PT.BDG DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN NOMOR :74/PDT /2017/PT.BDG DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI JAWA BARAT di BANDUNG yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara : 1. DYAN ROKHPAR,.SH., Umur 38 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal Jl. Islamic Centre No. 108/85, RT 04, RW 01, Desa Kertawinangun, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon ; 2. IR. ADANG DEDY R, MMP, Umur 67 Tahun, Pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal Jl. Simega No. 108/85, RT 04, RW 01, Desa Kertawinangun, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada MOH. DJARKASIH, S.H., M.H., EKO SUPIJANDI, S.H., MOCHAMAD SYAHRONI, S.H., semuanya adalah Advokat & Konsultan Hukum yang beralamat kantor di Jl. Harapan Gang Bakti 6/79, Simaja Utara, Drajat, Kota Cirebon, Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Oktober 2016, yang didaftarakan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber pada tanggal 24 Oktober 2016 Nomor.255/P/SKH/2016/PN.Sbr,

selanjutnya

disebut

sebagai

para

Pembanding semula para PENGGUGAT. Lawan : 1.

PT. Bank Mega, Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, Cq. PT. Bank Mega Tbk Cabang Cirebon, yang beralamat di Jl. Yos Sudarso 2B Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh John Erick Pontoh, S.H., Tuti Andayani Sebayang, S.H., Tunggul Tambunan, S.H., Suciati Eka Pertiwi,S.H., Steven Albert, S.H., Ferry Edward M. Gultom, S.H., Erza Besari Putra, S.H., dan Yoga Wisnu Yoedapradja, S.H. selaku Karyawan PT. BANK MEGA Tbk, berkantor Pusat di Menara Bank Mega Lantai 15 Jl. Kapten Tendean Kav. 12-14A Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SK. 107/DIRBM-LI/16 tanggal 13 Juni 2016, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I ;

2.

Ir. H. DADANG SUHERMAN, Umur 58 Tahun, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Sutawinangun Gang Subur No. 6, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada RAMADI,

Halaman 1 dari 75 Halaman, Perkara Nomor : 74/Pdt/2017/PT.BDG

SH, SUPARNO,SH, ABD MANAN,SH , Advokat pada Kantor LBH. Fatahillah, DPC.Pepabri, Kabupaten Cirebon, Alamat Jalan Fatahillah, Kelurahan

Watubelah,

Kecamatan

Sumber,

Kabupaten

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober

Cirebon,

2016 yang

didaftarakan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber tanggal 3 Nopember 2016 Nomor. 258/P/SKH/2016/PN.Sbr, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula TERGUGAT II; 3.

YUDI TAKARADA, S.H., selaku Notaris di Kota Cirebon, yang beralamat Jl. Karanggetas No.31, Panjunan, Lemahwungkuk, Kota Cirebon, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula TURUT TERGUGAT I;

4.

DEBORA RATNASARI,S.H., selaku Notaris di Kota Cirebon, yang beralamat di Jl. Anyelir, No. 26, Cirebon, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula Turut TERGUGAT II;

5.

ADI KISMONO HADIWARDOJO, S.H., selaku PPAT di Kabupaten Cirebon, beralamat di Jl. Raya Sunan Gunung Jati I, Cirebon Utara, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai TURUT Terbanding III semula Turut TERGUGAT III;

6.

Pemerintah Republik Indonesia Cq. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Cirebon, yang beralamat di Jl. Sunan Drajat No. 2, Sumber, Kabupaten Cirebon, selanjutnya disebut sebagai TURUT Terbanding IV semula Turut TERGUGAT IV;

7.

Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Keuangan Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Cq. Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Cirebon, yang beralamat di Jl. DR. Wahidin Sudirohusodo No. 48, Kota Cirebon, selanjutnya disebut sebagai TURUT Terbanding V semula Turut TERGUGAT V;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT : Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; TENTANG DUDUKNYA PERKARA : Menimbang, bahwa para penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Mei 2016 yang terdaptar di Kepaniteraan pengadilan Negeri Sumber pada


tanggal 23 Mei 2016 dalam register Nomor 34/Pdt.G/2016/PN.Sbr, telah mengajukan gugatan senagai berikut : 1.

Bahwa sekitar akhir tahun 2011 PENGGUGAT I memerlukan dana untuk pengembangan usahanya, dan selanjutnya PENGGUGAT I mengajukan permohonan pinjaman kredit kepada TERGUGAT I dengan menyertakan jaminan berupa Sertipikat Hak Milik No. 1371/Desa Kertawinangun, dengan Gambar Situasi No. 132/1987 tanggal 21-2-1987, seluas 324 M2, atas nama PENGGUGAT II, dimana objek dari sertifikat tersebut berlokasi di Jl. Islamic Centre No. 108/85, RT 04, RW 1. Desa Kertawinangun, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :  Sebelah Barat

:

Tanah Milik Rudi

 Sebelah Timur

:

Tanah Milik Bapak Budi

 Sebelah Utara

:

Tanah Milik Bapak H. Nendo

 Sebelah Selatan

:

Jalan Islamic Centre

Terhadap jaminan tersebut selanjutnya disebut objek jaminan; 2.

Bahwa dengan permohonan pinjaman kredit yang diajukan oleh PENGGUGAT I kepada TERGUGAT I tersebut, oleh TERGUGAT I permohonan tersebut dikabulkan dengan cara yaitu PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II (Selaku Penjamin/Pemilik objek sengketa a quo) dipanggil oleh TERGUGAT I untuk menghadap ke kantor TERGUGAT I yang beralamat di Jl. Yos Sudarso 2B Kota Cirebon, untuk diminta menandatangani sejumlah dokumen-dokumen yang telah dipersiapkan oleh TERGUGAT I ;

3.

Bahwa pada hari Jum’at tanggal 18-11-2011, PARA PENGGUGAT datang ke kantor TERGUGAT I, dan pada saat itu juga PARA PENGGUGAT diminta untuk menandatangani sejumlah dokumendokumen yang telah dipersiapkan oleh TERGUGAT I tanpa ada kesempatan untuk mempelajarinya; Bahwa di dalam dokumen-dokumen tersebut tidak ada tanda tangan pihak lain kecuali tanda tangan PARA PENGGUGAT beserta isteri PARA PENGGUGAT, dan pada saat penandatanganan hanya dihadiri oleh PARA PENGGUGAT beserta isteri, dan juga hanya dengan TERGUGAT I saja tanpa dihadiri oleh pihak-pihak lain, juga dokumen-dokumen yang telah ditandatangani oleh PARA PENGGUGAT pada saat itu juga langsung disimpan oleh TERGUGAT I;


Bahwa

setelah ditandatangani dokumen-dokumen

tersebut PARA

PENGGUGAT hanya diberi tahu bahwa pinjaman PARA PENGGUGAT adalah sebesar Rp. 384.000.000,- (tiga ratus delapan puluh empat juta rupiah), dengan Jangka Waktu 48 Bulan yaitu dari tanggal 18/12/2011 sampai dengan tanggal 18/11/2015, dengan Angsuran sebesar Rp. 12.560.005,49- (dua belas juta lima ratus enam puluh ribu lima koma empat puluh sembilan rupiah) serta hanya diberikan print out rincian angsuran oleh TERGUGAT I, yang isinya antara lain: DATE PRINTER

: 18/11/11

8:52:50

BANK MEGA

BRANCH:000

LOAN REPAYMENT SCHEDULE (8865) ACCOUNT NO.

:

NAME

: DYAN ROKHPAR

LOAN TYPE

: 89 TLMEGAUKM-AJK

PRINCIPAL

: 384.000.000,00

INTEREST RATE : 24.1925 ( eq,14,25% flat p.a) PMT. AMOUNT

: 12,560,005.49

TERM

: 048 month

DUE DATE 18/12/11 18/01/12 18/02/12 18/03/12 18/04/12 18/05/12 18/06/12 18/07/12 18/08/12 18/09/12 18/10/12 18/11/12 18/12/12 18/01/13 18/02/13 18/03/13 18/04/13 18/05/13 18/06/13 18/07/13 18/08/13

PRINCIPLE

4.818.405,49 4.915.546,55 5.014.646,02 5.115.743,37 5.218.878,89 5.324.093,66 5.431.429,61 5.540.929,49 5.652.636,94 5.766.596,46 5.882.853,44 6.001.454,22 64.683.214,14 6.122.446,04 6.245.877,10 6.371.796,59 6.500.254,66 6.631.302,50 6.764.992,32 6.901.377,39 7.040.512,03 7.182.451,69

INTEREST

7.741.600,00 7.644.458,94 7.545.359,47 7.444.262,12 7.341.126,60 7.235.911,83 7.128.575,88 7.019.076,00 6.907.368,55 6.793.409,03 6.677.152,05 6.558.551,27 86.036.851,74 6.437.559,45 6.314.128,39 6.188.208,90 6.059.750,83 5.928.702,99 5.795.013,17 5.658.628,10 5.519.493,46 5.377.553,80

BALANCE 384.000.000,00 379.181.594,51 374.266.047,96 369.251.401,94 364.135.658,57 358.916.779,68 353.592.686,02 348.161.256,41 342.620.326,92 336.967.689,98 331.201.093,52 325.318.240,08 319.316.785,86 313.194.339,82 306.948.462,72 300.576.666,13 294.076.411,47 287.445.108,97 280.680.116,65 273.778.739,26 266.738.227,23 259.555.775,54


18/09/13 18/10/13 18/11/13

7.327.252,91 7.474.973,38 7.625.671,96 146.872.122,71

5.232.752,58 5.085.032,11 4.934.333,53 154.568.009,05

252.228.522,63 244.753.549,25 237.127.877,29

18/12/13 18/01/14 18/02/14 18/03/14 18/04/14 18/05/14

7.779.408,68 7.936.244,80 8.096.242,80 8.259.466,43 8.425.980,72 8.595.852,00

4.780.596,81 4.623.760,69 4.463.762,69 4.300.539,06 4.134.024,77 3.964.153,49

229.348.468,61 221.412.223,81 213.315.981,01 205.056.514,58 196.630.533,86 188.034.681,86

18/06/14 18/07/14 18/08/14 18/09/14 18/10/14 18/11/14

8.769.147,96 8.945.937,63 9.126.291,46 9.310.281,30 9.497.980,45 9.689.463,69 251.304.420,63

3.790.857,53 3.614.067,86 3.433.714,03 3.249.724,19 3.062.025,04 2.870.541,80 200.855.777,01

179.265.533,90 170.319.596,27 161.193.304,81 151.883.023,51 142.385.043,06 132.695.579,37

18/12/14 18/01/15 18/02/15 18/03/15 18/04/15 18/05/15 18/06/15 18/07/15 18/08/15 18/09/15 18/10/15 18/11/15

9.884.807,32 10.084.089,15 10.287.388,59 10.494.786,63 10.706.365,90 10.922.210,70 11.142.407,02 11.367.042,59 11.596.206,90 11.829.991,27 12.068.488,82 12.311.794,48 384.000.000,00 384.000.000,00

2.675.198,17 2.475.916,34 2.272.616,90 2.065.218,86 1.853.639,59 1.637.794,79 1.417.598,47 1.192.962,90 963.798,59 730.014,22 491.516,67 248.210,91 218.880.263,42 218.880.263,42

122.810.772,05 112.726.682,90 102.439.294,31 91.944.507,68 81.238.141,78 70.315.931,08 59.173.524,06 47.806.481,47 36.210.274,57 24.380.283,30 12.311.794,48

4.

Bahwa selanjutnya dokumen-dokumen yang telah ditandatangani oleh PARA PENGGUGAT di kantor TERGUGAT I tersebut, terhadap salinan dokumen

tersebut

TIDAK

PERNAH

diberikan

kepada

PARA

PENGGUGAT sampai diajukannya gugatan a quo sekarang ini sehingga sampai saat ini PARA PENGGUGAT masih belum paham dan mengerti atas isi dari dokumen- dokumen tersebut: 5.

Bahwa selanjutnya PENGGUGAT I menjalankan kewajibannya dan telah mengangsur kepada TERGUGAT I sebanyak 16 (enambelas) kali angsuran, dengan rincian sebagai berikut: — 16/12/11 17/01/12 08/02/12 06/03/12 18/04/12 18/05/12

12.600.000,13.000.000,13.500.000,13.500.000,13.500.000,12.600.000,-


18/06/12 18/07/12 18/08/12 18/09/12 18/10/12 18/11/12 18/12/12 18/01/13 18/02/13 18/03/13 TOTAL

13.500.000,12.600.000,12.600.000,12.600.000,12.600.000,12.600.000,12.600.000,12.600.000,12.600.000,12.600.000,205.600.000,-

Bahwa PENGGUGAT I telah membayar kewajiban kepada TERGUGAT I adalah sebesar Rp. 205.600.000,- (Dua ratus lima juta enam ratus ribu rupiah); 6.

Bahwa selanjutnya pada bulan Maret tahun 2013, PENGGUGAT I oleh TERGUGAT I ditawarkan kembali pinjaman kredit dengan jaminan yang sama

dengan

sebelumnya

sebelumnya,

belum

lunas,

padahal namun

pinjaman

karena

pada

PENGGUGAT saat

itu

I

juga

PENGGUGAT I membutuhkan uang maka penawaran tersebut diterima oleh PENGGUGAT I, dan akhirnya pada tanggal 27 Maret 2013 pinjaman tambahan disetujui, selanjutnya PARA PENGGUGAT diminta untuk datang ke kantor TERGUGAT I untuk menandatangani sejumlah dokumen-dokumen, dan kejadiannya sama yaitu PARA PENGGUGAT datang ke kantor TERGUGAT I, dan pada saat itu juga PARA PENGGUGAT diminta untuk menandatangani sejumlah dokumendokumen yang telah dipersiapkan oleh TERGUGAT I tanpa ada kesempatan untuk mempelajarinya; Bahwa didalam dokumen-dokumen tersebut tidak ada tanda tangan pihak lain kecuali tanda tangan PARA PENGGUGAT beserta isteri PARA PENGGUGAT, dan pada saat penandatanaganan hanya dihadiri oleh PARA PENGGUGAT beserta isteri dan juga hanya dengan TERGUGAT I saja tanpa dihadiri oleh pihak-pihak lain, juga dokumen-dokumen yang telah ditandatangani oleh PARA PENGGUGAT pada saat itu juga langsung disimpan oleh TERGUGAT I; Bahwa setelah

ditandatangani

dokumen-dokumen

tersebut PARA

PENGGUGAT hanya diberi tahu bahwa oleh TERGUGAT I yaitu bahwa PENGGUGAT I hanya mendapatkan tambahan pinjaman sebesar Rp. 83.423.500,- (delapan puluh tiga juta empat ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah), dan selanjutnya pinjaman PENGGUGAT I pokok hutangnya kembali seperti awal yaitu sebesar Rp. 384.000.000,- (tiga ratus delapan Halaman 6 dari 75 Halaman, Perkara Nomor : 74/Pdt/2017/PT.BDG

puluh empat juta rupiah), dengan Jangka Waktu 48 Bulan semenjak Tanggal 3/04/2013 sampai dengan Tanggal 27/03/2017, dengan Angsuran sebesar Rp. 12.560.005,49- (dua belas juta lima ratus enam puluh ribu lima koma empat puluh sembilan rupiah) serta hanya diberikan print out rincian angsuran oleh TERGUGAT I yaitu sebgaimana rincian sebagai berikut: DATE PRINTER BANK MEGA

: 27/03/13

8:52:50

BRANCH:000

LOAN REPAYMENT SCHEDULE (8865) ACCOUNT NO. NAME

: DYAN ROKHPAR

LOAN TYPE

: 89 TL MEGA UKM-AJK

PRINCIPAL

: 384.000.000,00

INTEREST RATE : 24.1925 ( eq,14,25% flat p.a) PMT. AMOUNT

: 12,560,005.49

TERM

: 048 month

DUE DATE

PRINCIPAL

INTEREST

BALANCE 384.000.000,00

03/04/13

1.806.373,33

03/05/13

4.818.405,49

7.741.600,00

379.181.594,51

03/06/13

4.915.546,55

7.644.458,94

374.266.047,96

03/07/13

5.014.646,02

7.545.359,47

369.251.401,94

03/08/13

5.115.743,37

7.444.262,12

364.135.658,57

03/09/13

5.218.878,89

7.341.126,60

358.916.779,68

03/10/13

5.324.093,66

7.235.911,83

353.592.686,02

03/11/13

5.431.429,61

7.128.575,88

348.161.256,41

03/12/13

5.540.929,49

7.019.076,00

342.620.326,92

03/01/14

5.652.636,94

6.907.368,55

336.967.689,98

03/02/14

5.766.596,46

6.793.409,03

331.201.093,52

03/03/14

5.882.853,44

6.677.152,05

325.318.240,08

03/04/14

6.001.454,22

6.558.551,27

319.316.785,86

03/05/14

6.122.446,04

6.437.559,45

313.194.339,82

03/06/14

6.245.877,10

6.314.128,39

306.948.462,72

03/07/14

6.371.796,59

6.188.208,90

300.576.666,13

03/08/14

6.500.254,66

6.059.750,83

294.076.411,47

03/09/14

6.631.302,50

5.928.702,99

287.445.108,97

03/10/14

6.764.992,32

5.795.013,17

280.680.116,65


03/11/14

6.901.377,39

5.658.628,10

273.778.739,26

03/12/14

7.040.512,03

5.519.493,46

266.738.227,23

03/01/15

7.182.451,69

5.377.553,80

259.555.775,54

03/02/15

7.327.252,91

5.232.752,58

252.228.522,63

03/03/15

7.474.973,38

5.085.032,11

244.753.549,25

03/04/15

7.625.671,96

4.934.333,53

237.127.877,29

03/05/15

7.779.408,68

4.780.596,81

229.348.468,61

03/06/15

7.936.244,80

4.623.760,69

221.412.223,81

03/07/15

8.096.242,80

4.463.762,69

213.315.981,01

03/08/15

8.259.466,43

4.300.539,06

205.056.514,58

03/09/15

8.425.980,72

4.134.024,77

196.630.533,86

03/10/15

8.595.852,00

3.964.153,49

188.034.681,86

03/11/15

8.769.147,96

3.790.857,53

179.265.533,90

03/12/15

8.945.937,63

3.614.067,86

170.319.596,27

03/01/16

9.126.291,46

3.433.714,03

161.193.304,81

03/02/16

9.310.281,30

3.249.724,19

151.883.023,51

03/03/16

9.497.980,45

3.062.025,04

142.385.043,06

03/04/16

9.689.463,69

2.870.541,80

132.695.579,37

03/05/16

9.884.807,32

2.675.198,17

122.810.772,05

03/06/16

10.084.089,15

2.475.916,34

112.726.682,90

03/07/16

10.287.388,59

2.272.616,90

102.439.294,31

03/08/16

10.494.786,63

2.065.218,86

91.944.507,68

03/09/16

10.706.365,90

1.853.639,59

81.238.141,78

03/10/16

10.922.210,70

1.637.794,79

70.315.931,08

03/11/16

11.142.407,02

1.417.598,47

59.173.524,06

03/12/16

11.367.042,59

1.192.962,90

47.806.481,47

03/01/17

11.596.206,90

963.798,59

36.210.274,57

03/02/17

11.829.991,27

730.014,22

24.380.283,30

03/03/17

12.068.488,82

491.516,67

12.311.794,48

27/03/17

12.311.794,48

198.568,73

384.000.000,00

220.636.994,57

7.

Bahwa selanjutnya PENGGUGAT I menjalankan kewajibannya dan telah mengangsur kepada TERGUGAT I sebanyak 11 (sebelas) kali angsuran, dengan rincian sebagai berikut: 03/05/13

12.600.000,-

10/06/13

14.000.000,-

02/07/13

14.000.000,-

05/08/13

14.000.000,-


04/09/13

14.000.000,-

04/11/13

5.000.000,-

31/12/13

15.000.000,-

31/12/13

4.000.000,-

01/04/14

10.000.000,-

30/04/14

13.000.000,-

22/05/14

13.300.000,-

TOTAL Bahwa

128.900.000,PENGGUGAT

I

telah

membayar

kewajibannya

kepada

TERGUGAT I adalah sebesar Rp. 128.900.000,- (seratus dua puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah). 8.

Bahwa persoalan muncul ketika PENGGUGAT I mengalami krisis keuangan sekitar bulan Maret Tahun 2014, yang berakibat timbul keterlambatan kewajiban untuk mengangsur kepada TERGUGAT I sampai

sekitar

bulan

Januari

tahun

2015,

pembayaran

kewajiban/angsuran tersendat, dimana TERGUGAT I memperingatkan kepada PENGGUGAT I untuk melaksanakan kewajibannya, dan apabila PENGGUGAT I tidak melaksanakan kewajibannya maka TERGUGAT I akan melakukan lelang terhadap Objek jaminan; 9.

Bahwa sisa hutang PENGGUGAT I menurut TERGUGAT I adalah sebesar Rp 363.456.850,26- (tiga ratus enam puluh tiga juta empat ratus lima puluh enam ribu delapan ratus lima puluh koma dua puluh enam rupiah), terhadap perhitungan tersebut PENGGUGAT I terkejut dan merasa keberatan karena sebagaimana perhitungan PENGGUGAT I telah melakukan pembayaran sebagaimana dalam keterangan posita poin 5 dan 7 tersebut diatas, dan apabila dihitung menurut PENGGUGAT I sisa hutangnya adalah 220.719.928,63,- (dua ratus dua puluh juta tujuh ratus sembilan belas ribu sembilan ratus dua puluh delapan koma enam puluh tiga rupiah), karena PENGGUGAT I juga kesulitan untuk menentukan hitungan sisa hutang karena selama ini PENGGUGAT I tidak pernah menerima salinan dokumen-dokumen baik itu perjanjianperjanjian ataupun dokumen lainnya dari TERGUGAT L dan dengan adanya

perbedaan

perhitungan

antara

PENGGUGAT

I

dengan

TERGUGAT I tersebut, akhirnya pada tanggal 15-09-2014 PENGGUGAT I melayangkan gugatan perdata sebagaimana resister perkara Nomor :


36/PDT.G/2014/PN.SBR. tertanggal 15-09-2014, ke Pengadilan Negeri Sumber dan atas perkara tersebut telah di putus ; 10. Bahwa sebagaimana register perkara Nomor : 36/PDT.G/2014/PN.SBR, tertanggal

15-09-2014,

ke

Pengadilan

Negeri

Sumber,

tersebut

PENGGUGAT I pada intinya adalah ingin membayar sisa hutang PENGGUGAT I kepada TERGUGAT I, namun karena tidak adanya patokan perhitungan dikarenakan PENGGUGAT I tidak memiliki salinan dokumen perjanjian kredit dan tidak pernah diberikan oleh pihak TERGUGAT I, sehingga terdapat perbedaan cara menghitungnya, namun

dengan

demikian

dengan

adanya

upaya

pembayaran-

pembayaran/angsuran sebagaimana poin 5 dan 7 tersebut diatas, dan dengan adanya upaya untuk melunasi sebagaimana gugatan perdata sebagaimana

register

perkara

Nomor

:

36/PDT.G/2014/PN.SBR,

tertanggal 15-09-2014, ke Pengadilan Negeri Sumber, maka dapat dikatakan PENGGUGAT I adalah DEBITUR yang beritikad baik: 11. Bahwa ternyata di dalam Jawaban TERGUGAT I dalam perkara Nomor : 36/PDT.G/2014/PN.SBR, tertanggal 15-09-2014, di Pengadilan Negeri Sumber, juga adanya pembuktian dari TERGUGAT I, dan bukti tersebut diberi tanda T-l, sampai dengan T-10, dan terhadap Jawaban dan pembuktian tersebut dituangkan juga didalam putusan perkara a quo, sehingga

TERGUGAT

dokumen-dokumen

I

terkait

telah

mengungkapkan

adanya

hak

dan

adanya

beberapa

kewajiban

antara

PENGGUGAT I dengan TERGUGAT /, adapun dokumen tersebut adalah: 1.

Perjanjian Kredit Fasilitas Pembiayaan Mega Usaha Kecil Menengah (“Mega UKM”) No. 078/PK-SME/CBPS/l 1, tertanggal 18 Nopember 2011, yang di tandatangani oleh PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT I dihadapan TURUT TERGUGAT I dengan No. 753/Leg/XI/2011, tertanggal 18 Nopember 2011;

2.

Perjanjian Perubahan ke-1 (satu) Terhadap Perjanjian Kredit Fasilitas Pembiayaan Mega UKM ( PK. No. 078/PK-SME/CBPS/l 1, tanggal 18 Nopember 2011) No. 05/ADD PK-KUK/CBPS/13, tertanggal 27 Maret 2013. yang di tandatangani oleh PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT I dihadapan TURUT TERGUGAT II dengan No. 392/Disahkan/III/2013, tertanggal 27 Maret 2013;

Bahwa selanjutnya terhadap perjanjian sebagaimana poin 11.1 dan 11.2 tersebut diatas selanjutnya disebut dengan Perjanjian Kredit;


3.

Sertipikat Hak Milik No. 1371/Desa Kertawinangun, dengan Gambar Situasi No. 132/1987 tanggal 21-2-1987, seluas 324 M2, atas nama PENGGUGAT II, dimana objek dari sertipikat tersebut berlokasi di Jl. Islamic Centre No. 108/85, RT 04, RW 1, Desa Kertawinangun, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, dengan batas-batas tanah sebagai berikut : Sebelah Barat : Tanah Milik Rudi Sebelah Timur : Tanah Milik Bapak Budi Sebelah Utara : Tanah Milik Bapak H. Nendo Sebelah Selatan :

1.


Akta Surat Kuasa Pembebanan Hak Tanggungan (SKMHT) No. 13, Tanggal 18 Nopember 2011 dibuat dihadapan TURUT TERGUGAT I;

2.

Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 242/2011, Tanggal 7 Desember 2011, dibuat dihadapan TURUT TERGUGAT III;

3.

Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 4654/2011, tertanggal 14 Desember 2011 yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT IV;

4.

Surat Permohonan jadwal lelang yang di tujukan kepada pihak TURUT TERGUGAT V dengan No. 61 l/CBYS/14 tertanggal 20 November 2014;

5.

Surat Penetapan Jadwal lelang dari TURUT TERGUGAT V dengan No. S-018/WKN.08/KNL. 06/2015, tertanggal 19 Januari 2015;

6.

Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang yang ditujukan kepada PENGGUGAT dengan No. 54/CBYS/15 tertanggal 12 Februari 2015;

7.

Risalah Lelang No 174/2015 tanggal 20 Februari 2015, yang dikeluarkan oleh TURUT TERGUGAT V;

11. Bahwa dengan terbitnya dokumen-dokumen sebagaimana yang tertera pada poin 10 tersebut di atas, PENGGUGAT I merasa h e r a n

dan

a n e h , dikarenakan PARA PENGGUGAT tidak kenal dan tidak pernah menandatangani dokumen apapun dihadapan para TURUT TERGUGAT /, II dan III, dan hal ini memunculkan adanya indikasi manuver-manuver hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I sehingga terkesan apa yang dilakukan oleh TERGUGAT I dengan melakukan upaya LELANG terhadap Objek Sengketa, adalah terkesan LEGAL dan PROSEDURAL, padahal sebenarnya apa yang dilakukan oleh TERGUGAT I semenjak timbul adanya hubungan hukum dengan PARA PENGGUGAT, adalah dengan cara-cara melanggar hukum dan atau melakukan perbuatan


melawan hukum yaitu dengan cara-cara sebagaimana dalam uraian tersebut dibawah ini: A. Bahwa dengan Terbitnya Perjanjian Kredit adalah merupakan Tindakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige daad) dengan uraian sebagai berikut : (1) Bahwa hubungan antara PENGGUGAT I dan TERGUGAT I adalah hubungan dimana PENGGUGAT I adalah sebagai Konsumen dan TERGUGAT I adalah selaku Pelaku Usaha yang bergerak dalam sektor keuangan/lembaga keuangan, sedangkan PENGGUGAT II adalah selaku penjamin karena selaku pemilik Objek Sengketa, adapun hubungan tersebut yaitu dengan diberikannya PENGGUGAT I pinjaman kredit oleh TERGUGAT I berupa uang sebesar Rp. 384.000.000,- (tigaratus delapanpuluh empat juta rupiah), dengan Jangka Waktu pinjaman selama 48 Bulan, dengan Angsuran sebesar Rp. 12.560.005,49- (duabelas juta limaratus enampuluh ribu lima koma empat puluh sembilan rupiah); (2) Bahwa

PARA

PENGGUGAT

menandatangani

sejumlah

hanya

pernah

dokumen-dokumen

diminta

untuk

yang

telah

dipersiapkan oleh TERGUGAT I dan dokumen-dokumen tersebut tidak ada tanda tangan pihak lain kecuali tanda tangan PARA PENGGUGAT beserta isteri PARA PENGGUGAT dan pada saat penandatanaganan hanya dihadiri oleh PARA PENGGUGAT beserta isteri dan TERGUGAT I saja tanpa dihadiri oleh pihak-pihak lain, juga dokumen-dokumen yang telah ditandatangani oleh PARA PENGGUGAT pada saat itu langsung disimpan oleh TERGUGAT I, dan sampai saat ini PENGGUGAT I TIDAK PERNAH diberikan salinan

dokumen

yang

telah

ditandatangani

oleh

PARA

PENGGUGAT tersebut ; (3) Bahwa dikarenakan PENGGUGAT I baru mengetahui adanya Perjanjian Kredit dalam perkara Nomor : 36/PDT.G/2014/PN.SBR, tertanggal 15-09-2014, di Pengadilan Negeri Sumber, dan juga adanya pembuktian dari TERGUGAT I dan bukti tersebut diberi tanda T-l, sampai dengan T-10, dan terhadap jawaban dan pembuktian tersebut dituangkan juga didalam putusan perkara a quo, sehingga demi kepentingan hukum PARA PENGGUGAT, PARA PENGGUGAT yang melalui kuasa hukumnya melayangkan surat permohonan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri


Sumber dengan

nomor :

09/Perm/KH-Djar/V/2016, Perihal :

Permohonan Untuk Mempelajari Berkas Dan Sekaligus Meminta Salinan Berkas Perkara Perdata Dengan Registrasi Perkara No.36/PDT.G/2014/PN.SBR.. di Pengadilan Negeri Sumber: Bahwa terhadap Permohonan tersebut kami telah menerima salinan berkas yang salah satunya adalah :  Perjanjian Kredit Fasilitas Pembiayaan Mega Usaha Kecil Menengah (“Mega UKM”) No. 078/PK- SME/CBPS/11, tertanggal 18

Nopember

PENGGUGAT

2011 dan

yang

di

tandatangani

TERGUGAT

I

oleh

dihadapan

PARA TURUT

TERGUGAT I dengan No. 753/Leg/XI/2011, tertanggal 18 Nopember 2011; dan Adapun mengenai dokumen Perjanjian Perubahan ke-1 (satu) Terhadap Perjanjian Kredit Fasilitas Pembiayaan Mega UKM ( PK. No. 078/PK-SME/CBPS/l 1, tanggal 18 Nopember 2011) No. 05/ADD PK-KUK/CBPS/13, tertanggal 27 Maret 2013 yang di tandatangani oleh PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT I dihadapan TURUT TERGUGAT II dengan No. 392/Disahkan/III/2013, tertanggal 27 Maret 2013 TERGUGAT I didalam Perkara Perdata sebagaimana Registrasi Perkara No. 36/PDT. G/2014/PN.SBR., di Pengadilan Negeri Sumber TIDAK MEMBUKTIKANNYA namun didalam surat JAWABANNYA tertanggal 27 Januari 2015 TELAH MENYEBUTKAN ADANYA

PERJANJIAN

PERUBAHAN

TERSEBUT

sehingga

terhadap Perjanjian Kredit Fasilitas Pembiayaan Mega Usaha Kecil Menengah (“Mega UKM”) No. 078/PK-SME/CBPS/l 1, tertanggal 18 Nopember 2011 yang di tandatangani oleh PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT I dihadapan TURUT TERGUGAT I dengan No. 753/Leg/XI/2011, tertanggal 18 Nopember 2011 dan Perjanjian Perubahan

ke-1

(satu)

Terhadap

Perjanjian

Kredit

Fasilitas

Pembiayaan Mega UKM ( PK. No. 078/PK-SME/CBPS/l 1, tanggal 18 Nopember 2011) No. 05/ADD PK-KUK/CBPS/13, tertanggal 27 Maret 2013 yang di tandatangani oleh PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT I dihadapan TURUT TERGUGAT II dengan No. 392/Disahkan/III/2013, tertanggal 27 Maret 2013 ADALAH SATU KESATUAN YANG TIDAK TERPISAHKAN; (4) Bahwa TERNYATA apa yang dikhawatirkan sebelumnya oleh PARA PENGGUGAT dengan tidak memberikan salinan perjanjian tersebut


dan mengindikasikan adanya kesan TERGUGAT I tidak jujur dan terkesan

ada

yang

ditutup-tutupi

oleh

PARA

PENGGUGAT

TERBUKTI yaitu dengan adanya klausul-klausul didalam Perjanjian Kredit Fasilitas Pembiayaan Mega Usaha Kecil Menengah (“Mega UKM”) No. 078/PK-SME/CBPS/l 1, tertanggal 18 Nopember 2011 yang di tandatangani oleh PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT I dihadapan TURUT TERGUGAT I dengan No. 753/Leg/XI/2011, tertanggal 18 Nopember 2011 adalah sebagai berikut: TERGUGAT I tidak jujur dalam perhitungan suku bunga: Sebagaimana yang tertuang didalam Pasal 1 mengenai fasilitas kredit: PASAL I Fasilitas Kredit Jenis Fasilitas

: Term Loan Tujuan Penggunaan : Investasi

Jumlah Fasilitas

: Rp. 384.000.000,- ( tiga ratus delapan puluh

empat juta rupiah) ; Suku Bunga

: 14, 25 % (empat belas koma dua lima persen)

per tahun flat in arrear, untuk

metode perhitungan suku bunga disertakan dengan perhitunsan bunsa secara efektif dan berlaku tetap selama jangka waktu fasilitas kredit dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam pasal 3 perjanjian. Jumlah kewajiban bunga sebagaimana diuraikan dalam jadwal angsuran terlampir yang merupakan

satu

kesatuan

dengan

Perjanjian; Jangka Waktu

: 48 (empatpuluh delapan) bulan, terhitung sejak 18 November 2011 sampai dengan 18 November 2015;

Angsuran

: sebesar Rp. 12.560.005,59 (duabelas juta limaratus

enampuluh

ribu

limakoma

empatpuluh sembilan rupiah)/bulan, untuk dan .pembayaran dilakukan setiap bulan selambat-lambatnya (delapanbelas)

pada

tanggal

(selanjutnya

18

disebut

“tanggal angsuran”), yang untuk pertama


kali dimulai pada tanggal 18 Desember 2011 (sebagaimana diuraikan dalam rincian jadwal angsuran); Biaya Provisi

: 1 % (satu persen) flat dari jumlah fasilitas kredit;

Biaya administrasi

: Rp. 1.500.000,- (satujuta limaratus ribu rupiah);

Denda Keterlambatan : 4% (empat persen) per bulan, dari jumlah yang terlambat dibayar; Pembayaran Angsuran : Besarnya dapat dirubah sesuai ketentuan Bank yang berlaku (subject to review); Denda Pembayaran

: - Denda pinalty atas pelunasan dipercepat dikenakan

sebesar

2

(dua)

kali

angsuran; Dipercepat

: Pelunasan sebagian tidak diperkenan kan;

Untuk selanjutnya disebut Fasilitas Kredit; Bahwa perhitungan tersebut diatas juga sama dengan perjanjian perubahan

ke-1

(satu)

Terdapat

Perjanjian

Kredit

Fasilitas

Pembiayaan Mega UKM (PK. No. 078/PK-SME/CBPS/11, tanggal 18 Nopember 2011) No. 05/ADD PK-KUK/CBPS/13, tertanggal 27 Maret 2013, yang di tandatangani oleh PARA TERGUGAT II dengan No.. 392/Disahkan/III/2013, tertanggal 27 Maret 2013, Kecuali terhadap Jangka Waktu yaitu : Jangka Waktu : 48 (empatpuluh delapan) bulan, terhitung sejak 13 April 2013 sampai dengan 27 Maret 2017; Bahwa terhadap pencantuman suku bunga dalam perjanjian tersebut terdapat 2 pola perhitungan yaitu perhitungan suku bunga secara Flat in arrear dan perhitungan bunga secara efektif. namun sudah jelas dan tegas didalam perjanjian tersebut suku bunga yang dicantumkan dalam perjanjian tersebut adalah 14, 25 % (empatbelas koma dualima persen) per tahun, sehingga apabila diilustrasikan mengenai angsuran yang harus di bayar oleh PENGGUGAT I dari pinjaman sebesar Rp. 384.000.000,- (tigaratus delapan puluh empat juta rupiah), adalah sebagai berikut: Jumlah Fasilitas x Rp. 384.000.000,-

Suku Bunga = Total Bunga/Tahun x

14,25 %

=

Rp.

54.720.000.-

/tahun


Total Bunga/Tahun x

Jangka Waktu = Total Bunga 48 Bulan

Rp. 54.720.000,- x

48

= Rp. 218.880.000,-

Angsuran/bulan menjadi: Jumlah Fasilitas +

Total Bunga 48 Bulan = angsuran/bulan

Rp. 384.000.000,- +

Rp. 218.880.000,- : 48 = Rp. 12.560.000.-

/bulan Bahwa semestinya dengan bunga 14, 25 % (empatbelas koma dualima persen), angsuran yang harus di bayar oleh PENGGUGAT I adalah sebesar Rp. 12.560.000,- (dua belas juta lima ratus enampuluh

ribu

rupiah)/bulan

B U K A N

sebesar

Rp.

12.560.005,59 (duabelas juta limaratus enampuluh ribu lima koma empatpuluh sembilan rupiah)/bulan; Bahwa apabila di pisahkan antara angsuran pokok dan angsuran bunga dari nilai angsuran sebesar Rp. 12.560.000,- (dua belas juta lima ratus enampuluh ribu rupiahbulan adalah sebagai berikut: Angsuran Pokok Jumlah Fasilitas : Jangka waktu

= Angsuran Pokok/bulan

Rp.384.000.000,- : 48

= Rp. 8.000.000,-/bulan

Angsuran Bunga Tot. Bunga 48 bulan : Jangka waktu = Angsuran Bunga/bulan Rp.218.880.000,-

: 48

= Rp. 4.560.000,-/bulan

Jadi nilai angsuran per bulan adalah angsuran pokok di tambah angsuran bunga yaitu Rp. 8.000.000,-/bulan + Rp. 4.560.000,/bulan sehingga menjadi Rp. 12,560.000,- (dua belas juta lima ratus enampuluh ribu rupiah)/bulan, dan apabila dirinci maka akumulasi perhitungan pinjaman PENGGUGAT I adalah sebagai berikut : Tgl

Ang. Pokok

Ang. Bunga

18/12/11 18/01/12 18/02/12 18/03/12 18/04/12 18/05/12 18/06/12 18/07/12 18/08/12 18/09/12 18/10/12 18/11/12 18/12/12 18/01/13

8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000

4.560.000 4.560.000 4.560.000 4.560.000 4.560.000 4.560.000 4.560.000 4.560.000 4.560.000 4.560.000 4.560.000 4.560.000 4.560.000 4.560.000

Sisa Pokok 384.000.000 376.000.000 368.000.000 360.000.000 352.000.000 344.000.000 336.000.000 328.000.000 320.000.000 312.000.000 304.000.000 296.000.000 288.000.000 280.000.000 272.000.000


18/02/13 18/03/13 18/04/13 18/05/13 18/06/13 18/07/13 18/08/13 18/09/13 18/10/13 18/11/13 18/12/13 18/01/14 18/02/14 18/03/14 18/04/14 18/05/14 18/06/14 18/07/14 18/08/14 18/09/14 18/10/14 18/11/14 18/12/14 18/01/15 18/02/15 18/03/15 18/04/15 18/05/15 18/06/15 18/07/15 18/08/15 18/09/15 18/10/15 18/11/15

8.000.000 4.560.000 8.000.000 4.560.000 8.000.000 4.560.000 8.000.000 4.560.000 8.000.000 4.560.000 8.000.000 4.560.000 8.000.000 4.560.000 8.000.000 4.560.000 8.000.000 4.560.000 8.000.000 4.560.000 8.000.000 4.560.000 8.000.000 4.560.000 8.000.000 4.560.000 8.000.000 4.560.000 8.000.000 4.560.000 8.000.000 4.560.000 8.000.000 4.560.000 8.000.000 4.560.000 8.000.000 4.560.000 8.000.000 4.560.000 8.000.000 4.560.000 8.000.000 4.560.000 8.000.000 4.560.000 8.000.000 4.560.000 8.000.000 4.560.000 8.000.000 4.560.000 8.000.000 4.560.000 8.000.000 4.560.000 8.000.000 4.560.000 8.000.000 4.560.000 8.000.000 4.560.000 8.000.000 4.560.000 8.000.000 4.560.000 8.000.000 4.560.000 384.000.000 218.880.000

264.000.000 256.000.000 248.000.000 240.000.000 232.000.000 224.000.000 216.000.000 208.000.000 200.000.000 192.000.000 184.000.000 176.000.000 168.000.000 160.000.000 152.000.000 144.000.000 136.000.000 128.000.000 120.000.000 112.000.000 104.000.000 96.000.000 88.000.000 80.000.000 72.000.000 64.000.000 56.000.000 48.000.000 40.000.000 32.000.000 24.000.000 16.000.000 8.000.000 -

Dan juga untuk estimasi perhitungan sebagaimana Perjanjian Perubahan

ke-1

(satu)

Terhadap

Perjanjian

Kredit

Fasilitas

Pembiayaan Mega UKM ( PK. No. 078/PK-SME/CBPS/l 1, tanggal 18 Nopember 2011) No. 05/ADD PK-KUK/CBPS/13, tertanggal 27 Maret 2013 yang di tandatangani oleh PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT I dihadapan TURUT TERGUGAT II dengan No. 392/Disahkan/III/2013, tertanggal 27 Maret 2013, juga rincian akumulasinya sama hanya beda pada tanggal jangka waktu yaitu di hitung semenjak tanggal 13 April 2013 sampai dengan 27 Maret 2017;


Bahwa sedangkan didalam perhitungan sebagaimana print out rincian angsuran yang pernah diberikan oleh TERGUGAT I kepada PENGGUGAT I sebagaimana uraian dalam posita gugatan a quo pada poin 3 dan poin 6 adalah RINCIANNYA TIDAK JELAS, yaitu antara Angsuran Pokok dan Angsuran Bunga setiap bulannya BERBEDA-BEDA,

dan

hal

ini

membuktikan

ada

hal

yang

disembunyikan oleh TERGUGAT I sebagaimana dalam Perjanjian pada Pasal 1 mengenai Suku Bunga dimana tertulis adanya perhitungan bunga secara efektif, ada perhitungan bunga secara efektif yang nilai persentasenya tidak ada didalam perjanjian, dan hal ini dibuktikan dengan :  Print out rincian angsuran dari tanggal 18/12/2011 sampai dengan tanggal 18/11/2015, dengan Print out rincian angsuran dari Tanggal 3/04/2013 sampai dengan Tanggal 27/03/2017, yang nilai hitungan akhir pada perhitungan angsuran bunga (Interest) nilainya tidak sama/berbeda yaitu ;  Pada Print out rincian angsuran dari tanggal 18/12/2011 sampai dengan tanggal 18/11/2015 perhitungan akhir jangka waktu terhadap angsuran bunga (Interest) adalah sebesar Rp 248.210,91 (duaratus empatpuluh delapan ribu duaratus sepuluh koma sembilanpuluh satu rupiah) ;  Pada Print out rincian angsuran dari Tanggal 3/04/2013 sampai dengan Tanggal 27/03/2017, perhitungan akhir jangka waktu terhadap angsuran bunga (Interest) adalah Rp. 198.568,73 (seratus sembilanpulh delapan ribu limaratus enampuluh delapan koma tujuhpuluh tiga rupiah)  Angsuran sebesar Rp. 12.560.005,59 (duabelas juta limaratus enampuluh ribu lima koma empatpuluh sembilan rupiah)/bulan', yang semestinya Rp. 12.560.000,- (dua belas juta lima ratus enampuluh ribu rupiah)/bulan; 

Adanya perhitungan sebagaimana Print out rincian angsuran dari tanggal 18/12/2011 sampai dengan tanggal 18/11/2015, dengan Print out rincian angsuran dari Tanggal 3/04/2013 sampai dengan Tanggal 27/03/2017 dengan perhitungan suku bunga menurun ( bunga efektif), namun bunga efektif tersebut didalam perjanjian kredit tidak di cantumkan; yang kalau dihitung bunga efektif tersebut bukan

14, 25 % (empatbelas koma dualima persen), tetapi


lebih besar dari 14, 25%;Bahwa sejatinya perhitungan bunga adalah perhitungan pasti dan atau ilmu pasti, namun TERGUGAT I dalam melakukan perhitungan yang tidak balance/tidak sesuai dengan nilai suku bunga 14, 25 % (empatbelas koma dualima persen), dengan melakukan kebohongan kepada PENGGUGAT I adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatise daad): Bahwa TERGUGAT I dalam menerpakan bunga sebesar 14, 25 % (empatbelas koma dualima persen) per tahun flat in arrear. hanya sekedar mengelabui PENGGUGAT I agar TERTARIK DAN MAU meminjam kredit kepada PENGGUGAT I; (5).

Bahwa sebagaimana Syarat SAH nya Perjanjian telah niatur didalam Pasal 1320 KUHPerdata yang berbunyi: Untuk sahnya perjanjian diperlukan 4 syarat yaitu :  Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;  Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;  Suatu hal tertentu;  Suatu sebab yang halal; Bahwa perjanjian tersebut dibuat bertentangan dengan Pasal 1320 KUHPerdata AYAT (4) mengenai SUATU SEBAB YANG HALAL Karena adan unsur BERBOHONG, dengan dibuktikan adanya Print out rincian angsuran dari tanggal 18/12/2011 sampai dengan tanggal 18/11/2015, dengan Print out rincian angsuran dari Tanggal 3/04/2013 sampai dengan Tanggal 27/03/2017, yang tidak sama dengan hitungan suku bunga dalam perjanjian tersebut, sehingga perjanjian yang demikian adalah cacat hukum dan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mensikat dan/atau batal demi hukum (Null and Void);

(6) Bahwa

tindakan-tindakan

TERGUGAT

I

sebagaimana

yang

diuraikan tersebut diatas, tindakan tersebut dapat di katagorikan sebagai tindakan Perbuatan Melawan HukumjOnrechmatige daad), sebagaimana

ketentuan

Pasal

1365

KUHPerdata

yang

menyebutkan : “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. ”


B. Bahwa dengan terbitnya Perjanjian Kredit adalah tindakan yang bertentangan

dengan

Undang-Undang

No.

8

Tahun

1999

tentang

Perlindungan Konsumen, yang kami uraikan sebagai berikut: (1) Bahwa Hukum memang sangat diperlukan untuk mengatur setiap segi

kehidupan

manusia.

Termasuk

juga

dalam

hubungan

perekonomian, kesejahteraan, keuangan, dan sebagainya, dalam hal ini bagaimana hukum mengatur hubungan antara bank sebagai lembaga keuangan yaitu TERGUGAT I serta nasabah yang juga termasuk konsumen (PENGGUGAT I), jadi apa yang menjadi tujuan dari hukum itu sendiri yaitu kesejahteraan bisa dicapai dengan baik, salah satunya melalui upaya pemberdayaan dan perlindungan hukum terhadap nasabah sebagai konsumen perbankan; Bahwa dalam hal ini nasabah merupakan juga konsumen dari perbankan harus dilindungi hak-haknya sebagaimana diatur dalam perundang-undangan, sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), sering terdapat klausula baku pada suatu perjanjian kredit bank dengan cara mencantumkan syarat sepihak, namun dengan berlakunya Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) terhadap KLAUSULA BAKU TELAH DILARANG sebagaimana bunyi dari pasal 18 ayat (1) Undang-Undang tersebut yaitu : Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan

untuk

diperdagangkan

dilarang

membuat

atau

mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila: a. Menyatakan pengalihan tanggungjawab pelaku usaha. b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen. c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen. d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung, maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran. e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang


atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen. f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa. g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya. h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran. (2) Bahwa ternyata didalam Perjanjian Kredit tersebut mencantumkan KLAUSULA BAKU yaitu syarat sepihak dimana klausula ini menyatakan bahwa TERGUGAT I sewaktu - waktu diperkenankan untuk merubah (menaikan / menurunkan) suku bunga pinjaman (kredit) yang diterima oleh PENGGUGAT I, tanpa pemberitahuan atau persetujuan dari PENGGUGAT I terlebih dahulu atau dengan kata lain ada kesepakatan bahwa PENGGUGAT I setuju terhadap segala keputusan sepihak yang diambil oleh TERGUGAT I untuk merubah suku bunga kredit, yang telah diterima oleh PENGGUGAT I pada masa / jangka waktu perjanjian kredit berlangsung, dan hal ini sebagaimana tertuan didalam Perjanjian Kredit pasal 1 dan pasal 3 mengenai suku bunga yaitu : Pasal 1 Suku Bunga

14, 25 % (empatbelas koma dualima persen) per tahun flat in arrear, untuk metode perhitungan suku bunga disertakan dengan perhitunsan bunsa secara effektif dan berlaku tetap selama jangka waktu fasilitas kredit dengan tetap memperhatikan ketentuan

dalam

pasal

3

perjanjian.

Jumlah

kewajiban bunga sebagaimana diuraikan dalam jadwal angsuran terlampir yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian; Pasal 3 berbunyi: Dalam kondisi tertentu dimana tingkat suku bunga perbankan pada umumnya mengalami kenaikan diluar batas kewajaran, maka BANK


atas pertimbangan sendiri berhak untuk menyesuaikan tingkat suku bunga yang berlaku, perubahan mana akan diberitahukan secara tertulis kepada DEBITUR, dan pemberitahuan mana mengikat DEBITUR; Bahwa dengan adanya penegasan atas pertimbangan sendiri ini menyatakan bahwa TERGUGAT I sewaktu - waktu diperkenankan untuk merubah (menaikan / menurunkan) suku bunga pinjaman (kredit) yang diterima oleh PENGGUGAT I, tanpa pemberitahuan atau persetujuan dari PENGGUGAT I terlebih dahulu atau dengan kata lain ada kesepakatan bahwa PENGGUGAT I setuju terhadap segala keputusan sepihak yang diambil oleh TERGUGAT I untuk merubah suku bunga kredit, yang telah diterima oleh PENGGUGAT I pada masa / jangka waktu perjanjian kredit berlangsung, adalah perjanjian yang memuat KLAUSULA BAKU Sebagaimana UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), sebagaimana bunyi dari pasal 18 ayat (1) huruf (f) yaitu : Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan

untuk

diperdagangkan

dilarang

membuat

atau

mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi

manfaat

jasa

atau

mengurangi

harta

kekayaan

konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa. Bahwa Karena dengan adanya penegasan mengenai Upaya TERGUGAT I dalam kondisi tertentu dimana tingkat suku bunga perbankan pada umumnya mengalami kenaikan diluar batas kewajaran, maka BANK atas pertimbangan sendiri berhak untuk menyesuaikan tingkat suku bunga vang berlaku, sehingga dengan demikian TERGUGAT I dapat untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan PENGGUGAT I, sehingga perjanjian yang memuat KLAUSULA BAKU adalah perbuatan yang di larang oleh Undang-Undang; (3) Bahwa ternyata selain tersebut diatas didalam Perjanjian Kredit tersebut juga mencantumkan KLAUSULA BAKU yaitu tentang tunduknya PENGGUGAT I terhadap syarat-syarat dan ketentuan umum, sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kredit Pasal 4 yaitu mengenai Persetujuan Tunduk Pada Syarat Dan Ketentuan Umum Mega Usaha Kecil Dan Menengah (SKU Mega UKM) yaitu :


Debitur

dengan

ini

menyatakan

telah

membaca,

mengerti,

memahami dengan jelas dan menerima baik serta mengikat diri untuk tunduk terhadap seluruh syarat-syarat dan ketentuan umum sebagaimana tertuang dalam lampiran perjanjian kredit fasilitas pembiayaan usaha kecil menengah, lampiran mana merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian MEGA UKM. Bahwa tunduknya PENGGUGAT I terhadap seluruh syarat-syarat dan ketentuan umum sebagaimana tertuang dalam lampiran perjanjian kredit fasilitas pembiayaan usaha kecil menengah, dimana lampiran tersebut sudah tercetak (boilerplate) dalam bentuk formulir - formulir tertentu oleh pihak TERGUGAT I, yang dalam hal ini ketika kontrak tersebut ditandatangani umumnya PENGGUGAT I hanya mengisikan data - data informatif tertentu saja dengan sedikit atau tanpa

perubahan

PENGGUGAT

I

dalam dalam

klausula kontrak

-

klausulanya,

tersebut

tidak

di

mana

mempunyai

kesempatan atau hanya sedikit kesempatan untuk menegosiasi atau mengubah klausuia - klausula yang sudah dibuat oleh TERGUGAT I tersebut. Bahwa terhadap bunyi klausula tersebut adalah merupakan perjanjian yang memuat KLAUSULA BAKU Sebagaimana UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), sebagaimana bunyi dari pasal 18 ayat (1) huruf (g) yaitu : Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan

untuk

diperdagangkan

dilarang

membuat

atau

mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila: Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat

sepihak oleh

pelaku

usaha

dalam

masa

konsumen

memanfaatkan jasa yang dibelinya. (4) Bahwa sebagaimana bunyi Pasal 18 ayat (3) yaitu : Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum. Bahwa dikarenakan Perjanjian Kredit tersebut telah memenuhi ketentuan

Undang-Undang

Nomor

8

Tahun

1999

tentang

Perlindungan Konsumen (UUPK), sebagaimana bunyi dari pasal 18


ayat (1) huruf (f) dan (g), maka perjanjian kredit tersebut adalah cacat hukum dan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum memikat dan/atau batal demi hukum (Null and Void); (5) Bahwa sebagaimana uraian tersebut diatas dimana TERGUGAT I didalam PERJANJIAN KREDIT tersebut telah memuat KLAUSULA BAKU, maka dapat dikatakan bahwa TERGUGAT I selaku pelaku usaha telah melanggar Azas-azas yang dianut dalam hukum Perlindungan Konsumen yaitu Azas Keseimbangan dan Azas Kepastian Hukum, serta bertentangan dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 3 huruf d, e, yaitu: Perlindungan Konsumen bertujuan : d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi; e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha; sehingga patut dikatakan bahwa TERGUGAT I adalah Pelaku Usaha yang tidak beritikad baik; (6) Bahwa karena PENGGUGAT I adalah merupakan konsumen dari TERGUGAT I maka hak-haknya harus di lindungi sebagaimana diatur didalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), berbunyi: Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum Bahwa dengan demikian terhadap gugatan perkara a quo tersebut maka Pengadilan Negeri Sumber berwenang untuk mengadili; 12. Bahwa sebagaimana uraian didalam posita poin 11 pada huruf A dan B, dimana telah menguraikan tindakan TERGUGAT I dalam hal membuat perjanjian kredit tersebut dibuat bertentangan dengan Pasal 1320 KUHPerdata AYAT (4) mengenai SUATU SEBAB YANG HALAL Karena adanya unsur BERBOHONG/SEBAB TIDAK HALAL, maupun telah melanggar Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), sebagaimana bunyi dari pasal 18 ayat (1) huruf (f) dan


(g), adalah tindakan yang dapat di katagorikan sebagai tindakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige daad), sehingga sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata yang menyebutkan : “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. ” Bahwa apa yang dilakukan oleh TERGUGAT I selain melanggar undangundang juga melanggar kepatutan, norma dan lain-lain sebagaimana Perbuatan

Melawan

Hukum

(Onrechmatige

daad), menurut Rosa

Agustina, dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum, terbitan Pasca Saijana FH Universitas Indonesia (2003), hal. 117, dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat: (1) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; (2) Bertentangan dengan hak subjektif orang lain; (3) Bertentangan dengan kesusilaan; (4) Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian; Bahwa Perjanjian Kredit tersebut adalah cacat hukum dan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan/atau batal demi hukum (Null and Void); 13. Bahwa selain Perjanjian Kredit telah terbit pula Akta Surat Kuasa Pembebanan Hak Tanggungan (SKMHT) No. 13, Tanggal 18 Nopember 2011. dibuat dihadapan TURUT TERGUGAT I, dan hal tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum dengan uraian sebagai berikut : (1). Bahwa karena terbitnya Akta Surat Kuasa Pembebanan Hak Tanggungan (SKMHT) No. 13, Tanggal 18 Nopember 2011. dibuat dihadapan TURUT TERGUGAT I adalah merupakan akta yang timbul karena adanya Perjanjian Kredit yang dibuat dengan cara melawan hukum dan/atau melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige daad), maka terhadap turunannya yaitu dengan adanya Akta Surat Kuasa Pembebanan Hak Tanggungan (SKMHT) No. 13, Tanggal 18 Nopember 2011, dibuat dihadapan TURUT TERGUGAT I adalah cacat hukum dan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan/atau batal demi hukum (Null and Void); (2). Bahwa PENGGUGAT II tidak pernah menandatangani Akta Surat Kuasa Pembebanan Hak Tanggungan (SKMHT) No. 13, Tanggal 18


Nopember 2011. dibuat dihadapan TURUT TERGUGAT I, dan juga berdasarkan Intruksi Menteri Dalam Negeri No 14 Tahun 1982 yaitu: Melarang Camat dan Kepala Desa atau Pejabat yang setingkat dengan itu, untuk membuat/menguatkan pembuatan Surat Kuasa Mutlak yang pada hakekatnya merupakan pemindahan hak atas tanah Dan juga terhadap Akta Surat Kuasa Pembebanan Hak Tanggungan (SKMHT) No. 13, Tanggal 18 Nopember 2011. dibuat dihadapan TURUT TERGUGAT I, adalah tindakan yang bertentangan dengan Pasal 39 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi: (1) PPA T menolak untuk membuat akta, jika: d. salah satu pihak atau para pihak bertindak atas dasar suatu surat kuasa mutlak yang pada hakikatnya berisikan perbuatan hukum pemindahan hak; Bahwa Akta Surat Kuasa Pembebanan Hak Tanggungan (SKMHT) No. 13, Tanggal 18 Nopember 2011. dibuat dihadapan TURUT TERGUGAT I adalah bertentangan dengan peraturan dan dapat dikatagorikan melakukan perbuatan melawan hukum; Bahwa terhadap Akta Surat Kuasa Pembebanan Hak Tanggungan (SKMHT) No. 13, Tanggal 18 Nopember 2011. dibuat dihadapan TURUT TERGUGAT I, adalah tindakan yang bertentangan dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), sebagaimana bunyi dari pasal 18 ayat (1) huruf h yaitu : Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan

untuk

diperdagangkan

dilarang

membuat

atau

mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila: h) Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran. Bahwa Akta Surat Kuasa Pembebanan Hak Tanggungan (SKMHT) No. 13, Tanggal 18 Nopember 2011. dibuat dihadapan TURUT TERGUGAT I adalah merupakan klausula baku dan hal itu dilarang sehingga


cacat hukum dan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan/atau batal demi hukum (Null and Void); 14. Bahwa selain Perjanjian Kredit dan Akta Surat Kuasa Pembebanan Hak Tanggungan (SKMHT) No. 13, Tanggal 18 Nopember 2011. dibuat dihadapan TURUT TERGUGAT I, TELAH TERBIT PULA Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 242/2011, Tanggal 7 Desember 2011, dibuat dihadapan TURUT TERGUGAT III, adalah merupakan perbuatan melawan hukum dengan uraian sebagai berikut: (1). Bahwa dikarenakan : -

Perjanjian Kredit Fasilitas Pembiayaan Mega Usaha Kecil Menengah (“Mega UKM”) No. 078/PK-SME/CBPS/ll, tertanggal 18 Nopember 2011,

yang

di

tandatangani

oleh

PARA

PENGGUGAT

dan

TERGUGAT I dihadapan TURUT TERGUGAT I dengan No. 753/Leg/XI/2011, tertanggal 18 Nopember 2011; -

Perjanjian Perubahan ke-1 (satu) Terhadap Perjanjian Kredit Fasilitas Pembiayaan Mega UKM ( PK. No. 078/PK- SME/CBPS/11, tanggal 18 Nopember 2011) No. 05/ADD PK- KUK/CBPS/13, tertanggal 27 Maret 2013.

yang

di

tandatangani

oleh

PARA

PENGGUGAT

dan

TERGUGAT I dihadapan TURUT TERGUGAT II dengan No. 392/Disahkan/III/2013, tertanggal 27 Maret 2013; dan -

Akta Surat Kuasa Pembebanan Hak Tanggungan (SKMHT) No. 13, Tanggal 18 Nopember 2011. dibuat dihadapan TURUT TERGUGAT I; yang dibuat dengan cara melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige

daad),

maka

terhadap

turunannya

yaitu

Akta

Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 242/2011, Tanggal 7 Desember 2011, dibuat dihadapan TURUT TERGUGAT III adalah cacat hukum dan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan/atau batal demi hukum (Null and Void); (2). Bahwa PENGGUGAT II tidak kenal dengan TURUT TERGUGAT III dan tidak pernah menandatangani Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 242/2011, Tanggal 7 Desember 2011, dibuat dihadapan TURUT TERGUGAT III dan yang menandatangani akta tersebut bukan PENGGUGAT II tetapi berdasarkan Akta Surat Kuasa Pembebanan Hak Tanggungan (SKMHT) No. 13, Tanggal 18 Nopember 2011, dibuat dihadapan TURUT TERGUGAT I, yang dibuat secara melawan hukum; sehingga terhadap Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 242/2011, Tanggal 7 Desember 2011, dibuat


dihadapan TURUT TERGUGAT III adalah cacat hukum dan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan/atau batal demi hukum (Null and Void); (3) . Bahwa semestinya TURUT TERGUGAT III tidak dapat menerbitkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 242/2011, Tanggal 7 Desember

2011,

dibuat

dihadapan

TURUT

TERGUGAT

III,

dikarenakan Akta tersebut diterbitkan berdasarkan Akta Surat Kuasa Pembebanan Hak Tanggungan (SKMHT) No. 13, Tanggal 18 Nopember 2011. dibuat dihadapan TURUT TERGUGAT I, dibuat dihadapan TURUT TERGUGAT III berdasarkan kuasa mutlak; maka berdasarkan bunyi Pasal 39 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi : PPAT menolak untuk membuat akta, jika: d. salah satu pihak atau para pihak bertindak atas dasar suatu surat kuasa mutlak yang pada hakikatnya berisikan perbuatan hukum pemindahan hak; sehingga terhadap Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 242/2011, Tanggal 7 Desember 2011, dibuat dihadapan TURUT TERGUGAT III yang dibuat berdasarkan surat kuasa mutlak adalah cacat hukum dan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan/atau batal demi hukum (Null and Void); 15. Bahwa dengan adanya Perjanjian Kredit ; Akta Surat Kuasa Pembebanan Hak Tanggungan (SKMHT) No. 13, Tanggal 18 Nopember 2011, dibuat dihadapan TURUT TERGUGAT I, Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No 242/2011, Tanggal 7 Desember 2011, dibuat dihadapan TURUT TERGUGAT III, serta mengakibatkan terbitnya Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 4654/2011, tertanggal 14 Desember 2011. yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT IV, adalah merupakan perbuatan melawan hukum dengan uraian sebagai berikut: (1). Bahwa dikarenakan : Perjanjian Kredit Fasilitas Pembiayaan Mega Usaha Kecil Menengah (“Mega UKM”) No. 078/PK-SME/CBPS/ll, tertanggal 18 Nopember 2011,

yang

TERGUGAT

di I

tandatangani dihadapan

oleh

TURUT

PARA

PENGGUGAT

TERGUGAT

I

dengan

dan No.

753/Leg/XI/2011, tertanggal 18 Nopember 2011: Perubahan

ke-1

(satu)

Terhadap

Perjanjian

Kredit

Fasilitas

Pembiayaan Mega UKM ( PK. No. 078/PK-SME/CBPS/ll, tanggal 18


Nopember 2011) No. 05/ADD PK-KUK/CBPS/13, tertanggal 27 Maret 2013, yang di tandatangani oleh PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT I dihadapan TURUT TERGUGAT II dengan No. 392/Disahkan/III/2013, tertanggal 27 Maret 2013: dan Akta Surat Kuasa Pembebanan Hak Tanggungan (SKMHT) No. 13, Tanggal 18 Nopember 2011. dibuat dihadapan TURUT TERGUGAT I; Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 242/2011, Tanggal 7 Desember 2011, dibuat dihadapan TURUT TERGUGAT III; yang dibuat dengan cara melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige daad), maka terhadap turunannya yaitu Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 4654/2011, tertanggal 14 Desember 2011. yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT IV, adalah cacat hukum dan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan/atau batal demi hukum (Null and Void); 16. Bahwa selanjutnya terhadap upaya LELANG yang dilakukan oleh TERGUGAT I terhadap objek milik PARA PENGGUGAT berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Islamic Centre No. 108/85, RT 04, RW 01, Desa

Kertawinangun,

Kecamatan

Kedawung,

Kabupaten

Cirebon,

Sertipikat Hak Milik No. 1371/Kertawinangun, dengan Gambar Situasi No. 132/1987 tanggal 21-2-1987, seluas 324 M2, atas nama PENGGUGAT II, sebagaimana dengan batas-batas tanah sebagai berikut: Sebelah Barat : Tanah Milik Rudi Sebelah Timur : Tanah Milik Bapak Budi Sebelah Utara : Tanah Milik Bapak H. Nendo Sebelah Selatan : Jalan Islamic Centre Upaya lelang tersebut adalah upaya yang dilakukan oleh TERGUGAT I dengan cara melawan hukum dan/atau melakukan perbuatan melawan hukum, dengan cara-cara yaitu : (1). Bahwa dikarenakan :  Perjanjian

Kredit

Fasilitas

Pembiayaan

Mega

Usaha

Kecil

Menengah (“Mega UKM”) No. 078/PK-SME/CBPS/ll, tertanggal 18 Nopember 2011, yang di tandatangani oleh PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT I dihadapan TURUT TERGUGAT I dengan No. 753/Leg/XI/2011, tertanggal 18 Nopember 2011;  Perubahan ke-1 (satu) Terhadap Perjanjian Kredit Fasilitas Pembiayaan Mega UKM ( PK. No. 078/PK-SME/CBPS/ll, tanggal 18 Nopember 2011) No. 05/ADD PK-KUK/CBPS/13, tertanggal 27


Maret 2013, yang di tandatangani oleh PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT I dihadapan TURUT TERGUGAT II dengan No. 392/Disahkan/III/2013, tertanggal 27 Maret 2013: dan  Akta Surat Kuasa Pembebanan Hak Tanggungan (SKMHT) No. 13, Tanggal 18 Nopember 2011. dibuat dihadapan TURUT TERGUGAT I;  Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 242/2011, Tanggal 7 Desember 2011, dibuat dihadapan TURUT TERGUGAT III;  Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 4654/2011, tertanggal 14 Desember 2011. yang dibuat dengan cara melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige daad), maka terhadap Upaya-upaya lelang yang dilakukan TERGUGAT I adalah tindakan melawan hukum dan terhadap RISALAH LELANG No. 174/2015, tanggal 20 Februari 2015, yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT V, adalah cacat hukum dan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan/atau batal demi hukum (Null and Void); (2). Bahwa pada tanggal 15 September 2014, PENGGUGAT I telah melayangkan

gugatan

sebagaimana

Register

perdata Perkara

ke

Pengadilan

No.

Negeri

Sumber

36/PDT.G/2014/PN.

SBR,

tertanggal 15 September 2014, bahwa dengan adanya upaya gugatan tersebut terhadap objek berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Islamic Centre No. 108/85, RT 04, RW 01, Desa Kertawinangun, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Sertipikat Hak Milik No. 1371/Kertawinangun, dengan Gambar Situasi No. 132/1987 tanggal 21-2-1987, seluas 324 M2, atas nama PENGGUGAT II, sebagaimana dengan batas-batas tanah sebagai berikut: -

Sebelah Barat : Tanah Milik Rudi

-

Sebelah Timur : Tanah Milik Bapak Budi

-

Sebelah Utara : Tanah Milik Bapak H. Nendo

-

Sebelah Selatan

: Jalan Islamic Centre

Dan selanjutnya pada tanggal 04 Nopember 2014 PENGGUGAT I melalui kuasa hukumnya MASITOH SH.,MH., dan HAMIDAH, SH., melayangkan surat tertanggal 04 Nopember 2014 kepada TURUT TERGUGAT IV dan . TURUT TERGUGAT V. perihal himbauan dan peringatan untuk tidak membantu proses peralihan hak sehubungan telah adanya gugatan yang sedang berjalan persidangan sebagaimana


dalam perkara No. 36/PDT.G/2014/PN. SBR, tertanggal 15 September 2014, di Pengadilan Negeri Sumber; Sehingga terhadap objek tersebut menjadi status quo dan terhadap para pihak tidak dapat mengalihkan hak terhadap objek tersebut kepada pihak lain ketika proses sidang masih berjalan; Bahwa terhadap perkara tersebut telah diputus oleh Pengadilan Sumber pada tanggal 03 Juni 2015, dan terhadap putusan tersebut PENGGUGAT I melakukan upaya Banding dan terhadap upaya Banding tersebut telah diputus pada tanggal 07 Desember 2015, dan putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap; Bahwa selanjutnya ketika upaya hukum sedang berjalan pada tingkat pertama, TERGUGAT I dengan segala daya upayanya berupaya untuk melakukan upaya lelang terhadap objek milik PARA PENGGUGAT, yaitu dengan adanya surat dari TERGUGAT I No. 611/CBYS/14, tertanggal 20 Nopember 2014, perihal :

Permohonan Jadwal

Pelaksanaan Lelang, yang ditujukan kepada TURUT TERGUGAT V, dimana

permohonan

lelang

tersebut

dengan

alasan

bahwa

PENGGUGAT I telah melakukan WANPRESTASI: Bahwa TERNYATA terhadap permohonan tersebut oleh TURUT TERGUGAT

V

disikapi

018/WKN.08/KNL.06/2015,

yaitu

dengan

tertanggal

19

adanya Januari

surat 2015,

No.

S-

perihal

Penetapan Jadwal Lelang, yang ditujukan kepada TERGUGAT I, yang isinya penetapan pelaksanaa lelang terhadap objek milik PENGGUGAT II yang akan dilaksanakan lelang pada : Hari

:

Jum’at

Tanggal

:

20 Februari 2015

Pukul

:

09.00 Wib s.d selesai

Tempat Lelang :

PT. Bank Mega Tbk. Cabang Cirebon Jl. Yos Sudarso No. 2B Cirebon.

Bahwa selanjutnya pada hari pelaksanaan lelang pada tanggal 20 Februari 2015 telah ditunjuk pemenang lelang yaitu TERGUGAT II sebagaimana salinan RISALAH LELANG No. 174/2015, tanggal 20 Februari 2015, yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT V dengan harga lelang sebesar Rp. 296.000.000,- (dua ratus sembilanpuluh enam juta rupiah) adalah upaya yang dianggap oleh TURUT TERGUGAT V karena adanya janji-janji PARA PENGGUGAT yang dimuat didalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No.


242/2011, Tanggal 7 Desember 2011, dibuat dihadapan TURUT TERGUGAT III, yaitu berupa janji-janji: “ Jika debitor tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi hutangnya, berdasarkan perjanjian utang-piutang tersebut diatas, oleh pihak pertama, pihak kedua selaku pemegang hak tangungan peringkat pertama dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan dan untuk itu kuasa untuk tanpa persetujuan terlebih dahulu dari pihak pertama dst”. (3) Bahwa sebagaimana uraian pada poin (2) tersebut diatas, timbul pertanyaan pada diri PARA PENGGUGAT yaitu : -

Apakah upaya lelang terhadap objek yang masih dalam keadaan sengketa dan gugatannya telah didaftarkan kepada kepaniteraan pengadilan negeri, boleh dilakukan lelang ?

-

Apakah Harga Penjualan lelang yaitu Rp. 296.000.000,- (dua ratus sembilanpuluh enam juta rupiah) dibenarkan, sedangkan apabila dihitung secara riil dengan harga sekarang adalah : Harga Tanah seluas 324 m2 :

324

x

2.000.000

=

648.000.000 Harga Bangunan seluas 147 m2

:

174

x

2.000.000

=

348.000.000 Total

996.000.000

(Sebagaimana bukti perhitungan estimasi dari appraisal and business

consultants

pada

tanggal

12

Januari

2011

yang

diakumulasi naik 15 % (limabelas persen) pertahun); -

Apakah PENGGUGAT I dapat dikatagorikan telah melakukan Wanprestasi dan/atau sudah tidak memenuhi kewajibannya untuk melunasi hutang ?

Bahwa

terhadap

pertanyaan

tersebut

perlu

dijawab

sehingga

mendapatkan suatu kepastian dan keyakinan, bahwa apa yang dilakukan oleh TERGUGAT I adalah tindakan manuver hukum yang terkesan bahwa apa yang dilakukan oleh TERGUGAT I dengan melakukan upaya LELANG terhadap asset milik PENGGUGAT II adalah LEGAL dan PROSEDURAL, dengan uraian-uraian sebagai berikut: Apakah upaya lelang terhadap objek yang masih dalam keadaan sengketa dan gugatannya telah didaftarkan kepada kepaniteraan pengadilan negeri, boleh dilakukan lelang ?


Bahwa upaya lelang terhadap objek yang masih dalam keadaan sengketa dan gugatannya telah didaftarkan kepada kepaniteraan pengadilan

negeri,

adalah

tindakan

yang

melanggar

hukum

dikarenakan bahwa didalam Pasal ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 juga telah dit egaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut, maka salah satu prinsip penting dalam negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yang merdeka, dan bebas dari pengaruh kekuasaan

lainnya

untuk

menyelenggarakan

peradilan

guna

menegakkan hukum dan keadilan. Atas dasar ketentuan tersebut, maka hakim selaku aparat penegak hukum dan keadilan, yang telah diberikan

wewenang

oleh

undang-undang

untuk

menerima,

memeriksa, dan memutus suatu perkara, harus secara bebas dan merdeka dalam menyelenggarakan peradilan. Hal ini dimaksudkan untuk tercapainya tujuan dari putusan pengadilan tersebut, yaitu untuk tegaknya hukum clan keadilan yang merupakan dambaan bagi setiap warga masyarakat pada umumnya dan para pencari keadilan pada khususnya. Bahwa di dalam perkara perdata, pelaksanaan terhadap suatu putusan pengadilan (eksekusi), pada dasarnya dapat dijalankan setelah putusan pengadilan tersebut memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Bahwa mengingat

PENGGUGAT

I telah mengajukan

gugatan

sengketa sebagaimana perkara No. 36/PDT.G/2014/PN. SBR, pada tanggal 15 September 2014, di Pengadilan Negeri Sumber, namun pada saat persidangan sedang berjalan, ada pihak-pihak berupaya melakukan manuver hukum antara lain : -

Adanya upaya dari TERGUGAT I dengan mengajukan permohonan lelang kepada TURUT TERGUGAT V sebagaiman surat No. 61 l/CBYS/14, tertanggal 20 Nopember 2014;

-

Adanya upaya dari TURUT TERGUGAT V sebagaimana surat No. S-018/WKN.08/KNL.06/2015, tertanggal 19 Januari 2015, perihal Penetapan Jadwal Lelang, yang ditujukan kepada TERGUGAT I, yang isinya penetapan pelaksanaa lelang terhadap objek milik PENGGUGAT II yang akan dilaksanakan lelang pada : Hari

: Jum’at

Tanggal

: 20 Februari 2015

Puluk

: 09.00 Wib s.d selesai


Tempat lelang :

PT. Bank Mega Tbk. Cabang Cirebon Jl. Yos

Sudarso No. 2B Cirebon. -

Adanya RISALAH LELANG No. 174/2015, tanggal 20 Februari 2015, yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT V dan telah ditunjuk pemenang lelang yaitu TERGUGAT II dengan harga lelang sebesar Rp. 296.000.000,- (dua ratus sembilanpuluh enam juta rupiah);

Bahwa

terhadap

upaya

manuver

hukum yang

dilakukan

oleh

TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TURUT TERGUGAT V adalah upaya yang melanggar azas kepastian hukum dengan cara-cara mengingat dalam perkara No. 36/PDT.G/2014/PN. SBR, tertanggal 15 September 2014, di Pengadilan Negeri Sumber tentang adanya tuntutan PROVISI antara lain berbunyi: 

Melarang pihak TERGUGAT ataupun pihak-pihak lainnya yang mendapat kuasa atasnya dalam hal melakukan pengalihan hak, jual beli/lelang, hibah dan atau dalam bentuk lainn terhadap objek jaminan atas sebidang tanah berikut bangunan beserta segala turunannya sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 1371/Desa Kertawinangun, dengan luas tanah 324 M2, yang terletak di blok Sikrembang dengan Gambar Situasi tertanggal 21-2-1987 No. 132/1987 atas nama ADANG DEDY ROSYADI, sampai dengan adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara a quo serta meletakan sita persamaan atas objek jaminan a quo;



Menyatakan menunda pelaksanaan eksekusi terhadap sebidang tanah dan bangunan dengan objek jaminan atas sebidang tanah berikut

bangunan

beserta

segala

turunannya

sebagaimana

Sertipikat Hak Milik No. 1371/Desa Kertawinangun, dengan luas tanah 324 M2, yang terletak di blok Sikrembang dengan Gambar Situasi tertanggal 21-2-1987 No. 132/1987 atas nama ADANG DEDY ROSYADI,

Page

sampai dengan adanya putusan yang telah

berkekuatan hukum tetap dalam perkara a quo; Dilakukan sebelum adanya putusan PROVISI dan terhadap putusan Provisi tersebut baru diputus dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal 03 Juni 2015; Sehingga dapat dikatakan TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TURUT TERGUGAT V telah melanggar azas kepastian hukum, sehingga patut kiranya TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TURUT TERGUGAT V telah


melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga terhadap upayaupaya

yang

dilakukan

dengan

cara

melawan

hukum

harus

DIBATALKAN DAN BATAL DEMI HUKUM; Bahwa mengenai tanah objek milik PENGGUGAT II dalam hal upaya pendaftaran tanah, semestinya TURUT TERGUGAT IV menolak pendaftaran tanah tersebut karena pendaftaran tersebut bertepatan dengan adanya sengketa No. 36/PDT.G/2014/PN. SBR, tertanggal 15 September

2014,

di

Pengadilan

Negeri

Sumber,

sedangkan

permohonan pendaftaran tanah yang dimohonkan oleh TERGUGAT II kepada TURUT TERGUGAT IV semestinya di tolak, sebagaimana bunyi pasal 45 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yaitu : (1) Kepala Kantor Pertanahan menolak untuk melakukan pendaftaran peralihan atau pembebanan hak, jika salah satu syarat di bawah ini tidak dipenuhi: e. tanah yang bersangkutan merupakan obyek sengketa di Pengadilan; Dan sekaligus dengan adanya surat tertanggal 04 Nopember 2014 kepada TURUT TERGUGAT IV dan TURUT TERGUGAT V. perihal himbauan dan peringatan untuk tidak membantu proses peralihan hak sehubungan telah adanya gugatan yang sedang berjalan persidangan sebagaimana dalam perkara No. 36/PDT.G/2014/PN. SBR, tertanggal 15 September 2014, di Pengadilan Negeri Sumber; serta adanya tuntutan PROVISI pada surat gugatan tersebut, membuktikan bahwa objek yang dimohonkan oleh TERGUGAT II tersebut adalah dalam keadaan sengketa di PENGADILAN; Sehingga terhadap RISALAH LELANG No. 174/2015, tanggal 20 Februari 2015, yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT V adalah TIDAK SAH dan harus dibatalkan dan tidak mempunyai kekutan hukum mengikat, dan terhadap pengalihan hak tanah atas nama TERGUGAT II didalam Sertipikat Hak Milik No. 1371/Desa Kertawinangun, dengan luas tanah 324 M2, yang terletak di blok Sikrembang dengan Gambar Situasi tertanggal 21-2-1987 No. 132/1987 adalah TIDAK SAH dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; Apakah Harga Penjualan lelang yaitu Rp. 296.000.000,- (dua ratus sembilanpuluh enam juta rupiah) dibenarkan, sedangkan apabila dihitung secara riil dengan harga sekarang adalah :


Harga Tanah seluas 324 m2

:

324 x 2.000.000

=

147

=

648.000.000 Harga Bangunan seluas 147 m2 :

x

2.000.000

294.000.000 Total

942.000.000

(Sebagaimana bukti perhitungan estimasi dari appraisal and business consultants pada tanggal 12 Januari 2011 yang diakumulasi naik 15 % (limabelas persen) pertahun); ? Bahwa mengenai Penjualan lelang yaitu sebesar Rp. 296.000.000,(dua ratus sembilanpuluh enam juta rupiah) adalah tidak dibenarkan, sedangkan apabila dihitung secara riil dengan harga sekarang adalah : Harga Tanah seluas 324 m2

:

324 x 2.000.000

=

147 x 2.000.000

=

648.000.000 Harga Bangunan seluas 147 m2 : 294.000.000 Total

= 942.000.000

(Sebagaimana bukti perhitungan estimasi dari appraisal and business consultants pada tanggal 12 Januari 2011 yang diakumulasi naik 15 % (limabelas persen) pertahun); Bahwa Penjualan lelang dengan nilai sebesar Rp. 296.000.000,- (dua ratus sembilanpuluh enam juta rupiah) adalah tidak dibenarkan dan melanggar hukum yaitu: Bahwa

sebagaimana

Peraturan

Menteri

Keuangan

No.

106/PMK.06/2013 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, pasal 36 yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 36 (1) Penjual/Pemilik Barang dalam menetapkan Nilai Limit, berdasarkan: penilaian oleh penilai; atau penaksiran oleh penaksir/tim penaksir. Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan

pihak

yang

melakukan

penilaian

secara

independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya. Penaksir/tim penaksir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pihak yang berasal dari instansi atau perusahaan

Penjual,

yang

melakukan

penaksiran


berdasarkan metode yang dapat dipertanggungjawabkan, termasuk kurator untuk benda seni dan benda antik/kuno. Bahwa sebagaimana RISALAH LELANG No. 174/2015, tanggal 20 Februari 2015, yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT V, harga limit yang ditawarkan adalah Rp. 295.500.000,- (duaratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), dimana harga limit tersebut ditentukan oleh TERGUGAT I sebagaimana Lampiran surat No. 611/CBYS/14, tertanggal 20 Nopember 2014, berupa DAFTAR NILAI LIMIT; B U K A N oleh pihak sebagaimana ketentuan tersebut diatas yaitu Appraisal Independen maupun Appraisal dari TERGUGATI: Bahwa TERGUGAT I tidak melaksanakan penilaian sebagaimana ketentuan PMK No. 106/PMK.06/2013 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, pasal 36 ayat (1) huruf a yaitu melalui penilai independen/ Appraisal Independen yang dijamin kenetralannya dan keprofesionalannya dalam melaksanakan tugas penilaian sehingga tidak ada konflik kepentingan dengan barang yang di nilainnya; Jikalaupun

TERGUGAT

I

menggunakan

PMK

No.

106/PMK.06/2013

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, pasal 36 ayat (1) huruf b yaitu melalui penaksir internal/ Appraisal dari TERGUGATI; itupun harus dibuktikan dengan adanya laporan hasil dari Appraisal bersangkutan; Bahwa apabila dilihat dari nilai Hak Tanggungan sebagaimana Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 4654/2011, tertanggal 14 Desember

2011.

adalah

sebesar

Rp.

480.000.000,-

(empat

ratus

delapanpuluh juta rupiah), sehingga dengan nilai limit lelang sebesar Rp. 295.500.000,- (duaratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah). MASIH JAUH DIBAWAH NILAI JAMINAN sehingga sangatlah tidak adil bagi PARA PENGGUGAT; Apalagi bila dihitung oleh PARA PENGGUGAT pada saat ini nilai jaminan milik PARA PENGGUGAT tersebut adalah Harga Tanah seluas 324 m2 :

324

x

2.000.000 = 648.000.000 Harga Bangunan seluas 147 m2 : 147 x 2.000.000 = 294.000.000 Total

942.000.000

(Sebagaimana bukti perhitungan estimasi dari appraisal and business consultants pada tanggal 12 Januari 2011 yang diakumulasi naik 15 % (limabelas persen) per tahun);


Bahwa dengan adanya nilai lelang sebesar Rp. 295.500.000,- (duaratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), dan TERGUGAT II adalah sebagai pemenang lelang dengan harga pembelian secara lelang sebesar sebesar Rp. 296.000.000,- (dua ratus sembilanpuluh enam juta rupiah) adalah tindakan melawan hukum dan/atau melakukan Perbuatan Melawan Hukum\ dan oleh karenanya harus dibatalkan dan/atau batal demi hukum; Apakah PENGGUGAT I dapat dikatagorikan telah melakukan Wanprestasi dan/atau sudah tidak memenuhi kewajibannya untuk melunasi hutang ? Bahwa apabila dilihat dari jangka waktu kontrak kredit sebagaimana Peijanjian Perubahan ke-1 (satu) Terhadap Perjanjian Kredit Fasilitas Pembiayaan Mega UKM (PK. No. 078/PK-SME/CBPS/ll, tanggal 18 Nopember 2011) No. 05/ADD PK-KUK/CBPS/13, tertanggal 27 Maret 2013. jangka waktu kredit yaitu dari tanggal 13 April 2013 sampai dengan 27 Maret 2017; Bahwa perjanjian antara PENGGUGAT I dan TERGUGAT I akan habis waktunya pada tanggal 27 Maret 2017, sehingga belum bisa dikatakan bahwa PENGGUGAT I telah melakukan Wanprestasi dan/atau tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi, karena hal ini telah didalilkan oleh PARA PENGGUGAT didalam gugatan aquo posita poin 5 dan 7 BERUPA ANGSURAN, serta adanya upaya untuk melunasi kewajibannya sebagaimana gugatan dalam perkara No. 36/PDT.G/2014/PN. SBR, tertanggal 15 September 2014, di Pengadilan Negeri Sumber, sehingga dengan demikan mewajibkan

TERGUGAT

I

untuk

mengambalikan

DALAM

KEADAAN

SEMULA; 17. Bahwa

Pinjaman

yang

di

berikan

oleh

TERGUGAT

I

kepada

PENGGUGAT II sebagaimana Perjanjian Kredit Fasilitas Pembiayaan Mega Usaha Kecil Menengah (“Mega UKM”) No. 078/PK-SME/CBPS/ll, tertanggal 18 Nopember 2011. yang di tandatangani oleh PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT I dihadapan TURUT TERGUGAT I dengan No. 753/Leg/XI/2011, tertanggal 18 Nopember 2011; adalah sebesar Rp. 384.000.000,- (tigaratus delapanpuluh empat juta rupiah); Bahwa didalam Perjanjian Perubahan ke-1 (satu) Terhadap Perjanjian Kredit Fasilitas Pembiayaan Mega UKM ( PK. No. 078/PK-SME/CBPS/ll, tanggal 18 Nopember 2011) No. 05/ADD PK-KUK/CBPS/13, tertanggal 27 Maret 2013. yang di tandatangani oleh PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT

I

dihadapan

TURUT

TERGUGAT

II

dengan

No.

392/Disahkan/III/2013, tertanggal 27 Maret 2013; PENGGUGAT hanya menerima pinjaman tambahan sebesar Rp. 83.423.500,- (delapan puluh


tiga juta empat ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah); Sehingga keseluruhan uang yang telah diterima oleh PENGGUGAT I adalah sebesar Rp 467.423.500,- (empat ratus enam puluh tujuh juta empat ratus duapuluh tiga ribu lima ratus rupiah: Bahwa selanjutnya PENGGUGAT I tcjlah mengembalikan pinjaman kepada

TERGUGAT

I

yaitu

sebagaimana

dalil

gugatan

PARA

PENGGUGAT pada poin 5 didalam positanya yaitu telah mengembalikan sebanyak 16 kali angsuran yang totalnya senilai Rp. 205.600.000,(duaratus lima juta enam ratus ribu rupiah). Dan juga sebagaimana dalil gugatan PARA PENGGUGAT pada poin 7 didalam positanya yaitu telah mengembalikan sebanyak 11 kali yaitu senilai Rp. 128.900.000,- (seratus duapuluh delapan juta sembilanratus ribu rupiah). Bahwa PENGGUGAT I telah mengembalikan pinjaman kepada TERGUGAT I seluruhnya adalah Rp. 334.500.000,- (tiga ratus tigapuluh empat juta limaratus ribu rupiah); Bahwa apabila dikembalikan seperti semula maka jumlah yang harus dikembalikan oleh PENGGUGAT I adalah total uang yang telah diterima dari TERGUGAT I yaitu sebesar Rp 467j423.500,- (empat ratus enampuluh tujuh juta empat ratus duapuluh tiga jtfcHima ratus rupiah; dikurangi (-) uang yang telah dikembalikan oleh PENGGUGAT I kepada TERGUGAT I yaitu sebesar Rp. 334.500.000,- (tiga ratus tigapuluh empat juta

limaratus

ribu

rupiah);

sehingga

ada

selisih

sebesar

Ree_

132.923.500,- (seratus tigapuluh dua juta sembilanratus duapuluh tiga ribu limaratus rupiah), sehingga selisih tersebutlah yang akan di kembalikan oleh PENGGUGAT I kepada TERGUGAT I; 18. Bahwa akibat tindakan PARA TERGUGAT sebagaimana diuraikan tersebut diatas dari poin 1 sampai dengan poin 17 adalah tindakantindakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige daad) sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata yang menyebutkan : “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. ” maka PARA PENGGUGAT mengalami kerugian baik secara materiil maupun secara immaterial yakni sebesar : Materiil Dengan telah dilelangnya 1 (satu) bidang tanah dan bangunan berikut segala sesuatu diatasnya, yang terletak di Jl. Islamic Centre No. 108/85,


RT 04, RW 01, Desa Kertawinangun, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Sertipikat Hak Milik No. 1371/Kertawinangun, dengan Gambar Situasi No. 132/1987 tanggal 21-2-1987, seluas 324 M2, atas nama PENGGUGAT II, sebagaimana dengan batas-batas tanah sebagai berikut: Sebelah Barat :

Tanah Milik Rudi

Sebelah Timur :


Sebelah Utara :


Sebelah Selatan :


Oleh TERGUGAT I senilai Rp. 296.000.000,- (dua ratus sembilanpuluh enam juta rupiah), sangat merugikan pihak PENGGUGAT I, jika dinilai maka kerugian tersebut adalah harga jual sebenarnya sebagaimana penilaian dari PENGGUGAT I yaitu senilai Rp. 942.000.000,- (sembilan ratus empatpuluh dua juta rupiah) dikurangi (-) harga lelang yang dilakukan oleh

TERGUGAT

I

yaitu

sebesar

Rp.296.000.000,-

(dua

ratus

sembilanpuluh enam juta rupiah), maka terdapat selisih sebesar Rp. 646.000.000,- (enam ratus empat puluh enam juta rupiah); Bahwa selisih tersebut adalah kerugian secara materiil yang di alami oleh PARA PENGGUGAT, sehingga kerugian Materiil PARA PENGGUGAT adalah sebesar Rp. 646.000.000,- (enam ratus empat puluh enam juta rupiah); Immaterial Bahwa dengan adanya upaya-upaya yang dilakukan oleh TERGUGAT I dengan manuver hukumnya dan Upaya TERGUGAT II yang berupaya mengambil alih secara paksa terhadap objek sengketa menimbulkan gangguan psikis/mental serta hilangnya harga diri bagi diri PARA PENGGUGAT, yang sejatinya tidak bisa di nilai dengan uang, namun dikarenakan ketentuan hukum yang harus di nilai secara uang, maka kerugian tersebut oleh PARA PENGGUGAT di nilai sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah); Sehingga Total kerugian PARA PENGGUGAT baik secara Materiil dan Imaterial adalah sebesar Rp. 3.646.000.000,- (tiga miliar enam ratus empatpuluh enam juta rupiah); 16. Bahwa sebagaimana uraian tersebut di atas dari poin 1 sampai dengan poin 15 keseluruhannya di dalam posita gugatan perkara a quo dapat dikatakan bahwa TERGUGAT I didalam menjalankan usahanya tidak menjalankan

prinsip

KAPITALISME,

EKONOMI

dimana

PANCASILA

TERGUGAT

I

melainkan hanya

EKONOMI

mementingkan


KEUNTUNGAN SEMATA-MATA saja, tanpa memperdulikan keadaan debiturnya, yang mungkin pada saat itu sedang mengalami persoalan ekonomi/terpuruk, yang mana persoalan tersebut masih bisa diselesaikan dengan prinsip kekeiuargaan/prinsip musyawarah mufakat sebagaimana prinsip yang di anut dalam prinsip ekonomi Pancasila, namun dengan adanya upaya lelang mengakibatkan semakin terpuruknya debitur dikarankan upaya LELANG hanya semata-mata untuk kepentingan TERGUGAT I saja, tanpa mengindahkan kerugian yang semakin besar yang di alamai oleh PARA PENGGUGAT, apalagi nilai harga lelang nilai harganya jauh dibawah nilai harga pasaran/harga sebenarnya dari Objek Jaminan; sehingga kerugian PARA PENGGUGAT selain sudah membayar uang angsuran yang perhitungannya tidak jelas (nominalnya sudah mendekati nilai pokok hutangnya) yang tidak bisa dipertanggung jawabkan, J U G A kerugian dari harga jual lelang yang harganya di bawah harga pasaran/harga sebenarnya dari Objek Jaminan. sehingga ada peribahasa untuk PARA PENGGUGAT yaitu “SUDAH JATUH TERTIMPA TANGGA PULA”, karena dengan adanya sistem EKONOMI KAPITALISME yang dianut oleh TERGUGAT I, s e m e s t i n y a

hubungan perekonomian,

kesejahteraan, keuangan, dan sebagainya, dalam hal ini bagaimana hukum mengatur hubungan antara bank sebagai lembaga keuangan yaitu TERGUGAT

I

serta

nasabah

yang

juga

termasuk

konsumen

(PENGGUGAT I), kesejahteraan bisa dicapai denean baik, salah satunya melalui upaya pemberdayaan dan perlindungan hukum terhadap nasabah sebasai konsumen perbankan; 17. Bahwa dengan demikian PARA TERGUGAT mengetahui atau setidaktidaknya dapat mengetahui bahwa perbuatan PARA TERGUGAT selama ini bertentangan dengan hukum dan keadilan, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, sehingga apabila perbuatan PARA TERGUGAT tidak dihentikan dan diselesaikan perkaranya, dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi bagi PARA PENGGUGAT, untuk itu PARA PENGGUGAT

memohon

kepada

Pengadilan

Negeri Sumber

agar

TERGUGAT II untuk menghentikan segala aktifitasnya termasuk upaya untuk pengosongan objek sengketa maupun dialihkannya kepada pihak lain sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) untuk hal tersebut; 18. Bahwa karena gugatan ini telah dibuktikan secara autentik, maka sesuai dengan ketentuan pasal 180 ayat (1) HIR, PARAPENGGUGAT mohon


agar putusan ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad), meskipun ada upaya Banding, Verzet, ataupun Kasasi. Maka berdasarkan uraian serta alasan tersebut diatas, maka PARA PENGGUGAT mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Sumber dapat menerima dan memeriksa gugatan ini, untuk selanjutnya dapat memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut: A. DALAM PROVISI: -

Meletakkan uang konsinyasi dari PARA PENGGUGAT sebesar Rp. 132.923.500,- (seratus tigapuluh dua juta sembilanratus duapuluh tiga ribu limaratus rupiah), melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber, untuk dikembalikan kepada TERGUGAT I;

-

Melarang pihak TERGUGAT II ataupun pihak-pihak lainnya yang mendapat

kuasa

atasnya

dalam

hal

untuk

melakukan

upaya

pengosongan pengalihan hak, jual beli/lelang, hibah dan atau dalam bentuk lain terhadap objek sengketa berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Islamic Centre No. 108/85, RT 04, RW 01, Desa Kertawinangun,

Kecamatan

Kedawung,

Kabupaten

Cirebon,

sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 1371/Kertawinangun, dengan Gambar Situasi No. 132/1987 tanggal 21-2- 1987, seluas 324 M2, sebagaimana dengan batas-batas tanah sebagai berikut: Sebelah Barat :

Tanah Milik Rudi

Sebelah Timur :


Sebelah Utara :


Sebelah Selatan

:


Sampai dengan adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) untuk hal itu; B. DALAM POKOK PERKARA 1. Mengabulkan gugatan PARAPENGGUGAT untuk seluruhnya; 2. Menyatakan bahwa PENGGUGAT I adalah debitur yang beritikad baik; 3. Menyatakan bahwa PENGGUGAT I adalah Konsumen dan/atau Debitur yang tidak Cedera Janji; 4. Menyatakan bahwa PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige daad); 5. Menyatakan bahwa terhadap : -

Perjanjian

Kredit

Fasilitas

Pembiayaan

Mega

Usaha

Kecil


Menengah (“Mega UKM”) No. 078/PK-SME/CBPS/l 1, tertanggal 18 Nopember 2011, yang di tandatangani oleh PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT I dihadapan TURUT TERGUGAT 1 dengan No. 753/Leg/XI/2011, tertanggal 18 Nopember 2011; -

Perjanjian Perubahan ke-1 (satu) Terhadap Perjanjian Kredit Fasilitas Pembiayaan Mega UKM ( PK. No. 078/PK-SME/CBPS/l 1, tanggal 18 Nopember 2011) No. 05/ADD PK-KUK/CBPS/13, tertanggal 27 Maret 2013, yang di tandatangani oleh PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT I dihadapan TURUT TERGUGAT II dengan No. 392/Disahkan/III/2013, tertanggal 27 Maret 2013;

-

Akta Surat Kuasa Pembebanan Hak Tanggungan (SKMHT) No. 13, Tanggal 18 Nopember 2011 dibuat dihadapan TURUT TERGUGAT I;

-

Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 242/2011, Tanggal 7 Desember 2011, dibuat dihadapan TURUT TERGUGAT III; Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 4654/2011, tertanggal 14 Desember 2011 yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT IV;

-

Surat Permohonan jadwal lelang yang di tujukan kepada pihak TURUT TERGUGAT V dengan No. 611/CBYS/14 tertanggal 20 November 2014;

-

Surat Penetapan Jadwal lelang dari TURUT TERGUGAT V dengan No. S-018/WKN.08/KNL. 06/2015, tertanggal 19 Januari 2015; Risalah Lelang No 174/2015 tanggal 20 Februari 2015, yang dikeluarkan oleh TURUT TERGUGAT V;

-

Menyatakan bahwa penunjukan pembeli/pemenang Lelang yaitu TERGUGAT II, oleh TURUT TERGUGAT V terhadap objek berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Islamic Centre No. 108/85, RT 04, RW 01, Desa Kertawinangun, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Sertipikat Hak Milik No. 1371/Kertawinangun, dengan Gambar Situasi No. 132/1987 tanggal 21-2-1987, seluas 324 M2, atas nama PENGGUGAT II, sebagaimana dengan batasbatas tanah sebagai berikut: Sebelah Barat : Tanah Milik Rudi Sebelah Timur : Tanah Milik Bapak Budi Sebelah Utara : Tanah Milik Bapak H.Nendo Sebelah Selatan

: Jalan Islamic Centre


Adalah dokumen-dokumen yang dibuat dengan cara melawan hukum

dan/atau

tindakan

Perbuatan

Melawan

Hukum

(Onrechmatige daad); 6. Menyatakan bahwa Perjanjian Kredit Fasilitas Pembiayaan Mega Usaha Kecil Menengah (“Mega UKM”) No. 078/PK-SME/CBPS/ll, tertanggal 18 Nopember 2011 yang di tandatangani oleh PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT I dihadapan TURUT TERGUGAT I dengan No. 753/Leg/XI/2011, tertanggal 18 Nopember 2011 adalah cacat hukum dan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan/atau batal demi hukum (Null and Void); 7. Menyatakan bahwa Perjanjian Perubahan ke-1 (satu) Terhadap Perjanjian Kredit Fasilitas Pembiayaan Mega UKM ( PK. No. 078/PKSME/CBPS/l 1, tanggal 18 Nopember 2011) No. 05/ADD PKKUK/CBPS/13, tertanggal 27 Maret 2013. yang di tandatangani oleh PARA

PENGGUGAT

dan

TERGUGAT

I

dihadapan

TURUT

TERGUGAT II dengan No. 392/Disahkan/III/2013, tertanggal 27 Maret 2013: adalah cacat hukum dan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan/atau batal demi hukum(Null and Void); 8. Menyatakan bahwa Akta Surat Kuasa Pembebanan Hak Tanggungan (SKMHT) No. 13, Tanggal 18 Nopember 2011 dibuat dihadapan TURUT TERGUGAT I, adalah cacat hukum dan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan/atau batal demi hukum (Null and Void); 9. Menyatakan bahwa Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 242/2011, Tanggal 7 Desember 2011, dibuat dihadapan TURUT TERGUGAT III, adalah cacat hukum dan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan/atau batal demi hukum (Null and Void); 10. Menyatakan bahwa Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 4654/2011, tertanggal 14 Desember 2011 yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT IV, adalah cacat hukum dan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan/atau batal demi hukum (Null and Void); 11. Menyatakan bahwa Surat Permohonan jadwal lelang dari TERGUGAT I yang di tujukan kepada pihak TURUT TERGUGAT V dengan No. 61 l/CBYS/14 tertanggal 20 November 2014, adalah cacat hukum dan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan/atau


batal demi hukum(Null and Void); 12. Menyatakan bahwa Surat Penetapan Jadwal lelang dari TURUT TERGUGAT V dengan No. S-018/WKN.08/KNL. 06/2015, tertanggal 19 Januari 2015, adalah cacat hukum dan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan/atau batal demi hukum(Null and Void); 13. Menyatakan bahwa Risalah Lelang No 174/2015 tanggal 20 Februari 2015, yang dikeluarkan oleh TURUT TERGUGAT V adalah cacat hukum dan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan/atau batal demi hukum(Null and Void); 14. Menyatakan bahwa penunjukan pembeli/pemenang Lelang yaitu TERGUGAT II, terhadap objek berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Islamic Centre No. 108/85, RT 04, RW 01, Desa Kertawinangun, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Sertipikat Hak Milik No. 1371/Kertawinangun, dengan Gambar Situasi No. 132/1987 tanggal 21-2- 1987, seluas 324 M2, atas nama PENGGUGAT II, sebagaimana dengan batas-batas tanah sebagai berikut: Sebelah Barat :

Tanah Milik Rudi

Sebelah Timur :


Sebelah Utara :


Sebelah Selatan

:


Adalah cacat hukum dan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan/atau batal demi hukum(Null and Void); 15.Menyatakan sah dan berharga terhadap uang konsinyasi dari PARA PENGGUGAT sebesar Rp. 132.923.500,- (seratus tigapuluh dua juta sembilanratus

duapuluh

tiga

ribu

limaratus

rupiah),

melalui

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber, untuk dikembalikan kepada TERGUGAT I; 16.Menyatakan bahwa TERGUGAT I adalah Pelaku Usaha dan/atau Kreditur yang tidak beritikad baik; 17.Menghukum PARA TERGUGAT untuk mengembalikan dalam keadaan semula; 18.Menghukum PARA TERGUGAT karena perbuatan melawan hukum tersebut untuk mengganti kerugian secara bersama-sama/tanggung renteng, seketika dan sekaligus lunas kepada PARA PENGGUGAT dengan jumlah sebesar Rp. 3.646.000.000,- (tiga miliar enam ratus empatpuluh enam juta rupiah), yang terdiri atas :


a. Kerugian Materiil adalah sebesar Rp. 646.000.000,- (enam ratus empat puluh enam juta rupiah); b. Kerugian Imaterial adalah sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah); 19. Menghukum TERGUGAT II untuk mengembalikan Sertipikat Hak Milik t No. 1371/Kertawinangun, dengan Gambar Situasi No. 132/1987 tanggal 21- 'Y 2-1987, seluas 324 M2, kepada PARA PENGGUGAT, namun apabila I > TERGUGAT II tidak mengembalikan kepada PARA PENGGUGAT maka berdasarkan putusan a quo, merintahkan kepada TURUT TERGUGAT IV untuk menerbitkan sertipikat baru atas nama PENGGUGAT

II,

dan

terhadap

Sertipikat

Hak

Milik

No.

1371/Kertawinangun, dengan Gambar Situasi No. 132/1987 tanggal 212-1987, seluas 324 m2, atas nama TERGUGAT II, dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan/atau batal demi hukum(Null and Void); 20. Menyatakan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi, atau verzet (Uitvoerbaar Bij Voorraad); 21. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul / dalam perkara ini. Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono); Atau Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono); Menimbang bahwa, selanjutnya Para Penggugat telah memperbaiki surat gugatannya, yang diserahkan kepada Majelis Hakim pada hari sidang tanggal 11 Agustus 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut : 1. Bahwa pada halaman 11, pada bagian 11 .A alinea terakhir tertulis : “Objek Sengketa” diubah menjadi “Objek Jaminan” 2. Bahwa pada halaman 14, tertulis : “ Angsuran : sebesar Rp. 12.560.005,59 (dua belas juta lima ratus enam puluh ribu lima koma empat puluh sembilan rupiah)/bulan,...’ Diubah menjadi : “ Angsuran : sebesar Rp. 12.560.005,59 (dua belas juta limaratus enampuluh ribu lima koma limapuluh sembilan rupiah)/bulan,...”. 3.

Bahwa pada halaman 15, tertulis : Total Bunga/Tahun x Jangka Waktu

= Total Bunga 48 Bulan


Rp. 54.720.000,-

x 48

=

Rp. 218.880.000.-

Diubah menjadi:

4.

Total Bunga/Tahun x Jangka Waktu =

Total Bunga 48 Bulan

Rp. 54.720.000,-

Rp. 218.880.000.-

x 4 tahun

=

Bahwa pada halaman 18, alinea terakhir tertulis : Bahwa TERGUGAT I dalam menerapkan bunga sebesar 14, 25 % (empat belas koma dua lima persen) per tahun flat in arrear, hanya sekedar mengelabui PENGGUGAT I agar TERTARIK DAN MAU meminjam kredit kepada PENGGUGAT I; Diubah menjadi: Bahwa TERGUGAT I dalam menerpakan bunga sebesar 14, 25 % (empatbelas koma dualima persen) per tahun flat in arrear. hanya sekedar mengelabui PENGGUGAT I agar TERTARIK DAN MAU meminjam kredit kepada TERGUGAT I;

5.

Bahwa pada halaman 30, alinea kedua terakhir tertulis : Dan selanjutnya pada tanggal 04 Nopember 2014 PENGGUGAT I melalui kuasa hukumnya MASITOH SH.,MH., dan HAMIDAH, SH., melayangkan surat tertanggal 04 Nopember 2014 kepada TURUT TERGUGAT IV dan TURUT TERGUGAT IV...dst. Diubah menjadi : Dan selanjutnya pada tanggal 04 Nopember 2014 PENGGUGAT I melalui kuasa hukumnya MASITOH SH.,MH., dan HAMIDAH, SH., melayangkan surat tertanggal 04 Nopember 2014 kepada TURUT TERGUGAT IV dan TURUT TERGUGAT V...dst.

6.

Bahwa pada halaman 32, alinea terakhir tertulis : “ ....... adalah tindakan yang melanggar hukum dikarenakan bahwa didalam Pasal ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945,........” Diubah menjadi : “ ....... adalah tindakan yang melanggar hukum dikarenakan bahwa didalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945,........”

7.

Bahwa pada halaman 34, alinea terakhir tertulis : “Dan sekaligus dengan adanya surat tertanggal 04 Nopember 2014 kepada TURUT TERGUGAT IV dan TURUT TERGUGAT IV....dst Diubah menjadi : “Dan sekaligus dengan adanya surat tertanggal 04 Nopember 2014 kepada TURUT TERGUGAT IV dan TURUT TERGUGAT V....dst

8.

Bahwa pada halaman 38, poin 17 paragraf ketiga tertulis :


Sehingga keseluruhan uang yang telah diterima oleh PENGGUGAT I adalah sebesar Rp. 467.423.500,- (empat ratus enam puluh tujuh juta empat ratus dua puluh tiga juta lima ratus rupiah; Diubah menjadi : Sehingga keseluruhan uang yang telah diterima oleh PENGGUGAT I adalah sebesar Rp. 467.423.500,- (empat ratus enampuluh tujuh juta empat ratus duapuluh tiga ribu lima ratus rupiah: 9.

Bahwa pada halaman 43 sampai dengan halaman 45 ada kesalahan pengetikan dalam hal penulisan nomor urut dimana tertulis dimulai dengan nomor urut 3 sampai dengan nomor urut 18, yaitu: Diubah menjadi: Menyatakan bahwa Perjanjian Kredit Fasilitas Pembiayaan Mega Usaha Kecil Menengah (“Mega UKM”) No.078/PK-SME/CBPS/11, tertanggal 18 Nopember 2011,....dst 4. Menyatakan bahwa Perjanjian Perubahan ke-1 Terhadap Perjanjian Kredit Fasilitas Pembiayaan Mega UKM ( PK.No.078/PKSME/CBPS/11, tanggal 18 Nopember 2011)..............dst 5. Menyatakan bahwa Akta Surat Kuasa Pembebanan Hak Tanggungan (SKMHT) No.13, tanggal 18 Nopember 2011, ............dst 6. Menyatakan bahwa Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No.242/2011 Tanggal 7 Desember 2011, ............dst 7. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama No.4654/2011 tertanggal 14 Desember 2011,.......dst 8. Menyatakan bahwa Surat Permohonan Jadual Lelang dari TERGUGAT yang ditujukan kepada pihak TURUT TERGUGAT V.....dst 9. Menyatakan bahwa Surat Penetapan Jadwal Lelang dari TURUT TERGUGAT V dengan No. S-018/WKN.08/KNL.06/2015,...dst 10.Menyatakan bahwa Risalah Lelang No 174/2015 tanggal 20 Februari 2015,...dst.  Menyatakan bahwa penunjukan pembeli/pemenang Lelang yaitu TERGUGAT II, terhadap objek berupa tanah dan bangunan yang terletak di ........dst.  Menyatakan sah dan berharga terhadap uang konsinyasi dari PARA PENGGUGAT sebesar Rp. 132.923.500,- (seratus tigapuluh dua juta sembilanratus duapuluh tiga ribu limaratus rupiah),.........dst.  Menyatakan bahwa TERGUGAT I adalah Pelaku Usaha dan/atau


Kreditur yang tidak beritikad baik;  Menghukum PARA TERGUGAT untuk mengembalikan dalam keadaan semula;  Menghukum PARA TERGUGAT karena perbuatan melawan hukum tersebut untuk mengganti kerugian secara bersama-sama/tanggung renteng,........dst.  Menghukum TERGUGAT II untuk mengembalikan Sertipikat Hak Milik No.1371/Kertawinangun,........dst.

 Menyatakan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi, atau verzet (Uitvoerbaar Bij Voorraad);  Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Nomor urut dimana tertulis dimulai dengan nomor urut 3 sampai dengan nomor urut 18, diubah dimulai dengan nomor urut 6 sampai dengan nomor urut 21 yaitu : 

Menyatakan bahwa Perjanjian Kredit Fasilitas Pembiayaan Mega Usaha

Kecil

Menengah

(“Mega

UKM”)

No.

No.078/PK-

SME/CBPS/11, tertanggal 18 Nopember 2011,....dst 

Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama No.4654/2011 tertanggal 14 Desember 2011,.......dst



Menyatakan

bahwa

Akta

Tanggungan

(SKMHT)

Surat

No.13,

Kuasa

tanggal

Pembebanan

18

Nopember

Hak 2011,

............dst 

Menyatakan bahwa Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No.242/2011 Tanggal 7 Desember 2011, ............dst

 Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama No.4654/2011 tertanggal 14 Desember 2011,.......dst  Menyatakan

bahwa

Surat

Permohonan

Jadual

Lelang

dari

TERGUGAT I yang ditujukan kepada pihak TURUT TERGUGAT V.....dst  Menyatakan bahwa Surat Penetapan Jadwal Lelang dari TURUT TERGUGAT V dengan No. S-018/WKN.08/KNL.06/2015,...dst  Menyatakan bahwa Risalah Lelang No 174/2015 tanggal 20 Februari 2015,...dst.  Menyatakan bahwa penunjukan pembeli/pemenang Lelang yaitu TERGUGAT II, terhadap objek berupa tanah dan bangunan yang terletak di ........dst.


 Menyatakan sah dan berharga terhadap uang konsinyasi dari PARA PENGGUGAT sebesar Rp. 132.923.500,- (seratus tigapuluh dua juta sembilanratus duapuluh tiga ribu limaratus rupiah),.........dst.  Menyatakan bahwa TERGUGAT I adalah Pelaku Usaha dan/atau Kreditur yang tidak beritikad baik;  Menghukum PARA TERGUGAT untuk mengembalikan dalam keadaan semula;  Menghukum PARA TERGUGAT karena perbuatan melawan hukum tersebut untuk mengganti kerugian secara bersama-sama/tanggung renteng,........dst.  Menghukum TERGUGAT II untuk mengembalikan Sertipikat Hak Milik No.1371/Kertawinangun,........dst.

 Menyatakan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi, atau verzet (Uitvoerbaar Bij Voorraad);  Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalamperkarai; Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut Jawaban Tergugat I : A. DALAM EKSEPSI EKSEPSI NEBIS IN IDEM Bahwa Gugatan aquo merupakan pengulangan upaya hukum perdata dimana Penggugat I pernah melakukan upaya hukum perdata dengan pokok perkara yang sama di Pengadilan Negeri Sumber dan Pengadilan Tinggi Bandung ; Bahwa meskipun dalam gugatan Aquo pihak Penggugat II nya diganti menjadi atas nama Ir. Adang Dedy R, MMP dimana dalam gugatan sebelumnya Penggugat I selaku Penggugat dengan IKA DEWI ROSIKA, SH, namun telah sangat jelas pokok perkara dalam gugatan a quo sama persis meskipun dalam gugatan a quo lebih tebal : Bahwa upaya hukum perdata yang ditempuh Penggugat sebelum diajukan gugatan nomor 34/Pdt.G/2016/PN.Sbr, yaitu Gugatan nomor 36/Pdt.G/2014/PN.Sbr dimana Putusan atas perkara tersebut dibacakan pada tanggal 3 Juni 2015 dan Penggugat pula megajukan permohonan banding dengan nomor perkara 479/Pdt/2015/PT.Bdg dan teklah diputus pula pada tanggal 7 Desember 2015 dimana putusan tersebut berbunyi


"Menguatkan

putusan

Pengadilan

Negeri

Sumber

No.

36/Pdt.G/2014/PN.Sbr tanggal 3 Juni 2015" Bahwa berdasarkan dalil dan data yang telah disampaikan Tergugat I diatas, telah terbukti dan tidak dapat disangkal lagi kebenarannya bahwa subjek dan obyek serta materi perkara 34/Pdt.G/2016/PN.Sbr adalah sama dengan perkara nomor 36/Pdt.G/2014/PN.Sbr, maka sudah sepantasnya gugatan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard); B. DALAM POKOK PERKARA 1. Bahwa apa yang TERGUGAT I kemukakan pada bagian Eksepsi mohon dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Jawaban perkara aquo; 2. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas-tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh TERGUGAT dalam Jawaban ini; 3. Bahwa Tergugat I akan menanggapi gugatan Para Penggugat secara sistematis langsung berdasarkan fakta dan dasar hukum sehingga tidak menanggapi secara point per point dengan tujuan memudahkan dalam membaca tanggapan/ jawaban dari Tergugat 1; Bahwa Para Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat I berdasarkan : I.

Bahwa Perjanjian Kredit Fasilitas Pembiayaan Mega Usaha Kecil Menengah ("Mega UKM') Nomor : 078/PK-SME/CBPS/ll, tertanggal 18 Desember 2011 yang ditandatangani oleh dan antara DYAN ROKHPAR, SH (PENGGUGAT) selaku Debitur,Insinyur ADANG DEDY

ROSYADI, MMP (PENJAMIN/Pemilik Obyek Sengketa a

quo) dengan PT. BANK MEGA, Tbk (TERGUGAT) selaku Kreditur dihadapan YUDI TAKARADAI, SH notaris di Kota Cirebon dengan nomor : 753/Leg/XI/2011 tanggal 18-11 -2011 menyatakan bahwa fasilitas

kredit

yang

diperoleh

DYAN

ROKHPAR,

SH

(PENGGUGAT) selaku Debitur dari PT. BANK MEGA, Tbk (TERGUGAT ) selaku Kreditur adalah sebesar Rp.384.000.000;, dengan Jangka Waktu kredit 48 bulan terhitung sejak tanggal 1811-2011 sampai dengan 18-11-2015, dengan angsuran sebesar Rp.12.560.005,49; / bulan. II. Bahwa kemudian berdasarkan Perubahan Ke-1 (Satu) Terhadap Perjanjian Kredit Mega UKM (PK No.078/PK-SME/CBPS/ll tanggal


18 Nopember 2011) Nomor : 05/ADD PK-KUK/CBPS/13, tertanggal 27 Maret 2013 yang ditandatangani oleh dan antara DYAN ROKHPAR, SH (PENGGUGAT) selaku Debitur, Insinyur ADANG DEDY ROSYADI, MMP (PENJAMIN/Pemilik Obyek Sengketa a quo) dengan PT. BANK MEGA, Tbk (TERGUGAT) selaku Kijditur dihadapan DEBORA RATNASARI, SH notaris di Kota Cirebon dengan nomor : 392/Disahkan/IIl/2013 tanggal 27 Maret 2013 dimana

DYAN

ROKHPAR,

SH

(PENGGUGAT),

Insinyur

ADANG DEDY ROSYADI, MMP (PENJAMIN/Pemilik Obyek Sengketa a quo) dengan PT. BANK MEGA, Tbk (TERGUGAT) sepakat melakukan penambahan atas fasilitas kredit Debitur (PENGGUGAT) sebesar Rp. 83.423.333,89; sehingga total seluruh fasilitas kredit yang diperoleh dan dinikmati oleh Debitur setelah dijumlahkan dengan plafond pokok fasilitas kredit yang belum dibayar oleh Debitur per tanggal 26 Maret 2011 yang sebesar Rp.300.576.666,11;

seluruhnya

berubah

menjadi

sebesar

Rp.384.000.000;. dengan langka Waktu kredit 48 bulan terhitung sejak tanggal 27 Maret 2013 sampai dengan 27 Maret

2017,

dengan

besar

angsuran

sebesar

Rp.

12,560.005,49;/bulan selanjutnya Perjanjian Kredit Fasilitas Pembiayaan Mega Usaha Kecil Menengah ("Mega UKM') Nomor : 078/PK-SME/CBPS/l 1, tertanggal 18 Desember 2011 dan Perubahan Ke-1 (Satu) Terhadap Perjanjian Kredit Mega UKM (PK No.078/PK-SME/CBPS/l 1 tanggal 18 Nopember 2011) Nomor : 05/ADD PK-KUK/CBPS/13, tertanggal 27 Maret 2013 disebut "Perjanjian Kredit". III. Bahwa atas Perjanjian Kredit tersebut, Para Penggugat telah menyerahkan

jaminan

(Obyek

Sengketa

a

quo)

kepada

TERGUGAT I berupa : sebidang tanah dan bangunan berikut segala sesuatu yang ada dan/atau melekat diatasnya seluas 324 M2 (tigaratus duapuluh empat meter persegi), yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten

Cirebon,

Kecamatan

Cirebon

Barat,

Desa

Kertawinangun, setempat dikenal sebagai Jalan Simega nomor 108, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 01 yang merupakan sebidang tanah dan bangunan sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik Nomor 1371/Desa Kertawinangun, dan


dijelaskan lebih lanjut dalam Gambar Situasi Nomor 132/1987 tanggal 21 Januari 1987 terdaftar atas nama ADANG DEDY ROSYADI. yang mana atas penyerahan jaminan tersebut telah diikat Hak Tanggungan secara sah dan sempurna sebagaimana yang tercantum dalam Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama Nomor : 4654/2011 tanggal 14-12-2011 jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor : 242/2011 tanggal 7 Desember 2011 yang dibuat dihadapan ADI K1SMONO HADIWARDOJO, SH Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kabupaten Cirebon jo. Akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor : 13 tanggal 18 Nopember 2011 yang dibuat dihadapan Notaris TUDI TAKARADA, SH Notaris di kota Cirebon; IV. Bahwa berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan semua perjanjian uang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang basi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undangundang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik; V. Bahwa fakta hukum yang sebenarnya PENGGUGAT hanya melaksanakan kewajibannya beberapa bulan saja setelah pencairan

kredit,

setelah

itu

PENGGUGAT

melalaikan

kewajibannya dan / atau wanprestasi DENGAN TIDAK MEMBAYAR ANGSURAN

SESUAI

DENGAN

KESEPAKATAN

DALAM

PERJANJIAN KREDIT, sehingga terbukti dalam hal ini Debitur (PENGGUGAT) telah melanggar kesepakatan dari Perjanjian Kredit

yang

dibuat

antara

DYAN

ROKHPAR,

SH

(PENGGUGAT), Insinyur ADANG DEDY ROSYADI, MMP (PENJAMIN/Pemilik Obyek Sengketa a quo) dengan PT. BANK MEGA, Tbk (TERGUGAT). VI. Bahwa

dari

kesimpulan

uraian

TERGUGAT

apakah layak

jika

diatas

dapat

PENGGUGAT

diambil

vang baru

membayar kewajibannya hanya sebesar Rp.163.280.071,37; yang jika dibagi dengan nominal kewajiban Debitur yang harus dibayar

sebesar

Rp.12.560.005,49;

/

bulan,

didapatkan

Debitur hanya baru membayar sebanyak 13 kali atau hanya


1/3 kali dari total kewajiban selama 48 bulan menyatakan bahwa dirinya adalah Debitur yang beritikad baik?, padahal jelas-jelas PENGGUGAT telah mengingkari Perjanjian Kredit vang telah disepakatinya. VII. Bahwa gugatan PENGGUGAT a quo hanyalah merupakan upaya PENGGUGAT untuk menghindari kewajibannya kepada PT. BANK MEGA, Tbk (TERGUGAT), karena jelas PENGGUGAT setelah menikmati seluruh fasilitas kredit yang telah diberikan PT. BANK MEGA, Tbk (TERGUGAT) kepada PENGGUGAT, PENGGUGAT tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran kepada PT. BANK MEGA, Tbk (TERGUGAT). 4. Bahwa

berdasarkan

Pasal

2.2.b.

Lampiran

Perjanjian

Kredit

("Perjanjian") yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian Kredit yang ditandatangani oleh dan antara Penggugat I selaku Debitur dan Penggugat II (PENJAMIN/Pemilik Obyek Sengketa a quo) dengan PT. BANK MEGA, Tbk (TERGUGAT I) selaku Kreditur menyatakan : "DEBITUR menyatakan setuju bahwa media-media penarikan, pembukuan, catatan, surat-surat dan dokumen lain yang dipegang BANK juga merupakan bukti yang lengkap dan sempurna dari semua jumlah uang yang terhutang oleh DEBITUR kepada BANK berdasarkan Perjanjian dan mengikat terhadap DEBITUR; 5. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit yang telah disepakati oleh dan antaraPenggugat 1, Penggugat II dan Tergugat I menyatakan pada intinya bahwa catatan pada Bank (Terpusat I) atas semua jumlah uang yang terhutang maupun jumlah kewajiban yang telah dibayarkan oleh Debitur merupakan bukti yang kuat dan mengikat Debitur dan Penjamin ; 6. Bahwa dengan demikian maka dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa perhitungan yang dilakukan oleh Penggugat atas jumlah kewajiban yang telah dibayarkan serta sisa berdasar secara hukum, oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan a quo untuk menolaknya; 7. Bahwa berdasarkan Repayment Schedule Inquiry (rincian jadwal angsuran) yang ditandatangani oleh Debitur yang merupakan satu kesatuan vang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kredit Fasilitas Pembiayaan Mega Usaha Kecil Menengah ("Mega UKM') Nomor : 078/PK-SME/CBPS/ll, tertanggal 18 Desember 2011 Juncto Perubahan


Ke -

1 (Satu) Terhadap Perjanjian Kredit Mega UKM (PK No.078/PK-

SME/CBPS/ll tanggal 18 Nopember 2011) Nomor :05/ADD PKKUK/CBPS/13, tertanggal 27 Maret 2013, jelas dinyatakan besarnya kewajiban PENGGUGAT setiap bulannya yang harus dibayarkan kepada TERGUGAT yaitu sebesar Rp. 12.560.005,49; / bulan, dimana dari

jumlah

Rp.

12.560.005,49;

tersebut

diperuntukan

untuk

pembayaran pokok pinjaman (principal) dan pembayaran bunga (interest); 8. Bahwa apabila setiap bulannya Penggugat I selaku debitur secara taat melakukan pembayaran kewajibannya maka berdasarkan Repayment Schedule Inquiry (rincian jadwal angsuran) tersebut akan ternyata secara jelas posisi sisa seluruh hutang Debitur (PENGGUGAT a quo). 9. Bahwa selanjutnya Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama Nomor : 4654/2011 tanggal 14-12-2011 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon tersebut diatas memuat irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", sehingga merupakan suatu Akta yang otentik yang mempunyai kekuatan Eksekutorial, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (2,3) Undangundang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (selanjutnya disebut "UUHT"), yang berbunyi : "Sertipikat Hak Tanggungan memuat irah-irah dengan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana secara sah dan mengikat secara hukum positif yang berlaku di Indonesia''. Juncto Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, sebagai berikut : "Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Ilak Tanggungan alas kekuasaan sendiri

melalui

pelelangan

umum

serta

mengambil

pelunasan

piutangnya dari hasil penjualan tersebut” Juncto ketentuan yang disepakati oleh dan antara Insinyur ADANG DEDY ROSYADI, Master Management Pemasaran (Pemilik Jaminan / Pemilik Obyek Sengketa a quo / Penjamin) dengan TERGUGAT I dalam Pasal 2 APHT, yang berbunyi :


"jika Debitor (in cassu PENGGUGAT) TIDAK MEMENUHI KEWAJIBAN UNTUK MEEUNASI HUTANGNYA, berdasarkan perjanjian utangpiutang tersebut diatas oleh Pihak Pertama (in cassu Insinyur ADANG DEDY ROSYADI, Master Management Pemasaran / Pemilik Jaminan / Pemilik Obyek Sengketa a quo / Penjamin), Pihak Kedua (in cassu TERGUGAT) selaku pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kemenangan dan untuk itu kuasa, untuk TANPA PERSETUIUAN TERLEBIH DAHULU dari Pihak Pertama (in cassu Insinyur ADANG DEDY ROSYADI, Master Management Pemasaran / Pemilik jaminan / Pemilik Obyek Sengketa a quo / Penjamin) MENIUAL ATAU SURUH MENJUAL DIHADAPAN UMUM SECARA LELANG Objek Hak Tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian-sebagian". Bahwa status kredit macet PENGGUGAT bukanlah hal yang terjadi dalam waktu singkat (tiba-tiba) akan tetapi sudah terlebih dahulu melalui tahapan teguran/peringatan kepada PENGGUGAT melalui : i. Surat Nomor : 089/CBYS/13, tertanggal 21/11/2013, perihal Surat Peringatan I; ii. Surat Nomor : 1390/CBYS/13, tertanggal 06/12/2013, perihal Surat Peringatan II; iii. Surat Nomor : 729/FE-COLL/BDG/II/14, tertanggal 20/02/2014, perihal Surat Peringatan III; hal mana Surat Peringatan I, Surat Peringatan II, Surat Peringatan III sudah diterima dengan baik oleh PENGGUGAT ; Bahwa dengan demikian dalam hal PENGGUGAT selaku Debitur wanprestasi/ingkar janji terhadap kewajibannya kepada TERGUGAT selaku Kreditur berdasarkan Perjanjian Kredit, maka TERGUGAT sebagai Kreditur uang beritikad baik berhak untuk melakukan eksekusi/penjualan

atas

Obyek

Sengketa

sebagai

penyelesaian

kewajiban PENGGUGAT selaku Debitur kepada TERGUGAT selaku Kreditur; Bahwa dalil PENGGUGAT didalam posita gugatan nomor 7 pada halaman ke 2 dan halaman ke 3 gugatan a quo yang menyatakan bahwa pelelangan berdasarkan hak tanggungan yang akan dilakukan oleh TERGUGAT atas Obyek Sengketa tidak dapat dilaksanakan karena jumlah hutang PENGGUGAT yang tidak pasti adalah dali yang


tidak berdasar secara hukum oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan a quo untuk menolaknya;  Bahwa Tergugat I menolak keras dalil Para Penggugat yang meminta putusan provisi mengenai peletakan uang konsinyasi karena tidak ada dasar hukumnya sama sekali, apakah dengan membayar "taksiran sepihak kewajiban perjanjian kredit yang telah closed permasalahan selesai",

Apakah

dengan

dikembalikan

uang

tunggakan

yang

besarannya ditentukan sepihak dari Para Penggugat Perjanjian Kredit bisa dihidupkan kembali..?, apakah ada produk hukum yang bisa menghidupkan kembali perjanjian kredit yang telah closed akibat kelalaian

Penggugat

melaksanakan

I

selaku

kewajibannya

debitur

sehingga

yang jaminan

telah

lalai

kredit

dalam

dilakukan

pelelangan dan terjual..?, bagaimanakan nasib dari Pembeli Lelang..?, dimanakah letak keadilan bagi masyarakat luas..? apakah permohonan Para tergugat tersebut tidak melukai makna yang terkandung dalam KUHPerdata khususnya pasal mengeani perjanjian dan perikatan, Undang undang Hak Tanggungan dan Fungsi dari Risalah lelang? : Bahwa tuntutan provisi yang diajukan oleh Para Penggugat pada Gugatan a quo untuk melarang mengalihkan hak, jual beli/lelang atau menunda pelaksanaan eksekusi atas objek segketa quo adalah merupakan tuntutan dalam pokok perkara. Sedangkan tuntutan provisi seharusnya hanya merupakan tindakan sementara atau pendahuluan karena adanya hal-hal yang mendesak yang perlu dilakukan sebelum atau menunggu hal-hal yang dimohonkan dalam pokok perkara diputus oleh Hakim. Oleh karena itu tuntutan provisi yang diajukan Para Penggugat patut untuk ditolak";  Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas-tegas dalil Gugatan para Penggugat yang pada intnya menuntut agar Tergugat I membayar kerugian materiil sebesar Rp.646.000.000,- dan immateriil sebesar Rp. 3.000.0000.0000,Bahwa Tergugat I telah nyata sesuai dengan fakta, Tergugat I tidak pernah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang didalilkan oleh para Penggugat didalam gugatannya , maka tidaklah pantas apabila TERGUGAT untuk kerugian dari PENGGUGAT . Dalil Para penggugat sedemikian harus ditolak.  Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas-tegas dalil Para Penggugat


yang pada intinya menuntut agar terhadap putusan a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu meski TERGUGAT mengajukan upaya hukum (banding, verset, kasasi). Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD) dan Provisionil menyebutkan : Setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD) harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA No.3 tahun 2000 yang menyebutkan : "Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lainnya apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tinggkat Pertama"; "Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksana putusan serta merta"; Bahwa kemudian SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tersebut dipertegas kembali oleh Ketua Mahkamah Agung RI melalui SEMA Nomor 4 Tahun 2001 Permasalahan Putusan Serta Merta dan (Uitvoerbaar Bij Voorad) dan Provisionil, yang pada intinya meminta agar Majelis Hakim yang memutus perkara serta merta hendaknya berhati-hati dan dengan bersungguh-sungguh memperhatikan dan berpedoman pada SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta dan (Uitvoerbaar Bij Voorad) dan Provisionil. Berdasarkan uraian Tergugat I diatas, telah terbukti bahwa dalil Para Penggugat adalah dalil yang tidak berdasar secara hukum oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan a quo untuk menolaknya; Bahwa dikarenakan pengikatan Perjanjian Kredit dan objek jaminan (in casu Obyek Sengketa) sebagaimana dimaksud diatas telah diikat secara sempurna sesuai dengan hukum, sehingga adalah suatu hal yang patut menurut hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo menolak Gugatan PENGGUGAT dalam perkara a quo dan menyatakan Perjanjian Kredit Fasilitas Pembiayaan Mega Usaha Kecil Menengah ("Mega UKM') Nomor : 078/PK-SME/CBPS/U, tertanggal 18 Desember 2011 dan Perubahan Ke - 2 (Satu) Terhadap Perjanjian Kredit Mega UKM (PK No.078/PK-SML/CBPS/U tanggal 2 S Nopember 2011)


Nomor : 05/ADD PK-KUK/CBPS/13, tertanggal 27 Maret 2013 luncto Sertipikat Hak 'Tanggungan Peringkat Pertama Nomor : 4654/2011 tanggal 14-12-2011 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon yang dibuat berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor ; 242/2011 tertanggal 7 Desember 2011 luncto Akta Surat Kuasa Membebankan Ilak Tanggungan (SKMHT) Nomor : 13, tanggal

18 Nopember 2011 yang dibuat dan ditanda-

tangani oleh dan antara Insinyur ADANG DEDY ROSYAD1, Master Management Pemasaran (Pemilik Jaminan/Penjamin) dengan PT. BANK MV.GA, Tbk (TERGUGAT) selaku Kreditur, adalah sah dan mempumiai kekuatan hukum uang mengikat;

 Bahwa berdasarkan uraian TERGUGAT diatas maka telah diperoleh fakta hukumnya bahwa seluruh dalil-dalil gugatan PENGGUGAT a quo yang pada intinya menyatakan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan

Hukum

terhadap

PENGGUGAT

adalah

sangat

tidak

beralasan karena seharusnya PENGGUGAT memahami / mengerti bahwa suatu pihak dapat dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 sampai dengan Pasal 1380 KUHPerdata haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut: a. Ada Suatu Perbuatan, adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku. Secara umum perbuatan ini mencakup berbuat sesuatu (dalam arti aktif) dan tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif), misalnya tidak berbuat sesuatu, padahal pelaku mempunyai kewajiban hukum untuk berbuat, kewajiban itu timbul dari hukum; b. Perbuatan Itu Melawan Hukum, Perbuatan yang dilakukan itu, harus melawan hukum, unsur melawan hukum diartikan dalam arti seluasluasnya, sehingga meliputi hal-hal sebagai berikut:  Perbuatan melanggar undang-undang  Perbuatan melanggar hak orang lain yang dilindungi hukum  Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku  Perbuatan yang bertentangan kesusilaan (geode zeden); c. Ada Kesalahan dari Pelaku, untuk dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, maka pada pelaku harus mengandung unsur


kesalahan (schuldelement). Suatu tindakan dianggap mengandung unsur kesalahan, sehingga dapat diminta pertanggungjawaban hukum, jika memenuhi unsur- unsur sebagai berikut:  Ada unsur kesengajaan  Ada unsur kelalaian (negligence, culpa)  Tidak

ada

alasan

pembenar

atau

alasan

pemaaf

(rechtvaardigingsgrond), seperti keadaan overmacht, membela diri, tidak waras dan lain-lain; d. Ada Kerugian Korban, Ada kerugian (schade) yang nyata bagi korban; e. Ada Hubungan Kausal antara Perbuatan dan Kerugian.

Ada

hubungan yang erat antara kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian) yang terjadi. Bahwa berdasarkan unsur unsur Perbuatan Melawan Hukum yang diuraikan di atas, telah diperoleh FAKTA HUKUM bahwa dalam hal ini Para Penggugatlah yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Tergugat I dengan tidak menyelesaikan kewajibannya kepada Tergugat I, maka Tergugat I sebagai Kreditur yans beritikad baik akan melakukan eksekusi (lelang) terhadap Jaminan Kredit (Obyek Sengketa a tjuo) sebagai penyelesaian kewajiban Debitur kepada Kreditur;  Bahwa berdasarkan uraian TERGUGAT I diatas maka telah diperoleh fakta hukum bahwa gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang didalilkan Para Penggugat sama sekali tidak mempunyai dasar hukum dan menegaskan bahwa Para Penggugat sangat tidak cermat didalam membuat gugatannya sehingga menurut Tergugat I dalil-dalil Para Penggugat tersebut hanyalah sebuah upaya untuk menunda-nunda pelaksanaan eksekusi (lelang) Jaminan Kredit (Obyek Sengketa a quo), karena semua proses yang ada baik pemberian fasilitas kredit, pengikatan jaminan kredit (Obyek Sengketa a quo) sampai dengan rencana pelelangan Jaminan Kredit telah dilakukan TERGUGAT sesuai dengan

ketentuan

hukum

yang

berlaku,

sehingga

gugatan

PENGGUGAT yang demikian telah menunjukkan gejala atau itikad tidak baik dari Para Penggugat.

 Bahwa untuk lain dan selebihnya Tergugat I tidak akan menanggapi dalil-dalil gugatan Para Penggugat karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat tidak berdasar hukum sama sekali dan dengan ini maka Tergugat I menolak dalil-dalil gugatan Para Penggugat untuk


selain dan selebihnya, karena seandainya pun benar adalah irrelevant. Berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan diatas, dan didukung dengan bukti yang otentik, bersama ini Tergugat I memohon, agar Yang Mulia Majelis yang terhormat pada Pengadilan Negeri Sumber, Cirebon agar berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut: A. DALAM EKSEPSI 1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I dalam perkara a quo; 2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat NEBIS IN IDEM B. DALAM POKOK PERKARA 1.

Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaktidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat a quo tidak dapat diterima;

2.

Menyatakan Tergugat I tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

3.

Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat Perjanjian Kredit Fasilitas Pembiayaan Mega Usaha Kecil Menengah (“Mega UKM') Nomor : 078/PK-SME/CBPS/l I, tertanggal 18 Desember 2011 dan Perubahan Ke - 1 (Satu) Terhadap Perjanjian Kredit Mega UKM (PK No.078/PK-SME/CBPS/l 1 tanggal 18 Nopember 2011) Nomor : 05/ADD PK-KUK/CBPS/13, tertanggal 27 Maret 2013;

4.

Menyatakan Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama Nomor : 4654/2011 tanggal 14-12-2011 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon dibuat berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor : 242/2011 tertanggal 7 Desember 2011 lu neto Akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor : 13, tanggal 18 Nopember 2011 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh dan antara Penggugat II, Master Management Pemasaran (Pemilik Jaminan/Penjamin) dengan PT. BANK MEGA, Tbk (Tergugat I) selaku Kreditur adalah sah, sempurna dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

5.

Menyatakan Tergugat 1 adalah Kreditur yang sah dan beritikad baik;

6.

Menyatakan Penggugat I adalah Debitur yang salah dan tidak beritikad baik;

7.

Menyatakan pelelangan yang akan dilakukan oleh Tergugat I terhadap Obyek Sengketa ADALAH SAH DAN BERHARGA MENURUT HUKUM;

8.

Menyatakan menolak putusan dapat dijalankan

terlebih dahulu

meskipun ada upaya banding, verset dan kasasi (uitvorbaar bij


vorraad); 9.

Menyatakam menolak permohonan konsinyasi karena tidak berdasar hukum

10. Menyatakan menolak permohonan Para Penggugat mengenai Kerugian materil

sebesar

Rp.646.000.000;

dan

immateriil

sebesar

Rp.3.000.000.000, karena tidak berdasar hukum sama sekali ; 11. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini; C. DALAM PROVISI Menolak tuntutan Provisi dari Para Penggugat; Jawaban Tergugat II : I. DALAM KONPENSI. A. DALAM EKSEPSI. 1. Gugatan Error In Persona. a. Bahwa Gugatan Para Penggugat dalam menentukan Subjek Hukum Gugatanya

adalah

tidak

tepat

dan

keliru,

yaitu

ditariknya

Sdr.Ir.H.Dadang Suherman kedalam gugatan dan diposisikan sebagai Tergugat II, telah menyalahi ketentuan hukum, karena antara Para Penggugat dengan Tergugat-II tidak pernah ada hubungan hukum, khususnya dalam perolehan Lelang dari Pejabat Lelang KPKNL Cirebon, sesuai Kutipan Risalah Lelang No. 174/2014, tanggal 20 Februari 2015, atas sebidang tanah dan bangunan berikut segala turutannya Sertifikat Hak Milik Nomor: 1371/ Desa Kertawinangun, luas tanah 324 m2, yang terletak di Blok Sikrembang, Desa Kertawinangun, Kecamata n Cirebon Barat, Kabupaten Cirebon. b. Bahwa dalam hal ini Tergugat-II hanya berhubungan dengan Pejabat Lelang KPKNL, tidak berhubungan dengan Para Penggugat, dalam Surat Gugatan Para Penggugat tidak ada satu dalilpun yang menyebutkan hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat -II , dalam Surat Gugatan sebanyak 45 halaman, baru pada halaman 31 menyebut nama Tergugat-II, yaitu :....dst pada hari pelaksanaan lelang pada tanggal 20 Februari 2015, telah ditunjuk pemenang lelang Tergugat-II ...dst. c. Bahwa Surat Gugatan Para Penggugat seperti tersebut halaman 34, menyatakan :....”Sehingga patut kiranya Tergugat-I, Tergugat-II dan Turut

Tergugat

-Y,

telah

melakukan

perbuatan

melawan


//«Awm...dst, adalah Gugatan salah sasaran atau salah orang {Error in persona), karena Para Penggugat tidak mempunyai alasan hukum yang

layak,

yang

menjadi

dasar

yuridis

untuk

menuntut

Sdr.Ir.H.Dadang Suherman sebagai Tergugat-II d. Bahwa Para Penggugat memposisikan Sdr.Ir.H.Dadang Suherman, dalam Surat Gugatannya sebagai Tergugat {Tergugat-II), adalah tidak beralasan hukum, di pihak lain Notaris, PPAT dan BPN yang nyata nyata berhubungan hukum dengan Para Penggugat hanya diposisikan sebagai Turut Tergugat, seperti tersebut dalam :  Perjanjian Kredit tanggal 18 Nopember 2011, Para Penggugat dengan Tergugat-I, dihadapan Turut Tergugat-I (Notaris Yudi Takarada,SH)  Perjanjian Perubahan ke-I, tanggal 27 Maret 2013, Para Penggugat dengan Tergugat-I, dihadapan Turut Tergugat-Il (Debora Ratna Ratnasari ,SH Notaris).  Akta Pemberian Hak Tanggungan No.242/2011, tanggal 7 Desember 2011, Para Penggugat dengan dihadapan Turut Tergugat-III (Adi Kismono Hadiwardoyo,SH sel;aku PPAT) .  Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama No.4654/2011, tanggal 14 Desember 2011, diterbitkan oleh Turut Tergugat-IV (BPN Kabupaten Cirebon) .  Pelaksanan Lelang tanggal 20 Februari 2015, hubungan antara Tergugat-I dengan Turut Tergugat -V Bahwa dengan demikian penentuan Para Pihak harus sesuai dengan peranan atau tanggung jawab hukumnya . e. Bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No : 4/K/Sip/198, tanggal 13 Desember 1958, antara lain menyatakan : “ Syarat mutlak untuk menuntut seseorang didepan pengadilan adalah harus ada perselisihan antara keduanya “.Dengan demikian Tergugat-II tidak boleh ditarik kedalam arus gugatan , dan oleh karena itu layak secara hukum Gugatan Para Penggugat harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima ( niet onvankelijke verklaard; 2. Gugatan Obscuur Libel/Gugatan tidak jelas atau kabur . a. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas atau kabur, karena uraian Gugatannya tidak tegas dan terlalu bertele tele, sehingga muatanya terkesan tumpang tindih .


b. Bahwa alasan klasik yang disampaikan oleh Para Penggugat terhadap ketidak puasan atas pelayanan Pihak Bank, Notaris, PPAT, BPN dan KPKNL, adalah sikap apriori yang berlebihan, dan terkesan Gugatan Para Penggugat hanya untuk mengulur-ulur waktu untuk menunda pelaksanaan eksekusi, sehingga Gugatan tidak objektif dan kabur . c. Bahwa hubungan hukum atau sengketa antara Tergugat-II dengan Para Penggugat tidak jelas atau kabur, Para Penggugat tidak dapat menguraikan secara jelas dan terperinci dalil gugatannya, mengenai unsur unsur Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat-II. d. Bahwa secara teoritis yuridis Surat Gugatan yang dibuat Para Penggugat tidak secara tegas dan jelas, adalah gugatan yang kabur atau Obscuur libel, oleh karena itu secara hukum Surat Gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvanklijke

verklaard),

sesuai

Yurisprudensi

MARI

No.1149

K/Sip/1970, tanggal 17 April 1970 dan Yuriprudensi MARI No.492 K / Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970. Bahwa mengingat Eksepsi tersebut bersifat sangat mendasar, serta sesuai azas peradilan yang cepat, kiranya beralasan hukum apabila terhadap Eksepsi tersebut diatas, mohon diputus lebih dahulu, sebelum memeriksa Pokok Perkara, dengan putusan :  Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat-II untuk seluruhnya  Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima .  Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum. Atau. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka perkenankanlah Tergugat-II, mengajukan Jawaban dalam Pokok Perkara,sebagai berikut: B. DALAM POKOK PERKARA. 1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat-II, menolak seluruh dalil dalil Gugatan Para Penggugat, kecuali terhadap hal hal yang bersesuaian atau ada relevansinya dengan Jawaban Tergugat-II, dan sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat-II. 2. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi tersebut diatas, secara mutatis mutandis adalah merupakan satu kesatuan dengan jawaban dalam Pokok Perkara dan mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam Pokok perkara.


3. Bahwa benar Tergugat-II, pada tanggal 20 Februari 2015, membeli sebidang tanah dan bangunan melalui lelang, yang diselenggarakan di Kantor PT Bank Mega Tbk Cabang Cirebon, sesuai bukti Kutipan Risalah Lelang No. 174/2014, tanggal 20 Februari 2015, atas sebidang tanah dan bangunan berikut segala turutannya Sertifikat Hak Milik Nomor : 1371/ Desa Kertawinangun, luas tanah 324 m2, atas nama Adang Dedy Rosyadi, yang terletak di Blok Sikrembang, Desa Kertawinangun, Kecamatan Cirebon Barat, Kabupaten Cirebon. 4. Bahwa kemudian untuk menegaskan kepemilikannya Tergugat-II, mendaftarkan Sertifikat Hak Milik No.1371/ Desa Kertawinangun, untuk dibalik nama menjadi atas nama Ir.H.Dadang Suherman (Tergugat-II), di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Cirebon (TergugatIV), sebab perubahan berdasarkan Kutipan Risalah Lelang No. 174/2015 tanggal 26 Februari 2015 . 5. Bahwa Tergugat-II menolak dalil dalil Gugatan Para Penggugat seperti tersebut pada halaman 34, halaman 37 dan halaman 42, yang menyatakan Para Tergugat (termasuk Tergugat-II) telah melakukan perbuatan melawan hukum ...,dst. Alasan Penolakan.  Bahwa suatu perbuatan termasuk dalam Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige daad) seperti tersebut dalam pasal 1365 KUH Perdata berbunyi sebagai berikut: Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.  Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat yang menyatakan Tergugat - II, telah Melakukan Perbuatan Hukum terhadap Para Penggugat, adalah sangat tidak beralasan, karena sesuai ketentuan Pasal. 1365 KUH Perdata, perbuatan termasuk “ Perbuatan Melawan Hukum “ apabila: 1). Ada suatu Perbuatan, yaitu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku. Secara umum perbuatan ini mencakup berbuat sesuatu (dalam arti aktif) dan tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif), misalnya tidak berbuat sesuatu, padahal pelaku mempunyai kewajiban untuk berbuat, kewajiban tersebut timbul demi hukum. 2). Perbuatan itu melawan hukum, bahwa perbuatan yang dilakukan itu, harus melawan hukum, unsur melawan hukum diartikan dalam arti seluas luasnya (melanggar UU ; b.melanggar hak orang lain ;


c.bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku ; d.bertentangan dengan kesusilaan ). 3). Ada kesalahan dari Pelaku , jika memenuhi unsur unsur : unsur kesalahan ; unsur kelalaian ; tidak ada alasan pembenar atau pemaaf ). 4). Ada kerugian korban, kerugian yang nyata bagi korban . 5). Ada hubungan kausal antara Perbuatan dan Kerugian, hubungan yang erat antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian. Bahwa berpedoman pada ketentuan pasal 1365 KUH Perdata tersebut, Para Penggugat dalam Posita Gugatannya sama sekali tidak menjelaskan adanya unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum yang menyebabkan kerugian, yang dilakukan oleh Tergugat-II terhadap Para Penggugat. Bahwa

oleh

karena itu

Tergugat-II, menolak dengan

tegas

argumentasi Para Penggugat yang menyatakan Tergugat-II telah melakukan perbuatan mlawan hukum, karena perbuatan Para Tergugat khususnya Tergugat-II, dalam perkara a quo, tidak memenuhi unsur unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, maka beralasan hukum Gugatan Para Penggugat tersebut harus dinyatakan ditolak . 6. Bahwa Tergugat-II menolak Gugatan Para Penggugat seperti tersebut pada halaman 44, Petitum nomor. 11, tentang pembeli / pemenang lelang yaitu Tergugat-II, adalah Cacat hukum dan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan/atau batal demi hukum. Alasan penolakan : Bahwa Tergugat-II menolak dengan tegas Gugatan Para Penggugat pada halaman 44, Petitum nomor. 11, karena Tergugat-II tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan dokumen dokumen tersebut merupakan akta otentik sehingga tidak diragukan lagi keabsahannya. 7. Bahwa Tergugat-II, menolak dengan tegas Gugatan Para Penggugat pada halaman 44, Petitum nomor : 15, tentang ganti rugi kepada Para Tergugat sebesar Rp.3.646.000.000,- (tiga miliar enam ratus empat puluh enam juta rupiah). Alasan Penolakan : Bahwa Tergugat-II, menolak tuntutan ganti rugi, karena Tergugat-II tidak terbukti Melakukan Perbuatan Melawan Hukum atau tidak adanya


hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian, sehingga hal tersebut jelas tidak memenuhi syarat syarat sebagaimana ditentukan pasal 1365 KUH Perdata, oleh karena itu gugatan harus ditolak . 8. Bahwa Tergugat-II menolak Gugatan Para Penggugat pada halaman 45, Petitum nomor : 16, tentang pengembalian Sertifikat Hak Milik No. 1371/ Kertawinangun, kepada Para Penggugat. Alasan Penolakan : Bahwa Tergugat-II memperoleh Sertifikat Hak Milik Nomor. 1371 / atas nama Adang Dedy Rosyadi, melalui proses lelang / Jenis Lelang Eksekusi berdasarkan Pasal 6, UU RI No.4 tahun 1996, tentang Hak Tanggungan, dan Sertifikat sudah menjadi atas nama Ir.H.Dadang Suherman melalui proses balik nama di BPN Kabupaten Cirebon (Tergugat-IV), oleh karena itu Tergugat-II adalah pemilik yang sah SHM No.1371 atas tanah dan bangunan berikut segala turutannya, luas tanah 324 m2, yang terletak di Blok Sikrembang, Desa Kertawinangun, Kecamatan Cirebon Barat, Kabupaten Cirebon. 9. Bahwa Tergugat-II menolak Gugatan Para Penggugat pada halaman 45, Petitum nomor : 17, tentang Putusan dinyatakan dapat dijalankan lebih dahulu,walau ada verzet, banding maupun kasasi. Alasan penolakan : Bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat tidak beralasan hukum atau tidak terbukti maka permohonan Putusan untuk dinyatakan dapat dijalankan lebih dahulu, harus dinyatakan ditolak . 10. Bahwa Tergugat-II menolak petitum Gugatan Para Penggugat nomor 18, tentang : tuntutan kerugian meteriil dan imateriil . Alasan penolakan : Bahwa Tergugat-II, dalam hal ini menolak dengan tegas dalil Gugatan Para Penggugat tentang kerugian Materiil maupun Immateriil, oleh karena Tergugat-II tidak terbukti Melakukan Perbuatan Melawan Hukum. 11. Bahwa berdasarkan alasan alasan dan tanggapan tersebut diatas, maka secara faktual Tergugat-II, tidak pernah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum, oleh karenanya Gugatan Para Penggugat sudah selayaknya harus dinyatakan ditolak . II. DALAM REKONPENSI. 1. Bahwa Penggugat Dalam Rekonpensi Semula Tergugat dalam Konpensi menolak seluruh dalil gugatan yang diajukan oleh Para


Tergugat

Dalam

Rekonpensi

Semula

Para

Penggugat

Dalam

Konpensi, kecuali yang diakui secara tegas dan jelas pada bagian ini. 2. Bahwa hal hal yang telah dikemukakan dalam Pokok Perkara tersebut diatas, secara mutatis mutandis adalah merupakan satu kesatuan dengan bagian ini, mohon dianggap termuat kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan; 3. Bahwa selain tanggapan yang telah disampaikan dalam Jawaban dalam Pokok Perkara, maka Selaku Penggugat Dalam Rekonpensi, dengan ini mengajukan Gugatan Dalam Rekonpensi. 4. Bahwa Penggugat Dalam Rekonpensi adalah Pemenang Lelang pada tanggal 20 Februari 2015, sesuai Kutipan Risalah Lelang Nomor : 174/2015, tanggal 26 Februari 2015, atas Sebidang tanah dan bangunan berikut segala turutannya Sertifikat Hak Milik No.1371, luas tanah 324 m2, atas nama Adang Dedy Rosyadi dan telah dibalik nama menjadi Ir.H.Dadang Suherman, yang terletak di Blok Sikrembang, Desa Kertawinangun, Kecamatan Cirebon Barat, Kabupaten Cirebon . Selanjutnya disebut Objek Lelang . 5. Bahwa dengan demikian sejak Pelunasan/Pembayaran Objek lelang oleh Ir.H.Dadang Suherman (Tergugat-II Dalam Konpensi ) kepada Pejabat Lelang , maka berdasarkan bukti: Risalah Lelang No.174/2015, tanggal 25 Februari 2015 dan Sertfikat Hak Milik No.1371, secara formal Objek Lelang sudah menjadi milik yang sah dari Ir.H.Dadang Suherman (Tergugat-II Dalam Konpensi) . 6. Bahwa

ternyata

sampai

dengan

Gugatan

diajukan

oleh Para

Penggugat Dalam Konpensi tertanggal 23 Mei 2016, Objek Lelang tersebut masih dikuasai oleh Para Tergugat Dalam Rekonpensi / Para Penggugat Dalam Konpensi, secara melawan hukum. 7. Bahwa Penguasaan Objek Lelang / tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No.1371/ Desa Kertawinangun, dengan luas tanah 324 m2, yang terletak di Blok Sikrembang, Desa Kertawinangun, Kecamatan Cirebon Barat, Kabupaten Cirebon, oleh Para Tergugat Dalam Konpensi secara melawan hukum selama lebih dari l(satu)tahun (tanggal 20 Februari 2015 s/d Juni 2016) adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan orang lain . 8. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat Dalam Rekonpensi tersebut, adalah wajar terhadapnya dihukum untuk membayar Ganti rugi kepada Para Tergugat Dalam


Rekonpensi , selain harus mengosongkan dan menyerahkan Objek Lelang kepada Penggugat Dalam Rekonpensi, dibebani ganti rugi berupa :  Sewa rumah menurut harga pasaran / setempat 1 (satu) tahun sebesar Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) .  Biaya biaya yang harus dan telah dikeluarkan oleh Penggugat Dalam Rekonpensi /Tergugat-II Dalam Konpensi, akibat adanya Gugatan dari Para Penggugat Dalam Konpensi, untuk membayar biaya dalam pengurusan perkara dan konsultasi hukum serta biaya tranportasi sebesar Rp.30.000.000,- (Du puluh juta rupiah). 9.

Bahwa untuk menjamin terpenuhinya Gugatan Dalam Rekonpensi dan agar Gugatan ini tidak sia-sia(illusoir) Penggugat Dalam Rekonpensi, mempunyai dugaan atau sangka yang beralasan terhadap iktikad kurang baik dari Para Tergugat Dalam Rekonpensi, yang tidak mau secara sukarela mengosongkan / menyerahkan objek lelang, atau akan menyewakannya kepada pihak lain, maka mohon terlebih dahulu Pengadilan Negeri Sumber berkenan untuk melakukan Sita Jaminan (Conservatoir beslag) terhadap Objek lelang : berupa sebidang tanah dan bangunan berikut segala turutannya Sertifikat Hak Milik No.1371, seluas 324 m2, atas nama Adang Dedy Rosyadi sekarang atas nama Ir.H.Dadang Suherman, yang terletak di Blok Sikrembang, Desa Kertawinangun, Kec.Cirebon Barat, Kab.Cirebon, dengan batas batas :  Sebelah Selatan : Jalan Islamic Centre .  Sebelah Barat : Tanah milik bpk.Rudi.  Sebelah Utara : Tanah milik bpk.H.Nendo .  Sebelah Timur : Tanah milik bpk.Budi.

10. Bahwa oleh karena Gugatan Rekonpensi didasarkan pada bukti bukti otentik dan kuat menurut hukum sesuai ketentuan pasal 180(1) HIR., Penggugat Dalam Rekonpensi mohon Ketua Pengadilan Negeri Sumber cq. Majelis Hakim berkenan menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dulu secara serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada verzet, banding atau kasasi. Bahwa

berdasarkan

Posita

Gugatan

Dalam

Rekonpensi

tersebut,

Penggugat Dalam Rekonpensi, mohon kepada Yth.Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo berkenan : 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Dalam Rekonpensi seluruhnya . 2. Menyatakan Para Tergugat Dalam Rekonpensi, Melakukan Perbuatan


Melawan Hukum. 3. Menghukum Para Tergugat Dalam Rekonpensi untuk :  Menyerahkan Objek Lelang kepada Penggugat Dalam Rekonpensi dalam keadaan baik dan kosong .  Membayar Sewa rumah menurut harga pasaran / setempat l(satu) tahun sebesar Rp.20.000.000.- (Dua puluh juta rupiah).  Membayar biaya biaya yang harus dan telah dikeluarkan oleh Penggugat Dalam Rekonpensi /Tergugat-II Dalam Konpensi, akibat adanya Gugatan dari Para Penggugat Dalam Konpensi, berupa biaya dalam pengurusan perkara dan konsultasi hukum, serta biaya tranportasi sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) . 4. Menyatakan Sah dan berharga sita Jaminan (Conservatoir beslag) yang diletakan diatas sebidang tanah dan bangunan / Objek Lelang seperti tersebut dalam butir 4, dan butir 9, diatas . 5. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada verzet banding maupun kasasi. 6. Menghukum Para Tergugat Dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam persidangan ini. Atau Apabila Yth.Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil adilnya. Bahwa berdasarkan Jawaban Dalam Konpensi maupun Gugatan Dalam Rekonpensi tersebut, maka cukup beralasan Kepada Yth.Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo, berkenan menolak Gugatan Para Penggugat Dalam Konpensi, serta mengabulkan Gugatan Penggugat Dalam Rekonpensi (Tergugat-II Dalam Konpensi), dan mohon Yth. Majelis Hakim berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut: I. DALAM KONPENSI: A. DALAM EKSEPSI.  Menerima Eksepsi dari Tergugat-II untuk seluruhnya . B. DALAM POKOK PERKARA .  Menolak Gugatan Para Penggugat secara keseluruhan atau setidak tidaknya menyatakan tidak dapat diterima . II. DALAM REKONPENSI: 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Dalam Rekonpensi seluruhnya . 2. Menyatakan Para Tergugat Dalam Rekonpensi, telah Melakukan


Perbuatan Melawan Hukum . 3. Menghukum Para Tergugat Dalam Rekonpensi untuk :  Menyerahkan Objek Lelang kepada Penggugat Dalam Rekonpensi dalam keadaan baik dan kosong .  Membayar Sewa rumah menurut harga pasaran / setempat l(satu) tahun sebesar Rp.20.000.000.- (Dua puluh juta rupiah) .  Membayar biaya biaya yang harus dan telah dikeluarkan oleh Penggugat Dalam Rekonpensi /Tergugat-II Dalam Konpensi, akibat adanya Gugatan dari Para Penggugat Dalam Konpensi, berupa biaya dalam pengurusan perkara dan konsultasi hukum, serta biaya tranportasi sebesar Rp.30.000.000,- (Du puluh juta rupiah). 4. Menyatakan Sah dan berharga sita Jaminan (Conservaloir beslag) yang diletakan diatas sebidang tanah dan bangunan / Objek Lelang seperti tersebut dalam butir 4, dan butir 9, diatas . 5. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada verzet banding maupun kasasi. III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI;  Menghukum Para Tergugat Dalam Rekonpensi / Para Penggugat Dalam

Konpensi

untuk

membayar

biaya

yang

timbul

dalam

persidangan i n i Atau Apabila Yth.Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil adilnya Menimmbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Sumber telah menjatuhkan putusan tanggal 13 Oktober 2016 Nomor 34/Pdt.G/2016/PN.Sbr yang amarnya sebagai berikut : DALAM KONVENSI : DALAM PROVISI :  Menyatakan provisi Para Penggugat tidak dapat diterima ; DALAM EKSEPSI :  Menyatakan eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima ; DALAM POKOK PERKARA :  Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; DALAM REKONVENSI :


 Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ; DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :  Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp.3.581.000,- (tiga juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ; Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pemohonan Banding Tanggal 24 Oktober 2016 Nomor 34/Pdt.G/2016/PN.Sbr yang dibuat oleh ATING BUDIMAN,SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Sumber yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum para Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 34/Pdt.G/2016 tanggal 13 Oktober 2016 dan telah

diberitahukan

kepada Terbanding I semula Tergugat I

tanggal 8 Nopember 2016, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 28 Oktober 2016, kepada Turut terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 7 Nopember 2016, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal

8 Nopember 2016, kepada Turut Terbanding III

semula Turut Tergugat III pada tanggal 27 Oktober 2016, kepada Turut terbanding IV semula Turut Tergugat IV pada tanggal 27 Oktober 2016, kepada Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V pada tanggal 7 Nopember 2016 ; Menimbang, bahwa kuasa Hukum para Pembanding semula para Penggugat telah mengajukan Memori Banding tanggal 10 Nopember 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber tanggal 10 Nopember 2016,dan memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan salinannya kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 29 Nopember 2016, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 17 Nopember 2016, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 29 Nopember 2016, kepada Turut Terbanding II semula Turut tergugat II pada tanggal 29 Nopember 2016, kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 27 Nopember 2016, kepada Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV pada tanggal 17 Nopember 2016, kepada Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V pada tanggal 28 Nopember 2016; Menimbang, bahwa Terbanding I semula Terugat I, Turut Terbanding I, II, III, dan IV tidak mengajukan kontra memori banding sampai berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tingkat banding ; Menimbang, bahwa Terbanding II semula Tergugat II melalui kuasa hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Oktober 2016 yang


didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber tanggal 3 Nopember 2016 No.Reg.258/P/S.KH/2016/PN.Sbr pada tanggal 1 Desember 2016 telah mengajukan

Kontra

Memori

banding

yang

diterima

di

Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Sumber tanggal 1 Desember 2016, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa hukum para pembanding semula para Penggugat pada tanggal 13 Desember 2016; Menimbang, bahwa Turut Terbanding V semula Turut Terggugat V telah mengajukan kontra Memori banding pada tanggal 1 Desember 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber tanggal 7 Desember 2016, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa hukum para Pembanding semula para penggugat pada tanggal 19 Desember 2016 ; Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sumber pada tanggal 9 Desember

2016

Telah

memberitahukan

kepada

kuasa

Hukum

para

pembanding semula para penggugat, kepada Terbanding I semula Tergugat I, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, Kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 25 Nopember 2016, kepada turut Terbanding III semula Turut Tergugat III,

kepada turut Terbanding IV semula turut Tergugat IV pada

tanggal 24 Nopember 2016 dan kepada Turut Terbanding V semula turut Tergugat V pada tanggal 7 Desember 2016 untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara ( Inzage ) dalam tenggang waktu 14 ( empat belas ) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini ; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa hukum Para Pembanding semula para Penggugat tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undangundang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; Menimbang, bahwa setelah membaca, memeriksa, mempelajari dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sumber No.34/Pdt.G/2016/PN.Sbr tanggal 13 Oktober 2016, serta telah pula memperhatikan dengan seksama Memori Banding dari Kuasa hukum Para Pembanding semula para Penggugat dan Kontra Memori Banding dari kuasa hukum Terbanding II semula Tergugat II, dan kontra memori banding dari


Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama,dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ; Menimbang, bahwa oleh karena keberatan kuasa Hukum Para Pembanding semula para Penggugat didalam Memori Bandingnya, tidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan karenanya Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut tidak dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim Tingkat Banding ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sumber No.34/Pdt.G/2016/PN.Sbr tanggal 13 Oktober 2016 beralasan hukum untuk dikuatkan ; Menimbang, bahwa oleh karena putusan tingkat pertama dikuatkan sehingga para Pembanding semula Para Penggugat berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; Memperhatikan Undang-undang No.20 Tahun 947 Jo Undang-undang No.49 tahun 2009, HIR dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; MENGADILI 1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Para pembanding semula para Penggugat tersebut ; 2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumber Tanggal 13 Oktober 2016 No.34/Pdt.G/2016/PN.Sbr, yang dimohonkan banding ; 3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupaiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawan Barat di Bandung pada hari ini SENIN, tanggal 10 April

2017 oleh kami : I.NYOMAN DIKA, S.H.M.H. sebagai Hakim Ketua


Majelis, LEONARDUS BUTAR-BUTAR S.H.M.H. dan AMRIDIN, S.H.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa

Barat

tanggal 13

Februari 2017 Nomor :

74/PEN/PDT/2017/PT.BDG. ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, putusan tersebut pada hari : Senin, tanggal 17 April 2017 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh TATA KURNIA SA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.-

HAKIM

ANGGOTA

HAKIM KETUA

T.t.d. .

LEONARDUS BUTAR-BUTAR,SH.MH.

I.NYOMAN DIKA, S.H., M.H.

T.t.d. AMRIDIN,SH.MH. PANITERA PENGGANTI T.t.d.

TATA KURNIA S.A, S.H.

Rincian biaya perkara : - Redaksi

: Rp.

5.000,-

- Materai

: Rp.

6.000,-

- Pemberkasan : Rp. 139.000,Rp. 150.000,00


PT.BDG DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents