P U T U S A N Nomor 309/PID/2013/PT.Bdg.
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI BANDUNG, yang memeriksa dan memutus perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : ----------------------------------------------------------------------------------HERU MUDJIANTO.S.Sos, Pekerjaan TNI-AD, Beralamat di Jalan Sariwangi RT.037
RW.
05,
Kelurahan
Sariwangi,
Kecamatan
Parongpong, Kabupaten Bandung, yang dalam perkara ini telah memberikan kuasa kepada : 1. D.B.G SUKMANA.SH dan 2. NURJANNAH,SHI, Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Hukum/Law Office D.B.G SUKMANA.SH & ASSOCIATES, yang beralamat di Apartement The Edge Super Block, Tower A, Lantai 12 No. 37 Jalan Raya Baros Nomor 57 Kota Cimahi-Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Maret 2013, sebagai PEMBANDING semula PEMOHON ; L a w a n KEPOLISIAN RESORT KOTA BESAR BANDUNG / KAPOLRESTABES BANDUNG, yang beralamat di Jalan Merdeka Nomor 18-20 Bandung, sebagai TERBANDING semula TERMOHON ;
PENGADILAN TINGGI tersebut : ---------------------------------------------------------------Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 04 Maret 2013 Nomor 02/Pid.Praper 2013/PN.Bdg. dalam perkara terdakwa tersebut ; -------------------------
Telah memperhatikan dan membaca : ----------------------------------------------------Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonanya tertanggal 14 Pebruari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh kuasa hukumnya D.B.G SUKMANA.SH dan NUR JANNAH. SHI, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 14 Pebruari 2013, dengan Register Perkara nomor: 02/Pid.Praper/2013/PN.BDG, telah mengajukan permohonan Praperadilan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----------------------------------------------------------------
2
1. Bahwa Pemohon akan membagi 3 bagian yang menjadi dasar Permohonan Praperadilan ini antara lain : A. Legal Standing Bahwa Pemohon adalah selaku Saksi Pelapor dalam Laporan Polisi No. LP/3488/XI1/2011/JBR/POLRESTABES tanggal 21 Desember 2011 dengan isi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 372 KUHP, dengan demikian Pemohon adalah pihak yang mempunyai kepentingan langsung dengan laporan tersebut, Vide bukti P-1. Bahwa yang menjadi dasar Pemohon membuat Laporan tersebut adalah sebagai berikut: - Bahwa Pemohon bersama 3 (tiga) orang saksi korban lainnya yaitu saksi-saksi MAYJEND TNI AGUS SUHARYANTO, BRIGJEND TNI ROBBY L. TUILAN dan RD. OENNY DJATNIKA, pada awal bulan juni 2009 telah ditunjuk sebagai pemodal dan pengelola 2 (dua) lokasi SPBU yaitu SPBU No. 34-40213 yang terletak di Jl. Jend. Sudirman - Bandung dan SPBU No. 34-40123 yang terletak di Jl. Djujunan/Terusan Pasteur - Bandung, oleh Terlapor yaitu Saudara DR. Tommy S. Bhail, SH., LLM selaku Kurator dalam Kepailitan H. Deddy Hanurawan selaku pribadi dan selaku Direktur Utama PT. Cita Hidayat Komunikaputra, Vide bukti P-2. - Bahwa Pemohon bersama 3 (tiga) orang saksi korban iainnya pada bulan Juni 2009 memulai mengoprasikan 2 (dua) SPBU tersebut dengan modal awal Rp. 1.500.000.000,- (Satu milyar lima ratus juta rupiah) yang masing-masing saksi yaitu MAYJEND TNI AGUS SUHARYANTO, BRIGJEND TNI ROBBY L. TUILAN dan RD. DENNY DJATNIKA, telah menyetorkan modal Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah), Vide bukti P-3. -
Bahwa Pemohon dan 3 (tiga) orang saksi lainnya yaitu MAYJEND TNI AGUS SUHARYANTO, BRIGJEND TNI ROBBY L. TUILAN dan RD. DENNY DJATNIKA, hanya berkewajiban memberikan net provit hasil penjualan BBM kepada Kurator Saudara
DR. Tommy S. Bhail,SH., LLM sebesar 40 %
(Empat puluh persen) yang diberikan setiap satu bulan dan Kurator Saudara DR. Tommy S. Bhail, SH., LLM setiapbulannya telah menerima keuntungan bersih yang 40 % (Empat puluhpersen) tersebut, Vide bukti P-4. - Bahwa pengelolaan 2 (dua) SPBU tersebut oleh Pemohon berlanjut sampai bulan Agustus 2011 karena pada tanggal 10 Juni 2011 2 (dua) SPBU berikut 1 (satu) SPBU No. 34-40215, terletak di Jl. Soekarno Hatta/ Perempatan Buah Batu Bandung, telah laku terjual lelang oleh Kurator Saudara Tommy S. Bhail melalui Kantor Lelang Bandung, Vide bukti P-5.
3
- Bahwa memang pada saat pelelangan terjadi stock BBM berada di 2 (dua) SPBU yang dikelola Pemohon masih terdapat BBM milik Pemohon dan 3 (tiga) orang saksi korban lainnya, oleh karena itu operasional penjualan dan pembelian BBM masih terus berjalan, namun pada tanggal 6 Juli 2011 sekitar jam 22-30 WIB saksi Saudara H. Jahro yang mengaku perwakilan pemenang lelang telah mengambil uang sejumlah Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) yaitu uang hasil penjulan BBM di SPBU yang terletak di Jl. Sudirman dari saksi Jaja Sujana selaku pegawai Pemohon yang mengelola 2 (dua) SPBU tersebut dan yang menurut keterangan saksi H. Jahro uang sejumlah Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) hasil penjualan BBM dan uang sejumlah Rp. 139.000.000,(Seratus tiga puluh sembilan juta rupiah) sebagai penggantian deadstock BBM yang tidak terhisap di 2 (dua) SPBU tersebut telah di serahkan kepada Terlapor Saudara DR. Tommy S. Bhail, SH., LLM, - Bahwa Terlapor Kurator Saudara DR. Tommy S. Bhail, SH,, LLM tidak berhak rnengambil atau menguasai stock dan deadstock BBM milik Pemohon dan 3 (tiga) orang saksi lainnya yang terdapat di 2 (dua) SPBU tersebut sebab stock dan deadstock BBM di 2 (dua) SPBU tersebut tidak termasuk BUDEL HARTA PAILIT karena yang termasuk Budel Harta Pailit tersebut hanyalah Tanah-tanah dan Bangunan-bangunan SPBU tersebut. - Bahwa lebih tegasnya adalah kepailitan terjadi sejak di putuskan tanggat 25 Juni 2008 dibawah register perkara No. 6/Pailit/2008/PN.Niaga. Jkt.Pst terhadap H. Deddy Hanurawan selaku pribadi dan selaku Direktur Utama PT. Cita Hidayat Komunikaputra, sementara Pemohon dan 3 (tiga) orang saksi lainnya menjalankan usaha pada 2 (dua) SPBU tersebut dengan modal Rp. 1.500.000.000,- (Satu milyar lima ratus juta rupiah) terjadi mulai bulan Juni 2009 setelah kepailitan terjadi.
B. Bukti permulaan sudah cukup dan terpenuhi untuk menentukan suatu perbuatan Tindak Pidana. Bahwa dalam proses penyidikan yang dilakukan Termohon dalam laporan aquo telah ditemukan fakta-fakta hukum dan bukti permulaan yang cukup. 1. Bukti Surat yaitu : - Putusan Pailit No. 16/Pailit/2008/PN Niaga.Jkt.Pst tanggal 25 Juni 2008. - Surat Pernyataan dari Saksi Jaja Sujana - Surat Pernyataan dari saksi Bern Teguh Feriawan - Surat Pernyataan dari Saksi Denny Djatnika - Rekening Koran Penyetoran Uang.
4
2. Bukti berupa keterangan skasi-saksi yaitu : - Sdr. HERU MUDJINANTO, S.Sos - Sdr. RD. DENNY DJATNIKA - Sdr. ROBBY LAMBERTUS TUILAN - Sdr. BENI TEGUH FERIAWAN - Sdr. JAJA SUJANA - Sdr. H. JAHRO - Sdr. AHMAD RUKONI - Sdr. JAHJA LUMANTO - Sdr. DR. TOMMY S. BHAIL, SH., LLM. - Sdr. R. ISMADI SANTOSO BEKTI, SH., MH. Fakta-fakta hukum yang terungkap yang telah ditemukan oleh Penyidik adalah sebagai berikut: -
Bahwa benar Pemohon bersama 3 (tiga) orang saksi lainnya telah ditunjuk oleh Kurator DR. Tommy S. Bhail, SH., LLM sebagai pengelola dan pemodal untuk mengoperasikan dalampenjualan BBM di 2 (dua) SPBU yaitu SPBU No. 34-40213 yang terletak di Jl. Jend. Sudirman - Bandung dan SPBU No. 34-40123 yang terletak di Jl. Djujunan/Terusan Pasteur- Bandung.
-
Bahwa benar Pemohon bersama 3 (tiga) orang saksi lainnya telah menjalankan usaha pada 2 (dua) SPBU dengan modal awal sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu milyar lima ratus juta rupiah). Bahwa benar 2 (dua) SPBU yang dikelola Pemohon dan 1 (satu) SPBU No. 34-40215, yang terletak di Jl. Soekarno Hatta/Perempatan Buah Batu Bandung adalah merupakan Harta Budel Pailit pada kepailitan H. Deddy Hanurawan selaku pribadi dan selaku Direktur Utama PT. Cita Hidayat Komunikaputra sebagaimana putusan pailit No. 16/Pailit/2008/ PN.Niaga.Jkt.Pst.
-
Bahwa benar Termohon telah menemukan fakta hukum bahwa Terlapor Saudara Dr. Tommy S. Bhail, SH., LLM telah menguasai dan memiliki uang sejumlah Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) hasil penjualan BBM di SPBU yang terletak di Jl. Sudirman dan uang sejumlah Rp. 139.000.000,- (Seratus tiga puluh Sembilan juta rupiah) dari saksi Jahja Lumanto sebagai penggantian atas BBM yang tidak terhisap, yang padahal uang hasil penjualan BBM sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) dan uang penggantian atas BBM yang tidak terhisap deadstock BBM adalah bukan yang termasuk dalam Budel Pailit dalam kepailitan H. Deddy Hanurawan selaku pribadi dan selaku Direktur Utama PT. Cita Hidayat Komunikaputra, sebagaimana tertuang dalam putusan Pailit No. 16/Pailit/2008/PN.Niaga. Jkt.Pst tanggal 25 Juni 2008.
5
C.
Bahwa Permohonan Pemohon dalam hal pemeriksaan Praperadilan atas adanva
Surat
Perintah
Penghentian
Penyidikan
No. SPPP/58.a/XI/
2012/Reskrim tanggal 9 Nopember 2012 yang diterbitkan oleh Termohon adalah telah sesuai dengan aturan hukum, yang mana menurut Pasal 77 KUHAP bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus mengenai hal-hal : a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. b. Ganti rugi dan atau rehabilitas bagi seseorang yang perkara pidananya di hentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.
2.
Penghentian Penyidikan Tidak sah Bahwa yang menjadi alasan Termohon menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan No. SPPP/58.a/XI/2012/ Reskrim tanggal 9 Nopember 2012 dalam laporan aquo ADALAH KARENA BUKAN MERUPAKAN TINDAK PIDANA. Dasar dan alasan Termohon tersebut tidaklah tepat dan keliru sebab sudah jelas-jelas bahwa Terlapor Saudara DR. Tommy S. Bhail, SH., LLM sebagai Kurator telah dengan sengaja menguasai dan memiliki baik seluruh atau sebagian harta milik Pemohon dan 3 (tiga) orang saksi lainnya yang bukan Budel Pailit yaitu uang sebesar Rp. 35.000.000,(Tiga puluh lima juta rupiah) hasil penjualan BBM dari SPBU No. 34-40213 yang terletak di Jl. Jend. Sudirman - Bandung, dan uang sejumlah kurang lebih Rp. 139.000.000,(Seratus tiga puluh Sembilan juta rupiah) sebagai pengganti Deadstock BBM (BBM yang tidak terhisap) yang diserahkan oleh saksi Jahja Lumanto sebagai pemenang telang.
Berdasarkan hal-hal dan dasar-dasar tersebut diatas Pemohon Praperadailan -cnon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung agar berkenan Temberikan putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Surat Perintah Penghentian Penyidikan No. SPPP/58.a/XI/2012/ Reskrim tanggal 9 Nopember 2012 adalah tidak sah. 3. Menyatakan agar Termohon melanjutkan penyidikan atas Laporan Polisi No. LP/3488/XII/2011/JBR/POLRESTABES tanggal 21 Desember 2011 4. Menyatakan agar Termohon melimpahkan berkas penyidikan atas Laporan Polisi No. LP/3488/XII/2011/JBR/POLRESTABES tanggal 21 Desember 2011 ke Kejaksaan Negeri Bandung guna proses Prapenuntutan. 5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya Perkara.
6
Dan apabila Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (EX AEQUO ET BONO).
Menimbang,
bahwa
berdasarkan
atas
surat
permohonan
tersebut
Pengadilan Negeri Bandung telah menjatuhkan putusan tanggal 04 Maret 2013 Nomor 02/Pid.Praper/2013/PN.Bdg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : ---1. Menolak permohonan Pemohon Praperadilan. 2. Menyatakan Penghentian Penyidikan yang dilakukan Termohon atas dugaan tindak pidana yang dilaporkan Pemohon dalam Laporan Polisi No. LP/3488/XII/2011/JBR/ POLRESTABES tanggal 21 Desember 2011 atas nama DR. TOMMY SANTOKH SINGH BHAIL.SH.LLM, selaku Terlapor sebagaimana dinyatakan dalam Surat Perintah Penghentian Penyidikan No. SPPP/58.a/XI/2012/Reskrim tanggal 9 Nopember 2012, adalah sah menurut hukum.
Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bandung tanggal 04 Maret 2013 sebagaimana dinyatakan dalam akta permohonan banding Nomor : 14/Akta.Pid/2013/PN.Bdg. yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Pemohon mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 04 Maret 2013
Nomor : 02/Pid.Praper/2013/PN.Bdg. dan permintaan banding
tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terbanding semula Termohon pada tanggal 23 April 2013 ; -------------------------------------------------------Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Pembanding semula Pemohon telah mengajukan memori banding tertanggal 19 April 2013. yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 19 April 2013, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Termohon pada tanggal 23 April 2013 ; ----------------------------Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding semula Termohon telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 30 April 2013. yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 2 Mei 2013, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama kepada Kuasa Pembanding semula Pemohon pada tanggal 12 Juni 2013 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara kepada Pembanding semula Pemohon tanggal 19 Agustus 2013 dan kepada Terbanding semula Termohon pada tanggal 19 Juli 2013, telah diberi
7
kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung
selama 7 (tujuh) hari kerja, sebelum berkas perkara dikirim ke
Pengadilan Tinggi Bandung untuk pemeriksaan dalam tingkat banding ; ------------Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Pemohon telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima ; ---------------------------------------Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Pembanding semula Pemohon telah mengajukan keberatannya yang dituangkan dalam memori banding tertanggal 19 April 2013, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : ---------------------------------------------------------------1. Di dalam pasal 80 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP menyebutkan bahwa “permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya” . 2. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 83 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP ketentuan upaya hukum banding dalam perkara praperadilan dapat dilakukan apabila putusan praperadilan menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, dengan kata lain upaya hukum tersebut hanya dapat dilakukan oleh Polri sebagai penyidik atau Kejaksaan sebagai penuntut umum . 3. Bahwa pertimbangan Hakim Praperadilan dalam putusannya pada halaman 36 paragraf ke 2 adalah merupakan pertimbangan yang tidak benar
karena
secara
materil
perbuatan
pidana
tidak
bisa
dicampuradukan dengan adanya perbuatan hukum perdata . 4. Bahwa dari seluruh hasil proses persidangan baik dari memori pemohon, bukti-bukti surat maupun keterangan saksi-saksi bahwa terlapor saudara Dr. Tommy S. Bhail, SH, LLM baik secara pribadi maupun sebagai kurator sudah terbukti telah dengan sengaja menguasai dan memiliki baik seluruh maupun sebagian harta milik pemohon dan 3 orang saksi lainnya yang bukan budel pailit yaitu uang sebesar Rp. 35.000.000,- hasil penjualan BBM dari SPBU No. 34-40213 yang terletak di Jl. Jend. Sudirman Bandung, dengan demikian adalah tidak
berdasar
apabila
termohon
yaitu
Kapolrestabes
Bandung
8
menghentikan penyidikan terhadap terlapor saudara Dr. Tommy S. Bhail, SH, LLM. Dengan demikian pula maka Surat Perintah Penghentian Penyidikan No. SPPP/58.a/XI/2012/Reskrim tanggal 9 November 2012 adalah tidak sah . 5. Dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat untuk memutus perkara dengan amar sebagai berikut : Menyatakan batal putusan
Pengadilan Negeri Bandung Nomor
02/Pid.Praper/2013/PN.Bdg . Dan dengan mengadili sendiri sendiri : 1. Mengabulkan permohonan banding dari Pembanding . 2. Menyatakan
Surat
Perintah
Penghentian
Penyidikan
No.
SPPP/58.a/XI/2012/Reskrim tanggal 9 November 2012 adalah tidak sah . 3. Menyatakan agar termohon melanjutkan penyidikan atas laporan Polisi No. LP/3488/XII/2011/JBR/Polrestabes tanggal 21 Desember 2011 . 4. Menyatakan agar termohon melimpahkan berkas penyidikan atas laporan polisi No. LP/3488/XII/2011/JBR/Polrestabes tanggal 21 Desember 2011 ke Kejaksaan Negeri Bandung guna proses prapenuntutan . 5. Menghukum termohon untuk membayar biaya perkara .
Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding semula Termohon telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 30 April 2013. yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 2 Mei 2013,, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : -----------------------------------1. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, sudah sepantasnya dan sewajarnya apabila Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara peradilan tanggal 04 Maret 2013 Nomor 02/Pid.Praper/2013/PN.Bdg, telah menolak permohonan tersebut dan Surat perintah Penghentian Penyidikan No. SPPP/58.a/XI/2012/Reskrim tanggal 9 November 2012 adalah sah menurut hukum, adalah sudah tepat dan berdasar pada hukum . 2. Bahwa Termohon sekarang Terbanding sependapat karena pertimbangan hukum dalam putusan tersebut telah didasarkan pada fakta-fakta dan pembuktian yang telah diajukan dalam persidangan sehingga penerapan
9
hukum yang telah diambil sudah tepat, oleh karenanya putusan atas perkara praperadilan tanggal 04 Maret 2013 Nomor
02/Pid.Praper/
2013/PN.Bdg, harus dikuatkan . 3. Bahwa
permohonan
dalam
memori
banding
yang
diajukan
oleh
Pembanding adalah tidak jelas dan kabur (obscuurlibel) karena pembanding tidak
menyebutkan
secara
fakta
kekeliruanya,
tidak
menjelaskan
pertimbangan yang bagaimana yang seharusnya dan dimana yang dikatakan tidak sependapat/menolak/menyangkal . 4. Bahwa dengan demikian karena pembanding tidak dapat membuktikan permohonan, maka permohonan banding harus ditolak . .
Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding a quo, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut : ---------------------------------------------------------------------Menimbang, keberatan
dari
bahwa
sebelum
Pembanding
semula
Pengadilan Pemohon
Tinggi
mempertimbangkan
praperadilan,
maka
akan
dipertimbangkan terlebih dahulu, bahwa apakah Pengadilan Tinggi berwenang untuk memeriksa perkara aquo pada tingkat banding ; ------------------------------------Menimbang, bahwa judex facti tingkat pertama memeriksa dan memutus perkara a quo berdasarkan ketentuan pasal 80 KUHAP, yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa hubungan hukum antara Pemohon praperadilan dengan terlapor adalah hubungan keperdataan dan oleh sebab itu menolak permohonan praperadilan dari pemohon dan menyatakan bahwa Penghentian Penyidikan oleh Termohon praperadilan terhadap terlapor Dr. Tommy Santokhsing Bhail, SH, LLM. Adalah sah menurut hukum ; -----------------------------------------------Menimbang, bahwa putusan praperadilan judex facti tingkat pertama yang diputus berdasarkan ketentuan pasal 80 UU RI Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) tersebut, menurut ketentuan pasal 83 ayat (1) UU RI Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) tidak dapat dimintakan banding ; ---------------------------------------------------Menimbang, bahwa dikecualikan dari ketentuan pasal 83 ayat (1) KUHAP tersebut, adalah ketentuan yang diatur dalam pasal 83 ayat (2) KUHAP yang menentukan bahwa dikecualikan dari ketentuan ayat (1) adalah putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya Penghentian Penyidikan atau Penuntutan yang untuk itu dapat dimintakan putusan akhir ke Pengadilan Tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan ; ----------------------------------------------------
10
Menimbang, bahwa akan tetapi ketentuan ayat (2) dari pasal 83 KUHAP tersebut telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum oleh Mahkamah Konstitusi dengan putusan No. 65/PUU-IX/2011 tanggal 1 Mei 2012, yang menyatakan bahwa pada prinsipnya Pengadilan Tinggi tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus dalam tingkat banding perkara praperadilan tentang tidak sahnya Penghentian Penyidikan atau Penuntutan sebagaimana dimaksud oleh pasal 83 ayat (2) KUHAP ; ------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan diatas maka putusan praperadilan oleh judex facti tingkat pertama baik tentang sahnya Penghentian Penyidikan
atau Penuntutan maupun
tentang tidak sahnya
Penghentian
Penyidikan atau Penuntutan tidak dapat dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding dan oleh sebab itu maka terhadap putusan judex facti tingkat pertama yang demikian itu, maka Pengadilan Tinggi tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus pada tingkat banding ; -----------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa oleh sebab itu maka permintaan banding oleh Pembanding semula adalah Pemohon praperadilan dalam perkara a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima ; ---------------------------------------------------------------Mengingat ketentuan Pasal 80 dan pasal 83 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
serta ketentuan dan peraturan lain yang
bersangkutan ; ----------------------------------------------------------------------------------------M E N G A D I L I : -
Menyatakan permintaan banding dari Pembanding semula Pemohon tidak dapat diterima ; --------------------------------------------------------------------------------
-
Membebankan biaya perkara kepada Pembanding semula Pemohon Praperadilan pada kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding sebesar Nihil ; -----------------------------------------------------------------------------------
Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari KAMIS tanggal 19 September 2013 oleh kami H. NERIS, SH, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, RUSSEDAR, SH. dan ENOS RADJAWANE, SH.
Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung,
masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Tanggal 5 September 2013 Nomor 309/Pen/ Pid/2013/PT.Bdg.
putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang
terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh
11
Hakim-Hakim Anggota dan
SAIFUL ASNURI, SH.
Panitera Pengganti pada
Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding maupun Kuasa Hukumnya ,-
Hakim – Hakim Anggota, Ttd
RUSSEDAR, SH.
Hakim Ketua Majelis, Ttd.
H. NERIS, SH, MH.
Ttd. ENOS RADJAWANE, SH.
Panitera Pengganti,
Ttd. SAIFUL ASNURI, SH.
