PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

P UTUSAN Nomor : 24/PDT/2017/PT.BDG. “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jawa Barat

yang mengadili perkara-perkara

perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara : -----------------------PT. ALENATEX, yang beralamat di. Jl. Moch Toha KM.6 No.147 Desa Pasawahan Kecamatan Dayeuh Kolot Kab. Bandung , dalam hal ini diwakili kuasanya Erlan Jaya Putra, SH.MH Dkk, Advokad dan Penasehat Hukum yang beralamat Jl Venus Barat VI Nomor 86 D Metro Estate Sukarno –Hatta Bandung Jawa Barat sesuai dengan surat kuasa khusus tertanggal 07 Maret 2016 , selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula TERGUGAT ; Lawan: ACENG ABIDIN, beralamat di Jl. Gg. Babakan Priangan Rt. 003/Rw. 001 Kel. Ciseureuh Kec. Regol Kota Bandung dalam ini diwakili kuasanya Rusli Subrata, SH.MH Dkk , Advokat beralamat Kantor Hukum Fakta yang berkedudukan

Jl. Peta Nomor. 136 Kota Bandung sesuai dengan surat

kuasa khusus tertanggal 21 Oktober 2016, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula PENGGUGAT; Pengadilan Tinggi tersebut; Setelah membaca berkas perkara tanggal 29 September 2016, Nomer 44/Pdt./G/2016 PN.Blb. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut; TENTANG DUDUK PERKARANYA : Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Pebruari 2016 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung dibawah register No. 44/Pdt.G/2016/PN-Blb, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa Penggugat adalah ahli waris dari KM Kosim Bin Abas dengan Iboh Hodijah binti H Masduki, berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Kecamatan Regol No. 327/aw/V/2014 tanggal 16/5/2014; Halaman 1 dari 23 halaman, Pts.No.24/PDT/2017/PT.BDG.

2. Bahwa semasa hidupnya Aim. KM. Kosim bin KM. Abas mendapatkan harta warisan dari orang tuanya yang bernama Ayu Fatimah, salah satunya adalah tanah adat yang terletak di Palasari C. Desa 932 Persil Nomor: 90 b S.II Kohir 932, 1.300 M2; 3. Bahwa untuk memperjelas riwayat terhadap tanah tersebut terlebih dahulu kami sampaikan perihal riwayat tanah milik Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor: 593/ 56-SKPD.Kel.Psw/2015 tanggal 17 Februari 2015 yang ditandatangani oleh Lurah Pasawahan, yaitu sebagai berikut:  bahwa tanah milik Penggugat berasal dari C Nomor 932 Persil 90 b.S.II dengan luas ± 27.050 M2 tercatat atas nama KM. Kosim Binti Ayu Patimah terletak di Blok Palasari, Kelurahan Pasawahan, Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung;  bahwa luas tanah tersebut merupakan gabungan dari atau mutasi dari C 521 dengan luas ± 7.000 M2 tercatat atas nama Nji. St Patimah, selanjutnya tanah tersebut dibagi kedua orang yaitu:  C nomor: 931 ke atas nama Said Akil Ayu Patimah dengan luas ± 5.700 M2  C nomor: 932 ke atas nama K.M Kosim dengan luas ± 1.300 M2.  Bahwa khususnya terhadap tanah C. Nomor 932 Persil Nomor: 90 b S.II atas nama KM Kosim luas ± 1.300 M2 telah beralih ke atas nama Penggugat ( Aceng Abidin Bin Kosim ) dan saat ini terhadap tanah tersebut telah dijual kepada beberapa orang, sebagian lagi dalam proses permohonan hak oleh pihak para pembeli di Badan Pertanahan Nasional kabupaten Bandung dan yangtersisa seluas 300 M2.  Bahwa terhadap tanah seluas 300 M2 saat ini telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor: 0128, Blok Palasari, SU Tgl 15/01/2015 No: 00088/Pasawahan/2015, luas 300 M2, tercatat atas nama Aceng Abidin ( penggugat ) dengan batas- batas sebagai berikut; Utara

: Milik ny. Eka

Timur

: solokan kecil

Selatan

: Milik Taryadi

Barat

: Jl. Raya Dayeuh Kolot

4. Bahwa semasa hidupnya Alm. KM. Kosim bin KM. Abas merupakan anggota TNI, dimana sebagai anggota TNI tentunya dalam mengemban tugas tersebut tidak berdiam tempat pada satu wilayah namun ditugaskan Halaman 2 dari 23 halaman, Pts.No.24/PDT/2017/PT.BDG.

berpindah- pindah di seluruh Indonesia, sehingga tanah - tanah milik Alm. KM Kosim bin Abas yang merupakan warisan dari ibunya yaitu Ayu Fatimah otomatis tidak terpelihara dengan baik; 5. Bahwa sepeninggal orang tuanya Penggugat sebagai anak tunggal dari Alm. KM Kosim bin Abas bermaksud untuk mengurus dan memelihara tanah peninggalan orang tuanya, namun ternyata dilapangan sebagian tanah tersebut sudah dikuasai oleh beberapa orang, namun pada akhirnya dapat diselesaikan dengan baik-baik. Selanjutnya Penggugat mendapat informasi dari penggarap dan staf dari kelurahan bahwa tanah milik Penggugat Persil Nomor: 90 b S.II kohir nomor 932 seluas 300 M2 telah dikuasai dan dipergunakan sebagai akses jalan oleh Tergugat tanpa hak; 6. Bahwa atas dasar informasi tersebut Penggugat meminta bantuan kepada Kelurahan Pasawahan untuk melakukan mediasi dengan pihak Tergugat ( PT. Alenatex ), selanjuntnya pihak Kelurahan melakukan mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 31 Juli 2013 dimana pihak Tergugat diwakili oleh Bapak Andri. Hasil mediasi tersebut pihak Tergugat akan membeli tanah milik Penggugat dengan syarat pembelian tersebut dilakukan setelah terbit sertifikat atas nama Penggugat; 7. Bahwa untuk memenuhi keinginan dari Tergugat serta kesepakatan yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat dengan dihadiri oleh Kepala

