P U T U S A N Nomor 406/Pdt/2014/PT.BDG.
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.
Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :
J U M A D I, umur 55 tahun, bertempat tinggal di Kampung Tambun Permata,
RT.02/RW.08,
Kelurahan
Pusaka
Rakyat, Kecamatan Taruma Jaya, Kabupaten Bekasi, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal
21
April
2014
yang
terdaftar
di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 24 April 2014 diwakili oleh kuasanya bernama BONAPARTE SITUMORANG,SH.MH., Advokat/Konsultan
Hukum
pada
Law
Office
“Bonaparte & Partners” yang beralamat Gedung Bumi Asih Jaya Lantai 3,
di Jalan
Matraman Raya No.165-167 Jakarta Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai ………………………... ………………….Pembanding, semula Terlawan ;--
l a w a n:
1. MAHLIAN bin MUHAMAD THAHA, pekerjaan swasta ; -----------------2. MARZUKI bin MUHAMAD THAHA, pekerjaan swasta ; -----------------3. MANSUR bin MUHAMAD THAHA, pekerjaan swasta ; ------------------4. MARYAM bin MUHAMAD THAHA, pekerjaan swasta ; -----------------5. MAKIAH bin MUHAMAD THAHA, pekerjaan swasta ; -------------------6. MUNA bin MUHAMAD THAHA, pekerjaan swasta, kesemuanya beralamat di Al-Aziziyah, Makkah Al Mukarramah, Kingdom of Saudi Arabia, selaku para ahliwaris dari almarhum H.Muhammad Thaha bin H.Arbain,
Hal. 1 dari 13 hal. Putusan No. 406/Pdt/2014/PT.BDG
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 25 Maret 2013 telah diwakili oleh kuasanya bernama ZULKIFLI Kantor
MAHAFATNA,SH.,
Advokat
“Zulkifli
Advokat
pada
Mahafatna,SH.
dan
Rekan” yang berkedudukan di Jalan Raya Mabes ABRI No.1
Cilangkap
Jakarta Timur,
untuk
selanjutnya disebut sebagai ……..............…… ………. para Terbanding, semula para Pelawan ;
PENGADILAN TINGGI tersebut ; Telah membaca : 1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 20 Oktober 2014 No.406/PEN/PDT/2014/PT.BDG tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas ; ----------------------------------------------------------------------------2. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 447/PDT.VERZET/2011/PN.Bks tanggal 16 April 2014 berikut surat surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara tersebut ; --------------------
TENTANG DUDUKNYA PERKARA : Mengutip dan memperhatikan tentang hal-hal yang dalam
turunan
resmi
putusan
Pengadilan
Negeri
tercantum Bekasi
No.447/PDT.VERZET/ 2011/PN.Bks tanggal 16 April 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -------------------------------------------------------------------1. Menyatakan bahwa perlawanan terhadap putusan verstek Nomor 447/Pdt.G/2011/PN.Bks tanggal 18 April 2012 tersebut tepat dan beralasan ; -----------------------------------------------------------------------------2. Menyatakan para Pelawan semula Tergugat adalah pelawan yang benar ; ----------------------------------------------------------------------------------3. Membatalkan
putusan
verstek
Pengadilan
Negeri
Bekasi
No.447/Pdt.G/2011/PN.Bks tanggal 18 April 2012 ; ------------------------
Hal. 2 dari 13 hal. Putusan No. 406/Pdt/2014/PT.BDG
4. Menolak gugatan Terlawan semula Penggugat untuk seluruhnya ; ----5. Menghukum Terlawan semula Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.766.000,-- (satu juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah) ; -------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Pernyataan Permohonan Banding No.447/Pdt.Verzet/2011/PN.Bks jo No.22/Bdg/2014/PN.Bks yang ditanda tangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Kamis, tanggal 24 April 2014 Kuasa Terlawan telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Bekasi No.447/Pdt.Verzet/2011/ PN.Bks tanggal 16 April 2014 ; -----------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding No.447/Pdt.Verzet/2011/PN.Bks jo No.22/Bdg/2014/PN.Bks yang ditanda tangani oleh
Jurusita pengganti Pengadilan Negeri Bekasi,
pengajuan permohonan banding tersebut diatas telah diberitahukan secara patut kepada Kuasa para Terbanding pada tanggal 11 Agustus 2014 ; --------Menimbang, bahwa untuk melengkapi permohonan bandingnya, Kuasa Terlawan/Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 1 Juli 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal
1
Juli
2014,
diberitahukan/diserahkan
dimana secara
memori patut
banding
tersebut
telah
kepada
Kuasa
para
Pelawan/Terbanding pada tanggal 3 Juli 2014 ; --------------------------------------Menimbang, bahwa menanggapi memori banding tersebut diatas, Kuasa para Pelawan/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 12 Agustus 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 13 Agustus 2014, yang mana kontra memori banding tersebut sudah diberitahukan/diserahkan secara patut kepada Terlawan/ Pembanding pada tanggal 29 Agustus 2014 ; ---------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (Inzage) No.447/Pdt.Verzet/2011/PN.Bks jo No.22/Bdg/2014/PN.Bks yang ditanda tangani oleh Jurusita pengganti Pengadilan Negeri Bekasi, baik Terlawan/Pembanding maupun para Pelawan/Terbanding
telah diberikan
kesempatan untuk mempelajari / memeriksa berkas perkara (inzage)
Hal. 3 dari 13 hal. Putusan No. 406/Pdt/2014/PT.BDG
sebelum berkas tersebut dikirimkan ke- Pengadilan Tinggi Bandung untuk diperiksa dalam tingkat banding ; ----------------------------------------------------------
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA : Menimbang, bahwa karena pada waktu putusan perkara Pengadilan Negeri Bekasi No.447/Pdt.Verzet/2011/PN.Bks dibacakan dalam sidang tanggal 16 April 2014 Kuasa Terlawan hadir dipersidangan dan permohonan bandingnya diajukan dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 24 April 2014, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat
bahwa
permohonan
banding
dari
Pembanding/Terlawan
tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan dalam pasal 190 ayat (1) Reglemen Indonesia yang Dibaharui juncto
Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No.20 Tahun 1947 tentang
Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, sehingga karenanya pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; --------------------Menimbang,
bahwa
Pembanding/Terlawan
dalam
memori
bandingnya mohon agar Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, untuk selanjutnya mengadili sendiri dengan menolak perlawanan para Pelawan untuk seluruhnya dan menguatkan putusan verstek Pengadilan Negeri Bekasi No.447/Pdt.G/2011/PN.Bks tanggal 18 April 2012, karena alasan-alasan sebagai berikut : ----------------------------------1. Bahwa para Pelawan/Terbanding tidak memenuhi syarat-syarat untuk mengajukan perlawanan karena paspor milik para Pelawan pada saat ini sudah tidak berlaku (kadaluwarsa), sehingga para Pelawan berdasarkan Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia dianggap telah melepaskan kewarganegaraannya sehingga seluruh hak kepemilikan mereka atas tanah juga menjadi lepas ; -----------------2. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang pemberitahuan isi putusan verstek No.447/Pdt.G/2011/PN.Bks tanggal 18 April 2012 (putusan halaman 48 alinea ke-4) adalah keliru dan tidak cermat, sebab alamat dan keberadaan Tergugat baik di wilayah Republik Indonesia maupun diluar wilayah Republik Indonesia sudah tidak diketahui lagi, sehingga pemberitahuan isi putusan verstek yang dilakukan melalui Walikotamadya Jakarta Utara adalah sah dan tidak
Hal. 4 dari 13 hal. Putusan No. 406/Pdt/2014/PT.BDG
bertentangan dengan hukum acara. putusan
verstek
sudah
dilakukan
Karena pemberitahuan isi secara
sah,
maka
verzet
(perlawanan) yang diajukan oleh para Pelawan lebih 1 (satu) tahun setelah isi putusan diberitahukan kepadanya menurut pasal 129 HIR jo pasal 390 ayat (1) dan ayat (3) HIR adalah kedaluwarsa, sehingga seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama menolak seluruh verzet (perlawanan)
para
Pelawan
atau
setidak-tidaknya
menyatakan
perlawanan Pelawan tidak dapat diterima ; ------------------------------------3. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang terjadinya kebakaran pada tanggal 21 Nopember 1998 sebagaimana yang tercantum dalam lafadz sumpah (putusan halaman 51 alinea ke1) adalah salah, sebab tanggal terjadinya kebakaran yang diucapkan oleh Terlawan semula Penggugat dalam lafadz sumpah penambah (supletoire) pada saat itu adalah tanggal 17 Nopember 1998 sesuai dengan surat keterangan yang dibuat oleh RT, Kelurahan dan Kepolisian, sehingga kalau kemudian yang tercantum dalam lafadz sumpah ternyata berbeda, maka perbedaan itu semata-mata hanyalah kesalahan penulisan saja atau kemungkinan saja ada pihak-pihak lain yang “bermain” dengan Panitera-pengganti untuk merubah tanggal tersebut ; --------------------------------------------------------------------------------4. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang penolakan
terhadap
petitum
ke-2
gugatan
Terlawan
semula
Penggugat mengenai penyerahan uang dan surat bukti kepemilikan tanah sengketa yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat secara timbal balik adalah merupakan proses perpindahan hak milik tanah obyek sengketa atas dasar jual beli (putusan halaman 52 alinea ke-6) adalah tidak benar, sebab berdasarkan surat bukti T-1 telah jelas diuraikan bahwa penyerahan/penerimaan uang dan surat bukti kepemilikan antara Penggugat dengan Tergugat secara timbal balik itu dapat diartikan dan dipersamakan dengan telah terjadi jual-beli tanah obyek sengketa
dan sekaligus dengan kwitansi tanda penerimaan
uang harga tanah tersebut ; -------------------------------------------------------5. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang penolakan
terhadap
petitum
ke-3
gugatan
Terlawan
semula
Penggugat mengenai sahnya perpindahan hak milik atas tanah obyek
Hal. 5 dari 13 hal. Putusan No. 406/Pdt/2014/PT.BDG
sengketa dari Tergugat kepada Penggugat dalam proses jual beli adalah tidak tepat, tidak cermat dan tidak obyektif, sebab dari kalimat angka 3 surat bukti T-1 terlihat dengan sangat jelas dan tegas adanya penyerahan (levering) tanah obyek sengketa oleh H.Muhammad Thaha bin Arbain kepada Terlawan semula Penggugat (Jumadi), dimana disebutkan disitu jika selama 3 (tiga) tahun pinjaman tidak dibayar maka tanah yang diserahkan tersebut menjadi hak mutlak Terlawan ; ------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa sebaliknya para Terbanding/Pelawan dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya berpendapat bahwa semua keberatan dalam memori banding
Pembanding/Terlawan tersebut diatas
tidak beralasan dan harus ditolak dan selanjutnya mohon agar Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama ; ------------------------Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan yang tercantum dalam memori banding tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut : -------------------------------------------------------------------------------1. Bahwa habisnya masa berlaku paspor para Pelawan tidaklah berarti secara hukum mereka telah melepaskan kewarganegaraan Republik Indonesia, sebab masa berlakunya paspor tersebut masih dapat diperbaharui/diperpanjang sesuai dengan kebutuhan, dan juga hal tersebut tidak mengakibatkan hak kepemilikan para Pelawan atas tanah obyek sengketa menjadi hilang/lepas.
Sekalipun seandainya
para Pelawan bukan seorang warganegara Republik Indonesia, tidaklah berarti
hak kepemilikannya atas tanah karena pewarisan
menjadi tertutup, sebab seorang warganegara asing masih dapat memperoleh hak milik atas tanah karena pewarisan, dengan catatan bahwa yang bersangkutan dalam jangka waktu tertentu harus mengalihkan
hak
tersebut
kepada
orang
lain
yang
berkewarganegaraan Indonesia ; ------------------------------------------------2. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 129 ayat (2) HIR, tenggang waktu pengajuan perlawanan (verzet) terhadap putusan verstek dapat dibagi dalam 3 kelompok/kategori, yaitu : -
Jika putusan verstek itu diberitahukan kepada yang dikalahkan
Hal. 6 dari 13 hal. Putusan No. 406/Pdt/2014/PT.BDG
sendiri, maka perlawanan dapat diterima dalam waktu 14 hari setelah pemberitahuan ; ----------------------------------------------------
Jika
putusan
verstek tidak
diberitahukan kepada
yang
dikalahkan sendiri, maka perlawanan dapat diterima dalam waktu 8 hari setelah adanya teguran (aanmaning) sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 196 HIR ; --------------------------------
Jika putusan verstek dikalahkan
sendiri
tidak dan
diberitahukan yang
kepada
yang
bersangkutan juga tidak
datang menghadap pada saat teguran (aanmaning) dilakukan, maka
perlawanan dapat
setelah
dilaksanakannya
diterima eksekusi
dalam
waktu
sebagaimana
8
hari yang
ditentukan dalam pasal 197 HIR ; ---------------------------------------Bahwa didalam perkara a quo, selain karena pemberitahuan isi putusan verstek No.447/Pdt.G/2011/PN.Bks tanggal 18 April 2012 tidak dilakukan kepada para Pelawan semula Tergugat sendiri, juga dikarenakan hingga saat ini teguran (aanmaning) terhadap para Pelawan belum/tidak pernah dilakukan, maka tenggang waktu untuk mengajukan perlawanan yang harus diberlakukan untuk para Pelawan adalah yang termasuk didalam kelompok/kategori ke-2 yaitu dapat diterima 8 hari setelah teguran (aanmaning), sehingga dengan demikian pengajuan perlawanan oleh para Pelawan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku dan
tidak
melampaui
tenggang
waktu
yang
ditentukan
(kedaluwarsa) ; -------------------------------------------------------------------3. Bahwa karena berdasarkan lafadz sumpah yang tercantum dalam amar putusan sela Pengadilan Negeri Bekasi No.447/Pdt.G/2011/ PN.Bks tanggal 3 April 2012 disebutkan bahwa terjadinya kebakaran adalah pada tanggal 21 Nopember 1992, dan selama persidangan Terlawan semula Penggugat tidak dapat dan tidak berusaha untuk membuktikan bahwa perbedaan tanggal terjadinya kebakaran antara yang ada dalam amar putusan sela dengan surat keterangan yang dibuat oleh RT, Lurah dan Kepolisian maupun pengucapannya oleh Terlawan semula Penggugat dapat terjadi semata-mata dikarenakan kesalahan tulis oleh Panitera-pengganti atau kemungkinan adanya
Hal. 7 dari 13 hal. Putusan No. 406/Pdt/2014/PT.BDG
“permainan” antara Panitera-pengganti dengan pihak-pihak lain, maka pertimbangan
hukum
Majelis
Hakim
Tingkat
Pertama
yang
menyebutkan tentang ketidak pastian hari dan tanggal terjadinya kebakaran tersebut dapatlah dibenarkan ; ------------------------------------4. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang penolakan petitum ke 2 gugatan Terlawan semula Penggugat secara hukum dapat dibenarkan, sebab menurut Undang Undang No.5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria telah disebutkan bahwa peralihan hak atas tanah dapat terjadi karena jual beli yang dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut perundangundangan yang berlaku. Sekalipun dalam
surat bukti T-1 terdapat
klausula yang menyebutkan apabila dalam waktu 3 tahun pihak ke- I tidak membayar lunas hutangnya kepada pihak ke II, pihak ke I akan menyerahkan tanah sengketa kepada pihak ke II, namun karena ditilik dari isinya surat bukti T-1 tersebut adalah Surat Pernyataan hutang piutang dengan jaminan dan bukan akta jual beli sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria, maka surat bukti T-1 tidaklah dapat diartikan dan dipersamakan dengan proses peralihan hak atas tanah atas dasar jual beli. Demikian pula halnya dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai penolakannya terhadap petitum ke 3 gugatan Terlawan semula Penggugat mengenai sahnya perpindahan hak atas tanah sengketa dari Tergugat kepada Penggugat adalah tepat dan dapat dibenarkan secara hukum, sebab kalimat pada angka 3 dalam surat bukti T-1 tidak dapat dimaknai sebagai penyerahan (levering) karena jual beli tanah menurut hukum adat adalah merupakan perbuatan hukum yang bersifat kontan atau tunai (handeling kontante) yang tidak diperlukan adanya penyerahan (levering) obyek jual beli sebagaimana dalil yang dikemukakan oleh
Pembanding.
Kalimat pada angka 3
surat bukti T-1 adalah merupakan syarat (klausula) yang apabila hal tersebut terjadi perlu ditindak lanjuti dengan perbuatan hukum lain (in casu melakukan jual beli sesuai ketentuan yang berlaku) dan tidak serta merta menganggap kalimat angka 3 tersebut sebagai dasar sahnya peralihan hak atas tanah sengketa ; -----------------------------------
Hal. 8 dari 13 hal. Putusan No. 406/Pdt/2014/PT.BDG
5. Bahwa bertitik tolak pada keseluruhan isi surat bukti T.1, dapat ditarik kesimpulan bahwa kalimat atau ketentuan yang tercantum dalam angka 3 surat bukti tersebut adalah merupakan syarat yang dikenal dengan nama “milik beding”, dimana hal semacam itu sudah tidak dapat diberlakukan lagi dalam hukum adat sebagaimana putusan Mahkamah Agung No.3438 K/Pdt/1985
tanggal 9 Desember 1987
yang berbunyi “Perbuatan hukum menjaminkan tanah dalam suatu perjanjian hutang piutang disatu pihak, serta perbuatan hukum jual beli tanah dilain pihak, merupakan dua perbuatan hukum yang terpisah antar satu dengan yang lain. Suatu perjanjian hutang piutang dengan jaminan sebidang tanah, tidak dapat begitu saja menjadi perbuatan hukum jual beli tanah, manakala si debitur tidak melunasi hutangnya. Syarat yang dikenal dengan nama “milik beding” ini sudah lama tidak diperkenankan, terutama dalam suasana hukum adat”; Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat yang terurai diatas, maka keberatan yang disampaikan Pembanding/Penggugat dalam memori bandingnya dipandang tidak beralasan, sehingga karenanya keberatan tersebut haruslah dikesampingkan ; ------------------------------------------------------Menimbang, bahwa seksama Bekasi
setelah memeriksa dan mempelajari secara
berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Nomor 447/Pdt.Verzet/2011/PN.Bks tanggal 16 April 2014 serta
memperhatikan memori banding dari Pembanding/Terlawan maupun kontra memori banding para Terbanding/Pelawan, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai dinyatakannya para Pelawan sebagai pelawan yang benar serta ditolaknya gugatan Terlawan semula Penggugat untuk seluruhnya, sehingga pertimbangan hukum mengenai hal tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding
dalam memutus perkara ini ditingkat banding, namun tidak
sependapat dengan ditolaknya petitum angka 5 sampai dengan petitum angka 8 mengenai status kepemilikan tanah sengketa, status keahliwarisan para Pelawan, penguasaan tanah sengketa oleh Terlawan serta tuntutan pengosongan/penyerahan tanah sengketa oleh Terlawan kepada para Pelawan, sehingga untuk tuntutan yang tercantum dalam petitum angka 5
Hal. 9 dari 13 hal. Putusan No. 406/Pdt/2014/PT.BDG
sampai dengan angka 8 tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangannya sendiri sebagaimana tersebut dibawah ini ; ---Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memaknai petitum perlawanan angka 5 sampai dengan petitum angka 8 sebagai gugatan rekonvensi dapat dibenarkan secara hukum karena petitum-petitum
tersebut pada hakekatnya adalah merupakan
tuntutan balik dari pihak yang digugat (in casu para Pelawan semula Tergugat putusan verstek) atas penguasaan tanah sengketa yang dilakukan oleh Terlawan semula Penggugat,
yang diajukan bersama-sama dengan
pengajuan perlawanan (verzet) atas putusan verstek, dimana pengajuan perlawanan (verzet) atas putusan verstek itu apabila ditilik dari waktu pengajuannya dapat dipersamakan dengan pengajuan jawaban dalam perkara gugatan biasa ; ----------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah memaknai petitum perlawanan angka 5 sampai dengan angka 8 tersebut sebagai gugat balik (rekonvensi), maka konsekwensi hukumnya adalah petitum-petitum tersebut harus dipertimbangkan dan diputuskan bersamasama dengan perkara perlawanan a quo dan tidak perlu diajukan dalam bentuk gugatan tersendiri (terpisah), perkara perlawanan a quo angka 4
terlebih
lagi dalam amar putusan
telah disebutkan bahwa gugatan
Terlawan semula Penggugat ditolak seluruhnya, yang berarti
semua
tuntutannya termasuk yang mengenai kepemilikan dan penguasaannya atas tanah sengketa telah ditolak oleh Pengadilan Tingkat Pertama ; -----------------Menimbang, bahwa selain mendasarkan pada surat bukti P.1, P.3 dan P.4, juga karena tuntutan Terlawan semula Penggugat mengenai kepemilikan dan penguasaannya atas tanah sengketa ditolak seluruhnya, maka petitum perlawanan angka 5 sampai dengan angka 8 mengenai status kepemilikan tanah sengketa, status keahliwarisan para Pelawan, penguasaan Terlawan atas tanah sengketa serta tuntutan pengosongan/penyerahan tanah sengketa oleh Terlawan kepada para Pelawan dipandang cukup beralasan dan patut dikabulkan ; ------------------------------------------------------------------------Menimbang,
bahwa
berdasarkan
uraian
pertimbangan
diatas.
Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan
Hal. 10 dari 13 hal. Putusan No. 406/Pdt/2014/PT.BDG
Negeri Bekasi Nomor 447/Pdt.Verzet/2011/PN.Bks
tanggal 16 April 2014
perlu diperbaiki mengenai status kepemilikan tanah sengketa, status keahliwarisan para Pelawan/Terbanding, penguasaan tanah sengketa oleh Terlawan/Pembanding
serta
tuntutan
pengosongan/penyerahan
tanah
sengketa oleh Terlawan/Pembanding kepada para Pelawan/Terbanding, sedangkan putusan selain dan selebihnya dapat dikuatkan ; ----------------------Menimbang, sebagai pihak
yang
bahwa kalah,
karena
Pembanding / Terlawan
tetap
maka kepadanya haruslah dihukum untuk
membayar biaya perkara dalam tingkat banding ; ------------------------------------Mengingat, selain pada Bab III Bagian I Undang-Undang No.20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura juga pada Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ; ---------------------
M E N G A D I L I : - Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Terlawan ; -------- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 447/Pdt.Verzet/ 2011/PN.Bks tanggal 16 April 2014 yang dimohonkan banding tersebut mengenai status kepemilikan tanah sengketa, status keahliwarisan para Pelawan, penguasaan tanah sengketa oleh Terlawan serta tuntutan pengosongan / penyerahan tanah sengketa oleh Terlawan kepada para Pelawan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : ----------1. Menerima perlawanan para Pelawan ; ---------------------------------------------2. Menyatakan para Pelawan semula Tergugat sebagai pelawan yang benar ; --------------------------------------------------------------------------------------3. Membatalkan putusan verstek Pengadilan Negeri Bekasi No.447/Pdt.G/ 2011/PN.Bks tanggal 18 April 2012 ; -----------------------------------------------4. Menolak gugatan Terlawan semula Penggugat untuk seluruhnya ; --------5. Menyatakan tanah obyek sengketa dalam perkara perdata No.447/Pdt.G/ 2011/PN.Bks adalah barang peninggalan H. Muhammad Thaha bin H.Arbain yang belum dibagi waris ; -------------------------------------------------6. Menyatakan para Pelawan adalah anak-anak dan sekaligus ahliwaris
Hal. 11 dari 13 hal. Putusan No. 406/Pdt/2014/PT.BDG
dari almarhum H.Muhammad Thaha bin H.Arbain yang berhak atas barang peninggalannya ; --------------------------------------------------------------7. Menyatakan bahwa penguasaan Terlawan semula Penggugat atas tanah sengketa seluas + 6.250 m2 (enam ribu dua ratus lima puluh meter persegi) adalah tidak sah dan melawan hak ; ------------------------------------8. Memerintahkan Terlawan semula Penggugat segera mengosongkan tanah sengketa dari segala hak miliknya atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya dan kemudian menyerahkan secara baik-baik kepada para Pelawan tanpa beban apapun juga ; ----------------------------------------9. Menghukum Terlawan semula Penggugat
untuk membayar biaya
perkara yang timbul dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----------------------------------------------------
Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 13 November 2014 dalam
musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung
dengan susunan Edi Widodo, SH.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Willem Djari,SH. dan Syamsul Ali, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh H. Maman Sasmita, SH.,MH. Wakil Panitera pada Pengadilan Tinggi Bandung selaku Panitera-pengganti, putusan mana pada hari Senin, tanggal 17 November 2014 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota
dan
Panitera-pengganti tersebut diatas, akan tetapi
tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ; ----------------------------Hakim Anggota,
Hakim Ketua,
Ttd
Ttd
Willem Djari, SH.
Edi Widodo, SH.,M.Hum.
Ttd
Syamsul Ali, SH.,MH.
Panitera-pengganti, Ttd
H.Maman Sasmita, SH.,MH.
Hal. 12 dari 13 hal. Putusan No. 406/Pdt/2014/PT.BDG
Perincian Biaya Perkara : 1. Biaya Meterai ………………… Rp. 6.000,2. Biaya Redaksi Putusan ……… Rp. 5.000,3. Biaya Pemberkasan ………… Rp. 139.000,Jumlah ………………………. Rp. 150.000,- (seratus limapuluh ribu rupiah)
Hal. 13 dari 13 hal. Putusan No. 406/Pdt/2014/PT.BDG
