PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

P U T U S A N Nomor.70/PDT/2017/PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : 1. JOHN ASMAR MARPAUNG, Tempat tanggal lahir : Medan, tanggal 06-06-1955, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen, Alamat Jalan Pancoran Barat VI No. 68 RT/RW 010/006 Kelurahan Pancoran Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING I semula Penggugat I Konvensi/ Tergugat I Rekonvensi ; 2. RUKYAH RAHMAWATI, Tempat tanggal lahir : Yokjakarta, tanggal 12 Desember 1962, Pekerjaan Karyawati, Agama Kristen, Alamat Jalan Pancoran Barat VI No. 68 RT/RW 010/006 Kelurahan Pancoran Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING II semula Penggugat II Konvensi/ Tergugat II Rekonvensi ; Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Mario Rinaldo, S.H., Pengacara berkantor di Maro & Associates Law Firm, Jalan Braga No.115 Bandung ; L A W A N : 1. SYARIF HIDAYAT,

Tempat/tanggal lahir Bogor tanggal 12 Desember 1955, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jl. Kabupaten Bogor Kampung Barujut RT 002 RW

002 Desa Casarua

Kecamatan Cisarua, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu R. Hasibuan, S.H Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum R. Hasibuan, S.H & R. HASIBUAN, S.H & REKAN beralamat di Jl. Raya Bina Marga Nomor 150 Kel. Cipayung Kec. Cipayung, Jakarta Timur 13840 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Maret 2016, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING I semula Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi ; 2. ARDIANSYAH, S.H, M.Kn, Pekerjaan Notaris di Cianjur, Alamat Jl. Raya Bandung Ruko General Motor Nomor 10 Cianjur, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING II semula Tergugat II Konvensi ; Halaman 1 dari 32 halaman Putusan No.70/PDT/2017/PT.BDG.

Pengadilan Tinggi tersebut ; Membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 08 Februari 2017, Nomor.70/PEN/PDT/2017/PT.BDG tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ; Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; TENTANG DUDUK PERKARANYA Membaca, gugatan PARA PEMBANDING semula Para Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi tertanggal 29 Pebruari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Cianjur pada tanggal 29 Pebruari 2016 dalam Register Nomor : 8/Pdt.G/2016/PN Cjr. yang uraian gugatan selengkapnya sebagai berikut : 1. Bahwa Penggugat I pada hari Senin, tanggal 15 September 2014 pernah didatangi oleh Tergugat I. Ketika itu Tergugat I menyodorkan dua buah Akta Surat Kuasa Menjual yang belum ada nomor dan cap lazimnya sebuah akta notaris. Penggugat II hanya sempat memfotocopy satu surat kuasa tertanggal 15 – 9 - 2014 (bukti P-01); Bahwa dalam surat tersebut antara lain disebutkan “Menghadap kepada saya, ARDIANSYAH, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan Notaris di Cianjur, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang namanya akan disebut pada akhir akta ini”. Ketika itu Para Penggugat tidak mau menandatangani kedua surat kuasa tersebut, dengan alasan bahwa lazimnya akta notaris harus ditandatangani di hadapan notaris yang membuatnya. Tetapi, Tergugat I terus mendesak Para Penggugat agar mau menandatangani surat tersebut, dan karena didesak terus, pada akhirnya Penggugat I mau menandatangani kedua surat kuasa itu. Tetapi, Penggugat II ketika itu tidak mau menandatangani surat kuasa menjual itu. Penggugat II baru mau menandatangani surat kuasa menjual tersebut karena terus didesak oleh Tergugat I pada tanggal 31 Januari 2016 (Bukti P-02); Kalau membaca kalimat yang mengatakan : “Menghadap kepada saya, ARDIANSYAH, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan Notaris di Cianjur, dapat diberi catatan, bahwa a. Para Penggugat menghadap kepada notaris. Pada hal, kuasa itu tidak ditandatangani di hadapan notaris. Para Penggugat hingga gugatan ini diajukan tidak kenal dan belum pernah datang ke kantor notaris Ardiansyah, SH.,MKn; b. Surat Kuasa itu dibuat oleh Ardiansyah, SH.,MKn (Tergugat II);

Halaman 2 dari 32 halaman Putusan No.70/PDT/2017/PT.BDG.

2. Bahwa Penggugat II mau menandatangani surat kuasa menjual itu setelah ada surat pernyataan dari Tergugat I tertanggal 25 Januari 2016, yang isinya antara lain menyatakan: Tanah daratan seluas 3.900m2 (tiga ribu Sembilan ratus meter persegi) berikut bangunan lantai dua di Kp. Cipinang. Ds Mekarsari Kec. Cikalong. Kab. Cianjur. mempersilahkan kepada bapak Jhon Asmar Marpaung untuk menempati bangunan rumah tersebut sampai batas waktu yang tidak ditentukan, sebelum tanah berikut bangunan tersebut dipindahtangankan kepada orang lain,…dst” (Bukti-P02). Penggugat II juga tidak pernah datang dan menghadap ke kantor notaris Ardiyansyah, SH.,MMKn. Artinya surat kuasa tersebut ditandatangani tidak dihadapan notaris Ardiansyah,SH.,MKn; 3. Bahwa ternyata pada hari Minggu, tanggal

21 Februari 2016 Penggugat I

menerima dua buah potokopy SALINAN/GROSSE SURAT KUASA MENJUAL, NOMOR 13, TANGGAL 24- 09 – 2014 (bukti- P03) DAN SALINAN/GROSSE SURAT KUASA MENJUAL, NOMOR 16, TANGGAL 25 – 09 – 2014 (bukti-P04). Kedua akta tersebut dibuat oleh Ardiansyah,SH.,M.Kn, Notaris di Cianjur dan/atau Tergugat II; 4. Bahwa perlu dijelaskan, awal terjadinya pembuatan surat kuasa tersebut adalah bahwa Penggugat I pernah meminjam uang dari Tergugat I pada tanggal 25 September 2013 sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan jaminan Sertifikat Hak Milik No. 874 dan 872 untuk membiayai proyek. Dalam kwitasi tersebut disebutkan akan dikembalikan bulan April 2014. (Bukti P-03). Ternyata Penggugat I tidak mampu mengembalikan uang yang dipinjam tersebut kepada Tergugat I sebagaimana ditentukan, yakni bulan April 2014. Karena Penggugat I tidak mampu mengembalikan uang yang dipinjam tersebut, Tergugat I memaksa Para Penggugat untuk menandatangani surat kuasa menjual itu, tetapi, penandatanganannya tidak di hadapan notaris; 5. Bahwa dalam pada itu sekitar bulan Januari 2015 yang lalu, Tergugat I juga pernah mau melaporkan Penggugat I ke Polsek Cikalong Wetan . Tetapi, karena masalahnya adalah hutang-piutang Polsek tidak mau melanjutkan perkaranya. Dadang Rustandi, Pangkat AIPTU, dari Polsek Cikalong Wetan, ketika itu berusaha mendamaikan Antara Penggugat dan Tergugat I. Dalam perdamaian tersebut kemudian dibuat dan ditandatangani Surat Perjajian Pernyataan Bersama, tertanggal 15 Januari 2015 (bukti P-05); 6. Bahwa apa bila proses pembuatan Surat Kuasa Menjual aquo objek perkara (bukti-P01, bukti-P03, dan bukti-P04) dihubungkan dengan proses pembuatan sebuah akta berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UU.No. 2 Tahun 2014 yang menyatakan, bahwa : Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai Halaman 3 dari 32 halaman Putusan No.70/PDT/2017/PT.BDG.

semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang; Secara khusus Penggugat menggaris bawahi kata ”menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta”; Bahwa seperti disebutkan di atas, yang pernah ditandatangani oleh Para Penggugat adalah Surat Kuasa yang tanpa nomor, dengan tanggal 15 – 9 – 2014 dengan tulis tangan untuk kuasa menual ”Sebidang tanah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 872/Mekarsari, Surat Ukur tanggal 19-11-2007 (Sembilan belas November dua ribu tujuh) Nomor 581/2007, luas 3.900 m2 (tiga ribu Sembilan ratus meter persegi), dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 10.13.16.19.00917, atas nama JHON ASMAR”; Tetapi, untuk SURAT KUASA MENJUAL NOMOR 16, TANGGALNYA ADALAH TANGGAL 25-09-2014 DAN TANGGALNYA SUDAH DIKETIK UNTUK KUASA MENJUAL : “Sebidang tanah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 872/Mekarsari, Surat Ukur tanggal 19-11-2007 (Sembilan belas November dua ribu tujuh) Nomor 581/2007, luas 3.900 m2 (tiga ribu Sembilan ratus meter

persegi),

dengan

Nomor

Identifikasi

Bidang

Tanah

(NIB)

:

10.13.16.19.00917, atas nama JHON ASMAR”; Sedangkan untuk Surat Kuasa Menjual yang sudah menjadi Surat Kuasa Nomor 13, tanggal yang saya tandatangani adalah 15-09-2014, dan belum punya nomor, tanggalnya tulis tangan. Tetapi, dalam surat kuasa nomor 13, tanggalnya adalah tanggal 24-09-2014, tanggalnya sudah diketik. Dalam surat kuasa tersebut disebutkan kuasa menjual : “Sebidang

tanah

sebagaimana

dalam

Sertifikat

Hak

Milik

Nomor

874/Mekarsari, Surat Ukur tanggal 03-01-2008 (tiga januari dua ribu delapan) Nomor 583/2008, luas 7.390 m2 (tujuh ribu tiga ratus Sembilan puluh meter persegi), dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 10.13.16.19.00915, atas nama JHON ASMAR”; Apa bila hal di atas, diperhatikan tampak ada perbedaan tanggal yang ditandatangani oleh Para Penggugat dengan tanggal yang tertera pada akta surat kuasa no. 13 dan no. 16. Pada hal, sesuai Pasal 15 ayat (1) UU.No. 2 Tahun 2014 disebutkan bahwa notaris harus ”menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta” . Dengan adanya perbedaan tanggal ini, Notaris tidak bisa memastikan tanggal

pembuatan

Akta.

Dalam

pada

itu,

Penggugat

II

baru

Halaman 4 dari 32 halaman Putusan No.70/PDT/2017/PT.BDG.

menandatangani Surat Kuasa dengan tanggal 15-9-2014 (bukti P01) pada tanggal 30 Januari 2016. Tentu hal ini berbeda dengan tanggal dalam akta Surat Kuasa Menjual nomor 13 dan 16. Timbul pertanyaan, apa dasar Tergugat II menerbitkan Akta Surat Kuasa Nomor 13 dan 16. Sebab, Para Penggugat belum pernah kenal dan datang ke kantor Tergugat II untuk menandatangani akta Surat Kuasa No. 13 dan 16; 7. Bahwa sesuai Pasal 16 ayat (1) huruf a UU.No. 2 Tahun 2014 dikatakan, bahwa : Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum; Apabila ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a UU.No. 2 Tahun 2014 ini dikaitkan dengan penerbitan akta Surat Kuasa Menjual Nomor 13 dan 16, tampak bahwa Tergugat II telah melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a UU. No. 2 Tahun 2014. Sebab, Tergugat II mengatakan bahwa Para Penggugat dikenal dan datang menghadap kepada Tergugat II. Pada hal, hingga gugatan ini dibuat dan diajukan ke PN. Cianjur, Para Penggugat tidak mengenal dan tidak pernah datang kekantor Tergugat II untuk menandatangani akta Surat Kuasa Nomor 13 dan 16; 8. Bahwa dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UU. No. 2 Tahun 2014 disebutkan, bahwa notaris membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan,

dan ditandatangani pada saat itu juga oleh

penghadap, saksi, dan Notaris; Seperti disebutkan di atas, baik Penggugat I maupun Penggugat II tidak pernah menghadap kepada notaris (Tergugat II) pembuat akta tersebut. Dengan demikian, penerbitan akta surat kuasa menjual Nomor 13, tanggal 24-09-2014 (bukti P-03) dan akta surat kuasa menjual nomor 16, tanggal 25-09-2014 (bukti P04) tidak sesuai dan atau/melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m UU. No. 2 Tahun 2014; 9. Bahwa di dalam Pasal 16 ayat (7) UU. No. 2 Tahun 2014 dinyatakan bahwa Pembacaan Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar Akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup Akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris; Apa bila ketentuan di atas dihubungkan dengan Surat Kuasa yang dibuat oleh Tergugat II, tidak disebutkan tentang ketidak hadiran Penggugat I dan II dalam penandatanganan kedua surat kuasa tersebut;

Halaman 5 dari 32 halaman Putusan No.70/PDT/2017/PT.BDG.

Karena itu, sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (9) UU.No. 2 Tahun 2014 yang mengatakan bahwa Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dan ayat (7) tidak dipenuhi, Akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Selanjutnya di dalam Pasal 11 UU. No. 2 Tahun 2014 disebutkan pula bahwa Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan

huruf l dapat

dikenai sanksi berupa: a. peringatan tertulis; b. pemberhentian sementara; c. pemberhentian dengan hormat; atau d. pemberhentian dengan tidak hormat. 10. Bahwa dalam 38 UU. No. 2 Tahun 2014, disebutkan, bahwa : (1) Setiap Akta terdiri atas: a. awal Akta atau kepala Akta; b. badan Akta; dan c. akhir atau penutup Akta. (2) Awal Akta atau kepala Akta memuat: a. judul Akta; b. nomor Akta; c. jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan d. nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris. (3) Badan Akta memuat: a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili; b. keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap; c. isi Akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan d. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal; (4) Akhir atau penutup Akta memuat: a. uraian tentang pembacaan Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m atau Pasal 16 ayat (7); b. uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan Akta jika ada; c. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi Akta; dan Halaman 6 dari 32 halaman Putusan No.70/PDT/2017/PT.BDG.

d. uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan Akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan,

pencoretan,

atau

penggantian

serta

jumlah

perubahannya; (5) Akta Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris, selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), juga memuat nomor dan tanggal penetapan pengangkatan, serta pejabat yang mengangkatnya; 11. Selanjutnya dalam Pasal 39 UU. No. 2 Tahun 2014 disebutkan pula, bahwa : (1) Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah; dan b. cakap melakukan perbuatan hukum; (2) Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya; (3) Pengenalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan secara tegas dalam Akta; 12. Pasal 40 UU.No. 2 Tahun 2014 kemudian mengatakan, bahwa : (1) Setiap Akta yang dibacakan oleh Notaris dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain; (2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau sebelumnya telah menikah; b. cakap melakukan perbuatan hukum; c. mengerti bahasa yang digunakan dalam Akta; d. dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf; dan e. tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat dan garis ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris atau para pihak; (3)

Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepada Notaris atau diterangkan tentang identitas dan kewenangannya kepada Notaris oleh penghadap;

(4)

Pengenalan atau pernyataan tentang identitas dan kewenangan saksi dinyatakan secara tegas dalam Akta.

13. Pasal 41 UU. No. 2 Tahun 2014 juga mengatakan, bahwa : Halaman 7 dari 32 halaman Putusan No.70/PDT/2017/PT.BDG.

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 mengakibatkan Akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan; 14. Bahwa seperti disebutkan sebelumnya bahwa yang disodorkan oleh Tergugat I kepada Para Penggugat adalah Surat Kuasa Menjual yang belum ada nomor, tidak ada cap, tanggalnya masih tulis tangan yang berbeda dengan tanggal pada akta surat kuasa nomor 13 dan 16. Para Penggugat tidak mengetahui tentang penerbitan akta Surat Kuasa Menjual Nomor 13 dan 16. Karena itu, Akta Surat Kuasa Menjual Nomor 13 dan 16 juga tidak sesuai dan/atau bertentangan dengan ketentuan Pasal 38, 39 dan 40 UU. Nomor 2 Tahun 2014; 15. Bahwa sebagaimana disebutkan dalam surat kuasa menjual

yang pernah

ditandatangani oleh Penggugat I dan II tertanggal 15 September 2014 yang dalam surat kuasa menjual tersebut antara lain disebutkan : Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa menjual, melepaskan hak, mengoperkan atau dengan cara lain memindah-tangankan kepada Pihak lain dengan harga yang layak dan dengan syarat-syarat yang ditetapkan sendiri oleh penerima kuasa atas : -

“Sebidang tanah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 874/Mekarsari, Surat Ukur tanggal 03-01-2008 (tiga januari dua ribu delapan) Nomor 583/2008, luas 7.390 m2 (tujuh ribu tiga ratus Sembilan puluh meter persegi), dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 10.13.16.19.00915, atas nama JHON ASMAR…dst”

-

Demikian ….dst.

-

Untuk tujuan-tujuan tersebut di atas ini, dikuasakan untuk menghadap dimana perlu, memberi keterangan-keterangan, membuat, meminta dibuatkan surat-surat, perjanjian-perjanjian, menandatangani surat-surat, memberi keterangan-keterangan, menerima harga penjualannya dan memberi tanda pelunasannya;

-

Selanjutnya untuk mewakili Pemberi Kuasa dimanapun dan terhadap siapapun juga, dalam segala hal, urusan dan tindakan sebagai pihak yang berhak penuh dan pemilik sah tanah dan bangunan tersebut, sehingga Penerima Kuasa berhak dan berwenang untuk melakukan dan mengerjakan segala tindakan-tindakan apa pun juga yang Pemberi Kuasa sendiri sebagai yang berhak penuh dan pemilik sah dari tanah dan bangunan tersebut, baik sekarang maupun untuk kemudian hari”;

-

Dilihat dari isi surat kuasa tersebut, isi surat kuasa itu tidak sesuai dengan prinsip peralihan ha atas tanah. Hal itu dapat disimpulkan dari kalimat yang mengatakan “Selanjutnya untuk mewakili Pemberi Kuasa dimanapun dan Halaman 8 dari 32 halaman Putusan No.70/PDT/2017/PT.BDG.

terhadap siapapun juga, dalam segala hal, urusan dan tindakan sebagai pihak yang berhak penuh dan pemilik sah tanah dan bangunan tersebut, sehingga Penerima Kuasa berhak dan berwenang untuk melakukan dan mengerjakan segala tindakan-tindakan apa pun juga yang Pemberi Kuasa sendiri sebagai yang berhak penuh dan pemilik sah dari tanah dan bangunan tersebut, baik sekarang maupun untuk kemudian hari”; 16. Hal yang sama disebutkan akta Surat Kuasa Nomor 13, tertanggal 24 September 2014 dan akta surat kuasa nomor 16, tertanggal 25 September 2014. Berdasarkan bunyi akta di atas tampak bahwa akta tersebut adalah merupakan kuasa menjual yang diberikan oleh Penggugat I dengan Persetujuan Penggugat II kepada Tergugat I terhadap objek aquo dalam objek surat kuasa. Tetapi, pada kenyataannya, Tergugat I sudah merasa memiliki kedua objek aquo dalam surat kuasa. Hal itu tampak dari sikap Tergugat I yang mengusir Para Penggugat dari rumah yang dijadikan objek aquo dalam surat kuasa. Hal itu dibuktikan dengan tindakan Tergugat I yang sudah mengganti kunci rumah dan menyuruh orang lain untuk menjaga rumah aquo dalam objek surat kuasa. Pada hal, rumah itu belum laku dijual. Di samping itu, Para Penggugat belum menerima sisa hasil penjualan objek aquo dalam surat kuasa; 17. Bahwa apa bila kedua akta surat kuasa menjual itu dihubungkan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 14 Tahun 1982 tentang Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak Sebagai Pemindahan Hak Atas Tanah, didalam bagian kedua disebutkan, bahwa : a. Kuasa mutlak yang dimaksud dalam Diktum Pertama adalah kuasa yang didalamnya mengandung unsur tidak dapat ditarik kembali oleh pemberi kuasa; b. Kuasa mutlak yang pada hakekatnya merupakan pemindahan hak atas tanah adalah Kuasa Mutlak yang memberikan kewenangan kepada penerima kuasa untuk menguasai dan menggunakan tanahnya serta melakukan segala perbuatan hukum yang menurut hukum dapat dilakukan oleh pemegang haknya; Selanjutnya di dalam bagian Ketiga kemudian disebutkan : Melarang Pejabatpejabat Agraria untuk melayani penyelesaian status ha katas tanah yang menggunakan

Surat

Kuasa

Mutlak

sebagai

bahan

pembuktian

pemindahan hak atas tanah; Apa bila isi kedua akta surat kuasa menjual diteliti yang Antara lain menyebutkan : -

Untuk tujuan-tujuan tersebut di atas ini, dikuasakan untuk menghadap dimana perlu, memberi keterangan-keterangan, membuat, meminta dibuatkan suratHalaman 9 dari 32 halaman Putusan No.70/PDT/2017/PT.BDG.

surat, perjanjian-perjanjian, menandatangani surat-surat, memberi keteranganketerangan, menerima harga penjualannya dan memberi tanda pelunasannya; -

Selanjutnya untuk mewakili Pemberi Kuasa dimanapun dan terhadap siapapun juga, dalam segala hal, urusan dan tindakan sebagai pihak yang berhak penuh dan pemilik sah tanah dan bangunan tersebut, sehingga Penerima Kuasa berhak dan berwenang untuk melakukan dan mengerjakan segala tindakantindakan apa pun juga yang Pemberi Kuasa sendiri sebagai yang berhak penuh dan pemilik sah dari tanah dan bangunan tersebut, baik sekarang maupun untuk kemudian hari”; Berdasarkan isi surat kuasa menjual di atas tampak bahwa kedua akta surat kuasa menjual tersebut “memberikan kewenangan kepada penerima kuasa untuk menguasai dan menggunakan tanahnya serta melakukan segala perbuatan hukum yang menurut hukum dapat dilakukan oleh pemegang haknya”. Suatu hal yang dilarang oleh Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 14 Tahun

1982

tentang

Larangan

Penggunaan

Kuasa

Mutlak

Sebagai

Pemindahan Hak Atas Tanah. Dengan demikian, kedua surat kuasa menjual tersebut bertentangan dan/atau melanggar Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 14 Tahun 1982 tentang Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak Sebagai Pemindahan Hak Atas Tanah; 18. Bahwa apa bila proses pembuatan kedua surat kuasa itu diteliti, tampak dalam pembuatan surat kuasa itu ada unsur pemaksaan dari Tergugat I terhadap Para Penggugat. Hal itu dapat disimpulkan dari tindakan Tergugat I yang memaksa Para Penggugat untuk menandatangani kedua surat kuasa tersebut. Di samping itu, penandatangan kedua surat kuasa itu yang dilakukan tidak dihadapan notaris (tergugat II) adalah merupakan perbuatan melanggar hukum; Pasal 1320 KUHPerdata mengatakan bahwa supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang; Apa bila keempat syarat seperti disebutkan di atas dihubungkan dengan proses pembuatan kedua surat kuasa menjual tersebut tampak kedua surat kuasa menjual itu bertentangan dengan unsur yang ke-1 dan ke-4. Seperti disebutkan dalam unsur ke-1 Pasal 1320 KUHPerdata yang menyatakan “kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya”. Dalam pembuatan surat kuasa tersebut, Tergugat I memaksa Para Penggugat dalam menandatangani kedua Halaman 10 dari 32 halaman Putusan No.70/PDT/2017/PT.BDG.

surat kuasa tersebut. Pasal 1321 KUH Perdata mengatakan, bahwa “Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan.” Kedua surat kuasa ini diperoleh dengan paksaan, karena itu kedua surat kuasa ini tidak mempunyai kekuatan; Dalam pada itu, kedua surat kuasa tersebut ditandatangani tidak dihadapan notaris (Tergugat II); Seperti disebutkan di atas, baik Penggugat I maupun Penggugat II tidak pernah menghadap kepada notaris (Tergugat II) pembuat akta tersebut. Dengan demikian, penerbitan akta surat kuasa menjual Nomor 13, tanggal 24-09-2014 (bukti P-03) dan akta surat kuasa menjual nomor 16, tanggal 25-09-2014 (bukti P04) tidak sesuai dan atau/melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m UU. No. 2 Tahun 2014; Begitu juga dengan tanggal yang ditandatangani oleh Para Penggugat dengan tanggal yang tertera pada akta surat kuasa no. 13 dan no. 16 berbeda. Pada hal, sesuai Pasal 15 ayat (1) disebutkan bahwa notaris harus ”menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta”. Dengan adanya perbedaan tanggal ini, Notaris tidak bisa memastikan tanggal pembuatan Akta. Dalam pada itu, Penggugat II baru menandatangani Surat Kuasa dengan tanggal 15-9-2014 (bukti P01) pada tanggal 30 Januari 2016. Tentu hal ini berbeda dengan tanggal dalam akta Surat Kuasa Menjual nomor 13 dan 16. Timbul pertanyaan, apa dasar Tergugat II menerbitkan Akta Surat Kuasa Nomor 13 dan 16. Sebab, Para Penggugat belum pernah kenal dan datang ke kantor Tergugat II untuk menandatangani akta Surat Kuasa No. 13 dan 16; Lazimnya sebuah akta notaris harus memenuhi : a. Kepastian hari, tanggal, bulan, tahun, dan pukul menghadap; b. Pihak (siapa) yang menghadap Notaris; c. Tanda tangan yang menghadap dibubuhkan dihadapan Notaris; d. Salinan akta harus sesuai dengan minuta akta; e. Minuta akta tidak ditandatangani secara lengkap, tapi minuta akta dikeluarkan; Apa yang diuraikan di atas tentu bertentangan dan/atau tidak sesuai dengan unsur ke-4 Pasal 1320 KUHPerdata yang mengatakan “suatu sebab yang tidak terlarang”; Dalam pada itu, karena apa yang ditandatangani berbeda dengan minuta akta, tentu hal itu bertentangan dengan Pasal 263 ayat (1), (2) KUHP, Pasal 264 KUHP, 266 KUHP, Pasal 55 KUHPke-1 dan Pasal 56 ayat (1) dan (2) KUHP; 19. Bahwa di dalam Pasal 1365 KUHPerdata dikatakan, bahwa : “Tiap-tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan Halaman 11 dari 32 halaman Putusan No.70/PDT/2017/PT.BDG.

kerugian itu, mengganti kerugian itu”. Berdasarkan ketentuan di atas, di dalam perbuatan melawan terdapat 4 unsur, yakni : a. Adanya perbuatan/kelalaian; b. Melanggar hukum; c. Menimbulkan kerugian; d. Adanya kesalahan; Sedangkan di dalam putusan perkara Linden Baum Cohen pada tahun 1919, terdapat 4 (empat) kriteria perbuatan melawan hukum yang telah diterima dalam praktek peradilan di Indonesia, yakni : i.

Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;

ii.

Melanggar hak subyektif orang lain;

iii.

Melanggar kaidah tata susila;

iv.

Bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

20. Apabila perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dihubungkan dengan unsur-unsur perbuatan melawan hukum seperti diuraikan di atas, adalah benar bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat I dan Penggugat II. Perbuatan melawan hukum Tergugat dapat dikemukakan sebagai berikut : a. Hal itu dapat dibuktikan dari perbuatan Tergugat I yang memaksa Para Penggugat untuk menandatangani akta surat kuasa menjual yang tanpa nomor. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 1320 ke-1 dan ke-4 Jo Pasal 1321 KUHPerdata; b. Dalam pada itu, karena apa yang ditandatangani berbeda dengan minuta akta, tentu hal itu melanggar Pasal 263 ayat (1), (2) KUHP, Pasal 264 KUHP, 266 KUHP, Pasal 55 KUHPke-1 dan Pasal 56 ayat (1) dan (2) KUHP. Hal ini akan segera diproses ke Polsek Cikalong Wetan Cianjur; c. Di samping itu Para Tergugat juga telah melanggar Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 14 Tahun 1982 tentang Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak Sebagai Pemindahan Hak Atas Tanah; d. Begitu juga dengan penandatangan surat kuasa yang dilakukan tidak dihadapan Tergugat II adalah merupakan pelanggaran perbuatan melanggar hukum, yakni : melangar ketentuan Pasal 15 ayat (1) Jo Pasal 16 ayat (1) huruf m UU. No. 2 Tahun 2014. Tindakan Tergugat II yang menyuruh Tergat I kepada Para Penggugat agar mau menandatangani kedua akta surat kuasa tersebut adalah pelanggaran Pasal 15 ayat (1) Jo Pasal 16 ayat (1) huruf m UU. No. 2 Tahun 2014; Halaman 12 dari 32 halaman Putusan No.70/PDT/2017/PT.BDG.

e. Bahwa berdasarkan bunyi akta surat kuasa menjual adalah merupakan kuasa menjual yang diberikan oleh Penggugat I dengan Persetujuan Penggugat II kepada Tergugat I terhadap objek aquo dalam objek surat kuasa. Tetapi, pada kenyataannya, Tergugat I sudah merasa memiliki kedua objek aquo dalam surat kuasa. Hal itu tampak dari sikap Tergugat I yang mengusir Para Penggugat dari rumah yang dijadikan objek aquo dalam surat kuasa. Hal itu dibuktikan dengan tindakan Tergugat I yang sudah mengganti kunci rumah dan menyuruh orang lain untuk menjaga rumah aquo dalam objek surat kuasa. Pada hal, rumah itu belum laku dijual. Di samping itu, Para Penggugat belum menerima sisa hasil penjualan objek aquo dalam surat kuasa. Tindakan Tergugat I yang melakukan perusakan terhadap kunci rumah aquo objek dalam surat kuasa adalah merupakan perbuatan pidana, yakni melanggar Pasal 406 KUH Pidana. Hal mana akan segera dilaporkan ke pihak kepolisian; f. Bahwa Tergugat I tidak ada etikat baik untuk menjual kedua objek aquo dalam akta surat kuasa menjual. Karena tujuan Tergugat I membuat akta surat kuasa menjual aquo terhadap kedua objek dalam akta surat kuasa menjual adalah untuk menguasai dan memiliki kedua objek aquo dalam surat kuasa menjual secara mudah. Hal itu dapat disimpulkan dari pembuatan surat kuasa menjual yang sudah lama, yakni : tanggal 15 September 2014. Tentu hal ini sangat merugikan hak subjektif Para Penggugat. Karena dengan adanya surat kuasa tersebut, Para Penggugat tidak bisa menjual dengan bebas kedua objek aquo dalam surat kuasa guna melunasi hutang Penggugat I kepada Tergugat I; Berdasarkan uraian di atas, tampak bahwa tindakan Para Tergugat seperti disebutkan di atas adalah tindakan yang bertentangan dengan hak subjektif orang lain (Para Penggugat), serta bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain dalam hal ini harta benda Para Penggugat. Karena itu, adalah sangat beralasan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan permohonan Para Penggugat dengan menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Para Penggugat; 21. Bahwa sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, Para Penggugat telah menderita kerugian, yang berupa: a. Bahwa Para Penggugat tidak bisa menguasai kedua objek aquo dalam akta surat kuasa menjual secara penuh. Pada hal, Para Penggugat ingin menjual kedua objek dalam akta surat kuasa guna pelunasan hutang kepada Tergugat

Halaman 13 dari 32 halaman Putusan No.70/PDT/2017/PT.BDG.

I dan sisanya akan dipergunakan modal usaha, untuk itu Para Penggugat telah dirugikan sebesar Rp 1 500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah); Bahwa Para Penggugat juga dirugikan karena harus mengeluarkan biaya pengurusan perkara sebesar Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah); Total kerugian yang diderita oleh Para Penggugat adalah sebesar : 1.500.000.000 + Rp 200.000.000 = Rp 1.700.000.000,- (satu miliar tujuh ratus juta rupiah); 22. Bahwa Para Penggugat sudah berusaha untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan cara kekeluargaan, namun Tergugat I tidak pernah ada tanggapan yang baik, bahkan cenderung tetap ingin menguasai tanah dari Para Penggugat, sehingga tiada jalan lain kecuali menyerahkan persoalan ini kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cianjur untuk memeriksa dan memutus dengan putusan yang seadil-adilnya; 23. Bahwa karena Para Tergugat dalam menerbitkan dan menjalankan kedua akta Surat Kuasa Menjual aquo objek sengketa telah melakukan perbuatan melawan hukum, dengan ini Para Penggugat mencabut seluruh akta Surat Kuasa Menjual aquo objek sengketa. Dengan dicabutnya seluruh akta Surat Kuasa Menjual yang pernah diberikan kepada Tergugat I dan dibuat oleh Tergugat II, dengan ini mohon kepada Yang Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara menyatakan seluruh akta Surat Kuasa Menjual aquo objek sengketa tidak syah dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum. Dengan dicabutnya seluruh akta Surat Kuasa Menjual aquo objek sengketa yang pernah diberikan kepada Tergugat I yang dibuat oleh Tergugat II tidak syah dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

perkara

ini

memerintahkan

Tergugat

II

mencabut

dan/atau

membatalkan seluruh akta Surat Kuasa Menjual aquo objek sengketa; 24. Bahwa agar Putusan dalam perkara a quo dapat dijalankan oleh Para Tergugat dengan baik dan semestinya, Para Penggugat mohon agar Para Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 20.000.000,- ( dua puluh juta rupiah) untuk setiap hari apabila Para Tergugat lalai dalam menjalankan isi putusan ini, terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap sampai dilaksanakan dengan sepenuhnya; 25. Bahwa agar putusan ini kelak mempunyai arti, perlu diletakkan sita jaminan kepada harta benda Tergugat I berupa sebuah Hotel Santo, yang terletak di Jl. Raya Puncak Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor; 26. Bahwa karena gugatan ini didasarkan pada fakta-fakta dan bukti-bukti otentik yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya, berdasarkan Pasal 180 HIR, Para Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih Halaman 14 dari 32 halaman Putusan No.70/PDT/2017/PT.BDG.

dahulu (uit Voerbaar Bij Vorraad) meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali, maupun Verzet; Bahwa berdasarkan alasan-alasan, sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Para Penggugat mohon Pengadilan, agar berkenan memutus perkara ini, dengan menyatakan : 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat I dan Penggugat II; 3. Menyatakan kedua akta Surat Kuasa menjual yang pernah ditandatangani oleh Para Penggugat tanggal 15 -9- 2014 yang tampa nomor tidak syah dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum; 4. Menyatakan SURAT KUASA MENJUAL, NOMOR 13, TANGGAL 24- 09 – 2014 DAN SURAT KUASA MENJUAL, NOMOR 16, TANGGAL 25 – 09 – 2014 yang dibuat oleh Ardiansyah,SH.,M.Kn, Notaris di Cianjur tidak mempunyai kekuatan hukum; 5. Menghukum Tergugat II untuk mencabut dan/atau membatalkan SURAT KUASA MENJUAL NOMOR 13, TANGGAL 24- 09 – 2014 DAN SURAT KUASA MENJUAL, NOMOR 16, TANGGAL 25 – 09 – 2014 yang dibuat oleh Ardiansyah,SH.,M.Kn, Notaris di Cianjur. ; 6. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan Sertifikat Hak Milik Nomor 872/Mekarsari, Surat Ukur tanggal 19-11-2007 (Sembilan belas November dua ribu tujuh) Nomor 581/2007, luas 3.900 m2 (tiga ribu Sembilan ratus meter persegi), dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 10.13.16.19.00917, atas nama JHON ASMAR dan Sertifikat Hak Milik Nomor 874/Mekarsari, Surat Ukur tanggal 03-01-2008 (tiga januari dua ribu delapan) Nomor 583/2008, luas 7.390 m2 (tujuh ribu tiga ratus Sembilan puluh meter persegi), dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 10.13.16.19.00915, atas nama JHON ASMAR kepada Penggugat I; 7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renten untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar Rp 1.700.000.000,- (satu miliar tujuh ratus juta rupiah); 8. Menghukum Tergugat I dan II membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) untuk setiap hari apabila lalai dalam melaksanakan isi putusan ini, terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai

kekuatan

hukum

yang

tetap

dan

dilaksanakan

dengan

sepenuhnya; 9. Meletakkan sitajaminan terhadap harta bendaTergugat I berupa sebuah Hotel Santo, yang terletak di Jl. Raya Puncak Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor; Halaman 15 dari 32 halaman Putusan No.70/PDT/2017/PT.BDG.

10. Membebani Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini; 11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit Voerbaar Bij Vorraad), walaupun ada upaya hukum dari Para Tergugat dalam perkara ini; ATAU : Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka Para Penggugat mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya; Membaca, bahwa

Jawaban TERBANDING I semula Tergugat I dalam

Konvensi / Penggugat I dalam Rekonvensi ; I.

DALAM KONPENSI:

A. DALAM EKSEPSI: 1. Bahwa TERGUGAT I dalam Eksepsi ini dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh PARA PENGGUGAT dalam Gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata kebenarannya. 2. Eksepsi mengenai Gugatan PENGGUGAT Kurang Pihak: 2.1 Bahwa gugatan PENGGUGAT kurang pihak karena tidak mengikut sertakan pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan perkaraa quo, sehingga gugatan PARA PENGGUGAT menjadi tidak lengkap dan tidak sempurna; 2.2 Bahwa PARA PENGGUGAT sepatutnya harus mengajukan Gugatan terhadapT.H. HASIBUAN, selalu yang pihak yang memberikan pinjaman Uang kepada PARA PENGGUGAT dalam perkara quo non, (Bukti TI-1); 2.3 Bahwa dalil PARA PENGGUGAT pada butir 5 dalam Gugatannya tidak benar, yang menyatakan TERGUGAT I memberikan pijaman kepada PARA PENGGUGAT, bahwa yang benar adalah T.H. HASIBUAN yang memberikan Pinjaman Uang kepada PARA PENGGUGAT, sebesar Rp. 800.000.000,(delapan ratus juta rupiah) dengan Jaminan Sertipikat Tanah dan Bangunan milik PARA PENGGUGAT, yaitu Sertipikat No. 874 dan No.872 yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Cianjur, Kecamatan Cikalongkulon, Desa Mekargalih, diserahkan oleh PARA PENGGUGAT kepada T.H. HASIBUAN; Bahwa karena PARA PENGGUGAT tidak mengikut sertakan T.H. HASIBUAN sebagai TERGUGAT dalam perkara quo non, selaku PIHAK yang memberikan pijaman UANG kepada PARA PENGGUGAT, maka sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata gugatan PARA PENGGUGAT haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard); 3. EKSEPSI MENGENAI GUGATAN TIDAK MEMPUNYAI DASAR HUKUM (ONRECHTMATIGE OF ONGERROND) : Halaman 16 dari 32 halaman Putusan No.70/PDT/2017/PT.BDG.

Bahwa PARA PENGGUGAT telah salah menggugat PARA TERGUGAT dalam perkara a quo, karena : 3.1 Dengan digugatnya TERGUGAT I oleh PARA PENGGUGAT dalam perkara a quo, jelas dan terang PARA PENGGUGAT salah/keliru, karena PARA PENGGUGAT tidak meneliti terlebih dahulu dengan cermat, terutama mengenai dasar Hukum Gugatan, yaitu mengenai Gugatan Perbuatan Melawan Hukum. 3.2 Bahwa dalam Posita Gugatan tidak ada dalil yang menguraikan perbuatanperbuatan MELAWAN hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I, karena sampai saat ini SURAT KUASA MENJUAL atas Objek Tanah yang dimaksud dalam perkara a quo belum dijual atau dialihkan hak kepemilikanya oleh TERGUGAT I, dimana objek sengketa tetap masih dalam penguasaan PARA PENGGUGAT, dan dimana sebagaian dari Tanah yang dijaminkan SERTIKATNYA kepada Bapak T. H. HASIBUAN sebagai jaminan hutang oleh PARA PENGGUGAT telah “DISEWAKAN/DIKONTRAKKAN” kepada PIHAK lain (Bukti TI-2), oleh karena itu, Perbuatan Melawan Hukum mana yang dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum, yang dilakukan TERGUGAT I dalam perkaraa quo semakain tidak jelas; 3.3 Bahwa pada butir 2 s/d 19, dalam gugatannya PARA PENGGUGAT hanya menerangkan syarat-syarat tentang penerbitan suatu Akta Kuasa Menjual sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-undang yang seharusnya dilaksanakan oleh TERGUGAT II selaku Notaris; 3.4 Bahwa PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT I ada kesepatan lisan mengenai pembuatan SURAT KUASA MENJUAL, jadi tidak

benar

TERGUGAT I melakukan pemaksaan kepada PARA PENGGUAT untuk menandatangani kedua SURAT KUASA MENJUAL yang dimaksud dalam perkara aquo; 4. EKSEPSI MENGENAI GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL) : Bahwa gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT terhadap PARA TERGUGAT dalam perkara a quo, adalah dengan dalil PERBUATAN MELAWAN HUKUM, alasan gugatan tersebut tidak jelas karena : 4.1 Dalam Posita Gugatan PARA PENGGUGAT mendalilkan bahwa PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum akan tetapi disisi lain dalam posita Gugatan PARA PENGGUGAT tidak menerangkan apakah AKTA KUASA MENJUAL yang dibuat oleh TERGUGAT II kepada TERGUGAT I sudah terlaksana atau dengan kata lain apakah TERGUGAT I sudah mengalihkan HAK ATAS TANAH yang dimaksud dalam perkara ini Halaman 17 dari 32 halaman Putusan No.70/PDT/2017/PT.BDG.

kepada orang lain/Pihak lain ?, Bahwa karena TERGUGAT I ternyata belum melaksanakan/ mengalihkan Hak milik atas milik PARA TERGUGAT kepada Pihak lain, maka dengan demikian PARA PENGGUGAT tidak ada kerugian secara materiil maupun immaterial; 4.2 Bahwa karena SURAT KUASA MENJUAL No. 13 tanggal, 24 September 2014 dan SURAT KUASA MENJUAL No. 16 tanggal, 25 September 2014, yang dibuat oleh TERGUGAT II kepada TERGUGAT I, belum dilaksanakan oleh TERGUGAT I, maka terbukti dalil Gugatan dalam perkara aquo tidak jelas, dan Gugatan hanya rekayasa PARA PENGGUGAT untuk menggugat PARA TERGUGAT ke Pengadilan, agar PARA PENGGUGAT mendapat ganti rugi dari PARA TERGUGAT; Bahwa karena TERGUGAT I belum melaksanakan Isi dari SURAT KUASA MENJUAL dan atau belum mengalihkan hak atas tanah milik PARA PENGGUGAT kepada PIHAK lain, sehingga Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dilandasi bukti yang akurat, yang menjadikan dasar gugatan tidak sempurna, karena dalil gugatan dalam perkara a quo tidak jelas, sehingga menjadikan gugatan semakin tidak jelas dan kabur; 5. MENGENAI PUTUSAN UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD YANG DIMOHON PENGGUGAT : Mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, hendaknya berhati-hati dan sungguh-sungguh memperhatikan dan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij vooraad), dan provisionil terutama yang berkaitan dengan Putusan Serta Merta, karena setiap kali akan melaksanakan Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij voorraad) harus disertai Penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA No. 3 Tahun 2000, yang menyebutkan” Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain,

apabila ternyata

dikemudian

hari dijatuhkan Putusan

yang

membatalkan Putusan pengadilan Tingkat Pertama”’ Dari isi SEMA tersebut diatas, maka meskipun ada SEMA terbaru yang menyangkut Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij voorraad), yaitu SEMA No. 4 Tahun 2001, tanggal 20 Agustus 2001, SEMA tersebut hanya untuk mempertegas SEMA No. 3 Tahun 2000; Maka berdasarkan uraian Eksepsi tersebut diatas, TERGUGAT I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara a quo, berkenan memutuskan : 1. Menerima Eksepsi TERGUGAT I untuk seluruhnya; Halaman 18 dari 32 halaman Putusan No.70/PDT/2017/PT.BDG.

2. Menyatakan menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard); 3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara; B. DALAM POKOK PERKARA: 1. Bahwa

hal-hal

yang

telah

dikemukakan

oleh

TERGUGAT

I

KONPENSI/PENGGUGAT REKONPENSI dalam Eksepsi tersebut diatas, mohon dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban dalam pokok Perkara ini; 2. Bahwa TERGUGAT IKONPENSI/PENGGUGAT REKONPENSI dengan tegas menyangkal dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh

PARA

PENGGUGATKONPENSI/PARA TERGUGAT REKONPENSI, kecuali apa yang diakuinya secara tegas kebenarannya; 3. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh PARA PENGGUGAT KONPENSI dalam Gugatannya tidak benar, tentangbahwa TERGUGAT I KONPENSI yang memberikan Pinjaman Uang kepada PARA PENGGUGAT KONPENSI, bahwa suapaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak terkecoh oleh dalil-dalil PARA PENGGUGATKONPENSI, maka TERGUGAT I KONPENSI perlu mengemukakan hal-hal sebenarnya yang terjadi dalam hubungan hukum ini sebagai berikut : 3.1 .Mengenai perihal tentang yang memberikan Pinjaman Uang kepada PARA PENGGUGAT KONPENSI: -

Bahwa yang memberikan pinjaman Uang kepada PARA PENGGUGAT KONPENSI adalah BAPAK T.H. HASIBUAN, sebesar Rp.800.000.000,(delapan ratus juta rupiah), sesuai dengan kwitansi penerimaan Uang (Bukti TI- 1);

-

Bahwa mengenai Sertipikat Tanah dan Bangunan Hak milik PARA PENGGUGAT

KONPENSI

diserahkan

langsung

oleh

PARA

PENGGUGAT KONPENSI kepada Bapak T.H.HASIBUAN sebagai jaminan hutang atas pinjaman Uang yang dimaksud dalam perkara a quo; -

Bahwa antara Bapak T.H. HASIBUAN dengan PARA PENGGUGAT KONPENSI masih ada hubungan keluarga;

-

Bahwa TERGUGAT I KONPENSI dalam kapasitasnya tentang pinjaman uang dimaksud adalah karena : a. TERGUGAT I KONPENSI bekerja sebagai Manager pada HOTEL SANTO JAYA perusahaan milik Bapak T.H.HASIBUAN; b. Bapak T.H. HASIBUAN dengan PARA PENGGUGAT ONPENSI sering mengadakan pertemuan di HOTEL SANTO JAYA;

Halaman 19 dari 32 halaman Putusan No.70/PDT/2017/PT.BDG.

c. Pada

saat

pertemuan

antara

T.H.HASIBUAN

dengan

PARA

PENGGUGAT KONPENSI, dimana TERGUGAT I KONPENSI selalu diikut sertakan; d. Bahwa pada pertemuan terakhir antara T.H. HASIBUAN dengan PARA PENGGUGAT KONPENSI, terjadi kesepakatan secara lisan yang intinya TERGUGAT I KONPENSI ditugaskan oleh Bapak T.H.HASIBUAN

untuk

melakukan

penagihan

kepada

PARA

PENGGUGAT KONPENSI; e. Setelah

TERGUGAT

I

KONPENSI

menerima

tugas

dari

T.H.HASIBUAN, sehingga terjadi kesepakatan antara TERGUGAT I KONPENSI dengan PARA PENGGUGAT

KONPENSI, yaitu :

kesepakatan tentang AKTA KUASA MENJUAL atas Tanah dan Bangunan milik PARA PENGGUGAT KONPENSI yang dijaminkan kepada T.H.HASIBUAN, dibuat atas nama TERGUGAT I KONPENSI; 4. Bahwa dengan adanya kesepakatan antara TERGUGAT I KONPENSI dengan PARA PENGGUGAT KONPENSI perihal penerbitan AKTA KUASA MENJUAL yang dimaksud dalam perkara aquo, maka TERGUGAT I KONPENSI menghubungi TERGUGAT II selaku Notaris, dan setelah TERGUGAT I KONPENSI bertemu dengan TERGUGAT II dikantornya, TERGUGAT I KONPENSI

menyampaikan

maksud

dan

tujuannya

datang

ke

kantor

TERGUGAT II, yaitu : meminta bantuan kepada TERGUGAT II untuk membuat AKTA KUASA MENJUAL atas nama TERGUGAT I KONPENSI atas tanah milik PARA PENGGUGAT KONPENSI yang dimaksud dalam perkara a quo; 5. Bahwa adapun proses penerbitan AKTA KUASA MENJUAL oleh TERGUGAT II adalah sebagai berikut: -

Bahwa sebelum TERGUGAT II membuat AKTA KUASA JUAL atas nama TERGUGAT I KONPENSI, sebelumnya TERGUGAT II terlebih dahulu menghubungi PARA PENGGUGAT KONPENSI melalui telepon untuk meminta keterangan dan persetujuan;

-

Bahwa setelah PARA PENGGUGAT KONPENSI memberikan persetujuan, maka TERGUGAT II membuat AKTA KUASA MENJUAL dimaksud dalam perkara aquo atas nama TERGUGAT I KONPENSI;

-

Bahwa setelah AKTA KUASA MENJUAL dimaksud selesai dibuat oleh TERGUGAT II, maka TERGUGAT I membawa AKTA tersebut untuk ditandatangani oleh PARA PENGGUGAT;

-

Bahwa adapun

“SURAT KUASA MENJUAL” tersebut dibawa oleh

TERGUGAT IKONPENSI untuk ditandatangani oleh PARA TERGUGAT KONPENSI diluar kantor Notaris, hal itu terjadi

adalah atas permintaan

Halaman 20 dari 32 halaman Putusan No.70/PDT/2017/PT.BDG.

PARA PENGGUGAT KOPENSI langsung melalui telepon kepada TERGUGAT II, karena PARA PENGGUGAT KONPENSI beralasan pada saat itu tidak sempat atau tidak ada waktu untuk datang ke kantor TERGUGAT II; 6. Bahwa berdasarkan uraian TERGUGAT I KONPENSI pada butir 5 (lima) tersebut diatas jelas dan terang bahwa proses pembuatan AKTA JUAL BELI yang dimasud tidak terbukti ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT, oleh karena itu dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT KONPENSI, pada butir 3 s/d 21, sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard); 7.

Bahwa tidak benar dalil PARA PENGGUGAT KONPENSI pada butir 22 yang menyatakan menderita kerugian atas adanya SURAT KUASA MENJUAL yang dimaksud dalam perkara a quo karena : -

TERGUGAT I KONPENSI belum melaksanakan atau mengalihkan hak atas Tanah

milik

PARA

PENGGUGAT

KONPENSI

kepada

pihak

lain,

sebagaimana isi dari SURAT KUASA MENJUAL dimaksud.; -

Bahwa sampai saat ini TANAH dan BANGUNAN yang dijaminkan oleh PARA PENGGUGAT

KONPENSI

sebagai

Jaminan

hutangnya

kepada

T.H.HASIBUAN masih dikuasai oleh PARA PENGGUGAT KONPENSI, sampai saat ini; -

Sertipikat tanah

No. 872, DISEWAKAN oleh PARA PENGGUGAT

KONPENSI kepada suatu perusahaan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Tahun, (bukti TI – 2); 8. Bahwa tidak benar dalil PARA PENGGUGAT KONPENSI pada butir 23, yang menyatakan ada bahwa ada niat untuk menyelesaikan hutangnya kepada TERGUGAT I KONPENSI , bahwa yang benar adalah : -

PARA PENGGUGAT KONPENSI sangat sulit untuk dijumpai dan sering tidak ada ditempat;

-

PARA PENGGUGAT KONPENSI sudah disomasi tetapi tidak ada Jawaban;

-

TERGUGAT I KONPENSI sudah mengadukan PARA PENGGUGAT KONPENSI kepada Kepolisian Negara RI (POLSEK Cikalong Wetan) akan tetapi PARA PENGGUGATKONPENSI tetap tidak ada niat baik untuk menyelesaikan hutangnya;

Bahwa

berdasarkan

alasan-alasan

tersebut

diatas,

maka

Gugatan

PARA

PENGGUGAT KONPENSI sama sekali tidak beralasan dan tidak berdasarkan Hukum, oleh karena itu TERGUGAT I KONPENSI, memohon dengan hormat, agar Majeis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkra ini berkenan MENOLAK GUGATAN PARA PENGGUGAT KONVENSI SELURUHNYA; Halaman 21 dari 32 halaman Putusan No.70/PDT/2017/PT.BDG.

C. DALAM REKONPENSI: 1. Bahwa PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT I KONPENSI mohon apa yang dikemukakan dalam jawaban konpensi, mohon dianggap termasuk pula dalam Gugatan Rekonpensi ini; 2. Bahwa mengingat hutang PARA PENGGUGAT KONPENSI/PARA TERGUGAT REKONPENSI kepada PENGGUGAT REKONPENSI sebesar Rp. 800.000.000,(delapan ratus juta rupiah), sampai saat ini belum dibayar/dikembalikan oleh PARA PENGGUGAT KONPENSI/PARA TERGUGAT REKONPENSI kepada PENGGUGAT

REKONPENSI,

sebagaimana

telah

diakui

oleh

PARA

REKONPENSI

belum

TERGUGAT REKONPENSI dalam gugatannya; 3. Bahwa

sehubungan

dengan

PARA

TERGUGAT

membayar hutangnya kepada PENGGUGAT REKONPENSI, maka: PENGGUGAT REKONPENSI, ada wasangka yang beralasan bahwa PARA TERGUGAT REKONPENSI mempunyai itikad yang tidak baik untuk tidak membayar hutangnya, oleh karena itu untuk menjamin pelaksanaan putusan perkara ini kelak, PENGGUGAT REKONPENSI mehohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cianjur C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir beslag) terhadap : -

2 (dua) bidang Tanah yang terletak Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Cianjur, Kecamatan Cikalongkulon, Desa Mekargalih, yang Sertipikat tanah dimaksud diberikan oleh PARA TERGUGAT REKONPENSI kepada PENGGUGAT REKONPENSI sebagai jaminan hutang;

4. Bahwa selanjutnya PENGGUGAT REKONPENSI memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cianjur C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menghukum PARA TERGUGAT REKONPENSI secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsoom) kepada PENGGUGAT REKONPENSI sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah), perhari setiap kali PARA TERGUGAT REKONPENSI lalai memenuhi isi putusan ini diucapkan

samapai

dilaksanakan,

dan

kemudian

PARA

TERGUGAT

REKONPENSI harus juga dihukum untuk membayar bungan Uang sebesar 5 % untuk setiap bulan kepada PENGGUGAT REKONVENSI; 5. Bahwa mengingat gugatan ini adalah mengenai pinjaman Uang yang didasari dengan bukti yang otentik dan telah diskui oleh PARA TERGUGAT REKONPENSI, maka tidak berlebihan jika PENGGUGAT REKONPENSI memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cianjur C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar supaya putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum; verzet, banding atau kasasi dari PARA TERGUGAT REKONPENSI (uitvoorbar bij voorad); Halaman 22 dari 32 halaman Putusan No.70/PDT/2017/PT.BDG.

Berdasarkan kenyataan-kenyataan atau fakta hukum terurai diatas, TERGUGAT I KONPENSI/PENGGUGAT

REKONPENSI,

memohon

kepada

Bapak

ketua

Pengadilan Negeri Cianjur C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut : DALAM KONPENSI : DALAM EKSEPSI: 1. Menerima Eksepsi TERGUGAT KONPENSI/PENGGUGAT REKONPENSI untuk seluruhnya ; 2. Menyatakan

Gugatan

PARA

PENGGUGATKONPENSI/PARA

TERGUGAT

REKONPENSI tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard); 3. Menghukum

PARA

PENGGUGAT

KONPENSI/PARA

TERGUGAT

REKONPENSI untuk membayar biaya perkara; DALAM POKOK PERKARA: 1. Menolak

gugatan

PARA

PENGGUGAT

KONPENSI/PARA

TERGUGAT

REKONPENSI untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterim (Niet Onvankelijk Verklaard); 2. Menghukum PARA PENGGUGATKOPENSI/PARA TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar biaya perkara; DALAM REKONPENSI: 1. Mengabulkan Gugatan TERGUGAT I KONPENSI/PENGGUGAT REKONPENSI untuk seluruhnya. 2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan tersebut, yaitu atas 2 (dua) bidang Tanah yang terletak Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Cianjur, Kecamatan Cikalongkulon, Desa Mekargalih, yang Sertipikat tanah dimaksud diberikan oleh PARA TERGUGAT REKONPENSI kepada PENGGUGAT REKONPENSI sebagai jaminan hutang. 3. Menyatakan sah menurut hukum SURAT KUASA MENJUAL No. 13 dan No. 16 yang dibuat oleh TERGUGAT II. 4. Menghukum PARA TERGUGAT REKONPENSI secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsoom) kepada PENGGUGAT REKONPENSI sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah), perhari setiap kali PARA TERGUGAT REKONPENSI lalai memenuhi isi putusan ini diucapkan samapai dilaksanakan, dan kemudian PARA TERGUGAT REKONPENSI harus juaga dihukum untuk membayar ditambah dengan bungan Uang sebesar 5 % untuk setiap bulan kepada PENGGUGAT REKONVENSI; 5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi;

Halaman 23 dari 32 halaman Putusan No.70/PDT/2017/PT.BDG.

A T A U, apabila Pengadilan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya; Membaca, bahwa jawaban TERBANDING II semula Tergugat II tertanggal 2 Juli 2015 yang isinya sebagai berikut : 1. Atas Posita yang diajaukan oleh kuasa P-1-2 dalam surat gugatannya, bahwa Tergugat I menyodorkan akta Surat Kuasa Menjual yang belum ada nomor dan cap lazimnya sebuah akta notaris (bukti P-01), penggugat nyatakan bahwa itu bukanlah akta notaris (yg sebanarnya merupakan SALINAN AKTA), tapi minute akta notaris yang merupakan ASLI AKTA NOTARIS, yang oleh karenanya memang belum ada nomor dan cap notaris, karena blm ditandatangani para pihak, saksi dan Notaris; 2. Bahwa benar akta tersebut tidak ditandatangani dihadapan saya, oleh karena : a. Bahwa T-1 datang kpd saya, atas rekomendasi teman saya Notaris di Kabupaten Bogor, bahwa ayah dari kliennya akan membuat akta kuasa kpd saya, sehingga saya juga berprasangka baik bhw T-1 jg bkn pihak yang bermasalah; b. Bahwa Saya sebenarnya telah menanyakan kpd T1, bahwa minute AKTA hrs ditandatangani para pihak (pemberi dan Penerima Kuasa) dihadapan saya, Notaris, dan telah juga saya tanyakan dan menegaskan beberapa kali kepada T-1 apakah tidak ada masalah di dalam pembuatan kuasa tersebut, krn saya katakan kepada T-1 saya tidak mau terlibat masalah, karena biaya utk itu juga tidak besar hanya 1 juta rupiah/ akta, namun T-1 tetap menyatakan aman, dan tidak memberitahu kpd saya bahwa pemberian kuasa tersebut terkait hutang piutang bos T-1 dengan P-1-2; c. Bahwa T-1 membujuk saya agar penandatanganan dilakukan oleh T-1, dan sebelum penandatangan oleh P-1-2, T-1 meminta saya utk menghubungi P-12 guna menjelaskan hal pembuatan dan penandatangan minute akta tersebut, utk meyakinkan bahwa pembuatan kuasa tersebut tidak bermasalah; d. Bahwa melalui HP milik T1, sy berbicara dgn nomor P1 yang diangkat oleh istri P-1 (P-2), kemudian sy tanyakan perihal pembuatan kuasa tsb dan kebenaran identitas P dan kewajibannya utk tandatangan dihadapan saya serta kesediaan utk menandatangani minute akta yang kemudian dinyatakan benarnya

identitas

dan

bersedianya

membuat

kuasa

jual

serta

penandatanganannya, dan tidak bisa hadirnya dihadapan saya, sehingga minute akta tsb dibawa T-1 utk ditandatangani para P. Pada waktu itu sebenarnya ada 2 surat kuasa , namun yang ditandatangani baru 1, yang satunya lagi waktu itu masih dipegang T-1; Halaman 24 dari 32 halaman Putusan No.70/PDT/2017/PT.BDG.

e. Setelah ditandatangani para P dan T-1, maka akta itu diresmikan oleh saya, dengan akta nomor 13 tertanggal 24 September 2014. Dan dikeluarkan Salinan atas akta tersebut; f. Bahwa saya tidak akan gegabah dan pasti akan menolak bahwa penandatangan akta tidak dihadapan saya, seandainya T-1 memberitahukan bahwa hal tersebut terkait dengan hutang piutang pihak T-1 dengan P-1; g. Begitupun ketika T-1 menyodorkan kpd saya minit akta kuasa jual yang kedua yang telah ditandatangani T-1 dan P-1 P2, saya tetap menegaskan kepada T1 bhw pemberian kuasa ini hrs tidak bermasalah, dan T-1 tetap menyatakan aman dan bebasnya dari masalah. Sehingga saya juga membuat salinan aktanya; h. Intinya saya mengakui adanya kesalahan prosedur dalam pembuatan kedua akta kuasa jual tersebut; i. Bahwa ada pernyataan dalam posita nomor 18 bahwa saya ada melakukan pemaksaan dalam hal Penandatangan minute akta oleh para P adalah TIDAK BENAR, hal tersebut sebagaimana diakui sendiri oleh kuasa P dalam posita nomor 1 bahwa yang membujuk dan mendesak untuk menandatangani adalah T-1, sedangkan saya telah menjelaskan adanya kewajiban utk menghadap notaris kepada P-1-2, namun para Penggugat tidak bisa hadir dan menandatanganinya dihadapan T-1 sebagaimana ternyata dalam minute akta yang ada pada saya. (Bukti T-01). Yang berarti juga para Penggugat telah menyatakan kesediaannya dalam membuat akta kuasa menjual tersebut sebagai konsekuensi hutangnya kepada T-1; j.

Adapun akta yang dibuat tidak sesuai sesuai prosedur tersebut tetap berlaku dan mengikat para pihak sebagai akta dibawah tangan;

k. Bahwa posita P no. 9 paragraph terakhir yang menyebutkan bahwa pasal 11 UU No. 2 tahun 2014 dapat dikenai sanksi sbb : : ....” adalah tidak benar karena pasal 11 UU tsb menyatakan mengenai sanksi bagi Notaris..... , adapun kewajiban notaris sebagaimana disebut dalam pasal 16 ayat (1) huruf a – i UU no. 2/ 2014, khususnya huruf a, yang menyatakan kewajiban untuk: ” bertindak

jujur,

seksama,

mandiri,

tidak

berpihak,

dan

menjaga

kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.” tidak dilanggar oleh saya, krn : saya sebelumnya sudah menghubungi Pihak Pemberi Kuasa (Penggugat) guna menjelaskan hak dan kewajibannya dalam pembuatan akta kuasa tersebut, dan juga tidak ada penjelasan dari para Pihak mengenai asal usul atau alasan pembuatan kuasa jual tersebut; l.

Adapun anggapan sebagaimana posita nomor 14 bahwa Para Penggugat tidak mengetahui penerbitan akta kuasa menjual yang sudah ada nomor dan Halaman 25 dari 32 halaman Putusan No.70/PDT/2017/PT.BDG.

tanggal hanyalah karena kuasa Penggugat tidak paham mengenai pembuatan Akta Notaris, dimana yang belum ada nomor dan tanggal adalah Minute akta, sedangkan yang sudah bernomor dan bertanggal dan hanyaada tanda tangan Notaris adalah SALINAN AKTA yang merupakan salinan dari yang tertera pada minute Akta; m. Adapun keterkaitan pasal mengenai adanya pelanggaran hukum khususnya dalam hal ini oleh saya, Notaris, kami menyatakan bahwa kalaupun itu masuk dalam kriteria pelanggaran hukum, maka pelanggaran hukum itu sendiri oleh karena pihak Penggugat tidak memenuhi kewajiban untuk melaksanakan pembuatan akta sesuai prosedur padahal sudah saya jelaskan sebelumnya, jadi tidak murni kesalahan saya; n. Bahwa dalam posita nomor 23 dan juga dalam petitumnya Penggugat memohon agar kedua akta kuasa jual bernomor 13 tanggal 24-9-2014 dan akta bernomor 16 tertanggal 25-9-2014dicabut dan dinyatakan tidak sah atau tidak memiliki kekuatan hukum, SAYA SETUJU untuk KEDUA AKTA dicabut ataupun dibatalkan, karena saya juga menjadi korban dari para pihak sehingga saya membuat akta yang tidak seharusnya karena sesungguhnya ada peristiwa hukum yang tidak disampaikan kepada saya (hutang piutang yang bermasalah) padahal saya sudah tegaskan saya tidak akan membuat akta yang bermasalah; o. Bahwa akhirnya para penggugat memohon untuk para Tergugat khususnya dalam hal ini, Tergugat II untuk mengganti kerugian adalah TIDAK BERALASAN, karena i. Saya juga menjadi korban dari sengketa yang terjadi antara T-I dan para Penggugat, dalam pembuatan akta yang tidak seharusnya; ii. Seandainya para Penggugat beritikad baik, maka ketika para Penggugat merasa tidak nyaman dengan pembuatan kuasa menjual dan adanya paksaan dari Tergugat I dan berniat membatalkan kuasa jual tersebut, maka sebelum perkara tersebut didaftarkan ke Pengadilan, para penggugat seharusnya menginformasikan hal tersebut, karena saya BUKAN bagian dari pihak Tergugat I, ataupun membela salah satu pihak, sehingga ada langkah-langkah yang bisa saya ambil terkait ketidaknyamanan dalam pembuatan akta kuasa jual tersebut. Terlebih waktu itu para Penggugat pernah akan melaporkan kepada pihak Kepolisian yang berarti ada sesuatu yang tidak beres ; Karena sebagaimana tersebut dalam pasal 16 ayat 1 huruf a, dikatakan bahwa Notaris berkewajiban :” bertindak jujur, amanah,

Halaman 26 dari 32 halaman Putusan No.70/PDT/2017/PT.BDG.

seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.” Dan hal tersebut sudah saya lakukan dengan menginformasikan hak dan kewajiban masing-masing pihak sebelum pembuatan akta dan beberapa kalinya saya tegaskan kepada Tergugat I, agar pembuatan kuasa

jual

ini

tidak

terkait

dengan

masalah,

namun

tidak

diinformasikan keadaan yang sebenarnya ; iii. Kesalahan dalam pembuatan akta tidak murni kesalahan saya, tapi ada kesalahan dari penggugat untuk tidak hadir dihadapan Notaris sehingga dihadapan Tergugat I ; iv. Kerugian yang merasa dirugikan, hanya sebatas perasaan, bukan berdasarkan fakta, karena : 1. kuasa jual tersebut belum pernah dipergunakan untuk menjual kedua bidang tanah yang menjadi obyek kuasa ; 2. Kedua bidang tanah tersebut belum dijual oleh Tergugat I, sehingga aset penggugat tetap masih menjadi miliknya, jadi tidak kerugian dari pihak Penggugat sedikitpun terkait tanah tersebut baik karena penjualan ataupun karena kuasa jual ; 3. Akhir kalam, berdasarkan apa yang telah kami jawab dan jelaskan tersebut yang Mulia Hakim Ketua dan Anggota yang menyidangkan perkara ini dapat secara bijak dan seksama menerima semua keberatan dan jawaban saya dan apabila yang Mulia berpendapat lain, kami mohon keputusan yang adil dan bijaksana ; Membaca serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum

dan terurai

dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Cianjur tanggal 12 Oktober 2016,Nomor.8/Pdt.G/2016/PN.Cjr. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : Dalam Konvensi Dalam Eksepsi -

Mengabulkan eksepsi Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Dalam Pokok perkara - Menyatakan gugatan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaarkd); Dalam Rekonvensi - Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaarkd); Dalam Konvensi dan Rekonvensi - Menghukum Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.676.000,00 (satu juta enam ratus tujuh Halaman 27 dari 32 halaman Putusan No.70/PDT/2017/PT.BDG.

puluh enam ribu rupiah); Membaca, akta pernyataan permohonan banding No.08/Pdt.G/2016/PN.Cjr yang dibuat oleh H. Iyus Suryana, S.H., M.H. Panitera Pengadilan Negeri Cianjur yang menyatakan bahwa pada tanggal 25 Oktober 2016 PEMBANDING I semula Penggugat I dalam Konvensi / Tergugat I dalam Rekonvensi dan PEMBANDING II semula Penggugat II dalam Konvensi/Tergugat II dalam Rekonvensi melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Cianjur tanggal 12 Oktober 2016 Nomor.8/Pdt.G/2016/PN.Cjr diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ; Membaca, risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Cianjur yang menyatakan bahwa pada tanggal 09 Januari 2017 permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan saksama TERBANDING I semula Tergugat I dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi yang diterima oleh kuasa hukumnya, dan kepada TERBANDING II semula Tergugat II Konvensi pada tanggal 7 Desember 2016 ; Membaca, memori banding yang diajukan oleh Kuasa PEMBANDING I semula Penggugat I dalam Konvensi /Tergugat I dalam Rekonvensi dan PEMBANDING II semula Penggugat II dalam Konvensi/Tergugat II dalam Rekonvensi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur pada tanggal 9 desember 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan melalui delegasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan Surat tertanggal 9 Desember 2016 Nomor.W11.U11/1119/HT.04.10/ XII/2016 agar disampaikan kepada kuasa hukum secara sah kepada Pihak TERBANDING semula Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dengan patut dan sah dan kepada TERBANDING II semula Tergugat II Konvensi pada tanggal 20 Januari 2017 yang diterima oleh ianya sendiri ; Membaca, kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa TERBANDING I semula Tergugat I dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur pada tanggal 19 Januari 2017 ; Membaca, risalah pemberitahuan

pemeriksaan berkas (inzage) perkara

Nomor.8/Pdt.G/2016/PN.Cjr yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Cianjur telah memberikan kesempatan kepada pihak PEMBANDING I semula Penggugat I dalam Konvensi / Tergugat I dalam Rekonvensi dan PEMBANDING II semula Penggugat II dalam Konvensi/Tergugat II dalam Rekonvensi pada tanggal 15 Desember 2016 yang disampaikan melalui Kelurahan Braga, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung dan kepada TERBANDING I semula Tergugat I dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi pada tanggal 9 Januari 2017 dan kepada Halaman 28 dari 32 halaman Putusan No.70/PDT/2017/PT.BDG.

TERBANDING II semula Tergugat II Konvensi pada tanggal 7 Desember 2016 dengan patut dan seksama ; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa hukum PEMBANDING I semula Penggugat I dalam Konvensi / Tergugat I dalam Rekonvensi dan PEMBANDING II semula Penggugat II dalam Konvensi/Tergugat II dalam Rekonvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-Undang,oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; Menimbang, bahwa terhadap putusan a quo, Kuasa PEMBANDING I semula Penggugat I dalam Konvensi / Tergugat I dalam Rekonvensi dan PEMBANDING II semula Penggugat II dalam Konvensi / Tergugat II dalam Rekonvensi telah mengajukan keberatan-keberatan sebagaimana telah diuraikan dalam memori bandingnya tanggal 2 Nopember 2016 pada pokoknya sebagai berikut : -

Bahwa Para pemohon menolak seluruh pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap eksepsi gugatan Penggugat kurang pihak terutama paragraph 3 halaman 40 ;

-

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini bukan mengenai hutang piutang, tetapi mengenai pembatalan Surat Kuasa Menjual sesuai bukti P-01, yang diajukan para Penggugat yaitu akta Notaris tentang Surat Kuasa Menjual Nomor 13, tanggal 24-09-2004 dan bukti P-04 yaitu Akta Notaris Surat Kuasa Menjual Nomor 16 tanggal 25-09-2014. Kedua akta tersebut dibuat oleh Ardiansyah , SH.M.Kn. Notaris di Cianjur dan/atau Termohon Banding II.dalam kedua akta Notaris aquo tersebut dalam pemeriksaan bukti surat dapat ditujukan bahwa tidak tercantum nama T.H. Hasibuan sebagai pihak melainkan nama Syarif Hidayat (Termohon Banding I), sehingga tidak ada alasan untuk menjadikan T.H. Hasibuan sebagai pihak dalam perkara ;

-

Bahwa Para Pemohon Banding menolak seluruh pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Eksepsi yang menyatakan gugatan tidak mempunyai dasar hukum (Onrechtmatige of Ongerrond), pertimbangan yang

dibuat

Majelis

Hakim

Tingkat

Pertama

sama

sekali

tidak

memperhatikan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan telah masuk pada materi Pokok Perkara ;

Halaman 29 dari 32 halaman Putusan No.70/PDT/2017/PT.BDG.

-

Bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Cianjur perkara perdata No.08/Pdt.G/2016/PN.Cjr. tanggal 12 Oktober 2016 Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini dalam pertimbangan hukumnya sama sekali tidak mempertimbangkan perihal pokok perkara yang kami ajukan baik dalam gugatan, replik dan kesimpulan ;

-

Bahwa seluruh materi gugatan, repilik, keterangan-keterangan saksi dan ahli, bukti-bukti surat, serta kegiatan jawab menjawab lainnya yang menjadi dasar terbitnya putusan Pengadilan Negeri Cianjur perkara perdata No.08/Pdt.G/2016/PN.Cjr. tanggal 12 Oktober 2016, merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dalam memori banding ini ;

-

Bahwa atas dasar tersebut kami mohon kepada Ketua Pengadilan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi bandung yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk mempertimbangkan dan memeriksa ulang perihal pokok perkara pada gugatan, replik dan kesimpulan kami pada tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari PEMBANDING I semula Penggugat I dalam Konvensi / Tergugat I dalam Rekonvensi dan PEMBANDING II semula Penggugat II dalam Konvensi / Tergugat II dalam Rekonvensi, TERBANDING I semula Tergugat I dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi melalui kuasa hukumnya telah mengajukan kontra memori banding tanggal 16 Januari 2017 pada pokoknya dapat menerima seluruh pertimbangan hukum keputusan aquo dan menolak seluruh keberatan yang disampaikan oleh PEMBANDING I semula Penggugat I dalam Konvensi / Tergugat I dalam Rekonvensi dan PEMBANDING II semula Penggugat II dalam Konvensi / Tergugat II dalam Rekonvensi dalam memori bandingnya, oleh karenanya memohon kepada Pengadilan Tinggi Jawa Barat untuk menolak Memori Banding dari PEMBANDING I semula Penggugat I dalam Konvensi / Tergugat I dalam Rekonvensi dan PEMBANDING II semula Penggugat II dalam Konvensi / Tergugat II dalam Rekonvensi, selanjutnya menguatkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama Nomor. 8/Pdt.G/2016/PN.Cjr, tanggal 12 Oktober 2016 ; Menimbang, bahwa Terbanding II semula Tergugat II dalam konvensi tidak mengajukan memori banding dalam perkara aquo ; Menimbang, bahwa setelah Pengadilan TInggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berita acara beserta surat-surat dalam bekas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor.8/Pdt.G/2016/PN.Cjr., tanggal 12 Oktober 2016, setelah pula memperhatikan memori banding dan kontra memori banding, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Pengadilan Negeri dalam Halaman 30 dari 32 halaman Putusan No.70/PDT/2017/PT.BDG.

pertimbangan putusannya telah berdasarkan alasan-alasan hukum yang tepat dan benar, karena itu dapat dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ; Menimbang, bahwa oleh karena di dalam keberatan Para Pembanding semula Para Penggugat didalam memori bandingnya, serta kontra memori banding dari kuasa hukum Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Hakim Tingkat Pertama tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi ; Menimbang, bahwa karena PEMBANDING I semula Penggugat I dalam Konvensi/Tergugat I dalam Rekonvensi dan PEMBANDING II semula Penggugat II dalam Konvensi / Tergugat II dalam Rekonvensi tetap berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya akan ditentukan dalam amar Konpensi dan Rekonpensi perkara ini ; Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No.20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo Undang-Undang No.49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ; MENGADILI -

Menerima permohonan banding dari Para PEMBANDING semula Penggugat I dan Penggugat II tersebut ;

-

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cianjur tanggal 12 Oktober 2016, Nomor.8/Pdt.G/2016/PN.Cjr yang dimohonkan banding tersebut ;

-

Menghukum Para PEMBANDING semula Pengugat I dan Penggugat II untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim,pada hari SENIN, tanggal 06 MARET 2017 oleh kami ABDUL FATTAH, S.H, M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat selaku Ketua Majelis dengan SIR JOHAN, S.H, M.H. dan HERMAN HELLER HUTAPEA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari KAMIS, tanggal 09 MARET 2017

diucapkan dalam

sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Halaman 31 dari 32 halaman Putusan No.70/PDT/2017/PT.BDG.

Hakim-hakim anggota,serta dibantu oleh YUNTHA DHARMANSYAH S, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara. HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ttd

ttd

SIR JOHAN, S.H, M.H.

ABDUL FATTAH, S.H, M.H.

ttd HERMAN HELLER HUTAPEA, S.H.

PANITERA PENGGANTI, ttd YUNTHA DHARMANSYAH S, S.H.

Perincian biaya perkara : 1. Biaya Materai

Rp.

6.000,-

2. Biaya Redaksi putusan

Rp.

5.000,-

3. Biaya Pemberkasan

Rp. 139.000,-

Jumlah

Rp. 150.000,(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 32 dari 32 halaman Putusan No.70/PDT/2017/PT.BDG.