P U T USAN Nomor 197/PDT/2017/PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA. Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : Direktrur Utama PT. TOYOTA ASTRA FINANSIAL SERVICE Pusat berkedudukan di Jakarta cq. PT. TOYOTA ASTRA FINANSIAL SERVICE Cabang Cirebon, beralamat di Ruko Tuparev Super Blok Sutan Raja Blok C No.1, Jalan Tuparev, Cirebon, sebagai PEMBANDING, semulaTERGUGAT ; lawan: CV PUTRA MANDIRI, beralamat di Blok Ahad No.37 RT.003 RW.001 Desa Sukahaji,
Kecamatan
Sukahaji,
Kabupaten
Majalengka yang diwakili oleh TARKIM selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada kepada
H.
OTONG
BAHRUDIN,
S.H.,
M.H.,
Advokat dan Konsultan Hukum, pada Kantor Advokat dan Konsultan
Hukum “H. OTONG
BAHRUDIN, S.H., M.H., & PARTNERS” beralamat di Jalan Raya Junti Kebon RT.02/08, Desa Junti Kebon, Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Cirebon berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tertanggal 30
Maret 2016, selanjutnya disebut sebagai -----------------------------TERBANDING, semula PENGGUGAT ; Pengadilan Tinggi tersebut ; Setelah membaca berkas perkara maupun surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini sebagaimana terlampir dalam berkas perkara; TENTANG DUDUKNYA PERKARA : Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sumber tanggal
Halaman 1 dari 15 halaman. Putusan No.197/PDT/2017/PT.BDG.
13 Desember 2016 Nomor
25/Pdt.G/2016/PN.Sbr, telah mengajukan
gugatan sebagai berikut : - Bahwa
Penggugat
telah
mendapatkan
fasilitas
pembiayaan
dari
Tergugat, dalam pembelian kendaraan berupa 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA DYNA WU 42 HT3S, Tahun 2014, No.Mesin W04DTRR13916, No.Rangka MHFC1JU43E5115455, Warna RED, No.Pol: E – 9119- VI, atas nama CV.PUTRA MANDIRI, selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam PERJANJIAN PEMBIAYAAN No.Perjanjian: 96526914 tanggal 17 Oktober 2014, yang ditanda tangani oleh Tergugat sebagai Kreditor dan Tergugat sebagai Debitor serta saksi saksi. - Bahwa dalam
Perjanjian Pembiayaan tersebut, dinyatakan hal hal
sebagai berikut: - Hutang pokok-----------------
Rp. 263.800.458
- Bunga--------------------------
Rp.
- Hutang keseluruhan---------
Rp. 352.616.000
- Besarnya tiap angsuran----
Rp.
89.725.542
7.367.000
- Jangka waktu pengembalian utang: 47 bulan. - Bahwa atas perjanjian pembiayaan tersebut diatas, Tergugat telah menerima barangnya (mobil) dan juga telah melakukan pembayaran angsuran yang untuk pertama kalinya adalah pada tanggal 17 Oktober 2014, yaitu sebesar Rp.7.367.000,- (tujuh juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah). - Bahwa Penggugat telah melakukan angsuran 14 (empat belas) kali dan angsuran yang terakhir yaitu pada tanggal 17 Nopember 2015, sehingga angsuran yang telah dilakukan oleh Penggugat seluruhnya berjumlah Rp.103.138.000,- (seratus tiga juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah). - Bahwa sejak angsuran untuk yang ke 15 (lima belas), Penggugat tidak dapat lagi membayar angsuran, karena Penggugat sedang mengalami kesulitan keuangan. - Bahwa Penggugat telah berusaha untuk dapat melakukan pembayaran angsuran termaksud, akan tetapi belum juga berhasil. - Bahwa setelah Penggugat tidak dapat membayar angsuran 3 (tiga) kali angsuran, kemudian Tergugat telah bertindak mengambil mobil (barang)
Halaman 2 dari 15 halaman. Putusan No.197/PDT/2017/PT.BDG.
tersebut dalam perjalanan dan kemudian membawanya ke tempat Tergugat, tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada Penggugat. - Bahwa perbuatan Tergugat yang mengambil mobil / barang yang demikian itu, merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat, dengan alasan sebagai berikut:
Bahwa apabila Penggugat telah tidak memenuhi kewajiban atas apa yang telah diperjanjikan bersama antara Penggugat dan Tergugat, maka perbuatan Penggugat bersifat wanprestasi.
Bahwa Tergugat semestinya mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri yang berwenang untuk menuntut Penggugat melakukan apa yang dikehendaki oleh Tergugat.
Bahwa
perbuatan
Tergugat
yang
demikian
itu
merupakan
perbuatan main hakim sendiri (eigent richting), yang dilarang oleh hukum, karena Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum. - Bahwa Penggugat pernah datang di tempat Tergugat bermaksud untuk melakukan pembayaran tunggakan angsuran, akan tetapi pihak Tergugat telah menolaknya, dengan alasan Penggugat harus mengganti uang penarikan kendaraan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). - Bahwa Penggugat menolak permintaan Tergugat untuk mengganti uang penarikan kendaraan termaksud, karena tidak pernah diperjanjikan, dan sangat tidak beralasan hukum. - Bahwa selanjutnya, Penggugat menuntut supaya Tergugat:
Menyerahkan / mengembalikan kendaraan 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA
DYNA
WU
42
HT3S,
Tahun
2014,
No.Mesin
W04DTRR13916, No.Rangka MHFC1JU43E5115455, Warna RED, No.Pol: E – 9119- VI, atas nama CV.PUTRA MANDIRI, kepada Penggugat berikut dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan surat surat lainnya yang menjadi kelengkapannya.
Melanjutkan perjanjian pembiayaan dengan Penggugat, dengan menerima angsuran ke-15 dan selanjutnya sampai angsuran tersebut selesai, dan dimulai dengan angsuran ke-15 pada saat Tergugat mengembalian kendaraan / mobil tersebut.
- Bahwa
apabila
Tergugat
tidak dapat mengembalikan
kendaraan
termaksud kepada Penggugat, maka Penggugat menuntut supaya Tergugat mengembalikan uang angsuran yang telah dibayar oleh
Halaman 3 dari 15 halaman. Putusan No.197/PDT/2017/PT.BDG.
Penggugat
kepada
Tergugat,
yang
seluruhnya
berjumlah
Rp.
103.138.000,- (seratus tiga juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah), ditambah dengan uang ganti kerugian sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah Rp.103.138.000,- (seratus tiga juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah) secara seketika dan sekaligus, dihitung sejak perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber, sampai dengan Tergugat mengembalikan uang angsuran seluruhnya kepada Penggugat. - Bahwa Penggugat memohon pula supaya terhadap kendaraan yang bersangkutan dilakukan sita jaminan. - Bahwa oleh karena gugatan Penggugat berdasarkan surat bukti otentik yang memenuhi syarat Pasal 180 HIR, maka Penggugat mohon untuk diberikan putusan serta merta yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun
ada perlawanan, banding atau kasasi (uitvoerbaar bij
voorraad). Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, Penggugat memohon agar supaya Pengadilan Negeri Sumber setelah memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan sita jaminan yang dilaksanakan terhadap kendaraan: 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA DYNA WU 42 HT3S, Tahun 2014, No.Mesin W04DTRR13916, No.Rangka MHFC1JU43E5115455, Warna RED, No.Pol: E – 9119- VI, atas nama CV.PUTRA MANDIRI, adalah sah dan berharga. 3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat. 4. Menghukum Tergugat, untuk menyerahkan / mengembalikan kendaraan 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA DYNA WU 42 HT3S, Tahun 2014, No.Mesin W04DTRR13916, No.Rangka MHFC1JU43E5115455, Warna RED, No.Pol: E – 9119- VI, atas nama CV.PUTRA MANDIRI, kepada Penggugat berikut dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan surat surat lainnya yang menjadi kelengkapan kendaraan tersebut. 5. Menyatakan, apabila Tergugat tidak dapat mengembalikan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam petitum gugatan angka 4, maka Tergugat dihukum untuk mengembalikan uang angsuran yang telah dibayar oleh Penggugat kepada Tergugat seluruhnya berjumlah Rp. 103.138.000,(seratus tiga juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah), ditambah
Halaman 4 dari 15 halaman. Putusan No.197/PDT/2017/PT.BDG.
dengan uang ganti kerugian sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah Rp.103.138.000,- (seratus tiga juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah) secara seketika dan sekaligus, dihitung sejak perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber, sampai dengan Tergugat mengembalikan uang angsuran seluruhnya kepada Penggugat. 6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara. 7. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi. (uitvoerbaar bij voorraad). ATAU:
Memberikan putusan yang patut dan adil. Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat
memberikan jawaban tertanggal 20 September 2016 pada pokoknya sebagai berikut : A.
DALAM EKSEPSI
Eksepsio Obscur Libelli Bahwa dalil-dalil gugatan yang diajukan Penggugat dalam posita gugatannya terjadi pertentangan satu sama lain sehingga kabur dan tidak jelas (obscuur libel); dimana Penggugat mendalilkan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat, dan disisi lain Penggugat mengakui adanya Wanprestasi yang dilakukan oleh Penggugat, oleh karena itu dalil-dalil dalam gugatannya terjadi kontradiksi, karena antara Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi merupakan dua hal yang berbeda, serta keduanya diatur dalam ketentuan yang berbeda pula, Perbuatan Melawan Hukum adalah suatu perbuatan yang melawan hak orang lain, biasanya dalam bentuk Tindak Pidana atau perbuatan lain yang merugikan orang lain (pasal 1365 KUHPerdata), sedangkan Wanprestasi artinya cidera janji yang terjadi apabila salah satu pihak mengingkari janjinya (pasal 1243 KUHPerdata) oleh karenanya terbukti gugatan Penggugat tidak cermat dan kabur; Exseptio Non Adimpleti Contractus Bahwa Tergugat mengajukan Eksepsi ini dalam kaitannya adalah perjanjian yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat adalah Perjanjian Timbal Balik, dimana masing-masing pihak dibebani kewajiban untuk memenuhi prestasi secara timbal balik. Pada perjanjian yang demikian seseorang tidak
Halaman 5 dari 15 halaman. Putusan No.197/PDT/2017/PT.BDG.
berhak menggugat apa bila dia sendiri tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya dalam perjanjian (Vide M. Yahya Harahap dalam bukunya “Hukum Acara Perdata” halaman 451 butir 5) ; Ekseptio Plurium Litis Consorsium Bahwa Tergugat mengajukan keberatan ini dalam kaitannya unit kendaraan bermotor yang diperoleh dan dipermasalahkan Penggugat berasal dari PT. ASTRA INTERNASIONAL.TBK cq Toyota Sales Operation, Cabang Cirebon, haruslah ditarik sebagai pihak dalam perkara ini terkait dengan tuntutan Penggugat terhadap down payment (uang muka) yang diberikan oleh Penggugat ; Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sudah selayaknya Pengadilan Negeri Sumber melalui Majelis Hakim yang menangani perkara ini menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, setidak-tidaknya gugatan tidak dapat diterima (Niet on vankelijk verklaard). B. DALAM POKOK PERKARA 1. Bahwa apa yang termuat dalam Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini ; 2. Bahwa Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya ; 3. Bahwa benar antara Tergugat dengan Penggugat telah melakukan dan menandatangani Perjanjian Pembiayaan secara Fidusia atas pengadaan 1 (satu) unit kendaraan yang tertuang dalam nomor Perjanjian : 96526914, tertanggal, 17 Oktober 2014 berupa : - 1 (Satu) unit Mobil Merk /Type : Toyota/Dyana/WU/42 HT 3S. - Tahun Pembuatan 2014 - Warna Red (Merah) - Nomor Rangka MHFC1JU43E5115455 - No. Mesin W04DTRR13916 - No. Pol E-9119 VI - STNK tertera atas nama CV.PUTRA MANDIRI Alamat : Blok Ahad No.37 RT/RW. 003/001, Sukahaji, Majalengka 4. Bahwa adapun unit kendaraan yang menjadi objek perjanjian dimaksud Penggugat telah menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp. 50.000.000,-
Halaman 6 dari 15 halaman. Putusan No.197/PDT/2017/PT.BDG.
(lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat sebagai uang muka (down payment) untuk pembelian
1 (Satu) unit Mobil Merk /Type :
Toyota/Dyana/WU/42 HT 3S, Tahun Pembuatan 2014; 5. Bahwa adapun uang muka dimaksud yang diberikan Penggugat kepada Tergugat, untuk membeli secara tunai kendaraan yang menjadi objek perjanjian melalui PT. Toyota Astra Internasional. Tbk cq Toyota Sales Operation Cab Cirebon sebagaimana ternyata dalam Surat Pernyataan yang dibuat antara Penggugat dengan PT. Toyota Astra Internasional. Tbk, dan selanjutnya sisa harga unit kendaraan tersebut Tergugat yang melunasinya kepada PT. Toyota Astra Internasional. Tbk ; 6. Bahwa adapun pelunasan yang dilakukan Tergugat dimaksud merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan Tergugat kepada Penggugat untuk pembiayaan
unit
kendaraan
sebagaimana
tersebut
sebesar
Rp.
263.890.458,- (Dua ratus enam puluh tiga juta delapan ratus Sembilan puluh ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut : -
Utang Pokok Rp. 263.890.458,- (Dua ratus enam puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah).
-
Bunga sebesar Rp. 89.725.542,- (Delapan puluh Sembilan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu lima ratus empat puluh dua rupiah).
-
Jumlah hutang keseluruhan Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp. 353.616.000,- (Tiga ratus lima puluh tiga juta enam ratus enam belas ribu rupiah);
7. Bahwa Jumlah hutang Penggugat kepada Tergugat harus dikembalikan dalam tenggang waktu (tenor) selama 47 (empat puluh tujuh) bulan, yang dibayarkan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) kali angsuran, dengan besarnya angsuran Rp.7.367.000,- (tujuh juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) jatuh tempo setiap tanggal 17 kalender berjalan yang efektif berlaku mulai tanggal 17 Oktober 2014 ; 8. Bahwa dari jumlah pembiayaan yang telah diberikan Tergugat kepada Penggugat, ternyata Penggugat baru melaksanakan kewajibannya dan/atau melakukan pengembalian sebanyak 14 (empat belas) kali angsuran kepada Tergugat ; 9. Bahwa dalam hal mana Penggugat untuk melaksanakan kewajibannya kepada Tergugat, Penggugat tidak pernah tepat waktu hal ini terlihat
Halaman 7 dari 15 halaman. Putusan No.197/PDT/2017/PT.BDG.
semenjak masuk cicilan dan atau angsuran ke 3 (tiga) dan seterusnya selalu melakukan keterlambatan pembayaran angsuran atas objek perjanjian pembiayaan yang akan kami buktikan dalam persidangan Yang Mulia ini ; 10. Bahwa Tergugat, setiap bulannya selalu mengingatkan dan menghimbau Penggugat baik secara lisan via telpon maupun secara tertulis dan bahkan mendatangi tempat kediaman Penggugat untuk mengingatkan agar segera melakukan pembayaran angsuran yang telah jatuh tempo, namun himbauan Tergugat selalu dihiraukan dengan alasan yang dibuatbuat ; 11. Bahwa perlu diketahui Angsuran ke 14 (empat belas) yang jatuh tempo pada tanggal 17 September 2015 baru diterima oleh Tergugat dari penggugat pada tanggal 10 Desember 2015 yang seharusnya pada bulan tersebut sudah masuk angsuran ke 15 (lima belas) ; 12. Bahwa
pada pertengahan bulan Maret Penggugat hendak melakukan
pembayaran angsuran ke 15 (lima belas), dimana pembayaran angsuran tersebut di tolak dan atau tidak dapat diterima oleh Tergugat, hal ini merupakan hal yang wajar mengingat angsuran dimaksud sudah Overdue (keterlambatan) selama 5 (lima) bulan hal ini jelas sangat merugikan tergugat dan penggugat telah melanggar serta lalai memenuhi isi dari Perjanjian No : 96526914, tertanggal, 17 Oktober 2014 ; 13. Bahwa akibat kelalaian penggugat untuk melaksanakan kewajibannya, tergugat mengalami kerugian yang sangat besar dan akibatnya tidak adanya keuntungan yang diperoleh Tergugat dari perjanjian ini, dengan total kerugian yang dialami tergugat
sebesar Rp. 353.816.000,- (Tiga
ratus lima puluh tiga juta delapan ratus enam belas ribu rupiah) ; 14. Bahwa guna menghindari kerugian penggugat yang lebih besar, maka dengan terpaksa Penggugat menarik kembali objek perjanjian berupa - 1 (Satu) unit Mobil Merk /Type : Toyota/Dyana/WU/42 HT 3S, Tahun Pembuatan 2014 dari tangan dan atau kekuasaan Penggugat, dengan pemberitahuan terlebih dahulu dari Tergugat kepada Penggugat ; 15. Bahwa setelah Penggugat menarik unit mobil yang menjadi objek perjanjian, keesokan harinya penggugat mendatangi tergugat dan menyatakan akan melunasi seluruh tunggakan dalam tempo 3 (tiga) hari, akan tetapi kenyataannya tidak pernah direalisir, malah gugatan dari penggugat yang diterima oleh tergugat ;
Halaman 8 dari 15 halaman. Putusan No.197/PDT/2017/PT.BDG.
16. Bahwa tergugat menolak secara tegas gugatan penggugat yang menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan Melawan Hukum akibat penarikan objek dari perjanjian dimaksud dari tangan penggugat, penarikan yang dilakukan penggugat telah sesuai dengan Perjanjian No : 96526914, tertanggal, 17 Oktober 2014
serta Surat Kuasa Penarikan
tertanggal 17 oktober yang diberikan Penggugat kepada tergugat, jika penggugat lalai dalam melaksanakan isi perjanjian (wanprestasi) ; 17. Bahwa disamping itu Perjanjian Pembiayaan
yang dibuat dan
ditandatangani antara Penggugat dan Tergugat sudah mengikuti dan/atau sesuai dengan yang dimaksud dalam pasal 37 ayat (2) dan (3) Undangundang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dan Jaminan Fidusia dimaksud telah didaftarkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Barat ; 18. Bahwa Jaminan Fidusia merupakan
perjanjian ikutan (Assesor) dan
memiliki hak yang didahulukan serta memiliki parate eksekusi terhadap benda /barang yang menjadi objek Fidusia sebagai mana dimaksud dalam pasal 5 Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia harus dituangkan dalam Akta Notariel merupakan wujud dari dari Akta Autentik sebagaimana dimaksud oleh pasal 1868 KUHPerdata, dan sesuai dengan ketentuan pasal 1870 KUHPerdata memberikan kekuatan pembuktian yang paling sempurna terhadap para pihak, sehingga dengan demikian Perbuatan Melawan Hukum yang mana telah dilakukan oleh tergugat ? ; 19. Bahwa adalah hal yang tidak mungkin lagi perjanjian yang dibuat antara penggugat dengan tergugat untuk dilanjutkan mengingat kredibilitas penggugat dalam hal melaksanakan kewajibannya kepada tergugat selalu terlambat tidak tepat waktu sebagaimana yang diperjanjikan ; 20. Bahwa alangkah naifnya cara berfikir penggugat yang menyatakan jika tergugat tidak dapat mengembalikan unit mobil yang menjadi objek perjanjian kepada penggugat maka tergugat harus mengembalikan uang angsuran yang telah dibayar penggugat kepada tergugat sebesar Rp. 153.138.000,- (seratus lima puluh tiga juta sertus tiga puluh delapan ribu rupiah) ditambah bunga 10 % (sepuluh persen) pernyataan yang demikian harus lah ditolak karena tidak berdasar hukum sama sekali; 21. Bahwa jika Penggugat bertindak fair dan atau jujur bukankah selama unit mobil yang menjadi objek perjanjian, penggugat menggunakannya
Halaman 9 dari 15 halaman. Putusan No.197/PDT/2017/PT.BDG.
sebagai alat pengangkutan yang disewa-sewakan kepada orang lain dan tentunya mendapat keuntungan yang tidak sedikit hal ini tidak dapat dipungkiri oleh penggugat ; 22. Bahwa
berdasarkan
fakta-fakta
tersebut
diatas
penggugat
telah
melakukan Wanprestasi atau ingkar janji, sehingga tergugat mohon kepada Majelis yang memeriksa perkara ini agar menghukum dan menyatakan penggugat telah melakukan Wanprestasi (ingkar janji) ; Maka berdasarkan alasan-alasan yang Tergugat uraikan di atas mohon kiranya Pengadilan Negeri Sumber berkenan memutuskan : DALAM EKSEPSI : -
Menerima Eksepsi Tergugat Seluruhnya.
DALAM POKOK PERKARA : -
Menolak
Gugatan
Penggugat
seluruhnya,
setidak-tidaknya
menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (niet on vankelijk verklaard). -
Menghukum
Penggugat untuk membayar biaya perkara yang
timbul dalam perkara ini. Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Sumber telah menjatuhkan putusan tanggal 13 Desember 2016, Nomor 25/Pdt.G/2016/PN.Sbr, yang amarnya sebagai berikut : Dalam Eksepsi Menolak eksepsi Tergugat; Dalam Pokok Perkara: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian, 2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan Penggugat, 3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan / mengembalikan kendaraan 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA DYNA WU 42 HT3S, Tahun 2014, No.Mesin W04DTRR13916, No.Rangka MHFC1JU43E5115455, Warna RED (merah), No.Pol: E–9119-VI, atas nama CV. PUTRA MANDIRI kepada Penggugat berikut dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan
Halaman 10 dari 15 halaman. Putusan No.197/PDT/2017/PT.BDG.
(STNK) dan surat surat lainnya yang menjadi kelengkapan kendaraan tersebut dan melanjutkan perjanjian pembiayaan dengan Penggugat, dengan menerima angsuran ke-15 dan selanjutnya sampai angsuran tersebut selesai, dimulai dengan angsuran ke-15 pada saat Tergugat mengembalikan
kendaraan
/
mobil
tersebut
ditambah
denda
keterlambatan dan biaya administrasi yang secara keseluruhan sampai dengan gugatan ini diajukan berjumlah Rp. 36.502.448,00 (tiga puluh enam juta lima ratus dua ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah); 4. Menyatakan, apabila Tergugat tidak dapat melaksanakan amar nomor 3 putusan ini, maka Tergugat dihukum untuk mengembalikan uang sejumlah Rp. 51.569.000,00 (lima puluh satu juta lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) secara seketika dan sekaligus kepada Penggugat; 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.1.141.000,- (satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah) ; 6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya; Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 25/Pdt.G/2016/PN.Sbr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumber, yang menyatakan bahwa pada tanggal 30 Januari 2017 pihak Tergugat melalui kuasa hukumnya
telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus
oleh Pengadilan Negeri Sumber tanggal 13 Desember 2016 Nomor 25/Pdt.G/2016/PN.Sbr, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ; Membaca
Surat
Pemberitahuan
Pernyataan
Banding
Nomor
:.25/Pdt.G/2016/PN.Sbr, yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumber, yang menyatakan bahwa permohonan banding dari Pembanding
semula Tergugat tersebut di atas telah
diberitahukan
secara seksama kepada pihak Terbanding semula Penggugat pada tanggal 6 Februari 2017 ; Membaca
surat
memori
banding
yang
diajukan
oleh
pihak
Pembanding semula Tergugat tertanggal 10 Maret 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber pada tanggal 13 Maret 2017, dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan / diserahkan dengan cara seksama kepada pihak Terbanding semula Penggugat pada tanggal 20 Maret 2017 ;
Halaman 11 dari 15 halaman. Putusan No.197/PDT/2017/PT.BDG.
Membaca surat kontra memori Banding yang diajukan oleh kuasa hukum pihak Terbanding semula Penggugat, tertanggal 17 Mei 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber pada tanggal 17 Mei 2017, dan surat kontra memori banding tersebut telah diberitahukan / diserahkan dengan cara seksama kepada pihak Pembanding semula Tergugat pada tanggal 18 Mei 2017 ; Membaca Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Nomor 25/Pdt.G/2016/PN.Sbr, yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumber, yang menyatakan bahwa berkas perkara telah selesai diminutasi (geminuteerd) dan kepada masing-masing pihak Pembanding semula Tergugat pada tanggal 17 Februari 2017 serta kepada pihak Terbanding semula Penggugat pada tanggal 27 Februari 2017 telah diberitahukan dan diberikan kesempatan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari tanggal pemberitahuan tersebut
untuk
mempelajari
/
memeriksa
berkas
perkara
Nomor
25/Pdt.G/2016/PN.Sbr, yang dimohonkan banding tersebut sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung guna pemeriksaan lebih lanjut dalam peradilan tingkat banding ; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA : Menimbang,
bahwa
permohonan
banding
dari
kuasa
hukum
Pembanding semula Tergugat tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan bandingnya tersebut, kuasa hukum Pembanding
semula Tergugat di dalam memori
bandingnya telah memohon agar Majelis Hakim tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Bandung dapat memeriksa dan mengadili sendiri perkara ini dan memutuskan sebagai berikut : DALAM EKSEPSI : -
Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya ;
DALAM POKOK PERKARA : -
Menolak gugatan Penggugat seluruhnya, setidak-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima ( niet on vakelijk Verklaard ) ;
Halaman 12 dari 15 halaman. Putusan No.197/PDT/2017/PT.BDG.
-
Menghukum Penggugat unuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;
Atau : apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono ) ; Menimbang, bahwa menanggapi memori banding yang diajukan oleh pihak Pembanding
semula Tergugat tersebut di atas, pihak Terbanding
semula Penggugat di dalam kontra memori bandingnya telah memohon agar Majelis Hakim tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan memutus perkara aquo dalam tingkat banding memutuskan sebagai berikut : 1. Menolak permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding tersebut ; 2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sumber tertanggal 13 Desember 2016 Nomor : 25/Pdt.G/2016/PN.Sbr, yang dimohonkan banding tersebut ; 3. Membebankan biaya-biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan kepada Tergugat / Pembanding ; Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini, seluruh isi memori banding dan kontra memori banding dari para pihak yang berperkara tersebut di atas, dianggap telah termaktub dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sumber tanggal 13 Desember 2016 Nomor 25/Pdt.G/2016/PN.Sbr., dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Pembanding semula Tergugat tertanggal 30 Januari 2017 dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh pihak Terbanding
semula
Penggugat tertanggal 17 Mei 2017, yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lagi, maka Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan secara tepat
dan benar semua keadaan serta alasan yang
menjadi dasar putusan tersebut berdasarkan fakta-fakta yang terungkap
Halaman 13 dari 15 halaman. Putusan No.197/PDT/2017/PT.BDG.
dipersidangan, karenanya pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara a quo ditingkat banding ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sumber
tanggal 13 Desember
2016 Nomor 25/Pdt.G/2016/PN.Sbr, yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ; Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat tetap dipihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 181 ayat (1) HIR, Pembanding semula Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No.20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Jo Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang erubahan kedua atas Undang-Undang No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan : M E N G A D I L I: - Menerima permohonan banding dari kuasa hukum Pembanding semula Tergugat ; - Menguatkan
putusan
Pengadilan
Negeri
Sumber
tanggal
13
Desember 2016 Nomor 25/Pdt.G/2016/PN.Sbr, yang dimohonkan banding tersebut ; - Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) ; Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2017 oleh Kami : EDDY PANGARIBUAN, S.H.M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung selaku Hakim Ketua Majelis
dengan SUGITO, S.H. dan SUBARYANTO,
S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan
Halaman 14 dari 15 halaman. Putusan No.197/PDT/2017/PT.BDG.
Ketua
Pengadilan
Tinggi
Bandung
tanggal
25
April
197/PEN/PDT/2017/PT.BDG ditunjuk untuk memeriksa
2017
Nomor
dan mengadili
perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari Senin tanggal 5 Juni 2017 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri
oleh
para Hakim Anggota, serta
dibantu oleh ADANG SUHENDAR, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara. Hakim Anggota,
Hakim Ketua Majelis,
Ttd
Ttd
SUGITO, S.H.MH
EDDY PANGARIBUAN, S.H.,M.H.
Ttd SUBARYANTO, S.H.,M.H. Panitera Pengganti, Ttd ADANG SUHENDAR, S.H. Rincian biaya perkara : 1. Meterai putusan…….Rp. 6.000,-2. Redaksi putusan ….. Rp. 5.000,-3. Pemberkasan………. Rp.139.000,-J u m l a h ……………… Rp.150.000,-- ( Seratus lima puluh ribu rupiah ).
Halaman 15 dari 15 halaman. Putusan No.197/PDT/2017/PT.BDG.