILITONGA, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula TERGUGAT II.

3. NOTARIS H. ROCHMAN SUNARYA SALEH, SH, beralamat di Jalan Ranca Bolang Komplek Taman Persada Asri B 12, Bandung,

halaman 1 dari 24 halaman putusan nomor : 332/Pdt/2016/PT.BDG.

dalam hal ini diwakili oleh kuasanya INDRA IRAWAN,SH.Sp.N Advokat, dari kantor Hukum Indra Irawan & Partners beralamat di Jalan Buana Sari Raya No.3 Terusan Logam-Terusan Buah

Batu Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26

Februari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Negeri Bandung pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016 Nomor 412/SK/PDT/2016/PN.BDG, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula TURUT TERGUGAT. Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara Nomor 221/Pdt.G/2015/PN.Bdg, dan

surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ; TENTANG DUDUK PERKARA : Mei

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18

2015 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Bandung

tertanggal

18

Mei

2015

dibawah

register

221/Pdt.G/2015/PN.Bdg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Nomor:

PENGGUGAT 1. Bahwa PENGGUGAT adalah suatu perseroan terbatas yang bernama "PT

CIPAGANTI CITRA GRAHA, Tbk", yang didirikan dengan Akta Pendirian

tanggal 30 September 1994 nomor 278, terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT CIPAGANTI CITRA GRAHA, Tbk Nomor : 19 Tanggal 07 April 2015, yang dibuat

dihadapan Notaris Lenny Janis Ishak, S.H., adalah berganti nama menjadi

PT CITRA MAHARLIKA NUSANTARA CORPORA, Tbk. telah disahkan oleh Kemenkumham berdasarkan SK Nomor AHU-0785577.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 14 April 2015. ❖TERGUGAT I

2. Bahwa TERGUGAT I pada tahun 1994 s/d 2014 menjabat sebagai Direktur Utama PT CIPAGANTI CITRA GRAHA.

3. Bahwa TERGUGAT I telah membuat dan menandatangani Akta Perjanjian Kerjasama No. : 07 tanggal 18 April 2009, yang dibuat dihadapan TURUT TERGUGAT, dengan TITO SILITONGA, Alm.


❖TERGUGAT ll 4. Bahwa TERGUGAT II adalah selaku Ahli Waris dari Alm. TITO SILITONGA, SARJANA

SOSIAL,

berdasarkan

Kutipan

Akta

Kematian

No.

276/KMU/JS/2011, tertanggal 23 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Suku

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan jo. Surat Pernyataan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Kelurahan Rempoa dan diketahui oleh Camat Ciputat Timur.

5. Bahwa TERGUGAT II dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri, dan wali dari seorang anak bernama Felicia Gloria MS (di bawah umur).

❖TURUT TERGUGAT

6. Bahwa TURUT TERGUGAT adalah selaku Notaris yang membuatkan Akta Perjanjian Kerjasama No : 07 tertanggal 18 April 2009 dengan pihak - pihak:

a. TERGUGAT I, dahulu bertindak selaku Direktur PT CIPAGANTI CITRA GRAHA yang dalam perjanjian tersebut disebut sebagai "Pihak Pertama".

b. TITO SILITONGA (saat ini telah meninggal dunia), bertempat tinggal di

Jakarta, Taman Rempoa Indah Blok L/9A, Rukun Tetangga 07, RukunWarga 02, Kelurahan Rempoa, Kecamatan Ciputat, Pemegang

Kartu Tanda Penduduk nomor 3219142002.3587946, yang dalam perjanjian tersebut disebut sebagai "Pihak Kedua". ❖DUDUK SOAL

7. Bahwa pada tanggal 18 April 2009 telah dibuat Akta Perjanjian Kerjasama

No. : 07 yang ditandatangani oleh TERGUGAT I yang pada saat itu Direktur PT CIPAGANTI CITRA GRAHA dan Alm. TITO SILITONGA selaku pribadi, akta tersebut dibuat dihadapan TURUT TERGUGAT.

8. Bahwa isi dari Akta Perjanjian Kerjasama No. : 07 tanggal 18 April 2009, pada garis besarnya adalah :

a) Pihak Kedua menginvestasikan uang sebesar Rp 250.000.000,- (dua

ratus lima puluh juta Rupiah) hendak memperpanjang kerjasama dalam bidang usaha jasa persewaan kendaraan (Rental Car) yang dikelola

oleh Pihak Pertama (TERGUGAT I) baik kendaraan penumpang maupun kendaraan alat berat;


b) Pihak Pertama (TERGUGAT I) menjanjikan keuntungan Rp 5.250.000,(lima juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) per bulan bagi TITO SILITONGA, Alm;

c) Pada saat berakhir Perjanjian akan dikembalikan uang sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah).

9. Bahwa masa berlaku Akta Perjanjian Kerjasama No. : 07 tanggal 18 April 2009 adalah sejak tanggal 21 April 2009 sampai dengan tanggal 21 April 2014. Oleh karena itu saat Gugatan ini diajukan, Akta Perjanjian Kerjasama No. : 07 tertanggal 18 April 2009 masa berlakunya telah berakhir.

10. Bahwa TERGUGAT I, telah membayar sejumlah keuntungan sebesar Rp

5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) setiap bulannya kepada Pihak Kedua, akan tetapi pada akhir perjanjian tgl. 21 April 2014 Pihak Pertama (TERGUGAT I) tidak melakukan pengembalian modal kepada Pihak Kedua.

11. Bahwa, sejak awal tahun 2014, sudah mulai timbul masalah hukum terhadap TERGUGAT I, dan puncaknya pada tgl. 22 Juni 2014, TERGUGAT I ditangkap dan ditahan oleh Penyidik Kepolisian Daerah Jawa

Barat atas sangkaan melakukan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan dengan banyak sekali korban para investor. RUPS

PT.

MANAJEMEN

CIPAGANTI

CITRA

GRAHA

2014:

PERGANTIAN

12. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2014 telah diadakan Rapat Umum

PemegangSaham PT. Cipaganti Citra Graha Tbk, yang berdasarkan Akta Berita AcaraRapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Cipaganti Citra Graha. Tbk, No.52 tanggal 25 Agustus 2014 telah memutuskan:

a. Laporan Keuangan tahun 2013 PT CIPAGANTI CITRA GRAHA,Tbk yang dibuat oleh TERGUGAT I selaku Direktur Utama ditolak oleh para Pemegang Saham, dan

b. Selanjutnya pada Rapat Umum Pemegang Saham hari itu juga mengubah susunan Direksi dan Komisaris PT CIPAGANTI CITRA

GRAHA, Tbk. TERGUGAT I termasuk pengurus yang diganti dan tidak lagi menjabat sebagai pengurus di PT CIPAGANTI CITRA GRAHA, Tbk (sekarang bernama PT CITRA MAHARLIKA NUSANTARA CORPORA, Tbk).

TERGUGAT II MENGAJUKAN KLAIM


13. Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Januari 2015 TERGUGAT II melalui Kuasa Hukumnya, telah mengirimkan surat No. : 0187/B/Som-MIRZAA/X/

2015 perihal Somasi kepada PENGGUGAT, yang isinya menagih

berdasarkan Akta Perjanjian Kerjasama No.: 07 tanggal 18 April 2009, sebagai berikut:

a. Modal Usaha

b. Denda Keterlambatan c. Bunga

d. Total Kerugian Materiil e. Kerugian Immateriil f.

Total Keseluruhan

: Rp. 250.000.000,-

: Rp.

: Rp.

50.000.000,25.000.000.-

: Rp. 325.000.000,-

(tiga ratus dua puluh lima juta rupiah)

: Rp. 1.000.000.000.: Rp. 1.325.000.000,-

(satu miliar tiga ratus dua puluh lima

juta rupiah)

14. Bahwa atas tagihan tersebut, PENGGUGAT di bawah jajaran manajemen baru, mulai mencari data perihal investasi dari Tito Silitonga, Alm pada data

internal perusahaan PT CITRA MAHARLIKA NUSANTARA CORPORA, Tbk. maupun data publik yang dapat diperoleh di Bursa Efek.

15. Bahwa setelah melakukan penelitian dengan seksama pada data-data tersebut, ternyata ditemukan fakta :

a. Dalam Laporan Keuangan (audited), PENGGUGAT tidak ada kewajiban

utang investasi dari TITO SILITONGA, Alm. Nama serta transaksi atas

nama TITO SILITONGA, Alm ataupun TERGUGAT II tidak pernah ada dalam Laporan Keuangan sebagai pihak yang berpiutang kepada Perusahaan.

b. Tidak pernah ada pembayaran keuntungan yang dikeluarkan dari Perusahaan sebesar Rp 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) per bulan kepada TITO SILITONGA, Alm atau ahli warisnya.

16. Bahwa selanjutnya setelah dilakukan kajian secara seksama dan mendalam terhadap Akta Perjanjian Kerjasama No. : 07 tanggal 18 April 2009 ternyata

akta tersebut dibuat dengan melanggar ketentuanPasal 1320 KUH Perdatasebagaimana diuraikan di bawah ini.

AKTA PERJANJIAN KERJASAMA No. : 07 TANGGAL 18 APRIL 2009 MELANGGAR PASAL 1320 KUH PERDATA


17. Bahwa sesuai dengan hukum, suatu perjanjian yang haruslah memenuhi

seluruh unsur-unsur sahnya perjanjian yang diatur dalamPasal 1320 KUH Perdata, yakni:

Pasal 1320 KUH. Perdata :

(a)Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

(b)Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; (c) Suatu hal tertentu;

(d)Suatu sebab yang halal.

18. Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata dan doktrin hukum menegaskan jika

syarat objektif tidak terpenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum, artinya dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada

suatu perikatan, dan tujuan para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut untuk melahirkan suatu perikatan hukum telah gagal. Sedangkan jika syarat subyektif tidak terpenuhi maka perjanjian itu dapat dibatalkan. TIDAK ADA PERSETUJUAN DEWAN KOMISARIS

19. Bahwa ternyata Akta Perjanjian Kerjasama No. : 07 tanggal 18 April 2009 tidak memenuhi persyaratan subjektif, yaitu KECAKAPAN.

TERGUGAT I telah menandatangani Akta Perjanjian Kerjasama selaku Direktur PT CIPAGANTI CITRA GRAHA, Tbk tidak dengan persetujuan

Dewan Komisaris, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat 1 dan ayat 3

Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. "Cipaganti Citra Graha" No. 20 tanggal 14 Juli 2008.

Pasal 12 ayat 1 dan ayat 3 Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. "Cipaganti Citra Graha" No. 20 tal. 14 Juli 2008 :

"1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan

pihaklain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengurusan maupun pemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :

a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama perseroan (tidak termasukmengambil uang Perseroan di bank-bank);

b. ............dst....

harus dengan persetujuan Dewan Komisaris. MELANGGAR ANGGARAN DASAR


20. Bahwa ternyata Akta Perjanjian Kerjasama No. : 07 tanggal 18 April 2009 melanggar syarat objektif, yaitu KAUSA YANG HALAL.

Pada saat membuat Akta Perjanjian Kerjasama No. : 07 tanggal 18 April 2009 TERGUGAT I melanggar maksud dan tujuan Perseroan. Di dalam

Anggaran Dasar Perseroan PT. Cipaganti Citra Graha, maksud dan tujuan

Perseroan tidaklah untuk mengumpulkan dana dari masyarakat (investor) sebagaimana isi dan maksud dari Akta Perjanjian Kerjasama No. : 07 tanggal 18 April 2009.

21. Bahwa pada dasarnya, maksud dan tujuan dibuatnya dari Akta Perjanjian

Kerjasama No. : 07 tanggal 18 April 2009, adalah bertujuan untuk

mengumpulkan dana dari masyarakat (investor), dengan cara yang dilakukan oleh TERGUGAT I :

a) Menawarkan kepada TITO SILITONGA (ALM.) untuk investasi uang sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan

maksud dan tujuan untuk mengadakan kerjasama dalam bidang usaha jasa persewaan kendaraan (Rental Car) yang dikelola oleh Pihak Pertama

(TERGUGAT

kendaraan alat berat;

I)

baik

kendaraan

penumpang

maupun

b) Atas hal itu Pihak Pertama (TERGUGAT I) menjanjikan keuntungan Rp 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan bagi Pihak Kedua (TERGUGAT II);

c) Lalu kembali Pihak Pertama (TERGUGAT I) menjanjikan pada saat berakhir

Perjanjian,

akan

dikembalikannya

250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

uang

sebesar

Rp.

22. Tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT I tersebut telah melanggar Anggaran Dasar Perseroan dan menjadikannya batal demi hukum.

AKTA PERJANJIAN KERJASAMA No. : 07 TANGGAL 18 APRIL 2009 KONTRADIKTIF DENGAN LAPORAN KEUANGAN PT CIPAGANTI CITRA GRAHA

23. Bahwa selain itu, TERGUGAT I selaku Direktur mempunyai kewajiban untuk membuat dan menyampaikan Laporan Keuangan, kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), setelah diperiksa oleh Dewan Komisaris.

24. Bahwa Laporan Keuangan Perseroan yang dimaksud tersebut meliputi laporan laba rugi serta laporan arus kas dari setiap tahun buku.


25. Bahwa ternyata dari laporan keuangan yang dibuat oleh TERGUGAT I tidak

ada tercermin aliran uang dari Tito Silitonga, Alm ke Perseroan. Transaksi berdasarkan Akta Perjanjian Kerjasama No. : 07 tanggal 18 April 2009, tidak ada dalam Laporan Keuangan Perseroan. Artinya transaksi tersebut oleh Perseroan tidak diakui keberadaannya. Pasal 66 UUPT:

"(1) Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir.

(2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat sekurang-kurangnya:

a. Laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan

tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang

bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut."

26. Bahwa dengan demikian, Akta Perjanjian Kerjasama No. : 07 tanggal 18

April 2009 bertentangan (kontradiktif) dengan Laporan Keuangan PT

CIPAGANTI CITRA GRAHA, Tbk yang mana kedua-duanya dibuat oleh TERGUGAT I.

Disatu sisi, TERGUGAT I bersama TITO SILITONGA. Alm (TERGUGAT II) menandatangani Akta Perjanjian Kerjasama No. : 07 tanggal 18 April 2009

yang berisi investasi TITO SILITONGA. Alm di PT CIPAGANTI CITRA

GRAHA, Tbk. Namun, disisi lain TERGUGAT I membuat Laporan Keuangan

termasuk di dalamnya arus kas yang tidak mencerminkan sama sekali adanya kewajiban PENGGUGAT kepada TERGUGAT II.

27. Bahwa

dengan

tidak

tercantumnya

transaksi

yang

dilakukan

oleh

TERGUGAT I dan TERGUGAT II. Maka, sebenarnya PENGGUGAT tidak

memperoleh manfaat apapun dari kerjasama yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II, sehingga PENGGUGAT tidak dapat

dibebani tanggung jawab apapun terkait Akta Perjanjian Kerjasama No. : 07 tanggal 18 April 2009 kepada TERGUGAT II.

28. Bahwa PENGGUGAT juga telah meminta bukti aliran dana masuk dari

TERGUGAT II, namun TERGUGAT II tidak pernah bisa menunjukkan buktibuktinya.


TERGUGAT I MELANGGAR FIDUCIARY DUTY

29. Bahwa pembuatan Akta Perjanjian Kerjasama No. : 07 tanggal 18 April 2009 oleh TERGUGAT I melanggar Fiduciary Duty sebagai Direktur

pengurus Perusahaan karena TERGUGAT I telah tidak melaksanakan pengurusan Perseroan untuk tujuan yang wajar.

30. Dalam Akta Perjanjian Kerjasama No. : 07 tanggal 18 April 2009,

TERGUGAT I terlihat ingin mendapatkan pemasukan yang mudah dari investor-investor non institusi resmi seperti dari TERGUGAT II, padahal

Perusahaan

memiliki

kesempatan

untuk

mendapatkan

pembiayaan dari lembaga resmi seperti Finance Company dan

Perbankan. Mencari investor non lembaga resmi adalah usaha jalur pintas yang dilakukan oleh TERGUGAT I untuk mendapatkan uang dengan cara gampang.

31. Bahwa tindakan TERGUGAT I tersebut telah melanggar Fiduciary Duty

yang diembannya sebagai Pengurus Perseroan yang seharusnya bertindak secara bonafide.

PIERCING THE CORPORATE VEIL : TERGUGAT I BERTANGGUNG JAWAB SECARA PRIBADI

32. Bahwa, berdasarkan hal di atas telah terbukti Akta Perjanjian Kerjasama No. : 07 tanggal 18 April 2009 dibuat dengan melanggar syarat subjektif dan

objektif dari syarat sah perjanjian, maka selain Akta Perjanjian Kerjasama No. : 07 tanggal 18 April 2009 tersebut BATAL, hal-hal sehubungan dengan Akta No. 07 tanggal 18 April 2009 tersebut dan menjadi beban dan tanggung jawab pribadi dari TERGUGAT I (Vide Pasal 92 dan Pasal 97 UUPT). "(1) (2)

Pasal 92 UUPT:

Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan

Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana

pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar."

"(2)

Pasal 97 UUPT:

Pengurusan wajib dilaksanaan setiap anggota Direksi dengan

itikad baik dan penuh tanggung jawab.


(3)

Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara

pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)."

33. Bahwa dalam hukum Koprorasi/Perusahaan dikenal prinsip Piercing the

Corporate Veil, yaitu batas tanggung jawab perusahaan bisa ditembus dan menjadi tanggung jawab pribadi dari direktur, apabila direktur terbukti melakukan

suatu

perbuatan

yang

melanggar

maksud

perusahaan serta menimbulkan kerugian bagi perseroan.

dan

tujuan

34. Bahwa dalam Akta Perjanjian Kerjasama No. : 07 tanggal 18 April 2009,

ikatan antara TERGUGAT I dan TERGUGAT II terbukti dibuat tidak dengan cakap, telah melanggar Anggaran Dasar dan sama sekali tidak memberikan manfaat apapun kepada PENGGUGAT, karena sama sekali tidak ada aliran dana masuk ke PENGGUGAT, maka menjadi beban dan tanggung jawab pribadi dari TERGUGAT I.

35. Bahwa TERGUGAT I harus bertanggung jawab secara pribadi atas segala

tindakannya terkait Akta Perjanjian Kerjasama No. : 07 tanggal 18 April 2009 dan TERGUGAT II tidak dapat lagi mengajukan tuntutan/klaim kepada PENGGUGAT, melainkan hanya mempunyai hubungan hukum dengan TERGUGAT I saja.

36. Bahwa oleh karena Akta Perjanjian Kerjasama No. : 07 tanggal 18 April 2009 batal maka TURUT TERGUGAT harus dihukum untuk tunduk pada putusan ini.

37. Bahwa dari duduk soal tersebut di atas adalah pantas apabila PARA TERGUGAT dihukum untuk membayar biaya perkara.

38. Bahwa oleh karena Gugatan ini didasarkan pada akta - akta otentik, maka

patut apabila PENGGUGAT mohon agar Putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, upaya hukum banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya (uitverbaar bij voorraad). PETITUM :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;

2. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Akta Perjanjian Kerjasama No. : 07 tanggal 18 April 2009 yang dibuat dihadapan TURUT TERGUGAT;


3. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum segala perikatan yang timbul dari Akta Perjanjian Kerjasama No. : 07 tanggal 18 April 2009

4. Meyatakan hubungan hukum yang timbul karena batalnya Akta Perjanjian Kerjasama No. : 07 tanggal 18 April 2009 adalah hanya antara TERGUGAT I dan TERGUGAT II;

5. Menghukum TERGUGAT I untuk menanggung secara pribadi segala kewajiban kepada TERGUGAT II;

6. Menghukum TURUT TERGUGAT untuk tunduk pada putusan ini;

7. Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar biayaperkara;

8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilakukan dan dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya (uitvoerbaar bij voorraad).

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan

yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I ,

Tergugat II dan Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI:

Bahwa gugatan / tuntutan para penggugat dengan konstruksi hukum seperti

sekarang ini haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan - Salva Reverentia ;Alasan-alasannya: GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL):

Bahwa, gugatan Penggugat adalah kabur (obscuur libel) karena tidak jelas

apa yang menjadi dasar Gugatannya, apakah Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum atau melakukan Perbuatan Ingkar Janji (wanprestasi).

Bahwa berlandaskan kepada segala sesuatu yang Tergugat I telah diuraikan

diatas, sudilah kiranya Pengadilan memberi putusan dalam perkara ini sebagai berikut: -

Menyatakan menerima eksepsi yang diajukan oleh Tergugat 1 untuk

-

Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

seluruhnya ;


-

Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul karena perkara ini.

B. DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa, seandainya Pengadilan berpendapat lain, maka untuk itu Tergugat 1

dengan ini mengajukan jawaban terhadap Materie pokok dalam perkara ini sebagai berikut:

1. bahwa, segala sesuatu yang telah dikemukakan oleh Tergugat I dalam bagian "Dalam Eksepsi" tersebut di atas, mohon hendaknya dianggap telah tercantum pula selengkapnya dalam bagian "Dalam Pokok Perkara" ini.

2. bahwa, Tergugat I menyangkal dan menolak semua dalil serta

argumentasi Penggugat, kecuali apa yang diakui oleh Tergugat I dengan tegas dan bulat;

3. bahwa, benar Tegugat I dan Alm Tito Silitonga/tergugat II pernah

menandatangani Peijanjian Keijasama, sebagaimana Akta Nomor 7

tanggal 18 April 2009 yang dibuat oleh H. Rohman Sunarya Saleh, Sarjana Hukum selaku Notaris di Kota Bandung/Turut Tergugat;

4. bahwa. Tergugat I melakukan perjanjian keijasama dengan alm Tito

Silitonga/Tergugat II dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama PT. Cipaganti Citra Graha;

5. bahwa, Tergugat I melakukan peijanjian keijasama dengan alm Tito Silitonga/Il adalah sah dan tidak melanggar Anggaran Dasar dan Keputusan Rapat PT. Cipaganti Citra Graha No. 20 tanggal 14 Juli 2008

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (3), Tergugat I sebagai Direktur Utama PT. Cipaganti Citra Graha dapat dan berhak untuk melakukan keijasama dengan pihak ketiga tanpa perlu mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris;

6. bahwa, perjanjian keijasama antara Tergugat I dengan ahn. Tito Silitonga/ Tergugat II adalah peijanjian keijasama dalam bidang usaha

persewaan kendaraan (rental car) dan kendaraan alat berat bukannya

perjanjian pinjam meminjam uang yang harus memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris sebagaimana

dipersyaratkan dalam pasal 12

ayat (1) dan ayat (3) Pernyataan Keputusan Rapat PT. Cipaganti Citra Graha Nomor 20 tanggal 14 Juli 2008 ;


7. bahwa Peijanjian Keijasama Nomor 7 tertanggal 18 April 2009 adalah

sah mengenai syarat-syarat sahnya peijanjian sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ;

8. bahwa, dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat I melanggar

Fiduciary Duty dan Piercing The Corporate Veil adalah dalil yang mengada-ada untuk itu Tergugat I mensomeer Penggugat untuk membuktikan dahi yang absurd tersebut;

Bahwa berlandaskan kepada segala sesuatu yang oleh Tergugat I telah

dikemukakan diatas, sudilah kiranya Pengadilan berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut: -

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atas segala perhatian dan perkenan yang dilimpahkan oleh Pengadilan

dengan ini pulaTergugat I sampaikan ucapan terima kasih. JAWABAN DARI TERGUGAT II : -

Bahwa terdapat beberapa hal yang benar dari Gugatan PENGGUGAT, yaitu: a. Bahwa TERGUGAT II adalah selaku Ahli Waris dari Alm. TITO SILITONGA, SARJANA SOSIAL, berdasarkan Kutipan Akta Kematian

No. 276/KMU /JS/2011, tertanggal 23 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi

Jakarta Selatan jo. Surat Pernyataan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Kelurahan Rempoa dan diketahui oleh Camat Ciputat Timur.

b. Bahwa TERGUGAT II dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri, dan wali -

dari seorang anak bernama Felicia Gloria MS (di bawah umur).

Bahwa pada tanggal 18 April 2009 telah dibuat Akta Perjanjian Kerjasama

No. : 07 yang ditandatangani oleh TERGUGAT I yang pada saat itu Direktur

PT CIPAGANTI CITRA GRAHA dan Alm. TITO SILITONGA selaku pribadi, -

akta tersebut dibuat dihadapan TURUT TERGUGAT. Bahwa benar isinya secara garis besarnya adalah :

a) Alm. Tito Silitonga menginvestasikan uang sebesar Rp 250.000.000,(dua ratus lima puluh juta Rupiah) hendak memperpanjang kerjasama dalam bidang usaha jasa persewaan kendaraan (Rental Car) yang


dikelola oleh Andiyanto Setiabudi (TERGUGAT I) baik kendaraan penumpang maupun kendaraan alat berat;

b) Andiyanto Setiabudi (TERGUGAT I) menjanjikan keuntungan Rp 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) per bulan bagi TITO SILITONGA, Alm;

c) Pada saat berakhir Perjanjian akan dikembalikan uang sebesar Rp -

250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah).

Bahwa masa berlaku Akta Perjanjian Kerjasama No. : 07 tanggal 18 April

2009 adalah sejak tanggal 21 April 2009 sampai dengan tanggal 21 April 2014. Oleh karena itu saat Gugatan ini diajukan, Akta Perjanjian Kerjasama No.: 07 tertanggal 18 April 2009 masa berlakunya telah berakhir.

-

Bahwa TERGUGAT I, telah membayar sejumlah keuntungan sebesar Rp 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) setiap bulannya

kepada Pihak Kedua, akan tetapi pada akhir perjanjian tanggal 21 April 2014

Pihak Pertama (TERGUGAT I) tidak melakukan pengembalian modal -

kepada Pihak Kedua.

Bahwa, TERGUGAT II sendiri mengetahui melalui media jika sejak awal tahun 2014, sudah mulai timbul masalah hukum terhadap TERGUGAT I,

dan puncaknya pada tanggal 22 Juni 2014, TERGUGAT I ditangkap dan

ditahan oleh Penyidik Kepolisian Daerah Jawa Barat atas sangkaan melakukan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan dengan banyak -

sekali korban para investor.

Bahwa TERGUGAT II sendiri mengetahui disamping permasalahan pidana, TERGUGAT I dan Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada, dimana

TERGUGAT I menjadi salah satu pengurusnya juga bermasalah dan mengalami gagal bayar kepada para krediturnya sehingga Koperasi

Cipaganti Karya Guna Persada saat ini berada dalam status PKPU. Hal ini

TERGUGAT II ketahui karena TERGUGAT II juga ikut mendaftar sebagai -

daftar kreditur yang mengajukan daftar tagihan.

Bahwa TERGUGAT II mengetahui adanya pergantian manajemen PT Cipaganti Citra Graha, Tbk sekitar pertengahan tahun 2014 melalui media.

Bahwa TERGUGAT II pernah menagih kepada PENGGUGAT dan telah dijawab oleh PENGGUGAT yang pada intinya :


Dalam Laporan Keuangan (audited), PENGGUGAT tidak ada kewajiban

utang investasi dari TITO SILITONGA, Alm. Nama serta transaksi atas nama TITO SILITONGA, Alm ataupun TERGUGAT II tidak pernah ada dalam Laporan Keuangan sebagai pihak yang berpiutang kepada Perusahaan. -

Bahwa TERGUGAT II tidak mempermasalahkan bila perjanjian batal karena

dibuat oleh Andianto Setiabudi secara melawan hukum, tetapi yang penting adalah uang investasi dari Alm. Tito Silitonga, bisa kembali. Sehingga jika pengembalian

-

uang

investasi

TERGUGAT II tidak berkeberatan;

dialihkan

oleh

Andianto

Setiabudi,

Bahwa sejak awal Alm. Tito Silitonga bersedia berinvestasi karena bujuk rayu serta percaya terhadap gencarnya program-program marketing

Andianto Setiabudi. Disamping iming- iming keuntungan yang besar dan

sosok Andianto Setiabudi yang dicitrakan sebagai seorang pengusaha

transportasi yang sukses menyebabkan Alm. Tito Silitonga bersedia -

menanamkan investasinya.

Bahwa disamping itu, Andianto Setiabudi juga tidak pernah memberi update atapun perkembangan informasi akan perihal kemampuan pembayaran

sehingga Alm. Tito Silitonga terus memperpanjang masa kontrak perjanjian -

tersebut. Bahwa

meskipun

dalam

Gugatan

PENGGUGAT

menyatakan

Akta

Perjanjian Kerjasama No. 07 tanggal 18 April 2009 melanggar Pasal 1320 KUHPerdata, namun isi serta kewajiban yang timbul dari Akta Perjanjian

Kerjasama No. 07 tanggal 18 April 2009 tidak serta merta menjadi hilang dan hak dari TERGUGAT II masih tetap ada meskipun yang memiliki

kewajiban untuk membayar dan melunasi kewajiban tersebut bergeser -

menjadi TERGUGAT I.

Bahwa TERGUGAT II tidak tahu menahu terkait permasalahan internal

antara TERGUGAT I dan PENGGUGAT terlebih pada dugaan piercing the corporate veil yang dilakukan oleh TERGUGAT I. TERGUGAT II hanya

memiliki konsentrasi agar keadilan dapat ditegakkan dan hak dari TERGUGAT

II

dapat

dilunasi.

Sehingga

apabila

sekalipun

benar

TERGUGAT I telah melakukan piercing the corporate veil maka demi hukum

kewajiban pelunasan tersebut ada pada TERGUGAT I dan Akta Perjanjian Kerjasama No. 07 tanggal 18 April 2009 masih tetap memiliki kekuatan hukum khususnya terkait pelunasan sisa hak TERGUGAT II.


-

Bahwa, sebagaimana didalilkan oleh PENGGUGAT dalam Gugatannya,

TERGUGAT I wajib membuat dan menyampaikan laporan keuangan,

berupa laporan laba rugi serta laporan arus kas dari setiap tahun buku kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), setelah diperiksa oleh Dewan Komisaris.

Namun, dalam kondisi ini TERGUGAT I tidak melaporkan adanya investasi

atau pembayaran sejumlah uang oleh Pihak Kedua (TERGUGAT II)

sebagaimana termaktub dalam gugatan perkara ini. Sehingga TERGUGAT I dalam Akta Perjanjian Kerjasama No.: 07 tanggal 18 April 2009 telah

melakukan pengurusan PT CIPAGANTI CITRA GRAHA dengan itikad buruk. Maka, TERGUGAT I harus bertanggung jawab secara pribadi

PERMOHONAN :

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon Yang Terhormat

Majelis Hakim Perkara No. 221/PDT.G/2015/PN.BDG yang memeriksa perkara a quo memutuskan, sbb :

1. Menolak Gugatan untuk seluruhnya; 2. Menetapkan biaya menurut hukum; Subsidair:

Dalam hal Perjanjian Akta No. 07 tanggal 18 April 2009 batal demi

hukum, TERGUGAT II tetap berhak mendapat pengembalian investasi Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah) Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya(ex aequo et bono); JAWABAN DARI TURUT TERGUGAT : DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang

dikemukakan Penggugat di dalam Gugatannya, kecuali hal-hal yang diakui secara Tegas oleh Turut Tergugat.

2. Bahwa terhadap dalil-dalil Gugatan Penggugat, dengan ini Turut Tergugat

akan memberikan Jawaban dan menyampaikannya sebagai berikut di bawah ini.

3. Bahwa adalah benar Turut Tergugat selaku Notaris yang membuatkan Akta

Perjanjian Kerjasama Nomor: 07 tertanggal 18 April 2009, antara Tergugat I dahulu bertindak selaku Direktur PT. CIPAGANTI CITRA GRAHA yang

dalam perjanjian tersebut disebut "Pihak Pertama", dengan Tuan TITO


SILITONGA,Sarjana Sosial (Alm.) bertempat tinggal di Jakarta, Taman

Rempoa Indah Blok L/9A, Rukun Tetangga 07, Rukun Warga 02, Kelurahan

Rempoa, Kecamatan Ciputat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3219142002.3587946, yang dalam perjanjian tersebut disebut "Pihak Kedua"

4. Bahwa di dalam premis Akta Perjanjian Kerjasama tersebut disebutkan :

"Bahwa kedua belah pihak telah bersepakat dan berjanji serta mengikatkan

diri untuk mengadakan perpanjangan kerjasama dalam bidang usaha jasa persewaan kendaraan (rental car) yang dikelola oleh pihak pertama baik kendaraan penumpang maupun kendaraan alat berat dan dalam akta ini cukup disebut kendaraan."

5. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Akta Perjanjian Kerjasama disebutkan

Besarnya modal usaha yang telah disetorkan pihak kedua kepada pihak

pertama yaitu sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 21 April 2005 ke dalam rekening pihak pertama pada BCA

Cabang Cihampelas (premier) Bandung, dengan nomor rekening 517-0135859 atas nama PT. CIPAGANTI CITRA GRAHA.

6. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Akta Perjanjian Kerjasama tentang Pembagian

Keuntungan disebutkan pihak pertama dengan ini berjanji serta mengikatkan diri untuk memberikan keuntungan kepada pihak kedua sebesar Rp.

5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap bulannya dan untuk pertama kalinya pada tanggal 21 Mei 2009 berturut-turut sampai dengan tanggal 21 April 2014.

7. Bahwa

berdasarkan

Pasal

5

Akta

Pengembalian Modal Usaha disebutkan:

Perjanjian

Kerjasama

tentang

Pasal 5

1. Pihak Pertama berjanji serta mengikatkan diri untuk mengembalikan

modal usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 akta

iniseluruhnya atau sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)

kepada

pihak

kedua

selambat-lambatnya

pada

tanggal

berakhirnya perjanjian ini yaitu pada tanggal dua puluh satu bulan April tahun dua ribu empat belas (21-04-2014).

2. Dalam hal pengembalian yang dilakukan oleh pihak pertama mengalami

keterlambatan waktu yang melebihi masa sebagaiman dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, maka pihak pertama dengan ini berjanji serta


mengikatkan diri untuk membayar denda keterlambatan kepada pihak kedua sebesar 0,1 % (nol koma satu persen) untuk setiap hari keterlambatan.

3. Apabila setelah berakhirnya perjanjian berdasarkan akta ini, pihak kedua

menghendaki pengembalian modal usaha dalam bentuk unit-unit kendaraan maka kedua belah pihak sepakat akan menghitung nilai kendaraan yang bersangkutan pada saat itu secara proporsional.

8. Bahwa dalil-dalil Penggugat pada posita no.9 halaman 3 dalam Gugatannya yang menyatakan "bahwa masa berlaku Akta Perjanjian Kerjasama No.07 tanggal 18 April 2009 adalah sejak tanggal 21 April 2009 sampai dengan tanggal 21 April 2014.

Oleh karena itu saat Gugatan ini diajukan, Akta Perjanjian Kerjasama No.07 tertanggal 18 April 2009 masa berlakunya telah berakhir", akan ditanggapi oleh Turut Tergugat sebagai berikut: •

Bahwa walaupun masa berlakunya perjanjian kerjasama tersebut telah

berakhir namun Keberadaan atau Eksistensi dari perjanjian kerjasama tersebut hingga saat ini masih berlaku, hal inisebagaimana dimaksud dan

dicantumkan dalam Pasal 10 Akta Perjanjian Kerjasama tentang Berakhirnya Perjanjian, disebutkan :

Pasal 10

1. Perjanjian Kerjasama ini akan berakhir bila seluruh kewajiban pihak

pertama kepada pihak kedua yang dicantumkan di dalam akta ini telah ditunaikan sepenuhnya.

2. Perjanjian ini tidak berakhir apabila salah satu pihak meninggal dunia

dan/atau berubahnya susunan pengurus Perseroan Terbatas PT. CIPAGANTI CITRA GRAHA melainkan segala hak yang dimiliki dan segala kewajiban yang dipikul menjadi hak dan tanggung jawab

Perseroan Terbatas PT. CIPAGANTI CITRA GRAHA melalui organ yang secara sah dapat dan/atau berwenang mewakilinya.

3. Dalam hal pihak kedua meninggal dunia, maka perjanjian ini hanya dapat diteruskan oleh ahli warisnya yang sah yang dibuktikan dengan

surat keterangan susunan ahli waris yang dikeluarkan oleh pejabat atau instansi yang berwenang."

9. Bahwa dalil-dalil Penggugat pada posita no.16 halaman 5 sampai dengan

posita no.22 halaman 6 Gugatannya yang pada intinya menyatakan bahwa


Akta Perjanjian Kerjasama No.07 tanggal 18 April 2009 melanggar Pasal 1320 KUHPerdata adalah mengada-ada, tidak benar, tidak berdasarkan fakta dan hukum karena: •

•

Akta Perjanjian Kerjasama No.07 tanggal 18 April 2009 yang dibuat oleh Turut Tergugat selaku Notaris adalah telah sesuai dan berdasarkan kepada Pasal 1320 KUHPerdata.

Bahwa Akta Perjanjian Kerjasama No.07 tanggal 18 April 2009 yang

dibuat oleh Turut Tergugat, isinya bukan mengenai Meminjam atau

Meminjamkan Uang sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, melainkan

isinya adalah Perjanjian Kerjasama antara PT. CIPAGANTI CITRA GRAHA dengan Tito Silitonga (Alm.), hal ini dapat dibuktikan dari: -

Judul dari Akta tersebut yaitu Akta Perjanjian Kerjasama.

Premis dari Akta Perjanjian Kerjasama disebutkan : "Bahwa kedua

belah pihak telah bersepakat dan berjanji serta mengikatkan diri untuk mengadakan perpanjangan kerjasama dalam bidang usaha

jasa persewaan kendaraan (rental car) yang dikelola oleh pihak pertama baik kendaraan penumpang maupun kendaraan alat berat -

dan dalam akta ini cukup disebut kendaraan."

Ada Modal Usaha yang disetorkan oleh Tito Silitonga (Alm.)

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Akta Perjanjian Kerjasama

disebutkan: "Besarnya modal usaha yang telah disetorkan pihak kedua kepada pihak pertama yaitu sebesar Rp.250.000.000,- (dua

ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 21 April 2005 ke dalam rekening pihak pertama pada BCA Cabang Cihampelas (premier) Bandung, dengan nomor rekening 517-013-5859 atas nama PT. -

CIPAGANTI CITRA GRAHA."

Ada Pembagian Keuntungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Akta

Perjanjian

Kerjasama

tentang

Pembagian

Keuntungan

disebutkan pihak pertama dengan ini berjanji serta mengikatkan diri untuk memberikan keuntungan kepada pihak kedua sebesar Rp.

5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap bulannya dan untuk pertamakalinya pada tanggal 21 Mei 2009 

berturut-turut sampai dengan tanggal 21 April 2014.

Dengan demikian jelaslah bahwa Akta Perjanjian Kerjasama No.07

tertanggal 18 April 2009 tersebut tidak harus mendapat persetujuan


Dewan Komisaris dan juga telah sesuai dengan Maksud dan Tujuan Perseroan. Oleh karenanya Akta Perjanjian Kerjasama No.07 tertanggal

18 April 2009 tersebut telah sesuai dan berdasarkan kepada Pasal 1320 KUHPerdata sehingga sah dan berlaku secara hukum dan tidak dapat dibatalkan.

10. Bahwa dalil-dalil Penggugat pada posita 32 halaman 8 dalam Gugatannya yang menyatakan "bahwa berdasarkan hal di atas telah terbukti Akta

Perjanjian Kerjasama No.07 tanggal 18 April 2009 dibuat dengan melanggar

syarat subjektif dan objektif dari syarat sah perjanjian, maka selain Aktas

Perjanjian Kerjasama N0.o7 tanggal 18 April 2009 tersebut BATAL, hal-hal sehubungan dengan Akta No.07 tanggal 18 April 2009 tersebut dan menjadi

beban dan tanggung jawab pribadi dari TERGUGAT I (vide Pasal 92 dan

Pasal 97 UUPT)" adalah dalil-dalil yang mengada-ada, tidak benar, tidak berdasarkan hukum dan fakta karena : 

Sebagaimana telah Turut Tergugat uraikan dan jelaskan seperti pada poin 9 Jawaban Turut Tergugat di atas bahwa Perjanjian Kerjasama No.07 tanggal 18 April 2009 yang dibuat oleh Turut Tergugat selaku

Notaris adalah telah sesuai dan berdasarkan kepada Pasal 1320 

KUHPerdata sehingga berlaku sebagai perjanjian yang sah.

Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat 2 Akta Perjanjian Kerjasama tersebut

tentang Berakhirnya Perjanjian, PT. CITRA MAHARLIKA NUSANTARA CORPORA TBK selaku Organ/Pengurus baru yang menggantikan atau

merubah nama dari Perseroan PT. CIPAGANTI CITRA GRAHA, tidak dapat melepaskan tanggung jawab yang dipikul oleh PT. CIPAGANTI CITRA GRAHA, hal ini sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 10 ayat 2:

" Perjanjian ini tidak berakhir apabila salah satu pihak meninggal dunia dan/atau berubahnya susunan pengurus Perseroan Terbatas PT.

CIPAGANTI CITRA GRAHA melainkan segala hak yang dimiliki dan segala kewajiban yang dipikul menjadi hak dan tanggung jawab

Perseroan Terbatas PT. CIPAGANTI CITRA GRAHA melalui organ yang secara sah dapat dan/atau berwenang mewakilinya".

11. Bahwa dengan demikian jelas dari yang telah dikemukakan dan diuraikan oleh Turut Tergugat seperti tersebut di atas Akta Perjanjian Kerjasama

No.07 tanggal 18 April 2009 yang dibuat oleh Turut Tergugat selaku Notaris


adalah telah sesuai dan berdasarkan kepada Pasal 1320 KUHPerdata

berlaku sebagai perjanjian yang sah, oleh karenanya tidak dapat dibatalkan

sehingga Akta Perjanjian Kerjasama No.07 tanggal 18 April 2009 yang dibuat oleh Turut Tergugat selaku Notaris hingga saat ini adalah sah dan tetap berlaku secara hukum. Maka dengan ini Turut Tergugat mohon

kepada Majelis Hakim yang Terhormat agar MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT

UNTUK

SELURUHNYA

ATAU

GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA.

SETIDAK-TIDAKNYA

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Turut Tergugat

dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar berkenan memberikan dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Membebankan biaya menurut hukum.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri

Bandung telah menjatuhkan putusan tanggal 22 Desember 2015 Nomor 221/Pdt.G/2015/PN.Bdg, yang amarnya sebagai berikut : Dalam Eksepsi; -

Menolak eksepsi TERGUGAT I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara; -

Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;

Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam

perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.2.566.000,- (dua juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor :

172/Pdt.B/2015/PN.BDG. tanggal 30 DESEMBER 2015 yang dibuat oleh MAT

DJUSKAN,SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan

bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan/menyatakan

banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 22 Desember 2015 Nomor : 221/Pdt.G/2015/PN.Bdg, permohonan banding mana telah diberitahukan secara patut dan seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan


Negeri Bandung

kepada Terbanding I semula Tergugat I dan Kepada

Terbanding II semula Tergugat II dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 25 Januari

2016, Tanggal 22 Januari 2016

dengan surat Nomor W 11.UI/372/HT.01.10/I/2016 dan tanggal 1 Pebruari 2016;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat

telah mengajukan Memori Banding tanggal 10 Februari 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 10 Februari 2016 dan

Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara patut dan

seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bandung dan Jurusita Pengadilan Negeri Tangerang, kepada Terbanding I semula Tergugat I dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal

16 Februari 2016, dan tanggal 18 Februari 2016, serta kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 4 April 2016 ;

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II

semula Tergugat II tidak mengajukan Kontra Memori Banding sampai perkara ini disidangkan di Pengadilan Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa kuasa Hukum Turut Terbanding semula Turut

Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 21 Maret 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 21

Maret 2016, kontra memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara patut dan seksama kepada Pembanding semula Penggugat

tanggal 22 Juni 2016 dan kepada Terbanding I semula Tergugat I Tanggal 23

Mei 2016 dan kepada Terbanding II semula Tergugat II dengan surat tanggal 14 April 2016 Nomor W11.U1/2561/HT.01.10/IV/2016 ;

Membaca relaas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage)

Nomor 221/Pdt.G/2015/PN.Bdg,yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan

Negeri Jakarta Pusat tanggal 16 Februari 2016, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bandung tanggal 25 Januari 2016 , tanggal 1 Februari 2016 dan Jurusita

Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 17 Maret 2016 menerangkan bahwa

Pembanding semula Penggugat, Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II

semula Tergugat II dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat masingmasing pada tanggal 16 Februari 2016, tanggal 25 Januari 2016 , tanggal 17

Maret 2016 dan tanggal 1 Februari 2016 telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan memperlajari berkas perkara yang dimintakan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung dalam tenggang waktu 14 ( empat


belas) hari, terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tingkat Banding ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula

Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan

seksama berkas perkara tersebut serta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 221/Pdt.G/2015/PN.Bdg tanggal 22 Desember 2015, Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat

dan

Kontra Memori Banding dari Turut Terbanding semula Turut Tergugat,

Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena Pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam keberatan Pembanding mula

Penggugat di dalam Memori Bandingnya,serta Kontra Memori Banding dari Turut Terbanding semula Turut Tergugat tidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim

Tingkat Pertama, oleh karenanya Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut tidak dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka

putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 221/Pdt.G/2015/PN.Bdg. tanggal 22 Desember 2015 beralasan hukum untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan tingkat pertama dikuatkan

sehingga Pembanding semula Penggugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Undang-

undang Nomor 49 tahun 2009, HIR dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; 

MENGADILI

Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;






Menguatkan

putusan

Pengadilan

Negeri

Bandung

Nomor

:

221/Pdt.G/2015/PN.Bdg tanggal 22 Desember

2015. yang dimohonkan

Menghukum Pembanding semula Penggugat

untuk membayar biaya

banding tersebut ;

perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat Banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2016 oleh kami KAREL TUPPU,SH.MH sebagai Hakim Ketua, AMRIL,SH.MHum dan A. FADLOL TAMAM,SH.MHum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat

Nomor 332/Pdt/2016/PT.BDG,tanggal 2 Agustus 2016, putusan tersebut pada

hari Rabu tanggal 5 Oktober 2016 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk

umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, TATA KURNIA SA,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua pihak yang berperkara.HAKIM ANGGOTA

T.t.d.

HAKIM KETUA

T.t.d.

AMRIL, S.H.M.H.

KAREL TUPPU,S.H., M.H.

T.t.d. A.FADLOL TAMAM S.H.MHum

PANITERA PENGGANTI

T.t.d. Rincian biaya perkara : -

Redaksi

-

Pemberkasan

-

Materai

: Rp.

: Rp.

TATA KURNIA S.A., S.H.

5.000,-

6.000,-

: Rp. 139.000,Rp. 150.000,-


PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents