PT.BDG DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

P U T U S A N Nomor : 339/ PDT/2016/PT.BDG DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI JAWA BARAT, yang memeriksa dan mengadili

perkara-perkara perdata dalam Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dalam perkara antara : --------------------------------------------

1. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Rl Cq. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Barat Cq. Walikota Kota

Bandung,

yang

beralamat

Wastukencana No.2 Bandung ;

dan

Berkedudukan

di

Jalan

2. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Rl Cq. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Barat Cq. Walikota Kota Bandung Cq. Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota

Bandung, yang beralamat dan berkedudukan di Jalan Cianjur No.34 Kota Bandung.

3. Ir. AGOES SJAFROEDIN, MM, Pejabat Pembuat Komitmen (PPKM), beralamat di Jalan Cianjur No. 34 Bandung.

Ketiganya dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. Drs. ARIEF SYAIFUDIN,SH , Kepala Bagian Hukum dan HAM pada Sekretariat Daerah Kota Bandung ;

2. ASEP MULYANA, SH , Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung ;

3. SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH., Fungsional Umum pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung ;

4. MUHAMMAD QADAFI, SH ., Fungsional Umum pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung ;

5. HERMAN HARI RUSTAMAN, ST.,SH.,M.Ak., Fungsional Umum pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung ;

6. RANI SUHARTINI,SH., Fungsional Umum pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung ;

Putusan Nomor 339/PDT/2016/PT.Bdg Halaman 1 dari 29 hal.

7. RISMAN AL ISNAENI, SH., Fungsional Umum pada Bagian Hukum dan Sekretariat Daerah Kota Bandung ;

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 Februari 2016, Nomor : 180/0834.Bag.Huk.HAM, tertanggal 28 Mei 2015, Nomor : 180/429DBMP, tertanggal 28 Mei 2015, Nomor : 180/51/PPBM-DBMP, memilih domisili hukum pada Kantor Bagian Hukum dan HAM

Sekretariat Daerah Kota Bandung di Jalan Wastukancana No. 2 Bandung ;

PARA PEMBANDING SEMULA TERGUGAT I,II,III ; Lawan:

PT. MULUS NATA USAHA beralamat dan berkedudukan di Jalan

Kencana Dalam XIII C.8 No.13 Kabupaten Bandung, telah memilih domisili hukum pada HOTMA AGUS SIHOMBING, SH. MH., HARLES SILABAN, SH. Kedua-duanya adalah Advokat pada Kantor SALIDE,

SIHOMBING & PARTNERS LAW FIRM, yang beralamat dan berkedudukan kantor di Jalan .Jend. A Yani No. 262 Stadion PERSIB Kota Bandung,

sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 April 2016 (Surat Kuasa terlampir).

TERBANDING SEMULA PENGGUGAT :

Pengadilan Tinggi tersebut : -----------------------------------------------Telah

membaca

Berkas

perkara

dan

surat-surat

yang

bersangkutan dengan perkara ini ; --------------------------------------------------TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan – keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Bandung, tertanggal 7 Januari 2016, Nomor : 196/ Pdt./G/ 2015/ PN. Bdg., yang amarnya berbunyi sebagai berikut : ---------------------------

DALAM PROVISI : -

Menolak gugatan provisi untuk seluruhnya.


DALAM KONPENSI ; DALAM EKSEPSI : -

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA : -

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian .

-

Menyatakan demi hukum Surat Perjanjian (Kontrak) No. PPKM / PIG-A-L / PPBM/DBMP/2012 tanggal

602.1 / 99 /

08-06-2012

Jo Surat

penyerahan Lokasi dan Surat Perintah mulai kerja (SPMK) No. 99/SPMK/PPKM/PIG-A-L/PPBM/DBMP/2012 tanggal 19 Juni 2012 adalah sah dan berkekuatan hokum serta mengikat kepada para pihak ( Pihak Penggugat dan Para Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ) ; -

Menyatakan demi hukum Perpanjangan Waktu selama 50 hari yang telah

disepakati antara Tergugat III dengan Penggugat untuk pembangunan Jalan Akses SUS Gedebage sepanjang 750 M dan lebar 14 M adalah sah

dan mengikat kedua belah pihak, karena pemberian ijin perpanjangan

waktu tersebut telah sesuai dengan Pasail 17 ayat 1 Surat Perjanjian

(Kontrak) No. 602.1/99/PPKM/PIG-A-L/PPBM/DBMP/2012 tertanggal 0806-2012. -

Menyatakan tindakan dari Para Tergugat Tergugat III ) yang menolak

(Tergugat I, Tergugat II dan

pelaksanaan serah terima penyerahan

Jalan Akses SUS Gedebage sepanjang 750 M dan lebar 14 M di

Kecamatan Gedebage sesuai Surat Perjanjian (Kontrak) No. 602.1 /99 /PPKM / PIG-A-L/PPBM/DBMK/2O12 tertanggal 08-06-2012 dari pihak

Penggugat pada bulan Maret 2013 adalah perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi). -

Menghukum Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) untuk menerima penyerahan ,jalan Akses SUS Gedebage sepanjang 750 Putusan Nomor 339/PDT/2016/PT.Bdg Halaman 3 dari 29 hal.

M dan lebar 14 M di Kecamatan Gedebage, kota Bandung dari Penggugat tanpa beban apapun. -

Menghukum Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III)

untuk melaksanakan pembayaran kekurangan nilai Proyek sebesar Rp. 2.905.052.274,- (dua Milyar Sembilan ratus lima juta lima puluh dua ribu

dua ratus tujuh puluh empat rupiah ) di kurangi denda per hari keterlambatan sebesar 1 o/oo (satu per seribu) dari sisa nilai pelaksanaan pekerjaan kepada pihak Penggugat sesuai dan berdasarkan

Surat Perjanjian (Kontrak) No. 602.1/99/PPKM/PIG-A-L/PPBM/DBMP/2012 tertanggal 08 Juni 2012 sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan Hukum tetap tanpa beban apapun. -

Menghukum Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) dan atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya tanpa kecuali untuk tidak melakukan Aktivitas diatas .Jalan Akses SUS Gedebage

sepanjang 750 M dan lebar 14 M di Kecamatan Gedebage sampai menunggu putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap. -

Menolak selain dan selebihnya.

DALAM REKONPENSI : -

Menolak gugatan Penggugat dalam rekonpensi untuk seluruhnya

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI : -

Menghukum Tergugat konpensi / Penggugat dalam rekonpensi untuk

membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.271.000,- ( Dua juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah ).

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 4

Mei 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, dibawah register Nomor : 196/Pdt./G/2015/PN.Bdg dan


perbaikan gugatan tertanggal 11 Agustus 2015, telah mengajukan gugatan kepada Para Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut : 1. Bahwa Pemerintah Kota Bandung ( Tergugat I ) dalam anggaran 2012

telah menyediakan dana untuk biaya Pembangunan Jalan. Akses Sus Gedebage Panjang 750 M2 dan lebar 14 M2 di Kecamatan Gedebage ;

2. Bahwa sebagai tindak lanjut Pembangunan .Jalan Akses SUS Gedebage tersebut. dimana Tergugat I telah menyediakan anggaran pada tahun

2012 dan sebagai Pengguna anggaran tersebut diserahkan kepada Tergugat II.

3. Bahwa dengan tersedianya biaya Pembangunan Jalan .Akses SUS Gedebage di Kecamatan dalam anggaran 2O12, yang telah diserahkan Tergugat I Penggunaannya kepada Tergugat II, maka Tergugat II

berdasarkan Jabatan/Wewenangnya telah menunjuk dan menetapkan

Tergugat III sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPKm) Dalam Kegiatan Pembangunan Intrastruktur Gedebage sesuai dan berdasarkan Surat Keputusan 2012 ;

Tergugat II No.050/038-DBMP/2012 tertanggal 2 Januari

4. Bahwa berdasarkan Pengumuman Pemenang Pelelangan dari Panitia Pengadaan

jasa

08/PPJK/DBMP/2012

Konstruksi

tertanggal

9

No,

Mei

027/15-15/PIG-03/PPL-

2012

,

untuk

kegiatan

pengembangan Infrastruktur Gedebage pada Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung

telah ditetapkan perusahaan Pemenang

Pelelangan yaitu No.Paket : PIG-03, pekerjaan Pembangunan

Jalan

Akses SUS Gedebage Nilai HPS : Rp. 7.313.415.282.00 Pemenangnya

adalah PT. MULUS NATA USAHA dengan harga Penawaran Terkoreksi Rp. 6.083.878.690,-

5. Bahwa dengan ditetapkannya Penggugat sebagai Pemenang lelang oleh Panitia Pengadaan .Jasa Konstruksi pada tanggal 9 Mei 2012, sehingga diantara Penggugat dengan Tergugat III (Pejabat Pembuat komitmen ) telah

membuat

dan

menandatangani

surat

Perjanjian

tentang

Pembangunan Jalan Akses Sus Gedebage sepanjang 750 M2 dan lebar 14

M2 di Kecamatan Gedebage Kota Bandung tahun Anggaran 2012 No. 602.1/99/PPKM/PIG-A-L/PPBM/DBMP/2012.tanggal 8 Juni 2012 ;


6. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Surat Perjanjian tentang Pembangunan Jalan

Akses SUS Gedebage di Kecamatan Gede bage, Kota Bandung tahun Anggaran

2012

No.

602.1/09/PPKM/PIG-A-L/PPBM/DBMP/2012

tertanggal 08-06-2012 telah jelas disebutkan : Pihak Pertama (Tergugat

III) dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas, memberi tugas kepada pihak Kedua (Penggugat) dan Pihak Kedua menerima tugas dari

pihak Pertama untuk melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Jalan Akses SUS Gedebage di Kecamatan Gedebage pada kegiatan Pembangunan Pengembangan

Infrastruktur

Gedebage,

sesuai

dengan

spesifikasi

khusus, spesifikasi umum, Gambar-gambar, dokumen penawaran serta dokumen-dokumen pengadaan barang/jasa terkait.

7. Bahwa

pada tanggal 18-06-2012 pihak Tergugat III selaku Pejabat

Pembuat Komitmen telah menyerahkan lokasi pekerjaan kepada pihak Kedua (Penggugat) dan Pihak Kedua (Penggugat) menerima lokasi pekerjaan dari pihak Pertama ( Tergugat I) untuk melaksanakan pengembangan Infrastruktur Gedebage

dalam jangka waktu 180 hari

kalender ( vide Surat Penyerahan lokasi pekerjaan ) SPLP No. 99/SPLP/PPKM/PIG-A-L/PPBM/DBMP/2012 tanggal 18 Juni 2012 ;

8. Bahwa kemudian Tergugat III pada tanggal 19 Juni 2012 telah

menerbitkan Surat Perintah mulai kerja (SPMK) No. 99/SPMK/PPKM/PIG-

A-L/PPBM/DBMP/2012 yang menyatakan pejabat Pembuat Komitmen

kegiatan Pengembangan Infrastruktur Gedebage pada Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung tahun Anggaran 2012 berdasarkan surat perjanjian

kontrak

No.602.1/99/PPKM/PIG-A-L/PPBM/DBMP/2012

tertanggal 8 Juni 2012 dan Surat Penyerahan Lokasi pekerjaan No.

99/SPLP/PPKM/PIG-A-L/PPBM/DBMP/2012 tanggal 18 Juni 2012 dengan ini memerintahkan kepada Taufik Nasori,SE Direktur Utama PT. Mulus Nata Usaha untuk melaksanakan pekerjaan Pengembangan Infrastrujtur

Gedebage , pembangunan Jalan Akses SUS Gedebage panjang 750 M2 dan lebar 14 M Kecamatan Gedebage dalam waktu 180 hari kelender terhitung sejak tanggal 19 Juni 2012 sampai dengan tanggal

15

Desember 2012 dan harus sudah dimulai selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari kalender sejak tanggal APMK ini ;

9. Bahwa

dengan

Penyerahan

ditandatangani

lokasi

pekerjaan

dan

diserahkannya

Surat

No.99/SPLP/PPKM/PIG-A-


L/PPBM/DBMP/2012 tanggal 18 Juni 2012 dan surat perintah mulai kerja (SPMK) No. 99/SPMK/PPKM/PIG-A-L/PPBM/DBMP/2012 tanggal 19 Juni 2012 oleh pihak Tergugat III kepada pihak Penggugat , maka pihak

Penggugat telah menguasai lokasi dan membangun Jalan. Akses SUS Gedebage di Kecamatan Gedebage Kota Bandung ;

10. Bahwa mengacu kepada Pasal 9 ayat 1 surat perjanjian (Kontrak)

No.602.1/99/PPKM/PIG-A-L/PPBM/DBMP/2012 tertanggal 8 Juni 2012

Pembangunan jalan Akses SUS Gedebage Kecamatan Gedebage Kota

Bandung harus diselesaikan dalam jangka waktu 180 hari kalender

terhitung sejak keluarnya Surat Perintah mulai kerja (SPMK) ternyata Penggugat dalam waktu 180 hari tersebut baru dapat menyelesaikan

Pembangunan jalan Akses SUS Gedebage sepanjang 500 M lebar 14 M, dari panjang keseluruhannya 750 M;

11. Bahwa keterlambatan yang dialami Penggugat dalam penyelesaian Pembangunan Jalan Akses SUS Gedebage Kecamatan Gedebage Kota

Bandung pihka Penggugat telah membicarakan dan meminta izin kepada

Tergugat III, dan pada saat itu Tergugat III telah menyetujui dengan penambahan waktu selama 50 hari, dan pihak Penggugat tetap didenda

1 0/00 ( satu perseribu ) /hari sesuai dengan Pasal 17 ayat 1 Surat Perjanjian ( Kontrak) No. 602.1/99/PPKM/PIG-A-L/PPBM/DBMP/2012 tertanggal 8 Juni 2012 , yang berbunyi :

"Apabila pihak kedua tidak

dapat menyelesaikan pekcrjaan sesuai dcngan jangka waktu yang telah

ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat ( 1 ), maka untuk setiap hari keterlambatan pihak kedua dikenakan denda sebesar 1 0/00 (satu per seribu) dari nilai pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 "

12. Bahwa dengan

adanya persetujuan dari Tergugat III mengenai

penambahan/perpanjangan waktu selama 50 hari, dan Penggugat tetap

didenda sebesar 1 o/oo (satu per seribu) setiap hari. maka pihak

Penggugat telah melanjutkan Pembangunan Jalan Akses SUS Gedebage sampai selesai sepanjang 750 M dan lebar 14 M pada bulan Februari 2013 ;

13. Bahwa sehubungan pada bulan Februari 2013 Pembangunan Jalan Akses SUS Gedebage di Kecamatan Gedebage telah selesai dibangun oleh pihak

Penggugat. maka Penggugat telah menemui Tergugat III dengan Putusan Nomor 339/PDT/2016/PT.Bdg Halaman 7 dari 29 hal.

maksud dan tujuan untuk menyerahkan basil Pekerjaan Penggugat

tentang pembangunan Jalan Akses SUS Gedebage Kecamatan Gedebage Kota Bandung yang telah selesai 100 %. supaya dibuatkan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (Pasal 11 ayat 1 Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor . 602.1/99/PPKM/PIG-A-L/PPBM/DBMP/2012 tertanggal

8 Juni 2012 , namun Tergugat III menolak atas penyerahan tersebut Karena menurut

Tergugat III penyelesaian Pembangunan Jalan Akses

SUS Gedebage di Kecamatan Gedebage Kota Bandung tidak tepat waktu

serta penambahan waktu menyelewati tahun berjalan, apabila ada penambahan

waktu

dan

melewati

tahun

berikutnya,

penambahan waktu tersebut haruslah melalui Tergugat I ;

14. Bahwa

Tergugat

Penggugat III.

menolak

Penggugat

dapat

secara

tegas

melanjutkan

maka

keberatan

dan

izin

dan

menyelesaikan

pekerjaan atas Pembangunan Jalan Akses SUS Gedebage terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Tergugat III, kalaupun seandainya benar

yang disampaikan oleh Tergugat III, maka Tergugat III seharusnya memberitahukan kepada Penggugat serta Tergugat memberikan

Izin

Penambahan/Perpanjangan

Pembangunan Jalan Akses

SUS

Gedebage

III tidak waktu

akan

dalam

Kecamatan

Gedebage Kota Bandung dan Penambahan/Perpanjangan waktu yang dilakukan oleh Penggugat atas persetujuan dari Tergugat III juga telah sesuai dengan Pasal l7 ayat 1 Surat Perjanjian (Kontrak) No. 602.1/99/PPKM/PIG-A-L/PPBM/DBMP/2012 tertanggal 8 Juni 2012 ;

15. Bahwa Penggugat menegaskan apa yang telah dituangkan dalam Surat Perjanjian

(Kontrak)

No.

602.1/99/PPKM/PIG-A-L,/PPBM/DBMP/2012

tertanggal 08-06- 2012 haruslah dituruti oleh kedua belah pihak karena

merupakan Undang-undang, sedangkan Persetujuan ijin Penambahan waktu tidak pernah tercantum didalam Pasal demi Pasal hurus melalui

Walikota Bandung (Tergugat I), sehingga Penolakan dari Tergugat III

atas penerimaan hasil Pekerjaan Penggugat mengenai Pembangunan Jalan Akses SUS Gedebage, kecamaan Gedebage. Kota Bandung adalah

merupakan rekayasa dalam mengingkari apa yang telah disepakati dan tindakan tersebut merupakan perbuatan IngkarJanji (Wanprestasi).

16. Bahwa dengan terbuktinya tindakan dari Tergugat III merupakan

rekayasa untuk monolak dalam serah terima Pembangunan Jalan Akses Putusan Nomor 339/PDT/2016/PT.Bdg Halaman 8 dari 29 hal.

SUS Gedebage, Kecamatan Gedebage, Kota Bandung tanpa alasan dan

dasar hukum yang jelas, maka Penggugat telah mengalami kerugian yang besar, karena Biaya yang

dipergunakan Penggugat dalam

Pemhangunan Jalan Akses SUS Gede Bage sampai selesai telah

disepakati antara Penggugat dengan Para Tergngal I, Tergugat II dan Tergugat III berjumlah Rp. 6.083.878.690,-dan dari jumlah uang tersebut Penggugat baru

menerima sebesar Rp. 3.178.826.616.- dan

masih ada sisa yang belum dibayarkan Tergugat I, Tergugat II dan

Tergugat III kepada Penggugat sebesar Rp. 2.905.052.274,- sedangkan Pekerjaan Penggugat dalam Pembangunan Jalan Akses SUS Gedebage, Kecamatan Gedebage , Kota Bandung telah selesai/tuntas

17. Bahwa Penggugat menduga terhadap Penolakan Serah terima hasil Pekerjaan

Penggugat sesuai dengan Surat Perjanjian (Kontrak) No.


tertanggal

08-06-2012

mengenai Pembangunan Jalan Akses SUS Gedebage di Kecamatan

Gedebage, semuanya adalah Rekayasa dari Tergugat III, Karena menurut informasi yang didengar Penggugat, para Tergugat telah menganggarkan biaya pengaspalan

Jalan Akses SUS Gedebage pada

Anggaran 2015 dan telah melakukan pelelangan terhadap pembangunan Jalan tersebut, padahal berdasarkan Surat Penyerahan Lokasi Pekerjaan

No. 99/SPLP/PPKM/PIG-A-L/PPBM/DBMP/2012 tanggal 19 Juni 2012 dimana Jalan Akses SUS Gedebage di Kecamatan Gedebage masih tetap

dibawah penguasaan dari Penggugat karena belum ada serah terima antara pihak Penggugat dengan Tergugat III sehingga bagaimana

mungkin Jalan. Akses SUS Gedebage dapat di Beton, sedangkan hak dari Penggugat belum diselesaikan oleh Para Tergugat ;

18. Bahwa perlu Penggugat sampaikan, dengan adanya penolakan dari Tergugat I , Tergugat II dan Tergugat III terhadap serah terima atas

hasil pekerjaan Penggugat mengenai Pembangunan Jalan Akses SUS Gedebage

sesuai

dengan

Surat

6O2.1/99/PPKM/PIG-A-L/PPBM/DBMP/2012

Perjanjian

(Kontrak)

No.

tertanggal 08-06-2012,

maka pihak Penggugat telah mengalami kerugian

Materiil

manpun

immateril, dan kerugian tersebut haruslah Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng diantara :


Kerugian Materiil : a. Nilai Kontrak Pembangunan Jalan Akses SUS Gedebage dikecamatan

Gedebage sepanjang 750 M2 lebar 14 M2 sesuai dengan berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) 602.1 / 99 / PPKM / PIG – A –L / PPBM / DBMP / 2O12 tertangga! 08 Juni 2012 sebesar

Rp. 6.083.878.690,-

(Enam Milyar delapan puluh tiga juta delapanratu tujuh puluh delapan ribu enam ratus Sembilan puluh rupiah).yang diterima Penggugat baru sebesar

Rp.

3.178.826.616

dan

sisanya

sehesar

Rp. 2.905.052.274 masih berada dibawah penguasaan para Tergugat tanpa dasar hukum yang jelas.

b. Pinjaman Uang dari bank sebesar Rp. 3 Milyar yang dipakai Penggugat sebahagian untuk membiayai pembangunan Jalan Akses SUS Gedebage sepanjang 750 M sampai saat ini belum dibayarkan.

c. Bunga yang dibayar Penggugat setiap bulan ke pihak Bank sebesar

Rp.150.000.000,- ,- (Seratus lima puluh juta rupiah) sejak tahun 2012 .sampai sekarang.

Kerugian Immateril : Bahwa akibat adanya penolakan dari Tergugat I s/d Tergugat III terhadap

penerimaan Serah Terima Pembangunan Jalan Akses SUS Gedebage, sehingga

pihak Penggugat tidak dipercaya oleh yang punya uang dan rekan bisnis Penggugat.

maka

secara

moril

telah

Rp. 5.000.0000.000,- ( Lima Milyard rupiah );

mengalami

kerugian

sebesar

19.Bahwa agar Gugatan Penggugat tidak menjadi sia-sia (Illusoir) maka

Penggugat memohon kepada Pengadilan agar berkenan untuk melakukan Sita Jaminan terhadap :

“ Jalan Akses SUS Gedebage panjang 750 M lebar 14 M di Kecamatan Gedebage yang dibangun oleh Penggugat sesuai dengan Surat

Perjanjian(Kontrak)No602.1/99/PPKM/PK1-A-L/PPBM/DBMP/2012 tertanggal 0806-2012, yang ditandatangani Tergugat III (selaku Pihak Pertama) dengan Pihak Penggugat (selaku Pihak Kedua), diatas kertas bermeterai cukup.


Bahwa Gugatan Para Penggugat secara hukum adalah didasarkan kepada bukti-

butli otentik dan sah menurut hukum, sehingga Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung telah beralasan secara hukum untuk menerima gugatan Penggugat serta memberikan putusan sebagai berikut : DALAM PROVISI :

Menghentikan/melarang Tergugat atau siapa saja yang mendapat

hak dari

padanya untuk menguasai dan melakukan aktivitas diatas jalan Akses SUS Gedebage dengan panjang 750 M lebar 14 M di Kecamatan Gedebage Kota

Bandung yang dibangun oleh Penggugat sesuai dan berdasarkan Surat Perjanjian

( Kontrak) No. 602.1 / 99 / PPKM / PIG - A-L / PPBM / DBMP / 2012

tertanggal 08 Juni 2012 yang ditanda tangani oleh Tergugat III selaku pihak

Pertama dengan Penggugat selaku pihak Kwedua sampai menunggu putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hokum tetap ; PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Sita jaminan yang telah dilakukan oleh Pengadilan ;

3. Menyatakan demi hukum

Surat Perjanjian (Kontrak) No.

602.1 / 99 /

Surat

(SPMK)

PPKM / PIG-A-L / PPBM / DBMP / 2012 tanggal penyerahan

Lokasi

dan

Perintah

08-06-2012

mulai

kerja

Jo Surat

No.

99/SPMK/PPKM/PIG-A-L/PPBM/DBMP/2012 tanggal 19 Juni 2012 adalah sah dan berkekuatan hokum serta mengikat ke[pada para pihak ( Pihak Penggugat dan Para Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ) ;

4. Menyatakan demi hukum Perpanjangan Waktu selama 50 hari yang telah

disepakati antara Tergugat III dengan Penggugat untuk pembangunan Jalan Akses SUS Gedebage sepanjang 748,3 M dan lebar 14 M adalah sah dan mengikat kedua belah pihak, karena pemberian ijin perpanjangan waktu tersebut telah sesuai dengan Pasail 17 ayat 1Surat Purjanjian (Kontrak) No. 602.1/99/PPKM/PIG-A-L/PPBM/DBMP/2012 tertanggal 08-06-2012.

5. Menyatakan tindakan dari Para Tergugat Tergugat III ) yang menolak

(Tergugal I, Tergugal II dan

pelaksanaan surah terima penyerahan Jalan

Akses SUS Gedebage sepanjang 750 M dan lebar 14 M di Kecamatan gedebage sesuai

Surat Perjanjian (Kontrak) No. 602.1/00/PPKM/PIG-APutusan Nomor 339/PDT/2016/PT.Bdg Halaman 11 dari 29 hal.

L/PPBM/DBMK/2O12 tertanggal 08-06-2012 dari pihak Penggugat pada bulan Maret 2013 adalah perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi).

6. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugal III) untuk

menerima penyerahan ,jalan Akses SUS Gedebage sepanjang 750 M dan lebar 14 M M di Kecamatan gedebage sesuai

Surat Perjanjian (Kontrak)

No. 602.1/00/PPKM/PIG-A-L/PPBM/DBMK/2O12 tertanggal 08-06-2012 dari pihak Penggugat pada bulan Maret 2013 adalah perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi).

7. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugal III) untuk

menerima penyerahan ,jalan Akses SUS Gedebage sepanjang 750 M dan

lebar 14 M di Kecamatan Gedebage, kota Bandung dari Penggugat tanpa beban apapun.

8. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) untuk melaksanakan

pembayaran

kekurangan

nilai

Proyek

sebesar

Rp. 2,905.052.274,-(dua Milyar Sembilan ratus lima juta lima puluh dua ribu

dua ratus tujuh puluh empat rupiah ) kepada pihak Penggugat sesuai dan berdasarkan

Surat

Perjanjian

(Kontrak)

No.

6O2.1/99/PPKM/PIG-A-

L/PPBM/DBMP/2012 tertanggal 08 Juni 2012 sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan Hukum tetap tanpa bebam apapun.

9. Menghukum Para Tergugat (Tergngal I, Tergugat II dan Tergugat III) dan

atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya tanpa kecuali untuk tidak melakukan Aktivitas diatas .Jalan Akses SUS Gedebage sepanjang 750 M dan lebar 14 M di Kecamatan Gedebage sampai menunggu perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

putusan

10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat :

Kerugian Materil :

a. Pinjaman Uang dari bank sebesar Rp. 3 Milyar yang dipakai

sebahagian untuk membiayai pembangunan .Jalan Akses SUS sepanjang 750 M sampai saat ini belum dibayarkan ;

b. Bunga

yang

dibayar

Penggugat

setiap

bulan

ke

pihak Bank

sebesar Rp. 150.000.000,- ( Seratus lima puluh juta Rupiah ) sejak tahun 2012 sampai sekarang ;


-

Kerugian Immateril:

sebesar Rp. 5.000.000.000,- ( Lima Milyard Rupiah ) ;

11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya-biaya perkara yang timbul seluruhnya ;

12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar

uang paksa (dwangsom)

sebesar Rp. 5.000.000,- ( Lima juta Rupiah ) setiap harinya apabila lalai melaksanakan

isi

putusan

berkekuatan hukum tetap ;

ini

terhitung

sejak

putusan

perkara

ini

13. Menyatakan putusan dalam perkara ini sebagai putusan yang dapat

dilaksanakan terlebih dahulu walaupun para pihak melakukan upaya hukum banding dan Kasasi ;

SUBSIDAIR: Apabila Pengadilan berpendapat lain , mohon putusan yang seadil-adilnya ; Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, fihak kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III , memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut: I.

DALAM EKSEPSI

A.GUGATAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL) Bahwa penyebutan Tergugat I sebagaimana pada halaman 1 (satu) Gugatan

aquo, yaitu: ”Pemerintah Republik Indoesia cq. Menteri Dalam Negeri RI cq.

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Barat cq. Walikota Kota Bandung … sebagai TERGUGAT I”

Berdasarkan Bab VI Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 beserta amandemen disebutkan bahwa:

“Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintahan

Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis”.


Bahkan penulisan ”PEMERINTAH RI cq. MENTERI DALAM NEGERI cq.

GUBERNUR PROVINSI JAWA BARAT cq. WALIKOTA BANDUNG” adalah SALAH,

karena Walikota bukanlah bawahan langsung dari Gubernur maupun Menteri Dalam Negeri. Bab VI Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 beserta amandemen menyebutkan bahwa:

“Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan

mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.”

Di dalam Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa:

“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah provinsi dan Daerah

provinsi itu dibagi atas Daerah kabupaten dan kota ”.

Selanjutnya di dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa:

“Daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

ayat (1) merupakan Daerah dan masing-masing mempunyai Pemerintahan Daerah”.

Dengan penyebutan yang salah kepada Walikota Bandung, maka gugatan aquo tidak jelas ditujukan kepada siapa, karena Walikota bukanlah bawahan langsung dari Menteri Dalam Negeri maupun Gubernur.

Dengan demikian sangat jelas bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat

adalah sangat tidak jelas (Obscuur Libel), sehingga sudah seharusnya Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara a quo menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

B. EKSEPSI ERROR IN PERSONA Bahwa Penggugat telah melakukan kesalahan dengan menarik Tergugat I (Walikota Bandung) dan Tergugat II (Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung) sebagai pihak dalam perkara a quo, apabila memperhatikan

gugatan Penggugat dengan seksama, maka rangkaian perbuatan yang

dituduhkan oleh Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II adalah mengada-ada dan keliru dengan alasan-alasan sebagai berikut:


1. Bahwa dalil-dalil Penggugat pada Posita Gugatannya halaman 2 angka 1

dan 2 tidak relevan dengan Petitum angka 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan 11. Dalam hal pekerjaan yang pernah dilakukan oleh Penggugat pada Tahun

2012, sudah jelas hal tersebut dilaksanakan dalam hubungan hukum antara

Pejabat

Pembuat

Komitmen

(PPKm)

dengan

Penggugat,

berdasarkan perjanjian tertulis berupa kontrak sebagaimana didalilkan sendiri oleh Penggugat pada halaman 2 angka 6 Posita Gugatannya.

Dengan demikian, maka adalah salah alamat apabila Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat I, hal ini sejalan pula dengan:

a. Walikota incasu Tergugat I dalam kedudukannya sebagai kepala pemerintahan berdasarkan ketentuan Pasal 5 huruf b. UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan:

”Gubernur/Bupati/Walikota selaku Kepala Pemerintahan Daerah: menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Pengeluaran”;

b. Bahwa begitu pula ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan: (1).

Kepala Daerah selaku kepala pemerintah daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan

mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan (2).

daerah yang dipisahkan. Pemegang

sebagaimana

kekuasaan

kewenangan: (3).

dimaksud c.

Anggaran/Barang;

pengelolaan pada

Menetapkan

ayat

keuangan (1)

dimaksud

mempunyai

Kuasa

Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah

pada ayat (1) dilaksanakan oleh:

daerah

Pengguna

sebagaimana

a. Kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku

PPKD;

b. Kepala SKPD selaku pejabat Pengguna Anggaran/barang

daerah;

c. Lebih

lanjut

di

dalam

Penjelasan

atas

Peraturan

Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa: ”... Kepala daerah Putusan Nomor 339/PDT/2016/PT.Bdg Halaman 15 dari 29 hal.

selaku

pemegang

dalam

pengelolaan

kekuasaan

penyelenggaraan

pemerintahan daerah adalah juga pemegang keuasaan keuangan

daerah.

Selanjutnya

kekuasaan tersebut dilaksanakan oleh kepala satuan kerja

pengelola

keuangan

daerah

selaku

pejabat

pengelola keuangan daerah dan dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna

anggaran/barang daerah di bawah koordinasi Sekretaris

Daerah. Pemisahan ini akan memberikan kejelasan dalam pembagian

wewenang

dan

tanggung

jawab,

terlaksananya mekanisme checks dan balances serta untuk mendorong upaya peningkatan profesionalisme dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan”.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana dijelaskan pada huruf a, b, dan c di atas maka jelas sekali digugatnya Walikota Bandung (incasu Tergugat I) adalah sangat mengadaada

karena

dalam

urusan

pelaksanaan

kegiatan/pekerjaan a quo terdapat Pengguna Anggaran

bahkan Kuasa Pengguna Anggaran. Dengan demikian, maka gugatan a quo telah salah alamat (error in

persona) apabila diajukan kepada Walikota Bandung.

2. Bahwa dalil-dalil Penggugat pada Posita Gugatannya halaman 2 angka 2

dan 3 tidak relevan dengan Petitum angka 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan 11. Dalam hal pekerjaan yang pernah dilakukan oleh Penggugat pada Tahun

2012, sudah jelas hal tersebut dilaksanakan dalam hubungan hukum antara

Pejabat

Pembuat

Komitmen

(PPKm)

dengan

Penggugat,

berdasarkan perjanjian tertulis berupa kontrak sebagaimana didalilkan sendiri oleh Penggugat pada halaman 2 angka 6 Posita Gugatannya.

Dalam urusan pelaksanaan kegiatan/pekerjaan a quo, Tergugat II selaku Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung melaksanakan

kegiatan/pekerjaan tersebut melalui Tergugat III selaku Pejabat Pembuat Komitmen dalam Pekerjaan Pembangunan Jalan Akses SUS Gedebage di Kecamatan Gedebage Tahun Anggaran 2012. Hal ini sejalan dengan Putusan Nomor 339/PDT/2016/PT.Bdg Halaman 16 dari 29 hal.

ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana diatur ketentuan sebagai berikut:

(1) Pejabat pengguna anggaran dalam melaksanakan tugas dapat

melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja pada SKPD selaku kuasa pengguna anggaran/pengguna barang.

Dengan demikian maka gugatan a quo yang ditujukan kepada Tergugat II

(Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung) adalah salah alamat (error in persona). II.

DALAM POKOK PERKARA 1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi mohon dianggap termuat pula dalam pokok perkara.

2. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III (selanjutnya dapat disebut sebagai “Para Tergugat”) menolak secara tegas seluruh dalil-dalil

yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam Surat Gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan secara tertulis diakui oleh Para Tergugat.

3. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat, baik itu di dalam Posita maupun Petitum Gugatannya.

Bahwa dalil-dalil Penggugat yang menyebutkan adanya perpanjangan waktu selama 50 hari dengan denda sebesar 1o/oo (satu per seribu) setiap hari, sebagaimana posita gugatannya pada angka 11, 12,13, dan 14 adalah tidak benar, karena secara formal hubungan hukum antara

Penggugat dengan Tergugat III diatur dengan Surat Perjanjian sebagai berikut:

a. Surat Perjanjian antara Pemerintah Kota Bandung dengan PT. Mulus

Nata

Usaha

Nomor:

602.1/99/PPKM/PIG-A-

L/PPBM/DBMP/2012 tanggal 8 Juni 2012 tentang Pembangunan Jalan Akses SUS Gedebage di Kecamatan Gedebage Tahun

Anggaran 2012, jangka waktu perjanjian ini adalah selama 180 Putusan Nomor 339/PDT/2016/PT.Bdg Halaman 17 dari 29 hal.

(seratus delapan puluh hari) kalender sejak tanggal 8 Juni 2012; dan

b. Addendum

Kontrak

Nomor:


L.ADD/PPBM/DBMP/2012 tanggal 3 Desember 2012 dari Kontrak Nomor: 602.1/99/PPKM/PIG-A-L/PPBM/DBMP/2012 tanggal 8 Juni 2012 untuk Pekerjaan Pembangunan Jalan Akses SUS Gedebage

Tahun Anggaran 2012, jangka waktu perjanjian ini berakhir pada tanggal 22 Desember 2012.

Berdasarkan kedua perjanjian tersebut di atas tentunya Penggugat sudah

mengetahui bahwa pekerjaan a quo akan berakhir pada tanggal 22 Desember 2012, dan seharusnya sebelum tanggal 22 Desember 2012 Penggugat telah menyelesaikan pekerjaannya 100%.

Dalam kenyataannya justru Penggugat tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan tepat waktu, oleh karena itu justru pada tanggal 19 Desember 2012 telah dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh Tergugat III.

Dengan demikian sudah sepatutnya dalil dalam posita gugatan tersebut ditolak serta Petitum angka 4 (empat) yang menyampaikan

permohonan untuk: “Menyatakan demi hukum perpanjangan waktu selama 50

hari yang telah disepakati antara Tergugat III dengan Penggugat untuk pembangunan Jalan Akses SUS Gedebage sepanjang 748,3 M dan lebar 14 adalah sah dan mengikat kedua belah pihak …”, ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

4. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat pada

angka 16, 17, dan 18 posita gugatannya yang pada pokoknya menyebutkan Tergugat III (dan juga Para Tergugat) melakukan rekayasa untuk menolak serah terima Pembangunan Jalan Akses SUS Gedebage.

Bahwa belum tercapainya serah terima hasil pekerjaan antara Tergugat III dengan Penggugat disebabkan tidak adanya kesesuaian dalam menilai hasil pekerjaan yang telah dicapai oleh Penggugat. Sesuai dengan data yang dimiliki Tergugat III, jelas sekali bahwa capaian/progress yang

dicapai oleh Penggugat hanyalah 66,56 % (enam puluh enam koma lima

puluh enam per seratus), sebagaimana Daftar Pelaksanaan Volume Pekerjaan tanggal 17 Desember 2012 yang ditandatangani oleh

Konsultan Pengawas, Kasie Pengendalian Operasional Kebinamargaan, Putusan Nomor 339/PDT/2016/PT.Bdg Halaman 18 dari 29 hal.

Kepala Bidang Pengendalian Dinas Bina Marga dan Pengairan, serta PPTK Pengembangan Infrastruktur Gedebage.

Dengan demikian maka sudah sepatutnya petitum Penggugat pada angka 7

yang

meminta

pembayaran

kekurangan

nilai

proyek

sebesar

Rp 2.905.052.274,- (dua milyar Sembilan ratus lima juta lima puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah) serta petitum angka 1, 5, 6, 8, 9, 10, 11 dan 12 ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

5. Bahwa dalil Penggugat pada posita halaman 5 angka 19 gugatannya

yang pada pokoknya memohon sita jaminan atas Obyek Gugatan berupa Jalan Akses SUS Gedebage sepanjang 750 M sebagaimana Surat Perjanjian antara Pemerintah Kota Bandung dengan PT. Mulus Nata

Usaha Nomor: 602.1/99/PPKM/PIG-A-L/PPBM/DBMP/2012 tanggal 8 Juni 2012 adalah tidak benar dan sudah sepatutnya ditolak, karena tidak Hal

dapat dilakukan/dikenakan sita jaminan atas barang milik negara.

ini

sejalan

dengan

Undang-Undang

No.

Perbendaharaan Negara Pasal 50 sebagai berikut :

1

Tahun

2004

tentang

“Pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap: a.

uang atau surat berharga milik negara/daerah baik yang berada pada

b.

uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah;

instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;

c.

barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi

d.

barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah;

e.

Pemerintah maupun pada pihak ketiga;

barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah yang

diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan.”

Dengan demikian maka sudah sepatutnya petitum Penggugat pada angka 2

yang meminta dinyatakan sah dan berkekuatan hukum sita jaminan yang telah dilakukan oleh pengadilan ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

6. Bahwa terhadap dalil tuntutan Penggugat yang menyatakan untuk menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom)

sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Penggugat untuk Putusan Nomor 339/PDT/2016/PT.Bdg Halaman 19 dari 29 hal.

setiap hari, sebagaimana petitum gugatannya pada angka 11, tidak dapat dibenarkan

secara

hukum

karena

suatu

tuntutan

uang

paksa

(dwangsom) tidak berlaku untuk putusan hakim yang mengandung hukuman untuk membayar sejumlah uang. Hal tersebut diatur dalam

Pasal 606 (a) Rv. (Reglement op de Rechtsvordering/ Reglemen Acara Perdata) yang menyebutkan :

”Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung untuk sesuatu yang lain

daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang

atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus

diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa”;

Bahwa terhadap tuntutan Penggugat yang memohon kepada Pengadilan untuk

menjatuhkan putusan serta merta walau ada verzet, banding ataupun kasasi dari Para Tergugat, terhadap hal tersebut Para Tergugat berpendapat bahwa

sebagaimana telah diuraikan di atas maka jelas bahwa gugatan Penggugat

sama sekali tidak berdasar sehingga tentunya permohonan Penggugat tersebut

dalam perkara ini sebagaimana petitum gugatannya pada angka 11 haruslah ditolak.

7. Bahwa dalil Penggugat sebagaimana posita gugatannya pada halaman 5

angka 18 mengenai kerugian yang dideritanya, baik materiil maupun immaterial haruslah ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan

mengadili perkara ini, karena sesungguhnya yang dirugikan dalam hal ini

adalah Pemerintah Kota Bandung bersama seluruh warga Kota Bandung dan masyarakat yang membutuhkan akses jalan menuju SUS Gedebage.

Apabila Penggugat menyebutkan kerugian materiilnya diantaranya menjadi tidak

dipercaya oleh yang punya uang dan rekan bisnis Penggugat, maka seharusnya hal ini dijadikan sebagai bahan renungan dan introspeksi diri bagi Penggugat,

karena semua itu terjadi akibat kelalaian Penggugat yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana perjanjiannya dengan Tergugat III, dimana pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penggugat tidak tepat waktu dan tidak mencapai progress yang telah ditetapkan.


III.

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa atas keterlambatan pekerjaan serta capaian/progress pekerjaan yang dilakukan oleh Tergugat dalam Rekonpensi (Tergugat dR) tidak

sesuai

dengan

yang

perjanjian yang dilaksanakan oleh Penggugat

dalam Rekonpensi (Penggugat dR/ Tergugat III), maka Pemerintah Kota

Bandung serta warga Kota Bandung sudah dirugikan karena tidak dapat menikmati infrastruktur yang memadai menuju SUS Gedebage.

2. Ketidaksesuaian hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh Tergugat dR

tersebut telah nyata-nyata terjadi, dimana pekerjaan tidak sesuai dengan:

a. Surat Perjanjian antara Pemerintah Kota Bandung dengan PT. Mulus

Nata

Usaha

Nomor:


L/PPBM/DBMP/2012 tanggal 8 Juni 2012 tentang Pembangunan Jalan Akses SUS Gedebage di Kecamatan Gedebage Tahun

Anggaran 2012, jangka waktu perjanjian ini adalah selama 180

(seratus delapan puluh hari) kalender sejak tanggal 8 Juni 2012; dan

b. Addendum

Kontrak

Nomor:


L.ADD/PPBM/DBMP/2012 tanggal 3 Desember 2012 dari Kontrak Nomor: 602.1/99/PPKM/PIG-A-L/PPBM/DBMP/2012 tanggal 8 Juni 2012 untuk Pekerjaan Pembangunan Jalan Akses SUS Gedebage

Tahun Anggaran 2012, jangka waktu perjanjian ini berakhir pada tanggal 22 Desember 2012.

Bahkan telah terjadi pemutusan kontrak oleh Penggugat dR, sehingga oleh

karenanya Tergugat dR hanya berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan capaian/progress pekerjaan yang telah dilakukannya, yaitu sebesar 66,56 % (enam puluh enam koma lima puluh enam per seratus), sebagaimana

Daftar Pelaksanaan Volume Pekerjaan tanggal 17 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Konsultan Pengawas, Kasie Pengendalian Operasional

Kebinamargaan, Kepala Bidang Pengendalian Dinas Bina Marga dan Pengairan, serta PPTK Pengembangan Infrastruktur Gedebage.


3. Besarnya pembayaran yang harus dibayarkan oleh Penggugat dR kepada Tergugat dR atas capaian/progress pekerjaan yang hanya mencapai

66,56 % (enam puluh enam koma lima puluh enam per seratus), yaitu

sebesar Rp 4.049.429.656.064, dibulatkan menjadi Rp 4.049.429.650,00 (empat milyar empat puluh Sembilan juta empat ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh rupiah). 4. Sehingga

besarnya

kekurangan

pembayaran

yang

masih

harus

dibayarkan kepada Tergugat dR adalah sebesar Rp 4.049.429.650 – Rp

3.178.826.616 = Rp 870.603.034,00 (delapan ratus tujuh puluh juta enam ratus tiga ribu tiga puluh empat rupiah). DALAM PROVISI. Bahwa demi kepentingan umum kebutuhan masyarakat akan akses jalan

menuju SUS Gedebage, Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Bina Marga

dan Pengairan pada Tahun 2015 ini telah melaksanakan lelang untuk pekerjaan perkerasan/pembetonan atas ruas jalan yang saat ini menjadi Obyek Gugatan,

dimana telah ada pemenang lelang. Dimana demi kepentingan umum tersebut sudah sepatutnya pekerjaan perkerasan tersebut segera dilaksanakan sekalipun terdapat gugatan a quo, oleh karenanya sangat beralasan hukum bagi Majelis

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabaikan serta menolak permohonan Tergugat dR dalam provisi gugatannya yang pada pokoknya meminta Penggugat dr atau siapa saja yang mendapat hak dari

padanya untuk menguasai dan melakukan aktivitas di atas Jalan Akses SUS

Gedebage di Kecamatan Gedebage, Kota Bandung yang dibangun oleh Tergugat dR berdasarkan Surat Perjanjian antara Pemerintah Kota Bandung dengan PT. Mulus Nata Usaha Nomor: 602.1/99/PPKM/PIG-A-L/PPBM/DBMP/2012 tanggal 8

Juni 2012 beserta addendumnya sampai dengan putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kls. I-A Khusus Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:


DALAM KONPENSI DALAM EKSEPSI:

Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III;

-

Menyatakan

-

Gugatan

ontvankelijke verklaard);

Penggugat

tidak

dapat

diterima

(niet

DALAM POKOK PERKARA:

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

-

Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara

-

yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONPENSI: DALAM PROVISI

Menyatakan Penggugat dR maupun pihak lain yang mendapatkan hak daripadanya untuk menguasai dan melakukan aktivitas di atas Jalan Akses SUS Gedebage di Kecamatan Gedebage Kota Bandung yang dahulu pada Tahun

2012 pernah dibangun oleh Tergugat dR berdasarkan Surat Perjanjian antara Pemerintah

Kota

Bandung

dengan

PT.


Mulus

tanggal

8

Nata

Juni

Usaha

2012

Nomor:

beserta

addendumnya sekalipun putusan dalam perkara ini belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

DALAM POKOK PERKARA Menghukum Tergugat dR untuk menerima kekurangan pembayaran atas

pekerjaan berdasarkan Surat Perjanjian antara Pemerintah Kota Bandung dengan

PT.

Mulus

Nata

Usaha

Nomor:


L/PPBM/DBMP/2012 tanggal 8 Juni 2012 tentang Pembangunan Jalan Akses SUS Gedebage di Kecamatan Gedebage Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp

870.603.034,00 (delapan ratus tujuh puluh juta enam ratus tiga ribu tiga puluh empat rupiah);


Apabila

Pengadilan Negeri berpendapat lain, mohon

putusan

seadil-adilnya (ex aequo et bono).

yang

Menimbang, bahwa akta Permohonan Banding tanggal 19 Januari 2016,

Nomor 196/Pdt/G/2015/PN.Bdg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung, Akta Permohonan banding mana menerangkan bahwa kuasa Para Pembanding

semula Tergugat I, II, III, telah menyatakan banding terhadap

putusan Pengadilan Negeri Bandung, Nomor 196/Pdt/G/2015/PN.Bdg., tanggal 7 Januari 2016 tersebut, pernyataan banding mana telah diberitahukan

dengan seksama kepada Terbanding semula Penggugat pada tangggal 14 April 2016 ; ------------------------------------------- ---------------------------- -------------

Menimbang, bahwa sehubungan permohonan banding tersebut Kuasa

Para Pembanding semula Tergugat I, II, III, telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung, pada tanggal 15 Februari 2016 ; -------------------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada

fihak Terbanding semula Penggugat pada tanggal 14 April 2016 dengan seksama ; ------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang,

bahwa

menanggapi

memori

banding

tersebut,

kuasaTerbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memorie

bandingnya , yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada

tanggal 26 April 2016 , kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada fihak Para Pembanding semula Tergugat I ,Tergugat II dan Tergugat III pada tanggal 1 Juni 2016 ; -------------------------------------------------------------- -------

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi

kepada kedua belah fihak, telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung, ternyata dari pemberitahuan tentang hal itu masing – masing pada tanggal 1 Juni 2016 dan tanggal 24 Juni 2016 ; ------------------------------------------------------TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa Pembanding

semula Tergugat I, II, III,

telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut

tata cara serta persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;


Menimbang, bahwa Kuasa Para Pembanding semula Tergugat I,II,

III, telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : -

DALAM KONPENSI :

-

Bahwa gugatan tidak jelas ( Obscuur Libel ), Putusan Hakim Tingkat

-

DALAM EKSEPSI :

Pertama tidak tepat,

sebagaimana pertimbangan hukum dalam

putusan Pengadilan Negeri Bandung

( Judex Facti ) a quo pada

halaman 39 paragraf 6 karena tidak sesuai denganUndang-Undang Dasar Tahun 1945 beserta amandemen, Undang-Undang Nomor 23 -

-

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;

---------------------------

Bahwa gugatan Error In Persona, sebagaimana pertimbangan

hukum putusan Pengadilan Negeri Bandung pada halaman 40 paragraf 3 ;

DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa Pekerjaan Pembangunan Jalan Akses SUS Gedebage tidak

sesuai

dengan

Spesifikasi

yang

ditentukan,

sebagaimana

pertimbangan Hakim pada tingkat Pertama yang memeriksa perkara -

a quo dalam pertimbangannya pada halaman 44 paragraf 2 ;

Bahwa, tentang perpanjangan waktu selama 50 ( lima puluh ) hari

tidak sah secara hukum, sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Tingkat

-

Pertama

yang

memeriksa

perkara

pertimbangannya pada halaman 45 sampai 46 ;

a

quo

dalam

Bahwa sudah seharusnya Para Pembanding semula Para Tergugat

menolak penyerahan pekerjaan dari Terbanding semula Penggugat ;

Bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat hanya berkewajiban

melunasi

kewajiban

pembayaran

kepada

Terbanding

semula

Penggugat sebesar Rp. 870.603.034,00 ( delapan ratus tujuh puluh -

juta enam ratus tiga ribu tiga puluh puluh empat rupiah ) ;

Bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat sangat beralasan

untuk melakukan aktifitas di atas jalan akses SUS Gedebage ; DALAM REKONPENSI : DALAM PROVISI :

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman

50 paragraf 2 tersebut tidak benar, karena hal-hal yang dikemukakan

Para Pembanding didalam Rekonpensi telah didasarkan kepada data dan fakta yuridis ;


-

DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa sisa pembayaran yang berhak diterima oleh Terbanding

adalah sesuai dengan pelaksanaan Volume Pekerjaan Terbanding sebesar 66,56% sebagaimana yang diuraikan dalam memori bandingnya ;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dalam

kontra memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI : -

Bahwa pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Negeri Kelas

IA

Bandung

tertanggal

7

Januari

2016,

Nomor

:

196/Pdt/G/2015/PN.Bdg., telah tepat dan benar baik dalam

putusan Eksepsi maupun Dalam Pokok Perkara, karena telah mempertimbangkan semua bukti surat maupun keberadaan dari

para saksi yang telah diajukan para fihak sesuai dengan fakta -

dan aturan hukum yang berlaku ; ----------------------- ----------------Bahwa

keberatan

dari

Pembanding/

Tergugat

terhadap

pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana

dalam

memori

bandingnya

pada

keberatan

Pertama dan keberatan kedua adalah tidak benar serta harus ditolak, karana gugatan Penggugat/ Terbanding telah sempurna menurut aturan hukum ; ------------------------------------------------------

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa keberatan dari Para Pembanding terhadap pertimbangan

hukum Peradilan Tingkat Pertama yang dikemukakan didalam

memori bandingnya pada keberatan Pertama, kedua dan ketiga adalah tidak berdasar sama sekali dan harus ditolak ;

- Bahwa begitu juga dengan keberatan dari Para Pembanding/ Para Tergugat pada keberatan keempat juga haruslah ditolak ;

- Bahwa keberatan dari Para Pembanding/ Para Tergugat atas pertimbangan

hukum

Yudex

Factie

Tingkat

Pertama

sebagaimana diuraikan pada keberatan kelima haruslah ditolak, karena secara hukum apa yang telah dipertimbangkan oleh Yudex Factie telah benar dan tepat menurut aturan hukum ;


Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah

membaca dan mempelajari berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung , tanggal 7 Januari 2016, Nomor : 196/Pdt./G/2015/PN.Bdg.,

dan

telah

pula

membaca

Berita

Acara

Persidangan, memori banding dan kontra memori banding yang diajukan dalam perkara ini, ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, dengan demikian Pengadilan Tinggi dapat menyetujui

dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan

dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan – alasan yang

menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding ; ---------------------------------------------------

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbanganpertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Bandung, tanggal 7 Januari 2016, Nomor : 196/Pdt/G/2015/PN.Bdg., dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan Tingkat Banding ; -------------------------------Menimbang, bahwa oleh karena pada peradilan tingkat pertama pihak Para Pembanding semula Tergugat I,II,III , dipihak yang kalah dan putusan tersebut pada tingkat banding ini tetap dipertahankan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini pada kedua tingkat peradilan harus dibebankan kepadanya ; -------------------------------------------------------------Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun

1947, serta Ketentuan Hukum lain yang bersangkutan ; ---------------------MENGADILI

- Menerima permohonan Banding dari Kuasa Para Pembanding

semula

Tergugat I, II, III ; ----------------------------------------------------------------------------


- Menguatkan

putusan

Pengadilan

Negeri

Bandung,

Nomor

196/Pdt/G/2015/PN.Bdg., tanggal 7 Januari 2016, yang dimintakan banding tersebut ; ---------------------------------------------------------------------------

- Menghukum Para Pembanding

semula Tergugat I, II, III ,

membayar

biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; ----------

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis

Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada hari Rabu , tanggal 7 September 2016,

oleh kami SILVESTER DJUMA, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis,

HENDRIK PARDEDE, SH.MH., dan

H. SUGITO, SH.MH., Hakim Tinggi

Pengadilan Tinggi Jawa Barat, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 8

Agustus 2016. Nomor : 339/PEN/PDT/2016/PT.Bdg. putusan mana diucapkan pada hari itu juga., dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan MARDONO,

S.H., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya,Hakim – Hakim Anggota, Ttd

Hakim Ketua Majelis, Ttd

HENDRIK PARDEDE, SH.MH.

SILVESTER DJUMA, SH.

Ttd

H. SUGITO ,SH.MH.

Panitera Pengganti, Ttd

MARDONO, S.H.MH.


Perincian biaya banding :

1. Materai ………………………………………….. Rp. 6.000,2. Redaksi ………………………………………….. Rp. 5.000,4. Penataan berkas ………………………………………….. Rp. 139.000,……………………………………………………………………………..………... J u m l a h ………………………………………….. Rp. 150.000,(seratus lima puluh ribu rupiah)


PT.BDG DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents