PT.BDG DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN Nomor 65/PDT/2017/PT.BDG DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : PEMERINTAH KOTA BEKASI , berkedudukan di Jalan Ahmad Yani No. 1,Kelurahan.

Margajaya,

Kecamatan.

Bekasi

Selatan,

Kota

Bekasi,dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. M.TH.A. IRYANTHY, SH., 2. SUGIANTO, SH., 3. MELANIA SARI, SH., 4. ADE SUHENDRA, SH., 5. LISA INDRAYATI, SH., 6. SUDARYONO, SH., 7. INDRA PERMANA, SH., 8. FITRI SUSANTY, SH.,, berdasarkan surat

kuasa

khusus

tertanggal

27

September

2016,

yang

selanjutnyadisebut PEMBANDING, semula TERGUGAT I; M e l a w an : 1. EMEH BINTI ELY, bertempat tinggal di Kampung Mustika Jaya RT 01, RW 08, Kelurahan Mustika Jaya, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi dalam hal ini memberikan kuasa kepada Machasinrochman, S.H. Dan Abdul Wahit, S.H,M.H. beralamat di Kantor Advokat / Konsultan Hukum Machasinrochman, S.H & Partners

Jl. Lingkar Cibuntu No. 15,

Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi khusus

tanggal

19

Desember

2016,

berdasarkan surat kuasa yang

selanjutnya

disebut

TERBANDING I, semulaPENGGUGAT I ; 2. JEME BIN. OMPONG, bertempat tinggaldi Kampung Ciketing RT. 05, RW. 08, Kelurahan Mustika Jaya, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi dalam hal ini memberikan kuasa kepada Machasinrochman, S.H. Dan Abdul Wahit, S.H,M.H. beralamat di Kantor Advokat / Konsultan Hukum Machasinrochman, S.H.& Partners



tanggal

19

Desemer

berdasarkan surat kuasa

2016,

yang

selanjutnya

disebutTERBANDING II, semulaPENGGUGAT II ; 3. MINTAR SAIJA BIN. MIAN, bertempat tinggaldi Kampung Ciketing RT. 01, RW. 20 Kelurahan Mustika Jaya, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Halaman 1 dari 22Putusan Nomor : 65/PDT/2017/PT.BDG

Bekasi dalam hal ini memberikan kuasa kepada Machasinrochman, S.H. Dan Abdul Wahit, S.H,M.H. beralamat di Kantor Advokat / Konsultan Hukum Machasinrochman, S.H & Partners Jl. Lingkar Cibuntu No. 15, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi


khusus tanggal 19 Desember 2016, yang selanjutnya TERBANDING III, semulaPENGGUGAT III ; 4. TARMAN BIN. MIAN, bertempat tingaldi Kampung Ciketing RT. 02, RW. 09, Kelurahan Mustika Jaya, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi dalam hal ini memberikan kuasa kepada Machasinrochman, S.H. Dan Abdul Wahit, S.H.M.H. beralamat di Kantor Advokat / Konsultan Hukum Machasinrochman, S.H & Partners


Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi


khusus tanggal 19 Desember 2016,yang selanjutnya TERBANDING IV, semulaPENGGUGAT IV ; 5. TASIM BIN. OMIN, bertempat tinggaldi Kampung Ciketing RT. 02 RW. 09, Kelurahan Mustika Jaya, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi dalam hal ini memberikan kuasa kepada Machasinrochman, S.H. Dan Abdul Wahit, S.H,M.H., beralamat di Kantor Advokat / Konsultan Hukum Machasinrochman, S.H & Partners



tanggal

19

Desember

2016,


selanjutnya

disebut

TERBANING V, semulaPENGGUGAT V ; 6. RISMA BINTI KURIS, bertempat tinggal di

Kampung Ciketing RT.02

RW. 09, Kelurahan Mustika Jaya, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi dalam hal ini memberikan kuasa kepada Machasinrochman, S.H. Dan Abdul Wahit, S.H,M.H. beralamat di Kantor Advokat / Konsultan Hukum Machasinrochman, S.H & Partners



tanggal

19

Desember

2016,


selanjutnya

disebut

TERBANDING VI, semulaPENGGUGAT VI ; 7. KURMI BINTI KURIS., bertempat tinggaldi

Kampung Ciketing RT.02

RW. 09, Kelurahan Mustika Jaya, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Machasinrochman, S.H. Dan Halaman 2 dari 22Putusan Nomor : 65/PDT/2017/PT.BDG

Abdul Wahit, S.H,M.H. beralamat di Kantor Advokat / Konsultan Hukum Machasinrochman, S.H & Partners


Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi khusus tanggal


19 Desember 2016, yang selanjutnya disebut

TERBANDING VII, semula PENGGUGAT VII ; Dan : Pemerintah Kelurahan Mustika Jaya, Kecamatan Mustika Jaya Kota Bekasi, berkedudukan

di Jalan Raya Mustika Jaya, Tambun Kota

Bekasi, yang selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING, semuala TERGUGAT II ; PENGADILAN TINGGI tersebut ; Membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 8 Februari 2017, No.65/PEN/PDT/2017/PT.BDG tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ; Telah membaca berkas perkara Nomor : 95/Pdt.G/2016/PN.Bks, dan suratsurat lain yang berkenaan dengan perkara ini sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ; TENTANG DUDUK PERKARANYA Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Februari 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi

pada

tanggal

19

Februari

2016di

bawah

Register

perkara

Nomor95/Pdt.G/2016/PN.Bks, telah mengajukan gugatan sebagai berikut : 1.

Bahwa pada zaman dahulu di Kampung Ciketing Jawa, Desa Mutika Jaya Kecamatan Tambun kabupaten Bekasi sekarang Kampung Ciketing Kelurahan Mustika Jaya Kecamatan Mustika Jaya Kota Bekasi pernah hidup sepasang suami istri bernama KERING dan RIMAH binti MIDAN.

2.

Bahwa dari perkawinan Kering dan Rimah Binti Midan tersebut memiliki 2 (dua ) orang anak masing - masing bernama OMPONG dan IMIH.

3.

Bahwa KERING dan RIMAH binti Midan pada saat ini telah meninggal dunia.

4.

Bahwa OMPONG bin Kering semasa hidupnya telah melakukan perkawinan dengan NOSIH binti KA’IN, dan telah pula dikaruniai 4 ( empat) orang anak masing - masing bernama OMIH, OMIN, ONIH dan JEME ( Penggugat II).

Halaman 3 dari 22Putusan Nomor : 65/PDT/2017/PT.BDG

5.

Bahwa OMIH pada saat ini telah menlnggal dunia yang semasa hidupnya telah menikah dengan MIAN yang mana dari perkawinan tersebut mempunyai 2 (dua ) orang anak yang masing - masing bernama MINTAR SAIJA bin MIAN dan TARMAN bin MIAN (Penggugat III dan Penggugat IV).

6.

Bahwa OMIN pada saat ini telah meninggal dunia yang semasa hidupnya telah melakukan perkawinan dengan TANI dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama TASIM ( Penggugat V ).

7.

Bahwa ONIH bin OMPONG pada saat ini telah meninggal dunia dan yang selama hidupnya telah melakukan perkawinan dengan KURIS dan dikaruniai 2 ( dua ) orang anak masing - masing bernama RISMA bin KURIS dan KURMI bin KURIS (Penggugat VI dan Penggugat VII).

8.

Bahwa JEME bin OMPONG pada saat ini masih hidup (Penggugat II).

9.

Bahwa IMIH BIN KERING pada saat ini telah meninggal dunia dan semasa hidupnya melakukan perkawinan dengan ELY yang mana dari perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama EMEH binti ELY (Penggugat I).

10.

Bahwa dengan telah meninggalnya Rimah Binti Midan Para Penggugat adalah ahli waris dan ahli waris Pengganti dari Rimah Binti Midan.

11.

Bahwa semasa hidupnya RIMAH binti MIDAN mempunyai sebidang tanah dengan kikitir (C) No. 1349 persil 163 seluas lebih - kurang 12.080 M 2 atas nama Rimah binti Midan terletak dahulu di desa Kampung Babakan Sumur Kramat, Kecamatan Tambun Bekasi berubah menjadi Kampung Ciketing Jawa Desa Mustika Jaya sekarang menjadi Kelurahan Mustika Jaya Kecamatan Mustika Jaya Kota Bekasi dengan batas - batas sebagai berikut: Sebelah Barat

: Jalan Raya Mustika Jaya - Tambun.

Sebelah Utara

: Jalan desa.

Sebelah Timur

: Tanah H. Bote.

Sebelah Selatan : Jalan desa. 12.

Bahwa tanah milik Rimah Binti Midan sebagaimana tersebut pada angka 11 (sebelas) pada Tahun 1970 sampai dengan Tahun 1973 sebagian tanah yang dikuasai oleh Ompong (orang tua Penggugat II dan kakek Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI dan Penggugat VII ) seluas lebih kurang 8.764 m2 dengan batas - batas : Sebelah Barat : Jalan Raya Mustika Jaya - Tambun. Sebelah Utara : Jalan desa. Sebelah Timur : jalan desa. Sebelah Selatan : Jalan desa. Halaman 4 dari 22Putusan Nomor : 65/PDT/2017/PT.BDG

di sewa oleh Pemerintah Desa Mustika Jaya yang pada saat sebagai Kepala Desa Mustika Jaya adalah H. Natrom Nursyamsu dengan harga sewa untuk setiap Tahunnya sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah). Selanjutnya mohon disebut sebagai barang sengketa . 13.

Bahwa pada Tahun 1974 Ompong bin Kering meninggal dunia dan setelah Ompong bin Kering meninggal dunia barang sengketa tersebut tetap dikuasai oleh Pemerintah Kelurahan Mustika Jaya Kecamatan Mustika Jaya Kota Bekasi dan digunakan untuk lapangan tanpa alas hukum yang sah.

14.

Bahwa Para Penggugat keberatan atas penggunaan tanah peninggalan Rimah binti Midan yang di gunakan untuk lapangan dan telah berkali - kali menanyakan berkaitan dengan barang sengketa tersebut kepada Tergugat II dan tahu - tahu pada Tahun 1999 Tergugat II menunjukkan surat pelepasan hak tanggal 20 1 - 1970 dan telah pula ditunjukkan Surat Penjual Tanah Pekarangan Dengan Mutlak tanggal 28-2-1970 oleh Ompong dan juga Emeh.

15.

Bahwa dengan ditunjukkannya surat pelepasan hak tanggal 20 -1-1970 dan surat penjual tanah pekarangan dengan mutlak tanggal 28-2-1970 oleh Tergugat II adalah upaya Tergugat II untuk tetap menguasai barang sengketa peninggalan Rimah Binti Midan dengan cara melawan hukum karena surat surat pelepasan hak tanggal 20 - 1 - 1970 dan surat penjual tanah pekarangan dengan mutlak tanggal 28 - 2 - 1970 sangat direkayasa dan tidak memenuhi syarat sebagaimana ketentuan pasal 1320 KUHPerdata.

16.

Bahwa secara hukum setelah Rimah binti Midan meninggal dunia maka sebagai ahli waris sahnya adalah Ompong dan Imih sehingga terhadap barang sengketa apabila akan di lepaskan ataupun akan di jual lepas maka sewajibnyalah secara hukum apabila Ompong bin Kering dan Imih binti Kering menyetujuinya yaitu melakukan tanda tangan atau cap jempol namun karena Imih binti Kering telah meninggal dunia maka sebagai ahli waris pengganti yang sah dari Imih binti Kering adalah Emeh binti Ely (Penggugat I).

17.

Bahwa didalam surat pelepasan hak tanggal 20 -1 -1970 dan surat penjual tanah pekarangan dengan mutlak tanggal 28 - 2 - 1970 sangatlah direkayasa karena Ompong bin Kering dan Emeh binti Ely ( Tergugat II ) tidak pernah menyatakan melepas ataupun menjual tanah pekarangan dengan lepas atas barang sengketa tersebut kepada Tergugat II dan selain itu dipaksakan dan melawan hukum karena didalam suratpelepasan hak tanggal 20 - 1 - 1070 yang menyatakan hanyalah Ompong sedangkan Emeh tidak pernah menyatakan melepas atau menjual barang sengketa meskipun terdapat cap jempol Emeh binti Ely ( Penggugat I). Halaman 5 dari 22Putusan Nomor : 65/PDT/2017/PT.BDG

18.

Bahwa penguasaan barang sengketa oleh Tergugat II dengan mendasarkan pada surat pelepasan hak tanggal 20-1-1970 dan surat penjuai tanah pekarangan dengan mutiak tanggal 28-2-1970 yang dibuat secara melawan hukum .

19.

Bahwa pada Tahun 2012 barang sengketa peninggalan Rimah binti Midan tanpa alasan sah secara melawan hukum dikuasai oleh Pemerintah Kota Bekasi (Tergugat I).

20.

Bahwa penguasaan barang sengketa oleh Tergugat I sejak Tahun 1974 sampai dengan Tahun 1999 dan Tergugat II sejak Tahun 2012 sampai dengan sekarang adalah perbuatan melawan hukum maka sudah sewajibnyalah apabila Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk menyerahkan barang sengketa kepada Para Penggugat.

21.

Bahwa atas perbuatan melawan hukum Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana tersebut diatas, Para Penggugat telah dirugikan secara materiil yaitu Para Penggugat tidak dapat menikmati atas barang sengketa yang mana apabila disewakan sejak Tahun 1974 sampai dengan Tahun 2016 yaitu terhitung selama 42 (empat puluh dua ) Tahun yaitu oleh Pemerintah Kelurahan Mustikajaya (Tergugat II) sejak Tahun 1974 sampai dengan Tahun 1999 yaitu selama 25 ( dua puluh lima ) Tahun dan oleh Pemerintah Kota Bekasi sejak Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016 yaitu selama 4 (empat) Tahun yang untuk setiap Tahunnya apabila disewakan adalah dengan rata - rata Rp. 50.000.000,- (tiga puluh juta rupiah ) maka oleh karenanya kerugian materiil yang di derita Para Penggugat adalah : a. Oleh Pemerintah Kelurahan Mustikajaya sebesar Rp. 50.000.000.- x 25 Tahun = Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh rupiah ) b. Oleh Pemerintah Kota Bekasi ( Tergugat I) sebesar Rp. 50.000.000,- x 4 Tahun = Rp. 200.000.000,-

22.

Bahwa Para Penggugat telah berulangkali melakukan upaya damai untuk menyelesaikan permasalahan dalam perkara ini baik menemui Tergugat I maupun Tergugat II namun sampai saat ini tidak pernah tercapai.

23.

Bahwa Para Penggugat khawatir terhadap barang sengketa akan dipindah tangankan kepada pihak lain seperti yang pernah dialami yaitu yang tadinya dikuasai Tergugat II sekarang dikuasai oleh Tergugat I sehingga dengan demikian terdapat kekhawatiran yang kuat barang sengketa akan berpindah tangan maka oleh karenanya mohon terhadap barang sengketa dilakukan penyitaan.

24.

Bahwa Gugatan Penggugat adalah berdasarkan dasar hukum dan bukti - bukti yang kuat maka Para Pengggugat mohon putusan dalam perkara ini dapat Halaman 6 dari 22Putusan Nomor : 65/PDT/2017/PT.BDG

dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat verzet, banding maupun kasasi (Uit Voer Baar Bij Vooraad ). Berdasarkan hal - hal sebagaimana tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Negerl Bekasi berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut: 1.

Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

2.

Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas barang sengketa berupa sebidang tanah dengan kikitir (C) No. 1349 persil 163 seluas lebih - kurang 8.764 M 2 atas nama Rimah binti Midan terletak dahulu di Kampung Babakan Sumur Kramat, Kecamatan Tambun Bekasi, berubah menjadi Kp.Ciketing Jawa Desa Mustika Jaya Kecamatan Bantar Gebang - Kota Bekasi sekarang Kelurahan Mustika Jaya Kecamatan Mustika Jaya Kota Bekasi dengan batas - batas sebagai berikut: - Sebelah Barat

: Jalan Raya Mustika Jaya - Tambun.

- Sebelah Utara

: Jalan desa.

- Sebelah Timur

: Jalan desa.

- Sebelah Selatan : Jalan desa. 3.

Menyatakan barang sengketa berupa sebidang tanah dengan kikitir (C) No. 1349 persil 163 seluas lebih - kurang 8.764 M2 atas nama Rimah binti Midan terletak dahulu di Kampung Babakan Sumur Kramat, Kecamatan Tambun Bekasi, berubah menjadi Kp. Ciketing Jawa Desa Mustika Jaya Kecamatan Bantar Gebang - Kotamadya Bekasi sekarang Kelurahan Mustika Jaya Kecamatan Mustika Jaya Kota Bekasi dengan batas - batas sebagai berikut: -

Sebelah Barat

: Jalan Raya Mustikajaya - Tambun.

-

Sebelah Utara

: Jalan desa.

-

Sebelah Timur

: Jalan desa.

-

Sebelah Selatan : Jalan desa.

adalah milik Rimah Binti Midan. 4.

Menyatakan Para Penggugat yaitu EMEH BINTI ELLY, JEME BIN OMPONG, MINTAR SAIJA BIN MIAN, TARMAN BIN MIAN, TASIM BIN OMIN, RISMA BINTI KURIS, KURMI BINTI KURIS adalah ahli waris dan ahli waris pengganti dari Rimah Binti Midan;

5.

Menyatakan penguasan barang sengketa oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum.

6.

Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sebagai berikut:


a. Pemerintah Kelurahan Mustikajaya ( Tergugat II ) sebesar Rp. 50.000.000.- X 25 Tahun = Rp. 1.250.000.000,- ( satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah ). b. Pemerintah Kota Bekasi (Tergugat I) sebesar Rp. 50.000.000,- x 4 Tahun = Rp. 200.000.000,- (dua ratus jua rupiah). Secara cash / tunal kepada Para Penggugat. 7.

Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapapun yang menguasai barang sengketa untuk menyerahkan dalam keadaan baik dan kosong serta lepas dari beban apapun dan apabila diperlukan dalam rangka pengosongan dengan bantuan alat keamanan negara kepada Para Penggugat.

8.

Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding, maupun kasasi (vit voer baar bij voorad ).

9.

Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU Apabila yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bekasi berpendapat lain para Penggugat mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa ; Menimbang, bahwa

terhadap gugatan Penggugat tersebut Para

Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut : 1. DALAM EKSEPSI GUGATAN BERSIFAT NEBIS IN IDEM Pihak yang sama, obyek gugatan yang sama serta dasar yang sama telah diperiksa dan diputus oleh peradilan perdata serta telah memperoleh kekuatan hukum tetap (In Kracht Van Gewijsde) yakni: -

Pihak: OMPONG bin KERING dkk vs. LURAH MUSTIKAJAYA ;

-

Obyek gugatan : perbuatan melawan hukum atas kepemilikan hak atas tanah seluas 6.020 M2 yang tercakup dalam luasan 8.764 M2 terletak di Kampung Ciketing Jawa, Kelurahan Mustika Jaya, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi yang dikenal dengan Lapangan Bola Mustikajaya ;

-

Dasar gugatan Girik C.1349 Persil 163 atas nama RIMAH binti MIDAN seluas 12.080 M2 yang terletak di Kampung Ciketing Jawa, Kelurahan Mustika Jaya, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi.


sebagaimana

Putusan

Pengadilan

Negeri

Bekasi

Nomor

6/Pdt.G/1999/PN.BKS tertanggal 23 Juni 1999 jo. Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 450/Pdt/1999/PT.BDG tertanggal 27 Juni 2000 jo. Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 3847 K/PDT/2001 tertanggal 11 April 2002. Amar Putusan peradilan perdata tersebut menyatakan Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT serta dalam pertimbangan hukumnya secara eksplisit menyebutkan tanah seluas 12.080 M2 telah habis dialihkan kepada pihak lain (ex. Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 450/Pdt/1999/PT.BDG tertanggal 27 Juni 2000) Dengan ditolaknya gugatan PARA PENGGUGAT maka secara substansial Majelis Hakim sudah memeriksa pokok perkara, sehingga Pengadilan dilarang melakukan pemeriksaan berulang tehadap pihak yang sama, obyek dan dasar yang sama yang telah diputus oleh Pengadilan sebelumnya yang telah berkekuatan hukum tetap dengan Amar menolak/mengabulkan Gugatan, sebagaimana ketentuan hukum sebagai berikut: -

Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum (KUH) Perdata jo. ;

-

Pasal 60 (1) Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I. Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi jo.;

-

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang berkaitan dengan NebisIn Idem jo. ;

-

Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 1266 K/Pdt/2001 jo.;.

-

Doktrin hukum M.YAHYA HARAHAP, SH dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 42.

2. GUGATAN BERSI FAT SUB JUDICE Gugatan

PARA

PENGGUGAT

bersifat

Sub

Judiceyanq

pemeriksaannya bergantung pada Putusan Perkara yang lain dimana dalam perkara yang berbeda pada butir 1 PARA PENGGUGAT tengah mengajukan upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali (PK) melalui penyampaian Memori Peninjauan Kembali tertanggal 13 Maret 2015 yang hingga saat ini tengah dalam Pemeriksaan Majelis Hakim Mahkamah Agung R.I. tingkat PK. Bahwa pihak-pihak, obyek gugatan dan dasar gugatan PARA PENGGUGAT

dalam

perkara

Peninjauan

Kembali

identik

dan


sebangun dengan perkara aquo sehingga untuk efisiensi persidanqan, pelaksanaan asas hukumNebis in idem serta menghindari Putusan yang saling kontradiktif antara Perkara PK dengan Perkara aquo maka Gugatan PARA PENGGUGAT patut dinyatakan tidak dapat diterima (Niet On VankeHjk Verklaard). 3. POKOK PERKARA 1.

Hal yang telah kami kemukakan dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan dengan pokok perkara.

2.

Kami menolak seluruh dalil PARA PENGGUGAT kecuali yang secara tegas dinyatakan kebenarannya.

3.

Bahwa terdapat fakta hukum yang diakui oleh PARA PENGGUGAT dalam gugatannya halaman 4 dan halaman 5 yakni: -

Adanya Surat Pelepasan Hak (SPH) tertanggal 20 Januari 1970 (selanjutnyadisebut SPH) ;

-

Adanya Surat Penjual Tanah Pekarangan dengan Mutlak tanggal 28 Pebruari1970;

-

Ahli waris RIMAH binti MIDAN yang tersisa pada saat itu hanyalah Sdr.OMPONG bin KERING dan EMEH binti ELY;

-

Sdr.OMPONG bin KERING membubuhkan tandatangannya dalam dokumen SPH;

-

Sdr. EMEH binti ELY membubuhkan cap jempolnya dalam dokumen SPH. Dengan membubuhkan cap jempol Sdr.EMEH binti ELY secara substansi menyetujui adanya peralihan hakatastanah kepada Pemerintah Kota Bekasi.

4. Bahwa SPH dan Surat Penjual Tanah Pekarangan dengan Mutlak bersifat

sah dan memiliki kekuatan hukum karena telah dilakukan uji materil oleh Putusan

Pengadilan

yang

berkuatan

hukum

tetap

yakni

Putusan

Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 6/Pdt.G/1999/PN.BKS tertanggal 23 Juni 1999 jo. Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 450/Pdt/1999/ PT.BDG tertanggal 27 Juni 2000 jo. Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 3847 K/PDT/2001 tertanggal 11 April 2002. 5. Secara yuridis, substansi yang terkandung dalam Putusan yang telah

berkekuatan hukum tetap haruslah dianggap benar dan memiliki kekuatan hukum sampai adanya Putusan PKyang membatalkan/memperbaikinya. 6. Bahwa tanah lapangan bola Mustikajaya merupakan aset daerah Kota

Bekasi dan memenuhi kriteria Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala


BPN Nomor 500-468 tertanggal 12 Pebruari 1996 perihal Status tanah Negara dan Masalah Ruislagh Tanah-Tanah Pemerintah yaitu : -

Adanya bukti perolehan hak atas tanah berupa Surat Pelepasan Hak (SPH) tertanggal 20 Januari 1970 (selanjutnya disebut SPH) dan Surat Penjual Tanah Pekarangan dengan Mutlak tanggal 28 Pebruari 1970 ;

-

Tercatat

dalam

Kartu

Inventarisasi

Barang

(KIB)

Kecamatan

Mustikajaya; -

Dikuasai

secara

fisik

oleh

Pemerinntah

Kota

Bekasi

yang

pemanfaatannya sebagai sarana olahraga; -

Biaya pemeliharaan lapangan bola Mustikajaya bersumber pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi.

7. Bahwa karena perolehan tanah lapangan bola Mustikajaya didasarkan

dokumen hukum SPH dan Surat Penjual Tanah Pekarangan dengan Mutlak maka tindakan penguasaan, pemanfaatan dan pemeliharan bukanlah perbuatan melawan hukum karena sehingga petitum ganti kerugian maupun pengosongan tanah sengketa bersifat berlebihan (hiperbola) dan tidak memiliki alasan hukum sehingga patut ditolak oleh Majelis Hakim. 8.

Kami menolak pengajuan Sita Jaminan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 227 HIR berupa adanya

kemungkinan

tanah

sengketa

dialihkan/dipindahtangankan

mengingat TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah lembaga publik serta pemanfaatan tanah sengketa juga digunakan oleh publik (masyarakat sekitar) untuk sarana olahraga. Begitupula regulasi melarang pihak manapun untuk malakukan penyitaan terhadap aset daerah sebagaimana ketentuan Pasal 50 Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 9.

Kami menolak Putusan serta merta (uitvoerbarbij vooraag) karena tidak sesuai SEMA Nomor 3 Tahun 2000 yang antara lain mempersyaratkan adanya akta autentik dan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap incasu PARA PENGGUGAT tidak memenuhi kriteria tersebut.

Berdasarkan hal tersebut di atas, kami mohon Majelis Hakim untuk memutus sebagai berikut: A.

EKSEPSI -

Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT I dan II;

-

Menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) Halaman 11 dari 22Putusan Nomor : 65/PDT/2017/PT.BDG

POKOK PERKARA

B.

-

Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya ;

-

Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon Putusan yang seadiladilnya (Ex Aequo Et Bono). Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugatbtersebut Pengadilan Negeri Bekasi telah menjatuhkan putusan tanggal 21 September 2016, Nomor : 95/Pdt.G/2016/PN.Bks, yang amarnya sebagai berikut : MENGADILI : DALAM EKSEPSI -

Menolak Eksepsi dari Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA 1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian; 2. Menyatakan barang sengketa berupa sebidang tanah dengan kikitir (C) No. 1349 persil 163 seluas lebih-kurang 8.764 M2 (delapan ribu tujuh ratus enam puluh empat meter persegi) atas nama Rimah binti Midan yang terletak dahulu di Desa Kampung Babakan Sumur Kramat, Kecamatan Tambun Bekasi, sekarang berubah menjadi Kampung Ciketing Jawa, Desa Mustika Jaya sekarang menjadi Kelurahan Mustika Jaya, Kecamatan Mustika Jaya, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, dengan batas-batas sebagai berikut: -

Sebelah Barat

: Jalan Raya Mustika jaya – Tambun,

-

Sebelah Timur

: Jalan Desa,

-

Sebelah Utara

: Jalan Desa,

-

Sebelah Selatan

: Jalan Desa,

Adalah milik Rimah Binti Midan; 3. Menyatakan Para Penggugat yaitu: 1. Emeh binti Ely, 2. Jeme bin Ompong, 3. Mintar Saija bin Mian, 4. Tarman bin Mian, 5. Tasim bin Omin, 6. Risma binti Kuris,7. Kurmi binti Kuris, adalah Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti dari almarhum Rimah binti Midan; 4. Menyatakan penguasaan barang sengketa oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum; 5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat uang sebesar/senilai Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) perTahun dan terhitung sejak Tahun 2015 sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap/pasti; Halaman 12 dari 22Putusan Nomor : 65/PDT/2017/PT.BDG

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapapun yang menguasai tanah sengketa untuk menyerahkan dalam keadaan baik dan kosong serta lepas dari beban apapun kepada Para Penggugat; 7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.331.000,- (dua juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ; 8. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya; Membaca

Risalah

PernyataanPermohonan

Banding

Nomor

:95/Pdt.G/2016/PN.Bks. yang dibuat oleh BEBET UBAIDILAH AFFANDI, S.H.,M.H.Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, yang menyatakan bahwa pada tanggal 4 Oktober 2016TergugatI melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan

agar

perkaranya

Bekasitanggal 21 September

yang

diputus

2016 Nomor

oleh

Pengadilan

Negeri

95/Pdt.G/2016/PN.Bks, untuk

diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding; Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita dan Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama kepada Para Terbanding / Para Penggugat pada tanggal 29 Nopember 2016 ; Membaca Surat Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding / Tergugat I,tertanggal 28 Nopember 2016,yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 29 Nopember 2016 ; Membaca Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, yang menyatakan bahwa mengenai memori banding tersebut telah diberitahukan dan salinannya telah disampaikan secara sah dan seksama kepada Terbanding / Penggugat pada tanggal 2 Desember 2016 ; Membaca Surat Tambahan Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding / Tergugat I, tertanggal 21 Desember 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 21 Nopember 2016 ; Membaca Risalah Pemberitahuan Dan Penyerahan Tambahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, yang menyatakan bahwa mengenainTambahan memori banding tersebut telah diberitahukan dan salinannya telah disampaikan secara sah dan seksama Halaman 13 dari 22Putusan Nomor : 65/PDT/2017/PT.BDG

kepada Para Terbanding / Para Penggugat pada tanggal 21 Desember 2016 dan kepada Turut Terbanding / Tergugat II pada tanggal 23 Desember 2016 ; Membaca Surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Para Terbanding / Para Penggugat tertanggal 21 Desember 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 21 Desember 2016 ; Membaca Risalah Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, yang menyatakan bahwa mengenai kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan salinannya telah disampaikan secara sah dan seksama kepada Para Pembanding / Para Tergugat I pada tanggal 11 Januari 2017 ; Membaca Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) yang dibuat oleh BEBET UBAEDILAH AFANDI, SH. MH Panitera pada Pengadilan Negeri Bekasi, yang menyatakan bahwa pihak pembanding, pihak para terbanding, pihak turut terbanding tidak menggunakan haknya melakuka pemeriksaan berkas ( Inzage ) sampai lewat waktu yang telah ditentukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi, sesuai dengan Surat Pemberitahuan Memerkiksa Berkas kepada pihak pembanding, pihak para terbanding, pihak turut terbanding terhadap perkara No. 95 / Pdt. G / 2016 / PN. Bks, yang menyatakan bahwa berkas pemeriksaan perkara telah selesai diminutasi (geminuteerd) dan ia/mereka dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 95/Pdt.G/2016/PN.Bks, yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bekasipada tanggal 21 September 2016, yang dimohonkan banding pada tanggal 4 Oktober 2016di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi, sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung guna pemeriksaan lebih lanjut dalam peradilan tingkat banding; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA Menimbang,

bahwa

permohonan

banding

dari

Kuasa

Hukum

Pembanding / TergugatI tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima; Menimbang, bahwa Pembanding /Tergugat Idi dalam memori bandingnya telah memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara


aquo pada tingkat banding membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama, Nomor 95/Pdt.G/2016/PN.Bks, tanggal 21 September 2016 dan selanjutnya Mengadili Sendiri, dengan mengemukakan alasan hukum keberatannya yang pada pokoknya sebagai berikut : A. EKSEPSI. 1 GUGATAN BERSIFAT NEBIS IN IDEM Kami berkeberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakm PN. Bekasi pada halaman 23 s/d 25 mengenai Nebis In Idem yang menyatakan perkara aquo berbeda pihaknya dengan perkara No.6/Pdt.G/1999/PN.Bks, Jo. No. 450/Pdt/1999/PT.Bdg, tertanggal 27 Juni 2000, Jo.No.3847 K/PDT/2001, yakni berbeda Penggugat nya dengan posisi Sdri. EMEH Binti ELI sebagai Penggugat yang dalam perkara tahun 1999bertindak sebagai Turut Tergugat merupakan kekeliruan penerapan hukum ; DALAM EKSEPSI. Menimbang, bahwa setelah mempelajari pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama No. 95/Pdt.G/2016/PN.Bks, tanggal 21 September 2016, maka Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang menolak Eksepsi dari Tergugat / Pembanding dapat dibenarkan dan dikuatkan, akan tetapi mengenai dalam pokok perkara akan di pertimbangankan seperti diuraikan dibawah ini : DALAM POKOK PERKARA : Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari gugatan Penggugat / Terbanding dalam perkara ini, maka yang menjadi permasalahan Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Terbnading adalah tentang sebidang tanah peninggalan Rimah Binti Midan, yang belum dibagi warisan oleh para Penggugat / Terbanding, dengan ketitir C No. 1349, persil 163, luas ± 12.080 M2, atas nama Rimah Binti Midan yang terletak

di Desa Kampung

Babakan Sumur Kramat, Kecamatan Tambun Bekasi ( dahulu ) sekarang menjadi Kampung Cikiting Jaya, Desa Mustika Jaya, sekarang menjadi Kelurahan Mustika Jaya, Kecamatan Mustika Jaya, dimana atas obyek tersebut, pada tahun 1970 sampai dengan tahun 1973, sebagian dari luas tanah tersebut, yaitu seluas 8.764 M2 ( delapan ribu tujuh ratus enam puluh empat meter persegi ), dikuasai oleh Ompong Bin. Kering ( orang tua P II / Kakek P III, IV, V, VI, VII ) yang kemudian disewakan ke Pemerintah Desa Mustika Jaya dengan


harga sewa Rp.5000,- setiap bulannya. Bahwa setelah Ompong Kering meninggal dunia, tanah sengketa tetap dikuasai oleh Pemerintah Kelurahan Mustika Jaya yang digunakan untuk lapangan bola, yang pada waktu sekarang ini telah dikuasai Pemerintah Kota Bekasi, dimana menurut Pemerintah Kota Bekasi, bahwa tanah sengketa telah menjadi milik Pemerintah Kota Bekasi, yang didasarkan atas adanya surat pelepasan hak, tanggal 20-01-1970, dan adanya Surat Penjualan Tanah Perkarangan dengan mutlak tanggal 20-021970, yang dibuat oleh Ompong Bin. Kering dan Emeh dengan pihak Kelurahan Mustika Jaya ; Menimbang, bahwa dengan demikian permasalahan hukum dalam perkara ini, adalah apakah obyek sengketa yaitu tanah 8764 M2 ( delapan ribu tujuh ratus enam puluh empat meter persegi ), telah menjadi milik Tergugat I atas dasar adanya surat pelepasan hak dan surat penjualan tanah perkarangan secara mutlak tersebut dari pihak penjual yang sebaliknya pihak Penggugat / Terbanding, yang mendalilkan bahwa timbulnya surat pelepasan hak dan surat penjualan tanah perkarangan tersebut, adalah sepakatan izin pihak Tergugat / Pembanding ; Menimbang, bahwa karena kedua belah pihak saling membantah, maka masing-masing

pihak

haruslah

membuktikan

dalil-dalilnya

ataupun

bantahannya; Menimbang, bahwa sesuai dalil gugatan Penggugat / Terbanding yang mendalilkan, bawa para Pengugat yang merupakan ahli waris dari (Alm) Rimah Bin. Midan, yang telah menggugat T1, karena telah mengusai obyek sengketa secara melawan hokum yang terletak di Desa Kampung Babakan Sumur Kramat, Kecamatan Tambun Bekasi yang sekarang menjadi Kampung Ciketing Jawa, Desa Mustika Jaya, Kelurahan Mustika Jaya, dimana dulunya obyek sengketa pernah disewakan pada tahun 1970 s/d tahun 1973 kepada Pemerintah Desa Mustika Jaya, namun hingga sekarang tetap dikuasai oleh Tergugat I ( Pemerintah Kota Bekasi ), tanpa alas hak yang sah ; Menimbang, bahwa karena Penggugat mendalilkan bahwatanah sengketa pernah disewakan kepada Tergugat / Pembanding, maka secara hukum, Penggugat / Terbanding haruslah membuktikannya ; Menimbang,, bahwa sesuai fakta persidangan yang tidak dibantah kebenarannya, bahwa terbukti tanah obyek sengketa seluas 8704 M2 ( Halaman 16 dari 22Putusan Nomor : 65/PDT/2017/PT.BDG

delapanribu tujuh ratus empat meter persegi ), oleh Ompong Bin. Kering dan Emeh sebagai ahli waris dari Rimah pada tahun 1970 s/d. tahun 1973, telah menyewakan obyek sengketa pada pemerintah Kelurahan Mustika Jaya, yang sewanya Rp.5.000,- / pertahunnya, yang oleh pemerintah / Kelurahan Mustika Jaya dijadikan untuk lapangan / kepentingan umum ; Menimbang, bahwa sejak obyek sengketa dikuasai oleh T2 ( Kelurahan Mustika Jaya ) dan hingga sekarang ini obyek sengketa sebagai dikuasai oleh T2 dan TI, sebagai Pemerintah Kota Bekasi dengan dasar, bahwa obyek sengketa oleh orang tua para Penggugat, yaitu Ompong Bin. Kering telah dijual dan dilepaskan kepada Tergugat ; Menimbang, bahwa sesuai dalil Pengguat yang menyatakan bahwa adanya surat bukti pihak Tergugat yaitu berupa bukti P-3, P-4, yang sama dengan bukti TI, II -5 dan TI, II -6, yaitu berupa surat pelepasan hak dan surat penjualan tanah perkarangan dengan mutlak atas obyek sengketa adalah tidak benar dan rekayasa pihak Tergugat ; Menimbang, bahwa dengan demikian, maka adalah kewajibanPenggugat / Terbanding, untuk membuktikan ketidak absahan bukti-bukti tersebut diatas ; Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Tinggi membahas kekuatan bukti-bukti tersebut diatas ( bukti TI, II -5, TI, II -6, P-3, P-4 ) perlu menegaskan bahwa bukti-bukti tersebut dalam pemeriksaan tingkat pertama dinyatakan tidak dapat memperlihatkan aslinya, sehingga tidak dapat dipertimbangkan akan tetapi setelah mempelajari bukti yang diajukan pihak Tergugat / Pembanding, nanti bukti TI, II –I, TI, II -2, TI, II -3 berupa putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 23 Juni 1999, No. 06/Pdt.G/1999/PN.Bks Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 27 Juni 2000 Jo. Putusan MARI tanggal 11 April 2002, No. 3847/K/PDT/2001, dimana atas bukti-bukti tersebut, telah juga pernah diajukan sebagai bukti-bukti dalam perkara diatas dan sesuai bukti TI, II –I, TI, II -2 dan T-I, II -3, telah menjelaskan bahwa bukti TI, II -5, TI, II -6, P3-P4, adalah bukti yang aslinya dapat diperlihatkan / dicocokkan, dan agar adanya kepastian hukum, maka bukti-bukti tersebut, walaupun dalam perkara ini tidak dapat diperlihatkan aslinya, akan tetapi karena dalam perkara terdahulu, telah dapat memperlihatkan aslinya, maka bukti-bukti tersebut, haruslah dinilai sesuai dengan aslinya dan sah untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti ;


Menimbang, bahwa sesuai dalil para Penggugat / Terbanding, bahwa obyek sengketa seluas 8764 (delapan ribu tujuh ratus enam puluh empat meter persegi) adalah warisan para Penggugat / Terbanding yang belum dibagi, dan sejak tahun 1970 s/d sekarang telah dikuasai Tergugat secara tanpa hak dan melawan hukum, dan obyek sengketa pernah disewakan pada Tergugat pada tahun 1970 s/d 1973 ; Menimbang, bahwa sesuai bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat / Terbanding dalam persidangan, demikian juga dengan bukti-bukti yang telah diajukan

Pembanding

/

Tergugat,

maka

bukti

yang

relevan

untuk

dipertimbangkan adalah bukti P3, P4 yang sama dengan bukti TI, II -5 dan TI, II -6 yaitu berupa surat pelepasan hak dan surat penjualan tanah perkarangan dengan mutlak, dimana kedua bukti surat tersebut, yang menjadi alas hak yang diajukan Penggugat / Terbanding maupun Tergugat / Pembanding ; Menimbang, bahwa kedua surat bukti tersebut ( P3,P4 dan TI, II -5, TI, II 6, oleh pihak Penggugat / Terbanding, disangkal dan menyatakan surat tersebut adalah rekayasa Tergugat / Pembanding, sebaliknya pihak Pembanding / Tergugat menyatakan kedua surat tersebut, adalah sah ; Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti surat P3 maupun TI, II -5 yaitu berupa surat pelepasan hak, tertanggal 20-1-1970, maka sesuai bukti tersebut, telah terbukti bahwa Ompong Bin. Kering anak dari Rimah sebagai pemilik tanah girik No. 1349, persil 163, luas 8764 M2 (delapan ribu tujuh ratus enam pulh empat meter persegi) yang terletak di Kampung Djawa Desa Mustika Djaya Kecamatan Tambun, secara jelas melepaskan hak miliknya (obyek sengketa) yang telah dibeli oleh kelurahan untuk dijadikan tata kota ; Menimbang, bahwa atas bukti tersebut, maka terbukti bahwa atas obyek sengketa oleh Ompong Bin. Kering sebagai ahli waris dari Rimah yang disetujui oleh ahli waris lainnya yaitu Emeh dan kedua ahli waris tersebut adalah sebagai ahli waris yang sah dariRimah ( istri dari Kering ) telah melepaskan haknya dengan cara menjual kepada Tergugat, pelepasan hak mana diketahui oleh saksi-saksi, dan dilihat dan diketahui oleh Kepala Desa Mustika Djaya setempat dan diketehui oleh camat pada kecamatan dimana obyek sengketa berada ; Menimbang, bahwa bukti P3, TI, II -5 tersebut, juga dikuatkan dengan bukti P4, yang sama dengan bukti TI, II -6, berupa surat penjualan tanah perkarangan dengan mutlak /

yang merupakan obyek

sengketa ) telah


membuktikan bahwa atas obyek sengketa tersebut oleh Ompong Bin Kering pada tanggal 28-2-1970, telah menjual obyek sengketa seluas 8764 M2 (delapan ribu tujuh ratus enam puluh empat meter persegi ), yang merupakan bagian dari miliknya seluas 1,206 Ha, yang terletak di Kampung Ciketing Desa Mustika Jaya, Kecamatan Tambun, Bekasi, yang dijual secara mutlak kepada Pemerintah / Desa Mustika Jaya, dengan harga Rp.87640 (delapan puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh rupiah ), yang penjualan tersebut dibuat dihadapan kepala desa, dengan diketahui oleh saksi-saksi dan pemiliknya ; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3, P4, TI, II -5 dan TI, II -6 tersebuttelah terbukti bahwa atas obyek sengketa, oleh ahli waris yang sah dari Rimah, yaitu Ompong Bin. Kering dan Emeh, telah melepaskan haknya dan telah menjualnya kepada pemerintah desa Mustika Jaya ( Tergugat ) dan terbukti bagian warisan milik dari Ompong Bi. Kering seluas 8764 M2 (delapan ribu tujuh ratus enam puluh empat meter persegi) telah dijual kepada Tergugat ; Menimbang, bahwa sesuai bukti P4, TI, II -6 tersebut, bahwa surat penjualan atas tanah perkarangan, yang merupakan obyek sengketa dalam perkara ini telah dilakukan dihadapkan kepada kepala desa maka jual beli tersebut adalah sah secara hukum, dimana surat penjualan atas tanah perkarangan tersebut, telah memenuhi prinsip hukum jual beli atas tanah, yang dikenal oleh hukum pertanahan Indonesia yaitu adanya prinsip terang dan tunai terang berarti obyek jual beli demikian dihadapan pejabat pemerintah / kepala desa setempat, tunai dalam arti harga atas obyek telah disepakati dan diterima oleh penjual ; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa pihak Penggugat / Terbanding yang mendalilkan bahwa atas obyek sengketa tidak pernah dialihkan pada pihak lain yaitu pihak Tergugat, tidak dapat membuktikannya dan bukti-bukti, lainnya yang diajukan pihak Penggugat / Terbanding, tidak dapat membuktikan kepemilikan para Penggugat / Terbanding, karena itu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ; Menimbang, berdasarkan

bahwa

bukti-bukti

selanjutnya yang

telah

pihak

Pembanding

diuraikan

diatas,

/

telah

Tergugat, berhasil

membuktikannya, maka atas obyek sengketa adalah sah milik dari Tergugat ; Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, maka seluruh gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak beralasan dan harus ditolak, kecuali Halaman 19 dari 22Putusan Nomor : 65/PDT/2017/PT.BDG

tuntutan yang menyatakan bahwa para Penggugat yaitu Emeh Binti Elly, Jeme Bin. Ompong, Mintar Saija Bin. Mian, Tarman Bin.Mian, Tasim Bin. Omin, Risma Binti Kuris, Kurmi Bin Kuris sebagai ahli waris dan ahli waris pengganti dari Rimah Binti Midan, karena tuntutan tersebut tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat, maka tuntutan tersebut dapat dikabulkan ; Menimbang, bahwan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 21 September 2016, Nomor : 95/Pdt.G/2016/PN.Bks harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya seperti / tercantum di bawah ini ; Menimbang, bahwa meskipun putusan Pengadlan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 21 September 2016 Nomor : 95/Pdt.G/2016/PN.Bks, namun karena putusan Pengadilan Tinggi menyatakan gugatan Penggugat

dikabulkan sebagian, maka Pembanding / Tergugat

dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ; Mengingat, Undang-Undang nomor 20 tahun 1947, tanggal 24 Juni 1947, tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Peraturan PerundangUndangan lainnya yang bersangkutan ; MENGADILI : -

Menerima permohonan banding dari Tergugat I / Pembanding ;

-

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi, tanggal 21 September

2016

Nomor

:

95/Pdt.G/2016/PN.Bks,

yang

dimohonkan banding ; MENGADILI SENDIRI : DALAM EKSEPSI : -

Menolak eksepsi Pembanding / Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA : -

Mengabulkan gugatan para Penggugat / para Terbanding untuk sebagian;

-

Menyatakan para Penggugat / para Terbanding, yaitu EMEH BINTI ELLY, JEME BIN OMPONG, MINTAR SAIJA BIN MIAN, TARMAN BIN


MIAN, TASIM BIN OMIN, RISMA BINTI KURIS, KURMI BINTI KURIS adalah ahli waris pengganti dari Rimah Binti Midan ; -

Menolak gugatan para Penggugat / para Terbanding selebihnya ;

-

Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.150.000, 00 ,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada hari Senin, tanggal 17 April 2017, oleh Kami H. HANIFAH HIDAYAT NOOR, S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Barat

selaku

Hakim

S.H.,M.Hum.danBERLIN

Ketua

Majelis

DAMANIK

dengan

S.H.,M.Hum.

H.

SUTOTO

masing-masing

HADI, sebagai

Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 8 Februari 2017 Nomor 65/PEN/PDT/2017/PT.BDG ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari Selasatanggal 2 Mei 2017 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, serta dibantu oleh ADANG SUHENDAR, S.H.. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara. Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis, Ttd

Ttd H. SUTOTO HADI, S.H.,M.Hum. H. HANIFAH HIDAYAT NOOR, S.H.,M.H. Ttd BERLIN DAMANIK, S.H.,M.Hum. Panitera Pengganti, Ttd ADANG SUHENDAR, S.H.


Rincian biaya perkara : 1. Meterai putusan…….Rp.

6.000,00

2. 2. Redaksi putusan ….. Rp.

5.000,00

3. 3. Pemberkasan………. Rp.139.000,00 4. J u m l a h ……………… Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah).


PT.BDG DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents