PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

P U T U S A N Nomor.441/PDT/2016/PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : H. LIJA SUMARNA, bertempat tinggal di Jalan Pramuka Nomor 152 RT.07 RW.02 Desa Bunder, Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dulnasir, S.H., M.H, Ruhiat, S.H dan Candra Iswanto, S.H, Advokat, beralamat di Jalan Let.Jend. Basuki Rahmat Nomor 26 Kelurahan Sindangkasih, Purwakarta, berdasarkan

Surat

Kuasa

Khusus

No.31/SK.Pdt/DLN/VI/2016

tanggal 28 Juni 2016, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula Penggugat ; -------------------------------------------------------------L A W A N ; 1. PIMPINAN/KEPALA

PT.

BANK

MEGA

SYARIAH

KANTOR

CABANG

PEMBANTU (KCP) CIKAMPEK, berkedudukan di Jalan Ir. Juanda

Nomor

27

D

Sukaseuri

Cikampek-

Karawang,

selanjutnya disebut TERBANDING I semula Tergugat I ; ----------2. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG NEGARA (KPKNL) KABUPATEN PURWAKARTA, berkedudukan di Jalan

Siliwangi

Nonor

9

Purwakarta,

selanjutnya

disebut

TERBANDING II semula Tergugat II ; ---------------------------------3. AMIRUDIN, bertempat tinggal di Jalan Syech Quro Nomor 1-2 Johar- Karawang, selanjutnya disebut TERBANDING III semula Tergugat III ; -------4. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN PURWAKARTA, berkedudukan di Jalan Veteran Nomor 163 Purwakarta, selanjutnya disebut TURUT TERBANDING I semula Turut Tergugat I ; -----------------------------------------------------------5. ANO SUWARNO, bertempat tinggal di Jalan Raya Sadang- Subang Kampung Hegarmanah

RT.06

RW.02

Desa

Cempaka,

Kecamatan

Cempaka, Kabupaten Purwakarta, selanjutnya disebut TURUT TERBANDING II semula Turut Tergugat II ; --------------------------Halaman 1 dari 28 halaman Putusan No.441/PDT/2016/PT.BDG.

Pengadilan Tinggi tersebut ; ------------------------------------------------------------------Membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi

Jawa Barat tanggal

23

September 2016, Nomor.441/PEN/PDT/2016/PT.BDG tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ; --------------------------------------------Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; ------------------------------------------------------------------------------------------------TENTANG DUDUK PERKARANYA Membaca, gugatan Pembanding semula Penggugat tertanggal 19 Pebruari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Purwakarta pada tanggal 19 Pebruari 2016 dalam Register Nomor 03/Pdt.G/2016/PN Pwk. yang uraian gugatan selengkapnya sebagai berikut : ---------------------------------------------------------1. Bahwa Penggugat adalah sebagai Nasabah/Debitur PT. Bank Mega Syariah Kantor Cabang

Pembantu (KCP) Cikampek – Karawang, terdaftar dengan

Rekening Debitur Nomor : 011530020025920, Tergugat I adalah sebagai kreditur yang menyalurkan dana kredit kepada debitur, Tergugat II adalah pihak yang melaksanakan pelelangan, Tergugat III adalah pihak pemenang lelang dan Turut Tergugat II adalah yang menggunakan sebagian besar uang pinjaman, serta Turut Tergugat I adalah pihak yang melakukan perubahan balik nama atas objek jaminan SHM No. 01437/Desa Bunder dari atas nama Tuti Maryati (isteri Penggugat) menjadi atas nama Amirudin; 2. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2012, Penggugat melakukan perjanjian pembiayaan murabahah dengan Tergugat I, dengan Akta Perjanjian Pembiayaan Murabahah No. 09 tanggal 28 Maret 2012, Jenis Fasilitas Pembiayaan Murabahah nilai kredit sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dihadapan Notaris/PPAT Ritmha Yanitha, SH., MKn, Kabupaten Karawang, dengan Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor : 877/2012, barang jaminan atau Agunan berupa sebidang tanah dan bangunan rumah SHM No. 01437/Desa Bunder, yang terletak di Jl. Pramuka / Jl. Stasiun No. 152 RT. 07 / RW. 02, Desa Bunder, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, atas nama pemegang hak Tuti Maryati (isteri Penggugat), dengan jangka waktu 60 bulan (5 Tahun), dimulai pada tanggal 28 Maret 2012 sampai dengan tanggal 28 Maret 2017. Dimana pembayaran angsuran pertama dimulai pada tanggal 28 April 2012 dan akan berakhir tanggal 28 Maret 2017; 3. Bahwa uang pinjaman sebesar Rp. 250.000.000,- tersebut sekalipun dalam akad kredit dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat I, akan tetapi uang tersebut dipergunakan oleh Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,- dan oleh Turut Tergugat II sebesar Rp. 200.000.000,-. Dimana sebelum dilakukan akad kredit pihak Turut Halaman 2 dari 28 halaman Putusan No.441/PDT/2016/PT.BDG.

Tergugat II telah melakukan lobi-lobi terlebih dahulu dengan Tergugat I hingga dikabulkannya

permohonan

kredit,

sedangkan

Penggugat

hanya

tinggal

menandatangani akad kredit tersebut. Dan mengenai pembayaran setoran bulanan sesuai kesepakatan lisan antara Penggugat dengan Turut Tergugat II menjadi tanggang jawab Turut Tergugat II; 4. Bahwa mengenai pembayaran angsuran bulanan dilakukan dengan cara menyetor langsung melalui kasir, untuk angsuran pertama dibayar oleh Turut Tergugat II, namun untuk angsuran-angsuran berikutnya Turut Tergugat II tidak melanjutkan

pembayaran

angsuran,

demi

untuk

memenuhi

kewajiban

pembayaran akhirnya setoran bulanan dibayar oleh Penggugat, dan sebagian uangnya diperoleh dari Turut Tergugat II, pembayaran setoran bulanan awalnya lancar hingga 19 bulan berjalan. Namun setelah 19 bulan berjalan Turut Tergugat II tidak menyetorkan uang angsuran kepada Penggugat untuk disetorkan kepada Tergugat I. Mulai bulan November 2013 setoran bulanan mulai tersendat sampai dengan bulan November 2015 (pelaksanaan lelang). Keterlambatan bayar setoran tersebut dikarenakan usaha yang dijalankan Penggugat mengalami pasang surut, dan Turut Tergugat II tidak memberikan uang setoran kepada Penggugat hingga berdampak keterlambatan membayar angsuran bulanan; 5. Bahwa Turut Tergugat II telah lalai terhadap kewajibannya untuk melakukan penyetoran cicilan bulanan baik langsung melalui setoran kepada Tergugat I maupun melalui Penggugat, dikarenakan Turut Tergugat II tidak menyerahkan uang cicilan bulanan kepada Penggugat terhitung dari bulan ke 19 menjadikan Penggugat bertambah beban penyetoran yang harus ditanggung sendiri; 6. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2013, Penggugat mengirim surat kepada Pimpinan Unit Bank Mega Syariah (Tergugat I), dimana isi surat tersebut Penggugat memohon kepada Bapak Pimpinan Cabang Pembantu Cikampek untuk dapat memberikan solusi dengan mengajukan rescheduling (penjadwalan ulang) dan penambahan plafon kredit untuk penambahan modal usaha karena kesulitan usaha. Akan tetapi surat Penggugat tidak direspon oleh Tergugat I; 7. Bahwa tiba-tiba pada tanggal 27 Oktober 2015 Penggugat menerima surat pemberitahuan

yang

isinya

mengenai

pelaksanaan

lelang

yang

akan

dilaksanakan pada hari selasa tanggal 10 November 2015, selanjutnya Penggugat pada 10 November mengecek/konfirmasi ke Kantor Lelang tentang kebenaran pelaksanaan lelang, ternyata setelah dicek tidak ada pelaksanaan lelang untuk objek agunan SHM No. 01437/Desa Bunder milik Penggugat; 8. Bahwa

pada

tanggal

20

November

2015

Penggugat

menerima

surat

pemberitahuan lagi yang isinya mengenai pelaksanaan lelang yang akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 27 November 2015, selanjutnya Halaman 3 dari 28 halaman Putusan No.441/PDT/2016/PT.BDG.

Penggugat pada tanggal 27 November 2015 mengecek ke Kantor Lelang Bagian Informasi melalui data komputer tentang kebenaran pelaksanaan lelang tersebut, namun ternyata setelah dicek/konfirmasi tidak ada pelaksanaan lelang untuk objek agunan SHM No. 01437/Desa Bunder milik Penggugat; 9. Bahwa pada tanggal 03 Februari 2016 Penggugat kedatangan seseorang yang mengaku bernama Sdr. Dadang (dia mengaku adik dari Amirudin) selaku pemenang

lelang

atas

objek

SHM

No.

01437/Desa

Bunder,

dengan

menyampaikan informasi kepada Penggugat bahwa objek tersebut telah dibalik nama menjadi atas nama Amirudin dengan memberikan photocopy sertipikat yang sudah dibalik nama menjadi atas nama Amirudin (Tergugat

III) yang

peralihannya berdasarkan risalah lelang tertanggal 27 November 2015. Atas informasi tersebut selanjutnya Penggugat mencari tahu akan kebenarannya dengan menanyakan melalui Tergugat I dan Tergugat II namun mereka menutup diri, akhirnya Penggugat mencari tahu dan menanyakan melalui Kantor BPN Kabupaten Purwakarta, informasi tersebut dibenarkan oleh pihak BPN Kabupaten Purwakarta; 10. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan kebohongan terhadap Penggugat, dimana seolah-olah terhadap objek SHM No. 01437/Desa Bunder telah dilakukan pelelangan, padahal senyatanya pada tanggal 10 November 2015 dan tanggal 27 November 2015 setelah dikonfirmasikan kebenarannya ke Kantor Lelang tidak pernah ada pelaksanaan lelang terhadap objek tersebut. Hal ini jelas Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan curang dan penuh rekayasa dalam pelaksanaan lelang objek agunan milik Penggugat; 11. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II nyata-nyata telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, dimana sekalipun benar dilakukan pelaksanaan lelang akan tetapi pelaksanaan lelang tersebut tidak melalui prosedur dan tidak memenuhi persyaratan formil maupun materiil, karena secara materiil perjanjian kredit tersebut masa waktunya masih panjang hingga berkahir pada bulan Maret 2017. Dan apabila Penggugat tidak melakukan pembayaran pun sepatutnya Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan pelelangan objek agunan sampai dengan batas akhir perjanjian kredit, karena mengenai keterlambatan pembayaran angsuran sudah ditentukan dendanya sebagaimana termuat didalam perjanjian kredit; 12. Bahwa Penggugat masih memiliki itikad baik serta masih bertanggung jawab terhadap pelunasan hutang pada Tergugat I, Penggugat telah proaktif melakukan upaya pendekatan kepada Tergugat I untuk tetap melakukan upaya pemenuhan pembayaran kredit yang macet, untuk itu Penggugat berupaya melakukan negosiasi dengan Tergugat I, dengan cara akan menjul tanah dan bangunan rumah milik Penggugat (objek yang lain) dan akan menjual objek agunan kepada Halaman 4 dari 28 halaman Putusan No.441/PDT/2016/PT.BDG.

orang lain secara sukarela, namun upaya yang telah dilakukan oleh Penggugat belum berhasil; 13. Bahwa Tergugat I tetap bersikukuh melakukan Lelang Agunan pada tanggal 27 November 2015, sekalipun Penggugat sudah melakukan negosiasi kepada Tergugat I sebagai upaya itikad baik debitur dalam rangka menyelesaikan pembayaran atau pelunasan kredit. Sehingga pelaksanaan lelang eksekusi yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2015 adalah cacat materiil dan cacat formil karena didasari adanya perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige Overheids Daad), sangat bertentangan dengan isi Perjanjian Pembiayaan Murabahah No. 09 tanggal 28 Maret 2012. Terlebih lagi lelang tersebut tidak pernah ada (fiktif) dan hanya rekayasa.; 14. Bahwa oleh karena pelaksanaan lelang cacat materil dan cacat formil yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang dapat mengakibatkan kerugian materiil bagi Penggugat yang bertentangan dengan kewajiban hukum dan telah memenuhi perbuatan melawan hukum, maka sepatutnya pelaksanaan lelang tanggal 27 November 2015 dinyatakan cacat hukum, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk selanjutnya harus dinyatakan dibatalkan; 15. Bahwa Tergugat I memaksakan kehendaknya telah melakukan Permohonan Lelang Eksekusi kepada Tergugat II dengan mengabaikan hak-hak Penggugat didasari atas kesewenang-wenangan yang dimiliki oleh Tergugat I adalah cacat hukum. Demikian pula Tergugat II yang menindaklanjuti permohonan dari Tergugat I yang cacat hukum untuk melakukan pelelangan objek agunan milik Penggugat yang berdampak sangat merugikan Penggugat, perbuatan tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige Overheids Daad) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPdt. “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut “; 16. Bahwa dengan telah dilakukannya perubahan balik nama barang agunan dari atas nama Tuti Maryati (isteri Penggugat) menjadi atas nama Amirudin (Tergugat III) seolah-olah pemenang lelang pada tanggal 27 November 2015 oleh Turut Tergugat I atas perbuatan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh Tergugat I dan ditindaklanjuti oleh Tergugat II, Penggugat Sangat Dirugikan karena barang yang menjadi agunan lepas begitu saja, tanpa menghiraukan perjanjian kontrak akad kredit yang masa berlakunya hingga bulan Maret 2017, bahkan Tergugat I berbuat curang dan rekayasa tanpa diberi kesempatan untuk melakukan upaya menyelesaikan pelunasan utang hingga batas akhir bulan Maret 2017, meskipun Penggugat telah melakukan negosiasi kepada Tergugat I. Namun Tergugat I telah mengabaikan niat baik dan keseriusan Penggugat, oleh karena perbuatan Halaman 5 dari 28 halaman Putusan No.441/PDT/2016/PT.BDG.

Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I melakukan perbuatan yang cacat hukum maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum. Oleh karenanya Tergugat I, dan Tergugat II secara tanggung renteng wajib dihukum untuk mengganti segala kerugian yang timbul akibat pelelangan serta balik nama pada barang agunan tersebut, yaitu kerugian Materiil yang berhubungan langsung dengan objek agunan dan kerugian immaterial/Moriil sehubungan terganggunya pikiran dan psykis serta terganggunya harga diri Penggugat; 1. Kerugian Materiil sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan rincian : a. Luas tanah 194 M2 M2 x harga jual Rp. 2.300.000,- per meter = Rp. 446.200.000,- ; b. Bangunan rumah ukuran 170 M2 + tingkat seharga Rp. 53.800.000,Jumlah total Rp. 446.200.000,- ditambah Rp. 53.800.000,- = Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah); 2. Kerugian immaterial/Moriil tidak dapat diukur dengan sejumlah uang, tetapi apabila dinilai dengan uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah); 17. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dapat dikabulkan, maka biaya perkara sepatutnya dibebankan kepada Tergugat I dan Tergugat II, secara tanggung renteng; Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Purwakarta Cq. Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara serta memberikan putusan sebagai berikut: DALAM PROVISI: Menghentikan pembayaran hingga proses hukum selesai; DALAM POKOK PERKARA: PRIMAIR: 1. Menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; 2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum

(Onrechtmatige

Overheids

Daad)

dengan

melakukan

tindakan

kesewenang-wenangan melakukan Pelelangan tanpa melalui prosedur yang benar; 3. Menyatakan Pelaksanaan Lelang tanggal 27 November 2015 adalah cacat hukum, tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum (fiktif dan rekayasa); 4. Menyatakan Tergugat III tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai pemenang Lelang atas agunan milik Penggugat, karena dasar pelaksanaan Lelang yang cacat hukum, tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum (fiktif dan rekayasa);

Halaman 6 dari 28 halaman Putusan No.441/PDT/2016/PT.BDG.

5. Menyatakan Pelaksanaan Lelang tanggal 27 November 2015 dibatalkan dan Perjanjian Pembiayaan Murabahah No. 09 tanggal 28 Maret 2012 tetap dilanjutkan sampai batas akhir kontrak; 6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, secara tanggung renteng untuk mengganti kerugian kepada Penggugat yaitu kerugian Materiil sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan kerugian immateriil atau Moriil sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) apabila objek agunan sampai berpindah kepemilikan kepada pihak lain; 7. Menghukum Turut Tergugat II untuk tetap tanggung jawab atas pembayaran angsuran bulanan kepada Tergugat I sampai dengan lunas; 8. Menghukum Turut Tergugat I untuk patuh dan mentaati isi Putusan Perkara Aquo; 9. Menghukum Tergugat – I dan Tergugat II, secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara; Atau apabila Pengadilan Negeri Purwakarta berpendapat lain, Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (Ex aequo et bono); Menimbang, bahwa Jawaban Terbanding I semula Tergugat I tertanggal 11 Mei 2016 yang isinya sebagai berikut : ------------------------------------------------------------------DALAM PROVISI: Bahwa terhadap tuntutan Provisi dari Tergugat adalah tuntutan yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum karena tuntutan yang diajukan pada dasarnya adalah perihal kewajiban yang sebelumnya merupakan hak dan kewajiban yang telah disepakati antara Penggugat dan Tergugat I. Tindakan melakukan pembayaran angsuran dan atau melakukan pembayaran hingga lunas adalah merupakan hal yang telah diatur/diperjanjikan dan merupakan kesepakatan Para Pihak dalam Akad Pembiayaan Murabahah No. 09 tanggal 28 Maret 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Rithma Yaniha, S.H., Notaris di Kabupaten Karawang (”Akad Pembiayaan Murabahah No. 09”). Perjanjian tersebut telah dibuat secara sah sesuai ketentuan Undang-Undang serta bersifat mengikat Para Pihak yang membuatnya. Berdasarkan hal tersebut maka sudah selayaknya tuntutan provisionil dari Penggugat tersebut harus dinyatakan ditolak; DALAM EKSEPSI: I.

Pengadilan Negeri Purwakarta Tidak Berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini (Kompetensi Absolut): Bahwa Penggugat adalah Nasabah dari Tergugat I selaku Bank berdasarkan

Perjanjian

Para

Pihak

sebagamana

tertuang

dalam

Akad

Pembiayaan Murabahah No. 09. Meskipun dalam Akad tersebut Para Pihak telah memperjanjikan

penyelesaian

perselisihan

hukum

Para

Pihak

akan

Halaman 7 dari 28 halaman Putusan No.441/PDT/2016/PT.BDG.

menyelesaikan BASYARNAS, namun ternyata apa yang diperjanjikan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang; Bahwa semula berdasarkan ketentuan Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Bab IX Pasal 55 ayat (2) tentang Penyelesaian Sengketa; Para Pihak dapat memperjanjikan penyelesaian sengketa berdasarkan kesepakatan, namun kemudian berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013 terhadap isi ketentuan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Bab IX Pasal 55 ayat (2) diputuskan menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat lagi bagi Para Pihak; Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka sejak adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut yang berwenang melakukan pemeriksaan perkara a quo adalah Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Agama dan Pengadilan Negeri Karawang berdasarkan Undang-Undang harus menyatakan diri tidak berwenang memeriksa dan mengadili Perkara a quo; Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dengan mengacu pada Pasal 136 HIR, berkenan memberikan Putusan Sela terhadap eksepsi perihal kewenangan mengadili (kompetensi absolut) tersebut; II.

Gugatan Salah Alamat; Bahwa dalam Gugatan a quo Penggugat menuliskan pihak Tergugat I adalah PT. Bank Mega Syariah KCP Cikampek beralamat di Jl. Ir. Juanda No. 27 D Sukaseuri – Cikampek. Faktanya KCP Cikampek terhitung sejak 30 September 2015 telah resmi dinyatakan TUTUP oleh Bank Indonesia. Oleh karenanya gugatan Penggugat mengandung cacat formil karena tidak diajukan ke alamat pihak Tergugat I; Gugatan yang demikian itu patut dinyatakan

tidak dapat diterima (niet

onvankelijke verkland); III.

Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel): Bahwa Penggugat dalam Gugatannya adalah perihal perbuatan melawan hukum, namun faktanya yang diungkapkan adalah perihal adanya kelalaian yang dilakukan Turut Tergugat II (Lih. dalil No. 5 Gugatan); Penggugat dalam Gugatan juga mengajukan permohonan rescheduling terkait perbuatan Penggugat sendiri yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai Akad Pembiayaan Murabahah No. 09; Berdasarkan hal tersebut terbukti Penggugat telah mencampuradukkan permasalahan dengan tidak didasarkan pada satu alas hukum (posita) sehingga

Halaman 8 dari 28 halaman Putusan No.441/PDT/2016/PT.BDG.

menjadi tidak jelas bagi Para Tergugat perihal apa yang sebenarnya menjadi dasar gugatan Penggugat dan apa tujuan sesungguhnya dari gugatan a quo; Gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak jelas/kabur dan Gugatan yang demikian adalah Gugatan yang tidak dapat diterima; Yurisprudensi MARI No. 1149 K/Sip/1975 tertanggal 17 April 1979, menyatakan: ”Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima”; Selanjutnya dalam Yurisprudensi MARI No. 492 K/Sip/1970 tertanggal 21 Nopember 1970 menyatakan: ”Gugatan Penggugat yang kabur dan tidak sempurna haruslah ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima”; IV.

Gugatan Penggugat Kurang Pihak; Bahwa Penggugat mempermasalahkan dalam gugatan perihal adanya perbuatan melawan hukum karena adanya penggunaan uang pencairan kredit tidak hanya kepada Penggugat tetapi juga diberikan kepada Turut Tergugat II dan adanya lobi-lobi sebelum dilakukannya pencairan pembiayaan kepada Tergugat I sehingga pembiayaan ini dapat dicairkan. Mempertimbangkan Gugatan ini didasarkan pada suatu kondisi yang melibatkan dan hanya diketahui oleh Notaris Rithma Yunitha, SH, M.Kn. selaku pembuat Akad Pembiayaan Murabahah No. 09, maka dengan tidak menyertakannya sebagai pihak maka Gugatan ini sudah sepatutnya dinyatakan kurang pihak. Terhadap Gugatan Penggugat yang kurang pihak menjadikan Gugatan a quo layak dinyatakan tidak dapat diterima; Yurisprudensi MARI No. 201 K/Sip/1974 tanggal 28 Januari 1976 menyatakan: ”Suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya dengan pengertian masih terdapat orang-orang/badan hukum lain yang harus ikut digugat, tetapi tidak diikutkan maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima”;

DALAM POKOK PERKARA: 1. Bahwa Tergugat I menolak dan menyangkal dengan tegas seluruh dalil Penggugat dalam Gugatan, terkecuali apa yang diakui oleh Tergugat I secara tegas dan tertulis; 2. Bahwa seluruh dalil yang telah Tergugat I kemukakan dalam Eksepsi, mohon kiranya dinyatakan termasuk dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam Pokok Perkara in

Halaman 9 dari 28 halaman Putusan No.441/PDT/2016/PT.BDG.

3. Bahwa sebagaimana dinyatakan dan diakui dalam gugatan Penggugat pada dalil nomor satu (1), Penggugat adalah Nasabah pada Tergugat I selaku Pemberi Pembiayaan (”BANK”) berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah No. 09; 4. Bahwa Penggugat dalam dalil nomor dua (2) Gugatan mendalilkan Penggugat telah membuat perjanjian

dengan Tergugat I berdasarkan Akad Pembiayaan

Murabahah No. 09; 5. Bahwa dalam Akad Pembiayaan Murabahah No. 09, Penggugat mengakui telah memperoleh pembiayaan (kredit) sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan jika ditambahkan dengan keuntungan Bank maka nilai pinjaman Penggugat kepada pihak Tergugat I sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah); 6. Bahwa tujuan penggunaan dana yang diperoleh dari Tergugat I sebagaimana dinyatakan dalam Akad Pembiayaan Murabahah No. 09 Pasal 2 ayat 1 adalah dalam rangka investasi dan modal kerja. Dengan demikian dalil Penggugat No.3 yang menyatakan uang yang diperolehnya dari Tergugat I dipergunakan sebagian dengan diserahkan kepada Turut Teruggat II adalah dalil yang mengada-ada. Jikalau pun benar apa yang dinyatakan Penggugat bahwa sebagian uang hasil pembiayaan dipergunakan untuk kepentingan Turut Tergugat II maka tindakan/perbuatan Penggugat tersebut telah tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikannya pada Tergugat I sebagaimana tertulis dalam Akad Pembiayaan Murabahah No. 09 Pasal 2 ayat 1 tersebut dan karenanya akibat hukum dari perbuatan Penggugat tersebut bukan menjadi tanggung jawab dari Tergugat I; 7. Bahwa Penggugat tidak dapat pula mendalilkan sebagaimana dinyatakannya dalam dalil No. 4, 5 Gugatan bahwa Turut Tergugat II adalah sebagai pihak yang menjadi penyebab adanya pembiayaan/kredit Penggugat macet; Bahwa dalam Akad Pembiayaan Murabahah No. 09 Pasal 4 menyatakan Penggugat yang sepenuhnya berjanji pada Tergugat I untuk melunasi seluruh kewajibannya pada Tergugat I dengan cara mengangsur setiap bulannya sebesar Rp. 6.666.667,- (enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh Rupiah) hingga lunas; 8. Bahwa perbuatan Penggugat yang tidak melakukan pembayaran cicilan secara tepat waktu membuktikan adanya perbuatan ingkar janji/cidera janji/wanprestasi dari Para Penggugat sebagaimana ketentuan dalam Akad Pembiayaan Murabahah No. 09 Pasal 8 ayat (1) yang menyatakan: ”Kelalaian Nasabah untuk melaksanakan kewajiban menurut Akad ini untuk membayar angsuran harga jual tersebut tepat pada waktunya, dalam hal ini lewatnya waktu saja telah memberi bukti yang cukup bahwa Nasabah melalaikan Halaman 10 dari 28 halaman Putusan No.441/PDT/2016/PT.BDG.

kewajibannya, dengan tidak diperlukan pernyataan terlebih dahulu bahwa ia tidak memenuhi kewajibannya tersebut tepat pada waktunya. Untuk hal ini Bank dan Nasabah sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1238 KUH Perdata”; Bahwa akibat dari adanya peristiwa cidera janji diatur dalam Akad Pembiayaan Murabahah No. 09 Pasal 9 ayat (1): ”Dalam hal terjadi cidera janji seerti tercantu dalam pasal 8 Akad ini, maka Bank akan memberitahukan secara tertulis kepada Nasabah mengenai Cidera Janji tersebut dan Bank memberi kesempatan kepada Nasabah untuk memulihkan keadaan selama 30 (tiga puluh hari terhitung sejak diterimanya surat pemberitahuan dari Bank tersebut”; jo Akad Pembiayaan Murabahah No. 09 Pasal 9 ayat (2): ”Jika ayat 1 pasal ini tidak dilaksanakan dan dipenuhi oleh Nasabah, maka Bank tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah, akan menjual barang jaminan di depan umum ataupun dengan cara mengambil tindakan apapun yang dianggap perlu, yang sesuai dengan prinsip Syariah”; 9. Bahwa karena Penggugat tetap tidak memiliki itikad untuk menyelesaikan kewajibannya kepada Terugat I, maka pada akhirnya dengan terpaksa Tergugat I selaku Pemegang Hak Tanggungan berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan No. 877/2012 tertanggal 7 Mei 2012 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta Jo Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 09/2012 tertanggal 26 April 2012 yang dibuat dihadapan PPAT. Nani Kostini, S.H., M.Kn, menempuh upaya penyelesaian melalui Lelang Eksekusi jaminan terhadap Tanah dan Bangunan SHM No. 01437/Bunder yang dimohonkan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwakarta (Tergugat II); Adapun pelaksanaan lelang tersebut dilaksanakan dengan terlebih dahulu memberitahukan

secara

tertulis

kepada

Penggugat

berdasarkan

Surat

Pemberitahuan tertanggal 27 Oktober 2015. Hal pemberitahuan ini telah pula diakui Penggugat sebagaimana dalil No.7 gugatan; Dengan demikian tindakan Tergugat I yang mengajukan eksekusi atas jaminan bukan suatu perbuatan melawan hukum,

namun didasarkan pada adanya

perbuatan cidera janji dari Penggugat selaku Nasabah; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tetang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, menyatakan antara lain: Pasal 6: ”Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.”; Halaman 11 dari 28 halaman Putusan No.441/PDT/2016/PT.BDG.

Pasal 14 Ayat (3): ”Sertifikat Hak Tangungan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti grosse acte hypotek sepanjang mengenai hak atas tanah”; 10. Bahwa adanya pelaksanaan lelang jaminan yang dilakukan Tergugat II telah sesuai ketentuan dengan menerapkan Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Jo Peraturan Menteri Keuangan

No.

106/PMK.06/2013

tentang

Perubahan

Peraturan

Menteri

Keuangan No. 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang; Dengan demikian pelaksanaan lelang yang dilakukan dan tertulis dalam Risalah Lelang No. 601/2015 tertanggal 27 November 2015 yang diterbitkan oleh KPKNL Purwakarta (Tergugat II) adalah sah secara hukum dan bukan suatu hal yang mengada-ada, rekayasa dan suatu perbuatan curang sebagaimana dalil gugatan Penggugat; Yurisprudensi MARI No. 323 K/Sip/1968, menyatakan: “Suatu lelang yang telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku serta, dimenangkan oleh pembeli lelang yang beritikad baik maka lelang tersebut tidak dapat dibatalkan dan kepada pembeli yang beritikad baik tersebut wajib diberikan perlindungan hukum”; 11. Bahwa karena gugatan Penggugat tidak terbukti, maka tuntutan tentang ganti kerugian kepada Tergugat I, yang terdiri dari kerugian materiil sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan kerugian Immateriil sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) adalah tuntutan yang tidak berdasar hukum, mengada-ada dan karenanya sudah seharusnya ditolak; Yurisprudensi

MARI

No.

864

K/Sip/1973

tanggal

13

Mei

1975

menyatakan: “Karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalam bentuk apa sebenarnya kerugian yang dimaksudkan itu, tuntutan tersebut harus ditolak”; jo. Yurisprudensi MARI No. 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970: ”Setiap Tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutannya. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna”; 12. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat untuk selebihnya karena tidak ada relevansinya dengan perkara ini, sangat mengada-ada, tidak berdasar dan hanya merupakan pemutarbalikan fakta, maka Tergugat I menganggap bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut tidak perlu untuk ditanggapi dan sudah seharusnya ditolak;

Halaman 12 dari 28 halaman Putusan No.441/PDT/2016/PT.BDG.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutus sebagai berikut: DALAM PROVISI: Menyatakan menolak tuntutan Provisi dari Penggugat; DALAM EKSEPSI: 1. Menyatakan menerima Eksepsi dari Tergugat I. 2. Menyatakan Pengadilan Negeri Purwakarta Tidak Berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini; 3. Menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijke Verklaard); DALAM POKOK PERKARA: 1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pekara ini; Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Ex Aequo et Bono); Membaca, jawaban Terbanding II semula Tergugat II tertanggal 11 Mei 2016 sebagai berikut : ------------------------------------------------------------------------------------------DALAM EKSEPSI: 1. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak dalil/alasan Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya; 2. Eksepsi Kompetensi Absolut (Pengadilan Negeri Purwakarta Tidak Berwenang Untuk Memeriksa dan Mengadili Perkara A Quo); a. Bahwa gugatan dalam perkara a quo diajukan sehubungan dengan tindakan Tergugat II yang melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan atas barang jaminan milik Penggugat berupa sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri melekat diatasnya dalam SHM Nomor 01437/Bunder seluas 194 m², atas nama Tuti Maryati, yang terletak di Desa Bunder, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta; b. Bahwa pelelangan atas barang jaminan milik Penggugat dilakukan sebagai akibat dari wanprestasi atau cidera janji yang telah dilakukan oleh Penggugat dalam kedudukannya selaku Debitor terhadap Tergugat I dalam hal pemenuhan kewajiban kredit sebagaimana dalam Akta Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 09 tanggal 28 Maret 2012; c. Bahwa sesuai dengan Pasal 17 Akta Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 09 tanggal 28 Maret 2012, telah disepakati “Jika salah satu pihak tidak Halaman 13 dari 28 halaman Putusan No.441/PDT/2016/PT.BDG.

menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah”; d. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata: “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”; e. Bahwa dengan adanya perjanjian tersebut di atas, maka pengajuan gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Peradilan Umum in casu Pengadilan Negeri Purwakarta adalah tidak tepat dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. f. Bahwa dengan demikian, terbukti yang tidak terbantahkan lagi bahwa Pengadilan Negeri Purwakarta tidak berwenang secara mutlak (absolut) untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan a quo, maka sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku (vide Pasal 134 HIR) Majelis Hakim dalam perkara gugatan a quo terlebih dahulu menjatuhkan putusan sela sebelum memeriksa dan memutus pokok perkaranya serta menyatakan Pengadilan Negeri Purwakarta Tidak berwenang secara mutlak untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan a quo; DALAM POKOK PERKARA: 1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut di atas telah termasuk dalam

pokok perkara ini, serta Tergugat II dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakuinya secara tegas kebenarannya; 2. Bahwa yang menjadi alasan diajukannya gugatan oleh Penggugat di dalam

gugatannya sehubungan dengan pelelangan yang dilakukan oleh PT Bank Mega Syariah Kantor Cabang Pembantu (KCP) Cikampek - Karawang selaku Tergugat I melalui perantaraan KPKNL Purwakarta selaku Tergugat II terhadap sebidang tanah dan bangunan SHM Nomor: 01437/Bunder seluas 194 m², atas nama Tuti Maryati, yang terletak di Desa Bunder, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta. Menurut Penggugat atas lelang tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena lelang dilakukan penuh dengan kecurangan dan rekayasa serta pelaksanaan lelang tersebut tidak melalui prosedur dan tidak memenuhi persyaratan formil maupun materiil, karena perjanjian kredit masih panjang hingga berakhir pada bulan Maret 2017; Halaman 14 dari 28 halaman Putusan No.441/PDT/2016/PT.BDG.

3. Bahwa selain itu, Penggugat juga mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan

bahwa pelaksanaan lelang terhadap SHM Nomor: 01437/Bunder seluas 194 m², atas nama Tuti Maryati, yang terletak di Desa Bunder, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta penuh rekayasa dan kecurangan; 4. Bahwa dalil/alasan tersebut tidak benar dengan alasan, yakni:

a. Bahwa sesuai dengan Akad Pembiayaan Murabahah No. 9 tanggal 28 Maret 2012, antara lain diatur bahwa jangka waktu kredit 60 (enam puluh bulan) sampai dengan tanggal 28 Maret 2017. Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Nasabah dinyatakan cidera janji apabila kelalaian Nasabah untuk melaksanakan kewajiban menurut akad ini untuk membayar angsuran; b. Bahwa berdasarkan Pasal 9 Pembiayaan Murabahah No. 9 tanggal 28 Maret 2012, disebutkan bahwa: 1) “Dalam hal terjadi cidera janji seperti tercantum dalam pasal 8 akad ini, maka Bank akan memberitahukan secara tertulis kepada Nasabah mengenai cidera janji tersebut dan Bank member kesempatan kepada Nasabah untuk memulihkan keadaan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya surat pemberitahuan dari Bank tersebut; 2) Jika ayat (1) pasal ini tidak dilaksanakan dan dipenuhi oleh Nasabah, maka Bank tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada Nasabah, akan menjual barang jaminan didepan umum ataupun dengan cara mengambil tindakan apapun yang dianggap perlu yang sesuai dengan prinsip syariah”; c. Bahwa dapat Tergugat II sampaikan bahwa sebagaimana di dalam surat gugatannya halaman 2 (dua) angka 4 (empat) sampai dengan angka 5 (lima), Penggugat telah mengakui bahwa Penggugat tidak dapat melanjutkan pembayaran angsuran kewajibannya berturut-turut terhitung sejak bulan Nopember 2013 sampai dengan bulan Nopember 2015. Dengan demikian, oleh karena Penggugat telah cidera janji karena tidak memenuhi kewajiban pembayaran hutangnya selama dua tahun berturut-turut, maka sesuai dengan klausula

Akta

Pemberian

Hak

Tanggungan

halaman

8

Nomor

235/APHT/ULJM/II/2014 tanggal 27 Februari 2014, maka Tergugat I selaku kreditur mempunyai kewenangan untuk menjual secara lelang obyek Hak Tanggungan; d. Bahwa dengan demikian, meskipun Penggugat mendalilkan bahwa perjanjian kredit masih panjang dan berakhir hingga bulan Maret 2017, namun oleh karena Penggugat telah melakukan cidera janji dalam melakukan pembayaran kewajiban hutangnya kepada Tergugat I, maka saat jatuh temponya tidak perlu menunggu sampai berakhirnya masa kredit yaitu pada bulan Maret 2017; Halaman 15 dari 28 halaman Putusan No.441/PDT/2016/PT.BDG.

5. Bahwa Tergugat II juga keberatan dengan dalil/alasan Penggugat yang

menyatakan

bahwa

pelaksanaan

lelang

penuh

dengan

rekayasa

dan

kecurangan. Adapun Tergugat II keberatan dengan dalil tersebut didasarkan pada alasan, yakni: a. Bahwa dalil/alasan Penggugat tersebut adalah sangat mengada-ada dan terkesan memfitnah karena dalil/alasan tersebut tanpa disertai atau didasari fakta hukum yang benar. Oleh karena Tergugat II meminta Penggugat untuk membuktikan “mensomeer” dalil/alasan tersebut; b. Bahwa lelang yang diperantarai oleh Tergugat II telah dilakukan berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku sehingga sangatlah jelas bahwa lelang tersebut adalah sah; c. Bahwa dapat Tergugat II tegaskan atas lelang tersebut telah dituangkan dalam Risalah Lelang Nomor: 601/2015 tanggal 27 Nopember 2015 dan atas risalah lelang tersebut merupakan akta otentik; d. Bahwa dapat Tergugat II tegaskan bahwa Risalah Lelang merupakan akta otentik, maka jelas berdasarkan

ketentuan Pasal

165 HIR dengan tegas

dinyatakan “Akta otentik, yaitu suatu surat yang dibuat oleh atau di hadapan pegawai umum yang berwenang untuk membuatnya, mewujudkan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli waris masing-masing serta sekalian orang yang mendapat hak darinya tentang segala hal yang disebut di dalam urat itu dan tentang hal yang tercantum dalam surat itu sebagai pemberitahuan; tetapi yang tersebut terakhir ini hanya sekedar yang diberitahukan itu langsung menyangkut pokok akta itu”; e. Bahwa jelas, Penggugat di dalam gugatannya mendalilkan adanya dugaan tindak pidana berupa pelelangan yang diperantarai Tergugat II atas permintaan dari Tergugat I dan dimenangkan oleh Tergugat III tersebut terdapat konspirasi dan persekongkolan jahat di dalam pelaksanaannya terhadap suatu akta otentik yang dibuat dan diterangkan oleh Pejabat yang berwenang; f. Bahwa berdasarkan pada huruf e tersebut di atas, maka jelas terhadap suatu prasangka atau dugaan tindak pidana tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk membatalkan risalah lelang karena terhadap dugaan/ prasangka tersebut, terlebih dahulu harus dibuktikan kebenarannya dan diputuskan oleh hakim pidana tentang adanya tindak pidana yang Penggugat sangkakan, untuk dapat dijadikan alasan/bukti yang kuat guna membatalkan risalah pelaksanaan lelang; 6. Bahwa selain pada

dalil/alasan keberatan tersebut di atas, Tergugat II juga

keberatan dengan dalil/alasan, yakni: Halaman 16 dari 28 halaman Putusan No.441/PDT/2016/PT.BDG.

a. Bahwa lelang yang diperantarai oleh Tergugat II baik perikatan dan pemasangan hak tanggungannya adalah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidak dapat diminta pembatalannya oleh Penggugat karena telah sah secara hukum; b. Bahwa karena semua perikatan dalam pejanjian kredit dan pemasangan hak tanggungan dilakukan oleh penerima hak tanggungan dengan itikad baik, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2012 sebagai tindak lanjut Hasil Rapat Kamar Perdata: 1) Halaman 7 angka VIII dengan tegas menyatakan bahwa “Pemegang Hak Tanggungan yang beritikad baik harus dilindungi sekalipun kemudian diketahui bahwa pemberi hak tanggungan adalah orang yang tidak berhak”; 2) Halaman 7 angka IX juga dengan tegas menyatakan bahwa “Perlindungan harus diberikan kepada pembeli yang beritikad baik sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak (objek jual tanah). Pemilik asal hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada Penjual yang tidak berhak”; c. Bahwa berdasarkan pada huruf

a, b dan c tersebut di atas, maka jelas

terhadap pembatalan lelang, pembatalan jual beli dan pembatalan sertifikat hak milik adalah permohonan yang tidak dapat dikabulkan; 7. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak dalil/alasan Penggugat pada angka 11

(sebelas) halaman 3 (tiga) dalam gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa pelaksanaan lelang tidak melalui prosedur dan tidak memenuhi persyaratan formil maupun materiil karena perjanjian kredit waktunya masih panjang dan berakhir pada bulan Maret 2017; 8. Bahwa dalil/alasan Para Penggugat tersebut adalah tidak benar dan tidak

berdasarkan hukum sama sekali karena dapat Tergugat II sampaikan, bahwa: a. Sebagaimana telah diakui Penggugat dalam gugatannya, antara Tergugat I dengan dirinya telah mengikatkan diri dengan perjanjian utang piutang, sehingga sesuai dengan asas pacta sunt servanda (setiap perjanjian menjadi hukum yang mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian) sehingga perjanjian tersebut mengikat bagi para pembuatnya; b. Di dalam perjanjian kredit yang dibuat antara Tergugat I dan Penggugat tersebut juga telah disepakati dalam rangka pelunasannya Penggugat memberikan jaminan tanah SHM Nomor 01437/Bunder seluas 194 m², atas nama Tuti Maryati, yang terletak di Desa Bunder, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta;

Halaman 17 dari 28 halaman Putusan No.441/PDT/2016/PT.BDG.

c. Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda yang pada pokoknya (Undang-undang Hak Tanggungan), yang menyatakan Apabila debitor cidera janji, pemegang HakTanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut; d. Bahwa dapat Tergugat II sampaikan bahwa sebagaimana di dalam surat gugatannya halaman 2 (dua) angka 4 (empat) sampai dengan angka 5 (lima), Penggugat telah mengakui bahwa Penggugat tidak dapat melanjutkan pembayaran angsuran kewajibannya berturut-turut terhitung sejak bulan Nopember 2013 sampai dengan bulan Nopember 2015. Dengan demikian, oleh karena Penggugat telah cidera janji karena tidak memenuhi kewajiban pembayaran hutangnya selama dua tahun berturut-turut, maka sesuai dengan klausula

Akta

Pemberian

Hak

Tanggungan

halaman

8

Nomor:

235/APHT/ULJM/II/2014 tanggal 27 Februari 2014, maka Tergugat I selaku kreditur mempunyai kewenangan untuk menjual secara lelang obyek Hak Tanggungan; e. Bahwa dengan demikian, meskipun Penggugat mendalilkan bahwa perjanjian kredit masih panjang dan berakhir hingga bulan Maret 2017, namun oleh karena Penggugat telah melakukan cidera janji dalam melakukan pembayaran kewajiban hutangnya kepada Tergugat I, maka saat jatuh temponya tidak perlu menunggu sampai berakhirnya masa kredit yaitu pada bulan Maret 2017; f. Bahwa dapat Tergugat II sampaikan bahwa lelang yang dilakukan oleh Tergugat II atas permintaan dari Tergugat I adalah lelang hak tanggungan, dimana berdasarkan Undang-undang Hak Tanggungan, barang jaminan/objek sengketa a quo yang telah dibebani hak tanggungan dimana Tergugat I sebagai pemegang hak tanggungan dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 877/2012 tanggal 07 Mei 2012 dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 09/2012 tanggal 26 April 2012, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan

Kabupaten

Karawang

yang

berkepala

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

“DEMI

KEADILAN

yang di dalamnya

dilekatkan Akta Pemberian Hak Tanggungan sehingga memiliki kekuatan eksekutorial dan berdasarkan hal tersebut di atas Penggugat sudah

tidak

dapat dikatakan lagi sebagai Pemilik barang, karena jelas yang memiliki kewenangan penuh untuk untuk menjual barang dan sekaligus sebagai pemilik barang adalah Tergugat I tanpa persetujuan dari pihak manapun;

Halaman 18 dari 28 halaman Putusan No.441/PDT/2016/PT.BDG.

g. Bahwa berdasarkan data dan dokumen-dokumen yang disampaikan Tergugat I/Pemohon Lelang, Penggugat telah melakukan cedera janji atas Perjanjian Kredit antara Tergugat I (PT Bank Mega Syariah KCP Cikampek - Karawang) dan telah ada jumlah hutang yang pasti menurut hukum dengan barang jaminan sebidang tanah dan bangunan sehingga berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Bendabenda maka Tergugat I selaku pemegang hak tanggungan peringkat pertama berhak menjual objek Hak Tanggungan melalui pelelangan umum; 9. Bahwa dapat Tergugat II sampaikan bahwa lelang tersebut dilaksanakan atas

permintaan dari Tergugat I, yaitu Sdr. Beni Catur Sasongko, selaku Area Manager Karawang PT Bank Mega Syariah, sesuai dengan Surat Permohonan Lelang Ulang Nomor 001/Ulang-Karawang/11/2015 tanggal 11 Nopember 2015. Hal ini sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan PMK 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 tanggal 26 Juli 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang menyebutkan bahwa Penjual/Pemilik Barang yang bermaksud melakukan penjualan barang secara lelang melalui KPKNL, harus mengajukan surat permohonan lelang secara tertulis kepada Kepala KPKNL untuk dimintakan jadwal pelaksanaan lelang, disertai dokumen persyaratan lelang sesuai dengan jenis lelangnya.pelelangan tersebut telah diberitahukan oleh Tergugat I/Debitur kepada Penggugat/Kreditur melalui surat Nomor 001/Ulang-Karawang/11/2015 tanggal 11 Nopember 2015, hal Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang Ulang; 10. Bahwa terhadap lelang yang dimohonkan oleh Tergugat I telah dipenuhi dengan

syarat-syarat berupa dokumen pendukung, antara lain: a. Surat Permohonan Proses Lelang Ulang dari PT Bank Mega Syariah KCP Cikampek - Karawang Nomor: 001/Ulang-Karawang/11/2015 tanggal 11 Nopember 2015; b. Akad Pembiayaan Murahabah No. 09 tanggal 28 Maret 2012; c. Sertipikat Hak Milik No. 01437 seluas 194 m² a.n. Tuti Maryati; d. Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 877/2012 tanggal 07 Mei 2012 dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 09/2012 tanggal 26 April 2012; e. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) dari

Kantor Pertanahan

Kabupaten Purwakarta Nomor: 145/Ket.10.07/X/2015 tanggal 15 Oktober 2015; f. Surat dari Tergugat I kepada Debitur/Penggugat Nomor: 001/LelangUlangKarawang/November/2015 tanggal 20 Nopember 2015; Halaman 19 dari 28 halaman Putusan No.441/PDT/2016/PT.BDG.

g. Surat Pernyataan Nomor 001/Ulang-Karawang/11/2015 tanggal 11 Nopember 2015 dari Tergugat I (ditandatangani oleh Sdr. Ujang Suhendar, selaku Collection Supervisor dan Sdr. Beni Catur Sasongko, selaku AM Karawang PT Bank Mega Syariah Tbk.) tanggal 11 Nopember 2015 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat I bertanggung jawab apabila terjadi gugatan perdata/tuntutan pidana yang terkait dengan obyek lelang dan menyatakan bahwa nilai limit ditetapkan berdasarkan pemeriksaan jaminana internal PT. Bank Mega Syariah; h. Lampiran surat Nomor: 001/Ulang-Karawang/11/2015 tanggal 11 Nopember 2015 daftar barang lelang yang akan dilelang a.n. Hj. Lija Sumarna dari Tergugat I (ditandatangani oleh Sdr. Beni Catur Sasongko, selaku AM Karawang PT Bank Mega Syariah Tbk.) yang menerangkan perincian barang/obyek yang akan dilelang; i.

Lampiran surat Nomor: 001/Ulang-Karawang/11/2015 tanggal 11 Nopember 2015 dari Tergugat I (ditandatangani oleh Sdr. Beni Catur Sasongko, selaku AM Karawang PT Bank Mega Syariah Tbk.) yang menerangkan perincian hutang nasabah a.n. Hj. Lija Sumarna;

j.

Lampiran surat Nomor: 001/Ulang-Karawang/11/2015 tanggal 11 Nopember 2015 dari Tergugat I (ditandatangani oleh Sdr. Beni Catur Sasongko, selaku AM Karawang PT Bank Mega Syariah Tbk.) yang menerangkan nilai limit barang jaminan a.n. Hj. Lija Sumarna yang akan dilelang;

k. Surat tugas Surat penunjukkan Pejabat Penjual yang dibuat oleh Sdr. Beni Catur Sasongko, selaku AM Karawang PT Bank Mega Syariah Tbk. Kepada Sdr. Ujang Suhendar selaku Collection Supervisor PT. Bank Mega Syariah; l.

Surat keterangan yang dibuat oleh Sdr. Beni Catur Sasongko, selaku AM Karawang PT Bank Mega Syariah Tbk. Yang menerangkan bahwa tidak ada perubahan jaminan baik secara fisik maupun yuridis masih sesuai dengan Surat Keterangan Pendaftaran Tanaha (SKPT) barang jaminan nasabah a.n. Hj. Lija Sumarna;

11. Bahwa berdasarkan data yang ada Kreditor/Tergugat I telah mengeluarkan:

a. Surat Peringatan I (Pertama) Nomor: 080/SP1/M2S/II/2014 tanggal 03 Februari 2014; b. Surat Peringatan II (Kedua) Nomor: 060/SP2/M2S/II/2014 tanggal 14 Februari 2014; c. Surat Peringatan III (Ketiga) Nomor: 056/SP3/M2S/III/2014 tanggal 05 Maret 2014;

Halaman 20 dari 28 halaman Putusan No.441/PDT/2016/PT.BDG.

kepada Debitur in casu Penggugat untuk menyelesaikan hutangnya. Oleh karena Debitur tetap tidak melunasi kewajibannya, maka dilanjutkan dengan pelelangan atas objek jaminan milik Debitur in casu Penggugat; 12. Bahwa selain itu lelang tersebut telah dimuat dan diumumkan kepada khalayak

ramai oleh Penjual/Kreditur melalui Surat Kabar Harian (SKH) Radar Karawang tanggal 20 Nopember 2015 sebagai pengumuman lelang ulang dan ditayangkan melalui

Aplikasi

Lelang

Internet

(ALI)

pada

alamat

http://www.lelangdjkn.kemenkeu.go.id; 13. Bahwa selanjutnya Tergugat II memberikan tanggapan mengenai prosedur

pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan adalah sebagai berikut: a. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 106/PMK.06/2013 tanggal 26 Juli 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang menyebutkan bahwa Penjual/Pemilik Barang yang bermaksud melakukan penjualan barang secara lelang melalui KPKNL, harus mengajukan surat permohonan lelang secara tertulis kepada Kepala KPKNL untuk dimintakan jadwal pelaksanaan lelang, disertai dokumen persyaratan lelang sesuai dengan jenis lelangnya; b. Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor PER03/KN/2010 tanggal 5 Oktober 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang. Dokumen persyaratan lelang eksekusi hak tanggungan antara lain terdiri dari: 1) Salinan/fotocopy Perjanjian Kredit; 2) Salinan/fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan dan Akta Pemberian Hak Tanggungan; 3) Salinan/fotokopi

Sertifikat

Hak

Atas

Tanah

yang

dibebani

Hak

Tanggungan; 4) Salinan/fotokopi Perincian Hutang/jumlah kewajiban debitor yang harus dipenuhi; 5) Salinan/fotocopy bukti bahwa debitor wanprestasi, berupa peringatanperingatan maupun pernyataan dari pihak kreditor; 6) Surat pernyataan dari kreditor selaku pemohon lelang yang isinya akan bertanggung jawab apabila terjadi gugatan; 7) Salinan/fotokopi surat pemberitahuan rencana pelaksanaan lelang kepada debitor oleh kreditor, yang diserahkan paling lambat 1 (satu) hari sebelum lelang dilaksanakan; Halaman 21 dari 28 halaman Putusan No.441/PDT/2016/PT.BDG.

14. Bahwa dikarenakan syarat-syarat telah terpenuhi, maka Tergugat II sebagai

pejabat perantara lelang tidak dapat menolak permohonan lelang dari pihak Tergugat I. Hal ini sesuai dengan Pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 106/PMK.06/2013 tanggal 26 Juli 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang menyebutkan bahwa “Kepala KPKNL/Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas subjek dan objek lelang”. Sehingga pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Tergugat II telah sah menurut hukum; 15.

Bahwa oleh karena itu pelelangan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Lelang (Vendu Reglement, Ordonantie 28 Februari 1908 Staatsblad 1908:189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Staatsblad

1941:3)

jis.

Peraturan

Menteri

Keuangan

Nomor

93/PMK.06/2010 tanggal 23 April 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, maka pelelangan tersebut sah secara hukum; 16. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terhadap lelang yang diperantarai

Tergugat II telah sesuai berdasarkan Peraturan Lelang yang dimuat dalam Lembaran Negara Tahun 1908 Jo. Tahun 1940 No. 56, sebagaimana kemudian telah diubah dan ditambah, sehingga sah menurut Undang-undang dan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini juga telah sesuai dengan ketentuan pada halaman 100 Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Adiministrasi Pengadilan yang dengan tegas menyatakan “bahwa suatu pelelangan yang telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku tidak dapat dibatalkan”. Jadi, dengan demikian lelang yang diperantarai oleh Tergugat II tidak dapat dibatalkan karena telah sah secara hukum; 17. Bahwa Tergugat I meminta untuk dilakukan lelang dengan perantaraan Tergugat

II yang tidak lain guna memenuhi ketentuan bunyi Pasal 6 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan bunyi klausula Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 235/APHT/ULJM/II/2014 tanggal 27 Februari 2014 yang berbunyi: “Jika Debitur tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi hutangnya, berdasarkan perjanjian hutang piutang tersebut di atas, kreditor selaku Pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan dan untuk itu kuasa, untuk tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Pertama:

Halaman 22 dari 28 halaman Putusan No.441/PDT/2016/PT.BDG.

a. Menjual atau suruh menjual di hadapan umum secara lelang objek Hak Tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian-sebagian; b. Mengatur dan menetapkan waktu, tempat, cara, dan syarat-syarat penjualan; c. Menerima uang penjualan, menandatangani dan menyerahkan kwitansi; d. Menyerahkan apa yang dijual kepada pembeli yang bersangkutan; e. Mengambil dari uang hasil penjualan itu seluruhnya atau sebagian untuk melunasi utang debitur; f. Melakukan hal-hal lain yang menurut undang-undang dan peraturan hukum yang berlaku diharuskan atau menurut pendapat kreditur perlu dilakukan dalam rangka melaksanakan kuasa tersebut; 18. Bahwa pelelangan yang diperantarai oleh Tergugat II pada pokoknya dilakukan

guna memenuhi bunyi Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 877/2012 tanggal 07 Mei 2012 dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 09/2012 tanggal 26 April 2012 yang berkepala “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Akta Pemberian Hak Tanggungan tersebut berfungsi guna menjamin

hutang-piutang

antara

Pihak

Pertama/Debitor

(Pemberi

Hak

Tanggungan) dengan Pihak Kedua/Kreditur (Pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama); 19. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Kepala KPKNL Purwakarta

mengeluarkan surat Nomor S-1207/WKN.8/KNL.4/2015 tanggal 18 Nopember 2015 hal Penetapan Jadwal Lelang Ulang, yang berisi bahwa lelang akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 27 Nopember 2015 bertempat di KPKNL Purwakarta Jl. Siliwangi No. 09 Purwakarta. Hal ini sesuai dengan Pasal 21 Peraturan

Menteri

Keuangan

Nomor

93/PMK.06/2010

tentang

Petunjuk

Pelaksanaan Lelang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 tanggal 26 Juli 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang berbunyi Waktu pelaksanaan lelang ditetapkan oleh Kepala KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II; 20. Bahwa selanjutnya Kepala KPKNL Purwakarta mengeluarkan surat tugas Nomor:

ST-635/WKN.8/KNL.4/2015 tanggal 25 Nopember 2015, yang pada pokoknya menunjuk Sdr. Wawan Junaidi selaku Pejabat Lelang Kelas I guna melaksanakan permohonan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dari Tergugat I dan melaporkan hasil pelaksanaan lelang dimaksud kepada Kepala Kantor; 21. Bahwa berdasarkan pada penjelasan tersebut di atas, dengan demikian jelas

bahwa terhadap prosedur pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Tergugat II atas permohonan dari Tergugat I merupakan perbuatan yang tidak menyalahi Halaman 23 dari 28 halaman Putusan No.441/PDT/2016/PT.BDG.

prosedur hukum karena prosedur pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Tergugat II telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 106/PMK.06/2013 tanggal 26 Juli 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang; 22. Bahwa Tergugat II tegaskan berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri

Keuangan Nomor: 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 106/PMK.06/2013 tanggal 26 Juli 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang menyebutkan bahwa ”Lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak dapat dibatalkan”; 23. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak dalil/alasan yang diajukan oleh

Penggugat pada angka 16 (enam belas) halaman 4 (empat) dalam gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa “Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, dan menuntut ganti rugi kepada Para Tergugat secara tanggung renteng material sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan immaterial sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah; 24. Bahwa dalil/alasan tersebut tidak benar dan tidak didasari hukum sama sekali

karena tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat tidak dirinci dan tanpa berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang ada sehingga sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim.yang memeriksa perkara a quo; 25. Bahwa selain itu pula, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 16

Desember 1970 No. 492 K/Sip/1970 dan Putusan Mahkamah Agung R.I. No.1720 K/Pdt/1986 tanggal 18 Agustus 1988 dengan tegas dinyatakan bahwa “Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutannya. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna”; 26. Bahwa berdasarkan pada dalil/alasan tersebut di atas, dikarenakan Penggugat

tidak dapat membuktikan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, khususnya yang didalilkan oleh Tergugat II. Oleh karena itu terhadap tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak benar Halaman 24 dari 28 halaman Putusan No.441/PDT/2016/PT.BDG.

dan tidak berdasarkan hukum sama sekali sehingga sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo; 27. Bahwa

berdasarkan

pada

penjelasan

tersebut

diatas,

maka

terhadap

pelaksanaan lelang yang diperantarai oleh Tergugat II adalah sah secara hukum dan telah sesuai dengan ketentuan berlaku; Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut: DALAM EKSEPSI:  Menyatakan Eksepsi Tergugat II cukup beralasan dan patut diterima;  Menyatakan gugatan Penggugat

tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk

Verklaard); DALAM POKOK PERKARA:  Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidak tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);  Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul; Membaca, jawaban Terbanding III semula Tergugat III tertanggal 11 Mei 2016 sebagai berikut : ------------------------------------------------------------------------------------------Menanggapi surat yang dilayangkan ke Kantor Pengadilan Negeri Purwakarta oleh Sdr. Dulnasir, S.H. sebagai Kuasa Hukum Sdr. Lija Sumarna dan Sdr. Dulnasir menyatakan di dalam suratnya saya sebagai Tergugat ke III bahwa tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum (fiktif dan rekayasa) maka disini saya menyatakan dengan

sesungguhnya,

saya

dapat

pelelangan

sebidang

tanah

SHM

No.01437/Bunder seluas 194 m2, a.n. Tuti Maryati melalui surat kabar Radar Karawang tertanggal 13 November 2015, jelas dinyatakan ada pelelangan. Selanjutnya saya daftarkan di pelelangan KPKNL Purwakarta melalui online. Tidak ada rekayasa yang disebutkan oleh Kuasa Hukum Sdr. Dulnasir; Selanjutnya sesuai proses yang diadakan oleh KPKNL maka saya mengikuti prosedur yang ada melalui online tersebut sampai akhirmya saya dinyatakan sebagai pemenang atas tanah SHM Nomor 01437/Bunder yang seluas 194 m2 a.n. Tuti Maryati; Menimbang, bahwa baik Turut Tergugat I maupun Turut Tergugat II walaupun telah dipanggil dengan patut san sah tidak datang menghadap di muka persidangan ataupun wakilnya, berdasarkan relaas panggilan tertanggal 22 Pebruari 2016, 10 Maret 2016 dan tanggal 23 Maret 2016 ; --------------------------------------------------------Halaman 25 dari 28 halaman Putusan No.441/PDT/2016/PT.BDG.

Mengutip Serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum

dan terurai

dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Purwakarta tanggal 15 Juni 2016,Nomor.03/Pdt.G/2016/PN.Pwk. yang Amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -------------------------------------------------------------------------------------------------1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ; 2. Menyatakan Pengadilan Negeri Purwakarta tidak berwenang mengadili perkara ini ; 3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.532.000.000, 00 (satu juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah) ; Membaca, akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Purwakarta yang menyatakan bahwa pada tanggal 29 Juni 2016 Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Purwakarta tanggal 15 Juni 2016 Nomor.03/ Pdt.G/2016/PN.Pwk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ; -----------Membaca, risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwakarta yang menyatakan bahwa pada tanggal 02 September 2016 kepada Tergugat I, pada tanggal 12 Juli 2016 kepada Tergugat II, pada tanggal 15 Juni 2016 masing-masing kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, pada tanggal 31 Agustus 2016 kepada Tergugat III permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan saksama ; ----Membaca, risalah pemberitahuan

pemeriksaan berkas (inzage) perkara

Nomor.03/Pdt.G/2016/PN.Pwk yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Purwakarta telah memberikan kesempatan dengan seksama kepada pihak Pembanding semula Penggugat, Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II masing-masing pada tanggal 18 Agustus 2016, 02 September 2016 dan 31 Agustus 2016 ; ------------TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA Menimbang, bahwa

permohonan

banding dari Pembanding semula

Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-Undang,oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----------------------------------------------Menimbang, bahwa kuasa Pembanding semula Penggugat dalam hal ini untuk kepentingan dalam tingkat banding tidak mengajukan memori banding ; ---------Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta tanggal 15 Juni 2016 Nomor 03/Pdt.G/ 2016/PN.Pwk. Halaman 26 dari 28 halaman Putusan No.441/PDT/2016/PT.BDG.

Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding, tetapi karena memori banding bukanlah merupakan keharusan dalam perkara banding, maka pemeriksaan perkara ini haruslah dilanjutkan dan Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut ; ----------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa dalam pertimbangan putusannnya Majelis Hakim Tingkat Pertama, mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II, bahwa pertimbangan dan alasan-alasan serta kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dalam Eksepsi sudah tepat dan benar, oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dalam eksepsi dan dianggap pula telah tercantum dalam putusan ditingkat banding ; ---------Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai eksepsi diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri dalam eksepsi, sehingga putusan Pengadilan Negeri Purwakarta tanggal 15 Juni 2016 Nomor 03/Pdt.G/2016/PN.Pwk. dalam eksepsi dapat dipertahankan dalam tingkat banding dan oleh karenanya harus dikuatkan ; ---------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat, tetap dipihak yang dikalahkan baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding , maka semua biaya dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ; ----------------------------------------------------------------------------Mengingat Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 1947 tentang banding dan Peraturan Perundang Undangan lainnya yang terkait ; ----------------------------------------MENGADILI -

Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ; ---------

-

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purwakarta tanggal 15 Juni 2016, Nomor.03/Pdt.G/2016/PN.Pwk yang dimohonkan banding tersebut ; --------------

-

Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan,yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus limapuluh ribu rupiah) ; --------------

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim,pada hari RABU tanggal 02 Nopember 2016 oleh kami HENDRIK PARDEDE, S.H., M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat selaku Ketua Majelis dengan FRITZ JOHN POLNAJA, S.H, M.H. dan RUSSEDAR, S.H. masing-masing sebagai Hakim Halaman 27 dari 28 halaman Putusan No.441/PDT/2016/PT.BDG.

Anggota, putusan tersebut pada hari SELASA, tanggal 08 NOPEMBER 2016 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim anggota,serta dibantu oleh YUNTHA DHARMANSYAH S, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA, ttd FRITZ JOHN POLNAJA, S.H, M.H.

HAKIM KETUA, ttd HENDRIK PARDEDE, S.H., M.H.

ttd RUSSEDAR, S.H.

PANITERA PENGGANTI, ttd YUNTHA DHARMANSYAH S, S.H.

Perincian biaya perkara : 1. Biaya Materai 2. Biaya Redaksi putusan 3. Biaya Pemberkasan Jumlah

Rp. 6.000,Rp. 5.000,Rp. 139.000,Rp. 150.000,(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 28 dari 28 halaman Putusan No.441/PDT/2016/PT.BDG.