Kelurahan

Pasawahan,

selanjutnya

Penggugat

melakukan

permohonan Sertifikat ke Kantor Badan Pertanahan Nasioanal Kota Bandung dengan dilengkapi persyaratan- persyaratan yang ditentukan dan diatur oleh Undang-undang dan Perturan-peraturan yang berlaku; 8. Bahwa akhirnya tanah tersebut terbit Sertifikat Hak Milik Nomor: 0128, Blok Palasari, SU Tgl 15/01/2015 No: 00088/Pasawahan/2015, luas 300 M2, tercatat atas nama Aceng Abidin (penggugat) dengan batas-batas sebagai berikut; Utara

: Milik Ny. Eka

Timur

: solokan kecil

Selatan

: Milik Taryadi

Barat


9. Bahwa setelah terbit sertifikat temyata pihak Tergugat tidak mau membeli dengan alasan tanah milik Penggugat yang telah bersertipikat merupakan tanah milik Negara, padahal jelas faktanya tanah milik Penggugat bukan merupakan tanah milik Negara, hal tersebut dipertegas oleh Surat Halaman 3 dari 23 halaman, Pts.No.24/PDT/2017/PT.BDG.

Pemberitahuan dari Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat Nomor: 503/961/PP tanggal 16 Oktober 2014 yang isinya menyatkan bahwa status tanah tersebut adalah Tanah Milik Adat dan Bukan Tanah Negara;

10. Bahwa terbitnya suatu hak tanah berupa sertifikat meruapakan bukti kepemilikan yang sah, hal ini sejalan dengan pengertian Sertifikat sebagaimana dalam Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997:

"Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai aiat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah" Bahwa yang dimaksud dengan buku tanah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 19 Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 adalah Dokumen dalam bentuk daftar yang memuat data yuridis dan data fisik suatu objek pendaftaran tanah yang sudah ada haknya Sertifikat merupakan hasil akhir dari kegiatan pendaftaran tanah; Bahwa pemberian tanda bukti hak diatur dalam suatu ketentuan tentang pendaftaran tanah dengan tujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap pemegang hak-hak atas tanah sebagaimana yang diperintahkan oleh Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-undang Pokok Agraria, yaitu : 1. Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia menurut ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah. 2. Pendaftaran tanah, meliputi kegiatan: a. Pengukuran, pemetaan, dan pembukuan tanah; b. Pendaftaran hak atas tanah dan peralihan-peralihan hak tersebut; c. Pemberian surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Bahwa dengan demikian, akibat hukum dari pendaftaran tanah adalah diberikannya surat tanda bukti hak, yaitu sertifikat tanah yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat terhadap pemegang hak atas tanah, daiam arti bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya harus diterima sebagai data yang benar, sesuai dengan data yang tercantum dalam buku tanah dan surat ukur yang bersangkutan.

Halaman 4 dari 23 halaman, Pts.No.24/PDT/2017/PT.BDG.

Bahwa Penggugat sebagai pemegang hak milik yaitu Hak Milik Nomor: 0128, Blok Palasari, surat ukur Tgl 15/01/2015 No: 00088/Pasawahan/2015, luas 300 M2, tercatat atas nama Aceng Abidin (penggugat) dengan batas-batas sebagai berikut; Utara

: Milik Ny. Eka

Timur

: solokan kecil

Selatan

: Milik Taryadi

Barat


jelas merupakan pemilik yang sah dan dilindungi oleh Undang-undang, sebaliknya Tergugat mengusai tanah milik Penggugat tanpa hak merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan. 11. Bahwa meskipun Penggugat sebagai pemegang hak yang sah tetap berusaha menemui pihak Tergugat untuk menyelesaikan persolan tersebut dengan cara baik-baik, namun tidak ada tanggapan yang baik dari Tergugat sampai gugatan ini dimohonkan dan sampai saat ini tanah milik Penggugat masih dipergunakan oleh Tergugat sebagai akses jalan guna kepentingan Perusahaan Tergugat, hal ini jelas membuktikan bahwa Tergugat tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan persolan tersebut dengan baik- baik. padahal sudah jelas tanah tersebut adalah milik Penggugat; 12. Bahwa sampai saat ini Tergugat tetap mempergunakan tanah Penggugat sebagai akses jalan guna kepentingan pribadi Tergugat/ Perusahaan Tergugat sampai dengan Gugatan ini diajukan dan Tergugat tidak bersedia untuk menyerahkan tanah milik Penggugat, maka dari itu perbuatan yang dilakukan Tergugat adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat; 13. Bahwa berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dengan mengusai tanah milik Penggugat tanpa alasan yang jelas dan telah merugikan Penggugat, dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, hal ini sejalan dengan Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan "setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karenanya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian.

14. Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang mempergunakan dan menguasai tanah dalam perkara a quo, Penggugat tidak dapat mempergunakan tanah tersebut sampai dengan Gugatan ini diajukan, maka dari itu atas perbuatan yang telah dilakukan Tergugat akhirnya menimbulkan Halaman 5 dari 23 halaman, Pts.No.24/PDT/2017/PT.BDG.

kerugian yang sangat besar bagi Penggugat, hal ini sejalan dengan pasal 1365 jo pasal 1367 KUH Perdata. Adapun kerugian materil yang dialami Penggugat dapatlah diperhitungkan, sebagai berikut: a. Bahwa menurut penghitungan Penggugat apabila tanah tersebut dikontrakan oleh penggugat kepada pihak lain selama 10 tahun dari tahun 1980 sampai tahun 1990 dengan harga yang pada waktu itu Rp. 25.000.000 per tahun maka Penggugat akan mendapatkan keuntungan sebesar : Rp. 25.000.000 X 10 tahun = Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah). b. Bahwa menurut penghitungan Penggugat apabila tanah tersebut dikontrakan oleh penggugat kepada pihak lain selama 10 tahun dari tahun 1990 sampai tahun 2000 dengan harga yang pada waktu itu Rp. 50.000.000 per tahun maka Penggugat akan mendapatkan keuntungan sebesar : Rp. 50.000.000 X 10 tahun = Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). c. Bahwa menurut penghitungan Penggugat apabila tanah tersebut dikontrakan oleh penggugat kepada pihak lain selama 15 tahun dari tahun 1990 sampai tahun 2015 dengan harga yang pada waktu itu Rp. 75.000.000 per tahun maka Penggugat akan mendapatkan keuntungan sebesar : Rp. 75.000.000 X 15 tahun = Rp. 1.125.000.000 (satu milyar seratus dua puluh lima juta rupiah). Bahwa berdasarkan hal yang sudah kami uraikan tersebut diatas apabila dijumlahkan Penggugat telah mengalami kerugian atas perbuatan Tergugat dan Tergugat wajib membayar kepada Penggugat sebesar : Rp. 250.000.000 + Rp. 500.000.000 + Rp. 1.125.000.000 = Rp. 1.875.000.000 (satu milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah). Bahwa akibat dari Penguasaan dan dipergunakan tanah tersebut yang dilakukan oleh Tergugat tanpa alasan yang di benarkan menimbulkan kerugian immaterial yang di derita oleh Penggugat, dimana Penggugat telah kehilangan waktu yang seharusnya dipergunakan untuk yang lain yang lebih produktif, namun waktu tersebut dipergunakan untuk mengurus hak Penggugat sampai dengan diajukannya gugatan, maka dengan demikian perbuatan Tergugat dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang tidak menyenangkan sehingga sangatlah wajar apabila dikalkulasikan secara nominal Penggugat meminta gantirugi immaterial sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah); Halaman 6 dari 23 halaman, Pts.No.24/PDT/2017/PT.BDG.

15. Bahwa agar Gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat tidak menjadi sia-sia, maka dari itu Penggugat meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara Aquo untuk meletakkan sita jaminan terhadap : Tanah yang beralamat di Jalan, Pasawahan, Desa Pasawahan, Kecamatan Dayeuh Kolot, Kabupaten Bandung dengan SHM No; 01287, Surat Ukur Tgl. 15/01/2015 No. 00088/Pasawahan/2015 seluas 300 meter atas nama ACENG ABIDIN, dengan batas-batas: Utara

: Milik Ny. Eka

Timur

: solokan kecil

Selatan

: Milik Taryadi

Barat


16. Bahwa apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan ini, maka wajar apabila Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap harinya sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap. 17. Bahwa oleh karena Gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang otentik dan telah memenuhi ketentuan pasal 180 H.I.R, maka putusan dalaxn perkara ini wajar dan patut dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Voorraad), meskipun ada upaya hukum Banding maupun Kasasi. Maka berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, Pengugat mohon kehadapan Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk memberikan putusan adalah sebagai berikut: 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya; 2. Menyatakan Penggugat sebagai Ahli Waris dari alm. KM Kosim dan almh. Iboh Hodijah; 3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas kepemilikan tanah Hak

Milik

Nomor:01287,Blok

Palasari,

SU

Tgl

15/01/2015

No:

00088/Pasawahan/2015, luas 300 M2, tercatat atas nama Aceng Abidin; 4. Menyatakan Tergugat bersalah telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum 5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah yang terletak di Jalan Pasawahan, Desa Pasawahan, Kecamatan Dayeuh Kolot, Kabupaten Bandung dengan SHM No; 01287, Surat Ukur Tgl. 15/01/2015 No. 00088/Pasawahan/2015 seluas 300 meter kepada Penggugat; Halaman 7 dari 23 halaman, Pts.No.24/PDT/2017/PT.BDG.

6. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar ganti rugi materil kepada Penggugat sebesar 1.875.000.000 (satu milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah). dan immaterial sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar) 7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.2.000.000,- ( dua juta rupiah) per hari apabila lalai melaksanakan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; 8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kelas LA Bale Bandung atas tanah yang terletak di Jalan Pasawahan, Desa Pasawahan, Kecamatan Dayeuh Kolot, Kabupaten Bandung dengan SHM No; 01287, Surat Ukur Tgl. 15/01/2015 No. 00088/Pasawahan/2015 seluas 300 meter atas nama ACENG ABIDIN, dengan batas-batas: Utara

: Milik ny. Eka

Timur

: solokan kecil

Selatan

: Milik Taryadi

Barat


9. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Tergugat melakukan upaya hukum banding atau kasasi; 10. MenghukumTergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini; Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono); Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah memperbaiki surat Gugatannya tertanggal 1 Juni 2016 yaitu; 1. Bahwa Penggugat akan menambahkan identitas Tergugat sebagai berikut : Bambang Trisna ( pemilik PT. ALENATEX) yang beralamat di Jl. Moch Toha KM.6 No. 147 Desa Pasawahan Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat ; 2. Bahwa dalam posita poin 10 Penggugat menambahkan, sebagai pemilik sah atas tanah tersebut berhak untuk menguasai, membenteng dan membangun bangunan terhadap tanah yang terletak

dijalan

Pasawahan

Desa

Pasawahan

Kecamatan

Dayeuhkolot Kabupaten Bandung dengan SHM No. 01287 Surat


Ukur tanggal 15/01/2015 No.00088 /Pasawahan /2015 seluas 300 meter atas nama ACENG ABIDIN; 3. Bahwa

dalam

posita

poin

12

Penggugat

menambahkan

berdasarkan hal tersebut diatas oleh karena itu sudah sewajarnya Penggugat meminta kepada yang Mulia Majelis Hakim untuk tidak mengizinkan Tergugat menggunakan tanah Hak Milik Penggugat di Desa Pasawahan Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung dengan SHM No. 01287 Surat Ukur tanggal 15/01/2015 No. 00088/Pasawahan/2015 atas nama ACENG ABIDIN seluas 300 meter sebagai jalan pintu keluar masuk kendaraan ke dalam lokasi Pabrik PT. ALENATEX; Maka berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, Penggugat mohon kehadapan Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk memberikan penambahan putusan sebagai berikut : 1. Menyatakan Penggugat berhak untuk menguasai, membenteng dan membangun bangunan terhadap tanah yang terletak di jalan Pasawahan, Desa Pasawahan Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung dengan SHM No. 01287 surat ukur tanggal 15/01/2015 Nomor 00088/Pasawahan/2015 atas nama ACENG ABIDIN seluas 300 meter ; 2. Menyatakan tanah milik Penggugat

yang terletak di jalan

Pasawahan Desa Pasawahan Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung dengan SHM Nomor 01287 surat ukur tanggal 15/01/2015 Nomor 00088/Pasawahan/2015 atas nama ACENG ABIDIN seluas 300 meter tidak diperbolehkan digunakan oleh Tergugat sebagai jalan pintu keluar masuk kendaraan ke dalam lokasi Pabrik PT. ALENATEX; Menimbang bahwa atas gugatan

Penggugat tersebut,

kuasa

Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 08 Juni 2016 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: A. Dalam Eksepsi 1. Gugatan yang diajukan Penggugat d.k tidak mempunyai dasar hukum sama sekali (Exceptio Onrechmatige Of Ongerond) Bahwa Tergugat d.k menolak dengan tegas seluruh dalil dan argumentasi gugatan yang diajukan Penggugat d.k karena gugatan yang diajukan


Penggugat d.k tersebut tidak mempunyai dasar hukum sama sekali ( Exceptio Onrechmatige Of Ongerond); Bahwa pada hakekatnya dalam mengajukan gugatan harus berdasarkan perselisihan hukum antara pihak yang mengajukan gugatan dengan pihak yang digugat sebagaimana bunyi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 4K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958 yang menyatakan syarat mutlak untuk menuntut seseorang didepan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak;

Bahwa selanjutnya, untuk mengajukan seseorang/ badan hukum menjadi pihak Tergugat di Pengadilan harus mempunyai alasan hukum prihal hak yang dilanggar sebagaimana ditegaskan oleh Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 995 K/Sip/1975 tanggal 8 Agustus 1975 yang menyatakan " sedangkan bagi Pengajuan gugatan haruslah ada sesuatu hak yang dilanggar oleh orang lain untuk dapat menarik yang bersangkutan sebagai Tergugat

dalam suatu proses peradilan " Bahwa faktanya tidak ada hubungan hukum antara Penggugat d.k dan Tergugat d.k dimana PT Alenatex maupun Bambang Tresna secara pribadi merasa tidak pernah mengambil tanah hak milik Penggugat d.k dimana sejak PT Alenatex berdiri yakni sejak tahun 1970 an PT Alenatex memiliki tanah sendiri diatas lahan seluas 5430 M2 Sertiflkat Hak Milik Nomor 904 yang terbit sertifikatnya tahun 1993 tercatat atas nama Leo Sutisna dan Bambang Trisna dan pengusaan tanah tersebut tidak ada gangguan hukum apapun juga dari pihak manapun juga sehingga tidaklah berdasar dan tidaklah jelas dan dimanapula lokasi persisnya tanah seluas 300 M2 tersebut berada dan jika memang benar-benar ada kenapa juga tanah tersebut selama ini tidak pernah diurus oleh Penggugat d.k dan malah diterlantarkan begitu saja oleh Penggugat d.k apalagi jika mendalilkan didalam lokasi milik PT Alinatex hal tersebut sudah jelas dan nyata proses pembuatan sertiflkat seluas 300 M2 tersebut adalah menggunakan dokumen tidak benar dan jelas pula bertentangan dengan aturan hukum dan diduga adanya unsur pemerasan yang terencana dan sistimatik terhadap PT Alenatex karena berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI berupa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 685 K/SIP/1969 Tanggal 12 Agustus 1970 menyatakan seseorang yang bertahun tahun lamanya mengusai dan tinggal tidak ada ganggunan apapun dapat dianggap sebagai pemilik tanah itu 2. Gugatan Penggugat d.k Obscur Libel Menyangkut Materi Objek Gugatan Halaman 10 dari 23 halaman, Pts.No.24/PDT/2017/PT.BDG.

Bahwa memori gugatan Penggugat d.k Obscur libel menyangkut materi objek gugatan yakni kabur dan tidak jelas serta tidak cermat hal ini dapat dibuktikan dimana dalam memori gugatan Penggugat d.k dihalaman muka diberi judul Perbuatan melawan hukum akan tetapi dari isi memori gugatan Penggugat d.k halaman 3 dan 4 pada point 6,7,8 dan 9 yang menyatakan bahwa pihak Tergugat d.k tidak mau membeli dengan alasan tanah milik Penggugat d.k yang telah bersertifikat merupakan tanah milik negara sedangkan dalam point 14 halaman 6 dan 7 justru meminta ganti rugi kepada Tergugat d.k yang mana dalil tersebut sangat jelas adalah merupakan gugatan wanprestasi bukan gugatan perbuatan melawan hukum sehingga jika ditinjau secara hukum Acara Perdata memori gugatan Penggugat d.k yang dibuat dan disusun dengan mencampur adukkan dua hal yang jelas dan nyata berbeda secara hukum dimana terdapat adanya perbedaan judul maupun isi memori gugatan serta perbedaan petitum gugatan sehingga berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata serta merujuk Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Putusan Nomor 67 K/SIP/1972 tanggal 13 Mei 1972 maka memori gugatan yang dibuat dan disusun seperti yang demikian tersebut haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya atau setidak tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Kelas I A Bale Bandung (neit onvankelijk verklaard) 3. Gugatan Penggugat d.k Obscur Libel Menyangkut Pihak yang Digugat Bahwa memori gugatan Penggugat d.k Obscur libel yakni kabur dan tidak jelas serta tidak cermat menyangkut pihak yang digugat hal ini dapat dibuktikan dimana dalam memori gugatan Penggugat d.k di sebutkan pihak Tergugat d.k yakni Bambang Trisna (pemilik PT Alenatex) sehingga tanpa sekali gugatan tersebut tidak jelas dan kabur karena Bambang Trisna atas nama Pribadi dengan PT Alenatex selaku badan hukum adalah merupakan subjek hukum yang jelas dan nyata berbeda sehingga tidaklah berdasar secara hukum jika digabungkan dalam satu gugatan dimana jika gugatan tersebut menyangkut PT Alenatex hal tersebut seharusnya tidak dapat dihubungkan dengan Bambang Trisna seorang diri atau secara pribadi akan tetapi harus melibatkan pihak pihak lain selaku pemilik saham dalam PT Alenatex tersebut sesuai akta pendirian dari PT Alenatex tersebut begitu juga jika menyangkut Bambang Trisna seorang diri secara pribadi maka gugatan tersebut seharusnya secara hukum tidak perlu menyatakan sebagai pemilik PT Alenatex dimana Halaman 11 dari 23 halaman, Pts.No.24/PDT/2017/PT.BDG.

Bambang Trisna bukanlah pemilik seorang diri karena sesuai dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas bahwa Perseroan didirikan oleh 2 orang atau lebih kecuali Perseroan yang seluruh

sahamnya dimiliki oleh Negara atau Perseroan yang mengelolah bursa efek atau lembaga yang diatur dalam Undang-undang pasar modal bahwa dengan demikian memori gugatan yang dibuat dan disusun seperti yang demikian tersebut haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya atau setidak tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Kelas I A Bale Bandung (neit onvankelijk verklaard); 4. Gugatan Penggugat d.k Kekurangan Pihak - Bahwa memori gugatan Penggugat d.k sangat jelas dan nyata kekurangan pihak hal ini terbukti dimana Penggugat d.k dalam memori gugatannya hanya menggugat Bambang Trisna selaku pemilik PT Alenatex padahal sesuai sertifikat Hak Milik Nomor 904 yang terbit sertifikatnya tahun 1993 dalam lokasi tanah PT Alenatex tercatat atas nama Leo Sutisna dan Bambang Trisna begitu juga dengan Akta pendirian PT Alenatex dimana Bambang Trisna bukanlah satu-satunya pemilik PT Alenatex karena perusahan tersebut bukanlah berbentuk CV sehingga masih banyak pihak pihak lain selaku pemilik PT Alenatex yang seharusnya digugat dan ditarik dan diikutsertakan dalam perkara ini bahwa dengan tidak ditarik dan diikutsertakan pihak-pihak tersebut dalam perkara ini oleh Penggugat d.k sangat jelas dan nyata tidak dapat dibantah dan disangkal lagi bahwa memori gugatan Penggugat d.k secara hukum tidak lengkap atau kekurangan pihak sehingga haruslah ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung (neit onvankelijk verklaard); Dalam Pokok Perkara Dalam Konvensi 1. Bahwa Tergugat d.k menolak seluruh dalil dan argumentasi yang dikemukakan Penggugat d.k dalam memori gugatannya kecuali yang diakui secara tegas 2. Bahwa segala sesuatu hal yang telah dikemukakan Tergugat d.k dalam bagian eksepsi mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tercantum dan termuat dalam bagian pokok perkara ini 3. Bahwa adalah tidak benar serta mengada-ada sehingga haruslah ditolak dan dikesampingkan secara hukum dalil dan argumentasi Penggugat d.k point 6,7,8 dan 9 yang intinya menyatakan bahwa Tergugat (PT Alenatex) Halaman 12 dari 23 halaman, Pts.No.24/PDT/2017/PT.BDG.

d.k akan membeli tanah seluas 300 M2 jika sertifikat hak milik tanah atas nama Penggugat d.k seluas 300 M2 telah terbit sertiflkatnya 4. Bahwa semua tuntutan hukum yang diajukan Penggugat d.k kepada Tergugat d.k dalam perkara ini haruslah ditolak dan dikesampingkan secara hukum karena diduga mengandung unsur pemerasan yang disengaja di buat dan susun secara sistimatik dan terencana dalam rangka merugikan pihak PT Alenatex dimana PT Alenatex merasa tidak pernah mengambil tanah hak milik Penggugat dk apalagi tanah tersebut dikontrakan kepada pihak lain sebagaimana dalil dan argumentarasi Penggugat d.k halaman 14 dimana sejak PT Alenatex berdiri yakni sejak tahun 1970 an PT Alenatex memiliki tanah sendiri diatas lahan seluas 5430 M2 Sertifikat Hak Milik Nomor 904 yang terbit sertiflkatnya tahun 1993 yang mana sertifikat tersebut tercatat atas nama Leo Sutisna dan Bambang Trisna dan pengusaan fisik tanah tersebut tidak ada gangguan hukum apapun juga dari pihak manapun juga sehingga tidaklah berdasar dan tidaklah jelas dan dimana pula persis lokasinya jika Penggugat d.k saat ini serta merta menuntut tanah yang katanya dikuasai oleh PT Alenatex yang luasnya 300 M2; Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat d.k kemukakan diatas maka sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Bale Bandung yang memeriksa dan Mengadili perkara perdata ini berkenan kiranya untuk memberikan putusan sebagai berikut: Dalam Eksepsi -

Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat d,k untuk seluruhnya

Dalam Pokok Perkara Dalam Konvensi - Menolak gugatan Penggugat d.k untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat d.k tidak dapat diterima - Menghukum Penggugat d.k untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini Dalam Rekonvensi 1. Bahwa dalil dalil yang telah dipergunakan dalam konvensi mohon dianggap serta dipergunakan kembali dalam Rekonvensi ini 2. Bahwa Penggugat d.r selaku PT Alenatex telah mengusai dan mengurus tanah sejak tahun 1970 an diatas lahan seluas 5430 M2 Sertifikat Hak Milik Nomor 904 yang terbit sertifikatnya tahun 1993 tercatat atas nama Leo Sutisna dan Bambang Trisna dan pengusaan Halaman 13 dari 23 halaman, Pts.No.24/PDT/2017/PT.BDG.

dan mengurusan fisik tanah dan bangunan tersebut maupun tanah yang letaknya disekitar lokasi PT Alenatex tidak ada gangguan hukum apapun

juga dari pihak manapun juga dan pengusaan dan pengurusan tanah tersebut telah berlangsung puluhan tahun oleh PT Alenatex 3. Bahwa saat ini Tergugat d.r mengaku sebagai pemilik tanah seluas 300 M2 yang menurut dalil gugatannya tanah tersebut berada didaerah sekitar lokasi tanah PT Alenatex bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI berupa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 685 K/SIP/1969 Tanggal 12 Agustus 1970 menyatakan seseorang yang bertahun tahun lamanya mengusai dan tinggal tidak ada ganggunan apapun dapat dianggap sebagai pemilik tanah itu maka jika benar tanah tersebut

berada didalam lokasi PT Alenatex maka Penggugat d.r memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata ini berdasarkan Yurisprodensi Mahkamah Agung RI tersebut Penggugat d.r mohon untuk dinyatakan secara hukum sebagai pemilik yang sah terhadap tanah tersebut karena Penggugat d.k adalah pihak yang selama 40 tahun lebih yang telah mengusai maupun merawat serta memilihara tanah disekitar lokasi PT Alenatex tersebut sedangkan Tergugat d.r tidak pernah seharipun mengusai maupun memilihara apalagi menempati tanah tersebut; Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat d.r kemukakan diatas maka sudilah, kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Bale Bandung yang memeriksa dan Mengadili perkara perdata ini berkenan kiranya untuk memberikan putusan sebagai berikut: Primair; 1. Mengabulkan gugatan Penggugat d.r untuk seluruhnya; 2. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum sama sekali sertifikat hak milik Nomor 01287 Blok Palasari, SU Tanggal 15/01/2015 Nomor 00088/2015 luas 300 M2 atas nama Aceng Abidin selaku Tergugat d.r karena tidak pernah mengusai lokasi tanah sesuai dengan sertifikat hak milik tersebut 3. Menyatakan objek tanah sesuai sertifikat hak milik Nomor 0128 Blok Palasari, SU Tanggal 15/01/2015 Nomor 00088/2015 luas 300 M2 atas nama Aceng Abidin Tergugat d.r secara hukum merupakan hak milik sepenuhnya dari Penggugat d.r hal ini berdasarkan Yurisprudensi Halaman 14 dari 23 halaman, Pts.No.24/PDT/2017/PT.BDG.

Mahkamah Agung RI berupa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 685 K/SIP/1969 Tanggal 12 Agustus 1970 menyatakan seseorang yang bertahun tahun lamanya mengusai dan tinggal tidak ada ganggunan apapun dapat dianggap sebagai pemilik tanah

Susidair Atau apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadiladinya (ex aequo et bono); Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Bale Bandung telah menjatuhkan putusan tanggal 29 September 2016, Nomer 44/Pdt.G/2016/PN. Blb. Yang amarnya sebagai berikut: DALAM KONVENSI Dalam Eksepsi

:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; DALAM POKOK PERKARA 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian; 2. Menyatakan Penggugat sebagai Ahli Waris dari alm. KM Kosim dan almh. Iboh Hodijah; 3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas kepemilikan tanah Hak Milik Nomor: 01287,Blok Palasari, surat ukur Tgl 15/01/2015 No: 00088 /Pasawahan/2015, luas 300 M2, tercatat atas nama Aceng Abidin; 4. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum 5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah yang terletak dahulu dikenal di Jalan Pasawahan/ dikenal juga dengan jalan Moch Toha /jalan Daeyuhkolot, Desa Pasawahan, Kecamatan Dayeuh Kolot, Kabupaten Bandung dengan SHM No;01287, Surat Ukur Tgl. 15/01/2015 No. 00088/Pasawahan/2015 seluas 300 meter kepada Penggugat; 6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materil kepada Penggugat sebesar 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah). 7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- ( satu juta rupiah) per hari apabila lalai melaksanakan putusan ini setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap; 8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung atas tanah yang terletak di Jalan Pasawahan jalan Raya Moch Toha /jalan Raya Dayeuhkolot, Desa

Pasawahan, Kecamatan

Dayeuh Kolot,

Kabupaten Bandung dengan SHM Nomor: 01287, Surat Ukur Tgl.


15/01/2015 No. 00088/Pasawahan/2015 seluas 300 meter atas nama ACENG ABIDIN, dengan batas-batas:

- Utara

: dahulu Rumah Uu (SHM atas nama Eli Berlan Sekarang Rumah Daulat ;

- Timur

: solokan kecil /Pabrik Alenatex;

- Selatan

: Tanah Aceng Abidin/ Bangunan PT. Alena Tex;

- Barat

: Jl. Raya Moh. Toha/ Jl. Raya Dayeuhkolot ;

9. Menolak gugatan Penggugat selain selebihnya; DALAM REKONVENSI; - Menolak gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi/ Tergugat Dalam Konvensi untuk seluruhnya; DALAM KONVENSI dan DALAM REKONVENSI ; - Menghukum Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp. 4.171.000,- (empat juta

seratus tujuh puluh satu ribu rupiah); Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 39/Pdt.BD/2016/PN.Blb. Jo.Nomor 44/Pdt.G/2016/PN. Blb, yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada tanggal 03 Oktober 2016, Pembanding semula Tergugat, melalui kuasanya telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung, tanggal 29 September 2016 Nomor 44 / Pdt. G / 2016 / PN .Blb. dengan seksama; Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Pernyataan Permohonan

Banding

Nomor:

39/Pdt.BD/2016/PN.Blb.

Jo.Nomor

44/Pdt.G/2016/PN. Blb, yang ditandatangani oleh Jurusita pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung, dimana pengajuan permohonan banding oleh Pembanding semula Tergugat

tersebut diatas telah diberitahukan

secara sah dan patut kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 2 Nopember 2016 dengan seksma; Menimbang, Kuasanya telah

bahwa

Pembanding

semula

Tergugat

melalui

mengajukan surat memori banding tertanggal 07

Nopember 2016, memori banding tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 08 Nopember 2016, dan telah diberitahukan dan diserahkan salinannya secara patut dan seksama


kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 09 Nopember 2016 dengan seksama; Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut, Pihak Terbanding semula Penggugat mengajukan surat kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada 07 Desember 2016 , dan telah diberitahukan dan diserahkan salinannya secara patut dan seksama kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat pada tanggal 13 Desember 2016, dengan seksama; Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas

Perkara

Banding

Nomor

39/Pdt.BD/2016/PN.Blb.

Jo.Nomor

44/Pdt.G/2016/PN. Blb, yang ditandatangani oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, telah memberitahukan Terbanding semula Penggugat

kepada pihak

pada tanggal 02 Nopember 2016 dan

kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat pada tanggal 28 Nopember 2016, adanya kesempatan untuk mempelajari / memeriksa berkas perkara (inzage),

dalam

tenggang

waktu

14

(empat

belas)

hari

setelah

pemberitahuan ini diberitahukan kepada para pihak yang berperkara, sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi di Bandung ; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM : Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang oleh kerena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut: 1. Kesalahan penulisan nomer perkara pada halaman 1 tentang duduknya perkara; 2. Putusan perkara aquo terdapat error in subject; 3. Tentang gugatan Penggugat kabur (obscuur lebel) karena yang digugat Penggugat adalah Bambang Trisna pribadi bukan PT. Alena Tex; 4. Tentang gugatan Penggugat error in objecto;


Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat pada pokoknya didasarkan pada alasanalasan sebagai berikut: 1. Putusan Hakim tingkat pertama sudah benar tidak terdapat kesalahan maupun kekeliruan dalam melakukan penafsiran hukum, penerapan hukum, dan cukup memberikan pertimbangan yang adil; 2. Terbanding menolak semua dalil-dalil yang digunakan Pembanding dalam memori bandingnya; 3. Memohon kepada majelis Hakim tingkat banding untuk menolak atau tidak dapat menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat serta menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung No.44/Pdt.G/2016/PN.Blb tanggal 29 September 2016; Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berita acara sidang beserta surat-surat yang tersebut dalam berkas perkara turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 44/Pdt.G/2016/PN.Blb. tanggal 29 September 2016 dan setelah pula memperhatikan memori banding serta kontra memori banding maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut: Dalam Konpensi Dalam Eksepsi Menimbang, bahwa karena pihak Pembanding semula Teruggat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi telah mengajukan eksepsi , maka Pengadilan Tinggi terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi dari Pembanding semula Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi; Menimbang, bahwa atas subyek hukum yang digugat oleh Penggugat yaitu PT. Alenatex yang kemudian didalam pembacaan gugatan dari Penggugat telah mengajukan perubahan mengenai subyek hukumnya dari semula PT. Alenatex menjadi Bambang Trisna sebagai pemilik PT. Alena tex sebagai subyek hukumnya dari Tergugat, sehingga yang berlaku adalah sesudah perubahan yaitu Bambang Trisna sebagai pemilik PT. Alenatex; Menimbang, bahwa dengan dijadikannya Bambang Trisna

pemilik

dari PT. Alenatex sebagai Tergugat, maka subyek Tergugat dari gugatan Penggugat menjadi tidak jelas, karena suatu badan hukum berbentuk PT


(perseroan terbatas) pemiliknya bukan Bambang Trisna sebagai pribadi, tetapi pemilik dari suatu PT adalah para pemegang saham, dan apabila akan melakukan tindakan hukum untuk mewakili PT tersebut adalah Direktur yang telah ditunjuk di dalam anggaran dasarnya, tetapi apabila PT tersebut belum berbentuk badan hukum maka diwakili oleh semua anggota direksi bersamasama semua pendiri PT serta semua anggota dewan komisaris semua bertanggung jawab secara tanggung renteng atas perkara PT tersebut (pasal 14 Undang-undang nomer 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas); Menimbang, bahwa karena yang digugat Penggugat adalah Bambang Trisna sebagai pemilik Alenatex, maka subyek yang digugat oleh Penggugat menjadi tidak jelas karena suatu PT tidak mengenal seorang Bambang Trisna sebagai pribadi sebagai pemilik PT. Alenatex; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Tergugat dalam perkara aquo tidak jelas (obscuur lebel); Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat bebas untuk menggugat siapa saja yang dianggap oleh Penggugat telah merugikan kepentingannya adalah tidak cukup alasan tanpa ada kaitannya dengan obyek sengketa; Menimbang, bahwa mengenai eksepsi yang menyangkut obyek dari gugatan Penggugat dalam konpensi obcuur lebel menyangkut materi obyek gugatan; Menimbang,

bahwa

didalam

gugatannya

Penggugat

telah

menyatakan bahwa tanah yang didalilkan miliknya yaitu hak milik nomer : 0128

Blok

Palasari

surat

ukur

tanggal

15/01/2015

No.00088/Pesawahan/2015 luas 300m2 yang tercatat atas nama Aceng Abidin (Penggugat) dengan batas-batas sebagai berikut: Utara

: Milik ny. Eka

Timur

: solokan kecil

Selatan

: Milik Taryadi

Barat


Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat pertama melakukan pemeriksaan di tempat/ sidang lapangan pada hari Rabu tanggal 31 Agustus


2016 sebagaimana tersebut dalamn berita acara persidangan Pengadilan tingkat pertama hasilnya adalah sebagai berikut: - Timur

: solokan kecil /Pabrik Alenatex;

- Utara

: dahulu Rumah Uu (SHM atas nama Eli Berlan Sekarang Rumah Daulat ;

- Selatan

: Tanah Aceng Abidin/ Bangunan PT. Alenatex;

- Barat

: Jl. Raya Moh. Toha/ Jl. Raya Dayeuhkolot ;

Menimbang, bahwa batas-batas yang disebut dalam sertifikat hak milik nomer No.00088/Pesawahan/2015 luas 300m2 yang tercatat atas nama Aceng Abidin, maka menjadi janggal apabila betul tanah sengketa tersebut adalah tanah yang dilihat pada saat sidang ditempat, karena pada surat ukur nomer No.00088/Pesawahan/2015 yang baru diploting pada tanggal 16 Juni 2015 batas-batasnya sudah mengalami perubahan begitu cepat sehingga menimbulkan keragu-raguan apakah betul tanah sengketa tersebut adalah tanah yang tercantum dalam sertifikatnya; Menimbang,

bahwa

Penggugat

tidak pula menggugat

Badan

Pertanahan Nasional Kabupaten Bale Bandung sebagai pihak yaitu sebagai turut tergugat untuk memperjelas proses terbitnya sertifikat tersebut atas nama Penggugat, sehingga gugatan Penggugat dipandang kurang pihak; Menimbang,

bahwa

berdasarkan

uraian

pertimbang

di

atas

Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa selain gugatan menggenai subyek gugatan kurang pihak yaitu tidak digugatnya Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bale Bandung, gugatan Penggugat juga tidak jelas mengenai status dari Tergugat Bambang Trisana sebagaimana yang telah diuraikan di atas, selain itu mengenai obyek sengketa tidak jelas mengenai batasbatasnya

antara

batas-batas

dalam

surat

ukur

nomer

00088/Pesawahan/2015 yang baru diploting pada tanggal 16 Juni 2015 dengan batas-batas hasil dari pemeriksaan sidang ditempat pada tanggal 31 Agustus 2016, yang dalam waktu satu tahun telah berubah, sehingga menimbulkan keraguraguan apakah betul tanah sengketa tersebut adalah tanah sebagaimana yang tercantum dalam sertifikatnya, sehingga gugatan menjadi tidak jelas (obscuur lebel); Menimbang, bahwa pertimbangan yang telah diuraikan di atas maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa terhadap eksepsi dari Pembanding semula Tergugat konpensi/ Penggugat rekonpensi dapat diterima; Halaman 20 dari 23 halaman, Pts.No.24/PDT/2017/PT.BDG.

Dalam Pokok Perkara : Menimbang, bahwa karena eksepsi Pembanding semula tergugat konpensi/ Penggugat rekonpensi diterima, maka gugatan Terbanding semula Penggugat konpensi / tergugat rekonpensi tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan gugatan penggugat konpensi / Tergugat rekonpensi

harus

dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard); Menimbang, bahwa karena Pengadilan tingkat pertama telah meletakkan sita jaminan sebagaimana tersebut di dalam penetapannya nomer: 44/Pdt.G/2016/PN.Blb, tanggal 24 Maret 2016, kerena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima maka sita jaminan tersebut diperintahkan supaya diangkat; Dalam Rekonpensi : Menimbang,

bahwa

Penggugat

Rekonpensi

mendalilkan

bahwa obyek sengketa yang berada di daerah sekitar lokasi tanah PT. Alenatex yang telah dikuasai dan diurus oleh PT. Alenatex selama kurang lebih 40 tahun dan merawat serta memelihara tanah tersebut sedangkan Tergugat

Rekonpensi

tidak

pernah

seharipun

menguasai

maupun

memerlihara apalagi menempati tanah tersebut, oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim agar dinyatakan secara hukum sebagai pemilik yang sah terhadap tanah tersebut; Menimbang, bahwa penguasaan oleh PT. Alenatex atas obyek sengketa yang sudah sekian puluh tahun tidaklah otomatis atau dengan sendirinya dapat dikatakan bahwa PT. Alenatex sebagai pemilik yang sah tapi haruslah diikuti dan disertai pengurusan dan pengajuan permohonan hak

ke

Badan

Pertanahan

Nasional

dengan

segala

persyaratan

sebagaimana ditentukan dalam peraturan yang berlaku; Menimbang, bahwa selama persidangan Penggugat Rekonpensi tidak atau belum mengajukan bukti-bukti bahwa Penggugat Rekonpensi telah mengajukan permohonan untuk penerbitan hak atas tanah yang dikuasai oleh PT. Alenatex tersebut (tanah sengketa) oleh karena itu permohonan Penggugat Rekonpensi untuk dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas tanah sengketa tersebut adalah terlalu premature oleh kerena itu gugatan rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi harus dinyatakan tidak dapat diterima; Dalam Konpensi dan Rekonpensi Halaman 21 dari 23 halaman, Pts.No.24/PDT/2017/PT.BDG.

Menimbang, bahwa karena gugatan konpensi dari Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi dinyatakan tidak dapat diterima

(Niet

Ontvankelijke Verklaard) maka ongkos perkara dalam gugatan konvensi dan rekonvensi dibebankan kepada Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi dalam kedua tingkat pengadilan; Memperhatikan ketentuan hukum dari peraturan perundangundangan yang berlaku khususnya Undang-undang Nomer 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Undang-undang Nomer 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomer 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Undang-undang Nomer 20 tahun 1947 tentang Peradilan ulangan di Jawa dan Madura serta peraturan hukum lain yang bersangkutan; MENGADILI : -

Menerima permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi tersebut;

-

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung nomer 44/Pdt.G/ 2016/PN.Blb, tanggal 29 September 2016 yang dimohonkan banding tersebut; MENGADILI SENDIRI

Dalam Konpensi Dalam Eksepsi -

Mengabulkan eksepsi dari Tergugat;

Dalam Pokok Perkara -

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

-

Memerintahkan sita jaminan yang telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bale Bandung berdasarkan Penetapan nomer: 44/Pdt.G/ 2016/PN.Blb, tanggal 08 September 2016 dan berdasarkan Berita Acara Sita Jaminan No. 44/Pdt.G/ 2016/PN.Blb, tanggal 15 September 2016 atas obyek sengketa, supaya diangkat;

Dalam Rekonpensi -

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi tidak dapat diterima;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi -

Membebankan ongkos perkara dalam gugatan Konpensi dan gugatan rekonpensi kepada Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);


Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

pada hari Senin tanggal 06 Maret 2017 oleh kami EDDY

PANGARIBUAN, SH. MH.

Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan

SUGITO, SH. MH. dan SUBARYANTO, SH. MH.

sebagai Hakim-Hakim

Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 17 Januari 2017 Nomor 24/PEN/PDT/2017/PT.BDG. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2017 dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan didampingi Hakim Anggota,

dibantu

Kairul Fasja, SH. sebagai Panitera Pengganti pada

pengadilan tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara; Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ttd

Ttd

SUGITO, SH. MH

EDDY PANGARIBUAN, SH. MH.

Ttd SUBARYANTO, SH. MH.

Panitera Pengganti Ttd KAIRUL FASJA, SH

Perincian biaya perkara : 1. Redaksi Putusan --------------------- Rp.

5.000,-

2. Meterai Putusan ---------------------- Rp.

6.000,-

3. Pemberkasan ------------------------- Rp. 139.000,- + J u m l a h ---------------------------------- Rp. 150.000,-


PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents