P U T U S A N Nomor 482/PDT/2014/PT.BDG.
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA. Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara : MOHAMMAD JUFNI, Kepala Cabang (Branch Manager) PT FIRST INDO AMERICAN LEASING CABANG PONDOK INDAH (FIRST FINANCE), beralamat di Gedung Duta Motor Lantai 3 Jln.Sultan Iskandar Muda No.32 B Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2013 yang telah terdaftar
di
Kepaniteraan
Pengadilan
Bekasi pada tanggal 9 Juli 2013, kuasanya
bernama
Heru
Negeri
diwakili oleh
Susanto,SH.
dkk.,
Advokat & Asisten Advokat pada Kantor “Heru Susanto,SH. & Rekan” yang beralamat di Jln. Raden Inten No.53 A Kalimalang, Duren Sawit, Jakarta Timur, sebagai ……..……… Pembanding, semula Penggugat; l a w a n:
1. PT DHARMA BUDHI LESTARI, beralamat di Jln.Mayor Hasibuan, Ruko Suncity Square Blok A 18 RT.04-RW.02, Marga Jaya, Bekasi Selatan; 2. DENI JAYA MOBIL, beralamat di Jatinegara Baru, Jalan Ceremai No.27-28, Jakarta Timur, sebagai …………… para Terbanding, semula Tergugat I dan Tergugat II; d a n 3. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
cq
KEMENTERIAN
Halaman 1 dari 11 halaman. Putusan Nomor 482/Pdt/2014/PT.Bdg.
KEUANGAN
REPUBLIK
JENDERAL PAJAK BARAT II
cq
cq
INDONESIA KANTOR
cq WILAYAH
DIREKTUR DJP JAWA
KANTOR PELAYANAN PRATAMA BEKASI
SELATAN, sebagai ..…Turut Terbanding, semula Turut Tergugat;
PENGADILAN TINGGI tersebut; Telah membaca : 1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 16 Desember 2014 No.482/PEN/PDT/2014/PT.BDG tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas; 2. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi No.284/Pdt.G/2013/PN.Bks tanggal 27 Agustus 2014 berikut surat surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara tersebut; TENTANG DUDUKNYA PERKARA : Mengutip dan memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi No.284/Pdt.G/2013/PN.Bks tanggal 27 Agustus 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : DALAM EKSEPSI : -
Mengabulkan eksepsi Turut Tergugat ;
DALAM POKOK PERKARA : -
Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;
-
Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.941.000,- (dua juta Sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;
Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 284/Pdt.G/2013/PN.Bks jo
No.61/Bdg/2014/PN.Bks yang ditanda tangani
oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Senin tanggal 8 September 2014,
Kuasa Penggugat
telah mengajukan
permohonan
Halaman 2 dari 11 halaman. Putusan Nomor 482/Pdt/2014/PT.Bdg.
banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bekasi
Nomor 284/Pdt.G/
2013/PN.Bks tanggal 27 Agustus 2014; Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding No.284/Pdt.G/2013/PN.Bks jo No.61/Akta.Bdg/2014/PN.Bks yang ditanda tangani oleh Jurusita-pengganti Pengadilan Negeri Bekasi dan Pengadilan Negeri Jakarta Timur,
pengajuan permohonan banding dari
Pembanding tersebut diatas telah diberitahukan secara patut kepada para Terbanding dan Turut Terbanding masing - masing
pada
tanggal 24
September 2014, tanggal 2 Oktober 2014 dan tanggal 1 Oktober 2014; Menimbang,
bahwa
untuk
melengkapi
permohonan
bandingnya,
Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 17 Oktober 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 17 Oktober 2014,
dimana memori banding tersebut telah diberitahukan/
diserahkan secara patut kepada para Terbanding dan Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 27 Oktober 2014, tanggal 7 November 2014 dan tanggal 22 Oktober 2014; Menimbang, bahwa untuk menanggapi memori banding yang diajukan oleh Pembanding, Turut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 3 November 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 3 November 2014, dimana kontra memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara patut kepada Pembanding pada tanggal 10 November 2014; Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara No.284/Pdt.G/2013/PN.Bks jo No.61/Akta.Bdg/2014/PN.Bks yang ditanda tangani oleh Jurusita-pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi dan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, kedua belah pihak yang berperkara telah diberikan kesempatan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi sebelum berkas tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Bandung untuk pemeriksaan dalam tingkat banding; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :
Halaman 3 dari 11 halaman. Putusan Nomor 482/Pdt/2014/PT.Bdg.
Menimbang,
bahwa
karena
putusan
Pengadilan
Negeri
Bekasi
No.284/Pdt.G/2013/PN.Bks dibacakan pada persidangan tanggal 27 Agustus 2014 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, dan kemudian pada tanggal 8 September 2014 Penggugat mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, maka permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat
dilakukan dalam
tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan dalam pasal 190 ayat (1) Reglemen Indonesia yang Dibaharui juncto Pasal 7 ayat (1) UndangUndang No.20 Tahun 1947 tentang
Peradilan
Ulangan
di Jawa dan
Madura, sehingga karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya mohon agar Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan selanjutnya mengadili sendiri dengan menolak eksepsi Turut Tergugat dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dengan alasan-alasan sebagai berikut : Dalam eksepsi : 1. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya mengatakan bahwa Penggugat selaku Kepala Cabang (Branch Manager) tidak berwenang untuk mewakili PT First Indo American Leasing Cabang Pondok Indah sebagai Penggugat di Pengadilan adalah keliru dan bertentangan dengan hukum yang berlaku; 2. Bahwa berdasarkan pengalaman yang berlaku selama ini di Pengadilan Negeri Sumber, Bandung, Semarang maupun Banjarmasin (surat bukti P-1 s/d P-4), keberadaan Kepala Cabang (Branch Manager) sebagai pihak yang berperkara mewakili Cabangnya dapat diterima oleh Pengadilan, dimana hal tersebut sesuai dengan yurisprudensi/putusan Mahkamah Agung RI No.558 K/Pdt/1984, No.3562 K/Pdt/1984 dan No.779 K/Pdt/1992; Dalam pokok perkara : 1. Bahwa karena dipersidangan telah terbukti bahwa mobil Toyota Altis adalah milik Penggugat/Pembanding sebagai Penerima Fidusia, maka
Halaman 4 dari 11 halaman. Putusan Nomor 482/Pdt/2014/PT.Bdg.
tindakan Turut Tergugat/Turut Terbanding melakukan penyitaan terhadap mobil tersebut adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum; 2. Bahwa karena untuk mendapatkan mobil Toyota Altis tersebut Tergugat I/Terbanding telah menyerahkan uang muka (down payment) sebanyak Rp.88.927.750,-- kepada Tergugat II/Terbanding, maka menurut hukum Turut Tergugat/Turut Terbanding hanya berhak untuk melakukan penyitaan terhadap uang tersebut dan bukan terhadap mobilnya yang sudah dibebani dengan fiducia oleh Penggugat/ Pembanding selaku Penerima Fiducia; Menimbang, bahwa sebaliknya untuk menanggapi memori banding tersebut diatas, Turut Tergugat/Turut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan Tinggi menolak permohonan banding dari Penggugat/Pembanding dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi, dengan alasan-alasan sebagai berikut: 1. Bahwa pengalaman Penggugat/Pembanding dapat diterima sebagai pihak yang mewakili Cabang PT First Indo American Leasing
di
beberapa putusan Pengadilan Negeri lain tidak dapat dijadikan pedoman untuk perkara a quo, karena putusan tersebut terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; 2. Bahwa
Penggugat/Pembanding
(Mohammad
Jufni)
dalam
kedudukannya sebagai Kepala Cabang (Branch Manager) tidak pernah atau tidak dapat menunjukan surat kuasa dari Direksi untuk mengajukan
gugatan
di
Pengadilan
atau
setidak-tidaknya
menunjukkan angaran dasar PT First Indo American Leasing yang menyatakan bahwa Kepala Cabang dapat mewakili perseroan baik didalam maupun diluar Pengadilan; Dalam Pokok Perkara : 1. Bahwa
penyitaan
yang
dilakukan
oleh
Turut
Tergugat/Turut
Terbanding atas mobil Toyota Altis No.Pol. B-1895-KA adalah benar dan tidak bertentangan dengan hukum, sebab BPKB mobil tersebut tercatat sebagai milik dari Tergugat I/Terbanding;
Halaman 5 dari 11 halaman. Putusan Nomor 482/Pdt/2014/PT.Bdg.
2. Bahwa ketentuan pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No.19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dan Surat Paksa sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.19 Tahun 2000 antara lain menyebutkan bahwa penyitaan dilaksanakan terhadap barang milik Penanggung Pajak yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan atau tempat lain termasuk yang penguasaannya berada ditangan pihak lain atau yang dijaminkan sebagai pelunasan utang tertentu;
Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang disampaikan dalam memori banding maupun sanggahan yang termuat
dalam kontra memori
banding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut : Dalam Eksepsi : 1. Bahwa
sekalipun
Undang-Undang
No.1
Tahun
1995
tentang
Perseroan Terbatas tidak berlaku dan sudah diganti dengan UndangUndang No.40 Tahun 2007, namun ketentuan mengenai wewenang Direksi atas pengurusan perseroan didalam kedua undang-undang tersebut (i.c pasal 1 ayat (4) jo pasal 82 UU No.1 Tahun 1995 maupun pasal 1 ayat (5) jo pasal 98 UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas)
secara substansial tidak ada perubahan sama sekali,
sehingga putusan/yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang terkait dengan wewenang Direksi yang sudah ada sebelum berlakunya Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dipandang masih relevan untuk dipedomani dan dijadikan referensi dalam penyelesaian perkara sejenis.
Apalagi pengalaman Kepala
Cabang sebagai pihak yang berperkara mewakili cabangnya di Pengadilan Negeri Sumber, Bandung, Semarang dan Banjarmasin yang
dijadikan rujukan oleh Penggugat/Pembanding tersebut terjadi
sesudah berlakunya Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; 2. Bahwa
karena
Kepala
Cabang
(Branch
Manager)
perseroan
mempunyai legal standing atau legal persona standi in judicio untuk mewakili cabang perseroan sebagai pihak berperkara di Pengadilan, maka kepadanya tidak diperlukan lagi surat kuasa khusus dari Direksi
Halaman 6 dari 11 halaman. Putusan Nomor 482/Pdt/2014/PT.Bdg.
Perseroan. Hal tersebut sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI No.558 K/Pdt/1984 yang berbunyi “cabang perseroan dapat bertindak didepan
Pengadilan
untuk
dan
atas
nama
perseroan
tanpa
memerlukan surat kuasa khusus dari Direksi Perseroan” dan putusan Mahkamah Agung RI No.779 K/Pdt/1992 yang berbunyi “kedudukan pimpinan cabang suatu bank berwenang bertindak untuk dan atas nama pimpinan pusat tanpa memerlukan surat kuasa untuk itu”; Dalam Pokok Perkara : 1. Bahwa menurut pasal 1 angka 1 dan angka 2 Undang-Undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia, yang dimaksud dengan fiducia adalah
pengalihan
kepercayaan,
hak
dengan
kepemilikan ketentuan
suatu bahwa
benda
atas dasar
benda
yang
hak
kepemilikannya dialihkan tersebut tetap berada dalam kekuasaan pemilik benda, sedangkan yang dimaksud dengan jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam UU No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya. Menurut pasal 11 ayat (1) Undang-Undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia, benda yang dibebani jaminan fidusia wajib didaftarkan menurut ketentuan undang-undang tersebut dan jaminan fidusia tersebut dinyatakan baru
lahir (berlaku) sejak dicatatnya
jaminan fidusia itu dalam buku daftar fidusia; 2. Bahwa karena ternyata dipersidangan terbukti bahwa pembebanan jaminan fidusia antara Tergugat I/Terbanding
dengan Penggugat/
Pembanding telah dilakukan sesuai dengan ketentuan UndangUndang N0.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka jaminan fidusia atas 1 (satu) unit mobil merek Toyota Altis No. Pol.B-1895-KA dari
Tergugat
I/Terbanding
sebagai
Pemberi
Fidusia
kepada
Penggugat/Pembanding sebagai Penerima Fidusia harus dinyatakan sah menurut hukum, sehingga dengan demikian sekalipun mobil
Halaman 7 dari 11 halaman. Putusan Nomor 482/Pdt/2014/PT.Bdg.
berada dalam penguasaan Tergugat I/Terbanding dan BPKB-nya juga tercatat atas nama Tergugat I/Terbanding tidaklah dapat diartikan bahwa yang bersangkutan adalah pemilik dari benda tersebut karena dengan
adanya
kepemilikan
jaminan
Tergugat
fidusia
tersebut
I/Terbanding
secara
sudah
hukum
dialihkan
hak
kepada
Penggugat/Pembanding sebagai Penerima Fidusia; 3. Bahwa karena secara hukum kepemilikan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Altis sudah beralih kepada Penggugat/Pembanding sebagai Penerima Fidusia, maka penyitaan benda tersebut oleh Turut Tergugat sebagai upaya paksa pembayaran tunggakan pajak atas nama Tergugat I/Terbanding adalah tidak sah dan bertentangan dengan undang-undang; Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat yang terurai diatas, maka semua keberatan yang disampaikan dalam memori banding Penggugat/ Pembanding dipandang cukup beralasan dan patut dipertimbangkan; Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara maupun turunan putusan Pengadilan Negeri Bekasi No.284/Pdt.G/2013/PN.Bks tanggal 27 Agustus 2014 serta memperhatikan memori banding Pembanding maupun kontra memori banding dari Turut Terbanding, maka putusan Pengadilan Negeri Bekasi tersebut tidak dapat dipertahankan lagi sehingga harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara ini dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut : 1. Bahwa karena berdasarkan fakta yang terbukti dipersidangan Tergugat I/Terbanding telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) atas Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang telah disekapatinya dengan Penggugat/Pembanding, maka tuntutan Penggugat/Pembanding agar Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor C002-D23-001-201100086 tanggal 26 Maret 2011 dibatalkan dipandang cukup beralasan dan patut dikabulkan; 2. Bahwa karena perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh Tergugat I/Terbanding
tersebut
telah
menimbulkan
kerugian
pada
Penggugat/Pembanding, maka tuntutan Penggugat/Pembanding agar
Halaman 8 dari 11 halaman. Putusan Nomor 482/Pdt/2014/PT.Bdg.
Tergugat I/Terbanding membayar ganti kerugian adalah cukup beralasan dan patut dikabulkan, namun besarnya ganti rugi yang harus dibayar oleh Tergugat I/Terbanding akan diperhitungkan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sesuai dengan rasa keadilan yaitu sebanyak
pembayaran
angsuran
yang
sudah
diterima
oleh
Penggugat/Pembanding yang berjumlah Rp.111.267.000,--, sehingga oleh
karena
itu
Penggugat/Pembanding
tidak
perlu
lagi
mengembalikan uang pembayaran angsuran yang sudah diterimanya kepada Tergugat I/Terbanding; 3. Bahwa karena penyitaan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Altis No.Pol.B-1895-KA oleh Turut Tergugat dinyatakan tidak sah dan bertentangan dengan undang-undang, maka Turut Tergugat haruslah diperintahkan untuk segera mengembalikan secara baik-baik mobil tersebut kepada Penggugat/Pembanding tanpa beban apapun juga; Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama harus dibatalkan, maka Tergugat I/Terbanding sebagai pihak yang kalah haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan; Mengingat, selain pada Bab III Bagian I Undang-Undang No.20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura juga pada UndangUndang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan; M E N G A D I L I : 1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut ; 2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 284/Pdt.G/ 2013/PN.Bks
tanggal 27 Agustus 2014 yang dimohonkan banding
tersebut, dan MENGADILI SENDIRI : Dalam eksepsi : -
Menolak eksepsi Turut Tergugat;
Halaman 9 dari 11 halaman. Putusan Nomor 482/Pdt/2014/PT.Bdg.
Dalam pokok perkara : 1.
Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2.
Menyatakan Tergugat I telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Penggugat berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor : C002-D23-001-201100086 tanggal 26 Maret 2011;
3.
Membatalkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor :C002-D23001-21100086 tanggal 26 Maret 2011 antara Penggugat dengan Tergugat I;
4.
Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebanyak Rp.111.267.000,-- (seratus sebelas juta dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
5.
Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan melaksanakan putusan perkara a quo dengan mengembalikan/menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Altis kepada Penggugat dengan spesifikasi sebagai berikut : - Merk/type
: Toyota New Corolla Altis EM;
- Tahun
: 2011;
- No. rangka
: MR053REE2B4300703;
- No mesin
: 2ZRX074536;
- Warna
: hitam;
- BPKB terdaftar atas nama DHARMA BUDHI LESTARI PT; 6.
Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
7.
Menghukum Tergugat I/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam
kedua
tingkat
peradilan,
yang
ditingkat
pertama
berjumlah Rp.2.941.000,-- (dua juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah) dan ditingkat banding berjumlah Rp.150.000,-- (seratus lima puluh ribu rupiah);
Demikianlah
diputuskan
pada hari Selasa, tanggal 17 Maret 2015
dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung dengan susunan Edi Widodo,SH.MHum, sebagai Hakim Ketua, Willem Djari,SH. dan H.Syamsul Ali,SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Doddy Hermayadi,SH.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan
Halaman 10 dari 11 halaman. Putusan Nomor 482/Pdt/2014/PT.Bdg.
Tinggi Bandung, putusan mana pada hari Rabu,
tanggal 25 Maret 2015
telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti tersebut diatas,
akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang
berperkara;
Hakim Anggota
Hakim Ketua
Ttd
Ttd
Willem Djari,SH.
Edi Widodo,SH.MHum.
Ttd
H.Syamsul Ali,SH.MH. Panitera Pengganti
Ttd
Doddy Hermayadi,SH.MH.
Perincian biaya perkara : 1. Biaya Materai ..............… Rp.
6.000,-
2. Biaya Redaksi putusan … Rp.
5.000,-
3. Biaya Pemberkasan ……. Rp.139.000,Jumlah ……………………… Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
Halaman 11 dari 11 halaman. Putusan Nomor 482/Pdt/2014/PT.Bdg.