PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN Nomor : 97/Pdt/2015/PT.BDG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat Banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara : -------------------------------------------------------1. PT CIMB NIAGA AUTO FINANCE cq. PT CIMB NIAGA AUTO FINANCE CABANG SUKABUMI, berkedudukan di Komplek Ruko Danalaga Square Blok A-2 Jl. Pajagalan No.35 Sukabumi, dalam hal ini diwakili oleh 1). Johny Sibarani, SH, 2). Isman Nasution, SH, 3). Rangga Maheswara, SH dan 4). Basalinter Asring T., SH, masingmasing : Advokat dan Calon Advokat pada Kantor Hukum JIR & Partners, beralamat di Jl. Pengadegan Timur Raya No. 8, Pancoran, Jakarta

Selatan

berdasarkan

Surat

Kuasa

Khusus,

Nomor

CNAF/LTGD/SK/XII/14/091 tanggal 17 Desember 2014, sebagai Pembanding I semula Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi. 2. SUPARMAN RUSLAN, Pekerjaan Direktur PT. DIVA SERVIS, berkedudukan di Jalan Ternate No. 10B-C, Kec. Gambir, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh 1). Musa Darwin Pane, SH, MH, 2). Jutek Bongso, SH, 3). Eka Prasetya, SH, dan 4). Hengki Dwi Purwadi, SH., masing-masing Advokat,

berkantor pada Kantor

Hukum AGAPE yang berkedudukan di Jl. Surapati No.203 (Hotel Augusta), Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10

Halaman 1 dari 29 halaman, Pts.No.97/Pdt/2015/PT.BDG.

Desember 2014, sebagai Pembanding II semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi. Lawan : 1. SUPARMAN RUSLAN, Pekerjaan Direktur PT. DIVA SERVIS, berkedudukan di Jalan Ternate No. 10B-C, Kec. Gambir, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh 1). Musa Darwin Pane, SH, MH., 2). Jutek Bongso, SH, 3). Eka Prasetya, SH, dan 4). Hengki Dwi Purwadi, SH., masing-masing Advokat pada Kantor Hukum AGAPE yang berkedudukan di Jl. Surapati No.203 (Hotel Augusta), Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2014, sebagai Terbanding I semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi. 2. PT CIMB NIAGA AUTO FINANCE cq. PT CIMB NIAGA AUTO FINANCE CABANG SUKABUMI, berkedudukan di Komplek Ruko Danalaga Square Blok A-2 Jl. Pajagalan No.35 Sukabumi, dalam hal diwakili oleh 1). Johny Sibarani, SH, 2). Isman Nasution, SH, 3). Rangga Maheswara, SH dan 4). Basalinter Asring T., SH, Advokat dan Calon Advokat pada Kantor Hukum JIR & Partners, beralamat di Jl. Pengadegan Timur Raya No. 8, Pancoran, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor CNAF/LTGD/SK/XII/14/091 tanggal 17 Desember 2014, sebagai Terbanding II semula Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi. 3. CV. Ramadhini, berkedudukan di Jl. Muwardi No. 137 A Bypass Cianjur, Kabupaten Cianjur, dalam hal ini diwakili oleh Hj. Ani Disjah Kardi, SH. selaku Direktur CV. Ramadhini, berdasarkan Akta Pendirian Komanditer CV. Ramadhini Nomor 25 A, tanggal 15


Nopember 2012 dari Notaris H. Alvin Nugraha, SH., M.K.Kn., LLM, sebagai Terbanding III semula Tergugat II dalam Konvensi. 4. Tatang Mulyana, beralamat di Kp. Hanjawar RT. 01, RW. 05, Desa Cimacan,

Kecamatan

Cipanas,

Kabupaten

Cianjur,

sebagai

Terbanding IV semula Tergugat III dalam Konpensi.

PENGADILAN TINGGI tersebut; Telah Membaca : ---------------------------------------------------------------------1. Penetapan

Ketua

Pengadilan

Tinggi

Bandung

Nomor

97/PEN/PDT/2015/PT.BDG, tanggal 26 Februari 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor 97/PDT/2015/PT.BDG. ditingkat banding; 2. Putusan Pengadilan Negeri Cianjur tanggal 9 Desember 2014 Nomor 07/Pdt.G/2014/PN.Cj. beserta berkas perkaranya. TENTANG DUDUKNYA PERKARA : Memperhatikan, mengutip dan menerima keadaan-keadaan tentang duduknya perkara sebagaimana tersebut dalam putusan Pengadilan Negeri Cianjur, tanggal 9 Desember 2014 Nomor 07/Pdt.G/2014/PN.Cj., yang amarnya berbunyi sebagai berikut : ------------------------------------------------------DALAM KONVENSI : -

Dalam Provisi :  Menolak tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi.

-

Dalam Eksepsi :  Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi.


-

Dalam Pokok Perkara : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk sebagian. 2. Menyatakan

Tergugat

I

dalam

Konvensi/Penggugat

dalam

Rekonvensi, Tergugat II dalam Konvensi dan Tergugat III dalam Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum. 3. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Nomor 433101300428, Nomor 433101300429, Nomor 433101300431 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat III dalam Konvensi dan Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi beserta akta fidusianya dan/atau segala sesuatu yang berdasarkan atasnya dinyatakan cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum beserta segala akibat-akibat hukumnya. 4. Menghukum

dan

memerintahkan

Tergugat

I

dalam

Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk mengembalikan BPKB sebagai berikut : ----------------------------------------------------------

Kendaraan bermotor merk Isuzu Elf Type NKR 55 CO E2-1 Microbus

Tahun

2012,

Nomor

Rangka

:

MHCNK55EYCJ045093, No. Mesin MO45093, warna putih No. Pol. B. 7445 II No. BPKB 3C49186A112AS, atas nama PT. Diva Servis. -

Kendaraan bermotor merk Isuzu Elf. Type NKR 55 CO E2-1 LWB

Microbus

Tahun

2012,

Nomor

Rangka

:

MHCNK55EYCJ044627, No. Mesin : M044627, warna silver metalik, No. Pol. B. 7424 II No. BPKB 3C49186BYW2AS, atas nama PT. Diva Servis.


-

Kendaraan bermotor merk Isuzu Elf. Type NKR 55 CO E2-1 Microbus

Tahun

2012,

Nomor

Rangka

:

MHCNK55EYCJ045092, No. Mesin : M045092. warna putih metalik, No. Pol. B. 7444 II No. BPKB 3c49186A1w2NS, atas nama PT. Diva Servis. -


Tahun

2012,

Nomor

Rangka

:

MHCNK55EYCJ044727, No. Mesin : M044727, warna putih metalik, No. Pol B. 7425 II No. BPKB 3C49186A1W2AS, atas nama PT. Diva Servis; Kepada Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi secara seketika dan tanpa beban apapun. 5. Menghukum

dan

memerintahkan

Tergugat

I

dalam

Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk mengembalikan 3 (tiga) unit mobil, yaitu : ----------------------------------------------------------

Kendaraan bermotor merk Isuzu Elf Type NKR 55 CO E2-1 Microbus

Tahun

2012,

Nomor

Rangka

:

MHCNK55EYCJ045093, No. Mesin MO45093, warna putih No. Pol. B. 7445 II No. BPKB 3C49186A112AS, atas nama PT. Diva Servis. -

Kendaraan bermotor merk Isuzu Elf. Type NKR 55 CO E2-1 LWB

Microbus

Tahun

2012,

Nomor

Rangka

:

MHCNK55EYCJ044727, No. Mesin : M044727, warna putih metalik, No. Pol. B. 7425 II No. BPKB 3C49186A1W2AS, atas nama PT. Diva Servis. -


Tahun

2012,

Nomor

Rangka


:

MHCNK55EYCJ045092, No. Mesin : M045092. warna putih metalik, No. Pol. B. 7444 II No. BPKB 3C49186A1W2NS, atas nama PT. Diva Servis. Kepada Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi secara seketika dan tanpa beban apapun. 6. Menghukum

Tergugat

I

dalam

Konvensi/Penggugat

dalam

Rekonvensi, Tergugat II dalam Konvensi, dan Tergugat III dalam Konvensi untuk secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsom) sebesar RP. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per-hari, apabila ada keterlambatan melaksanakan putusan ini apabila putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 7. Menolak gugatan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonpensi untuk selain dan seluruhnya. DALAM REKONVENSI : -

Dalam Eksepsi :  Menolak eksepsi yang diajukan oleh Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi.

-

Dalam Pokok Perkara :  Menolak gugatan Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :  Menghukum Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, Tergugat II dalam Konvensi, dan Tergugat III dalam Konvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).


Membaca pula : -----------------------------------------------------------------------1)

Akta Pernyataan Permohonan Banding, Nomor 07/Pdt.G/2014/PN.Cj, dibuat oleh Netty Sriningsih, SH. Msi. - Panitera Pengadilan Negeri Cianjur, yang isinya pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Jum’at, tanggal 19 Desember 2014 pihak Tergugat I dalam Konvensi menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Cianjur tanggal 09 Desember 2014 Nomor 07/Pdt.G/2014/PN.Cj.

2)

Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding, Nomor 07/Pdt.G/2014/ PN.Cjr. Jo. No. 100/Pdt/Del/2015/PN.Bdg., dibuat oleh Udan Aerudin Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Bandung, yang isinya pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 10 Februari 2015 telah diberitahukan kepada Penggugat, bahwa Tergugat I menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Cianjur tanggal 09 Desember 2014 Nomor 07/Pdt.G/2014/PN.Cj.

3)

Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding, Nomor 07/Pdt.G/2014/PN.Cjr.,

dibuat

oleh

Cecep

Supriadi

–

Jurusita

Pengadilan Negeri Cianjur, yang isinya pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 26 Januari 2015 telah diberitahukan kepada Tergugat II dalam Konvensi, bahwa Tergugat I dalam Konvensi menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cianjur tanggal 09 Desember 2014 Nomor 07/Pdt.G/2014/PN.Cj. 4)

Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding, Nomor 07/Pdt.G/2014/PN.Cjr., dibuat oleh Cecep Supriadi – Jurusita pada Pengadilan Negeri Cianjur, yang isinya pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 27 Januari 2015 telah diberitahukan kepada Tergugat III dalam Konvensi bahwa Tergugat I dalam Konvensi


menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cianjur tanggal 09 Desember 2014 Nomor 07/Pdt.G/2014/PN.Cj. 5)

Akta Pernyataan Permohonan Banding, Nomor 07/Pdt.G/2014/PN.Cj, dibuat oleh Harif Jauhari, SH. MH. – Wakil Panitera Pengadilan Negeri Cianjur, yang isinya pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 23 Desember 2014 pihak Penggugat dalam Konvensi menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Cianjur tanggal 09 Desember 2014 Nomor 07/Pdt.G/2014/PN.Cj.

6)

Surat dari Panitera Pengadilan Negeri Cianjur kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. W11.U11/115/HT.04.10/I/2015, tanggal 22 Januari 2015, Perihal : Mohon bantuan Pemberitahuan adanya Banding No. 07/Pdt.G/2014/PN.Cjr. kepada Terbanding II semula Tergugat I dalam Konvensi, bahwa Penggugat menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cianjur tanggal 09 Desember 2014 Nomor 07/Pdt.G/2014/PN.Cj.

7)

Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding, Nomor 07/Pdt.G/2014/PN.Cjr., dibuat oleh Cecep Supriadi – Jurusita pada Pengadilan Negeri Cianjur, yang isinya pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 26 Januari 2015 telah diberitahukan kepada Tergugat II dalam Konvensi, bahwa Penggugat menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cianjur tanggal 09 Desember 2014 Nomor 07/Pdt.G/2014/PN.Cj.

8)

Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding, Nomor 07/Pdt.G/2014/PN.Cjr., dibuat oleh Cecep Supriadi – Jurusita pada Pengadilan Negeri Cianjur, yang isinya pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 27 Januari 2015 telah diberitahukan kepada Tergugat III dalam Konpensi bahwa Penggugat menyatakan


banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cianjur tanggal 09 Desember 2014 Nomor 07/Pdt.G/2014/PN.Cj. 9)

Akta Penerimaan Memori Banding, Nomor 07/Pdt.G/2014/Pn.Cjr., dibuat oleh Harif Jauhari, SH. MH. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Cianjur, yang isinya pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 20 Januari 2015 telah diterima Memori Banding dari Pembanding I semula Tergugat I dalam Konvensi;

10) Memori Banding dari Pembanding I semula Tergugat I, tertanggal 19 Januari 2015; 11) Surat Kuasa Khusus, Nomor CNAF/LTGD/SK/XII/14/091, tanggal 17 Desember 2014, ditanda-tangani oleh Zainudin Samaludin (Direksi PT. CIMB Niaga Auto Finance (Pemberi Kuasa), dan Johny Sibarani, SH serta Isman Nasution, SH. sebagai Penerima Kuasa. 12) Relaas

Pembaritahuan

Penyerahan

Memori

Banding,

No.

07/Pdt.G/2014/PN.Cjr. Jo. No. 100/Pdt/Del/2015/PN.Bdg., dibuat oleh Udan Haerudin – Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Klas I A Bandung, yang isinya pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 10 Februari 2015 telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding II semula Penggugat dalam Konvensi bahwa Memori Banding dari Pembanding I semula Tergugat I dalam Konvensi telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur; 13) Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding, Nomor 07/ Pdt.G/2014/PN.Cj., dibuat oleh Cecep Supriadi – Jurusita pada Pengadilan Negeri Cianjur, yang isinya pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 26 Januari 2015 telah diberitahukan kepada Terbanding III semula Tergugat II dalam Konvensi bahwa


Memori Banding dari Pembanding I semula Tergugat I dalam Konvensi telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur; 14) Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding, Nomor 07/ Pdt.G/2014/PN.CJ., dibuat oleh Cecep Supriadi – Jurusita pada Pengadilan Negeri Cianjur, yang isinya pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 27 Januari 2015 telah diberitahukan kepada Terbanding IV semula Tergugat III dalam Konvensi bahwa Memori Banding dari Pembanding I semula Tergugat I dalam Konvensi telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur; 15) Akta Penerimaan Memori Banding, Nomor 07/Pdt.G/2014/PN.Cjr., dibuat oleh Harif Jauhari, SH. MH. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Cianjur, yang isinya pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Rabu, tanggal 04 Februari 2015 telah diterima Memori Banding dari Pembanding II semula Penggugat dalam Konvensi. 16) Memori Banding dari Pembanding II semula Penggugat, tertanggal 04 Februari 2015, beserta lampirannya. 17) Surat dari Wakil Panitera Pengadilan Negeri Cianjur kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tertanggal 04 Februari 2015, Nomor W11.U11/172/HT.04.10/II/2015, Perihal : Mohon bantuan Penyerahan Memori Banding dari Pembanding II semula Penggugat dalam Konvensi kepada Terbanding II semula Tergugat I dalam Konvensi. 18) Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding, Nomor 07/ Pdt.G/2014/PN.Cj., dibuat oleh Cecep Supriadi – Jurusita pada Pengadilan Negeri Cianjur, yang isinya pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 10 Februari 2015 telah diberitahukan kepada Terbanding III semula Tergugat II dalam Konvensi bahwa


Memori Banding dari Pembanding II semula Penggugat dalam Konvensi telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur; 19) Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding, Nomor 07/ Pdt.G/2014/PN.Cj., dibuat oleh Cecep Supriadi – Jurusita pada Pengadilan Negeri Cianjur, yang isinya pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Jum’at, tanggal 13 Februari 2015 telah diberitahukan kepada Terbanding IV semula Tergugat II dalam Konvensi bahwa Memori Banding dari Pembanding II semula Penggugat dalam Konvensi telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur; 20) Surat dari Wakil Panitera Pengadilan Negeri Cianjur tertanggal 22 Januari 2015 kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor : W11U11/118/HT.04.10/I/2015, Perihal : Mohon Bantuan Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara Perdata Nomor 07/Pdt.G/2014/PN.Cjr. kepada /Terbanding II semula Tergugat I dalam Konvensi. 21) Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (Inzage), No. 07/Pdt.G/2014/ PN.Cjr. Jo. No. 100/Pdt/Del/2015/PN.Bdg., dibuat oleh Udan Haerudin – Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Klas I A Bandung, yang isinya pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 10 Februari 2015 telah diberitahukan kepada pihak Pembanding II/Terbanding I semula Penggugat dalam Konvensi bahwa berkas perkara Nomor 07/Pdt.G/2014/PN.Cjr telah selesai diminutasi dan dalam tenggang waktu selama 14 hari terhitung sejak pemberitahuan ini diberi kesempatan kepada Pembanding II/Terbanding I semula Penggugat dalam Konvensi untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur. 22) Risalah Pemberitahuan Memeriksan Berkas Perkara (Inzage), Nomor 07/Pdt.G/2014/PN.Cjr., dibuat oleh Cecep Supriadi – Jurusita pada


Pengadilan Negeri Cianjur, yang isinya pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 26 Januari 2015 telah diberitahukan kepada Terbanding III semula Tergugat II dalam Konvensi bahwa berkas perkara Nomor 07/Pdt.G/2014/PN.Cjr telah selesai diminutasi dan

dalam

tenggang

waktu

selama

14

hari

terhitung

sejak

pemberitahuan ini diberi kesempatan kepada Terbanding III semula Tergugat II dalam Konvensi untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur. 23) Risalah Pemberitahuan Memeriksan Berkas Perkara (Inzage), Nomor 07/Pdt.G/2014/PN.Cjr., dibuat oleh Cecep Supriadi – Jurusita pada Pengadilan Negeri Cianjur, yang isinya pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 27 Januari 2015 telah diberitahukan kepada Terbanding IV semula Tergugat III dalam Konvensi bahwa berkas perkara Nomor 07/Pdt.G/2014/PN.Cjr telah selesai diminutasi dan

dalam

tenggang

waktu

selama

14

hari

terhitung

sejak

pemberitahuan ini diberi kesempatan kepada Terbanding IV semula Tergugat III dalam Konvensi untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur. 24) Surat Kuasa Khusus, tertanggal 10 Desember 2014, ditanda-tangani oleh Suparman Ruslan dan Dede Yani sebagai Pemberi Kuasa serta Musa Darwin Pane Dkk. Sebagai Penerima Kuasa. 25) Akte

Penerimaan

Kontra

Memori

Banding,

Nomor

07/Pdt.G/2014/PN.Cjr., dibuat oleh Harif Jauhari, SH. MH. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Cianjur, yang isinya pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 24 Februari 2015 telah diterima Kontra Memori Banding dari Terbanding I semula Penggugat dalam Konvensi;


26) Kontra Memori Banding dari Terbanding I semula Penggugat dalam Konvensi, tertanggal 24 Februari 2015; 27) Surat dari Wakil Panitera Pengadilan Negeri Cianjur tertanggal 26 Februari 2015 kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor W11.U11/244/HT. 04.10/II/2015, Perihal : Mohon Bantuan Penyerahan Kontra

Memori

Banding

dalam

perkara

perdata

Nomor

07/Pdt.G/2014/PN.Cj. kepada Pembanding I semula Tergugat I dalam Konvensi. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA : Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Penggugat, diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; Menimbang, bahwa dalam perkara ini para Pembanding menyatakan banding dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut : --------------------------I. Alasan Pembanding I semula Tergugat I dalam Konvensi : DALAM KONVENSI : - Dalam Pokok Perkara : 1)

Pertimbangan hukum Judex Factie tingkat pertama tumpang tindih, karena dalam putusannya halaman 86 menyatakan bahwa permasalahan dalam perkara para pihak memilih salah satu untuk diterapkan, yaitu apakah sengketa dalam perkara ini perbuatan melawan hukum terkait proses pembuatan 4 (empat) buah perjanjian pembiayaan konsumen ataukah proses pembuatan 4 (empat) buah perjanjian pembiayaan konsumen tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selanjutnya dalam


putusannya halaman 88 s/d 91 menyatakan bahwa perbuatan Tergugat III dalam Konvensi termasuk perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Dan dalam putusannya

halaman 91 s/d halaman 93 Judex Factie tingkat

pertama pada pokoknya menyatakan bahwa tindakan Tergugat II termasuk dalam konteks perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Demikian pula dalam putusannya halaman 93 paragraf 3 Judex Factie tingkat pertama menyatakan bahwa hal yang terpenting dalam

sengketa para

pihak adalah apakah proses 4 (empat) buah perjanjian pembiayaan konsumen sebagaimana bukti T.-3, bukti T.I-4, bukti T.I-5, dan bukti T.I-6 telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Jadi berdasarkan hal yang terurai diatas Judex Factie tingkat pertama telah menerapkan 2 (dua) permasalahan yang diangkat sekaligus, padahal 2 permasalahan tersebut pertama bersifat pilihan, karena terdapat

kalimat

“ataukah”,

sehingga

bukan

kedua-duanya

diterapkan, karena itu pertimbangan hukumnya timpang tindih, keadaan

tersebut

sangat

merugikan

Pembanding

I

dalam

pembelaan diri. 2)

Pertimbangan hukum Judex Factie tingkat pertama terhadap proses pembuatan 4 Perjanjian Pembiayaan Konsumen dalam perkara aquo keliru, sebab Terbanding I (PT. Diva Servise) semula Penggugat

telah memberikan Kuasa kepada Terbanding IV

semula Tergugat III ( selaku Manager Terbanding I) untuk mencari dan

mendapatkan

pinjaman

guna

pengembangan

usaha

Terbanding I semula Penggugat, lalu Terbanding I semula Penggugat melalui Terbanding III semula Tergugat I mengajukan


permohonan pinjam dana kepada Pembanding I semula Tergugat I. Guna mendukung permohonannya, Terbanding I semula Penggugat

melalui

Terbanding

IV

semula

Tergugat

III

menyerahkan dokumen berupa asli Surat Kuasa, fotocopy KTP serta Fotocopy AD/ART, SIUP, TDP, NPWP dan Nomor Rekening Terbanding I semula Penggugat kepada Pembanding I semula Tergugat I dalam Konvensi. Terhadap permohonan tersebut kemudian dilakukan survey kunjungan ke Kantor Terbanding I semula Penggugat di Cipanas, atas seijinnya dan sepengetahuan (Terbanding I semula Penggugat) serta disaksikan oleh Terbanding IV semula Tergugat III dilakukan cek fisik terhadap 4 unit kenderaan mobil Isuzu Elf milik Terbanding I semula Penggugat yang diajukan sebagai jaminan pinjamannya. Bahwa terhadap pinjaman dan proses pencairan pinjaman serta pembayaran angsuran telah dijelaskan kepada Terbanding IV semula Tergugat III. Bahwa pada saat 4 Perjanjian Pembiayaan Konsumen aquo belum ditanda-tangani, atas permintaan/desakan dari Terbanding I semula Penggugat melalui Terbanding IV semula Tergugat III, maka pada tanggal 25 April 2013 bertempat di Kantor Terbanding III semula Tergugat II (CV. Ramdhini) dilakukan pencairan pinjaman yang pertama, dan telah diterima oleh Terbanding IV semula Tergugat III. Bahwa Terbanding I semula Penggugat mengetahui 4 Perjanjian Pembiayaan Konsumen aquo ditandatangani Terbanding IV semula Tergugat III berikut pencairan dananya yang diterima oleh Terbanding IV semula Tergugat III selaku kuasa dari Terbanding I semula Penggugat, kemudian Terbanding I semula Penggugat telah melaksanakan kewajiban


membayar angsuran kepada Pembanding I semula Tergugat I sebanyak

5

kali.

Bahwa

seluruh

proses

tersebut

diatas

berlangsung tanpa adanya unsur paksaan/penipuan dan / atau kekhilafan,

dan

pembayaran

angsuran

pinjaman

kepada

Pembanding semula Tergugat I untuk pertama kalinya dilakukan oleh Terbanding I semula Penggugat. Sesuai ketentuan Pasal 1807, 1357, dan 1367 KUHPerdata maka Terbanding I semula Penggugat harus bertanggung jawab atas segala akibat hukum dari tindakan Terbanding IV semula Tergugat III tersebut. Oleh karena pertimbangan hukum Judex factie yang menyatakan bahwa perbuatan Pembanding I semula Tergugat termasuk dalam konteks perbuatan melawan hukum (tersurat pada halaman 96 paragraf pertama putusannya) karena tidak adanya tanda-tangan Komisaris dari Terbanding I semula Penggugat adalah pertimbangan hukum yang tidak tepat. Karena Pembiayaan

Konsumen

proses pembuatan

aquo

dilaksanakan

4 Perjanjian berdasarkan

permintaan Terbanding I semula Penggugat. 3)

Pertimbangan hukum Judex Factie tingkat pertama terhadap 4 (empat) Perjanjian Pembiayaan Konsumen tersebut keliru, sebab pembuatan keempat Perjanjian Pembiayaan Konsumen tersebut dilakukan sesuai dengan keinginan (permohonan) Terbanding I semula Penggugat melalui Terbanding IV semula Tergugat III selaku Manager Terbanding I semula Penggugat sekaligus selaku kuasanya

untuk

mendapatkan

pinjaman

modal

guna

eksepansi/pengembangan usaha Terbanding I semula Penggugat. Dengan demikian 4 Perjanjian Pembiayaan Konsumen tersebut adalah Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang dibuat dalam


bentuk Sales & Lease Back, dan Perjanjian Pembiayaan tersebut dibuat karena Terbanding I semula Penggugat selaku pemilik 4 unit kendaraan bermotor merk Isuzu Elf tersebut membutuhkan pinjaman dana untuk pengembangan usahanya, sehingga atas kebutuhan dana tersebut dan permintaan Terbanding I semula Penggugat melalui Terbanding IV semula Tergugat III, maka keempat unit kendaraan bermotor merk Isuzu Elf tersebut dibeli oleh Pembanding I semula Tergugat I melalui Terbanding III semula Tergugat II, yang kemudian oleh Pembanding I semula Tergugat I disewakan kembali kepada Terbanding I semula Penggugat untuk suatu periode tertentu dengan kewajiban membayar secara mengangsur kepada Pembanding I semula Tergugat I. 4 Perjanjian Pembiayaan Konsumen tersebut dibuat dalam bentuk Seles & Lease Back yang selaras dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, Pasal 3 ayat (1) dan (2)., yaitu : ---------------------------(1)

Kegiatan Sewa Guna Usaha dilakukan dalam bentuk pengadaan barang modal bagi Penyewa Guna Usaha, baik dengan maupun tanpa hak opsi untuk membeli barang tersebut.

(2)

Dalam kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengadaan barang modal dapat juga dilakukan dengan cara membeli barang Penyewa Guna Usaha yang kemudian disewagunausahakan kembali.

Bahwa Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang dibuat dalam bentuk Sale & Lease Back adalah mirip dengan hutang uang untuk suatu keperluan tertentu dengan bayaran cicilan, dimana barang


tersebut dipergunakan sebagai jaminan hutang. Bahwa dengan demikian hubungan hukum yang dituangkan didalam 4 Perjanjian Pembiayaan Konsumen tersebut yang didalam transaksi bisnis dimasyarakat juga berlaku/diterapkan adalah tidak ada yang salah/ janggal. 4)

Pertimbangan hukum Judex Factie tingkat pertama terhadap perbuatan melawan hukum Tergugat III tidak tepat, sebab pada perbuatan hukum Terbanding IV semula Tergugat III kepada Terbanding I semula Penggugat selaku Pemberi Kuasa sekaligus atasan dari Terbanding IV semula Tergugat III adalah tidak dapat dibebankan kepada Pembanding I semula Tergugat I maupun Terbanding III semula Tergugat II, karena apa yang dilakukan oleh Terbanding IV semula Tergugat III kepada Terbanding I semula Penggugat

adalah

merupakan

urusan/pertanggung-jawaban

tersendiri diantara Terbanding IV semula Tergugat III kengan Terbanding I semula Penggugat. Bahwa apabila Terbanding I semula Penggugat merasa dirugikan oleh tindakan Terbanding IV semula Tergugat III, maka sudah seharusnya Terbanding I semula Penggugat menempuh jalur proses secara pidana (membuat Laporan Polisi, namun faktanya Terbanding I semula Penggugat tidak ada Laporan Polisi tersebut, dan hingga saat Terbanding IV semula Tergugat III masih masuk kerja/bekerja pada Terbanding I semula Penggugat. Oleh karena itu sangat beralasan hukum dan patut

disangsikan

kebenaran

alasan

Terbanding

I

semula

Penggugat yang merasa dirugikan oleh tindakan Terbanding IV semula Tergugat I maupun oleh Pembanding I semula Tergugat.


5)

Pertimbangan hukum Judex Factie tingkat pertama terhadap pengembalian unit kendaraan bermotor merk Isuzu Elef dalam perkara aquo keliru, sebab 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Isuzu Elf. No. Pol. B 7444 II dimaksud berada di Polsek Pacet dalam status sita, sehingga kedaraan tersebut tidak berada pada Pembanding I semula Tergugat.

DALAM REKONVENSI : - Dalam Pokok Perkara : 1) Pertimbangan Hukum dalam rekonvensi mengadung kekeliruan, sebab berdasarkan fakta dipersidangan Terbanding I semula Penggugat

telah

menerima/menikmati

dana

pinjaman

dari

Pembanding I semula Tergugat I sebesar Rp. 493.408.000,- , sehingga jika Terbanding I semula Penggugat tidak mengembalikan dana pinjaman tersebut, maka Pembanding semula Tergugat I-lah yang telah dirugikan oleh Terbanding I semula Penggugat. Dengan demikian gugat balik/Rekonvensi ini adalah masalah tindakan Terbanding I semula Penggugat dalam Konvensi yang telah menerima/menikmati 493.408.000,-,

dana

namun

pinjaman

Terbanding

tersebut I

semula

sebesar

Rp.

Pembanding

mengingkarinya, bahkan Terbanding I semula Penggugat dalam Konvensi mengirim somasi dan menggugat Pembanding I semula Tergugat I dalam Konvensi, sehingga perbuatan Terbanding I semula Penggugat dalam Konvensi termasuk dalam klasifikasi perbuatan melawan hukum, dan bukan masalah sah tidaknya 4 Perjanjian Pembiayaan Konsumen tersebut. II.

Alasan Pembanding II semula Penggugat dalam Konvensi :


1.

Bahwa Pembanding II semula Penggugat dalam Konvensi keberatan terhadap pertimbangan hukum Judex Factie tingkat pertama pada putusannya halaman 76 s/d halaman 78 yang selanjutnya diikuti dengan amar menolak permohonan provisi Pembanding II semula Penggugat dalam Konvensi, sebab menurut Pembanding II semula Penggugat dalam Konvensi tuntutan tersebut tidak mengenai pokok perkara, melainkan berupa tindakan sementara, karenanya patut dikabulkan.

2.

Bahwa Pembanding II semula Penggugat dalam Konvensi keberatan terhadap pertimbangan hukum Judex Factie tingkat pertama pada putusannya halaman 99 alinea terakhir dan halaman 100 baris 1 s/d 2, kemudian diikuti amarnya yang menolak dilakukannya pembayaran kerugian material dan immaterial kepada Penggugat dalam Konvensi, sebab tentang kerugian materiil dan immateriil tersebut telah dirinci oleh Penggugat dalam Konvensi pada gugatannya.

3.

Bahwa Pembanding II semula Penggugat dalam

Konvensi

keberatan terhadap pertimbangan hukum Judex Factie tingkat Pertama pada putusannya halaman 100 alinea kedua yang menolak tuntutan Pembanding II semula Penggugat dalam Konvensi untuk dilakukannya sita jaminan atas bangunan dan sita revindicatoir, 4.

Bahwa Pembanding II semula Penggugat dalam Konvensi keberatan terhadap pertimbangan hukum Judex Factie tingkat pertama dalam putusannya halaman 100 alinea ke-empat, sehingga menolak untuk menjatuhkan putusan serta merta, sebab putusan serta merta tersebut layak dimohonkan oleh Pembanding


II semula Penggugat dalam Konvensi karena obyek sengketa dalam perkara aquo adalah sebuah pasiva yang berarti obyek sengketa tersebut mengalami penurunan nilai setiap waktunya, sedang pihak Pembanding I semua Tergugat I dalam Konvensi dapat melakukan upaya hukum banding dan Kasasi bahkan sampai

upaya

hukum

Peninjauan

Kembali

yang

tentunya

memerlukan waktu yang lama, sehingga memerlukan perawatan dan pemeliharaan. Karena itu adalah tidak adil jika ketika pada akhirnya putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap obyek sengketa tersebut sudah tidak memiliki nilai, rusak, dan tidak dapat dipergunakan. Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Terbanding I semula Penggugat dalam Konvensi mengajukan Kontra Memori Banding, sebagai berikut : -------------------------------------------------------------------------------

Bahwa Terbanding II semula Penggugat dalam Konvensi pada pokoknya sependapat dan tidak keberatan dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur baik terhadap pertimbangan hukumnya maupun amar putusannya. Oleh karena Terbanding II semula Penggugat dalam Kovensi juga mengajukan Banding terhadap putusan Jedex Factie tingkat pertama, maka Memori Banding atas permohonan banding tersebut tidak terpisahkan dari Kontra Memori Banding ini.

Dengan pertimbangan hukum : -------------------------------------------------------------

Bahwa terhadap Eksepsi Tergugat I dalam Konvensi, Judex Factie tingkat pertama dalam Putusan Sela-nya telah menyatakan menolak

Eksepsi

tentang

kewenangan

mengadili

dengan

pertimbangan bahwa berdasarkan Pasal 118 ayat (4) HIR walau ada domisili pilihan dalam suatu perjanjian, hal tersebut bukan


berarti apabila terjadi sengketa, maka sengketa tersebut mutlak harus diajukan ke Pengadilan Negeri yang telah dipilih oleh para pihak dalam perjanjian terebut, akan tetapi keabsahan memilih tetap ada pada pihak yang akan mengajukan gugatan dalam perkara aquo Penggugat, yaitu apakah akan mengajukan di Pengadilan Negeri sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian atau mengajukan di tempat tinggal Tergugat (Azas Actor Sequitur Forum Rei). Bahwa tentang pemilihan domisili oleh para pihak tidak menyingkirkan prinsip kompetensi arelatif berdasarkan tempat tinggal Tergugat (Actor Sequitur Forum Rei), dan lain halnya apabila dalam suatu perjanjian ada klausula tentang arbitrase, dengan demikian klausula pemilihan hukum tersebut tidak mengurangi kebebasan Penggugat dalam memilih gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri selain Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Selanjutnya oleh karena dalam gugatan Penggugat, Tergugatnya lebih dari satu orang, sedang masing-masing Tergugat tersebut bertempat tinggal dalam wilayah hukum yang berbeda, maka berdasarkan Pasal 118 ayat (2/ HIR Penggugat dapat memilih Pengadilan Negeri tempat tinggal salah satu Tergugat tersebut untuk mengajukan gugatannya, yang dalam perkara ini Penggugat telah memilih Pengadilan Negeri Cianjur. -

Bahwa tentang Eksepsi gugatan kurang pihak, juga harus dinyatakan ditolak, karena pada dasarnya menjadi hak Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugat (Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 305 K/Sip/1971, tanggal 16 Juni 1971).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi membaca dan mempelajari, meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara ini,


beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Cianjur, tanggal 09 Desember 2014 No. 07/Pdt.G/2014/PN.Cj, mencermati pertimbangan hukum Judex factie tingkat pertama, serta Memori Banding dan Kontra Memori banding dalam perkara ini, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut : ---DALAM KONVENSI : -

Tentang Tuntutan Provisi : Menimbang, bahwa tuntutan provisi dari Penggugat dalam kovensi

telah memasuki materi yang akan diputus dalam pokok perkara, karena itu tuntutan provisi tersebut harus dinyatakan ditolak, dengan demikian putusan Judex Factie tingkat pertama dalam provisi dapat dipertahankan dan harus dikuatkan. -

Tentang Eksepsi : Menimbang, bahwa pertimbangan Judex Factie tingkat pertama

tentang Eksepsi Kewenangan Relatif, sebagaimana tersebut dalam putusan sela-nya, tepat dan benar, sehingga putusan tentang eksepsi kewenangan relatif tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan, demikian pula pertimbangan Judex Factie tingkat pertama tentang eksepsi gugatan kurang pihak, tepat dan benar, karena pada dasarnya hak Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya (Yurusprudensi Mahkamah Agung Indonesia). Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat tidak beritikad baik dalam mengajukan gugatan ini, harus ditolak, karena eksepsi tersebut masuk pada bagian yang akan dipertimbangkan dalam pokok perkara, demikian pula eksepsi Tergugat yang mengatakan bahwa perbaikan gugatan Penggugat telah mengakibatkan perubahan posita dan petitum gugatan serta merugikan Tergugat, harus ditolak, karena setelah


Membaca/mempelajari gugatan serta perbaikannya, ternyata perbaikan gugatannya tidak merubah pokok/dasar gugatan. Menimbang, bahwa karena itu Majelis Hakim Tinggi mengambilalih pertimbangan Judex Factie tingkat pertama tentang eksepsi tersebut sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus tentang eksepsi ditingkat banding, selanjutnya Majelis Hakim Tinggi menguatkan Putusan Judex Factie tingkat pertama tentang Eksepsi. -

Tentang Pokok Perkara :  Posita gugatan Penggugat : Posita gugatan Penggugat/Pembanding II dalam gugatannya pada

pokoknya sebagai berikut : -----------------------------------------------------------------1. Bahwa Penggugat memberikan tugas secara lisan kepada Tergugat III untuk mencarikan pinjaman dana penambahan modal perusahaan; 2. Untuk memudahkan Tergugat III mencari pinjaman tersebut, Penggugat

memberi

kuasa

untuk

menggunakan

BPKB

kendaraan milik Penggugat sebagai jaminan; 3. Tergugat III telah mengkondisikan membuat Surat Kuasa tertulis tanggal 19 April 2013, yang isinya Penggugat tidak mengetahui dan tidak pernah menanda-tanganinya. 4. Tergugat III telah menghubungi Tergugat I untuk mengajukan permohonan pinjaman dengan jaminan 4 buah BPKB

atas

nama PT. DIVA SERVIS. 5. Tergugat I setelah mendapat aplikasi permohonan dari Tergugat III diteruskan dan diproses aplikasi permohonannya, yang kemudian diketahui atas 4 BPKB tersebut telah dijaminkan berdasarkan perjanjian pembiayaan yang dibuat dan ditanda-


tangani oleh Tergugat III dan Tergugat I saja, dan seolah-olah pihak Penjual yakni Tergugat II yang melakukan penjualan atas 4 kendaraan yang sama sekali tidak Penggugat kenal, dan tidak dimengerti oleh Penggugat.  Petitum Penggugat : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Mengatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum; 3. Menyatakan perjanjian yang dibuat Tergugat III dan Tergugat I dinyatakan cacat dan tidak memiliki kekuatan hukum. … dst. …. Memperhatikan bukti P-9 / bukti T.I berupa pemberian kuasa dari Penggugat kepada Tergugat III dipertimbangkan sebagai berikut, suatu pemberian kuasa sebagaimana diatur dalam Pasal 1792 KUHPerdata adalah suatu persetujuan (perjanjian) dengan mana seseorang memberi kuasa kepada seorang lain yang menerimanya, untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. Bahwa pemberian kuasa dapat dibuat secara konsensuil (lisan) dan dapat pula berdasarkan agreement. Hubungan hukum yang terjadi adalah berupa kesepakatan kedua belah pihak sebagaimana dikehendaki. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian sebagaimana tersebut dalam surat kuasa (wanprestasi dalam menjalankan kuasa yang diterima), karena itu petitum gugatan dan amar putusan berupa perbuatan melawan hukum menjadi rancu, sebab antara wanprestasi dari perjanjian (pemberian kuasa) dengan perbuatan melawan hukum adalah dua substansi hukum yang berbeda, dan tidak boleh digabungkan dalam suartu gugatan, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim Tinggi berpendapat gugatan Penggugat kabur (Obscuur libel).


Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat tidak jelas dasarnya, apakah wanprestasi atas pemberian surat kuasa atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, sebagaimana dikemukakan Penggugat

dalam posita No. 4, dihubungkan dengan posita dan petitum

yang tidak saling mendukung. Majelis Hakim Tinggi dalam hal ini tidak dapat mempertahankan

tata

hukum

perdata

sesuai

dengan

kasus

yang

disengketakan, dengan perkataan lain ketentuan pasal dan peraturan perundangan

hukum

materiil

mana

yang

tepat

diterapkan

dalam

menyelesaikan sengketa diantara para pihak, sama sekali tidak dijelaskan dalam gugatan Penggugat. Menimbang, bahwa suatu gugatan harus jelas dasar hukumnya apakah wanprestasi atau perbuatan melawan hukum; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkesimpulan, bahwa gugatan Penggugat haruslah dinyatakan kabur (obscuur libel), oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, dan putusan Pengadilan Negeri Cianjur tanggal 9 Desember 2014 Nomor 07/Pdt.G/2014/PN.Cj. tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan. Selanjutnya

Pengadilan

Tinggi

akan

mengadili

sendiri

yang

amar

selengkapnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini. Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan rekonvensi dari Tergugat rekonvensi, juga harus dinyatakan tidak dapat diterima. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka biaya perkara dalam konvensi dan dalam rekonvensi untuk dua tingkat peradilan dibebankan kepada Penggugat dalam konvensi, yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini.


Mengingat ketentuan Pasal 1792, Pasal 1320 dan Pasal 1365 KUHPerdata, dan ketentuan pada Undang-Undang No.20

Tahun 1947

tentang Pengadilan Peradilan Ulangan Peraturan Peradilan Ulangan di Luar Jawa dan Madura, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan. Mengadili : -

Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat I dalam Konvensi dan dari Pembanding II semula Penggugat dalam Konvensi.

-

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Cianjur, tanggal 9 Desember 2014 Nomor 07/Pdt.G/2014/PN.Cj. yang dimohonkan banding tersebut. Mengadili Sendiri :

DALAM KONVENSI : -

Dalam Provisi :  Menolak Tuntutan Provisi Penggugat;

-

Dalam Eksepsi :  Menolak Eksepsi Tergugat;

-

Dalam Pokok Perkara :  Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI :  Menyatakan gugat balik/rekonvensi tidak dapat diterima. DALAM KONVENSI dan REKONVENSI :  Menghukum Pembanding II semula Penggugat dalam Konvensi untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding diperhitungkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).


Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi pada hari Senin, tanggal 20 April 2015 oleh kami John Piter, SH. MH. Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan Hi. A. Sanwari H.A., SH. MH. dan Djamer Pasaribu, SH. sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Panetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 26 Februari 2015 Nomor 97/PEN/PDT/2015/PT.BDG. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding. Putusan tersebut dibacakan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 April 2015, dengan didamping oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh H. Nanang P., SH. sebagai Panitera Pengganti pada pengadilan tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara. Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Hi. Sanwari H.A., SH. MH.

John Piter, SH. MH.

Hakim Anggota II, ttd

Djamer Pasaribu, SH. Panitera Pengganti, ttd

H. Nanang P. , SH.


Perincian biaya perkara : 1. Redaksi Putusan --------------------- Rp.

5.000,-

2. Meterai Putusan ---------------------- Rp.

6.000,-

3. Pemberkasan ------------------------- Rp. 139.000,- + J u m l a h ------------------------------ Rp. 150.000,-


PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents