PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN NOMOR 247/PDT/2015/PT.BDG. “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini dalam perkara antara : -----------------------------------------------------------1. Nama

: IR. MARTIN A. SAMUDERA .-------------------------------

Kewarganegaraan

: Indonesia. --------------------------------------------------------

Pekerjaan

: Pendeta. ----------------------------------------------------------

Alamat

: Jl. Cipaku Indah I No. 4, RT. 002, RW. 002, Kelurahan Ledeng, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung; ----------------------------------------------------------

2. Nama

: H. SYAMSUL MAPPAREPPA.------------------------------

Kewarganegaraan

: Indonesia. ---------------------------------------------------------

Pekerjaan

: Tentara Nasional Indonesia.----------------------------------

Alamat

: Jl. Cipaku Indah I No.15, RT. 002, RW. 002. Kelurahan Ledeng, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung;----------------------------------------------------------

3. Nama

: MARIA ASSUMPTA SRI MULYANI.----------------------

Kewarganegaraan

: Indonesia. ---------------------------------------------------------

Pekerjaan

: Mengurus Rumah Tangga;------------------------------------

Alamat

: Jl.Cipaku Indah I No. 11A RT. 002, RW. 002, Kelurahan Ledeng, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung;----------------------------------------------------------

4. Nama

: BUDIJANTO SUTEDJA.-------------------------------------

Kewarganegaraan

: Indonesia. --------------------------------------------------------

Pekerjaan

: Karyawan Swasta.----------------------------------------------

Alamat

: Jl. Cipaku Indah I No.7, RT. 002, RW 002, Kelurahan Ledeng, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, alamat tempat tinggal Jalan Cipaku Indah X No. 23, RT. 002, RW.002 Kelurahan Ledeng, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung;---------------------------------------------------

5. Nama

: SRI HANDAJANI KERTORAHARDJO.------------------

Kewarganegaraan

: Indonesia. --------------------------------------------------------

Pekerjaan

: Mengurus Rumah Tangga.-----------------------------------

Alamat

: Jl. Cipaku Indah I No. 5, RT. 002, RW. 002, Kelurahan Ledeng, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung;---------------------------------------------------------Halaman 1 dari 56 halaman dari Putusan Nomor 247/Pdt/2015/PT.BDG

6. Nama

: DR. IR. HENDRA INDRAWIRAWAN.----------------------

Kewarganegaraan : Indonesia.---------------------------------------------------------Pekerjaan

: Pedagang.---------------------------------------------------------

Alamat

: Jl. Cipaku Indah I No. 2A, RT. 002, RW 002, Kelurahan

Ledeng,

Kecamatan

Cidadap,

Kota

Bandung, alamat tempat tinggal Jl. Cihampelas No. 25,

RT.

001

RW.018,

kelurahan

Taman

Sari,

Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung;------------7. Nama

: BUDI SANTOSO.------------------------------------------------

Kewarganegaraan : Indonesia.----------------------------------------------------------Pekerjaan

: Wiraswasta.--------------------------------------------------------

Alamat

: Jl. Cipaku Indah I No. 2 RT. 002, RW. 002,Kelurahan Ledeng, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung;------------

8. Nama

: ITA CAROLINA L.-----------------------------------------------

Kewarganegaraan : Indonesia.----------------------------------------------------------Pekerjaan

: Ibu Rumah Tangga.----------------------------------------------

Alamat

: Jl. Cipaku Indah I No. 11, RT. 002,RW. 002,Kelurahan Ledeng, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung;-----------

Dalam hal ini diwakili kuasanya bernama, SARMADI, S.H.,M.A., SONNY LUNARDI, S.H., HADJAR GOTO, S.H., VERONICA HUTABARAT, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum Sonny Lunardi, SH & Rekan, berkantor di Jl. Rajawali II No. 41 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Pebruari 2014, selanjutnya disebut sebagai : Para Pembanding semula Penggugat I sampai dengan Penggugat VIII.---------------------------------------------

Lawan:

1. S.L. BUSTAMAN , Jl. Gudang Utara No. 8, Kota Bandung , selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat;----------------------------------2. Walikota Bandung cq. Dinas Tata Ruang Dan Cipta Karya, alamat dijalan Wastukencana

No.2,

Kota

Bandung,

selanjutnya

disebut

sebagai

Terbanding II semula Turut Tergugat I ;---------------------------------------------3. Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung, alamat dijalan Soekarno Hatta No. 586, Kota Bandung,

selanjutnya disebut sebagai

Terbanding III

semula Turut Tergugat II; -----------------------------------------------------------------

Halaman 2 dari 56 halaman dari Putusan Nomor 247/Pdt/2015/PT.BDG

Pengadilan Tinggi tersebut ; -------------------------------------------------------Telah membaca surat-surat pemeriksaan mengenai perkara tersebut ; ---

TENTANG DUDUK PERKARA Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini, seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 247/Pdt.G/2014/PN.Bdg., tanggal 20 Januari 2015 dalam perkara antara kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut : ----DALAM EKSEPSI:----------------------------------------------------------------------------------

Menolak eksepsi tergugat dan turut tergugat tersebut; -----------------------------

DALAM POKOK PERKARA:--------------------------------------------------------------------DALAM KONPENSI:-------------------------------------------------------------------------------

Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-------------------------------

DALAM REKONPENSI:--------------------------------------------------------------------------1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonpensi untuk sebagian;-----------------2. Menyatakan PENGGUGAT REKONVENSI adalah pemilik sah atas sebidang tanah dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 866/Kelurahan Ledeng, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung; ---------------------------------------------------------------------------------------3. Menyatakan PARA TERGUGAT REKONVENSI telah bersalah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;--------------------------------------------------------------4. Menghukum PARA TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp. 431.816.000,- (empat ratus tiga puluh satu juta delapan ratus enam belas ribu rupiah) secara tanggung renteng, tunai dan seketika kepada

PENGGUGAT

REKONPENSI

terhitung

sejak

putusan

ini

mempunyai kekuatan hukum yang tetap;----------------------------------------------5. Menolak gugatan rekonpensi selain dan selebihnya;-------------------------------DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:---------------------------------------------------

Menghukum PENGGUGAT KONPENSI/PARA TERGUGAT REKONPENSI membayar seluruh biaya perkara dihitung sebesar Rp. 2.167.000,- (Dua juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah) ;-------------------------------------------------Menimbang, bahwa pada saat putusan diucapkanTurut Tergugat II tidak

hadir dipersidangan, maka sesuai dengan relaas pemberitahuan isi putusan Nomor 247/Pdt.G/2014/PN.Bdg. kepada Turut Tergugat II telah diberitahukan pada tanggal 17 Pebruari 2015, dengan seksama;---------------------------------------Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 7 Mei 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada Halaman 3 dari 56 halaman dari Putusan Nomor 247/Pdt/2015/PT.BDG

tanggal

13

Mei

2014,

dibawah

Nomor

247/Pdt.G/2014/PN.Bdg.

telah

mengemukakan hal-hal sebagai berikut: ---------------------------------------------------1. Bahwa Para PENGGUGAT adalah para Penghuni Komplek Perumahan Cipaku Indah, jalan Cipaku Indah I, Kelurahan Ledeng, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, rata - rata telah menghuni selama tidak kurang dari 30 (tiga puluh) tahun;-----------------------------------------------------------------2. Bahwa Para PENGGUGAT tinggal di sekitar ( di kanan – kiri ) Jalan Cipaku Indah

I,

Kelurahan

Ledeng,

Kecamatan

Cidadap,

Kota

Bandung,

berdasarkan Bukti Hak yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT II dan Surat Izin Mendirikan Bangunan yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT I, masing – masing mengetahui, tanah yang selama ini terkenal Jalan Cipaku Indah I itu, sejak semula Rencana Jalan, dengan lebar rata rata 30 m (tiga puluh meter) (Bukti akan diajukan pada saat persidangan ); 3. Bahwa selama ini Jalan Cipaku Indah I, telah berfungsi sebagai jalan umum, khususnya bagi seluruh masyarakat penghuni Komplek Perumahan Cipaku Indah, dan masyarakat sekitar pada umumnya, bahkan ketika lalu lintas dijalan Dr. Setiabudi mengalami kemacetan total selalu digunakan sebagai jalan alternatif yang dapat membantu untuk mengurai kemacetan jalan Dr. Setiabudi yang tidak jauh dari lokasi tersebut;----------------------------4. Bahwa masalah muncul pada saat TERGUGAT, S.L. Bustaman yang bertempat tinggal dijalan Gudang Utara No. 8 Kota Bandung, melalui surat tanggal 28 Juli 2010 yang ditujukan kepada Para Tetangga serta RT dan RW setempat, memberitahukan rencana mendirikan bangunan untuk rumah tinggal dipersil Jalan Cipaku Indah I No. 2, atas dasar

SHM Nomor

866/Kelurahan Ledeng, Kecamatan Cidadap, seluas 914 M, yang diterbitkan TURUT TERGUGAT II, tepatnya didepan rumah PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT

III

dan selanjutnya disebut

sebagai

TANAH SENGKETA ;-----------------------------------------------------------------------5. Bahwa dalam suratnya tertanggal 28 Juli 2010 tersebut, TERGUGAT melampirkan 2 (dua) formulir kosong mengenai “ TANDA BUKTI PENERIMAAN PEMBERITAHUAN KEPADA TETANGGA ” dan “ SURAT PERSETUJUAN”. Bahwa Tanda Bukti Penerimaan Pemberitahuan Kepada Tetangga telah ditandatangani oleh

Ibu Ita dan Ibu Linda, Bapak Andri,

Bapak Anton, Bapak Agus, Bapak Martin, Ketua RT.02 dan Ketua RW.02, karena dianggap sebagai tanda terima formulir “ Surat Persetujuan “, sedangkan untuk formulir Surat Persetujuan hanya ditandatangi oleh Ibu


Linda Setiawati, warga Jl. Cipaku I No. 15A (warga yang tidak berkepentingan dan bukan warga Cipaku Indah I );----------------------------6. Bahwa dengan adanya surat tersebut, PENGGUGAT I bersama ibu Onny Bernadetha Isangi ( ibu kandung dari PENGGUGAT III ) pada tanggal 3 Agustus 2010 mengirim surat kepada Lurah Ledeng, perihal : Tentang Tanah di Jl. Cipaku Indah I, memberitahukan :---------------------------------------

Bahwa sebagian tanah peruntukan jalan untuk rencana jl. Cipaku Indah I telah dibeli oleh PENGGUGAT I dan ibu Onny B. Isangi;-------

-

Bahwa status maupun peruntukan tanah rencana jalan di Jl. Cipaku Indah I semakin tidak ada kejelasan karenanya meminta Lurah Ledeng untuk mengusulkan pada Pemerintah Kota Bandung agar merubah peruntukan tanah tersebut menjadi tanah untuk fasilitas umum agar tidak terjadi manipulasi atas tanah tersebut oleh pihak pihak yang tidak bertanggungjawab sehingga tidak ada lagi pembeli yang tertipu, karena sejak awal tanah tersebut sudah jelas diperuntukan untuk jalan ;----------------------------------------------------------

-

Bahwa ibu Onny B. Isangi memiliki bukti tanah tersebut adalah untuk jalan Cipaku Indah I

yang

dapat

menembus

dari

jalan

Dr.

Setiabudi ke jalan Ciumbuleuit melalui SECAPA sebagaimana pernah ditanyakan kepada Dinas Tata Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung pada tahun 1982, terbukti pada saat itu Dinas Tata Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung melalui Nota Dinas, tertanggal 25 januari 1982 yang ditujukan kepada ibu Onny B. Isangi memberitahukan rumah

bahwa : “ mengenai

ibu tetap

rencana jalan

didepan

akan dilaksanakan. Oleh karena itu

pembangunan diatas jalan tersebut tidak akan diberi izin” ;-------7. Bahwa dalam menjawab surat PENGGUGAT I tanggal 3 Agustus 2010, Kelurahan Ledeng melalui Surat Nomor 590/103 Kel. Led tanggal 25 Agustus 2010, yang ditujukan kepada Ketua RW. 02 Cipaku, Kelurahan Ledeng menerangkan bahwa tanah milik Puskoveri Jabar, SHM No. 1478 yang terletak di Jln. Cipaku Indah I RT 02 RW 02 diperkirakan lokasi tersebut semula rencana diperuntukan jalan. Apabila ada kegiatan rencana

pembangunan

agar

dihentikan

sementara

sebelum

ada

penjelasan dari pihak pemilik kepada warga masyarakat sekitarnya melalui musyawarah di Kelurahan Ledeng. ( surat ditembuskan kepada semua warga jl. Cipaku Indah I );-------------------------------------------------------------------


8. Bahwa sebagai tindak lanjut, Drs. Suprapto selaku Lurah Kelurahan Ledeng pada 11 September 2013 mengadakan pertemuan bertempat di Aula Kantor Kelurahan Ledeng dan dilanjutkan pertemuan kedua pada tanggal 16 September 2013 bertempat dirumah PENGGUGAT I, kedua pertemuan yang dihadiri oleh Lurah, Binmas Polsek Cidadap, Perwakilan Kodim, warga atau wakilnya dan wakil TERGUGAT tidak menghasilkan suatu kesepakatan apapun, warga Cipaku Indah I pada khususnya semuanya menolak rencana bangunan rumah tinggal tersebut karena dibangun diatas tanah peruntukan jalan;-------------------------------------------------------------------9. Bahwa TERGUGAT melalui perwakilannya, Sonij, SH , mengirimkan surat yang ditujukan kepada Ketua RW.02 Kel. Ledeng, Kec. Cidadap Kota Bandung tanggal 25 September 2013, dengan alasan telah ada pertemuan tanggal 11 September 2013 dan 16 September 2013 memberitahukan akan melanjutkan pembangunan rumah dengan memberi akses jalan yang luasnya sekitar 192 m2;---------------------------------------------------------------------10. Bahwa sebagai reaksi terhadap surat tertanggal 25 September 2013 tersebut, Para PENGGUGAT dengan suratnya tertanggal 26 September 2013, memberitahukan kepada TERGUGAT melalui perwakilannya, Sonij, SH, menegaskan keberatan dari warga terhadap rencana pembangunan rumah tersebut, kemudian TERGUGAT dengan Suratnya tertanggal 10 Oktober 2013 memberitahukan tetap menolak keinginan warga dan tetap akan mendirikan bangunan diatas TANAH SENGKETA aquo;--------------11. Bahwa PENGGUGAT I mengirimkan surat tanggal 23 Oktober 2013 kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat, Jl. Cianjur No. 34

Bandung,

mempertanyakan

tentang

keabsahan

IMB

NOPUT:

648.1/0882/ BPPT, tanggal 2 Maret 2012, Jl. Cipaku 1 Bandung atas nama S.L. BUSTAMAN dan memberitahukan bahwa IMB tersebut tidak didukung oleh persetujuan para tetangga setempat ( terlampir foto Papan yang bertuliskan: “ PROYEK RUMAH TINGGAL, LOKASI : Jl. Cipaku I, LEBAR JL: 6 M, GSB 6 M, JUMLAH LANTAI : 2 LT, SR: 1 , BH PHN : 1 BT, NOPUT: 648.1/0882/BPPT, TANGGAL : 2 MARET 2012.), namun tidak mendapat tanggapan;-----------------------------------------------------------------------12. Bahwa PENGGUGAT I tanggal 10 Desember 2013 kembali mengirimkan surat kepada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Bandung (tata ruang) sebagai tindak lanjut surat sebelumnya tertanggal 23 Oktober 2013,

memberitahukan

bahwa

Para

PENGGUGAT

tidak

pernah


memberikan izin kepada TERGUGAT untuk mendirikan bangunan di Jl. Cipaku Indah I, Kota Bandung, sebab:---------------------------------------------a. Lampiran surat

TERGUGAT tertanggal 28 Juli 2010, berupa formulir

yang berjudul “Surat Tanda Bukti” Kepada

Penerimaan

Pemberitahuan

Tetangga ”, yang telah ditandatangani oleh Ibu Ita dan Ibu

Linda, bapak Andri , bapak Anton, bapak Agus, bapak Martin, Ketua RT. 02 dan

Ketua RW. 02, “ bukan sebagai tanda persetujuan “ atas

rencana membangun rumah TERGUGAT, namun sebagai tanda terima formulir

“SURAT

PERSETUJUAN”

dan

formulir

“SURAT

PERSETUJUAN” tidak pernah ditandatangani para warga jl. Cipaku Indah I (para PENGGGUGAT)

yang tidak pernah setuju rencana

pembangunan rumah diatas tanah yang jelas peruntukan jalan tersebut. SURAT PERSETUJUAN hanya ditandatangani oleh Ibu Linda Setiawati saja, warga yang beralamat Jl. Cipaku I No. 15A, yang bersangkutan adalah tetangga kampung sebelah dan tidak berkepentingan;---------b. TERGUGAT

mengaku

telah

memberitahukan

Rencana

Gambar

Bangunan kepada tetangga sebagaimana dikatakan dalam surat tanggal 28 Juli 2010, ternyata bohong; -------------------------------------------------------c. “SURAT TANDA BUKTI PENERIMAAN PEMBERITAHUAN KEPADA TETANGGA”, patut diduga telah dimanipulasi menjadi PERSETUJUAN TETANGGA untuk memperoleh IMB.-----------------------------------------------13. Bahwa untuk mencari keadilan diluar jalur hukum, PENGGUGAT I, PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III, selaku warga jl. Cipaku Indah I, tanggal 10 Desember 2013 mengirim surat kepada Walikota Bandung (TURUT

TERGUGATI),

perihal”Surat

Pernyataan

Keberatan”,

memberitahukan hal yang menjadi keberatan warga, Para PENGGUGAT, atas tindakan TERGUGAT yang mendirikan bangunan Jl. Cipaku Indah I ( tepatnya di depan rumah

PENGGUGAT I, PENGGUGAT II dan

PENGGUGAT III, dengan alasan sebagai berikut :---------------------------------a. bahwa warga sudah menyatakan keberatan.------------------------------------b. bahwa Tanah tersebut sebagian sudah dibeli Ir. Martin A. Samudera tahun 1978 dan sebagian lagi oleh Ibu Onny B. Isangi pada tahun 1983 dari Ny. Ningrum, tidak pernah disertipikatkan karena sudah tahu untuk peruntukan

jalan

dan

tanpa

sepengetahuan

keduanya

telah

disertipikatkan oleh Haji Mansyur ( Alm ) suami Ny. Ningrum, kemudian dijual kepada pihak lain.----------------------------------------------------------------


c.

bahwa Tanah tersebut selama 30 ( tiga puluh ) tahun telah sebagai jalan umum dan sesuai rencana tata kota akan dipakai sebagai jalan tembus kejalan Ciumbuluit melalui SECAPA.-----------------------------------

d. bahwa Pembangunan tersebut menutup semua halaman rumah PENGGUGAT I, karena dibangun

tepat didepan rumahnya dan

PENGGUGAT I pernah menyampaikan untuk membeli tanah tersebut, tetapi ditolak oleh TERGUGAT dengan alasan tidak akan dijual.-------e. bahwa pernyataan keberatan sudah disampaikan melalui RT, RW, Lurah, Camat, tetapi tidak memberi jalan penyelesaian.--------------------f.

bahwa pertemuan sebanyak dua kali yang diprakarsai oleh Lurah Ledeng dengan perwakilan TERGUGAT, tidak ada titik temu.------------

g. bahwa pembangunan terus dijalankan oleh TERGUGAT

dengan

alasan sudah adanya IMB yang masih diragukan keabsahannya (dibuat tanpa persetujuan tetangga ).-------------------------------------------h. bahwa Para PENGGUGAT sudah pernah mengajukan keberatan terhadap IMB NOPUT 648.1/08882/BPPT/2 Maret 2012.------------------i.

Memohon agar TURUT TERGUGAT I memerintahkan pembangunan dihentikan karena sangat mengganggu.-----------------------------------------

14. Bahwa TURUT TERGUGAT I tanpa melalui prosedur administratif yang benar dan secara melawan hukum telah memberikan Surat Izin Mendirikan Bangunan NOPUT 648.1/0882/BPPT tanggal 2 Maret 2012 kepada TERGUGAT untuk membangun rumah tinggal dijalan Cipaku Indah I Kota Bandung, tanpa mempertimbangkan dan melakukan pengecekan lapangan, status dan fungsi tanah yang akan diberikan ijin, kepentingan

warga

CIPAKU

INDAH

pada

situasi, lokasi dan

umumnya

dan

para

PENGGUGAT khususnya yang telah tinggal lebih dari 30 (tiga puluh) tahun dilokasi yang sama; -------------------------------------------------------------------------15. Bahwa TURUT TERGUGAT II juga secara melawan hukum telah menerbitkan bukti hak kepada

TERGUGAT berupa Sertipikat Hak Milik

Nomor 866/Kelurahan Ledeng, Kecamatan Cidadap, seluas 914 M, tanpa mempertimbangkan peruntukan tanah dan tidak melakukan cek phisik dan yuridis secara benar sehingga hak - hak para PENGGUGAT yang telah tinggal lebih dari 30 ( tiga puluh ) tahun dilokasi yang sama terabaikan dan menimbulkan ketidakpastian hukum; ---------------------------------------------------16. Bahwa puncak permasalahan terjadi, ketika TERGUGAT melaksanakan niatnya membangun tepat didepan rumah PENGGUGAT I, PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III, sehingga menutup dan merusak pemandangan Halaman 8 dari 56 halaman dari Putusan Nomor 247/Pdt/2015/PT.BDG

rumah milik PENGGUGAT I, PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III khususnya, serta menutup akses jalan bagi warga Cipaku Indah I dan masyarakat banyak pada umumnya yang telah menggunakan jalan Cipaku Indah I selama lebih dari 30 ( tiga puluh ) tahun secara terus - menerus ;---17. Bahwa sebagai akibat adanya Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan TERGUGAT

tersebut, Para PENGGUGAT

telah mengalami

kerugian berupa:------------------------------------------------------------------------------1.

Kerugian Materil .---------------------------------------------------------------------Bahwa

dengan

dibangunnya

peruntukannya untuk jalan

bangunan

diatas

tanah

yang

(ditengah jalan Cipaku Indah I), yang

mengakibatkan bangunan rumah PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III, terhalang bangunan yang dibangun TERGUGAT dan jalan Cipaku Indah I menjadi lingkungan yang tidak nyaman dan tidak jelas bentuknya maka Para PENGGUGAT mengalami kerugian secara nyata berupa penurunan nilai jual tanah dan bangunan sebesar 30% ( tiga puluh persen ) yang jika dihitung dengan nilai uang masing-masing sebesar Rp. 1.200.000.000,- x 8 PENGGUGAT = Rp. 9.600.000.000,- (sembilan milyar enam ratus juta Rupiah) jumlah kerugian tersebut yang harus dibayar oleh TERGUGAT;-------2.

Kerugian Imateril.--------------------------------------------------------------------Bahwa Para PENGGUGAT mengalami ketidaknyamanan yang panjang dan melelahkan dan telah terjadi beban psikologis yang sangat berat, semula merasa nyaman dan tentram harus mengalami perubahan

lingkungan

yang

sangat

menakutkan,

hilangnya

kesenangan hidup akibat perubahan kondisi lingkungan, sehingga mengganggu

kehidupan

dan

pelaksanaan

aktivitas

PENGGUGAT sehari – hari. Bahwa perbuatan TERGUGAT

Para juga

menimbulkan traumatik yang mendalam pada diri Para PENGGUGAT karena TERGUGAT saat membangun menempatkan orang – orang yang tidak dikenal disekitar area pembangunan, bahkan sampai hari ini Para PENGGUGAT masih dihantui oleh kejadian - kejadian yang mencekam tersebut.----------------------------------------------------------------Maka sangat beralasan kiranya Para PENGGUGAT menuntut ganti rugi imateriil sebesar Rp. 100.000.000.000,- ( seratus milyar Rupiah ) yang harus dibayar TERGUGAT, mengingat Para PENGGUGAT telah mendapat perlakuan yang tidak sepatutnya dari TERGUGAT;---


18. Bahwa Para PENGGUGAT sebagai pihak yang merasa kepentingannya dirugikan oleh TERGUGAT, dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi permohonan pembongkaran bangunan, pengosongan lahan dan pengembalian fungsi tanah sengketa kepada fungsi semula, yakni sebagai jalan umum, serta pembayaran ganti kerugian sesuai ketentuan hukum yang berlaku;------------------------------------19. Bahwa oleh karena Para PENGGUGAT mempunyai sangkaan yang beralasan TERGUGAT tidak beritikad baik, maka untuk menjamin agar putusan ini kelak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dan agar gugatan Para PENGGUGAT ini tidak sia – sia, sebelumnya Para PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Bandung melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan meletakkan Sita

Jaminan ( conservatoir beslag )

terhadap

Tanah

2

Sengketa seluas 914 m ( sembilan ratus empat belas meter persegi ), yang berada di Jl. Cipaku Indah I, Kelurahan Ledeng, Kecamatan Cidapap, Kota Bandung dengan batas -batas, sebelah Utara jalan Cipaku Indah I, sebelah Selatan Jl. Cipaku Indah I, sebelah Barat rumah dan tanah milik PENGGUGAT I dan ibu Linda Setiawati jl. Cipaku I No. 15A, sebelah Timur rumah dan tanah milik PENGGUGAT II DAN PENGGUGAT III;-----------------20. Bahwa dikhawatirkan TERGUGAT lalai dalam melaksanakan isi putusan ini, maka berdasarkan hukum jika terhadap TERGUGAT dikenakan uang paksa ( dwangsom ) sebesar Rp. 10.000.000,- ( sepuluh juta Rupiah ) untuk setiap hari keterlambatannya memenuhi isi putusan ini terhitung sejak putusan ini diucapkan.----------------------------------------------------------------------21. Bahwa gugatan Para PENGGUGAT telah didasarkan pada asas - asas hukum yang kuat dan bukti - bukti yang otentik serta telah sesuai dengan ketentuan Pasal 54 dan 55 R.V. Jo Pasal 180 HIR/191 RBG, maka wajarlah Para PENGGUGAT memohon agar putusan perkara dapat dilaksanakan terlebih dahulu ( Uitvoerbaar Bij Voarraad ), atau putusan serta merta walaupun ada verzet, Banding maupun Kasasi; -------------------------------------Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Para PENGGUGAT mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilaan Negeri Klas IA Bandung melalui Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini berkenan untuk memutus sebagai berikut:---------------------------------------------------------------Dalam Provisi: -------------------------------------------------------------------------------------

Memerintahkan Tergugat, selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, untuk menghentikan segala kegiatan pembangunan bangunan dalam Halaman 10 dari 56 halaman dari Putusan Nomor 247/Pdt/2015/PT.BDG

bentuk apapun di atas tanah sengketa, dengan menghukum Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah ) perhari atas pelanggaran perintah dimaksud;-----------------------------------------------Dalam Pokok Perkara:--------------------------------------------------------------------------I.

Memerintahkan supaya dilaksanakan sita jaminan terlebih dahulu atas TANAH SENGKETA dan bangunan serta segala fasilitas yang ada diatasnya, dijalan Cipaku Indah I, seluas 914 m 2 ( Sembilan ratus empat belas meter persegi ) Kelurahan Ledeng, Kecamatan Caidadap, Kota Bandung, sesuai Sertipikat hak Milik No. 886/ Kelurahan Ledeng, dengan batas - batas :-------------------------------------------------------------------------------sebelah Utara jalan Cipaku Indah I, sebelah Selatan Jl. Cipaku Indah I, sebelah Barat Rumah dan tanah milik PENGGUGAT I dan ibu Linda Setiawati jl. Cipaku I No. 15A, sebelah

Timur rumah dan tanah milik

PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III;-----------------------------------------------II. a. Mengabulkan gugatan para PENGGUGAT untuk seluruhnya;-------------b. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas TANAH SENGKETA dan bangunan serta segala fasilitas yang ada diatasnya, dijalan Cipaku Indah I, seluas 914 m2 (sembilan ratus empat belas meter persegi ), Kelurahan

Ledeng,

Kecamatan

Cidadap,

Kota

didasarkan Sertipikat Hak Milik No. 886/Kelurahan

Bandung

yang

Ledeng, dengan

batas - batas sebelah Utara jalan Cipaku Indah I, sebelah

Selatan

Jl.Cipaku Indah I, sebelah Barat rumah dan tanah milik PENGGUGAT I dan ibu Linda Setiawati jl. Cipaku I No. 15A, sebelah Timur rumah dan tanah milik PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III, tesebut;----------------c. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM ;----------------------------------------------------------------------------------d. Menyatakan bahwa tindakan TERGUGAT membangun bangunan di Jalan Cipaku Indah I Kota Bandung, bertentangan dengan hak - hak orang lain dan kepentingan umum adalah Perbuatan Melawan Hukum; e. Menyatakan bahwa tindakan TERGUGAT membangun bangunan di Jalan Cipaku Indah I Kota Bandung

telah menimbulkan kerugian

masyarakat, harus dihentikan dan dibatalkan; ----------------------------------f.

Menyatakan tidak sah dan cacat hukum Sertipikat Hak Milik Nomor 866/Kelurahan Ledeng, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, atas nama S.L. BUSTAMAN;------------------------------------------------------------------------


g. Menyatakan tidak sah dan cacat hukum Surat Ijin Mendirikan Bangunan NOPUT 648.1/0882/BPPT, tanggal 2 Maret 2012, atas nama S.L. Bustaman, lokasi Jalan Cipaku I, Kota Bandung;-------------------------------h. Menghukum TERGUGAT serta orang - orang yang memperoleh hak dari padanya untuk membongkar bangunan dan semua fasilitasnya serta mengosongkan dan mengembalikan tanah sengketa pada kondisi dan fungsi semula;---------------------------------------------------------------------i.

Menghukum TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II untuk tunduk dan taat terhadap isi putusan perkara ini;--------------------------------

j.

Memerintahkan

TURUT

membatalkan

Surat

TERGUGAT Ijin

I

Mendirikan

untuk

mencabut

Bangunan

dan

NO.PUT

648.1/0882/BPPT, tanggal 2 Maret 2012, atas nama S.L. Bustaman , lokasi Jalan Cipaku I, Kota Bandung;---------------------------------------------k. Memerintahkan

TURUT

TERGUGAT

II

untuk

mencabut

dan

membatalkan Sertipikat Hak Milik Nomor 866/Kelurahan Ledeng, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, atas nama S.L. BUSTAMAN; ------l.

Memerintahkan TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II mengembalikan TANAH SENGKETA seluas 914 m 2 ( sembilan ratus empat belas meter persegi );----------------------------------------------------------

m. yang terletak dijalan Cipaku Indah I, Komplek CIPAKU INDAH menjadi tanah negara dengan peruntukan jalan; ------------------------------------------n. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian materil kepada Para PENGGUGAT sebesar Rp. 9.600.000.000,- (sembilan milyar enam ratus ribu Rupiah ) secara langsung dan tunai seketika pada saat putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap ;-------------------o. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian imateril kepada Para PENGGUGAT, sebesar Rp. 100.000.000.000.- ( seratus milyar Rupiah ) secara langsung dan tunai seketika pada saat putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap ;--------------------------------------------p. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa ( Dwangsom ) sebesar

Rp. 10.000.000,- ( sepuluh juta Rupiah ) untuk setiap hari

keterlambatannya memenuhi isi putusan ini terhitung sejak putusan ini diucapkan ;--------------------------------------------------------------------------------q. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya verzet, banding atau kasasi;------------------r.

Menghukum TERGUGAT membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-------------------------------------------------------------------------------------------Halaman 12 dari 56 halaman dari Putusan Nomor 247/Pdt/2015/PT.BDG

III.

Atau apabila Majelis berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil – adilnya (EX AEQUO ET BONO) .-----------

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan tersebut maka Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Jawaban tertulisnya pada tanggal 7 Agustus 2014, yang pada pokoknya berisikan hal-hal sebagai berikut: ------------DALAM EKSEPSI :---------------------------------------------------------------------------A. PENGADILAN NEGERI KLAS IA BANDUNG TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA A QUO (ABSOLUTE COMPETENTIE).---------------1. Bahwa, dalil PARA PENGGUGAT pada posita angka 14 dan 15 yang pada pokoknya menyatakan :-------------------------------------------------------------------14. “bahwa TURUT TERGUGAT I tanpa melalui prosedur administratif yang benar dan secara melawan hukum telah memberikan Surat Ijin Mendirikan Bangunan NOPUT. 648.1/0882/BPPT tanggal 2 Maret 2012 kepada Tergugat.......”dst;-------------------------------------------------15.

“bahwa TURUT TERGUGAT II juga secara melawan hukum telah menerbitkan bukti hak kepada TERGUGAT berupa Sertipikat Hak Milik Nomor. 866/Kelurahan Ledeng, Kecamatan Cidadap seluas 914 m2........”dst;----------------------------------------------------------------------------

2. Bahwa, dalil tersebut kemudian PARA PENGGUGAT dalam petitum angka II (dua romawi) huruf (f), (g), (j) dan (k) memohon putusan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A quo berupa : -----------------f. menyatakan tidak sah dan cacat hukum Sertipikat Hak Milik Nomor. 866/Kelurahan Ledeng, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung; ----------g. menyatakan tidak sah dan cacat hukum Surat Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 503.648.1/0882/BPPT tanggal 2 Maret 2012 atas nama TERGUGAT;-----------------------------------------------------------------j.

memerintahkan membatalkan

TURUT TERGUGAT I Surat

Izin

Mendirikan

untuk mencabut dan Bangunan

Nomor

503.648.1/0882/BPPT tanggal 2 maret 2012 atas nama TERGUGAT; k. memerintahkan TURUT TERGUGAT II untuk mencabut dan membatalkan Sertipikat Hak Milik Nomor 866/Kelurahan Ledeng, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung atas nama TERGUGAT; ---------3. Bahwa, dalil tersebut di atas tidak berdasarkan hukum dimana Pengadilan Negeri Klas IA Bandung tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, karena mengenai penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 866/Kelurahan Ledeng, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung dan Surat Ijin Mendirikan Halaman 13 dari 56 halaman dari Putusan Nomor 247/Pdt/2015/PT.BDG

Bangunan Nomor 503.648.1/0882/BPPT tanggal 2 Maret 2012 atas nama TERGUGAT

adalah

merupakan

produk

Pejabat

Tata

Usaha

Negara/Keputusan Tata Usaha Negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (8) dan angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 jo UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :---------------------------Pasal 1 Angka (8) :---------------------------------------------------------------------------“Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku”.-------------------------------------------------------------------Pasal 1 angka (9):----------------------------------------------------------------------------“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”-----Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka, Sertifikat Hak Milik No. 866/Kel. Ledeng dan Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) NOPUT : 648.1/0882/BPPT tanggal 2 Maret 2012 adalah keputusan yang diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga merupakan Keputusan Tata Usaha Negara;----------------------------------------------------------4. Bahwa, apabila timbul sengketa mengenai hal tersebut sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan PARA PENGGUGAT dalam posita maupun petitumnya tersebut di atas, adalah menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (10) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : -----------------------------------------------------------Pasal 1 angka (10):--------------------------------------------------------------------------“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.---


Pasal 3. (1) Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara;--------------------------(2) Jika

suatu

Badan

atau

Pejabat Tata Usaha

Negara tidak

mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana

ditentukan

dalam

peraturan

perundang-undangan

dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud;---------------------------------------------------------------------------------(3) Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan,

Badan

atau

Pejabat

Tata

Usaha

Negara

yang

bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan;------Sehingga mengenai sah atau tidak sah, batal atau tidak batal, berlaku atau tidak berlaku suatu Keputusan Tata Usaha Negara, serta keputusan Pemerintah tentang suatu tanah yang diambil alih oleh negara untuk kepentingan umum dan/atau apabila badan atau pejabat tata usaha negara tidak mengeluarkan keputusan, sedang hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan keputusan tata usaha negara, bukanlah kewenangan Peradilan Umum melainkan kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor : 224/Td.TUN/X/1993 tertanggal 1410-1993 perihal Juklak yang merumuskan dalam pelatihan ketrampilan Hakim Perdilan Tata Usaha Negara Tahap II Tahun 1993 yang ditujukan kepada Para Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Para Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara di seluruh Indonesia;------------------------------5. Bahwa, selanjutnya berdasarkan Pasal 47 dan 53 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan: Pasal 47 . “Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata Usaha Negara”;----------------------------------Halaman 15 dari 56 halaman dari Putusan Nomor 247/Pdt/2015/PT.BDG

Pasal 53. (1)

Seseorang

atau

badan

hukum

perdata

yang

merasa

kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis pada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi”;---------------------------------------------------------------------(2)

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :-------------------------------------------a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----------b. Badan atau

Pejabat Tata Usaha

Negara

pada waktu

mengeluarkan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud yang diberikannya wewenang tersebut;--------------------c. Badan atau

Pejabat Tata Usaha

mengeluarkan

atau

tidak

sebagaimana

dimaksud

dengan

keputusan

itu

pada waktu

mengeluarkan dalam

mempertimbangkan semua

Negara ayat

kepentingan

seharusnya

keputusan (1)

yang

tidak

setelah tersangkut

sampai

pada

pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut;-------6. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 47 dan Pasal 53 UU No. 5 Tahun 1986 tersebut diatas, maka untuk membatalkan atau menyatakan tidak sah dan cacat hukum Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dalil Gugatan PARA PENGGUGAT dan Posita Gugatan yang bermaksud untuk menyatakan tidak sah dan cacat hukum Sertifikat Hak Milik No. 866/Kel. Ledeng

dan

Surat

Ijin

Mendirikan

Bangunan

(IMB)

NOPUT

:

648.1/0882/BPPT tanggal 2 Maret 2012 adalah Kewenangan dari Peradilan Tata Usaha bukan kewenangan Peradilan Umum, maka Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Bandung haruslah menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo, melainkan wewenang dari Peradilan Tata Usaha Negara;------------------------------------------------------------Dengan demikian sudah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan Pengadilan Negeri Klas IA Bandung tidak berwenang untuk mengadili dalam perkara a quo;---------------


B. GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR (EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL) DAN TIDAK JELAS; ------------------------------------------------------------------------7. Bahwa objek gugatan PARA PENGGUGAT adalah kabur dan tidak jelas sehingga tidak memenuhi syarat formil dengan dasar dan alasan sebagai berikut :------------------------------------------------------------------------------------------a. Gugatan PARA PENGGUGAT Tidak menguraikan Unsur-unsur Mengenai Perbuatan Melawan Hukum Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 1365 KUHPerdata;------------------------------------------------------------- Bahwa gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT adalah gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365

KUHPerdata,

merumuskan

akan

perbuatan

tetapi terkait

PARA

PENGGUGAT

perbuatan

melawan

dalam hukum

sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata kabur dan tidak jelas.

PARA

PENGGUGAT

dalam

gugatannya

tidak

dapat

menjelaskan dan merumuskan unsur-unsur sesungguhnya perbuatan apa yang secara melawan hukum telah dilakukan oleh TERGUGAT sehingga menimbulkan kerugian bagi PARA PENGGUGAT;------------- Perbuatan TERGUGAT yang tetap mendirikan bangunan diatas tanah milik TERGUGAT adalah dibenarkan menurut hukum, karena dilakukan melalui prosedural yang benar berdasarkan Sertpikat Hak Milik Nomor 866/Kelurahan Ledeng, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung

dan

Surat

Ijin

Mendirikan

Bangunan

Nomor

:

503.648.1/0882/BPPT tanggal 2 Maret 2012;--------------------------------b. Objek

Gugatan

dan

Dasar

Hukum

Dalil

Gugatan

PARA

PENGGUGAT Tidak Jelas;----------------------------------------------------------- Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT dalam Posita angka 7 menyatakan : “.......bahwa tanah milik Puskoveri Jabar, SHM No. 1478 yang terletak di Jln. Cipaku Indah I RT 02 RW 02 diperkirakan lokasi tersebut semula rencana diperuntukan jalan.......”dst,-------------Jelaslah gugatan PARA PENGGUGAT merupakan gugatan yang kabur, dimana tanah milik TERGUGAT bukanlah tanah dengan nomor sertipikat sebagaimana dimaksud dalam posita angka 7 akan tetapi tanah milik TERGUGAT adalah tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor. 866/Kelurahan Ledeng, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung yang merupakan pemisahan dari SHM No. 1478/Cidadap ;


- Bahwa penulisan dan/atau penyebutan “Tanah tersebut” dalam posita angka 13 huruf b tidak memiliki maksud yang jelas mengenai objeknya, apakah tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1478 atau-kah tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 866 ; --- Bahwa PARA PENGGUGAT dalam posita angka 13 huruf c selain menuliskan dan/atau menyebutkan “tanah tersebut” yang tidak memiliki maksud yang jelas mengenai objeknya, juga PARA PENGGUGAT tidak dapat menyebutkan dasar hukum yang jelas mengenai ketetapan dan/atau keputusan Pemerintah Kota Bandung atau Dinas terkait tentang tanah milik TERGUGAT berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor. 866/Kelurahan Ledeng, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung yang berada di Jl. Cipaku Indah I adalah diperuntukan jalan umum atau pun bukti bahwa tanah yang berada di jl. Cipaku Indah I No. 2 sudah dibebaskan yang diperuntukan untuk jalan umum ; -------------------------------------------------------------------------- Bahwa PARA PENGGUGAT sendiri ragu apakah tanah yang berada di Jl. Cipaku Indah I No. 2 tersebut diperuntukkan untuk jalan umum (yang sekarang milik TERGUGAT) berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor. 866/Kelurahan Ledeng, karena PARA PENGGUGAT sendiri menyatakan dalam Positanya “DIPERKIRAKAN” hal ini terlihat dari dalil Posita angka 7 menyatakan “.......bahwa tanah milik Puskoveri Jabar, SHM No. 1478 yang terletak di Jln. Cipaku Indah I RT 02 RW 02 diperkirakan lokasi tersebut semula rencana diperuntukan jalan.......”dst; ------------------------------------------------------------------------- Uniknya lagi, bahwa PARA PENGGUGAT dalam Gugatannya hanya menceritakan kronologis kejadian dan dalil-dalil subjektif secara sepihak saja, sama sekali tidak menguraikan Peraturan / Ketentuan Perundang-undangan yang mana yang telah dilanggar oleh Tergugat ? Oleh karena itu Gugatan PARA PENGGUGAT tidak memiliki dasar hukum sama sekali karenanya Gugatan haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima ; -----------------------------------------------Dengan demikian sudah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT adalah kabur dan tidak jelas, sekaligus menolak seluruh gugatan atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima; ----------------------------------------------------------------


C. GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK TEPAT SASARAN DAN KURANG PIHAK.------------------------------------------------------------------------------------------8. Bahwa, tindakan pemberian izin, pencabutan izin, dan keputusan pejabat tata usaha negara mengenai penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama TERGUGAT sebagaimana telah dikemukakan di atas adalah merupakan tindakan administratif, sehingga apabila timbul sengketa maka sengketa tersebut adalah merupakan sengketa hukum administrasi negara yang menjadi yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara, dan yang seharusnya menjadi pihak tergugat dalam a quo bukanlah TERGUGAT melainkan Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara; -----------------------------------------------------------------------------------------9. Bahwa, gugatan PARA PENGGUGAT dalam perkara a quo adalah kurang pihak, yaitu IBU LINDA SETIAWATI sebagaimana tertuang dalam posita angka 5, dan HAJI MANSYUR/Ny. NINGRUM sebagaimana tertuang dalam posita angka 13 huruf b, dimana peranan Ibu Linda yang didalilkan oleh PENGGUGAT adalah pemberi tandatangan yang konon katanya bukan warga yang berkepentingan, ini tentunya merupakan titik taut permasalahan dalam perkara ini sehingga patutlah Ibu LINDA SETIAWATI harus ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo; ----------------------------------------------------Demikian juga Haji Mansyur / Ny. Ningrum yang mempunyai peranan sebagai pemilik asal dari tanah dimaksud yang kemudian dijual kepada pihak lain, ini juga merupakan titik permasalahan dalam perkara a quo, dikarenakan PARA PENGGUGAT mendalilkan Haji Masyur menjual tanah kepada orang lain tanpa hak dan tentunya menjadi penyebab timbulnya permasalahan ini sehingga sudah patut Haji Mansyur/Ny. Ningrum ditarik selaku pihak dalam perkara a quo; -----------------------------------------------------Dengan demikian sudah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT I tidak tepat sasaran dan kurang pihak; ------------------------------------------------Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum di atas, maka sudah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim dalam perkara ini untuk menolak seluruh gugatan PARA PENGGUGAT atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard); -------------------------------------------

DALAM POKOK PERKARA : ------------------------------------------------------------------


DALAM KONPENSI : ----------------------------------------------------------------------------1. Bahwa, seluruh dalil-dalil pada bagian Eksepsi di atas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan pada bagian pokok perkara ini, sekaligus TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan PARA PENGGUGAT, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh TERGUGAT; ----------------------------------------------------------------------------------2. Bahwa, TERGUGAT adalah pemilik sah atas sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Ledeng Kecamatan Cidadap Kota Bandung setempat dikenal dengan Jl. Cipaku I No. 2, Gambar Situasi tanggal 19 Maret 1987 No. 627/1987 seluas 914 meter persegi sebagaimana terurai dan berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 866/Kelurahan Ledeng, yang dibeli dari Drs. ALBERTUS FELEMON, melalui prosedural dan prosesual Jual-Beli yang sah menurut hukum sebagaimana diuraikan dalam Akta Jual Beli Nomor : 123/2010 Tanggal 16 Juli 2010 yang dibuat oleh dan dihadapan H. RUSTAM EFENDI, S.H. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT); -----3. Bahwa, perlu dijelaskan kedudukan TERGUGAT adalah selaku pemilik terakhir atas kepemilikan tanah sebagaimana tersebut di atas, dimana pemilik sebelumnya adalah Ny. NINGRUM yang diperoleh melalui pemisahan dari M.1478 menjadi Hak Milik No. 866/Kel. Ledeng pada tanggal 30 April 1987, yang kemudian tanah tersebut telah beberapa kali peralihan hak dengan cara dijual, dan pembeli terakhir adalah TERGUGAT pada tanggal 16 Juli 2010; ----------------------------------------------------------------4. Bahwa, TERGUGAT selaku pemilik yang sah atas tanah tersebut tentunya mempunyai hak untuk memanfaatkan tanah tersebut untuk dijadikan rumah tinggal, sehingga TERGUGAT untuk melaksanakan pembangunan rumah telah menempuh prosedur hukum yang berlaku dengan cara mengajukan permohon Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada Pemerintah Kota Bandung DINAS TATA RUANG DAN CIPTA KARYA dalam hal ini Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) dengan dilampirkan persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, juga diantaranya telah melampirkan surat pemberitahuan kepada para tentangga (PARA PENGGUGAT), sekaligus surat pernyataan menyatakan memberikan akses jalan pada tanah-tanah yang bersebelahan, sesuai prosedur hukum yang berlaku sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Daerah Kota Bandung No. 5 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung Jo. Peraturan Daerah Kota Bandung No. 12 Tahun 2011 tentang Penyelengaraan, Restribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Restribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Jo. Peraturan Menteri Dalam Halaman 20 dari 56 halaman dari Putusan Nomor 247/Pdt/2015/PT.BDG

Negeri No. 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan; -------------------------------------------------------------------------------------5. Bahwa, atas permohonan TERGUGAT tersebut juga telah mendapat rekomendasi dari Gubernur Jawa Barat sebagaimana terurai dalam Surat Rekomendasi Nomor : 593/67/BPPT-2011 tentang Permohonan Ijin Peruntukan Pengguganaan Tanah (IPPT) di Kawasan Bandung Utara Untuk 4 Rumah Tinggal Pada Lokasi Koefisien Wilayah Terbangun (KWT) Aktual Melebihi KWT Maksimal di Kecamatan Cidadap Kecamatan Coblong dan Kecamatan Sukasari Kota Bandung, tertanggal 11 Nopember 2011, sehingga atas dasar surat rekomendasi dari Gubernur Jawa Barat tersebut, maka Walikota Bandung melalui Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) memberikan ijin kepada TERGUGAT untuk membangun rumah tinggal di atas tanah miliknya sebagaimana tertuang dalam Surat Ijin Nomor

:

503.648.1/0882/BPPT

Tentang

Ijin

Mendirikan

Bangunan

tertanggal 2 Maret 2012; -------------------------------------------------------------------6. Bahwa, proses penerbitan Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor : 503.648.1/0882 tanggal 2 Maret 2012 adalah sudah sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dan pasal 10 Peraturan

Daerah

Kota

Bandung

No.

12

Tahun

2011

tentang

Penyelengaraan, Restribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Restribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, karena TERGUGAT sudah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, oleh karena itu Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor : 503.648.1/0882 tanggal 2 Maret 2012 adalah sah menurut hukum; ------------------------------------------------------------------------------7. Bahwa, tidak benar posita angka 1 dalil PARA PENGGUGAT, dimana rencana jalan tidak pernah ada pemberitahuan resmi dari instansi terkait kepada TERGUGAT maupun pemilik tanah sebelumnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Padahal jelas-jelas tanah tersebut sudah ada pemiliknya sejak tahun 1987 sampai dengan sekarang, bahkan pemanfaatan sebagai jalan umum merupakan fungsi yang sementara dan tidak ada keputusan apapun dari pemerintah mengenai fungsi sebagai jalan umum, melainkan jelas-jelas diatas tanah tersebut ada pemilik yang sah berdasarkan hukum yaitu TERGUGAT; ------------------------8. Bahwa, tidak berdasar dalil PARA PENGGUGAT pada angka 2 dan 3, oleh karena itu dalil tersebut haruslah ditolak, dengan alasan hukum sebagai berikut : ------------------------------------------------------------------------------------------


- Bahwa, tanah yang terletak di Jl. Cipaku Indah I tidak pernah diperuntukkan untuk jalan karena tanah tersebut milik perorangan bukan milik

Pemerintah

Kota

Bandung

ATAU

tanah

milik

Puskoveri

sebagaimana dalil PARA PENGGUGAT; ----------------------------------------- Bahwa, adapun dalil PARA PENGGUGAT yang mengatakan tanah tersebut dilintasi oleh kendaraan apabila Jl. Dr. Setiabudi macet, adalah dalil yang mengada-ada karena apabila melintas ke jalan ini akan memutar lebih jauh namun keluarnya hanya beda sedikit beberapa meter saja untuk kembali ke jalan Setiabudhi yang macet lagi, sedangkan apabila ingin ke SECAPA dari Jalan Setiabudhi dapat langsung masuk tanpa perlu melalui tanah milik TERGUGAT, selain itu dikarenakan diatas tanah tersebut belum dibangun atau dipergunakan oleh pemiliknya sehingga dimanfaatkan warga sekitar akan tetapi bukan untuk jalan umum; ----------------------------------------------------------------------- Bahwa, terhadap tanah milik perorangan bila ingin dijadikan untuk jalan umum sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 27 UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, maka untuk membebaskannya haruslah memenuhi ketentuan dalam UU No. 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak Atas Tanah dan Benda-benda Yang Ada Diatasnya Jo. PP No. 39 Tahun 1973 Tentang Acara Penetapan Ganti Kerugian Oleh Pengadilan Tinggi Sehubungan Dengan Pencabutan hak Atas dan Benda-benda Yang Ada Diatasnya Jo. INPRES No. 9 Tahun 1973 Tentang Pelaksanaan Pencabutan Hak Atas Tanah dan Benda-benda Yang Ada Diatasnya dan Peraturan Presiden (PERPRES) No. 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum; ---------------- Bahwa, ternyata dan terbukti terhadap tanah yang terletak di Jl. Cipaku Indah I sejak semula dan hingga tanah tersebut menjadi milik TERGUGAT tidak pernah dibebaskan untuk kepentingan umum, sehingga atas tanah tersebut tidak dapat dijadikan sebagai jalan umum karena milik perseorangan, oleh karena itu dalil tersebut haruslah ditolak; -------------------------------------------------------------------------------------- Bahwa, apabila PARA PENGGUGAT bermaksud menjadikan tanah tersebut sebagai jalan umum, maka seharusnya PARA PENGGUGAT sejak semula sudah membeli keseluruhan tanah tersebut dan diserahkan kepada Pemerintah Kota Bandung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a angka 2 UU NO. 5 Tahun 1960 Jo. Peraturan Halaman 22 dari 56 halaman dari Putusan Nomor 247/Pdt/2015/PT.BDG

Presiden (PERPRES) No. 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum, bukan menyuruh Pemerintah Kota Bandung untuk membebaskan dan menjadikan tanah tersebut menjadi

jalan umum yang menimbulkan

kerugian bagi pemilik tanah; ---------------------------------------------------------- Bahwa, dalil PARA PENGGUGAT yang mendalilkan bahwa lebar jalan di Komplek Perumahan Cipaku Indah selebar 30 m2, membuktikan Gugatan PARA PENGGUGAT sangat mengada-ada karena lebar jalan dikomplek perumahan selebar 30 m2 sudah berlebihan karena sudah melebihi lebar dari jalan Protokol yang ada di Kota Bandung bahkan juga telah melebihi lebar jalan propinsi yang dilintasi oleh kenderaan besar; --------------------------------------------------------------------------------------Dengan demikian dalil PARA PENGGUGAT yang mendalilkan tanah tersebut rencananya diperuntukkan sebagai jalan umum terbukti tidak berdasar dan beralasan sama sekali, oleh karena itu dalil tersebut haruslah ditolak; ----------------------------------------------------------------------------9. Bahwa, tidak benar dan tidak berdasar dalil Penggugat pada butir 6, oleh karena itu dalil tersebut haruslah ditolak, dengan alasan hukum sebagai berikut : ------------------------------------------------------------------------------------------ Bahwa, PARA PENGGUGAT mendalilkan bahwa “Penggugat I dan Ibu ONNY B. ISANGI” pernah membeli sebagian tanah Jl. Cipaku Indah I yang diperuntukkan untuk jalan Umum; ------------------------------------------- Bahwa, PENGGUGAT I mendalilkan telah membeli tanah tersebut, namun tidak dilakukan dihadapan Pejabat yang berwenang (Camat, PPAT, atau Notaris), tetapi PENGGUGAT I tidak menerangkan dimana letak tanah yang dibeli? Sehingga legalitas PENGGUGAT I telah membeli tanah tersebut tidak jelas! Apakah tanah yang dibeli telah diserahkan kepada Pemerintah Kota Bandung yang akan diperuntukkan sebagai jalan umum? sehingga landasan hukum PENGGUGAT I yang mendalilkan tanah tersebut sebagai jalan umum menjadi tidak jelas; ----- Bahwa, adapun Ibu ONNY B. ISANGI membeli tanah tersebut hanya sebagian dari SHM No. 1478/Kec. Cidadap yaitu seluas 80 m2 berdasarkan Akta Jual Beli No. 63/XII/1983 tertanggal 21 Desember 1983, demikian juga PENGGUGAT II tidak menjelaskan

dimanakah

letak tanah yang dibeli? Bagaimana bentuk tanahnya? apakah berbentuk kotak, bulat, lonjong? Sedangkan terhadap sisa tanah SHM


No. 1478/Kec. Cidadap tersebut tidak pernah dibeli oleh Ibu ONNY B. ISANGI maupun PARA PENGGUGAT lainnya; --------------------------------Sehingga dalil PARA PENGGUGAT yang mendalilkan bahwa atas tanah tersebut semula diperuntukkan untuk jalan umum tidak berdasar sama sekali oleh karenanya haruslah ditolak; ----------------------------------10. Bahwa, benar antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah dilakukan pertemuan yang difasilitasi oleh Kelurahan Ledeng dan Kecamatan Cidadap serta dihadiri oleh RT, RW, Secapa, Polsek, Koramil dan Warga setempat tersebut, TERGUGAT telah mengakomodir keinginan yaitu : --------------------------------------------------------------------------------------------

Memperbaiki gorong-gorong di Jalan Cipaku Indah I (karena kalau hujan besar sering banjir) ; --------------------------------------------------------

-

Memberikan kesempatan kepada warga sekitar untuk ikut bekerja; ---

-

Mengingat dan mempertimbangkan suatu hak selalu berkorelasi dengan kewajiban dan suatu tanah juga memiliki fungsi sosial didalamnya, maka sebagai warga negara yang baik dan dengan itikad baik, maka TERGUGAT memberikan akses jalan tambahan di depan rumah PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III menjadi selebar 4 meter (bertambah 1 meter, dalam IMB hanya 3 meter); ----------------

-

Memberikan jalan masuk motor selebar lebih dari 1 meter; -------------Karenanya setelah mengakomodir keinginan warga sekitar (tidak hanya aspirasi PARA PENGGUGAT), dimana TERGUGAT melalui Surat tertanggal 10 Oktober 2013 telah memberitahukan kepada PARA PENGGUGAT bahwa terhadap tanah milik TERGUGAT akan dibangun rumah tinggal; -----------------------------------------------------------

11. Bahwa, adapun keberatan PARA PENGGUGAT atas pembangunan rumah tinggal sebagaimana dalil Gugatan angka 6 sampai dengan angka 11 tersebut tidak berdasar sama sekali, karena apakah seseorang tidak berhak untuk membangun rumah tinggal diatas tanah miliknya sendiri, padahal menurut hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU No. 4 Tahun 1996 Tentang Perumahan dan Pemukiman menentukan setiap warga Negara berhak utuk memanfaatkan tanah miliknya dan juga berhak untuk membangun diatas tanah milik sebagai tempat tinggal serta setiap warga Negara berhak memperoleh rumah yang layak, oleh karena itu keberatan PARA PENGGUGAT atas pembangunan rumah tinggal yang dibangun TERGUGAT haruslah ditolak; -------------------------------------------------------------


12. Bahwa, tidak berdasarkan hukum dalil PARA PENGGUGAT angka 12 sampai dengan angka 14, oleh karena itu dalil tersebut haruslah ditolak, dengan alasan hukum sebagai berikut : ------------------------------------------------ Bahwa dalil Gugatan PARA PENGGUGAT pada pokoknya mendalilkan bahwa PARA PENGGUGAT keberatan atas pembangunan rumah Tinggal

karena

dibangun

didepan

rumah

PENGGUGAT

I,

PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III dan keberatan terhadap Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor : 503.648.1/0882 tanggal 2 Maret 2012 atas nama TERGUGAT; ------------------------------------------------------- Bahwa, PARA PENGGUGAT tidak memahami mengenai persyaratan pengajuan permohonan Ijin Mendirikan Bangunan, sehingga dalam hal ini

perlu

TERGUGAT

dijelaskan

mengenai

persyaratan

dalam

pemberian Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) diatur dalam Pasal 10 Peraturan Daerah Kota Bandung No. 12 Tahun 2011 tentang Penyelengaraan, Restribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Restribusi Penggantian Biaya Cetak Peta yang menentukan : ---------------------------(1) Untuk memperoleh IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus memenuhi persyaratan : ------------------------------------------------a. Administratif; --------------------------------------------------------------------b. Yuridis ; --------------------------------------------------------------------------c. Teknis ; ---------------------------------------------------------------------------(2) persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi : -------------------------------------------------------------------a. surat permohonan ; -----------------------------------------------------------b. formulir permohonan ; --------------------------------------------------------(3) persyaratan yuridis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi : -----------------------------------------------------------------------------a. fotokopi tanda bukti kepemilikan tanah/penguasaan tanah; --------b. surat

pernyataan/surat

perjanjian

penggunaan

tanah

bagi

pemohon yang menggunakan tanah bukan miliknya; ----------------c. fotokopi Sertifikat Laik Fungsi (SLF) lama bagi yang telah memiliki SLF; -------------------------------------------------------------------d. fotokopi

Kartu

Tanda

Penduduk

(KTP)

untuk

pemohon

perorangan; ---------------------------------------------------------------------e. fotokopi akta pendirian untuk pemohon badan; -----------------------f. surat kuasa pengurusan apabila dikuasakan; ---------------------------


g. surat persetujuan khusus dari warga dan Walikota bagi pemohon IMB bangunan tertentu yang dapat meresahkan masyarakat setempat; ------------------------------------------------------------------------h. Surat Ijin Pengambilan air tanah (SIPA) bagi bangunan gedung tertentu; --------------------------------------------------------------------------i. SKRD atau dokumen yang ditetapkan atas restribusi IMB; ----------(4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: ------------------------------------------------------------------------------a. Surat KRK dan/atau Arahan Teknis Pemamfaatan Ruang Kota yang berkaitan dengan lahan/tanah yang diajukan perijinannya dari SOPD yang memiliki kewenangan teknis perencanaan tata ruang kota; ----------------------------------------------------------------------b. Gambar rencana teknis bangunan dengan skala 1 : 100 atau 1 : 200; -------------------------------------------------------------------------------c. Gambar dan perhitungan konstruksi beton/baja/kayu apabila bertingkat dan bangunan yang mempunyai bentang besar; -------d. Gambar rencana dan perhitungan utilitas bangunan gedung bagi yang dipersyaratkan; dan ---------------------------------------------------e. Data hasil penyelidikan tanah bagi bangunan gedung 3 (tiga) lantai keatas dan/atau yang dipersyaratkan; ----------------------------

Bahwa, dari ketentuan persyaratan dalam perberian ijin (IMB) tersebut diatas,

maka

surat persetujuan warga bukanlah

merupakan syarat yang pokok dalam pemberian ijin untuk rumah tinggal, akan tetapi persetujuan khusus dari warga setempat diperlukan apabila bangunan yang dibangun adalah “BANGUNAN TERTENTU” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf g Peraturan Daerah Kota Bandung No. 12 Tahun 2011 tentang Penyelengaraan, Restribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Restribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Jo. Penjelasan Pasal 10 ayat 3 huruf g ; ----------------------------------------------------------------------------------------

Bahwa, akan tetapi mengingat dan mempertimbangkan suatu hak selalu berkorelasi dengan kewajiban dan suatu tanah juga memiliki fungsi sosial didalamnya serta mengingat kehidupan bertetangga, maka sebagai warga negara yang baik dan dengan itikad baik TERGUGAT telah bersedia memberikan akses jalan yang dapat dipergunakan oleh warga sekitar dan PARA PENGGUGAT sesuai dengan

Surat

Izin

Mendirikan

Bangunan

Nomor

:

503.648.1/0882/BPPT tanggal 02 Maret 2012 seluas 192 m2 ; ---------Halaman 26 dari 56 halaman dari Putusan Nomor 247/Pdt/2015/PT.BDG

-

Bahwa dengan demikian keberatan PENGGUGAT I, PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III atas Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor : 503.648.1/0882 tanggal 2 Maret 2012 atas nama TERGUGAT, terbukti tidak berdasar sama sekali, oleh karena itu

gugatan PARA PENGGUGAT haruslah ditolak; ----------------------------13. Bahwa, tidak berdasar sama sekali dalil PARA PENGGUGAT angka 15, karena penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor : 866/Kel. Ledeng seluas 914 m2 sudah sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, karena dalam penerbitan sertifikat sebagai bukti kepemilikan tanah tidak mempertimbangkan

peruntukan

tanah

dan

tidak

memperhatikan

kepentingan PENGGUGAT I, PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III; --------Bahwa dalam penerbitan sertifikat sebagai bukti kepemilikan, maka yang dipertimbangkan adalah dasar atau landasan hukum kepemilikan dari si pemohon

sertifikat

dan

penentuan

batas-batas

tanah

tanah

yang

dimohonkan sertifikatnya, oleh karena itu keberatan PARA PENGGUGAT atas penerbitan Sertifikat Hak Milik No.: 866/Kel. Ledeng seluas 914 M 2 tidak berdasar sama sekali, oleh karenanya haruslah ditolak; -------------------Bahwa pembelian tanah yang terletak di Jl. Cipaku Indah I No. 2 oleh TERGUGAT diperuntukkan untuk rumah tinggal, dan hal ini sesuai dengan peruntukan tanah, karena tanah tersebut terletak di komplek perumahan Cipaku Indah, dengan demikian keberatan PARA PENGGUGAT yang mendalilkan TURUT TERGUGAT II tidak memperhatikan peruntukan tanah terbukti tidak berdasar sama sekali, oleh Karena itu keberatan PARA PENGGUGAT haruslah ditolak; ----------------------------------------------------------14. Bahwa, gugatan PARA PENGGUGAT yang mengada-ada dan dibuat-buat ini terlihat dari dalil gugatan pada angka 16 yang mendalilkan : “ bahwa puncak permasalahan terjadi, ketika TERGUGAT melaksanakan niatnya membangun tepat di depan rumah PENGGUGAT I, PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III, sehingga menutup dan merusak pemandangan rumah milik PENGGUGAT I, PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III, ….dst”; ------Bahwa dari dalil tersebut jelas terlihat bahwa Gugatan ini hanyalah untuk kepentingan PENGGUGAT I, PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III dan bukan untuk kepentingan umum, sehingga dalil untuk kepentingan umum hanya untuk menutupi ego dan kepentingan pribadi dari PENGGUGAT I, PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III; ------------------------------------------------15. Bahwa, oleh karena pembangunan rumah tinggal yang dilakukan TERGUGAT sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Halaman 27 dari 56 halaman dari Putusan Nomor 247/Pdt/2015/PT.BDG

terbukti TERGUGAT tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan PARA PENGGUGAT, oleh karena itu tuntutan ganti rugi yang diajukan PARA PENGGUGAT tidak cukup alasan hukum dan haruslah ditolak; ------------------------------------------------------------------------------------------Bahwa, tuntutan ganti rugi yang diajukan PARA PENGGUGAT terbukti tidak berdasar sama sekali, karena sesuai dengan dalil Gugatan PARA PENGGUGAT yang mendalilkan bahwa yang mengalami kerugian hanya PENGGUGAT I, PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III, sedangkan PENGGUGAT IV sampai dengan PENGGUGAT VIII tidak mengalami kerugian padahal Gugatan ini diajukan oleh PENGGUGAT I sampai dengan PENGGUGAT VIII secara bersama-sama; -------------------------------------------Bahwa tuntutan ganti kerugian Materill yang diajukan PENGGUGAT I, PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III adalah kerugian akibat terhalangnya bangunan dan lingkungan yang tidak nyaman dan tidak jelas bentuknya serta menurut PENGGUGAT I, PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III adanya pengurangan nilai harga tanah,

sehingga tuntutan ganti rugi

tersebut hanya didasarkan kepada praduga dan perkiraan yang tidak beralasan dari PENGGUGAT I, PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III sehingga hanya menunjukkan sifat egois saja dan bukan kerugian demi kepentingan umum, sehingga tuntutan ganti rugi tersebut tidak berdasar hukum sama sekali, oleh karena itu tuntutan ganti rugi tersebut haruslah ditolak; ------------------------------------------------------------------------------------------16. Bahwa, dalil gugatan PARA PENGGUGAT butir 18 yang memohon pembongkaran bangunan adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum oleh karena itu permohonan pembongkaran yang diajukan PARA PENGGUGAT tidak berdasar dan haruslah ditolak, karena yang melakukan pembongkaran bangunan adalah Dinas Pengawas Bangunan bila bangunan tersebut tidak memiliki IMB, sedangkan pembangunan yang dilakukan TERGUGAT untuk rumah tinggal sudah memiliki IMB dan sudah sesuai dengan peruntukannya yaitu untuk rumah tinggal, karena tanah yang dibangun TERGUGAT tersebut berada dilingkungan perumahan, yaitu perumahan Cipaku Indah; Bahwa, TERGUGAT tetap melaksanakan pembangunan diatas tanah miliknya merupakan HAK TERGUGAT yang dijamin dan dilindungi oleh Negara dan Hukum, dimana TERGUGAT memiliki tanah tersebut melalui jual beli yang sah sebagaimana diuraikan diatas dan tanah tersebut sudah bersertifikat dari pemilik sebelumnya, sehingga sebelum membuat Akta Jual Beli Nomor : 123/2010 Tanggal 16 Juli 2010 tentunya H. RUSTAM EFENDI, Halaman 28 dari 56 halaman dari Putusan Nomor 247/Pdt/2015/PT.BDG

S.H. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sudah melakukan pemeriksaan

atas

asal

usul

perolehan

dan

riwayat

tanah

yang

bersangkutan, dan diketahui tanah tersebut bebas dari sitaan dan tidak ada catatan adanya sengketa di pengadilan, karena itu jelas TERGUGAT adalah pembeli beritikad baik yang harus dilindungi hukum sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan : -------------------------------------------------------------

Pasal 1341 ayat (2) KUHPerdata, yang menyatakan : “hak-hak yang diperolehnya dengan itikad baik oleh orang-orang pihak ketiga atas barang-barang yang menjadi pokok perbuatan yang batal itu, dilindungi”; -----------------------------------------------------------------------------

-

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 26 Desember 1958 Nomor : 251 K/Sip/1958 yang menyatakan : “pembeli yang telah bertindak dengan itikad baik harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan haruslah dianggap sah”; ----------------------------------------

-

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 12 Desember 1975 Nomor : 932 K/Sip/1973 yang menyatakan : “bahwa jual beli dilakukan dihadapan PPAT, sesuai dengah ketentuan Pasal 19 PP No. 10 Tahun 1961 melahirkan kewajaran untuk memberikan perlindungan

hukum

kepada

pembeliannya,

penjualnya berhak untuk melakukan

terlepas

apakah

penjualan tanah yang

bersangkutan”;------------------------------------------------------------------------

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 29 Maret 1980 Nomor : 1230 K/Sip/1980 yang menyatakan : “pembeli yang beritikad baik harus mendapat perlindungan hukum”;----------------------------------------dan sebagaimana ditegaskan pula oleh Prof. SUBEKTI, SH yang menyatakan bahwa sepanjang mengenai tanah……yang kini berlaku adalah azas perlindungan pembeli beritikad baik; (Kumpulan Karangan Hak Perikatan, Arbitrase dan Peradilan, Alumni, Bandung, 1980, hlm 121);-----------------------------------------------------------------------

17. Bahwa, dikarenakan tanah tersebut milik TERGUGAT berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 866/Kelurahan Ledeng, Kecamatan Cidadap, Kota

Bandung

BUKANLAH

MERUPAKAN

TANAH

SENGKETA

sebagaimana yang didalilkan PARA PENGGUGAT karena dalam surat gugatan tidak menguraikan sengketa kepemilikan tanah, justru sebaliknya TERGUGAT membangun rumah tinggal di atas tanah miliknya bukan di atas tanah milik orang lain, bahkan fungsi tanah tersebut sejak semula bukan jalan umum sebagaimana didalilkan oleh PARA PENGGUGAT;---------------Halaman 29 dari 56 halaman dari Putusan Nomor 247/Pdt/2015/PT.BDG

18. Bahwa,

permohonan

sita

jaminan

yang

dimohonkan

oleh

PARA

PENGGUGAT dalam perkara a quo bertentangan dengan ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR mensyaratkan bahwa sita jaminan hanya dimungkinkan jika adanya sangkaan yang beralasan bahwa sebelum putusan dijatuhkan atau dilaksanakan, tergugat mencari akal akan menggelapkan atau melarikan barang-barang. Karena tidak adanya indikasi TERGUGAT akan mengalihkan tanah dan tidak menguraikan batas-batas tanah yang jelas serta gugatan tersebut bukan masalah sengketa kepemilikan tanah, maka permintaan PARA PENGGUGAT haruslah ditolak, hal ini ditegaskan Mahkamah Agung dalam salah satu putusannya menyatakan bahwa conservatoir beslag

yang dimintakan bukan atas alas an-alasan yang

disyaratkan dalam Pasal 227 ayat (1) HIR tidak dibenarkan (Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 8 Mei 1984 Nomor : 597 K/SIP/1983) dan SEMA RI No. 05 Tahun 1975 tanggal 1-12-1975 perihal sita jaminan;---------19. Bahwa,tuntutan PARA PENGGUGAT agar TERGUGAT dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsoom) haruslah ditolak, karena TERGUGAT tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian bagi PARA PENGGUGAT, hal ini dikarenakan kepemilikan dan Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor : 503.648.1/0882 tanggal 2 Maret 2012 atas nama TERGUGAT sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;----------------------------------------------------------------------------------20. Bahwa, tuntutan PARA PENGGUGAT agar putusan ini diputus dengan putusan serta merta jelas haruslah ditolak, karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR, tidak ada urgensinya dan telah bertentangan dengan SEMA RI Nomor : 3 tahun 1979 tanggal 1 April 1979 jo. Nomor : 6 tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975 jo Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 2000 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 Tahun 2001 perihal putusan serta merta (uit voerbaar bij vooraad);-----------------------------21. Bahwa, dalil gugatan PARA PENGGUGAT tidak berdasarkan hukum maka sudah cukup alasan hukum untuk ditolak seluruhnya, sehingga sudah sepantasnya menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya dalam perkara a quo;------------------------------------------------------------------------DALAM REKONPENSI :------------------------------------------------------------------------22. Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan pada bagian Konpensi dianggap dipergunakan kembali pada bagian Rekonvensi;------------------------------------23. Bahwa TERGUGAT KONVENSI dalam kedudukannya sekarang sebagai PENGGUGAT REKONVENSI, akan mengajukan Gugatan Balik terhadap Halaman 30 dari 56 halaman dari Putusan Nomor 247/Pdt/2015/PT.BDG

PARA PENGGUGAT KONVENSI dalam kedudukannya sekarang sebagai PARA TERGUGAT REKONVENSI;-----------------------------------------------------24. Bahwa, PENGGUGAT REKONPENSI adalah pemilik sah atas sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Ledeng Kecamatan Cidadap Kota Bandung, setempat dikenal dengan Jl. Cipaku I No. 2, Gambar Situasi tanggal 19 Maret 1987 No. 627/1987 seluas 914 meter persegi sebagaimana terurai dan berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 866/Kelurahan Ledeng, yang dibeli dari Drs. ALBERTUS FELEMON, melalui prosedural dan prosesual Jual-Beli yang sah menurut hukum sebagaimana diuraikan dalam Akta Jual Beli Nomor : 123/2010 Tanggal 16 Juli 2010 yang dibuat oleh dan dihadapan H. RUSTAM EFENDI, S.H. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);----------------------------------------25. Bahwa, perlu dijelaskan kedudukan PENGGUGAT REKONPENSI adalah selaku pemilik terakhir atas kepemilikan tanah sebagaimana tersebut di atas, dimana pemilik sebelumnya adalah Ny. NINGRUM yang diperoleh melalui pemisahan dari M.1478 menjadi Hak Milik No. 866/Kel. Ledeng pada tanggal 30 April 1987, yang kemudian tanah tersebut telah beberapa kali peralihan hak dengan cara dijual dan pembeli terakhir adalah PENGGUGAT REKONPENSI pada tanggal 16 Juli 2010;------------------------26. Bahwa, PENGGUGAT REKONPENSI memiliki tanah tersebut melalui jual beli yang sah sebagaimana diuraikan diatas dan tanah tersebut sudah bersertifikat dari pemili sebelumnya, sehingga sebelum membuat Akta Jual Beli Nomor : 123/2010 Tanggal 16 Juli 2010 tentunya H. RUSTAM EFENDI, S.H. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sudah melakukan pemeriksaan atas asal usul perolehan dan riwayat tanah yang bersangkutan dan diketahui tanah tersebut bebas dari sitaan dn tidak ada catatan adanya sengketa di pengadilan, karena itu jelas PENGGUGAT REKONPENSI adalah pembeli beritikad baik yang harus dilindungi hukum sebagaiman ditegaskan dalam ketentuan :-------------------------------------------------------------- Pasal 1341 ayat (2) KUHPerdata, yang menyatakan : “hak-hak yang diperolehnya dengan itikad baik oleh orang-orang pihak ketiga atas barang-barang

yang menjadi pokok perbuatan

yang batal itu,

dilindungi”;--------------------------------------------------------------------------------- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 26 Desember 1958 Nomor : 251 K/Sip/1958 yang menyatakan : “pembeli yang telah bertindak dengan itikad baik harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan haruslah dianggap sah”;---------------------------------------------------------------Halaman 31 dari 56 halaman dari Putusan Nomor 247/Pdt/2015/PT.BDG

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 12 Desember 1975 Nomor : 932 K/Sip/1973 yang menyatakan : “bahwa jual beli dilakukan dihadapan PPAT, sesuai dengah ketentuan Pasal 19 PP No. 10 Tahun 1961 melahirkan kewajaran untuk memberikan perlindungan hukum kepada pembeliannya, terlepas apakah penjualnya berhak untuk melakukan penjualan tanah yang bersangkutan”;------------------------------ Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 29 Maret 1980 Nomor : 1230 K/Sip/1980 yang menyatakan : “pembeli yang beritikad baik harus mendapat perlindungan hukum”;----------------------------------------------------dan sebagaimana ditegaskan pula oleh Prof. SUBEKTI, SH yang menyatakan bahwa sepanjang mengenai tanah……yang kini berlaku adalah azas perlindungan pembeli beritikad baik; (Kumpulan Karangan Hak Perikatan, Arbitrase dan Peradilan, Alumni, Bandung, 1980, hlm 121);----------------------------------------------------------------------------------------27. Bahwa, PENGGUGAT REKONPENSI selaku pemilik yang sah atas tanah tersebut tentunya mempunyai hak untuk memanfaatkan tanah tersebut untuk dijadikan rumah tinggal, sehingga PENGGUGAT REKONPENSI untuk melaksanakan pembangunan rumah telah menempuh prosedur hukum yang berlaku dengan cara mengajukan

permohon Ijin Mendirikan

Bangunan (IMB) kepada Pemerintah Kota Bandung DINAS TATA RUANG DAN CIPTA KARYA dalam hal ini Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) dengan dilampirkan persyaratan yang ditentukan oleh undangundang, juga diantaranya telah melampirkan surat pemberitahuan kepada para tentangga (PARA TERGUGAT REKONPENSI), sekaligus surat pernyataan menyatakan memberikan akses jalan pada tanah-tanah yang bersebelahan, dan sesuai prosedur hukum yang berlaku sebagaimana ditentukan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 5 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung Jo. Peraturan Daerah Kota Bandung No. 12 Tahun 2011 tentang Penyelengaraan, Restribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Restribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan;--------------------------------------------------------------------------------------28. Bahwa, atas permohonan PENGGUGAT REKONPENSI tersebut, juga telah mendapat rekomendasi dari Gubernur Jawa Barat sebagaimana terurai dalam

Surat

Rekomendasi

Nomor

:

593/67/BPPT-2011

tentang

Permohonan Ijin Peruntukan Pengguganaan Tanah (IPPT) di Kawasan Bandung Utara Untuk 4 Rumah Tinggal Pada Lokasi Koefisien Wilayah Halaman 32 dari 56 halaman dari Putusan Nomor 247/Pdt/2015/PT.BDG

Terbangun (KWT) Aktual Melebihi KWT Maksimal di Kecamatan Cidadap Kecamatan Coblong dan Kecamatan Sukasari Kota Bandung, tertanggal 11 Nopember 2011, sehingga atas dasar surat rekomendasi dari Gubernur Jawa Barat tersebut, maka Walikota Bandung melalui Kepala Badan Pelayanan

Perijinan

Terpadu

(BPPT)

memberikan

ijin

kepada

PENGGUGAT REKONPENSI untuk membangun rumah tinggal di atas tanah

miliknya

sebagaimana

tertuang

dalam

Surat

Ijin

Nomor

:

503.648.1/0882/BPPT Tentang Ijin Mendirikan Bangunan tertanggal 2 Maret 2012;---------------------------------------------------------------------------------------------29. Bahwa, proses penerbitan Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor : 503.648.1/0882 tanggal 2 Maret 2012 sudah sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dan pasal 10 Peraturan Daerah Kota Bandung No. 12 Tahun 2011 tentang Penyelengaraan, Restribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Restribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, karena PENGGUGAT REKONPENSI sudah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, oleh karena itu Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor : 503.648.1/0882 tanggal 2 Maret 2012 adalah sah menurut hukum; 30. Bahwa, ternyata dalam perjalanan pengerjaan pembangunan rumah tinggal tersebut, TERGUGAT I REKONPENSI tanpa alasan yang sah telah marahmarah, ngancam-ngancam terhadap PENGGUGAT REKONPENSI dengan suara lantang dan keras hingga didengar banyak orang, dimana hal ini telah mempermalukan

dan

mencemarkan

nama

baik

PENGGUGAT

REKONPENSI, serta melarang dan memberhentikan tukang yang sedang bekerja melaksanakan pembangunan agar tidak bekerja dan tidak meneruskan pembangunan rumah tersebut dengan membentak dan mengancam para tukang, sehingga para tukang merasa ketakutan dan berhenti

bekerja,

bahkan

salah

seorang

keluarga

TERGUGAT

III

KONPENSI pernah hampir menabrak tukang yang bekerja dengan mobilnya sehingga para tukang lari kocar kacir, tercekam cemas ketakutan serta tidak berani bekerja;--------------------------------------------------------------------------------31. Bahwa, tindakan TERGUGAT I REKONPENSI yang melarang dan memberhentikan tukang yang sedang bekerja melaksanakan pembangunan agar tidak bekerja dan tidak meneruskan pembangunan rumah tersebut dengan membentak dan mengancam para tukang sehingga para tukang merasa ketakutan dan terpaksa berhenti bekerja merupakan tindakan perbuatan melawan hukum yang merugikan PENGGUGAT KONPENSI,


karena

tertundanya

pembangunan

sedangkan

PENGGUGAT

REKONPENSI harus membayar upah/gaji tukang untuk setiap harinya;------32. Bahwa, selain tindakan tersebut di atas TERGUGAT I REKONPENSI keberatan adanya kegiatan pembangunan diatas tanah milik PENGGUGAT REKONVENSI tanpa dasar atau alasan hukum yang jelas, bahkan mengajak kepada PARA TERGUGAT REKONPENSI untuk bersama-sama mengajukan

keberatan

dengan

adanya

pembangunan

rumah

milik

PENGGUGAT REKONPENSI, dengan cara mengajukan surat keberatan kepada TURUT TERGUGAT I REKONPENSI dengan alas an penerbitan IMB tidak procedural karena tidak ada persetujuan dari PARA TERGUGAT REKONPENSI, sehingga mengakibatkan terhambat dan terbengkalai pembangunan rumah milik PENGGUGAT REKONPENSI selama lebih kurang 10 bulan, sehingga menimbulkan kerusakan dan/atau penurunan kualitas terhadap material-material yang sempat dipasangkan dan/atau diaplikasikan guna kepentingan pembangunan;-------------------------------------33. Bahwa, PARA TERGUGAT REKONPENSI keberatan atas pembangunan rumah

Tinggal

REKONPENSI,

karena

dibangun

TERGUGAT

II

didepan

REKONPENSI

rumah dan

TERGUGAT TERGUGAT

I III

REKONPENSI dan keberatan terhadap Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor : 503.648.1/0882 tanggal 2 Maret 2012 atas nama PENGGUGAT REKONPENSI dengan alasan tidak ada persetujuan dari warga (PARA TERGUGAT REKONPENSI, mengenai hal ini PARA TERGUGAT

REKONPENSI

tidak memahami mengenai

persyaratan

pengajuan permohonan Ijin Mendirikan Bangunan, sehingga dalam hal ini perlu PENGGUGAT REKONPENSI dijelaskan mengenai persyaratan dalam pemberian ijin mendirikan bangunan (IMB) diatur dalam Pasal 10 Peraturan Daerah Kota Bandung No. 12 Tahun 2011 tentang Penyelengaraan, Restribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Restribusi Penggantian Biaya Cetak Peta yang menentukan :-----------------------------------------------------------(1) Untuk memperoleh IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus memenuhi persyaratan :-------------------------------------------------------------d. Administratif;------------------------------------------------------------------------e. Yuridis;--------------------------------------------------------------------------------f. Teknis;--------------------------------------------------------------------------------(2) persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :----------------------------------------------------------------------------------


c. surat permohonan;----------------------------------------------------------------d. formulir permohonan;-------------------------------------------------------------(3) persyaratan yuridis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :---------------------------------------------------------------------------------j. fotokopi tanda bukti kepemilikan tanah/penguasaan tanah;------------k. surat pernyataan/surat perjanjian penggunaan tanah bagi pemohon yang menggunakan tanah bukan miliknya;---------------------------------l. fotokopi sertifikat Laik Fungsi (SLF) lama bagi yang telah memiliki SLF;-----------------------------------------------------------------------------------m. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk pemohon perorangan; n. fotokopi akta pendirian untuk pemohon badan;----------------------------o. surat kuasa pengurusan apabila dikuasakan;------------------------------p. surat persetujuan khusus dari warga dan Walikota bagi pemohon IMB bangunan tertentu yang dapat meresahkan masyarakat setempat;----------------------------------------------------------------------------q. surat ijin Pengambilan air tanah (SIPA) bagi bangunan gedung tertentu;-------------------------------------------------------------------------------r. SKRD atau dokumen yang ditetapkan atas restribusi IMB; ------------(4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:----------------------------------------------------------------------------------f. Surat KRK dan/atau Arahan Teknis Pemamfaatan Ruang Kota yang berkaitan dengan lahan/tanah yang diajukan perijinannya dari SOPD yang memiliki kewenangan teknis perencanaan tata ruang kota;-----------------------------------------------------------------------------------g. Gambar rencana teknis bangunan dengan skala 1 : 100 atau 1 : 200;------------------------------------------------------------------------------------h. Gambar dan perhitungan

konstruksi beton/baja/kayu

apabila

bertingkat dan bangunan yang mempunyai bentang besar;------------i. Gambar rencana dan perhitungan utilitas bangunan gedung bagi yang dipersyaratkan; dan -------------------------------------------------------j. Data hasil penyelidikan tanah bagi bangunan gedung 3 (tiga) lantai keatas dan/atau yang dipersyaratkan;----------------------------------------Bahwa, dari ketentuan persyaratan dalam perberian ijin (IMB) tersebut diatas, maka surat persetujuan warga bukanlah merupakan syarat yang pokok dalam pemberian ijin untuk rumah tinggal, akan tetapi persetujuan khusus dari warga setempat diperlukan apabila bangunan yang dibangun adalah “BANGUNAN TERTENTU” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Halaman 35 dari 56 halaman dari Putusan Nomor 247/Pdt/2015/PT.BDG

ayat (3) huruf g Peraturan Daerah Kota Bandung No. 12 Tahun 2011 tentang Penyelengaraan, Restribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Restribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Jo. Penjelasan Pasal 10 ayat 3 huruf g;----------------------------------------------------------------------------------------Bahwa, akan tetapi mengingat dan mempertimbangkan suatu hak selalu berkorelasi dengan kewajiban dan suatu tanah juga memiliki fungsi sosial didalamnya serta mengingat kehidupan bertetangga, maka sebagai warga negara yang baik dan dengan itikad baik PENGGUGAT REKONPENSI telah bersedia memberikan akses jalan yang dapat dipergunakan oleh warga sekitar dan PARA TERGUGAT REKONPENSI sesuai dengan Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor : 503.648.1/0882/BPPT tanggal 02 Maret 2012 seluas 192 m2, sehingga PENGGUGAT REKONPENSI mengalami kerugian berupa berkurangnya luas tanah milik PENGGUGAT REKONPENSI;------------------------------------------------------------------------------Demikian juga keberatan TERGUGAT I REKONPENSI , TERGUGAT II REKONPENSI dan TERGUGAT III REKONPENSI atas Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor : 503.648.1/0882 tanggal 2 Maret 2012 atas nama PENGGUGAT REKONPENSI, terbukti tidak berdasar hukum sama sekali, ditambah dengan tindakan memberhentikan pembangunan dengan cara yang tidak pantas sebagaimana diuraikan di atas;---------------34. Bahwa, hak kepemilikan atas tanah merupakan hubungan hukum kepemilikan secara hakiki diakui keberadaannya, dijunjung tinggi dan dihormati. Hak milik merupakan hak asasi manusia yang harus dihormati dan suatu keharusan lah bagi negara untuk melindungi, memelihara dan menjaga hak kepemilikan warga negaranya. Hak kepemilikan ini selanjutnya masuk

dalam

konstitusi

yang

mendapatkan

perlindungan

hukum

sebagaimana tercantum dalam Pasal 28G dan 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mana implementasi dari jaminan perlindungan hukum terhadap hak kepemilikan yang berkaitan dengan tanah oleh Negara selanjutnya dijabarkan kedalam Undang-Undang Pokok Agraria dan UU No. 4 Tahun 1996 Tentang Perumahan dan Pemukiman;------------------------------------------------------------------------------------35. Bahwa, dengan demikian PENGGUGAT REKONPENSI berhak untuk membangun rumah tinggal diatas tanah miliknya sendiri sebagaimana diatur dalam Undang-undang Pokok Agraria, demikian juga Pasal 5 UU No. 4 Tahun 1996 Tentang Perumahan dan Pemukiman menentukan setiap warga Negara berhak untuk memanfaatkan tanah miliknya dan juga berhak Halaman 36 dari 56 halaman dari Putusan Nomor 247/Pdt/2015/PT.BDG

untuk membangun diatas tanah milik sebagai tempat tinggal serta setiap warga Negara berhak memperoleh rumah yang layak; ----------------------------36. Bahwa, tindakan dan perbuatan para TERGUGAT REKONVENSI tersebut di atas dapat dikualifikasikan ke dalam Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yang membawa dampak kerugian kepada PENGGUGAT REKONVENSI baik secara materiil maupun immateril;----------------------------------------------------------------------------37. Bahwa, berdasarkan arrest Hograad tahun 1919 dalam perkara antara Lindenbaum Vs. Cohen, dimana putusan tersebut dianggap sebagai tonggak

perkembangan

pemahaman

mengenai

Perbuatan

Melawan

Hukum, suatu perbuatan dikatakan melawan hukum jika memenuhi salah satu syarat yaitu :------------------------------------------------------------------------------ Perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat; - Perbuatan tersebut bertentangan dengan hak subjektif orang lain;--------- Perbuatan tersebut bertentangan dengan kesusilaan;------------------------- Perbuatan tersebut bertentangan dengan tata pergaulan yang baik dalam masyarakat;----------------------------------------------------------------------Dengan demikian, perbuatan para TERGUGAT REKONVENSI tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum karena memenuhi syarat alternatif yaitu Bertentangan dengan hak subjektif PENGGUGAT REKONVENSI yang terhambat hak nya untuk melakukan pembangunan diatas tanah milik sendiri berdasarkan Sertpikat Hak Milik Nomor 866/Kelurahan Ledeng, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung dan Surat Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 503.648.1/0882/BPPT tanggal 2 Maret 2012;-----------------------------38. Bahwa dengan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh para TERGUGAT REKONVENSI telah menimbulkan kerugian materiil sebesar Rp. 431.816.000,- (empat ratus tiga puluh satu juta delapan ratus enam belas ribu rupiah), dengan perincian :---------------------------------------------------- Bahwa seharusnya Para Tukang sudah bekerja sejak tanggal 1 September 2013, namun baru berjalan kurang lebih 1 minggu (yaitu tanggal 8 September 2013) pengerjaan dihentikan dengan paksa oleh TERGUGAT

I

REKONPENSI

baru

setelah

PENGGUGAT

REKONPENSI mengirimkan Surat tertanggal 10 Oktober 2013, seminggu kemudian yaitu tepatnya pada tanggal 17 Oktober 2013 para tukang dapat kembali bekerja, dengan demikian pengerjaan sempat terhenti selama 39 (tiga puluh sembilan) hari, dalam satu harinya terdapat 1 orang mandor dengan upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus Halaman 37 dari 56 halaman dari Putusan Nomor 247/Pdt/2015/PT.BDG

ribu)/hari, ada 7 orang tukang dengan upah sebesar Rp. 80.000,(delapan puluh ribu)/hari dan 7 orang laden yang bekerja dengan upah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu)/hari. Dengan demikian kerugian dari upah tukang adalah :-------------------------------------------------------------- 1 orang mandor x Rp. 100.000,- /hari x 39 hari = Rp. 3.900.000,- 7 orang tukang x Rp. 80.000,- /hari x 39 hari

= Rp. 21.840.000,-

- 7 orang laden x Rp. 60.000,- /hari x 39 hari

= Rp. 16.380.000,-

Total

= Rp. 42.120.000,-

Catatan : Potensi kerugian dipastikan lebih besar karena belum dihitung dengan kerugian bensin, honor, biaya operasional yang harus ditanggung oleh Insinyur Arsitek, Insinyur Sipil serta Kontraktor yang membantu, serta akan terus bertambah mengingat dengan adanya Gugatan

ini

TERGUGAT

REKONPENSI

kembali

menghentikan

sementara pembangunan;------------------------------------------------------------- Kerugian barang berupa membeku atau mengalami keras semen sebanyak 50 sak dimana harga persak semen Rp. 64.000,- /sak = Rp. 3.200.000,- (tiga juta duaratus ribu rupiah);--------------------------------------- Berkurangnya luas tanah miliknya sesuai dengan Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor : 503.648.1/0882/BPPT tanggal 02 Maret 2012 yaitu seluas

192

m2,

sehingga

dengan

demikian

PENGGUGAT

dR/TERGUGAT dK mengalami kerugian tambahan sebesar 192 m 2 x Rp. 2.013.000,-/meter (berdasarkan NJOP tahun 2013) = Rp. 386.496.000,- (tiga ratus delapan puluh enam juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);--------------------------------------------------------------Dengan demikian PENGGUGAT REKONVENSI menggugat PARA TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar kerugian materil sebesar Rp. 431.816.000,- (empat ratus tiga puluh satu juta delapan ratus enam belas ribu rupiah) secara tanggung renteng, tunai dan seketika kepada PENGGUGAT REKONPENSI terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;---------------------------------------------------------39. Bahwa, selain kerugian materiL, juga PENGGGUAT REKONPENSI mengalami kerugian immateriil, yaitu kerugian tertundanya pengerjaan pembangunan molor dari waktu yang telah ditentukan sehingga tidak dapat digunakan tepat pada waktunya, serta adanya tekanan, ancaman, intimidasi, yang telah dilakukan oleh TERGUGAT I REKONPENSI (Ir. Martin Andreas

Samudera),

serta

perbuatan

telah

mempermalukan

dan

mencemarkan nama baik di mata orang lain baik itu dalam keluarga, teman, ataupun relasi bisnis , selain daripada itu juga hilangnya waktu, tenaga, Halaman 38 dari 56 halaman dari Putusan Nomor 247/Pdt/2015/PT.BDG

terkurasnya pikiran dan konsentrasi dalam melakukan pekerjaan/kegiatan akibat perkara ini. Dimana kerugian immateriil tersebut sebenarnya tidak dapat dinilai dengan uang akan tetapi berdasarkan rasa keadilan dan kepatutan maka sudah sepantasnya apabila kerugian immateriil tersebut sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);-----------------------------------Dengan

demikian

PENGGUGAT

REKONVENSI

menggugat

PARA

TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar kerugian immateril sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) secara tanggung renteng, tunai dan seketika kepada PENGGUGAT REKONPENSI terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;----------------------------------------------40. Bahwa, selain itu untuk menjamin dilaksanakannya pembayaran kerugian materil dan imamteril oleh PARA TERGUGAT

REKONPENSI kepada

PENGGGUGAT REKONPENSI sekaligus menjamin nilai kerugian tetap setara pada masa yang akan datang, kiranya sangat beralasan hukum apabila PARA TERGUGAT

REKONPENSI dihukum untuk membayar

bunga sebesar 10% (sepuluh persen) setahun dari seluruh jumlah kerugian materil dan immateril untuk tiap-tiap keterlambatan pembayaran kerugian terhitung sejak diputuskannya pada tingkat pertama sampai dengan dilaksanakannya putusan ini;--------------------------------------------------------------41. Bahwa, selain atas perbuatan TERGUGAT I REKONPENSI yang telah melakukan

perbuatan

melawan

hukum

sekaligus

mempermalukan

PENGGUGAT REKONPENSI dengan cara marah-marah, mengancam dan menyuruh para tukang bangunan berhenti bekerja sebagaimana diuraikan di atas, adalah sangat beralasan hukum apabila TERGUGAT I REKONPENSI untuk meminta maaf kepada PENGGUGAT REKONPENSI yang dimuat di surat kabar harian KOMPAS dan PIKIRAN RAKYAT terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;------------------------------------------42. Bahwa, agar TERGUGAT untuk

menghindari

lalai

I REKONPENSI mematuhi dengan baik dan dalam

melaksanakan

permintaan

maaf

sebagaimana pada angka 41 di atas, maka sangat beralasan hukum agar TERGUGAT

I REKONPENSI dihukum untuk membayar uang paksa

(dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- untuk setiap hari TERGUGAT REKONPENSI lalai melaksanakan pada angka 41 di atas;-----------------------43. Bahwa, untuk menghindari tidak dilaksanakannya putusan dalam perkara ini dan agar Gugatan Rekonvensi ini tidak sia-sia belaka (illusoir), maka PENGGUGAT REKONVENSI mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kls I A Bandung Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan Halaman 39 dari 56 halaman dari Putusan Nomor 247/Pdt/2015/PT.BDG

mengadili perkara ini untuk terlebih dahulu meletakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap sebidang tanah dan bangunan, rumah tinggal yang berada di atasnya yang terletak di Jalan Cipaku Indah I No. 4 Kota Bandung milik TERGUGAT I REKONPENSI;----------------------------------44. Bahwa,

demi terjaminnya

keadilan dan

kepastian hukum,

serta

didasarkan pada bukti-bukti yang sulit dibantah kebenarannya, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kls I A Bandung Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voorbaar bij vooraad), meskipun ada upaya banding, kasasi, ataupun verzet;------------------------------------------------45. Bahwa, menghukum TURUT TERGUGAT I REKONPENSI dan TURUT TERGUGAT II REKONPENSI untuk tunduk dan taat terhadap putusan ini;--DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI : -----------------------------------------------46. Bahwa, dikarenakan gugatan rekonpensi ini berdasarkan hukum dan buktibukti

yang

kuat,

maka

cukup

alasan

hukum

PENGGUGAT

KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar biaya perkara;----Berdasarkan uraian-uraian dan penjelasan-penjelasan hukum sebagaimana yang telah TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI jelaskan di atas, maka dengan ini TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Bandung Cq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut :---------------------PRIMAIR : ---------------------------------------------------------------------------------------DALAM EKSEPSI :---------------------------------------------------------------------------1. Menerima Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;------------------------------2. Menyatakan Pengadilan Negeri Klas I A Bandung tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (absolute competentie);---------------3. Menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard);------------------------------------------------------------------DALAM POKOK PERKARA : ------------------------------------------------------------DALAM KONVENSI :------------------------------------------------------------------------1. Menerima Jawaban TERGUGAT untuk seluruhnya;----------------------------2. Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;-------------------DALAM REKONVENSI :--------------------------------------------------------------------1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT REKONVENSI untuk seluruhnya;--------------------------------------------------------------------------


2. Menyatakan PENGGUGAT REKONVENSI adalah pemilik sah atas sebidang tanah dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 866/Kelurahan Ledeng, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung;----------------------------------------------------------------3. Menyatakan

PARA

TERGUGAT

REKONVENSI

telah

bersalah

melakukan Perbuatan Melawan Hukum;-------------------------------------------4. Menghukum

PARA

TERGUGAT

REKONVENSI

untuk

membayar

kerugian materiil sebesar Rp. 431.816.000,- (empat ratus tiga puluh satu juta delapan ratus enam belas ribu rupiah), dengan perincian :--------------- 1 orang mandor x Rp. 100.000,- /hari x 39 hari = Rp. 3.900.000,- 7 orang tukang x Rp. 80.000,- /hari x 39 hari

= Rp. 21.840.000,-

- 7 orang laden x Rp. 60.000,- /hari x 39 hari

= Rp. 16.380.000,-

Total

= Rp. 42.120.000,-

- Kerugian barang berupa membeku atau mengalami keras semen sebanyak 50 sak dimana harga persak semen Rp. 64.000,- /sak = Rp. 3.200.000,-;----------------------------------------------------------------------- Berkurangnya luas tanah miliknya sesuai dengan Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor : 503.648.1/0882/BPPT tanggal 02 Maret 2012 yaitu seluas 192 m2, sehingga dengan demikian PENGGUGAT dR/TERGUGAT dK mengalami kerugian tambahan sebesar 192 m2 x Rp. 2.013.000,-/meter (berdasarkan NJOP tahun 2013) = Rp. 386.496.000,- (tiga ratus delapan puluh enam juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);--------------------------------------secara tanggung renteng, tunai dan seketika kepada PENGGUGAT REKONPENSI terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;----------------------------------------------------------------------------------5. Menghukum

PARA

TERGUGAT

REKONVENSI

untuk

membayar

kerugian immateriil sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) secara tanggung renteng, tunai dan sekaligus kepada PENGGUGAT REKONVENSI terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;----------------------------------------------------------------------------------6. Menghukum PARA TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar bunga sebesar 10% (sepuluh persen) setahun dari seluruh jumlah kerugian materil dan immateril untuk tiap-tiap keterlambatan pembayaran kerugian terhitung sejak diputuskannya pada tingkat pertama sampai dengan dilaksanakannya putusan ini;-----------------------------------------------------------


7. Menghukum TERGUGAT I REKONPENSI untuk meminta maaf kepada PENGGUGAT REKONPENSI yang dimuat di surat kabar harian KOMPAS dan PIKIRAN RAKYAT terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;-----------------------------------------------------------8. Menghukum TERGUGAT I REKONPENSI untuk membayar uang paksa (dwangsom)

kepada

PENGGUGAT

REKONPENSI

sebesar

Rp.

1.000.000,- untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan petitum 7 ini; 9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap sebidang tanah dan bangunan, rumah tinggal yang berada di atasnya yang terletak di Jalan Cipaku Indah I No. 4 Bandung milik TERGUGAT I REKONPENSI;---------------------------------------------------------10. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voorbaar bij vooraad) meskipun ada upaya banding, kasasi, ataupun verzet;----------------------------------------------------------------------------------------11. Menghukum

TURUT

TERGUGAT

I

REKONPENSI

dan

TURUT

TERGUGAT II REKONPENSI untuk tunduk dan taat terhadap putusan ini DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :--------------------------------------------Menghukum

PENGGUGAT

KONPENSI/PARA

TERGUGAT

REKONPENSI membayar seluruh biaya perkara;----------------------------------------SUBSIDAIR :-----------------------------------------------------------------------------------Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Terima kasih;-------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa terhadap Gugatan tersebut maka Turut Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Jawaban tertulisnya pada tanggal 7 Agustus 2014, yang pada pokoknya berisikan hal-hal sebagai berikut:-----------DALAM EKSEPSI :---------------------------------------------------------------------------1.

Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan;---------------------------1) Bahwa gugatan Penggugat telah secara keliru diajukan kepada Pengadilan Negeri Kls IA Bandung yang merupakan badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, sementara Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung pihak yang ditarik Penggugat sebagai Turut Tergugat I dalam perkara aquo adalah berkedudukan sebagai Badan/Pejabat Tata Usaha Negara. Oleh karena itu Pengadilan yang berwenang memeriksa dan memutus perkara ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara. Fakta-faktanya nampak dari surat gugatan Para Penggugat sendiri, dimana Para Penggugat secara tegas dan langsung menunjuk “ nama jabatan Para Tergugat " yang merupakan Halaman 42 dari 56 halaman dari Putusan Nomor 247/Pdt/2015/PT.BDG

Badan/Pejabat Tata Usaha Negara;----------------------------------------------2) Setelah Turut Tergugat I mempelajari Surat Gugatan para Penggugat tertanggal 13 - 05 - 2014 tercatat dalam register perkara Nomor 247/PDT/G/ diterbitkannya

2014/PN-BDG Surat

Izin

adalah

berkaitan

Mendirikan

dengan

Bangunan

telah Nomor

648.1/0882/BPPT tanggal 2 Maret 2012;---------------------------------------Yang terhormat Ketua Majelis Hakim, perkenankan kami terlebih dahulu menyampaikan uraian sebagai berikut: -------------------------------Bahwa Izin Mendirikan Bangunan (1MB) termaksud diatas adalah merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, dimana sesuai dengan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu UndangUndang No. 5 tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 tahun 2004 jo Undang-Undang No. 51 tahun 2009 angka 3 pada Ketentuan Urnum menyebutkan: bahwa Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dik.eluark.an oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;----------------Bahwa terhadap istilah "Penetapan Tertulis" pada penjelasan definisi tersebut menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Undang-Undang No. 5 tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 tahun 2004 jo Undang-Undang No. 51 tahun 2009) adalah :-----------------------

Terutama menunjuk kepada isi dan bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yang berisi kejelasan tentang : -----------------------------------a. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mana yang mengeluarkannya;----------------------------------------------------------b. Maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu; ---------------------c. Kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya;----------------------------------------------------------------------

-

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat di Pusat dan Daerah yang melakukan kegiatan yang bersifat eksekutif;----------------------------------------------------------------Selanjutnya mengenai apa dan siapa yang dimaksud dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai subjek Tergugat, disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Peradilan Tata Halaman 43 dari 56 halaman dari Putusan Nomor 247/Pdt/2015/PT.BDG

Usaha Negara :"Badan atau Pejabat Tata Usaha negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";--------- Tindakan Hukum Tata Usaha Negara, adalah perbuatan hukum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber pada suatu

ketentuan

hukum

Tata

Usaha

Negara

yang

dapat

menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain;----------------------

Bersifat konkret diartikan obyek yang diputuskan dalam keputusan itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan;---

-

Bersifat individual, diartikan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari satu orang, maka tiaptiap individu harus dicantumkan namanya dalam keputusan tersebut;-----------------------------------------------------------------------------

-

Bersifat final, diartikan keputusan tersebut sudah definitif , keputusan yang tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain, karenanya keputusan ini dapat menimbulkan akibat hukum;---------------------------------------------------

-

Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;-----------------------------------------------------------------------------Menimbulkan Akibat Hukum disini artinya menimbulkan suatu perubahan dalam suasana hukum yang telah ada. Karena Penetapan Tertulis itu merupakan suatu tindakan hukum, maka sebagai

tindakan

hukum

ia

selalu

dimaksudkan

untuk

menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Apabila tidak dapat menimbulkan akibat hukum ia bukan suatu tindakan hukum dan karenanya juga bukan suatu Penetapan Tertulis;-----------------------------------------------------------------------------Bahwa dapat kami ditegaskan kembali Surat izin Mendirikan Bangunan adalah merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, oleh karena itu apabila terjadi sengketa (dispute) terhadap suatu Penerbitan Keputusan, hal tersebut merupakan Kompetensi Absolut Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk memeriksa dan memutusnya bukan Kompetensi Kewenangan Badan Peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum / Pengadilan Negeri Kls IA Bandung;-----------------------------------------


2.

Eksepsi Error in Persona ; ------------------------------------------------------------Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat dalam Gugatannya halaman 8 pada bagian Petitum huruf g dan huruf j yang menyatakan bahwa : ----------------------------------------------------------------------g. Menyatakan tidak sah dan cacat hukum Surat Ijin Mendinkan Bangunan NOPUT 648.1/0882/BPPT, tanggal 2 Maret 2012, atas nama S.L. Bustaman, lokasi Jalan Cipaku I, Kota Bandung;--------------j. Memerintahkan

TURUT

TERGUGAT

1

untuk

mencabut

dan

membatalkan Surat Ijin Mendirikan Bangunan NOPUT 648.1/0882/ BPPT, tanggal 2 Maret 2012, atas nama S.L. Bustaman, lokasi Jalan Cipaku I, Kota Bandung;-------------------------------------------------------------Bahwa permintaan Penggugat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kls IA Bandung untuk memerintahkan Turut Tergugat I untuk mencabut dan membatalkan Surat Ijin Mendirikan Bangunan NOPUT 648.1/0882/BPPT, tanggal 2 Maret 2012, atas nama S.L. Bustaman, lokasi Jalan Cipaku I, Kota Bandung adalah sangat keliru karena Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung bukanlah pihak yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan Surat Izin Mendirikan Bangunan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pentbahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung dan Peraturan Walikota Bandung No. 475 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi pada Dinas Daerah Kota Bandung;-------------------------------Dengan demikian Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung (Turut Tergugat I) tidak memiliki kewenangan untuk menerbitkan perijinan apapun, sehingga Turut Tergugat I Tidak dapat dipaksakan dengan dalil apapun untuk diperintahkan mencabut dan membatalkan Surat Ijin Mendirikan Bangunan NOPUT 648.1/0882/BPPT, tanggal 2 Maret 2012, atas nama S.L. Bustaman, lokasi Jalan Cipaku I, Kota Bandung yang bukan tugas pokok dan fungsinya;---------------------------Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terurai diatas, maka Turut Tergugat I mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Bandung berkenan memutus terlebih dahulu berkenaan dengan kewenangan mengadili Halaman 45 dari 56 halaman dari Putusan Nomor 247/Pdt/2015/PT.BDG

secara absolut dari Pengadilan Negeri Klas 1A Bandung dalam rnemeriksa dan memutus perkara a quo dengan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Bandung tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut dan menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;-------------------------------------Berdasarkan hal yang telah terurai di atas, mohon kiranya Pengadilan Negeri Kls 1 A Bandung melalui Majelis Hakim yang rnemeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :-----------------------------------------------------------------DALAM EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT : --------------------------------------1. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Bandung tidak berwenang untuk mengadili perkara Nomor 247/PDT/G/ 2014/PN-BDG sebagaimana tertulis dalam Surat Gugatan para Penggugat tertanggal 13-05-2014 ; -----------------DALAM EKSEPSI : --------------------------------------------------------------------------1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat 1;---------------------------------------------------2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;-------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa terhadap Gugatan tersebut maka Turut Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Jawaban tertulisnya pada tanggal 7 Agustus 2014, yang pada pokoknya berisikan hal-hal sebagai berikut: ----------I.

DALAM EKSEPSI : -------------------------------------------------------------------------1. Bahwa Turut Tergugat II menolak dengan tegas dan nyata seluruh dalildalil para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata demi kepentingan Turut Tergugat II ;--------------------------------2. Bahwa, apa yang didalilkan oleh para Penggugat pada halaman 6 angka 15, yang mendalilkan bahwa Tururt Tergugat II juga secara melawan hukum telah menerbilkan bukti hak kepada TERGUGAT berupa sertipikat hak milik No. 866/ Kelurahan Ledeng Kecamatan Cidadap seluas 914 M2 tanpa mempertimbangkan peruntukkan tanah dan tidak melakukan chek phisik dan yuridis .......................adalah tidak benar karena penerbitan sertipikat hak milik No 866/ Kelurahan Ledeng aquo adalah tanggal 30-4-1987 yang berarti sudah terbit selama dua puluh tujuh (27) tahun yang lalu, sehingga tindakan Turut Tergugat II dalam menerbitkan sertipikat a quo adalah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya perlu para Penggugat ketahui bahwa mengenai pemeliharaan tanda-tanda batas bukan merupakan tugas pokok Turut Tergugat II ( Kantor Pertanahan Kota Bandung) , ini sesuai dengan PP. 24 tahun 1997 pasal 17 antara lain ayat 3 yang berbunyi " Penetapan tanda-tanda batas termasuk Halaman 46 dari 56 halaman dari Putusan Nomor 247/Pdt/2015/PT.BDG

pemeliharaannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan ", ayat 2 berbunyi " Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sistematik dan pendaftaran tanah secara sporadik diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan" jadi jelas apa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut diatas tidak beralasan dan berdasar hukum. O!eh karenanya Turut Tergugal II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus gugatan para Penggugat untuk ditolak dan/atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;--------------Berdasarkan hal-hal yang teiah dikemukakan tersebut diatas dan disertai dasar-dasar hukum yang mendasari alasan-alasan hukum tersebut, mohon kiranya Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa Perkara a quo, berkenan memutuskan dan menyatakan “Menerima Eksepsi Turut Tergugat II untuk seluruhnya” ;--------------------------------------------------------------------------------II. DALAM POKOK PERKARA : -------------------------------------------------------------1. Bahwa apa yang telah Turut Tergugat II kemukakan dalam Eksepsi adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkaranya;------------------------------------------------------------------------2. Bahwa Turut Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata demi kepentingan Turut Tergugat II ;-------------------------------------------------------------------------3. Bahwa untuk rnendukung Jawaban Turut Tergugat II dan memperjelas pokok permasalahan perkara a quo, berikut kronologis Tanah SUM No. 866/ Kelurahan Ledeng, sebagai berikut:-------------------------------------------a. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 8667 Kelurahan Ledeng Gambar Situasi tanggal 19-3-19S7 No. 627/1987 luas 914 M2 semula tertulis atas nama Nyonya NINGRUM asal pemisahan dari Sertipikat Hak dari Milik No. 1478/Cidadap dicatat tanggal 30-4-1987;-------------------b. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 1478/Cidadap tersebut terbit berasal dari Persil 107 S.II seb. Kohir No. 1110 seluas 1004 M 2 tertulis atas nama NY. NINGRUM dicatat tanggal 14-6-1977;---------------------------c. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 866/ Kelurahan Ledeng yang semula tertulis atas nama Nyonya NINGRUM tersebut kemudian di alihkan hak nya kepada atas nama SURYAMAN berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 25-2-1987 No. 209/92/JB/II/1987 yang di buat oleh dan di hadapan IMAS TARWIAH SOEDRADJAT,SH. Notaris/ PPAT di Halaman 47 dari 56 halaman dari Putusan Nomor 247/Pdt/2015/PT.BDG

Bandung di catat tanggal 30-4-1987;-------------------------------------------d. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 866/ Kelurahan Ledeng tersebut kemudian di alihkan hak nya kepada atas nama Nyonya NINGRUM berdasarkan

Akta

Jual

Beli

tanggal

2-11-1987

No.

296/136/JB/XI/1987 yang di buat oleh dan di hadapan IMAS TARWIAR SOEDRADJAT,SH. Notaris/ PPAT di Bandung di catat tanggal 8-12-1987;------------------------------------------------------------------e. Bahwa kemudian beralih haknya kepada atas nama Ny. RULLY ZAIRIN

berdasarkan

Akta

Jual

Beli

tanggal

28-9-1988

No.

696/137/JB/II/l988 yang dibuat oleh APIT WIDJAJA,SH. Notaris / PPAT di Bandung dicatat tanggal 24-11-1988;------------------------------f.

Bahwa kemudian beralih haknya kepada atas nama SUREANTO WIBOWO (OH. TJIO LIM SIONG) berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 26-4-1989

No.

126/4/JB/BDG/1989

yang

dibuat

oleh

LIEN

TANUDIRDJA,SH. Notaris / PPAT di Bandung di catat tanggal 16-71990;------------------------------------------------------------------------------------g. Bahwa kemudian beralih haknya kepada atas nama Doktorandus ALBERTUS FELEMON, SOMA, berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 13-11-1991No. 124/JB/BDG/1991 yang dibuat oleh KIKIT WIRIANTI SUGATA,SH. Notaris / PPAT di Bandung dicatat tanggal 11 -7-1992; h. Bahwa kemudian terakhir beralih haknya kepada atas nama SIONG LING BUSTAMAN berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 16-7-2010 No. 123/2010 yang dibuat oleh H. RUSTAM EFFENDI,SH, Notaris / PPAT di Bandung dicatat tanggal 30 Juli 2010;-----------------------------4. Bahwa proses administrasi pertanahan tersebut pada angka 3 huruf a s/d h adalah telah sesuai dan berdasar hukum sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang No.5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Jo. Peraturan Pemerintah serta penjelasannya No. 10 Tahun 1961 Jo. Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No.2 tahun 1962, Jo. Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 tentang Pcndaftaran Tanah Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional serta penjelasannya No.3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Jo Peraturan pemerintah No.37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Undang-undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Halaman 48 dari 56 halaman dari Putusan Nomor 247/Pdt/2015/PT.BDG

Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1999, Jo. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 1 tahun 2011, Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999, dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 dan peraturan pelaksanaan lainnya yang merupakan mekanisme / proses Sertipikasi Hak Atas Tanah dan Pelimpahan Kewenangan serta telah memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik / AAUPB ( algemene behoorlijk bestuur/ principle of good administration ) ;--------------------------Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Turut Tergugat II uraikan dalam Jawaban tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dengan berkenan memutus sebagai berikut : --------------------------------------------------------1. Menerima eksepsi Turut Tergugat II dalam Eksepsi dan Pokok Perkara seluruhnya; ------------------------------------------------------------------------------------2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaktidaknya tidak dapat diterima (niet onvantkelijk verklaard);------------------------3. Menghukum Penggugat unluk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;-------------------------------------------------------------------------------------Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;- ------------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh : Muhammad Makmun, S.H., M.H., Panitera

Pengadilan

Negeri Bandung tanggal 30 Januari 2015, yang menerangkan bahwa Para Pembanding semula Penggugat I sampai dengan Penggugat VIII, melalui kuasa hukumnya

telah

menyatakan

permohonan

banding

terhadap

putusan

Pengadilan Negeri Bandung Nomor 247/Pdt.G/2014/PN.Bdg. tanggal 20 Januari 2015 tersebut diatas, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya masing-masing pada tanggal 23 Pebruari 2015 dan tanggal 26 Pebruari 2015, dengan seksama ; ------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Penggugat I sampai dengan Penggugat VIII melalui kuasa hukumnya

telah mengajukan surat

memori banding tanggal 9 Maret 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung

pada tanggal 18 Maret 2015, surat memori

banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawannya masing-masing pada tanggal 30 Maret 2015, dengan seksama ; -------------------Halaman 49 dari 56 halaman dari Putusan Nomor 247/Pdt/2015/PT.BDG

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh kuasa hukumnya Para Pembanding semula Penggugat I sampai dengan Penggugat VIII tersebut Terbanding I semula Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan kontra memori banding tanggal 13 April 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 15 April 2015, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawannya masing-masing pada tanggal 20 April 2015, dengan seksama ; -------Menimbang,

bahwa

kepada

para

pihak

yang

berperkara

telah

diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada masing-masing pihak pada tanggal 30 Maret 2015, dengan seksama; --------------------------------------------------------------------------

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dari Para Pembanding semula Penggugat I sampai dengan Penggugat VIII

diajukan

dalam tenggang waktu maupun tata cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan

perundang-undangan,

maka

pengajuan

permohonan

banding

tersebut secara formal dapat diterima ; -----------------------------------------------------Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh kuasa hukumnya Para Pembanding semula Penggugat I sampai dengan Penggugat VIIII pada pokoknya menyatakan, antara lain sebagai berikut : -----------------------

Bahwa Pembanding menolak seluruh dalil yang dikemukan oleh Terbanding (d/h Tergugat Konpensi/Pengugat Rekonpensi pada pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri Kelas I Bandung, baik dalam jawabannya, Duplik, Pem buktian, keterangan saksi dan kesimpulan, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pembanding;------------------------------

-

Bahwa

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung yang

memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo, secara keliru memberikan pertimbangan hukum dengan menyatakan Majelis Hakim meneliti dengan cermat Penggugat,

yaitu

telah

bahwa setelah

bukti-bukti yang diajukan

Para

bukti P-1 sampai dengan P-26 ternyata bukti-bukti

tersebut bila dihubungkan satu dengan yang lain dan dihubungkan dengan keterangan saksi Penggugat, tidak diperoleh fakta/petunjuk yang dapat membuktikan atau menjelaskan bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah Para Penggugat atau tanah masyarakat atau tanah Negara (Pemerintah Halaman 50 dari 56 halaman dari Putusan Nomor 247/Pdt/2015/PT.BDG

Kotamadya Bandung) yang diperuntukkan untuk jalan umum, karena buktibukti tersebut hanya merupakan bukti kepemilikan tanah dan ijin bangunan serta pernyataan keberatan Para Penggugat dan warga setempat yang tidak ada kaitannya dengan tanah obyek sengketa.(Halaman 64 dalam putusan); ----------------------------------------------------------------------------------------

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Bandung yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo, secara keliru telah memberikan pertimbangan hukum dengan menyatakan bahwa, dibangunnya rumah oleh Tergugat diatas tanah miliknya tersebut ternyata tidak berdampak menjadi penghalang bagi Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III dan penghuni Komplek Cipaku Indah untuk keluar masuk ke Komplek Perumahan tersebut, karena berdasarkan hasil pemeriksaan setempat diperoleh fakta bahwa akses jalan keluar dan masuk komplek adalah Jalan Raya/Jalan Umum yang dapat dilintasi berbagai bentuk kendaraan umum;------------------

-

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Bandung

yang

memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo, secara keliru

telah

memberikan pertimbangan hukum

Para

dengan menyatakan bahwa

Tergugat Rekonpensi telah bersalah melakukan perbuatan Melawan Hukum …, karena dianggap telah menghalangi Penggugat Rekonpensi mendirikan bangunan di atas tanahnya sendiri;------------------------------------------------------

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Bandung yang memeriksa, mengadili

dan memutus perkara a quo, secara keliru telah

memberikan pertimbangan hukum

dengan menghukum Para Tergugat

Rekonpensi untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp. 431.816.000,00 (empat ratus tiga puluh satu juta delapan ratus enam belas ribu rupiah) secara

tanggung

renteng,

tunai

dan

seketika

kepada

Penggugat

Rekonpensi terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap; ---------------------------------------------------------------------------------------------

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas Pembanding mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat c.q. Majelis Hakim pengadilan Tinggi Jawa Barat untuk berkenan dan memeriksa perkara ini untuk selanjutnya memutuskan :---------------------------------------------------------1. Menerima permohonan banding dari Pembanding ;---------------------------2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Bandung, Nomor 247/Pdt.G/2014/PN.Bdg. tanggal 20 Januari 2015;----------------------------3. Mengabulkan permohonan Pembanding untuk seluruhnya; ----------------


4. Menolak Gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi

untuk

Rekonpensi untuk seluruhnya;------------------------------------------------------5. Menghukum Terbanding untukmembayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan; -----------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding I semula Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya, antara lain sebagai berikut:------------------------------

Bahwa

Terbanding/Tergugat

dalam

Konpensi/Penggugat

dalam

Rekonpensi berpendapat putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar , memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) HIR : “Dalam putusan hakim harus dicantumkan ringkasan yang jelas dari tuntutan dan jawaban serta dari alasan keputusan itu ; begitu juga, harus dicantumkan keterangan tersebut pada ayat (14) pasal 7 “ Reglemen susunan kehakiman dan kebijaksanaan mengadili di Indonesia”, keputusan Pengadilan Negeri

tentang pokok perkara dan

besarnya biaya, serta pemberitahuan tentang hadir tidaknya kedua belah pihak pada waktu dijatuhkan keputusan itu”; ------------------------------------------

Bahwa

berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan

diatas,

telah

tepat

mempertimbangkan Konpensi/Penggugat

dan

benar

perbuatan

Majelis

Hakim

Tingkat

Pertama

Terbanding/Tergugat

dalam Rekonpensi

dalam

membangun rumah di Jalan

Cipaku Indah I tidak dapat dikatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum karena perbuatan Terbanding/Tergugat dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi tersebut tidak bertentangan dengan hak-hak orang lain dan atau kepentingan umum ;-------------------------------------------------------------------

Bahwa berdasarkan hal tersebut, telah tepat dan benar pula pertimbangan Majelis

Hakim

Tingkat

Pertama

yang

menyatakan

tidak

perlu

dipertimbangkan lagi tuntutan-tuntutan Pembanding/Para Penggugat dalam Konpensi/Para Tergugat dalam Rekonpensi selanjutnya yang merupakan kelanjutan

(follow) dari tuntutan Pembanding/Para Penggugat dalam

Konpensi/Para

Tergugat

Terbanding/Tergugat

dalam

dalam

Rekonpensi

yang

Konpensi/Penggugat

meminta

dalam

agar

Rekonpensi

dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;------------------------

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, Terbanding/Tergugat dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi mohon kepada Majelis


Hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk memutus sebagai berikut : ---------------------------------1.

Menolak

permohonan

Banding

dan

Memori

Banding

dari

Pembanding/Para Penggugat dalam Konpensi/Para Tergugat dalam Rekonpensi untuk seluruhnya;-------------------------------------------------------2.

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Klas IA Bandung Nomor 247/Pdt.G/2014/PN.Bdg. tanggal 20 Januari 2015;-----------------------------

3.

Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan

(Conservatoir Beslag)

yang telah diletakkan terhadap tanah dan bangunan milik Pembanding I/Penggugat I dalam Rekonpensi/Tergugat I dalam Rekonpesi yang terletak di Jalan Cipaku Indah I No.4 Kota Bandung;--------------------------4.

Menghukum

Pembanding/Para

Tergugat dalam Rekonpensi

Penggugat

dalam

Konpensi/Para

untuk membayar biaya perkara dalam

semua tingkat peradilan ;-------------------------------------------------------------Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).-------------Menimbang,

bahwa

setelah

Majelis

Hakim

Pengadilan

Tinggi

mempelajari memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak terdapat hal-hal baru yang dapat mempengaruhi putusan ini di tingkat banding, yang hanya merupakan pengulangan yang telah dikemukakan di Pengadilan tingkat pertama, sehingga harus dikesampingkan;-------------------------------------------------Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari, meneliti dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 247/Pdt.G/2014/PN.Bdg. tanggal 20 Januari 2015 , maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan alasan Majelis Hakim tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan segala alasannya tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri, kecuali tentang perbaikan sepanjang mengenai diktum “ Dalam Rekonpensi angka 4 (empat) yang tertulis dan terbaca :” Menghukum Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar kerugian Materiil sebesar Rp. 431.816.000,00 (empat ratus tiga puluh satu juta delapan ratus enam belas ribu rupiah) secara tanggung renteng tunai dan seketika kepada Penggugat Rekonpensi

terhitung sejak putusan ini mempunyai

kekuatan

hukum yang tetap”. Oleh karena didalam pertimbangan Majelis Hakim Peradilan Tingkat Pertama pada halaman 70 (tujuh puluh) telah membuktikan bahwa Halaman 53 dari 56 halaman dari Putusan Nomor 247/Pdt/2015/PT.BDG

kerugian Materiil dari dampak perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonpensi adalah sebesar Rp. 42.120.000,00 (empat puluh dua juta seratus dua puluh ribu rupiah), maka dengan demikian diktum angka 4 (empat) DALAM REKONPENSI menjadi Tertulis dan Terbaca : “ Menghukum Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp. 42.120.000,00 (empat puluh dua juta seratus dua pulu ribu rupiah) secara tanggung renteng, tunai

dan seketika kepada PENGGUGAT REKONPENSI

terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap”;--------------Menimbang, bahwa oleh karena diktum” DALAM REKONPENSI angka 4 (empat)” pada putusan Tingkat Pertama diperbaiki, maka amar selengkapnya sebagaimana yang dicantumkan dalam amar putusan Banding dibawah ini;-----Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Penggugat I sampai dengan Penggugat VIII

dalam konpensi/Para Tergugat dalam

Rekonpensi pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan; ---------------------------------------------------Memperhatikan pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan

Kehakiman serta ketentuan perundang-undangan dan

peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini.----------------------

MENGADILI: -

Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Penggugat I sampai dengan Penggugat VIII tersebut; ---------------------

-

Memperbaiki

putusan

Pengadilan

Negeri

Bandung

Nomor

247/Pdt.G/2014/PN.Bdg. tanggal 20 Januari 2015, dengan perbaikan sepanjang mengenai diktum” DALAM REKONPENSI angka 4 (empat)” yang tertulis dan Terbaca : “ Menghukum Para Tergugat Rekonpensi

untuk

membayar

kerugian

materiil

sebesar

Rp.

431.816.000,00 (empat ratus tiga puluh satu juta delapan ratus enam belas ribu rupiah) secara tanggung renteng tunai dan seketika kepada Penggugat

Rekonpensi

terhitung sejak putusan ini mempunyai

kekuatan hukum yang tetap”, seharusnya tertulis dan terbaca “ Menghukum Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp. 42.120.000,00 (empat puluh dua juta seratus dua puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng, tunai dan seketika-


kepada

Penggugat

Rekonpensi

terhitung

sejak

putusan

ini

mempunyai kekuatan hukum yang tetap”, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :--------------------------------------------------------DALAM EKSEPSI :--------------------------------------------------------------------

Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tersebut; -------------

DALAM POKOK PERKARA: -----------------------------------------------------DALAM KONPENSI:------------------------------------------------------------------

Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;------------------

DALAM REKONPENSI:-------------------------------------------------------------1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonpensi untuk sebagian;----2. Menyatakan PENGGUGAT REKONPENSI adalah pemilik sah atas sebidang tanah dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 866/Kelurahan Ledeng, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung; ----------------------------------3. Menyatakan PARA TERGUGAT REKONPENSI telah bersalah melakukan

Perbuatan Melawan Hukum;---------------------------------

4. Menghukum PARA TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp. 42.120.000,00. (empat puluh dua juta seratus dua puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng, tunai dan seketika kepada PENGGUGAT REKONPENSI terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;------------------5. Menolak gugatan rekonpensi selain dan selebihnya;------------------DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:---------------------------------- Menghukum

Para

Pembanding

Konpensi/Para Tergugat

semula

Para

Penggugat

Rekonpensi untuk membayar biaya

perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);--------Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari: Senin tanggal 10 Agustus 2015, oleh kami : H. Lexsy Mamonto, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Tinggi Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Karel Tuppu, S.H.,M.H. dan Edwarman, S.H.,M.H.

masing-masing

sebagai

Hakim

Anggota

berdasarkan

Surat

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 8 Juni 2015 Nomor 247/Pen/Pdt/2015/PT.BDG., putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim


Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh : Saleha, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;---------------------------------

Hakim-hakim anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Karel Tuppu, S.H.,M.H.

Ttd

H. Lexsy Mamonto, S.H., M.H.

Ttd

Edwarman, S.H., M.H. Panitera Pengganti, Ttd

Saleha.

Perincian biaya perkara : -

Biaya materai ………………………………… Rp.

6.000,00

-

Biaya redaksi …………………………………. Rp.

5.000,00

-

Biaya pemberkasan…………… ……………..Rp. 139.000,00 Jumlah ………………………………………... Rp. 150.000,00 (Seratus Lima puluh Ribu Rupiah)


PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents