PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN Nomor 136 / Pdt / 2017 / PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara, antara : PT. IEV GAS, berkedudukan di Graha IEV, Jalan SD III Nomor 2 Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12310 - Indonesia, yang diwakili oleh Achwan Widiyanto, Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Iqbal Hadromi, SH., Alexander Nainggolan, SH., Gita Petrimalia, SH., Rengganis, SH., MH., Deshaputra Intanperdana, SH. dan Kornelis Dehotman, SH., MH., Para Advokat dan Penasehat Hukum pada Hadromi & Partners Law Firm, beralamat di Setiabudi Atrium 4th Floor, Suite 404-405, Jalan HR Rasuna Said Kav.62 Jakarta Selatan 12920 Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Juni 2015. Selanjutnya disebut sebagai Pembanding, semula Penggugat ; MELAWAN : PT.

INDONESIA

PELITA

PRATAMA,

berkedudukan

di

Kp.

Tegal

Gede

RT.011/RW.004, Desa Pasir Sari, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, yang diwakili oleh Oei, Edward

Wijaya,

Direktur

Utama,

dalam

hal

ini

memberikan kuasa kepada Sahari Banong, S.H., Sandra Nangoy, S.H., M.H., Djong Melisa Juan, S.H., M.Kn, Andar Ignatius P. Sihombing, S.H., Aga Kristiana Silaen, S.H. dan Bonifasius Falakhi, S.H.. Para Advokat berkantor di Banong – Nangoy – Juan Law Office beralamat di Gajah Mada Tower Lt. 22#003, Jalan Gajah Mada No. 19-26 Jakarta 10130, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Oktober 2016. Selanjutnya disebut sebagai Terbanding, semula Tergugat ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ; 1. Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tertanggal 14 Maret 2017, Nomor 136/PEN/PDT/2017/PT.BDG. ; 2. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; TENTANG DUDUK PERKARANYA : Menimbang,

bahwa

Penggugat

telah

mengajukan

surat

gugatannya

tertanggal 03 Agustus 2015 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi di bawah register Nomor 354/Pdt.G/2015/PN.Bks. tanggal 04 Agustus 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : 1. Bahwa perkara dalam Gugatan aquo adalah mengenai penggunaan jalan bersama yang terletak dalam suatu kawasan industri di Desa Pasirsari, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. 2. Bahwa pada awalnya, lahan di kawasan industri tersebut dahulu dimiliki oleh PT. Terracota Nusantara Perkasa. namun kemudian telah dijual dan dipecah menjadi beberapa kavling yang saat ini dimiliki oleh beberapa pihak, diantaranya adalah PT. Prisma Agung Realty dan Tergugat. 3. Bahwa selanjutnya PT. Prisma Agung Realty yang merupakan pemilik tanah seluas 31.090 M2 (tiga puluh satu ribu sembilan puluh meter persegi) di kawasan industri tersebut sebagaimana sertifikat Hak Guna Banigunan (HGB) No. 55 Tahun 2004, sejak tahun 2007 menyewakan sebagian tanahnya kepada Penggugat berdasarkan : a. Akta Perjanjian Sewa No. 94 tertanggal 22 Maret 2007, dibuat di hadapan Sugito Tedjamulja, SH., Notaris di Jakarta, dengan jangka waktu sewa 5 (lima) tahun sejak 21 Maret 2007 sampai dengan 20 Maret 2012 (Bukti P-I); b. Akta Perjanjian Sewa (Lease Agreement) No. 60 tertanggal 20 Maret 2012, dibuat di hadapan Sugito Tedjamulja, SH., Notaris di Jakarta, dengan jangka waktu sewa 5 (lima) tahun sejak 21 Maret 2012 sampai dengan 20 Maret 2017 (Bukti P-2). 4. Bahwa Penggugat adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang gas bumi. Untuk itu, tanah di Desa Pasirsari, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat yang disewa Penggugat dari PT. Prisma Agung Realty

Halaman 2 dari 42 hal. Putusan No. 136/Pdt/2017/PT.BDG.

tersebut dipergunakan Penggugat untuk membuat stasiun induk (mother station) untuk pengisian gas Compressed Natural Gas (CNG) (selanjutnya disebut sebagai 'Stasiun Pengisian Gas"). Pengisian gas tersebut dilakukan melalui truktruk pengangkut gas milik Penggugat dan selarijutnya dikirimkan ke tempat konsumen. 5. Bahwa lokasi Stasiun Pengisian Gas milik Penggugat dan kantor perusahaan milik Tergugat saling berdekatan dan berada dalam satu kawasan industri, dimana Stasiun Pengisian Gas milik Penggugat berada tepat di belakang lahan kantor Tergugat. Adapun selain perusahaan Penggugat dan Tergugat, terdapat beberapa kantor perusahaan lain yang juga menempati kawasan industri tersebut, diantaranya PT. Asia Putra Perkasa (KTM) dan PT. Berkah Gas Insani. 6. Bahwa di dalam kawasan industri tersebut terdapat satu jalan bersama yang sudah

ada

sejak

menghubungkan

tahun

antara

1993,

yang

merupakan

perusahaan-perusahaan

akses

dalam

jalan

kawasan

untuk industri

tersebut menuju ke jalan utama. 7. Bahwa selanjutnya pada tahun 1997, pemilik terdahulu atas tanah di kawasan industri tersebut yaitu PT. Terracota Nusantara Perkasa pernah mengeluarkan Surat Pernyataan tertanggal 11 Juli 1997 yang di tandatangani oleh Anton Sunanto sebagai Direktur Utama, yang pada intinya memberikan hak melintas dengan kendaraan dan non-kendaraan kepada PT. Fulso Keramik, dikarenakan PT. Fulso Keramik terletak bersebelahan dengannya (Bukti P-3). 8. Bahwa berdasarkan Surat No. 94-1/200-32.16/11/2014 tertanggal 06 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi ditujukan kepada Tergugat, disebutkan bahwa pada bidang tanah Hak Guna Bangunan (HGB) No. 54/1996 seluas 10.000 m2 milik Tergugat, terdapat fasilitas jalan yang dipergunakan untuk kepentingan umum (Bukti P4). 9. Bahwa selain itu, berdasarkan Peta Bidang Tanah Hak Guna Bangunan (HGB) No. 54/Pasirsari tertanggal 20 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, menunjukkan bahwa dari luas total tanah yaitu 10.000 m2, terdapat tanah yang digunakan sebagai Jalan Desa dengan luas tanah 635 m2, sehingga sisa luas tanah Hak Guna Bangunan (HGB) No. 54/Pasirsari adalah seluas 9.365 m2 (Bukti P-5). 10. Bahwa sesuai kegunaan Jalan Bersama tersebut yang untuk kepentingan umum, maka sejak tahun 1997 beberapa perusahaan dalam kawasan tersebut telah mempergunakan jalan tersebut untuk lalu lintas, baik dengan kendaraan kecil


maupun kendaraan besar, yang menuju ke jalan utama dengan melalui jembatan milik PT. Pertamina Gas ("Pertagas"). Begitu juga dengan Penggugat sebagai salah satu perusahaan yang beroperasi di kawasan industri tersebut, maka Jalan Bersama itu adalah satu-satunya akses jalan yang dapat dilintasi truk-truk pengangkut gas milik Penggugat dari atau menuju ke Stasiun Pengisian Gas. Penggugat juga telah mempergunakan Jalan Bersama tersebut untuk lalu lintas truk-truk pengangkut gas sejak awal Penggugat beroperasi di kawasan industri itu, yaitu sejak tahun 2007. 11. Bahwa ternyata pada tanggal 29 Mel 2015, Tergugat secara sepihak telah menutup Jalan Bersama tersebut dengan membuat dan memasang portal penutup jalan, sehingga truk-truk pengangkut gas milik Penggugat tidak dapat melewati Jalan Bersama untuk menuju Stasiun Pengisian Gas dan selanjutnya tidak dapat melakukan pengisian gas di Stasiun Pengisian Gas milik Penggugat untuk didistribusikan kepada konsumen Penggugat (Bukti P-6). 12. Bahwa sebelum Tergugat menutup Jalan Bersama dengan portal tersebut, Penggugat telah memperingatkan Tergugat untuk tidak melakukan penutupan jalan dikarenakan hal tersebut melanggar peraturan hukum yang berlaku, sebagaimana Surat Somasi Penggugat Ref. No. IEVI/2205/2015/MIH tertanggal 22 Mel 2015 (Bukti P-7). Namun ternyata Tergugat tetap melakukan penutupan jalan dengan portal. 13. Bahwa selanjutnya Tergugat menanggapi Surat Somasi Penggugat tersebut di atas melalui Surat Tanggapan Ref. No. 132/BNJN/2015 tertanggal 29 Mel 2015, yang pada intinya menyatakan bahwa Jalan Bersama tersebut berada di atas tanah milik Tergugat dan karenanya Tergugat merasa berhak untuk secara sepihak melakukan penutupan lalan dengan portal dan melarang kendaraan yang memiliki berat 25 Ton atau lebih urituk melintasi jalan (Bukti P-8). 14. Bahwa Tergugat sama sekali tidak memiliki dasar dan alasan yang jelas dalam menetapkan batas berat kendaraan di bawah 25 Ton sebagaimana Bukti P-8, serta patut diduga tindakan tersebut hanya sebagal upaya Tergugat untuk menghambat kegiatan bisnis Penggugat dengan cara menghalangi truk-truk pengangkut gas milik Penggugat untuk keluar masuk Stasiun Pengisian Gas. Padahal secara hukum, Tergugat sama sekali tidak memiliki hak dan wewenang untuk membuat portal penutup Jalan Bersama. 15. Bahwa tindakan Tergugat yang secara sepihak memasang portal penutup Jalan Bersama yang dipergunakan untuk kepentingan umum dan membatasi


kendaraan yang dapat melewati jalan tersebut adalah pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku, diantaranya sebagai berikut: a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun. 1960 Tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria ("UU Pokok Agraria") Pasal 6: "Semua hak alas tanah mempunyai funqsi sosial" Penjelasan Pasal 6 UU Pokok Agraria: "Tidak hanya hak milk tetapi semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Hal ini telah diuraikan dalam Penjelasan Umum (II angka 4)". Penjelasan Umum butir II angka 4 UU Pokok Agraria: "ini berarti, bahwa hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang tidaklah dapat dibenarkan, bahwa tanahnya itu akan dipergunakan (atau tidak dipergunakan) semata-mata untuk kepentingan pribadinya, apalagi kalau hal itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaan dan sifat daripada haknya, hingga bermanfaat balk bagi kesejahteraan dan kebahagiaan yang mempunyainya maupun bermanfaat pula bagi masyarakat dan Negara" b) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah ("PP No. 40 Tahun 1996") Pasal 31: "Jika tanah Hak Guna Bangunan karena keadaan geografis atau/lingkungan atau sebab-sebab lain letaknya sedemikian rupa sehingga mengurung atau menutup pekarangan atau bidang tanah lain dari lalu lintas umum atau jalan air, pemegang Hak Guna Bangunan wajib memberikan jalan keluar atau jalan air atau kemudahan lain bagi pekarangan atau bidang tanah yang terkurung itu." c) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUH Perdata") Pasal 671: "Jalan setapak, lorong atau jalan besar milik bersama dan beberapa tetangga, yang digunakan untuk jalan keluar bersama, tidak boleh dipindahkan, dirusak atau dipakai untuk keperluan lain dari tujuan yang telah ditetapkan, kecuall dengan izin semua yang berkepentingan." Pasal 674: "Pengabdian pekarangan adalah suatu beban yang diletakan atas sebidang pekarangan seseorang untuk digunakan dan demi manfaat pekarangan milik


orang lain. Baik mengenai bebannya maupun manfaatnya, pengabdian itu boleh dihubungkan dengan pribadi seseorang" Pasal 686: "Hak pengabdian pekarangan mengenai jalan kaki adalah hak untuk melintasi pekarangan orang lain dengan jalan kaki. Hak mengenai jalan kuda atau jalan ternak adalah hak untuk naik kuda atau menggiring ternak melalui jalan itu. Hak mengenai jalan kendaraan adalah hak untuk melintas dengan kendaraan. bila lebar jalan untuk jalan kaki, jalan ternak atau jalan kendaraan tidak ditentukan berdasarkan hak pengabdian, maka lebarnya ditentukan sesuai dengan peraturan khusus atau kebiasaan setempat. Hak Pengabdian pekarangan mengenai jalan kuda atau jalan ternak mencakup juga hak pengabdian atas jalan untuk

jalan kaki, hak pengabdian untuk jalan

kendaraan, mencakup juga hak pengabdian mengenai Ialan kuda atau jalan ternak dan jalan untuk jalan kaki; d) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan ("UU Jalan") Pasal 11 ayat (2): "Ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamannya." Pasal 12 ayat (1): "Setiap

orang

dilarang

melakukan

perbuatan

yang

mengakibatkan

terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan." e) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Jalan dan Perbengkelan Kendaraan Bermotor di Wilayah Kabupaten Bekasi ("Perda Bekasi No. 8 Tahun 2005") Pasal 26: "Kecuali dengan izin Dinas setiap orang atau badan hukum dilarang: a. Membuat dan memasang portal;" 16. Bahwa perlu dipahami oleh Majelis Hakim bahwa wilayah kantor / Stasiun Pengisian Gas milik Penggugat tidak memungkinkan untuk mendapatkan akses melalui jalan lain khususnya untuk lalu lintas kendaraan besar atau truk-truk pengangkut gas, selain melalui Jalan Bersama yang telah ditutup oleh Tergugat. Dengan demikian, kalaupun benar (quad non) bahwa Tergugat adalah pemilik tanah dimana terdapat Jalan Bersama, maka sesuai dengan ketentuan hukum tersebut di atas khususnya Pasal 6 UU Pokok Agraria, Pasal 31 PP No. 40 Tahun 1996, Pasal 671, Pasal 674, dan Pasal 686 KUH Perdata, secara hukum


Tergugat memiliki kewajiban dalam pengabdian pekarangan (servituut), yaitu Tergugat dilarang menghalangi / menutup jalan bersama dengan portal ataupun membatasi kendaraan yang melewati jalan bersama dimaksud dan wajib menyediakan akses jalan yang Iayak bagi Penggugat, baik untuk dilewati orang maupun segala jenis kendaraan, khususnya truk pengangkut gas milik Penggugat. 17. Bahwa dalam hal ini Penggugat memiliki hak atas pengabdian pekarangan (servituut) untuk mendapatkan akses jalan yang layak, khususnya untuk lalu lintas truk-truk pengangkut gas milik Penggugat dari lokasi kantor/Stasiun Pengiisian Gas Penggugat menuju ke jalan utama; 18. Bahwa sebagaimana telah diuraikan bahwa pemilik sebelumnya atas tanah di kawasan industri yaitu PT. Terracota Nusantara Perkasa telah memberikan akses Jalan Bersama yang ditutup portal oleh Tergugat dalam perkara ini yaitu dengan memberikan hak melintas bagi perusahaan lain di kawasan tersebut dengan kendaraan dan non-kendaraan sebagaimana Surat Pernyataan tertanggal 11 Juli 1997 (Bukti P-3). Dengan demikian, hak pengabdian pekarangan (servituut) atas tanah yang sekarang dimiliki Tergugat tetap ada dan tidak hilang, dikarenakan karakteristik hak kebendaan yaitu hak kebendaan melekat pada bendanya (dalam hal ini tanah), meskipun pemiliknya telah berubah. Hal ini tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung No. 38 K/PDT/2008 tanggal 17 Februani 2009 yang mana Majelis Hakim Agung dalam amar putusannya menyatakan: "perbuatan Tergugat / membangun tembok permanen dan bangunan lain yang tidak permanen yang menutup gang / jalan masuk ke pekarangan milik Penggugat sebagai Perbuatan Melawan Hukum". 19. Bahwa selain itu, Jalan Bersama yang disengketakan ini telah ditetapkan sebagai fasilitas jalan yang dipergunakan untuk kepentingan umum sebagaimana Surat No. 94-1/20032.16/11/2014 tertanggal 06 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi (Bukti P4) dan Peta Bidang Tanah tertanggal 20 Agustus 2013 (Bukti P-5). Dengan demikian, Tergugat dilarang melakukan

tindakan

yang

mengakibatkan

terganggunya

fungsi

jalan

sebagaimana diatur Pasal 11 dan Pasal 12 UU Jalan. Selanjutnya, Tergugat juga dilarang membuat dan memasang portal penutup jalan tanpa izin dari Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi, sebagaimana diatur Pasal 26 Perda Bekasi No. 8 Tahun 2005.


20. Bahwa tindakan Tergugat dengan sengaja membangun dan memasang portal penutup jalan, serta membatasi kendaraan yang melintasi jalan tersebut mengakibatkan Penggugat tidak dapat melakukan aktivitas bisnis seperti biasanya karena truk-truk pengangkut gas milik Penggugat tidak dapat memasuki wilayah Stasiun Pengisian Gas. Hal ini jelas mengakibatkan kerugian yang signifikan bagi Penggugat, kerugian mana akan terus bertambah jika Tergugat terus melakukan penutupan portal jalan bersama tersebut. Bahwa oleh karena itu, tindakan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum sesuai dengan Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan: "Setiap perbuatan yang melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain menyebabkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian mengganti kerugian tersebut" 21. Bahwa kerugian yang diderita oleh Penggugat sebagal akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat adalah sebagai berikut: a) Kerugian Materiil 1) Kewajiban Pokok Yaitu pembayaran ganti kerugian akibat tindakan Tergugat yang menutup portal jalan sejak tanggal 29 Mel 2015 dengan total sebesar Rp. 13393.218.591.52 (tiga belas milyar tiga ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus delapan belas ribu lima ratus sembilan puluh satu Rupiah dan lima puluh dua sen) dan USD 131 .631 .80 (seratus tiga puluh satu ribu enam ratus tiga puluh satu Dollar Amerika Serikat dan delapan puluh sen). Jumlah kerugian tersebut adalah terhitung sampai dengan per-bulan Juni 2015

dan

akan

terus

pembayaran/pemenuhan

bertambah

setiap

kewajiban

kepada

bulannya

hingga

Penggugat.

saat

Adapun

peninciannya sebagai berikut: No

Deskripsi USD

1.

2.

Biaya sewa lahan Stasiun Pengisian Gas yang saat ini tidak dapat digunakan selama sisa masa sewa hingga 20 Maret 2017, karena akses jalan ditutup. Harga / Nilai bangunan Stasiun Pengisian Gas yang saat ini tidak dapat digunakan karena akses jalan ditutup.

Jumlah Rupiah 543.287.798,00

5.185.797.591,95


3.

4.

5.

6.

7.

Harga /Nilai konstruksi saluran pipa dari pemasok (Gas Source Feeder) ke Stasiun Pengisian Gas yang saat ini tidak dapat digunakan karena akses jalan ditutup Biaya sertifikasi ulang SKPP dan SKPI Migas untuk Stasiun Pengisian Gas yang saat ini tidak dapat digunakan karena akses jalan ditutup. Biaya sewa lahan parkir baru untuk relokasi Seluruh kendaraan industri Penggugat dan Stasiuh Pengisian Gas karena akses jalan ditutup. Biaya ini dihitung secara bulanan dan jumlah yang tercantum adalah per-bulan Juni 2015. Biaya akibat penggantian produsen gas. Karena akses jalan menuju Stasiun Pengisian Gas ditutup, maka untuk memenuhi kebutuhan Distribusi gas Penggugat harus mengganti produsen gas sebelumnya dengan beberapa produsen baru Namun produsen gas yang baru tersebut memberikan harga yang jauh Iebih mahal dari sebelumnya, sehingga selisih harga dari produsen gas tersebut harus dibebankan kepada Tergugat. Biaya ini dihitung secara bulanan dan jumlah yang tercantum adalah perbulan Juni 2015. Biaya sewa kendaraan tambahan (Prime Mover dan Tube Skid) untuk memenuhi kebutuhan distribusi gas. Akibat akses jatan ditutup, maka jarak tempuh kendaraan untuk distribusi gas menjadi berlipat (dari lahan parkir baru menuju ke produsen gas baru dan menuju ke konsumen), sehingga Penggugat harus menambah armada kendaraan agar tidak ada keterlambatan distribusi. Biaya ini dihitung secara bulanan dan jumlah yang tercantum adalah per-bulan Juni 2015.

671.839.851,57

989.683.750,00

6.956.000,00

131,631.80

569.200.000,00


8.

9.

10.

Biaya-biaya tambahan Iainnya akibat jarak tempuh distribusi gas yang bertambah, yaitu untuk tambahan bahan bakar, karcis jalan tol, konsumsi supir, dan perawatan kendaraan. Biaya ini dihitung secara bulanan dan jumlah yang tercantum adalah per-bulan Juni 2015. Biaya sewa lahan untuk Stasiun Pengisian Gas baru. Akibat akses jalan ditutup, Penggugat harus merelokasi Stasiun Pengisian Gas ke tempat baru. Biaya pembangunan/konstruksi Stasiun Pengisian Gas yang baru. Akibat akses jalan ditutup, Penggugat harus membangun Stasiun Pengisian Gas baru di lokasi lain TOTAL

126.453.600,00

1.300.000.000,00

4.000.000.000,00

$ 131,631 80

Rp.1 3.393.218.591,52

2) Kewajiban Bunga Yaitu pembayaran atas keterlambatan diterimanya ganti rugi terhadap Penggugat secara tepat waktu dari Tergugat, maka tentu saja Penggugat mempunyai kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dari penerimaan nilai ganti rugi dimaksud, setidaknya kesempatan untuk mendapatkan keuntungan bunga bank dari hasil deposito atas nilai ganti rugi dimaksud. kewajiban pembayaran bunga ini terhitung sejak Tergugat menutup jalan bersama dengan portal pada tanggal 29 Mei 2015 yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, dan akan berlanjut sampai dengan Tergugat memberikan penuh ganti kerugian Penggugat. Oleh karena itu, demi keadilan, sudah sepantasnya Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo ménetapkan BUNGA atas keterlambatan diterimanya ganti rugi oleh Penggugat dan Tergugat, yang mana besarnya bunga berdasarkan undang-undang (Staatsblad 1848, No.22) adalah sebesar 6% (enam persen) per tahun. Bahwa besarnya bunga atas kerugian berdasarkan undang-undang (Staatsblad 1848, No.22) sebesar 6% (enam persen) adalah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1643 K/Pdt/2008 tertanggal 31 Desember 2008.


b) Kerugian Immateriil Kerugian lmmateriil yang timbul oleh karena telah tersitanya tenaga, waktu, dan pikiran Penggugat dalam mengusahakan penyelesaian atas masalah penutupan jalan oleh Tergugat, tekanan psikologis yang dialami para karyawan Penggugat (terutama karyawan di Stasiun Pengisian Gas), hilangnya kesempatan Penggugat untuk mendapatkan konsumen baru, yang jumlahnya tidak ternilai atau tidak dapat diganti dengan apapun juga, akan tetapi adalah mendekati kewajaran apabila kerugian lmmateriil tersebut ditaksir sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milliar Rupiah). 22. Permohonan Sita Jaminan Bahwa guna melindungi hak dan kepentingan Penggugat serta untuk mencegah Tergugat melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan hak dan kepentingan Penggugat dan agar putusan ini tidak sia-sia (illusoir), maka layak kiranya agar Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo untuk menetapkan dan menyatakan sah dan berharga serta mengikat secara hukum sita jaminan (consetvatoir beslag) atas beberapa harta (aset) milik Tergugat, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, antara lain: a) Sebidang tanah dan bangunan yang terletak diatasnya, terletak di JI. Jembatan Tegal Gede, Pasir Sari, Cikarang Selatan, Bekasi, Jawa Barat Indonesia, berdasarkan HGB No. 54 Tahun 1996 atas nama PT. Indonesia Pelita Pratama; b) Kendaraan bermotor, baik motor, mobil dan atau truk termasuk namun tidak terbatas kepada milik Tergugat dan Direksi serta Komisaris Tergugat; c) Mesin-mesin dan peralatan kantor milik Tergugat; d) Harta kekayaan lain yang daftarnya akan diajukan secara terpisah. 23. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang otentik yang tidak dapat disangkal kebenarannya, sehingga sesuai dengan Pasal 180 (1) HIR, mohon agar putusan dalam perkara mi, dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitveoerbaar bij voorraad) meskipun ada bantahan, perlawanan (verzet), banding, kasasi atau upaya hukum lainnya; 24. Berdasarkan hal-hal di atas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo pada Pengadilan Negeri Bekasi berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, sebagai berikut:


PETITUM SITA JAMINAN Menetapkan sita jaminan (conservatoir beslag.) diletakan atas asset-aset milik Tergugat diantaranya sebagai berikut: a) Sebidang tanah dan bangunan yang terletak diatasnya, terletak di JI. Jembatan legal Gede, Pasir Sari, Cikarang Selatan, Bekasi, Jawa Barat - Indonesia, berdasarkan HGB No. 54 Tahun 1996 atas nama pemilik P1. Indonesia Pelita Pratama; b) Kendaraan bermotor, baik motor, mobil dan atau truk termasuk namun tidak terbatas kepada milik Tergugat dan Direksi serta Komisaris Tergugat; c) Mesin-mesin dan peralatan kantor milik Tergugat; d) Harta kekayaan lain yang daftarnya akan diajukan secara terpisah. DALAM POKOK PERKARA 1.

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum; 3. Menyatakan bahwa jalan yang terletak dalam kawasan industri di Desa Pasirsari, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat yang ditutup secara sepihak oleh Tergugat adalah jalan bersama yang digunakan untuk kepentingan umum; 4. Menghukum Tergugat untuk membongkar dan/atau membuka portal yang menutup jalan menuju Stasiun Pengisian Gas milik Penggugat; 5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi bailk secara Materiil maupun Immateriil kepada Penggugat, dengan perincian sebagai berikut: a) Kerugian Materiil 1) KewajibanPokok Yaitu pembayaran ganti kerugian akibat tindakan Tergugat yang menutup portal jalan sejak tanggal 29 Mel 2015 dengan total sebesar Rp. 13.393.218.591.52 (tiga belas milyar tiga ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus delapan belas ribu lima ratus sembilan puluh satu Rupiah dan lima puluh dua sen) dan USD 131,631.80 (seratus tiga puluh satu ribu enam ratus tiga puluh satu Dollar Amerika Serikat dan delapan puluh sen). Jumlah kerugian tersebut adalah terhitung sarnpai dengan per-bulan Juni 2015 dan


akan terus bertambah setiap bulannya hingga saat pembayaran/pemenuhan kewajiban kepada Penggugat; 2) Kewajiban Bunga berdasarkan undang-undang (Staatsblad 1848, No.22) sebesar 6% (enam persen) per tahun terhitung sejak tanggal 29 Mei 2015 sampai dengan Tergugat pada akhirnya benar-benar telah membayar lunas seluruh kewajibannya yang belum dibayar tersebut kepada Penggugat. b) Kerugian Imaterril Kerugian Immaterril yang timbul oleh karena telah tersitanya tenaga, waktu, dan pikiran Penggugat dalam mengusahakan penyelesaian atas masalah penutupan jalan oleh Tergugat, tekanan psikologis yang dialami para karyawan Penggugat (terutama karyawan di Stasiun Pengisian Gas), hilangnya kesempatan Penggugat untuk mendapatkan konsumen baru, yang jumlahnya tidak ternilal atau tidak dapat diganti dengan apapun juga, akan tetapi adalah mendekati kewajaran apabila kerugian Immaterril tersebut ditaksir sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah). 6. Menetapkan dan menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conversatoir beslag) atas sejumlah harta (aset-aset) Tergugat; 7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitveoerbar bij voorraad) meskipun ada bantahan, perlawanan (verzet), banding, kasasi atau upaya hukum lainnya; 8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul. Atau apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut : A. DALAM KONPENSI Sebelum mengajukan jawaban dalam pokok perkara, dengan ini Tergugat terlebih dahulu mengajukan eksepsi, sbb : I. DALAM EKSEPSI 1. GUGATAN KURANG PIHAK ( EXEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM)


Bahwa gugatan Penggugat, pada intinya mengenai anggapan Penggugat tentang adanya penggunaan jalan bersama di kawasan industri di Desa Pasirsari, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat yang ditutup oleh Tergugat (selanjutnya disebut objek sengketa) Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan ada beberapa pihak lain yang mempunyai peranan berkaitan dengan penggunaan jalan yang menjadi objek sengketa yakni PT Prisma Agung Realty, PT Asia Putra Perkasa, PT Berkas Gas Insani, PT Terracota Nusantara Perkasa, PT Fulso Keramik dan Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, namun pihak lain tersebut tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo padahal memiliki peranan penting dalam perkara aquo, sehingga terbukti bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima. Adapun alasan pihak lain yang disebutkan dalam gugatan tersebut, harus dijadikan sebagai pihak dalam perkara aquo yakni, sbb : 1) PT Prisma Agung Realty, yang didalilkan Penggugat sebagai pemilik tanah seluas 31.090 m2 di kawasan industri tersebut dan yang menyewakan tanahnya kepada Penggugat (butir 3 dan 4 posita gugatan). PT Prisma Agung Reality sebagai pemilik tanah yang menyewakan tanahnya kepada Penggugat harus diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara aquo, karena PT Prisma Agung Realty lah yang memiliki hubungan hukum dengan Penggugat (selaku Penyewa). Dimana seharusnya pada saat menyewa tanah dikawasan industry tersebut, Penggugat seharusnya sudah mengetahui mengenai kondisi akses jalan ke lokasi yang disewanya dari PT Prisma Agung Realty. Apabila kondisi akses jalan yang dijanjikan pada saat menandatangani kontrak dengan PT Prisma Agung Realty tidak sesuai dengan kenyataan yang dijanjikan oleh pemilik, maka seharusnya yang digugat adalah PT Prisma Agung Realty, sebagai pemilik/pemberi sewa, bukan Tergugat. 2) PT Asia Putra Perkasa dan PT Berkah Gas Insani, yang menurut Penggugat

adalah sebagai perusahaan lain yang menempati kawasan

industry tersebut (butir 5 posita gugatan). Oleh karenanya kedua perusahaan tersebut seharusnya diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara aquo, karena sesuai dengan dalil Penggugat, kedua perusahaan tersebut adalah pihak yang menempati kawasan industri, sehingga


keduanya harus dijadikan pihak dalam perkara aquo agar duduk perkaranya menjadi jelas. 3) PT Terracota Nusantara Perkasa dan PT Fulso Keramik, yang menurut Penggugat, PT Terracota Nusantara Perkasa sebagai pihak yang pernah mengeluarkan surat pernyataan kepada PT

Fulso Keramik, yaitu

memberikan hak melintas kepada PT Fulso Keramik, dikarenakan PT Fulso Keramik

bersebelahan

dengannya.

Seharusnya

juga

diikutsertakan

sebagai pihak dalam perkara aquo, agar duduk permasalahannya menjadi jelas, yaitu tanah mana yang diberikan hak melintas oleh PT Terracota Nusantara Perkasa, apakah PT Terracota Nusantara Perkasa masih pemilik tanah, dimana posisi tanahnya dan dimana batas-batasnya, serta siapa saja yang diberi hak melintas. 4) Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, sebagai pihak yang pernah mengeluarkan surat kepada Tergugat bahwa dari total luas tanah Tergugat 10.000 m2, terdapat tanah yang digunakan sebagai Jalan Desa dengan luas tanah 635 m2, sehingga sisa luas tanah Hak Guna Bangunan No. 54/Pasirsari adalah seluas 9.365 m2. (butir 9 posita gugatan) Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi seharusnya menjadi institusi yang harus diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara aquo karena sampai dengan saat ini total luas tanah Penggugat berdasarkan SHGB No. 54/Pasirsari yakni 10.000 m2, sehingga apabila terbukti seharusnya luas tanah Penggugat dikurangi (quad non), maka tentunya eksekusi atas hal tersebut tentunya melibatkan Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi. Bahwa selain kurang pihak karena tidak ditariknya pihak lain yang disebutkan dalam gugatan tersebut, gugatan Penggugat juga kurang pihak karena dalam petitum poin 3, meminta agar jalan yang menjadi objek sengketa adalah jalan bersama, namun dalam gugatannya Penggugat tidak melibatkan Pemerintah Kabupaten Bekasi sebagai pihak dalam perkara aquo. Terkait dengan petitum gugatan Penggugat, Pemerintah Kabupaten Bekasi harus ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo, karena berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) jo Pasal 17 jo Pasal 20, Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, maka kewenangan penetapan status jalan yang berada di kabupaten yakni ada pada pemerintah kabupaten, dalam hal ini Kabupaten Bekasi. Adapun ketentuan tersebut antara lain dikutip, sbb :


Pasal 16 (1) Wewenang pemerintah kabupaten dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan desa” “Pasal 17 Pengaturan jalan umum meliputi pengaturan jalan secara umum, pengaturan jalan nasional, pengaturan jalan provinsi, pengaturan jalan kabupaten dan jalan desa, serta pengaturan jalan kota”

“Pasal 20 Pengaturan jalan kabupaten dan jalan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi: a. perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan desa berdasarkan kebijakan nasional di bidang jalan dengan memperhatikan keserasian antar daerah dan antar kawasan; b. penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan desa; c. penetapan status jalan kabupaten dan jalan desa; dan d. penyusunan perencanaan jaringan jalan kabupaten dan jalan desa” Bahwa oleh karena pihak lain sebagaimana diuraikan diatas, tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo, maka terbukti bahwa gugatan Penggugat kurang pihak sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi MA No.621K/Sip/1975 yang menyatakan bahwa apabila ada pihak ketiga yang terlibat tetapi tidak ikut ditarik sebagai pihak, maka gugatan dinyatakan mengandung cacat plurium litis consortium. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena kurang pihak. 2. PIHAK YANG DIGUGAT KELIRU Dalam gugatannya poin 3 halaman 2, Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat menyewa tanah seluas 31.090 m2, sejak tahun 2007 berdasarkan SHGB NO. 55/2004, dari PT Prisma Agung Realty dengan masa sewa s/d 20 Maret 2017 untuk membuat stasiun induk untuk pengisian gas Compressed Natural Gas (CNG), pengisian gas dilakukan melalui truk-truk pengangkut gas milik Penggugat dan selanjutnya dikirimkan ke tempat


konsumen. Namun ternyata tanggal 29 Mei 2015, Tergugat telah secara sepihak menutup jalan bersama tersebut dengan membuat dan memasang portal penutup jalan, sehingga truk-truk pengangkut gas milik Penggugat tidak dapat melewati jalan bersama untuk menuju stasiun pengisian gas dan mendistribusikannya kepada konsumen. Dengan demikian, terbukti bahwa Penggugat seharusnya mengajukan gugatan kepada PT Prisma Agung Realty sebagai pemilik daripada tanah seluas 31.090 m2 yang disewa oleh Penggugat dan bukan kepada Tergugat. Bahwa tidak dapat dilewatinya truk – truk pengangkut gas milik Penggugat tidak dapat dimintakan pertanggung jawabannya kepada Tergugat, karena Tergugat tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat. Apabila Penggugat merasa dirugikan berkaitan dengan tidak dapat dilewatinya truk – truk pengangkut gas miliknya, Penggugat dapat melakukan upaya hukum pada pemilik tanah yang disewanya, yaitu PT Prisma Agung Realty, karena ketika menyewakan tempat kepada Pengugat, pemberi sewa tidak menjelaskan keadaan sebenarnya mengenai akses jalan ke obyek yang disewa Penggugat, yaitu akses jalan yang selama ini diklaim oleh Penggugat sebagai jalan bersama, berada di dalam SHGB No. 54/Pasirsari milik Tergugat. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan Penggugat terbukti pihak yang digugat keliru dan harus dinyatakan tidak dapat diterima. 3. PENGGUGAT TIDAK BERKUALITAS (EKSEPSI DISQUALIFICATOIR) Bahwa dalam gugatannya, Penggugat menyatakan kedudukan Penggugat adalah sebagai penyewa tanah di Kawasan Industri di Desa Pasirsari, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan Akta Perjanjian Sewa (Lease Agreement) No. 60 tertanggal 20 Maret 2012, dibuat dihadapan Sugito Tedjamulia, S.H., Notaris di Jakarta, dengan jangka waktu sewa 5 (lima) tahun sejak 21 Maret 2012 sampai dengan 20 Maret 2017 dari PT. Prisma Agung Realty, yang merupakan pemilik tanah tersebut. Berdasarkan hal tersebut, terbukti bahwa memang benar, tidak ada hubungan hukum langsung antara Penggugat dan Tergugat. Selanjutnya, untuk akses jalan yang menurut dalil Penggugat “ditutup dan dipasang portal oleh Tergugat” adalah di atas tanah milik Tergugat yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan Penggugat.


Selain itu, PT Prisma Agung Realty selaku pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah milik Tergugat dan pihak – pihak lain, juga tidak pernah mengajukan pertanyaan atau keberatan apapun kepada Tergugat mengenai jalan yang dipermasalahkan oleh Penggugat tersebut. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa Penggugat tidak mempunyai

kapasitas

untuk

mengajukan

gugatan,

sehingga

gugatan

Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima. 4. GUGATAN KABUR, KELIRU DAN TIDAK JELAS Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat kabur, keliru dan tidak jelas, karena alasan-alasan sbb: a. Bahwa dalam petitum gugatannya poin 3, Penggugat meminta agar jalan yang terletak dalam kawasan industri di Desa Pasirsari, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat yang ditutup secara sepihak oleh Tergugat adalah jalan bersama yang digunakan untuk kepentingan

umum,

namun

dalam

gugatannya

Penggugat

tidak

menyebutkan batas-batas, luas dan lebar jalan tersebut. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1149K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979, yaitu Gugatan tidak dapat diterima, bila tidak jelas letak/batas-batas tanah sengketa. Oleh karenanya terbukti bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas. b. Bahwa dalam posita Penggugat menyebutkan, Jalan bersama yang disengketakan

ini

telah

ditetapkan

sebagai

fasilitas

jalan

yang

dipergunakan untuk kepentingan umum sebagaimana Surat No. 94-1/20032.16/II/2014 tertanggal 06 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi dan Peta Bidang Tanah tertanggal 20 Agustus 2013. Namun pada petitum pengugat meminta agar dinyatakan bahwa jalan yang terletak dalam kawasan industri di Desa Pasirsari, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat yang ditutup secara sepihak oleh Tergugat adalah jalan bersama yang digunakan untuk kepentingan

umum.

Dengan

bertentangannya

petitum

dan

posita

Penggugat, maka terbukti bahwa gugatan Penggugat kabur. Berdasarkan hal tersebut, terbukti bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, sehingga harus ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.


II. DALAM POKOK PERKARA 1. Tergugat

menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dalam

gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas-tegas. 2. Segala sesuatu yang diungkapkan dalam bagian eksepsi diatas, merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara. 3. Tergugat tidak pernah memperoleh tanah SHGB No. 54/Pasarisari dari PT Terracota Nusantara Perkasa maupun PT Fulso Keramik Dalam gugatannya poin 2, poin 7 dan poin 18, Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa lahan di kawasan industri tersebut dahulu dimiliki oleh PT Terracota Nusantara Perkasa

(selanjutnya disebut “ PT Terracota” ),

dimana pada tahun 1997 PT Terracota telah memberikan hak melintas untuk kendaraan dan non kendaraan kepada PT Fulso Keramik yang bersebelahan dengannya. Saat ini jalan bersama tersebut telah ditutup oleh Tergugat, padahal hak pengabdian pekarangan (servitut) atas tanah tetap ada dan tidak hilang dikarenakan karakteristik hak kebendaan yang melekat pada bendanya. Hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung No. 38 K/PDT/2008. Tanggapan : Tergugat membantah dengan tegas dalil-dalil Penggugat tersebut

dengan

alasan-alasan, sbb : a. Bahwa tanah SHGB No. 54/Pasirsari atas nama Tergugat telah terbit sejak tanggal 21 Juni 1996, dengan luas 10.000 M2. Dalam riwayat kepemilikan tanah sebagaimana tercantum dalam sertipikat tersebut, tidak pernah tercatat bahwa tanah SHGB tersebut pernah dimiliki oleh PT Terracota maupun PT Fulso Keramik. Dengan demikian, maka adalah suatu kebohongan apabila Penggugat menyatakan bahwa sebagian tanah yang saat ini menjadi jalan objek sengketa aquo telah diserahkan oleh PT Terracota pada tahun 1997 untuk dijadikan jalan bersama. Dikatakan suatu kebohongan karena PT Terracota Nusantara Perkasa maupun PT Fulso Keramik, tidak pernah menjadi pemilik atas tanah SHGB No. 54/Pasirsari tersebut. b. Bahwa oleh karena terbukti bahwa PT Terracota maupun PT Fulso Keramik tidak pernah menjadi pemilik atas SHGB No. 54/Pasirsari milik


Tergugat tersebut, sehingga dalil Penggugat yang menghubungkan proses penyerahan tanah oleh PT Terracota dengan hak pengabdian pekarangan dan karakteristik hak atas tanah sebagai hak kebendaan serta Putusan Mahkamah Agung No. 38 K/PDT/2008, harus ditolak karena tidak ada relevansinya dengan tanah SHGB No. 54/Pasirsari maupun jalan yang berada diatas tanah tersebut. c. Andaikanpun pernah ada pemberian hak melintas untuk kendaraan dan non kendaraan dari PT Terracota kepada PT Fulso Keramik, quad non hal itu tidak ada kaitannya dengan Tergugat maupun Penggugat, karena hubungan hukumnya lain, Tergugat tidak terikat dengan PT Terracota Nusantara Perkasa. d. Bahwa hubungan hukum berkaitan dengan surat pernyataan tanggal 11 Juli 1997 yang ditandatangani oleh Anton Sunarto sebagai direktur utama PT Terracota ialah antara PT Terracota Nusantara Perkasa dengan PT Fulso Keramik hubungan antara 2 badan hukum perdata, tidak ada pihak lain dan tidak ada pernyataan untuk jalan umum. Dalam surat pernyataan yang menjadi dasar Penggugat mengajukan gugatan ini, justru secara eksplisit dijelaskan yang boleh melintas di atas jalan milik PT Terracota hanya PT Fulso Keramik, tidak ada badan hukum lain (termasuk Penggugat) yang disebutkan dalam surat pernyataan PT Terracota Nusantara Perkasa yang dapat melintas, untuk lebih jelasnya surat pernyataan tersebut dikutip, sbb: “Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa kami atas mana PT Terracota Nusantara Perkasa tidak keberatan atas pemakaian jalan milik kami oleh PT Fulso Keramik yang berlokasi bersebelahan dengan lokasi pabrik PT Terracota Nusantara Perkasa…” Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka mohon kepada Majelis Hakim agar menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, karena sangat tidak berdasar hukum. 4. Luas tanah SHGB No. 54/Pasirsari milik Tergugat sah tercatat seluas 10.000 M2. Bahwa dalam gugatannya poin 6, poin 8 dan poin 9, Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa jalan bersama telah ada sejak tahun 1993 dan berdasarkan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi No. 941/200-32.16/II/2014 tertanggal 06 Februari 2014, maupun Peta Bidang Tanah


tgl. 20 Agustus 2013, maka terdapat bidang tanah dalam SHGB No. 54/Pasirsari seluas 635 M2 digunakan untuk jalan. Tanggapan : Tergugat membantah dalil-dalil tersebut dengan alasan-alasan, sbb : a. Bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, bahwa sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang ada di dalamnya. Bahwa luas tanah Tergugat sebagaimana tercantum dalam SHGB No. 54/Pasirsari yakni 10.000 M2 dan SHBG tersebut, adalah sah, dan berlaku serta tidak pernah direvisi sampai dengan saat ini. Dengan demikian, maka dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa sebagian tanah Tergugat seluas 635 M2, telah terpakai untuk jalan berdasarkan Surat Kepala Kantor Pertanahan No. 94-1/200-32.16/II/2014 tertanggal 06 Februari 2014 dan Peta Bidang Tanah tgl. 20 Agustus 2013, adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum karena baik surat maupun peta bidang tanah tersebut tidak dapat mengurangi keabsahan dari SHGB No. 54/Pasirsari yakni 10.000 M2. Lagipula dalam Peta Bidang Tanah tgl. 20 Agustus 2013, telah tertulis secara tegas dan jelas bahwa “PETA BIDANG TANAH INI BUKAN TANDA BUKTI HAK” sehingga tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang dapat mengesampingkan keabsahan dari SHGB No. 54/Pasirsari. b. Bahwa meskipun demikian, apabila Surat Kepala Kantor Pertanahan No. 94-1/200-32.16/II/2014 tertanggal 06 Februari 2014 maupun Peta Bidang Tanah tgl. 20 Agustus 2013, dihubungkan dengan fakta di lokasi tanah SHGB No. 54/Pasirsari,

maka terbukti bahwa telah

terdapat bidang

tanah Tergugat seluas ± 635 M2 yang oleh itikad baik Tergugat telah disediakan untuk jalan yang dapat dilalui bersama oleh masyarakat sekitar dengan lebar ± 3 meter, walaupun di atas tanah tersebut belum dibayar ganti ruginya oleh Pemerintah setempat dan belum dikeluarkan dari SHGB No. 54/Pasirsari milik Tergugat. Bahkan pembangunan jalan tersebut dilakukan oleh Tergugat dengan biaya sendiri dan saat ini sudah siap untuk digunakan oleh masyarakat sekitar.


Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka mohon kepada Majelis Hakim agar menolak dalil-dalil yang disampaikan Penggugat tersebut karena terbukti bahwa kepemilikan tanah Tergugat berdasarkan SHGB No. 54/Pasirsari adalah

sah

seluas 10.000

M2,

dan tidak

pernah

berkurang untuk

pembangunan jalan bersama sebagaimana yang diklaim oleh Penggugat dan bahkan apabila nantinya harus dikurangkan seluas ± 635 M2 untuk jalan, maka fakta di lapangan telah menunjukan adanya itikad baik Tergugat yang telah menyediakan jalan yang luas dan lebarnya apabila ditotal telah mengurangi tanah Tergugat seluas ± 635 M2, sehingga terbukti tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dalam perkara aquo. 5. Jalan yang menjadi objek sengketa aquo tidak pernah ditetapkan sebagai jalan umum. Dalam gugatannya poin 19, Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa Surat Kepala Kantor Pertanahan No. 94-1/200-32.16/II/2014 tertanggal 06 Februari 2014 dan Peta Bidang Tanah tgl. 20 Agustus 2013, merupakan dasar penetapan jalan yang menjadi objek sengketa aquo sebagai fasilitas jalan yang dipergunakan untuk kepentingan umum, sehingga Tergugat dilarang untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang tentang Jalan. selain itu Tergugat dilarang membuat portal penutup jalan tanpa izin Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Perda Bekasi No. 8 Tahun 2005. Tanggapan : Tergugat membantah dengan tegas dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat tersebut dan menyatakan bahwa jalan yang menjadi objek sengketa aquo tidak pernah ditetapkan sebagai jalan umum karena alasanalasan, sbb : a. Bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 16 ayat (1) jo Pasal 17 jo Pasal 20, Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, maka kewenangan penetapan status jalan yang terletak di kabupaten yakni ada pada pemerintah kabupaten, dalam hal ini Kabupaten Bekasi. Adapun ketentuan tersebut antara lain dikutip, sbb : “Pasal 16


(2) Wewenang pemerintah kabupaten dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan desa” “Pasal 17 Pengaturan jalan umum meliputi pengaturan jalan secara umum, pengaturan jalan nasional, pengaturan jalan provinsi, pengaturan jalan kabupaten dan jalan desa, serta pengaturan jalan kota” “Pasal 20 Pengaturan jalan kabupaten dan jalan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi: a. perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan desa berdasarkan kebijakan nasional di bidang jalan dengan memperhatikan keserasian antar daerah dan antar kawasan; b. penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan desa; c. penetapan status jalan kabupaten dan jalan desa; dan d. penyusunan perencanaan jaringan jalan kabupaten dan jalan desa” Hal tersebut sebagaimana juga ditegaskan dalam Pasal 57 ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 62 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006, yang dikutip sbb : “Pasal 57 1. Wewenang penyelenggaran jalan ada pada pemerintah dan pemerintah daerah 2. ………. 3. Wewenang

penyelenggaraan

jalan

oleh

pemerintah

daerah

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi penyelenggaraan jalan propinsi, jalan kabupaten/kota dan jalan desa” “Pasal 62 5. Penetapan suatu ruas jalan sebagai jalan desa dilakukan dengan keputusan bupati yang bersangkutan Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka terbukti bahwa Surat Kepala Kantor Pertanahan No. 94-1/200-32.16/II/2014 tertanggal 06


Februari 2014 dan Peta Bidang Tanah tgl. 20 Agustus 2013, bukan merupakan penetapan atas kedudukan jalan objek sengketa aquo sebagai jalan umum. Hal ini karena penetapan status jalan dan kewenangan penyelenggaran jalan berdasarkan ketentuan tersebut yakni berada pada Pemerintah Kabupaten dalam hal ini Bupati Bekasi, sedangkan jalan yang menjadi objek sengketa aquo, tidak pernah ditetapkan oleh Bupati Bekasi sebagai jalan umum baik berupa jalan desa maupun jalan kabupaten. Oleh karena tidak ada keputusan Bupati Bekasi yang menetapkan status jalan yang menjadi objek sengketa aquo sebagai jalan umum sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006, maka Tergugat tidak dapat dipersalahkan berdasarkan ketentuan Pasal 11 dan Pasal 12 UndangUndang No. 38 Tahun 2004, sebagaimana didalilkan Penggugat. b. Bahwa adapun sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan umum termasuk jalan, dilakukan melalui pengadaan tanah dengan lokasi yang ditetapkan berdasarkan keputusan Gubernur dan selanjutnya

disertai ganti rugi

kepada pihak yang berhak. Dalam perkara aquo, tidak pernah ada keputusan Gubernur yang berisi tentang penetapan sebagian tanah SHGB No. 54/Pasirsari untuk digunakan sebagai jalan dan Tergugat sebagai pihak yang berhak tidak pernah menerima ganti kerugian sebagaimana ditentukan, bahkan SHGB No. 54/Pasirsari masih tetap sah tercatat luas tanahnya adalah 10.000 M2. Dengan demikian, maka sangat tidak berdasar dalil Penggugat bahwa jalan objek sengketa adalah jalan yang digunakan untuk kepentingan umum berdasarkan Surat Kepala Kantor Pertanahan No. 94-1/200-32.16/II/2014 tertanggal 06 Februari 2014 dan Peta Bidang Tanah tgl. 20 Agustus 2013. c. Bahwa terkait dengan ketentuan Pasal 26 huruf a Perda Bekasi No. 8 Tahun

2005

sebagaimana

didalilkan

Penggugat,

maka

Tergugat

membantah adanya pemasanagan portal melanggar ketentuan tersebut, karena sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 huruf i ketentuan tersebut bahwa Jalan adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum yang berada di bawah pengelolaan Pemerintah Daerah. Bahwa oleh karena sebagaimana dijelaskan diatas, bahwa jalan yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo bukanlah jalan umum,


sehingga

jalan

tersebut

tidak

berada

di

bawah

pengelolaan

pemerintah Kabupaten Bekasi dan bahkan jalan tersebut dibangun oleh dan atas biaya Tergugat sendiri, sehingga pemasangan portal atau hal lain diatas jalan tersebut, bukanlah bentuk pelanggaran atas ketentuan Pasal 26 huruf a Perda Bekasi No. 8 Tahun 2005. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka mohon kepada Majelis Hakim agar menolak dalil-dalil Penggugat tersebut karena sangat tidak berdasar hukum. 6. Tergugat tidak menutup jalan yang menjadi objek sengketa aquo dan jalan yang menjadi objek sengketa aquo bukan merupakan satu-satunya akses jalan menuju kawasan industri Dalam gugatannya poin 10 s/d poin 14 dan poin 16, Penggugat pada pokoknya mendalilkan hal-hal, sbb : a. Bahwa jalan yang menjadi objek sengketa aquo merupakan satu-satunya akses jalan yang dapat dilintasi truk-truk pengangkut gas milik Penggugat dari atau menuju stasiun pengisian gas. Penggugat tidak memungkinkan untuk mendapatkan akses melalui jalan lain khususnya untuk lalu lintas kendaraan besar atau truk – truk pengangkut gas, selain melalui Jalan Bersama yang telah ditutup oleh Tergugat. b. Bahwa pada tgl. 29 Mei 2015, Tergugat secara sepihak telah menutup jalan yang menjadi objek sengketa aquo dengan membuat atau memasang portal jalan sehingga truk-truk pengangkut gas milik Penggugat tidak dapat melintas. c. Bahwa Penggugat telah mensomasi Tergugat atas penutupan jalan bersama namun Tergugat tetap menutup jalan tersebut dengan portal. d. Bahwa

Tergugat

telah

menanggapi

somasi

Penggugat

dengan

menyatakan bahwa jalan tersebut berada di tanah milik Tergugat sehingga Tergugat berhak untuk menutup jalan dengan portal dan melarang kendaraan dengan berat 25 ton atau lebih untuk melintas. Tergugat tidak memiliki alasan yang jelas untuk membatasi berat kendaraan 25 ton untuk melintas sehingga patut diduga tindakan Tergugat tersebut merupakan upaya untuk menghambat bisnis Penggugat dengan menghalang-halangi masuk keluarnya truk Penggugat.


Tanggapan : Tergugat membantah dengan tegas dalil Penggugat tersebut, dengan alasanalasan, sbb : a. Bahwa jalan di atas tanah Tergugat, bukanlah jalan satu – satunya menuju tempat Penggugat karena terdapat jalan lain, yaitu Jalan Bangkong Reang yang menuju jalan Raya Tegal Gede, dan Jalan Bangkong Reang yang menuju Sungai Kalimalang atau Sungai Tarum Barat. Kedua jalan itu adalah jalan umum yang dapat dilintasi oleh masyarakat umum termasuk Penggugat. Hal ini sebagaimana juga telah disampaikan Tergugat melalui surat balasan No. 132/BNJ/V/2015 tertanggal 29 Mei 2015 dan dipertegas dengan

Surat

Keterangan

Nomor

140/326/IX/15/Pemb.

tanggal

8

September 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pasirsari, Pemerintah Kabupaten Bekasi. b. Bahwa Tergugat tidak pernah menutup jalan manapun. Apabila yang dimaksud dengan “menutup” oleh Penggugat adalah terkait pemasangan portal di atas jalan milik Tergugat, maka hal ini jelas keliru karena Tergugat hanya memasang portal atas sebagian tanah milik Tergugat dan memberikan akses jalan seluas kurang lebih 3 (tiga) meter untuk penduduk sekitar atau siapapun tanpa terkecuali, termasuk juga Penggugat untuk melintas selama tidak menggunakan kendaraan bermuatan 25 ton atau lebih. Lagipula sebagaimana telah ditegaskan oleh Tergugat dalam dalil sebelumnya diatas bahwa jalan tersebut terletak diatas tanah milik Tergugat berdasarkan SHGB No. 54/Pasirsari dan jalan tersebut bukan merupakan jalan umum karena tidak ada penetapan Bupati Bekasi atas jalan tersebut dan tidak ada pembebasan tanah diatas lahan tersebut, sehingga adalah hal yang wajar jika Tergugat melakukan pemasangan portal di atas jalan tersebut, karena berada di atas tanah miliknya. c. Bahwa tindakan Tergugat untuk memasang portal tersebut dengan membatasi kendaraan yang boleh lewat di atas tanah milik Tergugat yakni dalam rangka perluasan pabrik Tergugat serta untuk menjaga keamanan pabrik Tergugat karena posisi jalan yang ada dalam tanah Tergugat tersebut sangat dekat dengan pompa pengisian gas serta untuk mencegah kerusakan bangunan jalan akibat beban muatan yang berlebihan oleh truk-


truk yang lewat. Kerusakan jalan akibat truk-truk yang lewat tersebut selama ini telah merugikan Tergugat dimana Tergugat sudah melakukan perbaikan atas jalan tersebut dengan nilai perbaikan yang cukup besar. d. Bahwa

adapun

bukti

bahwa

pemasangan

portal

tersebut

tidak

mengganggu aktivitas masyarakat sekitar, karena masyarakat umum masih dapat melintasi tanah Tergugat hanya ada pembatasan jumlah maksimal kendaraan yang boleh melintas, yaitu sebesar maksimal 25 ton, buktinya Tergugat tidak pernah mendapat protes dari penduduk / warga sekitar selain dari pada Penggugat yang merasa keberatan dengan tidak bisa melintasnya truk Penggugat di atas tanah milik Tergugat. 7. Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum Dalam gugatannya poin 15 dan 16 serta poin 20, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan hukum sbb : a. Pasal 6 dan Penjelasan Umum butir II angka 4 UU Pokok Agraria b. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (“PP No. 40 Tahun 1996”) c. Pasal 671, Pasal 674, Pasal 686 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”)

Tergugat melanggar ketentuan tersebut karena akibat penutupan jalan, Penggugat tidak memungkinkan untuk mendapatkan akses melalui jalan lain khususnya untuk lalu lintas kendaraan besar atau truk – truk pengangkut gas. Ketentuan tersebut mewajibkan Tergugat dalam pengabdian pekarangan sehingga Tergugat dilarang untuk menutup jalan tersebut dan wajib menyediakan jalan untuk dilewati segala jenis kendaraan. Selain ketentuan tersebut, Tergugat juga melanggar ketentuan, sbb : a. Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 12 ayat (1) Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan b. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Jalan dan Perbengkelan Kendaraan Bermotor di Wilayah Kabupaten Bekasi. (“ Perda Bekasi No. 8 Tahun 2005”)


Dengan demikian, maka tindakan Tergugat yang sengaja membangun dan memasang

portal

penutup

jalan

adalah

perbuatan

melawan

hukum

sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata. Tanggapan : Tergugat membantah dengan tegas dalil-dalil Penggugat tersebut dan menyatakan bahwa Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum karena alasan-alasan, sbb : a. Tidak ada pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 6 dan Penjelasan Umum butir II angka 4 UU Pokok Agraria, karena Tergugat tidak menghilangkan fungsi sosial atas tanah. Hal ini terbukti dari

tindakan Tergugat telah

beritikad baik dan membangun jalan dengan biaya sendiri dengan ukuran kurang lebih 3 meter yang dapat digunakan untuk kepentingan pengguna jalan baik pejalan kaki, roda dua maupun roda empat. Hal ini sebagaimana dapat dilihat dari kondisi di lapangan saat ini dimana jalan tersebut sedang dalam proses pembangunan dan perbaikan akibat dilintasi oleh truk-truk Penggugat yang bermuatan besar. b. Bahwa adapun Tergugat tidak melanggar ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996, Pasal 671KUHPerdata, Pasal 674 KUHPerdata dan Pasal 686 KUHPerdata karena : 1) Jalan di atas tanah Tergugat, bukanlah jalan satu – satunya menuju tempat Penggugat karena terdapat jalan lain, yaitu Jalan Bangkong Reang yang menuju jalan Raya Tegal Gede, dan Jalan Bangkong Reang yang menuju Sungai Kalimalang atau Sungai Tarum Barat. Kedua jalan itu adalah jalan umum yang dapat dilintasi oleh masyarakat umum termasuk Penggugat. Dengan demikian maka posisi Penggugat tidak terkurung dan bisa melakukan aktivitas melalui jalan lain tersebut. 2) Bahwa di dalam pasal 677 disebutkan sbb : “Tiap – tiap pengabdian adalah abadi atau tak abadi. Abadilah ia, manakala penggunaannya berlangsung atau dapat dilangsungkan terus – menerus, dengan tak memerlukan sesuatu perbuatan manusia; abadipun misalnya, hak mengalirkan air, hak mengenai selokan, hak atas pemandangan keluar dan lain – lainnya. Tak Abadilah ia, manakala penggunaanya memerlukan sesuatu perbuatan manusia


seperti misalnya, hak melintas pekarangan, hak mengambil air, hak menggembala ternak dan sebagainya. Dengan demikian, kalaupun benar ada beban pengabdian pekarangan atas tanah milik Tergugat, beban tersebut tidaklah abadi sehingga Tergugat berhak membatasi dan membuat ketentuan tertentu bagi pihak yang melintas pada tanah milik Tergugat. Perlu diketahui juga ketentuan larangan melintas untuk truk bermuatan 25 ton keatas bukan tanpa alasan. Kendaraan besar tersebut membuat kondisi jalan di atas tanah milik Tergugat cepat rusak sehingga merugikan Tergugat yang harus selalu mengeluarkan biaya untuk perbaikan jalan dan membahayakan usaha Tergugat yang bergerak di bidang gas, karena tembok Tergugat retak-retak akibat getaran kendaraan berat yang melintas. 3) Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 695 KUHPerdata dan Pasal 696 KUHPerdata

bahwa

pengabdian

pekarangan

dilahirkan

karena

perbuatan perdata atau karena daluarsa dan perbuatan perdata tersebut harus diumumkan. Bahwa oleh karena tidak pernah ada perbuatan perdata apapun yang dilakukan oleh Tergugat maupun pemilik sebelumnya atas tanah SHGB No. 54/Pasirsari untuk menjadikan jalan tersebut sebagai pengabdian pekarangan dan tidak ada pengumuman untuk itu, maka terbukti

bahwa

Tergugat

tidak

melanggar

ketentuan

Pasal

671KUHPerdata, Pasal 674 KUHPerdata dan Pasal 686 KUHPerdata. 4) Tergugat telah beritikad baik dan

membangun jalan dengan biaya

sendiri dengan ukuran kurang lebih 3 meter yang dapat digunakan untuk kepentingan pengguna jalan baik pejalan kaki, roda dua maupun roda empat. c. Bahwa sebagaimana telah didalilkan sebelumnya bahwa oleh karena tidak ada keputusan Bupati Bekasi yang menetapkan status jalan yang menjadi objek sengketa aquo sebagai jalan umum sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006, maka Tergugat tidak dapat dipersalahkan berdasarkan ketentuan Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang No. 38 Tahun 2004, karena jalan tersebut bukan jalan umum.


Bahwa adapun oleh karena jalan tersebut bukanlah jalan umum sehingga jalan tersebut tidak berada di bawah pengelolaan pemerintah Kabupaten Bekasi dan bahkan jalan tersebut dibangun oleh dan atas biaya Tergugat sendiri, sehingga pemasangan portal atau hal lain diatas jalan tersebut, bukanlah bentuk pelanggaran atas ketentuan Pasal 26 huruf a Perda Bekasi No. 8 Tahun 2005. Berdasarkan tanggapan Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas, jelas sekali bahwa Tergugat tidak melakukan pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang ada. Oleh karena itu maka gugatan Penggugat harus ditolak. 8. Kerugian Penggugat tidak berdasar Bahwa dalam gugatannya poin 21, Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa akibat perbuatan melawan hukum Tergugat maka Penggugat mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 13.393.218.529.52 dan USD 131.631.80 dengan bunga 6 % per tahun serta kerugian imateriil sebesar Rp. 10.000.000.000,-. Tanggapan : Bahwa sebagaimana telah didalilkan diatas bahwa pemasangan portal tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum, karena jalan tersebut bukan jalan umum dan bukan pengabdian pekarangan sehingga kerugian yang didalilkan oleh Penggugat tersebut sangat tidak ada relevansinya dan tidak berdasar hukum dituntutkan kepada Tergugat. Oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim agar menolak tuntutan ganti rugi tersebut. Bahwa dalil yang diungkapkan dalam posita gugatan dan petitum gugatan Penggugat bertentangan dan mengada-ada, karena dalam positanya, Penggugat sudah mendalilkan telah menemukan tempat stasuin pengisian gas baru dan telah mengklaim harus membayar sewa dan membangun stasiun pengisian yang baru, tetapi di petitumnya halaman 10 butir 5 a).1)Penggugat menyatakan jumlah kerugian akan terus bertambah tiap bulannya s/d pemenuhan kewajiban oleh Penggugat. Karena posita dan petitum Penggugat saling bertentangan, maka gugatan Penggugat harus ditolak. Bahwa apabila Penggugat harus memindahkan tempat usahanya, seharusnya Penggugat mengajukan gugat ganti rugi kepada Pemilik Tanah yang disewanya, yaitu PT Prisma Agung Realty, karena tidak memberikan informasi yang benar mengenai akses jalan ke tempat yang disewakan. Tergugat tidak


memiliki hubungan hukum dengan Penggugat, pemasangan portal adalah di atas tanah Tergugat sendiri dan di atas tanah tersebut bukan merupakan jalan umum. Oleh karenanya gugatan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat, tidak relevan diajukan kepada Tergugat, sehingga harus ditolak. Sedangkan mengenai ganti rugi imaterril yang dituntut oleh Penggugat juga tidak berdasar hukum, dalam gugatan ganti rugi imateriil tersebut, Penggugat mendalilkan hilangnya kesempatan untuk mendapatkan konsumen baru dalam ganti rugi imateriil, sehingga harus ditolak. Pengertian ganti rugi imateriil dalam gugatan perbuatan melawan hukum adalah ganti rugi pemulihan kepada keadaan semula, berdasarkan kedudukan sosial ekonomis kedua belah pihak, sesuai Pasal 1372KUHPer, dengan didalilkannya hilangnya kesempatan untuk mendapatkan konsumen baru sama artinya dengan keuntungan yang diperoleh sekiranya perjanjian terpenuhi. Hal mana merupakan dasar tuntutan ganti rugi dalam wanprestasi.Dengan dicampuradukkannya wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum dalam perkara aquo oleh Penggugat, membuktikan bahwa gugatan penggugat obscuur libel, sehingga harus ditolak. 9. Petitum tidak didukung oleh posita Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat antara petitum dan posita saling tidak mendukung. Hal ini terbukti dari petitum nomor 3 yang antara lain meminta jalan yang menjadi objek sengketa ditetapkan sebagai jalan bersama untuk

kepentingan

umum,

namun

dalam

positanya Penggugat tidak

menguraikan dasar dan alasan tuntutan tersebut. Demikian halnya dengan posita nomor 4 yang meminta agar Tergugat dihukum membongkar portal yang menutup jalan, namun dalam positanya tidak diuraikan alasan-alasan yang mendukung permohonan tersebut. Dalam posita ganti kerugian, Penggugat menyatakan sudah menemukan tempat baru dan telah membangun pengisian bahan bakar baru, namun Penggugat tetap meminta ganti rugi yang terus bertambah s/d pemenuhan kewajiban oleh Tergugat. Oleh karena posita dan petitum Penggugat saling bertentangan, maka gugatan Penggugat harus ditolak. 10. Sita jaminan harus ditolak Bahwa dalam gugatannya poin 22, Penggugat pada pokoknya meminta agar diletakan sita jaminan atas kekayaan Tergugat berupa :


a. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl Jembatan Tegal Gede, Pasir Sari, Cikarang Sekatan, Bekasi, Jawa Barat berdasarkan SHGB No. 54 b. Kendaraan c. Mesin-mesin dan perlatan kantor d. Harta kekayaan lain Tanggapan : Tergugat membatah dengan tegas dalil Penggugat tersebut, dengan alasan bahwa menyangkut sita jaminan telah diatur dalam Pasal 227 HIR, yang antara lain harus memenuhi syarat, sebagai berikut: a. Adanya persangkaan yang beralasan. b. Tergugat akan menggelapkan barang-barangnya. c. Dengan maksud menjauhkan barang-barang tersebut dari kepentingan Penggugat. Bahwa dalam perkara aquo, terbukti bahwa gugatan Penggugat kepada Tergugat salah pihak dan dalam perkara aquo tidak terbukti adanya dugaan bahwa Tergugat akan menggelapkan atau menjauhkan harta benda milik Tergugat, karena harta benda tersebut jelas berada dalam kawasan industri sehigga mohon kepada Majelis Hakim agar menolak permohonan sita jaminan tersebut. 11. Permohonan putusan serta merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) tidak berdasar Bahwa dalam gugatan Penggugat poin 23, menyatakan bahwa gugatan ini didasarkan bukti-bukti yang tidak dapat disangkal kebenarannya oleh Tergugat, oleh karena itu putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun Tergugat banding, kasasi atau verzet. Tanggapan : Bahwa oleh karena dalam gugatan Penggugat, terbukti bahwa hanya didasarkan pada asumsi dan telah dibantah oleh Tergugat serta disisi lain gugatan Penggugat tidak didasarkan oleh bukti yang otentik sehingga permohonan putusan serta merta yang diajukan Penggugat, harus ditolak.


B. DALAM REKONPENSI 1. Bahwa hal-hal yang termasuk dalam konpensi mohon dianggap termasuk juga dalam rekonpensi ini. 2. Bahwa sejak Penggugat Rekonpensi membeli tanah SHGB No. 54/Pasirsari tahun 2013, truk pengisian gas Tergugat Rekonpensi setiap hari melewati dan melakukan manuver di atas tanah Penggugat Rekonpensi, dimana berat truk container 40 ft tersebut kurang lebih di atas 30 ton, sehingga mengakibatkan kerusakan pada tanah Penggugat Rekonpensi dan juga menimbulkan getaran, sehingga pagar beton Penggugat Rekonpensi retak-retak. 3. Bahwa sekitar Mei 2013, Penggugat Rekonpensi memperbaiki jalan yang berada di atas tanahnya dengan jalan memasang paving di atas tanahnya seluas + 2.161 m2 dan jalan beton seluas +720 m2, serta membuat pagar beton dengan tinggi + 2,4 m pada tahun 2013 dan menghabiskan dana sebesar Rp. 2.361.029.292.33, dengan perincian, sbb: -

Pekerjaan jalan paving K-400 seluas 2.161m2

Rp.1.166.398.000,00

-

Pekerjaan jalan beton seluas 720 m2

Rp. 733.466.505,33

-

Pekerjaan pagar beton dengan tinggi 2,4 m

Rp. 461.164.787,00

Bahwa dalam tahap pembangunan jalan paving dan jalan beton di atas tanahnya, kendaraan Tergugat Rekonpensi, terutama truk containernya, masih melewati jalan yang sedang dibangun dan hal tersebut berlangsung 24 jam. 4. Bahwa dengan tingginya mobilitas truk container Tergugat Rekonpensi melewati tanah Penggugat Rekonpensi, mengakibatkan paving yang baru dibangun tahun 2013 hancur dan jalan beton juga berlubang-lubang, bahkan yang lebih parah ialah tembok beton yang baru dibangun juga retak-retak. Selain itu, akibat intensitas keluar masuknya truk container milik Tergugat Rekonpensi yang cukup tinggi, mengakibatkan jembatan milik Pertamina yang lokasinya berada di dekat tanah Penggugat Rekonpensi yang dibawahnya terdapat pipa gas mengalami kerusakan yang mana dapat membahayakan lingkungan dan penduduk sekitar. Bahwa atas kerusakan jembatan milik Pertamina tersebut Penggugat Rekonpensi ditunjuk oleh Pertamina untuk melakukan perbaikan dengan biaya sebesar Rp. 4.763.616.655,11 Bahwa sehubungan dengan kejadian tersebut Penggugat Rekonpensi membatasi jumlah kendaraan yang lewat di atas tanahnya agar kerusakan tidak bertambah parah, karena beban berlebih dari truk-truk yang lewat, maka


Penggugat Rekonpensi memasang portal untuk membatasi akses masuk truk dengan muatan lebih dari 25 ton, namun kendaraan lain dan milik siapapun masih boleh melewati tanah Penggugat Rekonpensi. 5. Bahwa akibat rusaknya paving dan jalan beton sebagaimana dimaksud dalam butir 3 tersebut di atas, Penggugat Rekonpensi terpaksa harus memperbaiki ulang jalan paving, jalan beton dan tembok, dengan perincian, sbb: a. Memperbaiki jalan selebar + 3 m dan melakukan pekerjaan pagar pembatas jalan tengah, pekerjaan pagar pembatas jalan luar pekerjaan jalan paving seluas kurang lebih

dan

402,5 m2 dengan biaya

sebesar Rp. 340.000.000,-. b. Memperbaiki sisa jalan selebar + 7 m (posisi di sebelah Barat jalan baru selebar + 3m) , seluas + 1700 m2, serta tembok beton dengan biaya kurang lebih sebesar Rp. 2.000.000.000,6. Bahwa pada bulan Agustus 2015, Tergugat Rekonpensi menginformasikan berita yang tidak benar pada khalayak ramai khususnya di dunia bisnis Migas, yaitu dengan memberikan press release yang intinya menyatakan “Penggugat Rekonpensi secara sepihak mendirikan penghalang jalan/portal sehingga menutup satu-satunya jalan umum yang mengakses kawasan industry dimana stasiun IEV Gas berada”. Bahwa informasi yang diberikan oleh Tergugat Rekonpensi kepada khalayak ramai, terutama di media gas, mengenai Penggugat Rekonpensi mendirikan jalan/portal sehingga menutup satu-satunya jalan umum yang mengakses kawasan industry dimana stasiun IEV Gas berada adalah pernyataan yang menyesatkan dan merugikan Penggugat Rekonpensi. Berita tersebut tidak benar, dengan alasan, sbb: a. Portal berada di atas tanah milik Penggugat Rekonpensi pribadi; b. Tidak benar portal didirikan di atas jalan umum, itu adalah tanah pribadi Penggugat Rekonpensi; c. Tanah yang disebut “jalan umum” oleh Tergugat Rekonpensi, bukan merupakan

jalan tapi adalah tanah Penggugat Rekonpensi, masih ada

jalan lain, yaitu Jalan Bangkong Reang yang menuju jalan Raya Tegal Gede, dan Jalan Bangkong Reang yang menuju Sungai Kalimalang atau


Sungai Tarum Barat. Kedua jalan itu adalah jalan umum yang dapat dilintasi oleh masyarakat umum termasuk Tergugat Rekonpensi; 7. Bahwa akibat press release yang diungkapkan oleh Tergugat Rekonpensi pada saat itu, mengakibatkan

Penggugat Rekonpensi kehilangan 2 calon

pelanggannya yang berencana akan mengambil gas dari Penggugat Rekonpensi sebanyak 300.000 m3/ bulan selama 3 tahun dengan nilai kontrak Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah)/bulan= Rp. 72 miliar 8. Bahwa akibat berita tidak benar yang disebarkan oleh Tergugat Rekonpensi tersebut,

berdampak

terhadap

reputasi

dan

nama

baik

Penggugat

Rekonpensi, sehingga mengakibatkan Penggugat Rekonpensi

kehilangan

harkat, martabat dan nama baiknya di dunia bisnis gas yang tidak dapat dinilai dengan uang, namun jika dinilai dengan uang sebesar Rp. 15.000.000.000 (Lima belas miliar rupiah) 9. Bahwa oleh karena terbukti tindakan Tergugat Rekonpensi tersebut bersifat menghasut masyarakat yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat Rekonpensi, maka pantas dan layak agar Majelis Hakim memerintahkan Tergugat

Rekonpensi

untuk

mengembalikan

nama

baik

Penggugat

Rekonpensi, dengan cara mengumumkan permohonan maaf secara terbuka di surat kabar Harian Kompas kepada Tergugat Rekonpensi dengan

ukuran

minimal setengah halaman paling lambat 2 minggu sejak putusan berkekuatan hukum tetap. 10. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonpensi tersebut di atas telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonpensi, sehingga Tergugat Rekonpensi harus dihukum untuk membayar ganti kerugian yang terdiri dari: a. Kerugian materiil sebesar Rp. 81.464.645.947,4, dengan perincian, sbb: 1) Biaya pemasangan paving di atas tanah SHGB NO. 54/Pasirsari seluas 2.161 m2 dan jalan beton seluas 720 m2, serta membuat pagar beton dengan tinggi 2,4 m pada tahun 2013, menghabiskan dana sebesar Rp. 2.361.029.292.33, dengan perincian, sbb: -

Pekerjaan

jalan

paving

K-400

seluas

2.161m2

Rp.1.166.398.000,00 -

Pekerjaan jalan beton seluas 720 m2 Rp. 733.466.505,33

-

Pekerjaan pagar beton

dengan tinggi 2,4 m

Rp. 461.164.787,00


2) Biaya perbaikan jalan selebar + 3 m dan melakukan pekerjaan pagar pembatas jalan tengah, pekerjaan pagar pembatas jalan luar

dan

pekerjaan jalan paving seluas kurang lebih 402,5 m2 pada tahun 2015 dengan biaya sebesar Rp. 340.000.000,-. 3). Biaya perbaikan kerusakan jembatan akses SK Gas Pertamina KP 66.100 tersebut sebesar Rp. 4.763.616.655,11. 4). Biaya perbaikan sisa jalan selebar + 7 m (posisi di sebelah Barat jalan baru selebar + 3m) , seluas 1700 m2

dengan biaya kurang lebih

sebesar Rp. 2.000.000.000,5). Penggugat Rekonpensi kehilangan 2 calon pelanggannya yang berencana akan mengambil gas dari Penggugat Rekonpensi sebanyak 300.000 m3/ bulan selama 3 tahun dengan nilai kontrak Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah)/bulan= Rp. 72.000.000.000,b. Kerugian imateriil Bahwa akibat berita tidak benar yang disebarkan oleh Tergugat Rekonpensi tersebut, berdampak terhadap reputasi dan nama baik Penggugat Rekonpensi, sehingga mengakibatkan Penggugat Rekonpensi kehilangan harkat, martabat dan nama baiknya di dunia bisnis gas yang tidak dapat dinilai dengan uang, namun jika dinilai dengan uang sebesar Rp. 15.000.000.000 (Lima belas miliar rupiah) 11. SITA JAMINAN Bahwa untuk menjamin gugatan ini tidak illusoir, karena dikhawatirkan Tergugat Rekonpensi akan mengalihkan harta kekayaannya, maka mohon kepada Pengadilan Negeri Bekasi agar meletakkan sita jaminan atas harta kekayaan Tergugat Rekonpensi baik benda bergerak maupun benda tetap, daftar mana akan diajukan dalam permohonan tersendiri. 12. UIT VOERBAAR BIJ VOORRAAD Bahwa mengingat gugatan rekonpensi ini didasarkan pada bukti-bukti otentik, maka sesuai dengan Pasal 180HIR, patut diputuskan dan dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi. 13. DWANGSOM (UANG PAKSA) Bahwa dikhawatirkan Tergugat Rekonpensi tidak melaksankan kewajibannya untuk memasang pengumuman permintaan maaf di surat kabar harian


Kompas secara suka rela meskipun sudah ada putusan, maka adalah pantas apabila Tergugat rekonpensi membayar uang paksa sebesar Rp. 10.000.000,per

hari

terhitung

sejak

lalainya

Tergugat

Rekonpensi

memasang

pengumuman Koran dimaksud. C.

PERMOHONAN Berdasarkan hal-hal tersebut, mohon Majelis Hakim memutuskan sbb : i. DALAM KONPENSI Dalam eksepsi 1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya 2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara Primer : 1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya. 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara. ii. DALAM REKONPENSI 1. Mengabulkan

seluruh

gugatan

Penggugat

Rekonpensi/Tergugat

Konpensi; 2. Menyatakan sita jaminan sah dan berharga; 3.

Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar ganti kerugian pada Penggugat Rekonpensi, yang terdiri dari: a. Kerugian materiil sebesar Rp. 81.464.645.947,4, dengan perincian, sbb: 1) Biaya pemasangan paving di atas tanah SHGB NO. 54/Pasirsari seluas 2.161 m2 dan jalan beton seluas 720 m2, serta membuat pagar

beton

dengan

tinggi

2,4

m

pada

tahun

menghabiskan dana sebesar Rp. 2.361.029.292.33,

2013, dengan

perincian, sbb: -

Pekerjaan

jalan

paving

K-400

seluas

2.161m2

Rp.1.166.398.000,00 -

Pekerjaan jalan beton seluas 720 m2 Rp. 733.466.505,33

-

Pekerjaan pagar beton

dengan tinggi 2,4 m

Rp. 461.164.787,00


2). Biaya perbaikan jalan selebar + 3 m dan melakukan pekerjaan pagar pembatas jalan tengah, pekerjaan pagar pembatas jalan luar dan pekerjaan jalan paving seluas kurang lebih 402,5 m2 pada tahun 2015 dengan biaya sebesar Rp. 340.000.000,-. 3). Biaya perbaikan kerusakan jembatan akses SK Gas Pertamina KP 66.100 tersebut sebesar Rp. 4.763.616.655,11. 4). Biaya perbaikan sisa jalan selebar + 7 m (posisi di sebelah Barat jalan baru selebar + 3m) , seluas 1700 m2 dengan biaya kurang lebih sebesar Rp. 2.000.000.000,5). Penggugat Rekonpensi kehilangan 2 calon pelanggannya yang berencana akan mengambil gas dari Penggugat Rekonpensi sebanyak 300.000 m3/ bulan selama 3 tahun dengan nilai kontrak Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah)/bulan= Rp. 72.000.000.000,b. Kerugian imateriil Bahwa akibat berita tidak benar yang disebarkan oleh Tergugat Rekonpensi tersebut, berdampak terhadap reputasi dan nama baik Penggugat

Rekonpensi,

Rekonpensi

kehilangan

sehingga

mengakibatkan

Penggugat

harkat, martabat dan nama baiknya di

dunia bisnis gas yang tidak dapat dinilai dengan uang, namun jika dinilai dengan uang sebesar Rp. 15.000.000.000 (Lima belas miliar rupiah) 4.

Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar uang paksa sebesar Rp. 10.000.000,-/ tiap hari pelanggaran.

5. Menghukum Tergugat rekonpensi untuk

memasang pengumuman

permohonan maaf kepada penggugat rekonpensi di surat kabar Harian Kompas ukuran minimal setengah halaman paling lambat 2 minggu sejak putusan berkekuatan hukum tetap. 6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding dan kasasi. 7. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar biaya perkara. Subsider : Ex aequo et bono


Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan Replik tanggal 22 Desember 2015 dan atas Replik tersebut, Tergugat mengajukan Duplik tanggal 18 Januari 2016; Membaca serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 29 Juni 2016, Nomor 354/Pdt.G/2015/PN.Bks., yang amar selengkapnya sebagai berikut : DALAM KONPENSI : DALAM EKSEPSI : -

Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA : -

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM REKONPENSI : -

Menolak gugatan rekonpensi untuk seluruhnya.

DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI : -

Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.211.000,- (dua juta dua ratus sebelas ribu rupiah).

-

Menghukum Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi yang ditentukan nihil. Mengingat akan Akta/Risalah Pernyataan permohonan Banding Nomor

354/Pdt.G/2015/PN.BKS. Jo. No. 63/Bdg/2016/PN.Bks., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bekasi yang menerangkan, bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2016, Pembanding semula Penggugat dengan perantaraan kuasanya tersebut diatas telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan dengan seksama pada tanggal 16 Februari 2017 kepada Terbanding, semula Tergugat ; Memperhatikan memori banding yang diajukan Kuasa Pembanding semula Penggugat tertanggal 10 Oktober 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 10 Oktober 2016, memori banding mana pada tanggal 15 Nopember 2016 telah diberitahukan dengan seksama dan diserahkan kepada Terbanding, semula Tergugat ; Memperhatikan kontra memori banding yang diajukan Kuasa Terbanding, semula Tergugat tertanggal 1 Desember 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 1 Desember 2016, kontra memori banding Halaman 39 dari 42 hal. Putusan No. 136/Pdt/2017/PT.BDG.

mana pada tanggal 14 Februari 2017 telah diberitahukan dengan seksama dan diserahkan kepada Pembanding, semula Penggugat ; Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung guna pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada para pihak berperkara telah diberikan kesempatan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi, yaitu masing-masing pada tanggal 26 September 2016 kepada Pembanding semula Penggugat dan pada tanggal 28 September 2016 kepada Terbanding semula Tergugat ; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA : Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Bekasi tersebut dijatuhkan pada tanggal 29 Juni 2016 dengan dihadiri oleh Pembanding

dan

Kuasa

Hukum

Kuasa Hukum Penggugat/

Tergugat/Terbanding.

Dengan

perantaraan

kuasanya, Pembanding/Penggugat tersebut telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 13 Juli 2016, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut

tata cara yang ditentukan dalam Undang-

undang, oleh karena itu secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima ; Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya, kuasa Pembanding, semula Penggugat telah mengajukan keberatan sebagaimana termuat dalam Memori Bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa Pembanding/Penggugat sangat keberatan dengan isi Putusan, baik mengenai pertimbangan hukum maupun amar putusannya, dengan alasan sebagai berikut : - Judex factie tingkat pertama salah dalam mempertimbangkan hasil pemeriksaan setempat karena tidak sesuai dengan fakta mengenai pemeriksaan setempat yang seharusnya didasarkan pada Bukti dari Pembanding/Penggugat ; - Pertimbangan hukum judex factie tingkat pertama mengandung inkonsistensi sehingga putusan tersebut harus dibatalkan ; - Telah terbukti terdapat jalan bersama pada tanah Sertifikat HGB No. 54/1996 Pasirsari yang diakui oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi ; - Judex factie tingkat pertama tidak mempertimbangkan tentang Hak Pengabdian Pekarangan (Servituut) yang telah dilanggar oleh Terbanding/Tergugat, tidak menerapkan asas Audi Et Alteram Partem dan tidak mempertimbangkan permohonan sita jaminan yang diajukan Pembanding/Penggugat ;


Menimbang, bahwa kuasa Terbanding/Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Bandingnya yang pada pokoknya pertimbangan judex factie tingkat pertama telah tepat dan benar, oleh karena itu Terbanding/Tergugat mohon agar Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 29 Juni 2016, Nomor 354/Pdt.G/2015/PN.Bks. ; Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi

putusan

Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 29 Juni 2016, Nomor 354/Pdt.G/2015/PN.Bks., memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding, semula Tergugat, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan Putusan Hakim tingkat pertama oleh karena dalam pertimbanganpertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan

dan

dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding ; Menimbang, bahwa setelah membaca serta memperhatikan dan mencermati dengan seksama surat Memori Banding, yang diajukan oleh Pembanding, semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding, semula Tergugat, ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi ; Menimbang, bahwa dengan hal demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 29 Juni 2016, Nomor 354/Pdt.G/2015/PN.Bks. dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya harus dikuatkan ; Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding, semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun ditingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepadanya ; Mengingat Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pemeriksaan Ulang di Jawa dan Madura, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Ketentuan-ketentuan per Undang-undangan yang terkait ; MENGADILI:

-

Menerima permohonan banding dari Pembanding, semula Penggugat ;

-

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 29 Juni 2016, Nomor 354/Pdt.G/2015/PN.Bks., yang dimohonkan banding tersebut ; Halaman 41 dari 42 hal. Putusan No. 136/Pdt/2017/PT.BDG.

-

Menghukum Pembanding, semula Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul di kedua tingkat peradilan dan ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada hari : Selasa tanggal 2 Mei 2017 oleh kami KAREL TUPPU, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis,

A. FADLOL TAMAM, S.H.

M.Hum., dan AMRIL, S.H. M.Hum., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Barat sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding. Putusan mana pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh MARDONO, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jawa Barat, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd Ttd A. FADLOL TAMAM, S.H., M.Hum.

KAREL TUPPU, S.H., M.H.

Ttd A M R I L, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI, Ttd MARDONO, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara : Redaksi putusan Meterai Pemberkasan Jumlah

Rp. 5.000,Rp. 6.000,Rp. 139.000,Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah)


PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents