PT.BDG DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN NO : 609/PDT/2016/PT.BDG “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. PENGADILAN TINGGI JAWA BARAT di Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : KARSIH alias ASIH Binti KARDI,Umur : 52 tahun, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Ciloa RT.006/003, Desa Padaasih, Kecamatan Cibogo Kabupaten Subang dalam hal ini memberi kuasa kepada

DONI

NURHIDAYAT,

SH,

MH,

IDA

WIDANINGSIH, SH dan AZHAR ALI PAMUNGKAS, SH Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor Hukum “ADVOKAT DONI NURHIDAYAT, SH, MM& REKAN”, yang berkantor dan berkedudukan di Jalan Raya Kalijati Timur No.206, Kalijati-Subang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bermaterai tertanggal 6 Oktober 2016 ; Pembanding, semula Penggugat; Lawan 1. AMIR bin SANUSI,umur 62 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kapung Maja RT. 012/004

Desa

Majasari

Kecamatan

Cibogo

Kabupaten. Subang, Terbanding I, semula Tergugat I. 2. NANA MULYANA, Umur 44 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kapung Ciloa RT. 06/03 Desa Padaasih Kecamatan Cibogo Kabupaten Subang, Untuk Terbanding II, semula Tergugat II. 3. EEM SUMYATI Binti SANUSI, Umur 52 tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Sukamulya RT.03/02 Desa Padaasih Kecamatan Cibogo Kabupaten Subang

Halaman 1 dari 21 hal putusan No :609/Pdt/2016/PT BDG

Terbanding III, semula Tergugat III. 4. MILA

AVRILIANI,

S.H.,

S.Pi.,

Notaris/PPAT,

berkantor

dan

berkedudukan di Jalan Sompi No.38 A Kelurahan Cigadung Kecamatan Subang Kabupaten Subang, Terbanding IV, semula Turut Tergugat I. 5. ERIK AGUSTIAN, S.H., Notaris/PPAT, berkantor dan berkedudukan di

Jalan

Pelajar

Karanganyar

Pejuang

Kecamatan

45

No.4

Subang

Kelurahan Kabupaten.

Subang, Terbanding V, semula Turut Tergugat II. 6. SARNITA, Kepala Desa Padaasih, berkantor dan berkedudukan di Desa Padaasih Jl. Padaasih – Cibogo Kecamatan Cibogo Kabupaten Subang, Terbanding VI, semula Turut Tergugat III. Kesemuanya kemudian di kuasakan oleh DEDE SUNARYA TP, S.H., DRS. MAMAN SUWARMAN, S.H., dan ADE TARYAT SUDARMAN, S.H.I., Adalah Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum DEDE SUNARYA TP, S.H., & ASSOCIATES yang berkantor dan berkedudukan di Jl. Otista No. 350 A Subang.

Berdasarkan

Surat

Kuasa

Khusus

No.11/B.2-Pdt/KH-DSP/III/2016 tanggal 28 Maret 2016 dan Surat Kuasa Khusus No. 013/B.2-Pdt/KHDSP/III/2016 tanggal 31 Maret2016 ; 7. Pemerintah RI Cq Kepala Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa

Barat

cq.

Kepala

Kantor

Pertanahan

Nasional Kabupaten Subang yang berkedudukan di Jl.Mayjen. Sutoyo No.44, Subang Untuk selanjutnya Terbanding VII, semula Turut Tergugat IV. PENGADILAN TINGGI Tersebut; Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 27 Desember 2016 Nomor : 603/PEN/PDT/2016/PT.BDG., tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;


TENTANG DUDUK PERKARANYA

Membaca dan memperhatikan bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 18 Maret 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang tertanggal 18 Maret 2016 dibawah Register Nomor :19/Pdt.G/2016/PN SNG telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut : 1. Bahwa pada awalnya penggugat berkedudukan sebagai tergugat II dalam perkara Gugatan yang terdaftar di kepaniteraan Penngadilan Negeri Subang dengan Register Perkara No. 46/Pdt.G/2014/PN.Sng dan telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan negeri Subang tertangggal 27 Mei 2015 ( Vide Putusan terlampir ). 2. Bahwa atas putusan Pengadilan tingkat pertama aquo , penggugat sekarang tergugat II dahulu mengajukan banding dan telah diregster di kepaniteraan Pengadilan Tinggi bandung dengan Nomor : 427/Pdt/2015/PT. Bdg yang telah diputus tertanggal 18 Januari 2016 ( vide Putusan terlampir ) dan

dikarenakan

keterlambatan

waktu

sehingga

penggugat

tidak

mengajukan Kasasi. 3. Bahwa Penggugat dan tergugat I dahulu suami isteri yang menghasilkan 2 orang anak yang masing masing bernama NENENG NURHAYATI Binti AMIR ( Alm ) dan YULI OKTAVIANI Binti AMIR. 4. Bahwa objek yang menjadi permasalahan ini adalah SHM No. 840 dengan dasar AJB No. 394/2013 tertanggal 11 Nopember 2013 yang dikeluarkan oleh notaris / PPAT Mila Apriliani , SH, SPi ( turut tergugat I ) antara tergugat I dengan Tergugat II seluas 1.065 M2 yang terletak di kp. Ciloa Rt 06/03 Desa Padaasih Kecamatan Cibogo Kabupaten Subang dengan batas batas sebagai berikut :

5.



Sebelah Timur

: Tanah Darat Nana ;



Sebelah Timur

: Jalan Desa ;



Sebelah Selatan

: Jalan Raya Propinsi ;



Sebelah Barat

: Tanah Darat Apang ;

Bahwa asal tanah aquo adalah dari pemberian orang tua Tergugat I kepada Tergugat I dan adik Tergugat I yang bernama Nyai Sumiyati ( Tergugat III ) berdasar atas akta hibah yang dikeluarkan oleh Notaris/PPAT Eric Agustian, SH ( Turut tergugat II ) No. 60/eA/L/XI/2014 tertanggal 07 Oktober 2014


yang sebelumnya tercatat sebagai SHM No. 840 yang kemudian berubah setelah terjadi jual beli dihadapan Turut Tergugat I menjadi SHM No. 394 tertanggal 11 Desember 2013. 6. Bahwa Penggugat pada saat itu masih terikat pernikahan dengan Tergugat I bersama sama telah membuat warung diatas tanah aquo kemudian Penggugat menjual tanah pemberian orang tua Penggugat yang terletak di kp. Ciintang Desa Padaasih Kecamatan Cibogo Kabupaten Subang seluas 12 bata ( 168 M2 ) untuk kemudian penggugat membeli sebagian tanah milik atau bagian Tergugat III secara dibawah tangan pada seira tahun 1994 dan kemudian Penggugat bangunan rumah permanen diatasnya. 7. Bahwa alasan tergugat III pada saat Penggugat membeli tanah bagian Tergugat III adalah agar Penggugat lebih focus dalam berusaha warung nasi guna menghidupi anak anak Penggugat dan Tergugat I sedangkan Tergugat III akan membeli rumah yang sekarang ditempati tergugat III di Kp. Sukamulya Rt 03/02 Desa Padaasih Kecamatan Cibogo Kabupaten Subang adapun tentang kwitansi atau bentuk surat lainnya Penggugat tidak meminta dari Tergugat III dikarenakan tergugat III meyakinkan Penggugat tidak dibuatkan surat atau bentuk yang lainnya karena Tergugat III meyakinkan Pengugat tidak mungkin ada yang akan permasalahan jual beli tersebut karena ikatan saudara antara Tergugat III dan Tergugat I yang merupakan suami Penggugat pada saat itu. 8. Bahwa luas rumah dan warung yang sekarang dikuasai oleh Penggugat sebagaimana posita ke-5,ke-6 dan ke-7 adalah sluas kurang lebih 490 M2. 9. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2014 Turut tergugat III mengeluarkan serta mnandatangani Surat keterangan Tanah No. 593/15/Pem/2014 yang menyatakan “ tanah dan bangunan yang terletak di blok Ciloa Rt 06/03 Desa Padaasih Kecamatan Cibogo Kabupaten Subang dengan nomor Persil : 85 D2 Nomor Kohir : 2460 Nomor Sertifikat : 10.08.01.041.00 adalah benar tanah dan bangunan hak milik tersebut, merupakan hasil gono gini keluarga AMIR dengan mantan isterinya yang bernama KARSIH Alias ASIH dan waktu pembelian tanah bangunan tersebut tercampuri uang dari hasil penjualan tanah dan bangunan dari mendiang ibunya KARSIH Alias ASIH yang berjumlah 14 bata “. 10. Bahwa telah diakui pula oleh Tergugat I yang dibuktikan dengan surat pernyataan bersama diatas kertas segel tahun 2002 yang dibuat oleh Tergugat I dimana dalam surat dimaksud tergugat I dalam salah satu point


nya meyatakan pihak Ke – 1 ( Tergugat I ) dan pihak ke II ( Penggugat ) sepakat dalam jual beli rumah akan dilakukan secara terbuka yang diketahui oleh pihak ke-1 ( Tergugat I ) dan pihak Ke-II ( Penggugat ) ditempat yang disepakati oleh pihak Ke-1 ( Tergugat ) dan pihak Ke- II ( Pengugat ). 11. Bahwa apa yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang telah melakukan jual beli ata objek sengketa tanpa diketahui oleh Penggugat telah menyalahi apa yang dimaksud dalam posita ke 10 gugatan penggugat. 12. Bahwa sebagaimana posita ke – 10 dan ke-II dalam gugatan ini telah sangatlah jelas dilanggar oleh Tergugat I maupun Tergugat II , kalaupun terjadinya jual beli haruslah diketahui oleh Penggugat, pasal 1338 KUHPerdata menyatakan : semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang – undang bagi mereka yang membuatnya, suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan – alasan yang oleh undang – undang dinyatakan cukup untuk itu suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan baik “ dan jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat II dihadapan Turut Tergugat I haruslah berdasarkan kesepakatan atau setidaknya diketahui antara Tergugat I dengan Penggugat selaku pihak yang dimaksu dalam posita ke 10 Gugatan Penggugat. 13. Bahwa sebagaimana Gugatan Penggugat di Posita ke-5 Akta Jual beli yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat I tertanggal 11 Desember 2013 terbit terlebih dahulu daripada hibah yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat II yang dibuat pada tanggal 07 Oktober 2014 yang menyatakan bahwa objek sengketa adalah hibah dari UPI kepada AMIR ( Tergugat I ) disini terlihat Tergugat I dan Tergugat II dengan itikad yang tidak baik berupaya untuk mengalihkan hak dari Penggugat dengan cara melawan Hukum. 14. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat I dan Tergugat II maka Pengugat sangat dirugikan karena hak Penggugat atas objek seluas kurang lebih 490 M2 telah disatukan dengan objek harta bawaan Tergugat I dari orang tua Tergugat I dan Tergugat III seluas kurang lebih 575 M2 yang telag dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat II. 15. Bahwa oleh karena itu perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat merupakan perbuatan yang melawan hukum dan telah melanggar salah satu syarat sebagaimana ketentuan dalam pasal 1320 BW, Pasal 1321 BW.


16. Bahwa oleh karena Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka selayaknya Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat. 17. Bahwa kerugian material yang diderita oleh Penggugat adalah Rp.0- karena sampai dengan diajukan Gugatan ini, Penggugat masih bisa menjalankan usahanya dalam membuka warung nasi bagi penghidupan dan pendidikan anak serta cucu Penggugat dan Tergugat I yang Tergugat I tinggalkan dari bayi tanpa memberikan nafkah lahir dan batinnya. 18. Bahwa kerugian Imaterial Penggugat akibat perbuatan para Tergugat adalah rasa malu Penggugat dan cucu serta anak Penggugat dan Tergugat I dari omongan dan cibiran warga sekitar rasa tidak nyaman Penggugat beserta anak dan cucu Penggugat yang apabila dinilai dengan uang akan dinilai sebesar Rp. 100.000.000,- ( seratus juta rupiah ). 19. Bahwa Para Tergugat berkewajiban untuk membayar kerugian yang ditimbulkan kepada Penggugat sekaligus secara tanggung renteng. 20. Bahwa apabila Para Tergugat lalai dalam melaksanakan isi putusan ini untuk dituntut membayar uang paksa ( dwangsoom ) sebesar Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah ) setiap hari keterlambatannya. 21. Bahwa adalah wajar kalau Para Tergugat dituntut pula untuk secara tanggung renteng , membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ; Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, maka pihak Penggugat mohon kiranya majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan mengaili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : PRIMAIR 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat tersebut untuk seluruhnya ; 2. Menyatakan bahwa Para tergugat dan Para Turut tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ; 3. Menyatakan bahwa tanah beserta bangunan rumah dan warung seluas kurang lebih 490 M2 adalah milik Penggugat yang berasal dari pembelian dibawah tangan dengan tergugat III yang terletak di Kp. Ciloa Rt 06/03 Desa Padaasih Kecamatan Cibogo kabupaten Subang dengan batas – batas sebagai berikut : 

Sebelah Utara

: Tanah Darat Nana ;



Sebelah Timur

: Jalan Desa ;



Sebelah Selatan

: Jalan Raya Propinsi ;




Sebelah Barat

: Tanah Darat Apang ;

4. Menyatakan Jual Beli yang dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat II dihadapan Turut Tergugat I cacat dan dinyatakan batal demi hukum dan oleh karenanya Turut tergugat IV berkewajiban untuk mencoret serta memperbaiki SHM No. 840 ; 5. Menyatakan ParaTurut Tergugat untuk patuh dan taat dalam melaksanakan isi putusan ini ; 6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- ( seratus juta rupiah ) secara sekaligus dengan mendapat kwitansi pembayaran ; 7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa ( dwangsoom ) sebesar Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah ) atas setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan isi Putusan ini ; 8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding , kasasi maupun Verzet ; 9. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ; Atau : apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ( ex aequo et bono ). Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, II dan III mengajukan jabawan yang pada pokoknya sebagai berikut : 1. Bahwa Gugatan ini terkualifikasi kedalam Gugatan yang NEBIS IN IDEM (EKSEPTION RES JUDICATA) karena sebelum Gugatan Nomor : 19/Pdt.G/ 2016/PN.Sng ini diajukan, Penggugat berkedudukan sebagai Tergugat II dalam perkara Gugatan yang terdaftar di Pengadilan Negeri Subang dengan pihak dan obyek perkara yang sama yaitu tercatat dalam register perkara Nomor : 46 / Pdt.G / 2014 / PN.Sbg. tertanggal 10 Desember 2014, bahwa perkara Nomor : 46 / Pdt.G / 2014 / PN.Sbg. tertanggal 10 Desember 2014 tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 27 Mei 2015, dan

kemudian atas Putusan Peradilan Tingkat Pertama A quo,

Tergugat II dahulu / Penggugat sekarang mengajukan Banding dan telah diregister di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Bandung dengan Nomor : 427 / Pdt / 2015 / PT.Bdg dan perkara ini telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Bandung pada tanggal 14 Januari 2016 dan Perkara ini telah mempunyai hukum tetap (Inkracht Van Gewisjde). Perkara ini sekarang sudah diajukan


Eksekusi dahulu Penggugat / Sekarang Tergugat I kemudian oleh Pihak Pengadilan Negeri Subang sudah ditindaklanjuti dengan Proses Anmaning I, Anmaning II dan pada tanggal 13 mei 2016 akan dilakukan Pelaksanaan Sita Eksekusi perkara Perdata No. 46/Pdt.G/2014/PN.Sbg. Jo No. 427/Pdt/2015/PT.Bdg, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang tertanggal 03 Mei 2016 No. 02/Pen.K/Sita.Eks/V/2016/PN.Sbg tentang Pelaksanaan Sita Eksekusi atas Tanah darat dan bangunan Rumah permanen yang tercatat dalam SHM No.840 M2 seluas 1.065 M2 ( yang belum diberikan seluas 490 M2 ) dan Sita Eksekusi ini dilakukan sebelum dilakukan tindakan Eksekusi Riil oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Subang : Bahwa terkait dengan Asas Nebis In Idem ada beberapa peraturan yang terkait yaitu : a. Menurut Pasal 1917 KUH Perdata yaitu : “ Kekuatan sesuatu Putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soalnya Putusan. Untuk dapat memajukan kekuatan itu perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama, bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama lagipula dimajukan oleh dan terhadap pihak – pihak yang sama didalam hubungan yang sama pula “ b. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 tahun 2002 tentang Penanganan Perkara Yang Berkaitan Dengan Asas Nebis In Idem yang pada pokoknya menyatakan bahwa : “ agar asas

Nebis In Idem

dapat terlaksana dengan baik dan demi

kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya Putusan yang berbeda “ c. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 647 K / Sip / 1973 menentukan sebagai berikut : “Ada atau tidaknya asas ne bis in idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa objek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya adalah sama.” d. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 588 K / Sip / 1973 menentukan sebagai berikut : “ Karena perkara ini sama dengan perkara yang terdahulu, baik mengenai dalil gugatannya maupun obyek – obyek perkara dan juga penggugat – penggugatnya dan telah mendapat Putusan dari Mahkamah


Agung / Inkracht ( putusan tanggal 19 Desember 1970 Nomor : 350 K / Sip / 1970 ) seharusnya gugatan tidak dapat diterima bukan ditolak “ e. Menurut pendapat M. YAHYA HARAHAP, buku hukum acara perdata halaman 72 : “ Apabila Putusan yang dijatuhkan Pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan) kemudian Putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka Putusan melekat Nebis In Idem. Oleh karena itu terhadap kasus dan pihak yang sama tidak boleh diajukan untuk yang kedua kalinya “ Bahwa oleh karena Gugatan yang diajukan oleh Penggugat sekarang adalah Gugatan yang pada pokoknya mempermasalahkan obyek perkara yang sama dan pihak yang sama ini sudah diputus sebelumnya oleh Pengadilan Negeri Subang tercatat dalam register Nomor : 46 / Pdt.G / 2014 / PN.Sbg. tertanggal 27 Mei 2015 dan juga Putusan Pengadilan Tinggi Bandung dengan register Nomor : 427 / Pdt / 2015 / PT.Bdg. pada tanggal 14 Januari 2016 yang telah mempunyai hukum tetap (Inkracht Van Gewisjde), maka Gugatan ini tidak layak lagi untuk diajukan dengan alasan hukum, subyek dan obyek yang sama, maka sudah selayaknya Gugatan ini haruslah ditolak karena Ekseption Res Judicataatau Nebis In Idem. 2. Bahwa Gugatan Penggugat menyebutkan dalam bagian Judul adalah tentang Gugatan Perbuatan Melawan Hukum tetapi dalam bagian Posita point 1 sampai point 8 adalah Sengketa Kepemilikan, bagian Posita point 13 sampai point 16 adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Posita point 3, 6, 7, dan 9 adalah Gugatan Guna Kaya begitu pula dalam bagian Petitum menyebutkan tentang Perbuatan Melawan Hukum maka hal tersebut menunjukan tidak terbina sinkronisasi dan konsistensi antara Judul Gugatan dengan materi Posita maupum Petitum Gugatan Penggugat dan menyatakan Gugatan menjadi Kabur/obscuur libel sebagaimana diatur dalam hukum Positip sebagai berikut : Bahwa dalam ketentuan Pasal 163 HIR, Pasal 283 R.Bg. Jo. Pasal 1865 KUH Perdata menyatakan “ setiap orang yang mendalilkan suatu hak, atau guna menegakan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut “. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum (Onrecthmatigdaad), yaitu adanya perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian, kepada


seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Bahwa terjadinya suatu perbuatan hukum itu sendiri adalah terbatas pada perikatan yang lahir karena undang-undang atas perbuatan subjek hukum, perbuatan melawan hukum ini diatur dalam Pasal 1365 s/d 1380 KUH Perdata. Bahwa menurut pendapat dari J. SATRIO,SH. dalam bukunya yang berjudul Hukum Perikatan, Perikatan yang lahir dari Perjanjian Menyatakan bahwa “ Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatigdaad) memang bisa timbul karena perbuatan orang, dan sebagai akibatnya timbul suatu perikatan, dimana orang yang satu terikat untuk memberikan suatu prestasi tertentu (ganti rugi) kepada orang lain yang dirugikan, tetapi kiranya semua sepakat bahwa suatu tindakan yang melawan hukum, tidak didasarkan atas dan bukan merupakan suatu perjanjian, karena akibat hukumnya yaitu terikat yang satu untuk membayar ganti rugi kepada orang lain, sama sekali tidak dijanjikan oleh yang satu kepada yang lain malahan tidak dikehendaki, sedangkan didalam suatu perjanjian para pihak sudah tahu, sudah membayangkan akibat hukum yang akan muncul dari perjanjian mereka “. Bahwa berdasarkan fakta, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tidak pernah melakukan Hubungan hukum atau melakukan perikatan apapun dengan Penggugat terkait dengan Obyek Sengketa maka bagaimana bisa dikatakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, karena Tergugat I tidak pernah membuat Perjanjian Pernyataan Bersama pada tahun 2002 dan Tergugat III tidak pernah merasa menjual Obyek Sengketa kepada Pihak Penggugat (sebagaimana Surat Pernyataan Tergugat III tertanggal 18 Maret 2015). Bahwa

berdasarkan

Yurisprudensi

Mahkamah

Agung

Nomor

:

720.K/Pdt/1997 tanggal 09 Maret 1999 disebutkan Bahwa : “ Petitum suatu Gugatan Perdata harus didasarkan dan didukung oleh dalil-dalil gugatannya yang diuraikan secara jelas, sehingga akan nampak adanya hubungan yang berkaitan satu sama lain dengan Petitumnya. Bilamana hubungan antara Posita dengan Petitumnya tidak ada atau tidak jelas, maka menjadikan gugatan tersebut adalah kabur, sehingga menurut Hukum Acara Perdata, Gugatan yang berkualitas demikian itu harus dinyatakan tidak dapat diterima “. 3. Bahwa dalil Gugatan Penggugat adalah salah alamat / Kompetensi Absolut, berdasarkan Amandemen Pasal 24 UUD 1945 dan Pasal 10 Undang –


Undang No.14 Tahun 1970, sebagaimana diubah oleh Undang-undang No.35 Tahun 1999 dan sekarang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 10 ayat 92) Undang – Undang No.4 Tahun 2004, Kekuasaan Kehakiman (Judicial Power) terdiri dari lingkungan : Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa masing – masing lingkungan mempunyai Yurisdiksi tertentu apa yang menjadi Yurisdiksi suatu lingkungan tidak boleh dilanggar oleh yang lain, dan kalau diperhatikan dalil Gugatan Pernggugat Halaman 1 point sampai dengan point 10 adalah dalil Gugatan yang mendalilkan Harta Guna Kaya yang beragama Islam, maka yang berwenang mengadili adalah Yurisdiksi Pengadilan Agama Subang, sebagaimama diatur dalam Pasal 49 dan Pasal 50 Undang – Undang RI. Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, bahwa berdasarkan hal - hal tersebut karena Gugatan yang diajukan Penggugat melanggar Kompetensi Absolut, maka Gugatan ini harus ditolak atau setidak – tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. 4. Bahwa Gugatan Penggugat terkualifikasi kedalam Gugatan yang Kabur (Obscur Libel) terlihat dari dalil Gugatan yaitu dalam bagian Perihal/Judul dalam Gugatan Pertama mendalilkan tentang Gugatan Perbuatan Melawan Hukum tapi dalam bagian Posita dan petitum mendalilkan Sengketa Kepemilikan, obyek yang disengketakan tidak jelas, Petitum dan positanya saling bertentangan/tidak jelas sehingga Gugatan ini antara dalil yang satu dengan dalil yang lainnya saling bertentangan sehingga tekualifikasi kedalam Gugatan yang Kabur/Obscur Libel. 5. Bahwa dalil-dalil tersebut diatas menunjukan bahwa Penggugat hanya berspekulasi saja, mengada-ngada (Helemaal Opgemaakt) bersifat sepihak karena dalil Gugatannya tidak memiliki data/dasar yang konkrit yang valid, perihal/dasar Gugatan menyebutkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum tapi dalam bagian Posita dan Petitum mendalilkan Gugatan Sengketa Kepemilikan, Sengketa Harta Guna Kaya dan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum sehingga memperlihatkan Penggugat mencampur adukan antara Gugatan Hak Milik, Sengketa Guna Kaya, dan Perbuatan Melawan Hukum sehingga Gugatan ini inkonsistensi, tidak memenuhi syarat formil Gugatan dan dalil Gugatannya satu sama lain bertentangan (Kabur). Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka jelas Gugatan Penggugat


harus ditolak (Ontzeged) atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard). PRIMAIR DALAM EKSEPSI -

Mengabulkan Eksepsi Tergugat I, II, II, Turut Tergugat I, II, dan III.

-

Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak (Ontzegd) untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA 1. Bahwa segala sesuatu yang telah Tergugat I, II, II, Turut Tergugat I, II, dan III kemukakan didalam bagian Eksepsi diatas mohon dimasukan pula dan karenanya merupakan bagian yang tidak terpisahkan kedalam pokok perkara ini. 2. Bahwa Tergugat Tergugat I, II, II, Turut Tergugat I, II, dan III menolak dalil gugatan

Penggugat

kecuali

dalil-dalil

yang

secara

tegas

diterima

kebenarannya oleh Tergugat I, II, II, Turut Tergugat I, II, dan III dalam jawaban ini. 3. Bahwa benar Penggugat dahulu berkedudukan sebagai Tergugat II dalam register perkara Nomor : 46 / Pdt.G / 2014 / PN.Sbg. tertanggal 10 Desember 2014, bahwa

perkara Nomor : 46 / Pdt.G / 2014 / PN.Sbg.

tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 27 Mei 2015 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung dengan Nomor : 427 / Pdt / 2015 / PT.Bdg tertanggal 14 Januari 2016 dan Perkara ini telah mempunyai hukum tetap (Inkracht Van Gewisjde). Perkara ini sekarang sudah diajukan Eksekusi dahulu Penggugat / Sekarang Tergugat I kemudian oleh Pihak Pengadilan Negeri Subang sudah ditindaklanjuti dengan Proses Anmaning I, Anmaning II dan pada tanggal 13 mei 2016 akan dilakukan Pelaksanaan Sita Eksekusi perkara Perdata No. 46/Pdt.G/2014/PN.Sbg. Jo No. 427/Pdt/2015/PT.Bdg, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang tertanggal 03 Mei 2016 No. 02/Pen.K/Sita.Eks/V/2016/PN.Sbg tentang Pelaksanaan Sita Eksekusi atas Tanah darat dan bangunan Rumah permanen yang tercatat dalam SHM No.840 M2 seluas 1.065 M2 ( yang belum diberikan seluas 490 M2 ) dan Sita Eksekusi ini dilakukan sebelum dilakukan tindakan Eksekusi Riil oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Subang. Dan tidaklah benar alasan Penggugat pada point 2 dalil gugatan

yang

mendalilkan adanya keterlambatan waktu sehingga Penggugat tidak mengajukan Kasasi tetapi mengajukan Gugatan A Quo (karena sampai hari


ini belum ada aturan hukum yang mengatur gara – gara telat Kasasi kemudian mengajukan Gugatan lagi terhadap perkara yang sudah mempunyai hukum tetap). 4. Bahwa menanggapi dalil Penggugat pada point 3 adalah benar dahulu Penggugat dengan Tergugat I adalah suami istri secara Agama (Sirih) pada tahun 1978 dan telah bercerai secara Agama pada tahun 2001. 5. Bahwa menanggapi dalil Penggugat point 4 dan 5 adalah sebagai berikut : Bahwa dalil Gugatan Penggugat adalah dalil yang tidak benar, karena tanah darat yang berdiri diatasnya rumah tercatat dalam SHM. No. 840 atas nama AMIR adalah sudah sesuai presedur, karena tanah darat dan bangunan tersebut sudah diberikan kepada Sdr. AMIR oleh Ibunya yang bernama UPI sejak Sdr. AMIR menikah dengan istri Pertamanya yang bernama Ibu Kaspi tahun 1975, dan kemudian tanah dan bangunan rumah tersebut ditempati Tergugat I dengan istri pertamanya sampai tahun 1978, kemudian tahun 1978 Tergugat I bercerai dengan Ibu Kaspi dan Penggugat menikah dengan Tergugat I Nopember tahun 1978 dan Penggugat baru diajak menempati rumah di Kp. Ciloa Desa Padaasih Kec Cibogo tersebut oleh Tergugat I pada tahun 1980, dan pada tahun 1995 diajukan pembuatan sertifikat oleh Tergugat I ke kantor BPN Kab. Subang seijin Ibu UPI sebagai pemilik tanah dan bangunan, kemudian tahun 1995 terbit SHM No. 840 atas nama AMIR seluas 1.065 M2. Dan perlu Penggugat pahami bahwa Surat Pernyataan Ibu UPI yang dibuat dihadapan Notaris ERIK AGUSTIAN, S.H. dengan No Legalisasi : 60/EA/L/XI/2014 adalah bukan Surat Hibah tapi hanya Surat Pernyataan yang menyebutkan riwayat tanah dan bangunan yang tercatat dalam SHM No. 840, sedangkan pemberian tanah dan bangunan dilakukan pada tahun 1975 sebelum Sertifikat No. 840 terbit dan tanah dan bangunan ini merupakan Harta Pokok Tergugat I bukan Harta Guna Kaya dengan Penggugat dan bukan juga hasil pembelian dari Tergugat III : Penggugat mendalilkan dalam Gugatan point 5 : Penggugat merupakan Gugatan yang kabur dan tidak jelas (Obscure Libel) karena terdapat perbedaan Nomor sertifikat atas nama Tergugat I adalah Nomor 840 sedangkan setelah dibalik nama menjadi milik Tergugat II menjadi Nomor 394 tertanggal 11 Desember 2013 sedangkan dalam Petitum point 3 yang minta disahkan adalah setifikat nomor 840 yang telah dibalik nama menjadi milik Tergugat II sedangkan sertifikat yang telah


dibalik nama menjadi milik Tergugat II versi Penggugat adalah sertifikat nomor 394 sehingga objek menjadi tidak jelas. Bahwa dalil Penggugat tersebut adalah salah bin keliru karena dalam dalil Gugatan Penggugat hanya mendalilkan sertifikat No. 840 yang dahulu atas nama Amir, kemudian setelah dilakukan jual beli antara Tergugat I sebagai penjual kepada Tergugat II sebagai Pembeli yang dilakukan dihadapan PPAT MILA AVRILIYANI tercatat dalam AJB No. 394/2013, tanggal 11 Nopember 2013 dan kemudian berdasarkan AJB No. 394/2013 tersebut SHM No. 840 atas nama AMIR kemudian dibalik nama menjadi atas nama NANA MULYANA. Bahwa dalil Penggugat yang salah bin keliru adalah : Menyebutkan perbedaan / perubahan nomor SHM dari SHM No. 840 setelah dibalik nama menjadi SHM No. 394 tanggal 11 Nopember 2013, padahal yang sebenarnya tidak ada perubahan nomor tapi hanya balik nama saja, dan Nomor 394 adalah No. AJB

bukan nomor sertifikat,

berdasarkan hal tersebut membuktikan bahwa dalil Penggugat adalah kabur 6. Menanggapi dalil Penggugat point 7 adalah dalil yang tidak benar karena Tergugat III tidak pernah menjual obyek tanah dan bangunan yang berlokasi di Kampung Ciloa Desa Padaasih seluas 1.065 M2 kepada Penggugat karena tanah dan bangunan rumah tersebut adalah milik Ibu UPI yang kemudian telah dihibahkan secara lisan pada Tergugat I pada tahun 1975 dan kemudian oleh Tergugat I atas seijin Ibu UPI (orang tua Tergugat I dan Tergugat II) dan seijin Tergugat II pada tahun 1995 diajukan pembuatan sertifikat dan kemudian terbit SHM No. 840 atas nama AMIR (Tergugat) seluas 1.065 M2. 7. Bahwa menanggapi dalil Penggugat point 9 adalah dalil yang tidak benar karena Surat Keterangan tersebut dibuat tanpa dasar atau data yang benar dan Surat Keterangan Kepala Desa Padaasih No. 593/15/Pem/2014 tanggal 15 Mei 2014 tidak teregister dalam Buku Induk Desa Padaasih dan ternyata bertolak belakang dengan Fakta, dan Surat Keterangan Kepala Desa Padaasih No. 594.3/33/Pem tanggal 16 Juni 1989 Jo. Surat Keterangan obyek untuk ketetapan IPEDA No.2460 atas nama AMIR tanggal 10 Juni 1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Pajak Purwakarta Jo. SHM No. 840 atas nama AMIR ( sekarang atas nama Tergugat II ) dan Surat Pernyataan Ibu UPI ( Ibu Tergugat I ) yang dibuat dihadapan Notaris ERIK AGUSTIAN, S.H. dengan No Legalisasi : 60/EA/L/XI/2014 tanggal 07 Oktober 2014, bahwa


tanah darat dan berdiri di atasnya bangunan Rumah yang tercatat dalam SHM No. 840 seluas 1.065 M2 yang berlokasi di Kp. Ciloa RT 06/03 Desa Padaasih Kec Cibogo Kab Subang adalah tanah dan bangunan Rumah milik Tergugat I yang didapat dari pemberian dari Ibu Upi/Ibu Tergugat I dan Terkualifikasi Harta Pokok / bawaan. 8. Menanggapi dalil Penggugat pada point 10, 11, dan 12 adalah dalil yang tidak benar karena sepengetahuan Tergugat I, diperkuat dengan Surat Pernyataan Tergugat I tertanggal 02 Pebruari 2015 yang dibuat dihadapan Notaris / PPAT ERIK AGUSTIAN, S.H. dengan No Legalisasi

:

63/EA/L/II/2015, yang pada pokoknya Tergugat I dengan Penggugat tidak pernah mengadakan musyawarah mengenai harta gono – gini antara tahun 2000 sd tahun 2002, dan Tergugat I menegaskan tidak pernah menandatangani surat tersebut, begitupun hasil klarifikasi Tergugat I dan Tergugat II dengan Saksi yang tercantum dalam Surat Pernyataan yang didalilkan Penggugat yang bernama Suryana, dia mengatakan tidak tahu ada musyawarah dan tanda tangan dalam pernyataan tersebut dan bukan tanda tangan saksi ( hasil klarifikasi dihadapan Penyidik Polsek Cibogo tahun 2014 ), dan sepengetahuan Tergugat I atas Surat Peryataan Bersama tahun 2000 tanpa tanggal dan bulan Versi Penggugat, padahal berdasarkan data yang ada dipolsek Cibogo ( sempat kasus ini diproses tahun 2014 ) surat tersebut tahun 2002 tanpa tanggal dan bulan dan Penggugat belum tanda tangan dan diduga ada tanda tangan palsu Tergugat I, sehingga atas Surat Peryataan Bersama tersebut digunakan dalam dalil

Gugatan dan

dimungkinkan dalam pembuktian, Tergugat I sudah melaporkan dugaan pemalsuan surat atau pemalsuan tandatangan, sebagaimana Surat Tanda Penerimaan Laporan dari Polsek Cibogo No. STPL/14/II/2015/ Sektor tanggal 03 Pebruari 2015 dan perkara ini sekarang dalam proses hukum. Bahwa Tergugat I menolak kebenaran Surat Pernyataan Bersama yang tanpa tanggal, tanpa bulan dan tahun dirubah dari tahun 2002 menjadi tahun 2000, juga dibantah kebenaranya oleh Tergugat I / sebagaimana surat yang dibuat dihadapan Notaris ERIK AGUSTIAN , S.H., juga saksi pernyataan Sdr. Suryana maka surat tersebut terkualifikasi kedalam surat palsu dan tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diataur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, dan kalau dicermati isi surat pernyataan dari point 1 sampai dengan 4 tidak ada satu kalimat yang menyatakan tanah darat yang berdiri diatasnya rumah permanen yang


tercatat dalam SHM No. 840 seluas 1.065 M2, beralamat di Kp Ciloa RT. 06/03 Desa Padaasih Kec. Cibogo Kab. Subang adalah harta Guna kaya antara Tergugat I dengan Penggugat, sehingga bagaimana bisa Penggugat mengunakan Surat Pernyatan yang diragukan kebenaranya juga isi surat tersebut tidak ada satu point pun yang menyebutkan obyek sengketa adalah harta guna kaya antara Tergugat I dengan Penggugat, sehingga surat Pernyataan ini tidak bisa dijadikan dasar dan bukti hukum karena dibantah dan diragukan keabsahanya secara hukum. 9. Menanggapi dalil Gugatan point 11, 13, 14, dan 15 adalah dalil yang tidak benar karena Jual beli antara Tergugat I sebagai Penjual ( Pemilik tanah darat tarcatat dalam SHM No . 840 dan merupakan harta Pokok ) kepada Tergugat II sebagai pembeli adalah sudah sesuai presedur hukum yang berlaku dan jual beli yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II Dihadapan PPAT MILA AVRILIYANI, S.H.,Sp.I. adalah AJB No. 394/2013 tanggal 11 Nopember 2013 kemudian setelah dilakukan jual beli antara Tergugat I sebagai penjual kepada Tergugat II sebagai Pembeli yang dilakukan dihadapan PPAT MILA AVRILIYANI tercatat dalam AJB No. 394/2013, tanggal 11 Nopember 2013 dan kemudian berdasarkan AJB No. 394/2013, SHM No. 840 atas nama AMIR dibalik nama melalui TT IV ( Kantor BPN Subang ) menjadi atas nama NANA MULYANA ( Tergugat II ) ; Bahwa dalil Penggugat yang salah bin keliru adalah : Menyebutkan perbedaan / perubahan nomor SHM dari SHM No. 840 setelah dibalik nama menjadi SHM No. 394 tanggal 11 Nopember 2013, padahal yang sebenarnya tidak ada perubahan nomor tapi hanya balik nama saja, dan Nomor 394 adalah No. AJB bukan nomor sertifikat. Bahwa dalil Penggugat adalah sangat keliru karena Sdr. ERIK AGUSTIAN, S.H. selaku PPAT/NOTARIS tidak pernah membuat Akta Hibah tapi hanya melihat / menyaksikan Ibu UPI ( Ibu Kandung Tergugat I ) membuat Surat Pernyataan tertanggal 07 Oktober 2014 dan kemudian surat pernyatan tersebut dihadapan Notaris / PPAT dilegalisasi dengan No. 60/EA/L/XI/2014 ( isi Surat tersebut menjelaskan status tanah dan proses Peralihan kepada Tergugat I ) sehingga seharusnya Penggugat bisa membedakan antara Akta Hibah dan Surat Pernyataan yang di Legalisasi dan Tergugat I sudah jelaskan bahwa Tanah dan bangunan A Quo adalah Harta pokok Ibu Upi yang dihibahkan Lisan Kepada Tergugat I pada tahun 1975 yang kemudian


baru diajukan dan dibuat SHM atas nama Tergugat I tahun 1995 tercatat dalam SHM No 840 atas nama Tergugat I. 10. Menanggapi dalil Penggugat Point 16, 17, 18, 19, 20 dan 21 adalah dalil yang tidak benar bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan tidak merugikan Penggugat karena Obyek tanah dan bangunan yang tercatat dalam SHM .No. 840 adalah milik Tergugat I yang merupakan harta Pokok Bukan merupakan harta guna kaya dan justru Tergugat I yang dirugikan karena sudah membeli obyek tanah dan bangunan SHM No. 840 dari Tergugat I tapi sampai hari ini masih diduduki dan dikuasai secara tanpa hak oleh Penggugat, dan tuntutan kerugiaan materiil dan imateriil adalah tuntutan yang tidak benar, bagaimana

bisa

Penggugat

yang

mengusai

Obyek

Gugatan

dan

diuntungkan tetapi menuntut kerugian, seharusnya sebaliknya Tergugat I dan Tergugat II yang menuntut kerugian kepada Penggugat. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut : DALAM EKSEPSI -

Menerima Eksepsi Tergugat I, II, II, Turut Tergugat I, II, dan III seluruhnya .

-

Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak (Ontzegd) untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA 1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan tanah darat yang berdiri diatasnya bangunan rumah permanen yang tercatat dalam SHM No.840 seluas 1.065 M2 dahulu adalah milik Tergugat I (harta pokok) dan sekarang berdasarkan AJB adalah milik Tergugat II. 3. Menyatakan sah

Jual Beli antara Tergugat I dengan Tergugat II yang

tercatat dalam AJB No.394/2013 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT MILA AVRILIYANI,SH,Sp.I. 4. Menghukum Penggugat untuk menyerahkan/mengosongkan sebagian objek jual beli seluas 490 M2 (35 bata) yang tercatat dalam SHM No. 840 kepada Tergugat secara baik. 5. Menghukum Pengugat untuk membayar biaya dalam perkara ini.


Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang berpendapat lain,

mohon keputusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Mengutip dan memperhatikan tentang hal-hal yang

tercantum

dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Subang Nomor 19/Pdt.G/2016/ PN.SNG tanggal 5 Oktober 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : DALAM EKSEPSI -

Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA: -

Menyatakan gugatan Penggugat nebis in idem;

-

Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.361.000,- (dua juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah); Membaca Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh

Panitera Pengadilan Negeri Subang yang menyatakan bahwa pada tanggal 7 Oktober 2016, Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Subang Nomor 19/Pdt.G/2016/ PN.SNG tanggal 5 Oktober 2016 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ; Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang yang menyatakan bahwa pada tanggal 7 Oktober 2016 permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Tergugat I, II dan III, pada tanggal 11 Oktober 2016 oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri

Subang, pada tanggal 13 Oktober 2016 kepada Turut Tergugat IV

permohonan mana telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama; Membaca

risalah

pemberitahuan pemeriksaan

berkas

perkara

(Inzage) Nomor : 19 /Pdt.G/2016/PN. SNG yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Subang telah memberi kesempatan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 1 Desember 2016, pada tanggal 5 Desember 2016 kepada Para Terbanding semula Tergugat I, II dan III dan Turut Tergugat I,II,III dan IV masing-masing pada tanggal 5 Desember 2016;


TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-undang, sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; Menimbang, bahwa

bahwa kedua belah pihak tidak mengajukan

memori banding maupun kontra memori banding; Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat banding membaca dan mempelajari berkas perkara dengan seksama berpendapat bahwa putusan Majelis

Hakim

tingkat

pertama

Pengadilan

Negeri

Subang

Nomor

19/Pdt.G/2016/ PN.SNG tanggal 5 Oktober 2016, pada pokoknya menyatakan gugatan dari Penggugat/Pembanding

Nebis in idem dengan pertimbangan

bahwa hasil pemeriksaan setempat atas perkara a quo tanggal 23 Juni 2016 diketahui bahwa obyek sengketa sama dengan perkara Nomor: 46/Pdt.G/2014 PN SNG jo 427/Pdt/2015/PT BDG, yang telah berkekuatan hukum tetap dan pada pokoknya hanya ada penambahan Turut Tergugat I, II dan III sehingga sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1226/K/Pdt/2001 tanggal 2 Mei 2002 dan dihubungkan dengan SEMA No. 3 TAHUN 2002 tentang penanganan perkara yang berkaitan pemeriksaan perkara dengan Nebis in idem sudah bersesuaian sehingga putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang dapat dipertahankan untuk dikuatkan; Menimbang, bahwa

putusan Majelis Hakim tingkat pertama dapat

dikuatkan maka pertimbangan hukumnya diambil alih sebagai pertimbangan sendiri Majelis Hakim

tingkat banding dan dianggap pertimbangan tersebut

telah termuat dalam putusan ini; Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan; Mengingat,

akan

pasal-pasal

dari

Undang-Undang

Republik

Indonesia Nomor 20 Tahun 1947 tentang Acara banding di Jawa dan Madura, KUH Perdata, serta Pasal-Pasal lain dari Peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini:


MENGADILI Menerima

permohonan

banding

dari

Pembanding,

semula

Penggugat ; Menguatkan

Putusan

19/Pdt.G/2016/PN.SNG

Pengadilan

Negeri

Subang Nomor

tanggal 5 Oktober 2016, , yang

dimohonkan Banding tersebut ; Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ; Demikianlah diputus dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung pada hari ini : Selasa tanggal 17 Januari 2017 oleh kami : A.A ANOM HARTANINDITA,S.H., M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung sebagai Hakim Ketua, dengan BERLIN DAMANIK, S.H., M.H. dan DALIZATULO ZEGA S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Bandung tanggal

Ketua Pengadilan Tinggi

27 Desember 2016, Nomor : 609/Pen/Pdt/ 2016/PT.Bdg,

untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tinggkat banding dan putusan tersebut pada hari: Selasa tanggal 24 Januari 2017 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dididampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh : Ny. DENI SETIANI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini. HAKIM ANGGOTA. Ttd BERLIN DAMANIK, S.H., M.H.

HAKIM KETUA Ttd A. A. ANOM HARTANINDITA,S.H., M.H.

Ttd DALIZATULO ZEGA S.H.

PANITERA PENGGANTI Ttd Ny.DENI SETIANI.SH


Perincian Biaya Perkara - Materai Putusan

: :

Rp.

6.000,5.000,-

- Redaksi /putusan

:

Rp.

- Pemberkasan

:

Rp. 139.000,-

==========================================================+ J U M L A H

: …………………………………….. Rp.150.000,-


PT.BDG DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents