PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN

Nomor 369/PDT/2016/PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, yang mengadili perkara-

perkara perdata dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. DIDIN SAMSUDIN, beralamat di Kp. Cipeundeuy, Rt. 002 Rw. 006, Desa Tarajusari, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, sebagai PEMBANDING I semula TERGUGAT I .

selanjutnya disebut

2. TATANG, beralamat di Kp. Cipeundeuy, Rt. 002 Rw. 006, Desa Tarajusari,

Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING II semula TERGUGAT II .

Dalam hal ini Pembanding I dan Pembanding II didampingi oleh Penasihat Hukumnya

Tigor Pardede, SH. Dan Dadang Supriatna, SH. Keduanya

Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat Kantor di Jalan Waspada No. 20 Kota Bandung, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2016.

Lawan 1. R U K I A H, beralamat di Kp Cipeundeuy Rt. 002 Rw 007, Desa Tarajusari, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung.

2. Hj. EUIS KARTINI, beralamat di Kp Bale Gede Rt. 004 Rw. 014, Kelurahan Baleendah, Kecamatan Bale Endah, Kabupaten Bandung.

3. D E D I, beralamat di di Kp Cipeundeuy Rt. 002 Rw. 007, Desa Tarajusari, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung.

4. AGUS

CEPI,beralamat di di Kp

Cipeundeuy Rt. 002 Rw. 007, Desa

Tarajusari, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung.

5. ENDANG SUDRAJAT, beralamat di Kp. Cipeundeuy, Rt. 002 Rw. 007, Desa Tarajusari, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung

Selanjutnya

PENGGUGAT.

disebut

sebagai

PARA

TERBANDING

semula

PARA

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Perdata No.369/Pdt/2016/PT.BDG.

6. K. KAYAT, beralamat di Kp. Cipeundeuy, Rt. 005 Rw. 006, Desa Tarajusari, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung,

selanjutnya disebut sebagai

TURUT TERBANDING semula TURUT TERGUGAT I.

7. KEPALA DESA TARAJUSARI, beralamat di Jalan Cipeundeuy No. 161, Desa Terajusari,Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING

semula TURUT TERGUGAT II.

8. CAMAT KECAMATAN BANJARAN, beralamat di Jl. Raya Alun-alun Selatan No.222 / 215, Banjaran, Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING semula TURUT TERGUGAT III . PENGADILAN TINGGI tersebut ; Telah membaca berkas perkara dan surat-surat perkara ini ;

yang berhubungan dengan

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian tentang hal-hal seperti tercantum

dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung, Nomor 151 / Pdt.G / 2015 / PN. BLB, .tanggal 14 April 2016 ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10

September

2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale

Bandung di bawah Register No. 151 / Pdt.G / 2015 / PN. BLB. telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut: 1.

2.

Bahwa PARA PENGGUGAT adalah ahliwaris Almarhum ATIM SOPANDI

atau anak kandung dari perkawinan antara Almarhum ATIM SOPANDI dengan Ibu RUKIAH (PENGGUGAT) ;

Bahwa semasa hidupnya Almarhum ATIM SOPANDI memiliki harta kekayaan hasil pembelian dari TURUT TERGUGAT I berupa :

Sebidang tanah C 928 Persil 121 Kelas D III Seluas 630 M² (45 tumbak) Blok Cipeundeuy, Desa Tarajusari, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat, yang dalam buku C Desa masih tercatat

atas nama K. KAYAT Bin TARKASAH (TURUT TERGUGAT I), dengan batas-batas : -

Utara

Timur

:

:

D. Hj. OJA Solokan


3.

Selatan

Barat

:

:

D. YEYE

Jalan ;

Bahwa harta kekayaan milik Almarhum ATIM SOPANDI tersebut diatas

saat ini dikuasai oleh PARA TERGUGAT dengan beralasan bahwa objek tanah a quo dengan memperlihatkan masing-masing bukti kepemilikan

TERGUGAT I Akta Jual Beli No. 508/Banjaran/1996 tanggal 12 April 1996

dan TERGUGAT II Akta Jual Beli No. 507/Banjaran/1996 tanggal 12 April

1996 yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT III dimana dalam Akta Jual Beli tersebut masing-masing selaku Penjual SUKMARA ENGKING dan

Pembeli TERGUGAT I dan TERGUGAT II, akan tetapi atas objek jual beli tersebut di dalam buku C Desa Pemilik semula adalah TURUT

TERGUGAT I (K. KAYAT Bin TARKASAH) dan akan tetapi TURUT

TERGUGAT I menyatakan bahwa ia belum pernah menjual tanahnya miliknya kepada SUKMARA ENGKING, namun yang lebih anehnya lagi

ada bukti Akta Jual Beli antara KAYAT selaku Penjual dan ENGKING SUKMARA selaku Pembeli dengan bukti Akta Jual Beli No. 08 / 2003 4.

tanggal 10 Januari 2003 yang dibuat TURUT TERGUGAT III ;

Bahwa apabila diteliti secara seksama dimana PARA TERGUGAT selaku anak kandung ENGKING SUKMARA membeli objek perkara dari orang tuanya (ENGKING SUKMARA) pada tahun 1996 sesuai masing-masing AJBnya, sedangkan ENGKING SUKMARA membeli tahun 2003 meskipun

Persil objeknya berbeda namun batas-batas sama dengan AJB milik PARA

TERGUGAT, sehingga objek perkara sebelum adanya jual beli antara

TURUT TERGUGAT I (KAYAT) dengan ENGKING SUKMARA pada tahun 2003 sudah terjadi jual beli antara ENGKING SUKMARA/SUKMARA ENGKING dengan PARA TERGUGAT pada tahun 1996, maka terlihat sekali rekayasa jual beli atas objek perkara, demikian pula TURUT

TERGUGAT I belum pernah menjual tanah miliknya kepada ENGKING 5.

SUKMARA ;

Bahwa adanya permasalahan objek tanah perkara tersebut diatas dahulu awal ceritera Almarhum ATIM SOPANDI selain memiliki objek perkara a quo, juga memiliki harta kekayaan / tanah yang lainnya, pada waktu itu

sekitar tahun 1968 Almarhum ATIM SOPANDI mempunyai saudara / kakak kandung yang bernama ENUNG Almarhumah dimana kakak kandung Almarhum ATING SOPANDI tersebut keadaan ekonominya kurang Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Perdata No.369/Pdt/2016/PT.BDG.

mampu, maka objek tanah perkara tersebut Almarhumah ENUNG disuruh menggarap oleh Almarhum ATING SOPANDI, kemudian oleh karena

Almarhumah ENUNG tidak dikaruniai anak ia mengangkat anak namun

pengangkatan anak tersebut tidak ada bukti yang otentik (Adopsi) hal tersebut entah diangkat anak atau hanya diurus anak tersebut yaitu ayah 6.

kandung PARA TERGUGAT (ENGKING SUKMARA) ;

Bahwa terjadinya Jual Beli atas objek tanah yang diberikan untuk digarap Almarhum ATIM SOPANDI kepada Almarhumah ENUNG pada saat

ENUNG masih hidup sedangkan Almarhumah ENUNG meninggal dunia belum lama kurang lebih baru seratus hari pada tahun 2013, sehingga jual

beli yang terjadi adalah merupakan jual beli yang direkayasa tanpa sepengetahuan baik Almarhum ATING SOPANDI maupun Almarhumah

ENUNG serta pemilik tanah semula yaitu TURUT TERGUGAT I (K. KAYAT), dimana atas keterangan dan pernyataan TURUT TERGUGAT I

yaitu yang menerangkan bahwa pada waktu itu TURUT TERGUGAT I pernah kedatangan DIDIN SAMSUDIN yang menyatakan bahwa ia akan

mengurus tanah yang dipakai Almh. ENUNG, kemudian TURUT TERGUGAT I disuruh menandatangani dalam buku akta dan TURUT

TERGUGAT I berpikiran bahwa objek tanah miliknya yang dijual kepada ATIM SOPANDI akan diurus surat-suratnya sesuai dengan kenyataannya

yaitu jual beli antara TURUT TERGUGAT I dengan Alm. ATIM SOPANDI,

tapi ternyata baru diketahui saat ini jual belinya bukan dengan Alm. ATIM SOPANDI akan tetapi dengan ENGKING SUKMARA, diketahuinya setelah Almh. ENUNG meninggal dunia, pada waktu PARA PENGGUGAT

menanyakan objek tanah milik Alm. ATIM SOPANDI yang disuruh digarap 7.

oleh Almh. ENUNG ;

Bahwa oleh karena penguasaan terhadap objek perkara a quo oleh PARA TERGUGAT dengan didasarkan kepada masing-masing bukti kepemilikan

TERGUGAT I Akta Jual Beli No. 508/Banjaran/1996 tanggal 12 April 1996

dan TERGUGAT II Akta Jual Beli No. 507/Banjaran/1996 tanggal 12 April

1996 yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT III dan juga dengan adanya Akta Jual Beli No. 08/2003 tanggal 10 Januari 2003 yang dikuasai dan

diakui miliknya secara tanpa hak dan melawan hukum serta bertentangan dengan hukum, maka penguasaan oleh PARA TERGUGAT terhadap objek perkara a quo adalah merupakan penguasaan secara tanpa hak dan


melawan hukum, maka wajar dan sepatutnya Akta Jual Beli sebagaimana

tersebut diatas adalah cacat hukum dan harus dibatalkan demi hukum, dan perbuatan PARA TERGUGAT tersebut dapat dikategorikan Perbuatan 8.

Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad) ;

Bahwa dengan adanya penguasaan secara tanpa hak dan melawan

hukum terhadap objek sengketa oleh PARA TERGUGAT, maka menurut hukum PARA TERGUGAT dihukum untuk menyerahkan objek sengketa

dalam keadaan kosong serta tanpa syarat apapun kepada PARA 9.

PENGGUGAT selaku ahliwaris Almarhum ATIM SOPANDI ;

Bahwa PARA PENGGUGAT mempunyai prasangka buruk terhadap itikad tidak baik PARA TERGUGAT untuk mengalihkan dengan cara dijual,

digadaikan atau dihilangkan dari tangan atas objek perkara, maka memohon kepada Pengadilan Negeri Bale Bandung kiranya berkenan untuk terlebih dahulu meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag)

terhadap bidang tanah sebagaimana tercantum dalam buku C 928 Persil 121 Kelas D III Seluas 630 M² (45 tumbak) Blok Cipeundeuy, Desa

Tarajusari Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung Propinsi Jawa Barat,

yang dalam buku C Desa masih tercatat atas nama K. KAYAT Bin TARKASAH (TURUT TERGUGAT I), dengan batas-batas : -

Utara

:

-

Selatan

:

-

Timur Barat

:

:

D. Hj. OJA

Solokan

D. YEYE

Jalan ;

10. Bahwa pernah pada saat PARA PENGGUGAT menghadap pihak Kepala

Desa Tarajusari (TURUT TERGUGAT II) bermaksud untuk membuat suratsurat warkah dan membaliknamakan atas nama Ahli Waris Almarhum

ATIM SOPANDI (PARA PENGGUGAT), TURUT TERGUGAT II menolak

untuk menandatangani surat-surat warkah serta membaliknamakan atas nama PARA PENGGUGAT dan dikatakan bahwa PARA PENGGUGAT

tidak bisa membuat surat-surat warkah serta membaliknamakan atas nama PARA PENGGUGAT dengan alasan karena sudah terbit AJB-AJB (Akta

Jual Beli), sehingga PARA PENGGUGAT mengajukan Gugatan demi mendapatkan putusan dari Pengadilan Negeri Bale Bandung tentang Pembatalan AJB-AJB (Akta Jual Beli) tersebut ;


11. Bahwa

PARA

PENGGUGAT

dengan

adanya

perbuatan

PARA

TERGUGAT tersebut wajar apabila PARA PENGGUGAT menuntut

kerugian materil maupun immaterial kepada PARA TERGUGAT dan untuk kepastian hukumnya PARA PENGGUGAT menuntut kerugian tersebut adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang harus dibayar secara seketika dan sekaligus kepada PARA PENGGUGAT ;

12. Bahwa PARA PENGGUGAT menuntut pula uang paksa (Dwangsom)

sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per-harinya apabila PARA TERGUGAT lalai melaksanakan isi putusan perkara ini sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap ;

13. Bahwa PARA PENGGUGAT memohon agar putusan perkara ini dapat

dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Verzet, Banding dan Kasasi (Uitvoerbaar Bij Voorraad) ;

Berdasarkan uraian – uraian tersebut diatas, memohon kepada Yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung melalui Majelis Hakim

yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk memberikan putusannya sebagai berikut : 1.

Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT seluruhnya ;

3.

Menyatakan PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan

2.

Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslaag) ; Hukum (Onrechtmatigedaad) ;

4.

Menyatakan PARA PENGGUGAT adalah ahliwaris Almarhum ATIM

5.

Menyatakan PARA PENGGUGAT adalah pemilik yang sah atas harta

SOPANDI ;

kekayaan peninggalan Almarhum ATIM SOPANDI berupa :

Sebidang tanah sebagaimana tercantum dalam buku C 928 Persil 121

Kelas D III Seluas 630 M2 (45 tumbak) Blok Cipeundeuy, Desa Tarajusari Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung Propinsi Jawa Barat, yang

dalam buku C Desa masih tercatat atas nama K. KAYAT Bin TARKASAH (TURUT TERGUGAT I), dengan batas-batas : -

Utara

-

Selatan

-

:

D. Hj. OJA

Timur

:

Solokan

Barat

:

Jalan

:

D. YEYE


6.

Menyatakan Akta Jual Beli No. 508/Banjaran/1996 tanggal 12 April 1996,

Akta Jual Beli No. 507/Banjaran/1996 tanggal 12 April 1996 serta Akta Jual Beli No. 08/2003 tanggal 10 Januari 2003 adalah cacat hukum dan batal

7.

8.

demi hukum ;

Memerintahkan kepada Kepala Desa Tarajusari (TURUT TERGUGAT

II)Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung untuk segera membuat suratsurat warkah atas nama PARA PENGGUGAT ;

Memerintahkan / menghukum PARA TERGUGAT (TERGUGAT I dan TERGUGAT

II) untuk menyerahkan objek sengketa

sebagaimana

tercantum dalam poin 5 diatas dalam keadaan kosong tanpa syarat 9.

apapun kepada PARA PENGGUGAT ;

Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar kerugian materil dan immaterial sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada PARA PENGGUGAT secara seketika dan sekaligus ;

10. Menghukum pula PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per-harinya

apabila PARA TERGUGAT lalai melaksanakan isi putusan perkara ini sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap ;

11. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya Verzet, Banding dan Kasasi (Uitvoerbaar Bij Voorraad) ;

Atau:

Mohon Pengadilan Negeri Bale Bandung memberikan putusannya yang

seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono). Menimbang, bahwa

TERGUGAT

I dan TERGUGAT II, telah

mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 07 Mei 2015 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I

dan Tergugat II memberikan jawaban, pada pokoknya sebagai berikut: DALAM EKSEPSI

l. GUGATAN KURANG PIHAK (Plurium Litis Consortium).

Bahwa, gugatan perkara yang diajukan para penggugat, telah mengandung

cacat (Plurium litis Consortium) dimana ada pihak yang tidak ditarik sebagai pihak tergugat, oleh karena gugatan yang diajukan oleh penggugat adalah kurang pihak/partay, dasar dan alasan hukumnya adalah sebagai berikut :


-

Bahwa dalam posita point 3 (tiga) surat gugatan, penggugat telah

mendalilkan gugatannya, dengan uraian “ dimana dalam akta jual beli

antara Kayat selaku penjual dan SUKMARA ENGKING selaku pembeli dengan bukti Akta Jual Beli No.08/2003 tanggal 10 Januari 2003 yang dibuat oleh Turut tergugat III”. Dan bahkan terhadap akta jual beli tersebut -

dalam

gugatan

ini

oleh

penggugat

sebagaimana bunyi petitum butir 6 (enam).

mohon

dibatalkan

Bahwa, dengan tidak ditariknya dandimasukannya ENGKING

SUKMARA (almarhum) atau ahli warisnya sebagai pihak dalam perkara

ini, maka menjadi tidak jelas atas relevansi hukum, kedudukan dan alas

hukum dari kedudukan para penggugat yang mendalilkan sebagai pemilik -

atas bidang tanah objek sengketa dimaksud. Bahwa

oleh

karena

ENGKING

SUKMARA

yang

mempunyai

kaitan/hubungan hukum yang banyak disebut-sebut dalam gugatan ini bahkan Akta Jual Beli Nomor: 08/2003 atas namanya minta pula dibatalkan sebagaimana dimohon dalam petitum gugatan ini tidak di

ikutsertakan sebagai pihak dalam gugatan a-quo, maka telah terbukti bahwa

gugatan

penggugat

merupakan

gugatan

yang

sifat

dan

kedudukannya kurang pihak/kurang partay. Gugatan demikian adalah gugatan yang tidak jelas, tidak lengkap dan tidak terang karena

mengandung error in persona dalam bentuk plurium litis consortium,

sehingga patut dan wajar gugatan penggugat untuk tidak diterima ( Niet Onvankelijkeverbaard ), hal mana sesuai dengan Yusisprudensi M.A.R.I Nomor : 186/K.Pdt/1984 tanggal 18 Desember 1985 yo 1125 K/Pdt/1984

tanggal 18 September 1985 Yo PT Bandung Nomor: 454/1982 tanggal 9 Juni 1983

Yo

No. 621 K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977, yang

menyatakan bahwa dengan tidak menarik pihak ketiga yang memiliki keterkaitan hukum dengan gugatan yang diajukan, maka gugatan

penggugat mengandung cacat Plurium litis consortium Yo putusan tetap Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 167/1979/Perd/PTB tertanggal 27

oktober 1970, telah menegaskan : “ Tuntutan dan Gugatan yang belum lengkap yang diajukan oleh Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

ll. GUGATAN KABUR ( OBSCUUR LIBEL )


1. Bahwa dalam posita point 2 (dua) surat gugatan, para penggugat telah mendalilkan dengan uraian “ semasa hidupnya ATIM SOPANDI memiliki

harta kekayaan hasil pembelian dari Turut Tergugat I berupa : sebidang tanah dan seterusnya”. akan tetapi dalam point ini tidak diuraikan gugatannya secara jelas dan lengkap baik mengenai subjek maupun objeknya,

dalam surat gugatan tidak disebutkan kapan tanggal dan

tahun berapa pembelian tanah antara penggugat dengan Turut tergugat I dilakukan serta dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah mana

dilakukan ? tercantum dalam akta jual beli nomor berapa ? serta hal-hal lainnya yang secara spesifik tercantum dalam suatu akta jual beli pada umumnya yang sesuai dengan prosedur dan mekanisme jual beli serta

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. karena jual beli

pembeliannya tidak diuraikan secara jelas, cermat , lengkap dan terang maka gugatan ini menjadi kabur (obscuur libel), sesuai dengan Putusan

Mahkamah Agung Republik Indonesia (M.A.R.I)No.250K/Sip/Pdt/1984 dalam perkara ini menyebutkan tidak jelasnya kapan dan atas dasar apa penggugat memperoleh hak atas tanah sengketa.

2. Bahwa, dalam gugatan poin 5 (lima) diuraikan : “ Bahwa adanya permasalahan objek tanah perkara tersebut diatas dahulu awal

cerita/almarhum ATIM SOPANDI selain memiliki objek perkara a-quo,

juga memiliki harta kekayaan lainnya.dst”. kalimat “selain memiliki objek perkara a-quo juga memiliki harta kekayaan/tanah yang lainnya “

menunjukan bahwa di dalam gugatan ini terdapat 2 (dua) objek tanah yang di klaim milik penggugat yang menurut pihak penggugat telah dikuasai oleh

tergugat I dan tergugat II, pertanyaannya tanah mana

diantara 2 (dua) objek tersebut yang dikuasai oleh tergugat apakah

bidang tanah milik ATIM SOPANDI yang katanya berasal dibeli dari Turut tergugat I seperti yang diuraikan dalam point 2 (dua) gugatan ataukah bidang tanah lainnya yang katanya

disuruh garap seperti diuraikan

dalam point 5 (lima). Oleh karena dalam gugatan ini terdapat 2 (dua) bidang tanah yang tidak jelas dan tidak lengkap, tidak terang baik subjek maupun objeknya dan isinya gelap (onduidelijk) , maka gugatan yang demikian adalah kabur( obscuur libel ).

3. Bahwa dalam butir 6 (enam) petitum gugatan penggugat memohon putusan : Menyatakan akta jual beli No.508/Banjaran/1996 tanggal 12


april 1996, akta jual beli No.507/Banjaran/1996 tanggal 12 April 1996, akta jual beli No.08/2003 tanggal 10 januari 2003 adalah Cacat hukum

dan batal demi hukum. Akan tetapi di dalam posita gugatan para

penggugat tidak menguraikan hubungan hukum (fundamentum petendi) secara terperinci secara jelas, cermat dan terang satu persatu mengenai ke tiga akta jual beli

yang dimohon pembatalan tersebut, terlebih

terhadap salah satu aktanya yaitu Akta Jual Beli No: 08/2003 tanggal 10 Januari 2003 atas nama ENGKING SUKMARA yang tidak dimasukan sebagai pihak dalam gugatan, bagaimana mungkin akta jual beli dapat dibatalkan sedangkan pemiliknya tidak dimasukan sebagai pihak dalam gugatan.

Maka dengan tidak sinkronnya antara posita/fundamentum

petendi dengan petitum menimbulkan gugatan menjadi kabur (obscuur libel).

III. KELIRU MENARIK TERGUGAT (Exeptio in Persona )

Bahwa, posita point dua (2) gugatan para penggugat mendalilkan

dengan uraian sebagai berikut : “semasa hidupnya ATIM SOPANDI memiliki harta kekayaan hasil pembelian dari turut tergugat I berupa sebidang tanah. Menimbang,

bahwa

terhadap

gugatan

Penggugat

tersebut,Turut

Tergugat I memberikan jawaban tertanggal 29 Desember 2015, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa TURUT TERGUGAT I menolak semua dalil-dalil Penggugat kecuali yang dengan tegas-tegas diakui kebenarannya oleh TURUT TERGUGAT I ;

2. Bahwa TURUT TERGUGAT I menyatakan benar dalil gugatan Penggugat

pada poin 2, dalam gugatan yang menyatakan bahwa semasa hidupnya

Almarhum ATIM SOPANDI memiliki harta kekayaan hasil dari pembelian dari Turut Tergugat I berupa sebidang tanah C 298 persil 121 kelas D III seluas 630 M2 (45 tumbak) Blok Cipeundeuy, Desa Tarajusari, Kecamatan

Banjaran, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, yang dalam buku C Desa masih tercatat atas nama K. KAYAT Bin TARKASIH (TURUT TERGUGAT I) dengan batas-batas :

-

Utara

-

Selatan

-

Timur

: D.Hj. OJA.

: Solokan.

: D. YEYE.


-

Barat

: Jalan.

Berdasarkan Surat Pernyataan Jual Beli Tanah antara K. KAYAT

(PENJUAL) dengan ATIM SOPANDI (PEMBELI) tertanggal 10 Maret 2013

yang diketahui oleh Kepala Desa Tarajusari, Drs. AAH SUTISNA dan Surat Keterangan Desa Nomor : 593/226/III/Pemdes tertanggal 26 Maret 2014 yang saat itu Kepala Desa dijabat oleh ULI MULIA yang menerangkan

bahwa Nomor C 928 persil 121 kelas D III seluas 630 M2 (45 tumbak) Blok

Cipeundey, Nomor C tersebut adalah atas nama KAYAT BIN TARKASAH dalam buku C ada, sedangkan dalam buku C besar tidak ada (hilang) dan

tanah tersebut oleh K. KAYAT BIN TARKASAH telah dijual kepada ATIM SOPANDI akan tetapi belum dibuatkan Akta Jual Beli (surat pernyataan terlampir).

3. Bahwa berdasarkan Pernyataan TURUT TERGUGAT I pada saat mediasi

tanggal 10 Novembber 2015 dihadapan Hakim Mediasi Pengadilan Negeri Bale Bandung menyatakan “bahwa TURUT TERGUGAT I belum pernah menjual tanahnya kepada ENGKING SUKMARA.

4. Bahwa berkaitan dengan Akta Jual Beli No.08/2003 tanggal 10 Januari 2003 TURUT TERGUGAT I tidak pernah menandatangani Akta Jual Beli tersebut,

namun pernah kedatangan anaknya ENGKING SUKMARA Alm yaitu Sdr.

DIDIN SAMSUDIN (TERGUGAT I) yang saat itu mengatakan bahwa kedatangannya bermaksud mengurus surat-surat objek tanah milik TURUT

TERGUGAT I yang sudah dijual kepada ATIM SOPANDI Alm dengan

membawa blanko kosong Akta Jual Beli dan TURUT TERGUGAT I disuruh menandatangani blanko kosong tersebut oleh TERGUGAT I yang kemudian

akhirnya diketahui blanko kosong tersebut menjadi Akta Jual Beli

No.08/2003 tanggal 10 Januari 2003 dimana dalam Akta Jual Beli No.08/2003 tanggal 10 Januari 2003 ternyata selaku Pihak Penjual TURUT

TERGUGAT I dan Pembeli ENGKING SUKMARA Alm yang mana hal tersebut tidak sesuai dengan apa yang dinyatakan sebelumnya oleh TERGUGAT I kepada TURUT TERGUGAT I yang mana seharusnya dalam

Akta Jual Beli No.08/2003 tanggal 10 Januari 2003 yang bertindak selaku Pembeli adalah ATIM SOPANDI Alm bukan ENGKING SUKMARA Alm.

5. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut dalam point 1 sampai

dengan point 3 maka berkaitan dengan penguasaan fisik objek tanah yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II bukanlah merupakan


kesalahan dari pihak TURUT TERGUGAT I sehingga dengan demikian TURUT TERGUGAT I tidak dapat dituntut kerugian baik secara materil maupun imateril sebagaimana dituntut Penggugat dalam surat Gugatannya;

Bahwa berdasarkan hal sebagaimana kami uraikan dalam jawaban tersebut agar Yang Mulia Ketua Majelis dan Anggota Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut

Tergugat II memberikan jawaban tertanggal 21 Desember 2015, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Turut Tergugat II menolak dengan tegas atas dalil gugatan para Penggugat.

2. Bahwa benar Para Penggugat pernah mendatangi kepada Turut Tergugat II dengan maksud untuk mengajukan permohonan perbuatan warkah-warkah

atas objek tanah yang saat ini ditempati dan dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II.

Namun permohonan Para Penggugat tersebut selaku Kepala Desa saya

melakukan penolakan adapun penolakan tersebut, Turut Tergugat II lakukan dengan alasan :

1. Hati-hati dalam pembuatan Warkah karena Penggugat membuat warkah dalam keadaan bermasalah / sengketa.

2. Ketika melakukan permohonan Para Penggugat tidak melampirkan bukti kepemilikan yang sah.

3. Bahwa di atas tanah yang dimohonkan terlah terbit Akta Jual Beli. Bahwa berdasarkan atas hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, Turut Tergugat II mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Bale Bandung telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Nomor 151 / Pdt.G / 2015 / PN.BLB. tanggal 2016 yang amarnya sebagai berikut :

14 April

A. DALAM EKSEPSI ; -

Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya .

-

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian

B. DALAM POKOK PERKARA :


-

Menyatakan bahwa Para Tergugat ( Tergugat I dan Tergugat II ) telah

melakukan perbuatan melawan hukum .

Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari

Almarhum Atim Sopandi .

Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah pemilik yang sah atas harta

peninggalan

almarhum

Atim

Sopandi

berupa

:

sebidang

tanah

sebagaimana tercantum dalam buku C 928 persil 121 kelas D III seluas 630 M2 ( 45 tombak ) terletak di blok Cipeundeuy desa Tarajusari Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung propinsi Jawa Barat ,yang dalam

buku C desa masih tercatat

TARKASAH ,dengan batas-batas : Utara

Timur

atas nama

K.KAYAT bin

: D.Hj Oja : Solokan

Selatan : D.Yeye -

-

Barat

: Jalan

Menyatakan akta jual beli No.508/Banjaran/1996 tanggal 12 April 1996

dan Akta jual beli No.507/Banjaran/1996 tanggal 12 April 1996 adalah cacat hukum dan batal demi hukum.

Menghukum Para Tergugat yakni Tergugat I dan Tergugat II

menyerahkan

tanah

objek

sengketa

berupa

:

sebidang

untuk

tanah

sebagaimana tercantum dalam buku C 928 persil 121 kelas D III seluas 630 M² (45 tombak) terletak di blok Cipeundeuy,Desa Tarajusari, .Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, yang

dalam buku C desa masih tercatat atas nama K. KAYAT Bin TARKASAH

tersebut, dalam keadaan kosong dan tanpa syarat apapun kepada Para -

Penggugat.

Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya . Menghukum

Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam

perkara ini sebesar Rp. 4.566.000,- (empat juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Jo.

Membaca akta pernyataan banding Nomor 13 / Pdt.BD / 2016/PN.BLB

Nomor

151/Pdt.G/2015/PN.BLB,

yang

telah

dibuat

oleh

Panitera

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kuasa Hukum Pembanding menyatakan

banding pada tanggal 26 April 2016 atas putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 151/Pdt.G/2015/PN.BLB, tanggal 14 April 2016 dan pernyataan Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Perdata No.369/Pdt/2016/PT.BDG.

banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terbanding / Para Penggugat masing-masing pada tanggal 13 Mei 2016 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut,

Para Pembanding semula Tergugat I dan II telah mengajukan memori banding tertanggal 1 Juni 2016, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale

Bandung pada tanggal 1 Juni 2016 dan pemberitahuan memori banding kepada para pihak masing-masing pada tanggal 2 Juni 2016 ;

Menimbang, bahwa menanggapi memori banding tersebut, Para

Terbanding /

Penggugat I sampai dengan Penggugat V telah mengajukan

Kontra memori banding tertanggal 29 Juli 2016 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 29 Juli 2016 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi

Bandung kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung dan diberitahukan kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat masing-masing

pada tanggal 1 Juni 2016 dan kepada Para Terbanding pada tanggal 13 Mei 2016 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa Para Pembanding

semula Tergugat I dan Tergugat II, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh

Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding sebagai Pengadilan

Ulangan memeriksa dan mengadili perkara akan mengadili berdasarkan secara fakta hukum yang diperoleh dari berkas perkara ini ; Menimbang,

bahwa

setelah

Pengadilan

Tinggi

memeriksa

dan

mempelajari dengan seksama berita acara sidang beserta surat-surat yang

tersebut dalam berkas perkara No. 151/Pdt.G/2015/PN.BLB dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung No.151/Pdt.G/2015/PN.BLB, tanggal 14 April 2016 maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut : Dalam Eksepsi.


Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari

pertimbangan dalam Eksepsi berkaitan dengan eksepsi yang diajukan oleh Pembanding I. dan Pembanding II semula Tergugat I dan Tergugat II secara seksama maka Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan keseluruhan pertimbangan ini karena telah tepat dan benar, sehingga segala pertimbangan

diambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan ditingkat Banding dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam Eksepsi patut di pertahankan dan dikuatkan ;

Dalam Pokok Perkara Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti

secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan

Pengadilan Negeri Bale Bandung No. 151/Pdt.G/2015/PN.BLB tanggal 14 April 2016

dan telah pula membaca dan memperhatikan dengan seksama surat

Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding I dan Pembanding II semula Tergugat I dan Tergugat II dan surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh

Para Terbanding semula Para Penggugat yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, dengan demikian Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat pertama, oleh karena

pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan

benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum

Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri sehingga

putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 151/Pdt.G/2015/PN.BLB tanggal 14 April 2016 dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Pembanding semula Para

Tergugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam Pengadilan Tingkat Pertama

maupun dalam Pengadilan Tingkat Banding, maka semua biaya perkara dalam

kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada Para Pembanding semula Para Tergugat ;


Memperhatikan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang perubahan

kedua Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum HIR peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

dan

M E N G A DI L I - Menerima permohonan banding dari Pembanding I dan Pembanding II semula Tergugat I dan Tergugat II ;

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung No. 151 / Pdt.G / 2015 / PN.BLB, tanggal 14 April 2016 yang dimohonkan banding tersebut.

- Menghukum Pembanding I dan Pembanding II semula Tergugat I dan

Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan

yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016

oleh

kami Dr. RIDWAN RAMLI, S.H.,M.H selaku Ketua Majelis, dengan H. HANIFAH HIDAYAT NOOR, S.H.,M.H dan Dr. H. LEXSY MAMONTO, S.H.,M.H masing -

masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan

Tinggi Bandung Nomor 369/PEN/PDT/2016/PT.Bdg, tanggal 19 Agustus 2016, putusan tersebut diucapkan dalam siding terbuka untuk umum pada hari Senin,

tanggal 5 September 2016 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh

Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Dra. Hj. NUR’ AINI, SH.M.H sebagai

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung tanpa dihadiri oleh pihak – pihak yang berperkara.

Hakim - Hakim Anggota, Ttd

Hakim Ketua Majelis, Ttd

H. HANIFAH HIDAYAT NOOR, S.H.,M.H. Ttd

Dr. RIDWAN RAMLI, S.H.,M.H.

Dr. H. LEXSY MAMONTO, S.H.,M.H.


Panitera Pengganti, Ttd

Dra. Hj. NUR’ AINI, SH.M.H. Perincian biaya perkara :

1. Biaya Materai ..................Rp. 2. Biaya Redaksi putusan....Rp.

6.000,-

5.000,-

3. Biaya Pemberkasan ...... Rp.139.000,-

Jumlah ........ Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).


PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents