PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

P U T U S A N Nomor 477/PDT/2016/PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----------------------------------------------------------------1. BOSCO DE ROSARI, beralamat di Jalan Kasuari No. 127 Rt. 03/o6 Kampung Sasak, Kel. Limo, Kota Depok. Selanjutnya memberi Kuasa Insidentil kepada PHILIPUS DE ROSARI, tempat/tanggal lahir Surabaya, 16 Agustus 1970, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Karyawan BUMN, beralamat di Jalan Kwini 8 RT.004 RW. 001 Kel. Senen Kecamatan Senen Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Izin Insidentil Nomor 18/IZ/HK/2014/PN.DPK. tanggal 28 November 2014.; ---------2. M A R Y U N I, beralamat di Jalan Pelikan VIII Rt. 03/06 Kampung Sasak, Kelurahan Limo, Kota Depok.; ----------------------------------------3. U B A T, beralamat Rt. 03/06 Kampung Sasak, Kelurahan Limo, Kota Depok; ----------------------------------------------------------------------Selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding semula Para Turut Terlawan; Lawan : JANNES PETER SIAHAAN, alamat Jl. Srikaya Raya No. 18 Rt.001/009, Kota Baru-Bekasi Barat, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Pelawan; --------------------------------------------------------Dan : PT. MEGAPOLITAN DEVELOPMENTS Tbk, beralamat di The Bellagio Residence Jalan Kawasan Mega Kuningan Barat Kav. E.4 No. 3 Kuningan Timur, Setiabudi Jakarta 12960 Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama AG. AGUS SETYO PURWOKO, SH. Advokat pada kantor hukum Purwoko & Associates, lawyers berkantor di Komplek Rukan Permata Senayan Blok E No. 37, Jl. Tentara Pelajar Raya, Jakarta 12210. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal

25

Juli

2014,

yang

telah

didaftarkan

di

Halaman 1 dari 34 halaman putusan Nomor 477/PDT/2016/PT BDG

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 26 Agustus 2014 di bawah Nomor 269/SK/Pdt/2014/PN.Dpk. Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula Terlawan; ------------------------------------------------------------------Pengadilan Tinggi tersebut; --------------------------------------------------------Membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi

Jawa Barat tanggal

17 Oktober 2016, Nomor 477/PEN/PDT/2016/PT.BDG tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini; ----------------------------Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini; -------------------------------------------------------------------------------TENTANG DUDUK PERKARANYA Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat perlawanan tertanggal 7 Juli 2014, telah mengajukan perlawanan terhadap Terlawan dan Turut Terlawan dengan dalil-dalil perlawanan sebagaimana terurai sebagai berikut : 1. Bahwa Pelawan adalah PEMILIK SAH UNTUK HAK PAKAI BIDANG TANAH seluas 400 m² berdasarkan bukti pembelian tanah hak pakai dari abdul Hamid, serta beberapa surat pelengkap yang mendukung keberadaan hak atas nama pemilik

berupa girik tercatat C. 661 Persil 946

nama

pemilik H. Dugul bin Nisem/H. Domih Bin Dugul luas ± 13.000 m² dan surat Pemberitahuan Pajak terhutang /SPPT atas nama : Abdul Hamid, yang terletak di

Rt.03/Rw. 06 Kampung sasak, kelurahan Limo Kota Depok.

Terlampir. Mengajukan permohonan perlawanan tersebut diatas; -------------2. Bahwa pelawan adalah PEMILIK SAH UNTUK HAK PAKAI atas bidang tanah yang terletak di Rt.03/Rw. 06 Kampung sasak, Kelurahan Limo Kota Depok, dengan batas-batas sebagai berikut : ---------------------------------------Sebelah Barat

: Kali Grogol

Sebelah Utara

: Rumah Bosco

Sebelah Timur

: Pemilik Tanah Hak Pakai Hamdani

Sebelah Selatan

: Pipa Gas Pertamina

3. Bahwa tanah untuk hak pakai pelawan merupakan tanah milik adat H. Dugul Bin Nisem /H. Domih Bin Dugul, C. 661 Persil 946, luas 3480 m2 tidak pernah

dijual/dialihkan

kepada

PT.

Megapolitan

Developments

berdasarkan surat keterangan Riwayat Tanah No: 594/225/VI/2014 yang ditandatangani Kepala Kelurahan Limo; ------------------------------------------------


4. Sebagaimana dalam Perkara Perdata Putus : 25 Juni 2008 Pen 04/Pen.Pdt/Aanm.Eks/2014/PN.Dpk.Jo.Nomor

103/PDT.G/2007/PN.Dpk.

Jo.No.175/PDT/2009/PT.Bdg. Jo Nomor : 721 K/PDT/2010.

Adalah

didalamnya meliputi juga tanah milik hak pakai Pelawan berdasarkan bukti kepemilikan bidang tanah hak pakai, yang terletak di

Rt.03/Rw. 06

Kampung sasak, kelurahan Limo Kota Depok. juga masuk dalam bukti kepemilikan Pemohon Eksekusi HGB 527/GS 2135 tahun 1989 Seluas ± 371.684 m² dalam perkara tersebut dengan batas-batas sebagai berikut : --Sebelah Barat

: Kali Grogol

Sebelah Utara

: PT. Megapolitan Developments

Sebelah Timur

: PT.Megapolitan Developments

Sebelah Selatan

: PT.Megapolitan Developments

5. Bahwa selanjutnya terlawan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Depok dalam perkara tersebut No.103/Pdt.G/2007/PN.Dpk yang ditujukan kepada turut terlawan I/termohon Eksekusi tanpa mengikutsertakan Pelawan selaku pemilik hak pakai dari bidang tanah yang tercatat atas nama pemilik asal, H. Dugul Bin Nisem/H. Domih Bin Dugul C. 661, Persil 946 seluas 3480 m² dan terhadap perkara tersebut telah diputus pada tingkat kasasi Makamah Agung RI. 30 Agustus 2010, Nomor : 721 K/PDT/2010.

Jo

04/Pen.Pdt/Aanm.Eks/2014/PN.Dpk.

Jo.

No.175/PDT/2009/PT.Bdg. Nomor 103/PDT.G/2007/PN.Dpk. Jo

yang

sudah mempunyai kekuatan hukum Tetap, hingga terbit PENETAPAN PENGADILAN NEGERI No : 04/Pen.Pdt/Aanm.Eks/2014/PN.Dpk. Jo. 103/PDT.G/2007/PN.Dpk.

Jo

No.175/PDT/2009/PT.Bdg.

Jo.

721

K/PDT/2010; ----------------------------------------------------------------------------------6. Bahwa terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Depok, No : 04/Pen. Pdt/Aanm.Eks/2014/PN.Dpk.

Jo.

103/PDT.G/2007/PN.Dpk.

175/PDT/2009/PT.Bdg. Jo. 721 K/PDT/2010.

Jo.

No.

Pelawan sangat keberatan

karena penetapan tersebut sangat merugikan pelawan, yaitu pelawan akan kehilangan seluas tanahnya seluas 400 m²; ------------------------------------------7. Adapun keberatan pelawan terhadap penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Depok, berdasarkan hal-hal sebagai berikut : -----------------------------7. 1. Yang Mulia majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara aquo bahwa PEMILIK ASAL H. DUGUL BIN NISEM/H.DOMIH C.661 PERSIL 946, LUAS 3480 M2 bidang tanahnya dipergunakan sebagai hak pakai oleh pelawan Eksekusi dan Turut Terlawan I/Termohon


Eksekusi, Turut Terlawan II/Termohon Eksekusi, Turut Terlawan III/ Termohon Eksekusi, belum pernah megalihkan hak kepemilikan tanahnya kepada Terlawan/Termohon Eksekusi berdasarkan surat riwayat tanah 594/223/VI/2014 tertanggal 17 Juni 2014 yang dibuat oleh Kepala Kelurahan Limo, dan surat keterangan Lurah tertanggal 29 Februari 2008 No : 594/48 – Pem. 7. 2. Bahwa dalam gugatan aquo terdahulu yang dimohonkan penetapan eksekusi tersebut diatas, terlawan/pemohon Eksekusi sama sekali tidak menyebutkan dengan jelas batas – batas asal muasal warkah HGB 527/GS 2135 tahun 1989 seluas ± 371.684 m² yang telah berakhir pada tahun 5 – 10 – 2010 , sesuai petunjuk yang yang tertulis didalam HGB 527 bahwa berasal dari : Bekas Tanah Milik adat Leter C. No. 9 , P .135 D.III dan lain-lain (77 Persil , 77 Orang) berdasarkan dictum pertama maka data fisik tidak sesuai dengan kondisi fisik dilapangan. 7. 3. Bahwa dalam gugatan Aquo terdahulu yang dimohon penetapannya eksikusi tidak dilakukan pemeriksaan setempat (PS) dan atau/sidang lapangan pada perkara tersebut, maka keputusan tersebut telah terjadi tumpang tindih dengan HGB dan atau GS lainnya, karena batas-batas yang ditetapkan tidak benar; DALAM PROVISI : -------------------------------------------------------------------------------Menyatakan

menghentikan

atau

menunda

eksekusi

perintah

untuk

melaksanakan pengosongan tanah milik Pelawan dan Turut terlawan I, Turut Terlawan II, turut Terlawan III berdasarkan bukti Girik tercatat

C. 661, Persil

946, atas nama : H. Dugul Bin Nisem/H. Domih, seluas 3.480 m² dan surat Pemberitahuan Pajak terhutang /SPPT, serta beberapa surat pelengkap yang mendukung keberadaan hak milik kami diatas tanah yang masuk dalam perkara tersebut, yang terletak di Rt.03/Rw. 06 Kampung sasak, kelurahan Limo Kota Depok, sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap; ----------------------------------DALAM POKOK PERKARA : -----------------------------------------------------------------1. Mengabulkan permohonan Pelawan untuk seluruhnya; ---------------------------2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar; --------------------3. Menyatakan Pelawan adalah pemilik sah atas tanah yang menjadi objek sengketa,yang berasal dari bukti Girik tercatat

C. 661, Persil 946 atas

nama : H. Dugul Bin Nisem/H. Domih, seluas 3.480 m² dan surat Pemberitahuan Pajak terhutang /SPPT , serta beberapa surat pelengkap


yang mendukung keberadaan hak milik kami diatas tanah yang masuk dalam perkara tersebut dengan batas-batas sebagai berikut; -------------------

Sebelah Barat

: Kali Grogol

Sebelah Utara

: Jalan /Mursalih Bin Mesir

Sebelah Timur

:Tanah Milik Sainan

Sebelah Selatan

: Tanah Milik H. Dugul

4. Menyatakan

Penetapan

Eksekusi

Pengadilan

Negeri

Depok

No

:

04/Pen.Pdt/Aanm.Eks/2014/PN.Dpk.Jo. 103/PDT.G/2007/PN.Dpk. Jo No. 175/PDT/2009/PT.Bdg.Jo. 721 K/PDT/2010. Batal demi hukum atau dapat dibatalkan setidak-tidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat; -------------------------------------------------------------------------------5. Menghukum Terlawan untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini; -------------------------------------------------------------------------------------Atau apabila Pengadilan Negeri Depok berpendapat lain mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono); -----------------------Menimbang, bahwa atas perlawanan Pelawan tersebut, Terlawan telah mengajukan eksepsi dan jawaban, yang pada pokoknya sebagai berikut : ---------DALAM KONPENSI Dalam Eksepsi 1. A. Perlawanan terhadap Turut Terlawan I, Turut Terlawan II dan

Turut

Terlawan III adalah salah pihak (error in personae). ---------------------------------Bahwa dalam Perlawanan ternyata Pelawan tidak menguraikan: ----------------(i) adanya hubungan hukum yang telah terjadi antara Pelawan dengan Turut Terlawan I, Pelawan dengan Turut Terlawan II dan Pelawan dengan Turut Terlawan III; dan ------------------------------------------------------------------(ii) fakta atau keterangan yang mengungkapkan adanya keterkaitan atau relevansinya antara Pelawan dengan Turut Terlawan I, Pelawan dengan Turut Terlawan II dan Pelawan dengan Turut Terlawan III; -------------------yang dapat dijadikan dasar hukum bagi Pelawan untuk menarik dan menjadikan Turut Terlawan I, Turut Terlawan II dan Turut Terlawan III sebagai para pihak (selaku para turut terlawan) yang sah dalam Perlawanan a quo, dengan demikian maka tidak ada dasar hukum bagi Pelawan untuk menarik dan melibatkan Turut Terlawan I, Turut Terlawan II dan Turut Terlawan III sebagai pihak-pihak dalam Perlawanan a quo. Karenanya Perlawanan terhadap Turut Terlawan I, Turut Terlawan II dan Turut Terlawan III adalah salah pihak (error in personae). --------------------Halaman 5 dari 34 halaman putusan Nomor 477/PDT/2016/PT BDG

B.

Selanjutnya dalam bagian No. 1 Perlawanan dikemukakan bahwa Pelawan memperoleh tanah seluas 400 M2 berdasarkan bukti pembelian tanah hak pakai dari Abdul Hamid selaku penjual. ------------------------------------------Seharusnya Pelawan terlebih dahulu menggugat Sdr. Abdul Hamid selaku pihak penjual untuk bertanggung jawab atas potensi kerugian yang akan diderita oleh Pelawan dengan adanya penetapan eksekusi Pengadilan Negeri Depok; atau setidak-tidaknya menarik dan menjadikan Sdr. Abdul Hamid sebagai pihak dalam Perlawanan. Namun kenyataanya dalam Perlawanan, Pelawan tidak menarik dan menjadikan Sdr. Abdul Hamid sebagai pihak; karenanya Perlawanan menjadi salah pihak (error in persona) atau setidak-tidaknya menjadi kurang pihak. -------------------------------Berdasarkan dalil-dalil dan uraian tersebut di atas, Terlawan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa perkara a quo untuk menolak atau setidak-tidaknya menyatakan Perlawanan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). --------------------

2. Perlawanan adalah Obscuur Libel A. Dasar hukum tidak jelas Bahwa dasar hukum kepemilikan yang dipakai oleh Pelawan dalam mengajukan Perlawanan TIDAK JELAS karena: -----------------------------------------------(i) di satu bagian Pelawan menyebutkan dasar hukum kepemilikan tanahnya seluas 400 M2 adalah pembelian tanah hak pakai dari Sdr. Abdul Hamid TANPA MENYEBUTKAN: nomor akta, tanggal, bulan dan tahun penandatanganan Akta Jual Beli Tanah serta nama PPAT yang membuat Akta Jual Beli Tanah hak pakai tersebut; dan ----------------------------------(ii) dibagian lain, Pelawan mengemukakan bahwa keberadaan hak atas nama Pelawan didukung oleh surat berupa Girik C 661 Persil 946 atas nama H. Dugul bin Nisem/H. Domih bin Dugul seluas +13.000 M2 dan SPPT atas nama Sdr. Abdul Hamid, yang terletak di RT 03, RW 06, Kampung Sasak, Kelurahan Limo, Kota Depok; -------------------------------------------------Namun dalam Perlawanan, Pelawan tidak menguraikan/menjelaskan mengenai dasar hukum dan dokumen pengalihan apa yang mendasari Halaman 6 dari 34 halaman putusan Nomor 477/PDT/2016/PT BDG

telah terjadinya pengalihan tanah hak pakai dari H. Dugul bin Nisem/H. Domih bin Dugul selaku pemegang Girik kepada Sdr. Abdul Hamid selaku pemegang SPPT, sehingga Sdr. Abdul Hamid berwenang dan berhak untuk mengalihkan tanah hak pakai kepada Pelawan dan karenanya pengalihan tanah hak pakai dari Abdul Hamid kepada Pelawan juga sah menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dengan demikian yang menjadi dasar hukum kepemilikan hak atas tanah seluas 400 M2 tersebut oleh Pelawan dan kemudian dijadikan dasar hukum oleh Pelawan untuk mengajukan Perlawanan adalah DASAR HUKUM YANG TIDAK JELAS. --------------------------------------------------------------------------------Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Reg. No. 294 K/Sip/1971, tanggal 7 Juli 1971, mensyaratkan bahwa, “gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum”. ----------------------------------------Karenanya berdasarkan Yurisprudensi tersebut, apabila Pelawan tidak dapat membuktikan: ---------------------------------------------------------------------dasar hukum dan dokumen pengalihan apa yang menjelaskan keabsahan pengalihan hak pakai atas tanah dari H. Dugul bin Nisem/H. Domih bin Dugul selaku pemegang Girik kepada Abdul Hamid selaku pemegang SPPT, dan antara Abdul Hamid dengan Pelawan maka antara Pelawan dan H. Dugul bin Nisem/H. Domih bin Dugul atau antara Pelawan dan Abdul Hamid tidak mempunyai hubungan hukum, dengan demikian Pelawan tidak mempunyai dasar hukum untuk mengajukan Perlawanan terhadap Terlawan. ------------------------------------B. Obyek Perlawanan tidak jelas Bahwa Pelawan dalam bagian No. 2 Perlawanan mengemukakan bahwa tanah miliknya seluas 400 M2 yang terletak di RT 03, RW 06, Kampung Sasak, Kelurahan Limo, Kota Depok mempunyai batas-batas: --------------------------sebelah Barat

: Kali Grogol

sebelah Utara

: Rumah Bosco (Turut Tergugat I)

sebelah Timur


sebelah Selatan : Pipa Gas Pertamina


Namun dibagian No. 7 Perlawanan, Pelawan mengemukakan bahwa “Pelawan sangat keberatan karena penetapan tersebut sangat merugikan pelawan yaitu pelawan akan kehilangan tanahnya seluas 1000 M2” Bahwa dari kedua uraian yang Pelawan kemukakan dalam Perlawanan terdapat

perbedaan

signifikan

luasan

tanah

yang

menjadi

obyek

Perlawanan karenanya OBYEK PERLAWANAN MENJADI TIDAK JELAS (KABUR). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C. Posita dan Petitum tidak bersesuaian Dalam Perlawanan dikemukakan bahwa yang mendasari pengajuan Perlawanan adalah kepemilikan tanah Pelawan seluas 400 M2 yang berasal dari pembelian tanah hak pakai oleh Pelawan dari Sdr. Abdul Hamid dengan surat Girik C No. 661 Persil 946 atas nama H. Dugul bin Nisem/H. Domih bin Dugul seluas +13.000 M2, dengan batas-batas: -----------------------------------------------

sebelah Barat

: Kali Grogol

sebelah Utara

: Rumah Bosco (Turut Tergugat I)

sebelah Timur


sebelah Selatan :Pipa Gas Pertamina

Namun dalam petitum, Pelawan mengajukan tututan (petitum) sebagai berikut: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dalam Provisi Menyatakan

menghentikan

atau

menunda

eksekusi

perintah

untuk

melaksanakan pengosongan tanah milik Pelawan dan Turut Terlawan I berasal dari bukti Girik tercatat C. 1163 Persil 17 atas nama Umar Goum Saba seluas 1000 M2 ... dst -----------------------------------------------------------------------------Dalam Pokok Perkara 1.

Mengabulkan ... dst

2.

Menyatakan ... dst

3.

Menyatakan Pelawan adalah pemilik sah atas tanah yang menjadi obyek sengketa yang berasal dari bukti Girik tercatat C. 1163 Persil 17 atas nama H. Umar Goum Saba seluas 1000 M2 ... dst dengan batas-batas sebagai berikut: ----------------------------------------------------------------------------------

sebelah Barat

: Kali Grogol


sebelah Utara

: Jalan/Mursalih bin Mesir

sebelah Timur

: Tanah Milik Sainan

sebelah Selatan : Tanah milik H. Dugul

Dari uraian posita dan petitum tersebut di atas maka sangatlah jelas diketahui bahwa antara posita dan petitum dalam Perlawanan TIDAK BERSESUAIAN dan BAHKAN BERBEDA SAMA SEKALI ; ----------------------------Berdasarkan dalil-dalil dan uraian tersebut di atas, Terlawan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa perkara aquo untuk menolak atau setidak-tidaknya menyatakan Perlawanan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). -------------------------------------------------------------------------3. Perlawanan adalah salah obyek (error in objecto). Bahwa bidang tanah yang akan dieksekusi oleh Terlawan terhadap Turut Terlawan I, Turut Terlawan II dan Turut Terlawan III berdasarkan Penetapan

Ketua

Pengadilan

Negeri

Depok

No.

04/Pen.Pdt/Aanm.Eks/2014/PN. Dpk. Jo. No. 103/Pdt.G/2007/PN.Dpk. Jo. No. 175/PDT/2009/ PT.Bdg. Jo. No. 721 K/PDT/2010 tanggal 22 April 2014 dengan rincian sebagai berikut: ----------------------------------------------------------a. Tanah seluas kurang lebih 400 M2 (empat ratus meter persegi) yang dikuasai oleh Turut Terlawan I, yang di atasnya telah berdiri bangunan rumah tinggal yang terletak di Rencana Jalan Kasuari, Perumahan Graha Cinere, Kelurahan Limo, Kecamatan Limo, Kota Depok, dengan batas-batas sebagai berikut: ---------------------------------------------------------

sebelah Barat : Kali Grogol

-

sebelah Timur : Tanah milik PT Megapolitan Development

-

sebelah Selatan:Tanah milik PT Megapolitan Development

-

sebelah Utara : Tanah Milik PT Megapolitan Development

b. Tanah seluas kurang lebih 250 M2 (dua ratus lima puluh meter persegi) yang dikuasai oleh Turut Terlawan II, yang di atasnya telah berdiri bangunan rumah tinggal terletak di Jalan Pelikan VIII, Perumahan Graha Cinere, Kelurahan Limo, Kecamatan Limo, Kota Depok dengan batas-batas sebagai berikut: ---------------------------------------------------------

sebelah Barat: Tanah Milik PT Megapolitan Development

-

sebelah Timur: Tanah milik PT Megapolitan Development

-

sebelah

Selatan:Rencana

Jalan

Pelikan

VIII/Tanah

Milik

PT

Megapolitan Development Halaman 9 dari 34 halaman putusan Nomor 477/PDT/2016/PT BDG

- sebelah Utara: Tanah Milik PT Megapolitan Development c. Tanah seluas kurang lebih 200 M2 (dua ratus meter persegi)yang dikuasai oleh Turut Terlawan III, yang di atasnya telah berdiri bangunan rumah tinggal yang terletak di Jalan Pelikan VII, Perumahan Graha Cinere, Kelurahan Limo, Kecamatan Limo, Kota Depok dengan batas-batas sebagai berikut: ---------------------------------------------------------

sebelah Barat : Tanah milik PT Megapolitan Development

-

sebelah Timur : Tanah milik PT Megapolitan Development

-

sebelah Selatan :Rencana Jalan Pelikan VIII/ Tanah milik PT Megapolitan Development

-

sebelah Utara : Tanah milik Saudara Sainan.

adalah tanah yang merupakan bagian dari tanah HGB seluas 371.684 M2 milik Terlawan sebagaimana tercantum dalam Sertifikat HGB No. 527 Desa Limo, Gambar Situasi No. 2135/1989 tanggal 11 Februari 1989, terdaftar atas nama Terlawan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor tanggal 6 Oktober 1990. --------------------------------------------------------------------------- (Bukti T-1) dimana tanah-tanah tersebut berasal dari: --------------------------------------------------------------------PELEPASAN BIDANG TANAH ADAT YANG DIMILIKI H.DUGUL BIN NISEM SELUAS 7.865 M2 SESUAI GIRIK NO. 661 PERSIL 946 kepada PT Urecon Utama dengan uraian penjelasan dan uraian fakta-faka dan bukti-bukti sebagai berikut: ------------------------------------------------------------Bahwa sertifikat HGB No. 527 Desa Limo atas nama Terlawan tersebut diterbitkan

oleh

Kepala

Kantor

Pertanahan

Kabupaten

Bogor

berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 534/HGB/BPN/90 tanggal 7 Agustus 1990 tentang Pemberian Hak Guna

Bangunan

atas

nama

PT

Megapolitan

Developments

Corporation yang didalamnya Kepala Badan Pertanahan Nasional memutuskan antara lain: ---------------------------------------------------------------(i)

Menerima pelepasan tanah bekas milik Adat atas nama AMIT bin ISAN dan kawan-kawan yang nomor Girik, letak dan luasnya sebagai dimaksud dalam Daftar Lampiran Keputusan ini dan menyatakan sebagai tanah yang dikuasai langsung oleh Negara.

(ii)

Memberikan kepada PT Megapolitan Developmets berkedudukan di Jakarta, Hak Guna Bangunan atas bidang tanah seluas 371.684 M2 sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi No. 2135/1989 tertanggal 11 Februari 1989. -----------------------------------------------Halaman 10 dari 34 halaman putusan Nomor 477/PDT/2016/PT BDG

--------------------------------------------------------------------------- (Bukti T-2) Bahwa tanah Hak Guna Bangunan seluas 371.684 M2 tersebut di atas (yang tercantum dalam Gambar Situasi No. 2135/1989 tertanggal 11 Februari 1989) adalah berasal dari: --------------------------------------------------

tanah seluas + 334.974 M2 yang telah dibebaskan oleh PT Urecon Utama dari pemilik asal sebanyak 75 orang berdasarkan Daftar Nama-Nama Pemilik Tanah Yang Sudah Dibebaskan PT Urecon Utama Jakarta untuk areal Limo Sasak, Desa Limo, Kecamatan Sawangan Kabupaten Bogor tanggal 21 April 1975, 28 Oktober 1975, 13 Desember 1980, 26 Januari 1981 dan 28 Maret 1981 yang dikeluarkan oleh Lurah/Kepala Desa Limo, yang diketahui oleh Camat Kecamatan Sawangan, Kabupaten Bogor (selanjutnya disebut “Daftar Nama-Nama Pemilik Tanah Yang Sudah Dibebaskan PT Urecon Utama”).------------------------(Bukti T-3, T-4, T-5, T-6 dan T-7) Dimana dalam Daftar Nama-Nama Pemilik Tanah Yang Sudah Dibebaskan PT Urecon Utama tertanggal 21 April 1975 tercantum dan tertulis bahwa BIDANG TANAH ADAT YANG DIMILIKI H.DUGUL BIN NISEM SELUAS 7.865 M2 SESUAI GIRIK NO. 661 PERSIL 946 telah dilepaskan kepada PT Urecon Utama; ----------------------------------------------------------------------------(vide Bukti T-3) dan

-

bidang tanah seluas + 36.117 M2 yang telah dibebaskan oleh Terlawan sendiri berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak yang

dibuat

Sawangan

di

No.

hadapan

Camat/Kepala

594.1/37/V/1990

Wilayah

(selanjutnya

Kecamatan

disebut

”Surat

Pernyataan Pelepasan Hak PT Megapolitan”), ----------------------------------------------------------------------- (Bukti T-8) yang keduanya tercakup dalam Gambar Situasi No. 2135/1989 tertanggal 11 Februari 1989 yang diterbitkan oleh Kepala Seksi Pendaftaran Tanah A.P.B yang bertindak untuk dan atas nama Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bogor P.J. Kepala Kantor Pertanahan, dan yang menjadi Gambar Situasi yang dilampirkan pada sertifikat HGB No. 527 Desa Limo atas nama Terlawan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor tanggal 6 Oktober 1990---------------------------------------------------------------------------------------------------- (Bukti T-9) Bahwa Gambar Situasi No. 2135/1989 tertanggal 11 Februari 1989 tersebut dibuat berdasarkan Gambar Situasi No. 2546/1983 tertanggal


14 April 1983 yang berisi rincian bidang-bidang tanah: -----------------------

Seluas + 334.974 M2 yang telah dibebaskan oleh PT Urecon berdasarkan Daftar Nama-Nama Pemilik Tanah Yang Sudah Dibebaskan PT Urecon Utama; dimana BIDANG TANAH ADAT YANG DIMILIKI H.DUGUL BIN NISEM SELUAS 7.865 M2 SESUAI GIRIK NO. 661 PERSIL 946 YANG TELAH DILEPASKAN tersebut masuk dalam NO. 92 DARI GAMBAR SITUASI NO. 2546/1983 TERTANGGAL 14 APRIL 1983; dan ------------------------------------------

bidang tanah seluas + 36.117 M2 yang telah dibebaskan oleh Terlawan berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak PT Megapolitan ----------------------------------------------- (Bukti T-10)

dan dari Daftar Nama-Nama Pemilik Tanah Yang Sudah Dibebaskan PT Urecon Utama, tertulis dan terbukti bahwa tanah seluas 400 M2 yang dikuasai Turut Terlawan I, 250 M2 dikuasai Turut Terlawan II, 200 M2 dikuasai Turut Terlawan III, berasal dari: ------------------------------------------PELEPASAN BIDANG TANAH ADAT YANG DIMILIKI H.DUGUL BIN NISEM SELUAS 7.865 M2 SESUAI GIRIK NO. 661 PERSIL 946 kepada PT Urecon Utama ----------------------------------------------------------------------dan merupakan bagian dari tanah seluas 334.974 M2 yang telah dibebaskan oleh PT Urecon Utama. Dimana Tanah-tanah tersebut di atas masuk dalam Daftar tertanggal 21 April 1975 ---(vide Bukti T-3) dan fakta dan bukti tersebut juga diperkuat oleh: -------------------------------------(i)

Surat Keterangan Pemerintah Desa Limo Kecamatan Sawangan, Depok tanggal 12 Oktober 1093 yang diketahui oleh Camat Kecamatan Sawangan; dan ---------------------------------------------------

(ii)

Surat Diresi PT Urecon Utama No. 034/DIR/UR/IX/2002 tanggal 30 September 2007 yang ditujukan kepada Terlawan. -------------------------------------------------------------------- (Bukti T-11 dan T-12)

Bahwa berdasarkan Akta Pelimpahan/Penglepasan Hak Atas Tanah No. 3 tanggal 3 Februari 1984 yang dibuat di hadapan Hulman Sipahutar, SH., notaris di Jakarta, PT Urecon Utama selaku pemilik tanah seluas 334.974 M2 telah menyerahkan dan melepaskan segala hak dan kepentingan atas tanah seluas 334.974 M2 tersebut kepada Negara untuk kepentingan PT Megapolitan Developments Corporation dan karenanya PT Megapolitan Developments Corporation (Terlawan) menjadi

pihak

yang

berhak

menjalankan

segala

tindakan

baik

pengurusan maupun kepemilikan atas tanah-tanah tersebut di atas. -------


------------------------------------------------------------------------- (Bukti T-13) Bahwa bidang-bidang tanah yang tercantum Daftar Nama-Nama Pemilik Tanah Yang Sudah Dibebaskan PT Urecon Utama dan Surat Pernyataan Pelepasan Hak PT Megapolitan kemudian dijadikan lampiran dari Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 534/HGB/BPN/90 tanggal 7 Agustus 1990 tentang Pemberian Hak Guna

Bangunan

atas

nama

PT

Megapolitan

Developments

Corporation, yang menjadi dasar penerbitan sertifikat HGB No. 527 Desa Limo atas nama Terlawan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor tanggal 6 Oktober 1990 -----------------(vide Bukti T-2) Berdasarkan dalil-dalil, fakta-fakta dan bukti-bukti di atas maka terbukti bahwa: --------------------------------------------------------------------------------------tanah seluas tanah seluas 400M2 (yang dikuasai Turut Terlawan I), tanah seluas 250 M2 (yang dikuasai Turut Terlawan II), dan tanah seluas 200 M2 (yang dikuasai Turut Terlawan III) adalah milik Terlawan yang berasal dari PELEPASAN BIDANG TANAH ADAT YANG DIMILIKI H.DUGUL BIN NISEM SELUAS 7.865 M2 SESUAI GIRIK NO. 661 PERSIL 946 dan merupakan bagian dari tanah adat seluas + 334.974 M2 yang telah dibebaskan oleh PT Urecon Utama, yang kemudian oleh PT Urecon Utama telah diserahkan dan dilepaskan kepada Negara untuk kepentingan Terlawan dan selanjutnya oleh Terlawan bersama dengan tanah yang telah dibebaskan oleh Terlawan sendiri seluas + 36.117 M2 dimohonkan hak kepada dan diberikan oleh Badan Pertanahan Nasional kepada Terlawan: Hak Guna Bangunan atas bidang tanah seluas 371.684 M2 sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi No. 2135/1989 tertanggal 11 Februari 1989 sebagaimana tercantum dalam Sertifikat HGB No. 527 Desa Limo atas nama Terlawan. ------------------Dalil-dalil, bukti-bukti, dan fakta-fakta di atas juga telah menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa perkara No. 103/Pdt.G/2007/PN.Dpk seperti tercantum dalam halaman 21 dan 22 Putusan 103/Pdt.G/2007/PN.Dpk tanggal 25 Juni 2008 yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht van Gewisjde) dan karenanya telah menjadi fakta hukum ---------------------------------------------------------------------------------------------------- (Bukti T-14) Karenanya dalil dan klaim Pelawan yang menyatakan bahwa Pelawan adalah pemilik sah atas tanah yang menjadi obyek sengketa yang berasal dari bukti Girik tercatat C. 1163 PERSIL 17 ATAS NAMA H.


UMAR GOUM SABA seluas 1000 M2 dengan batas-batas sebagai berikut: --------------------------------------------------------------------------------------

sebelah Barat

: Kali Grogol

sebelah Utara

: Jalan/Mursalih bin Mesir

sebelah Timur

: Tanah Milik Sainan

sebelah Selatan : Tanah milik H. Dugul

adalah TIDAK BENAR DAN TIDAK BERDASARKAN BUKTI-BUKTI, FAKTA-FAKTA YANG KUAT serta SALAH OBYEK (error in objecto). Berdasarkan dalil-dalil dan uraian tersebut di atas, Terlawan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa perkara aquo untuk menolak atau setidak-tidaknya menyatakan Perlawanan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). --------------------------------------------------------------------------------------------------Bahwa namun demikian, seandainya Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo tidak sependapat dengan Terlawan,

maka kami sampaikan Jawaban

sebagai berikut: ------------------------------------------------------------------------------------Dalam Pokok Perkara: ------------------------------------------------------------------------1. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam Eksepsi tersebut di atas mohon dianggap sebagai satu kesatuan tidak terpisahkan dengan halhal yang kami kemukakan dalam pokok perkara di bawah ini. ------------------2. Terlawan dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Perlawanan Pelawan kecuali yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Terlawan. ---------------3. Bahwa tanah seluas 400M2 (yang dikuasai Turut Terlawan I), tanah seluas 250 M2 (yang dikuasai Turut Terlawan II), dan tanah seluas 200 M2 (yang dikuasai Turut Terlawan III) adalah milik Terlawan yang berasal dari PELEPASAN BIDANG TANAH ADAT YANG DIMILIKI H.DUGUL BIN NISEM SELUAS 7.865 M2 SESUAI GIRIK NO. 661 PERSIL 946 sesuai Daftar tertanggal 21 April 1975 dan merupakan bagian dari tanah adat seluas + 334.974 M2 yang telah dibebaskan oleh PT Urecon Utama, yang kemudian oleh PT Urecon Utama telah diserahkan dan dilepaskan kepada Negara untuk kepentingan Terlawan dan selanjutnya oleh Terlawan bersama dengan tanah yang telah dibebaskan oleh Terlawan sendiri seluas + 36.117 M2 dimohonkan hak kepada dan diberikan oleh Badan Pertanahan Nasional kepada Terlawan: ---------------------------------------------------------------Hak Guna Bangunan atas bidang tanah seluas 371.684 M2 sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi No. 2135/1989 tertanggal 11 Februari 1989 sebagaimana tercantum dalam Sertifikat HGB No. 527 Desa Limo


atas nama Terlawan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor tanggal 6 Oktober 1990------------------------ sebagaimana didukung oleh dalil-dalil, fakta-fakta dan bukti-bukti yang telah kami kemukakan pada bagian No. 3 EKSEPSI di atas, DAN BUKAN BERASAL DARI: -------------------------------------------------------------------------------------------bukti Girik tercatat C. 1163 Persil 17 atas nama H. Umar Goum Saba seluas 1000 M2 seperti yang didalilkan dan diklaim oleh Pelawan. ---------------------4. Kepemilikan Tanah-tanah Terlawan yang dikuasai Para Turut Terlawan dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Negeri Depok Dalil-dalil, fakta-fakta dan bukti-bukti kepemilikan hak atas bidang-bidang tanah oleh Terlawan di atas juga telah menjadi pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa perkaraperkara: ----------------------------------------------------------------------------------------(i) No. 103/Pdt.G/2007/PN.Dpk seperti tercantum dalam halaman 21 dan 22 Putusan No. 103/Pdt.G/2007/PN.Dpk tanggal 25 Juni 2008 yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht van Gewisjde) dan karenanya telah menjadi fakta hukum. ---------------------------------------------------------------------------------------------------(vide Bukti T-14) (ii) No. 954/Pid.B/2007/PN.Dpk seperti tercantum dalam halaman 38 Putusan No. 954/Pid.B/2007/PN.Dpk tanggal 14 Mei 2008 yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht van Gewisjde) dan karenanya telah menjadi fakta hukum; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (Bukti T-15) 5. Bahwa sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo. Pasal 32 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, maka sertifikat HGB No. 527 Desa Limo atas nama Terlawan sudah merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya. -------------------------------Selain itu, hukum Agraria Republik Indonesia juga menganut “asas konstitutif” artinya sertifikat hak atas tanah merupakan tanda bukti yang kuat bagi kepemilikan tanah oleh pemegang hak yang namnya tertera dalam Sertifikat tanah tersebut. ----------------------------------------------------------Karenanya Terlawan sebagai pemegang Sertifikat HGB No. 527 Desa Limo haruslah dilindungi oleh Negara dan kepemilikan hak atas tanah HGB sebagaimana tercantum dalam sertifikat HGB No. 527 Desa Limo oleh Terlawan haruslah ditegakan dan dikuatkan oleh hukum. -------------------------


6. Bahwa dalil No. 3 Perlawanan yang menyatakan bahwa tanah adat dengan No. GIRIK NO. 661 PERSIL 946 atas nama H.DUGUL BIN NISEM tidak pernah dialihkan kepada Terlawan adalah TIDAK BENAR DAN TIDAK MENDASAR karena: -----------------------------------------------------------------------Dari Daftar Nama-Nama Pemilik Tanah Yang Sudah Dibebaskan PT Urecon Utama tertanggal 21 April 1975, tertulis dan terbukti bahwa H.DUGUL BIN NISEM telah melepaskan SEBIDANG TANAH ADAT YANG DIMILIKINYA SELUAS 7.865 M2 SESUAI GIRIK NO. 661 PERSIL 946 kepada PT Urecon Utama; -----------------------------------------------------------------------------------------tanah mana merupakan bagian dari tanah seluas 334.974 M2 yang telah dibebaskan oleh PT Urecon Utama, yang kemudian oleh PT Urecon Utama berdasarkan Akta Pelimpahan/Penglepasan Hak Atas Tanah No. 3 tanggal 3 Februari 1984 yang dibuat di hadapan Hulman Sipahutar, SH., notaris di Jakarta, tanah seluas 334.974 M2 telah diserahkan dan dilepaskan

kepada

Negara

untuk

kepentingan

PT

MEGAPOLITAN

DEVELOPMENTS Tbk (Terlawan) dan selanjutnya oleh Terlawan bersama dengan tanah yang telah dibebaskan oleh Terlawan sendiri seluas + 36.117 M2 dimohonkan hak kepada dan diberikan oleh Badan Pertanahan Nasional kepada Terlawan: ----------------------------------------------------------------------------Hak Guna Bangunan atas bidang tanah seluas 371.684 M2 sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi No. 2135/1989 tertanggal 11 Februari 1989 sebagaimana tercantum dalam Sertifikat HGB No. 527 Desa Limo atas nama Terlawan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor tanggal 6 Oktober 1990. -------------------------------------------Dengan demikian SECARA TIDAK LANGSUNG SEBIDANG TANAH ADAT SELUAS 7.865 M2 SESUAI GIRIK NO. 661 PERSIL 946 atas nama H.DUGUL BIN NISEM, telah dialihkan kepada PT MEGAPOLITAN DEVELOPMENTS Tbk (TERLAWAN) melalui PT URECON UTAMA dan karenanya tanah seluas 400M2 (yang dikuasai Turut Terlawan I), tanah seluas 250 M2 (yang dikuasai Turut Terlawan II), dan tanah seluas 200 M2 (yang dikuasai Turut Terlawan III) adalah milik Terlawan (yang berasal dari pelapasan SEBIDANG TANAH ADAT YANG DIMILIKINYA SELUAS 7.865 M2 SESUAI GIRIK NO. 661 PERSIL 946 oleh H.DUGUL BIN NISEM kepada PT Urecon Utama). -------------------------------------------------------------7. Bahwa dalil No. 6 Perlawanan yang manyalahkan bahwa Terlawan tidak mengikutsertakan

Pelawan

sebagai

pihak

dalam

perkara

No.

103/Pdt.G/2007/PN.Dpk adalah TIDAK BENAR DAN TIDAK MENDASAR,


karena Terlawan sebagai Penggugat tidak ada kepentingannya/sangkut pautnya dengan Pelawan berkaitan dengan tanah sengketa yang dijadikan pokok sengketa dalam perkara No. 103/Pdt.G/2007/PN.Dpk tersebut. ------Namun demikian Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia telah memberikan hak kepada siapa saja (termasuk Pelawan) untuk membela serta mempertahankan kepentingan dan haknya dalam setiap perkara di hadapan pengadilan. -----------------------------------------------------------------------Oleh karena itu jika Pelawan merasa berkepentingan untuk membela dan mempertahankan hak dan kepentingannya maka SEHARUSNYA Pelawan mengajukan permohonan untuk masuk menjadi pihak (intervensi) kepada

Majelis

Hakim

103/Pdt.G/2007/PN.Dpk

yang

tersebut.

memeriksa

Namun

faktanya,

perkara

No.

Pelawan

tidak

melakukan intervensi, hal ini membuktikan bahwa sebenarnya Pelawan tidak mempunyai dasar hukum dan kepentingan untuk menjadi pihak dalam perkara No. 103/Pdt.G/2007/PN.Dpk tersebut. --------------------------------------Maka berdasarkan segala apa yang kami telah kami uraikan di atas, sudilah kiranya Pengadilan Negeri Depok c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berkenan memutuskan: -------------------------------------------------------------------DALAM KONPENSI: DALAM EKSEPSI: 1. Menerima eksepsi Terlawan untuk seluruhnya; -------------------------------------2. Menyatakan Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); --------------------------------------------------------------3. Menghukum Pelawan untuk membayar seluruh biaya perkara; -----------------DALAM POKOK PERKARA: 1.

Menolak Perlawanan yang diajukan Pelawan untuk seluruhnya; ------------

2.

Menghukum Pelawan untuk membayar seluruh biaya perkara. --------------

Apabila Pengadilan Negeri Depok berpendapat lain, maka: ----------------------SUBSIDAIR: ---------------------------------------------------------------------------------------Dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono). ------------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa atas perlawanan Pelawan tersebut, Turut Terlawan I telah mengajukan jawaban, yang pada pokoknya sebagai berikut : -------------------A. HUBUNGAN DAN DASAR HUKUM PERLAWANAN. 1. Tanah milik Turut Terlawan I dan Pelawan adalah tanah garapan semenjak tahun 2005, milik H. Dugul dengan membeli dari H.Mursali,


setelah semenjak tahun 1974 menguasai garapan bidang tanah tersebut dari H.Domih selaku ahli waris dan kuasa dari ahli waris (alm.) H.Dugul bin Nisem. ----------------------------------------------------------------------------------------2. Tanah Milik ada No : Girik C.661/Persil 946 Desa Limo luas 13.000 m2 Atas nama pemilik asal : H.Dugul Bin Hisem terpotong Jalur Pipa Gas, Tanah Milik PT.Pertamina dan menjadi 2 bagian lokasi terpotong Kali Grogol sebelah Barat kali luas + 10.000 m2 dan sebelah Timur kali Grogol seluas 3.480 m2 sesuai yang tercantum di girik. -----------------------------------3. Bahwa bidang tanah + 13.000 m2 No. C.661/Persil 946. Sebagaimana telah terjual kepada PT.URECON UTAMA melalui H.Naman/H.Mursalih seluas 7865 m2 dan tersisa 5.135 m2. --------------------------------------------------4. Surat

Keterangan

Riwayat

Tanah

dari

Kelurahan

Limo

No.594/225/VI/2014 TERTANGGAL 17 Juni 2014. -------------------------------5. Bahwa pada tanggal 17 Juni 2014, H.Domih bin Dugul bin Nisem sebagai pemilik tanah tersebut membuat surat peryataan yang menyatakan Bahwa : terhadap bidang-bidang tanah yang telah dijual oleh Bapak H.Mursali, kepada, Maryuni, Muhasim, Bosco De Rosari, Abdul Hakim, dan lainnya seluas 2.500 m2 yang saat ini masing-masing memerlukan legalitas kepemilikan, kami (kuasa ahli waris alm.H.Dugul) siap membantu untuk melengkapi segala sesuatu yang diperlukan pihak pembeli. Diantaranya tanah garapan milik, PELAWAN dan TURUT TERLAWAN I, II dan III. ---------------------------------------------------------------------6. Bahwa TERLAWAN telah digugat oleh ahli waris dan selaku kuasa ahli waris (alm.) H.Dugul bin Nisem yaitu H.Domih bin H.Dugul di Pengadilan Negeri Depok perkara No.147/Pdt.G/2014/PN.Dpk. agenda sidang lanjutan pada tanggal 16 Oktober 2014. ----------------------------------------------7. Dengan tidak dilibatkannya sebagai Turut Tergugat dalam perkara 147/Pdt.G/2014/PN.Dpk., agenda sidang lanjutan pada tanggal 16 Oktober 2014 di Pengadilan Negeri Depok oleh ahli waris dan selaku kuasa ahli waris (alm) H.Dugul bin Nisem) yaitu H.Domih bin H.Dugul tanah yang dimanfaatkan oleh Pelawan dan Turut Terlawan I, sebagai


Tergugat adalah Terlawan. ----------------------------------------------------------------8. Bahwa tanah Garapan milik Pelawan didapat dari oper garapan dari Abdul Hamid merupakan satu bagian menjadi satu hamparan yang tak terpisahkan terkait dengan kepemilikan dari pemilik tanah C.661 Persil 946 yang memahami permasalahan kepemilikan dasar hukum Turut Tergugat I dan Pelawan, sebagai penggarap, maka dalam Perlawanan No.117/Pdt.Plw/2014.PN.Dpk.

Jo.

133/Pdt.G/2007/Pn.Dpk.

Jo.

No.175/Pdt./2009/PT.Bdg Jo. No.721 K/Pdt/2009 tahun 2014, yang telah dikuatkan melalui keputusan Pengadilan Negeri Depok sebagai tanah milik Terlawan. Kuasa ahli waris untuk membela dan mempertahankan untuk kepentingan hak atas tanah selaku pemilik sah, menggugat Terlawan

di

Pengadilan

Negeri

Depok,

Perkara

No.

147/Pdt.G/20014/PN.Dpk. ------------------------------------------------------------------B. DALAM POKOK PERKARA : 1. Keputusan Pengadilan Negeri Depok, tertanggal 25 Juni 2008, menyatakan bahwa Terlawan adalah pemilik sah atas tanah-tanah dengan Hak Guna Bangunan yang terletak di Jalan Kasuari, Jalan Pelikan VIII, dan Jalan Pelikan VII Perumahan Graha Cinere, Kampung Sasak, Kelurahan Limo, Kota Depok, Jawa Barat, sebagai obyek perkara dengan Rician dan batas-batas sebagai berikut : -------------------------------1. Tanah seluas 400 m2 yang dikuasai Turut Terlawan I, (Bosco De Rosari) yang diatasnya telah berdiri bangunan rumah tinggal yang terletak dijalan Kasuari, Perumahan Graha Cinere, Kelurahan Limo, Kecamatan Limo, batas-batas sebagai berikut : ----------------------------- Sebelah Barat

: Kali Grogol.

- Sebelah Timur

: Tanah milik PT.Megapolitan Developmen.

- Sebelah Selatan


- Sebelah Utara


2. Bahwa Tanah Garapan Pelawan masuk dalam tanah milik Terlawan, maka Perlawanan pihak ke 3, diajukan oleh Pelawan menyertakan Turut Terlawan ikut dalam Perlawanan. ---------------------------------------C. PERLAWANAN SALAH OBJEK (ERROR IN OBJEKTO), bahwa ;


1. H.Dugul bin Nisem pemilik bidang tanah Pelawan dalam kepemilikan bidang tanah memiliki, 5 lokasi objek bidang tanah dengan menggunakan C.661 dan terdiri dari 8 Persil. --------------------------------------------------------2. Tanah adat No : C.661/Persil 946 Desa Limo luas 13.000 m2 atas nama pemilik asal : H.Dugul bin Nisem terpotong jalur pipa gas tanah milik PT.Pertamina dan menjadi 2 bagian lokasi terpotong Kali Grogol sebelah Barat kali luas + 10.000 m2 telah dikuasai oleh Terlawan menjadi tanah milik Terlawan. ----------------------------------------------------------------------------3. Dan sebelah Timur Kali Grogol seluas 3.480 m2 sesuai yang tercantum sebagai tanah adat No : C.661/Persil 946 Desa Limo luas 13.000 m2, atas nama pemilik asal : H.Dugul bin Nisem terpotong Jalur Pipa Gas, tanah milik PT.Pertamina telah menjadi perkara No.04/Pen.Pdt.G/Aanm. Eks/2014/PN.Dpk

Jo.No.103/Pdt.G/2007/

PN.Dpk

Jo.

No.

175/Pdt./2009/PT.Bdg Jo.No.721 K/Pdt/2009 tahun 2014, dasar hukum kepemilikan Terlawan adalah HGB 527/1990 dengan Gambar Situasi 2135/1998 Luas 371.684 m2 berakhir tahun 2010. ------------------------------4. Oleh karena itu Perlawanan salah objek (error in abject), bahwaTerlawan telah menguasai tanah milik H.Dugul Bin Nisem seluas + 10.000 m2 di sebelah Barat Kali Grogol, lalu ingin merampas kembali tanah H.Dugul yang ada di sebelah Timur kali Grogol sisa luas berdasarkan catatan Girik, seluas 3.480 m2, sebenarnya berapa dasar hukum peralihan hak C.661 Persil 946 atas nama H.Dugul dengan Terlawan dalam warkah Pelepasan Hak yang termasuk dalam HGB 527/1990 Gambar Situasi 2135/1998 yang telah berakhir pada tanggal 5 Oktober 2014. ---------------5. Sedangkan pada Gambar Situasi 750/1974 tanah H.Dugul C.661 Persil 946, tidak dalam penguasaan tanah milik PT.Urecon Utama maupun Terlawan, dalam fakta dilapangan sebelah Barat Kali Grogol telah dibangun rumah-rumah milik Terlawan dengan luas 10.000 m2 terpotong jalur pipa gas tanah milik PT.Pertamina. -------------------------------------------6. Didalam Perlawanan pada C.661/Persil 946 seluas 13.000 m2 tanah milik H.Dugu, Terlawan mengakui tanah milik H. Dugul seluas 7685 m2 berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan berdasarkan fakta-fakta dalam jawaban Perlawanan, merupakan bagian tanah milik Terlawan dari HGB 527/1990 Gambar Situasi 2135/1998 yang telah berakhir pada tanggal 5 Oktober 2014. ---------------------------------------------------------------7. Bahwa bidang tanah + 13.000 m2 No.C.661/Persil 946 sebagaimana telah terjual kepada PT.Urecon Utama melalui H.Naman/H.Mursalih


7865 m2 dan tersisa 5.135 m2 sedangkan Terlawan telah

seluas

menguasai seluas + 10.000 m2 di sebelah Barat Kali Grogol. ---------------8. Bahwa tidak disebutkan persil-persil bidang tanah pada No.C.661, mana saja yang telah menjadi bagian tanah milik Terlawan, maka sudah dipastikan akan terjadi salah Objek, karena H.Dugul memiliki 5 lokasi bidang tanah yang berbeda letaknya dengan menggunakan satu nomor yaitu C.661 dan terdapat 8 persil bidang tanah di Desa Limo. ---------------9. Oleh karenanya hubungan dan dasar hukum Perlawanan tanah milik Pelawan dan Turut Terlawan sudah cukup jelas sebagai penggarap. 10. Adapun dalil-dalil yang telah diuraikan dan dijelaskan sebagai fakta-fakta dalam Jawaban Perlawanan dari Terlawan mengenai dasar hukum tanah milik Terlawan yang telah hapus karena berakhirnya masa berlaku kepemilikan HGB 527/1990 milik Terlawan sesuai dengan : -----------------1) Pasal 35, Menyebutkan : Bahwa HGB adalah hak untuk mempunyai dan mendirikan bangunan-bangunan diatas tanah dengan jangka waktu paling lama 30 tahun. Oleh karena itu adanya peraturan pelaksanaan yang tingkatnya lebih tinggi yaitu dalam bentuk : ---------2) Peraturan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Pakai atas Tanah : yang menerapkan kentuan lebih lanjut mengenai hak-hak atas tanah yang diatur dalam : -------------------------------------------------------------------------3) Pasal 16 Undang-Undang Pokok Agraria No.5 tahun 1960, khususnya Hak Guna Bangunan (HGB), sebagai hak atas tanah yang masa berlakunya terbatas untuk jangka waktu tertentu. --------------------------4) Untuk kejelasan dan kepastian hukum mengenai persyaratan perolehannya, kewenangan dan kewajiban pemegangnya dan status tanah dan benda-benda diatasnya sesudah hak itu habis jangka waktunya untuk bidang milik Terlawan, dan telah dipergunakan haknya selama 20 tahun untuk : HGB 727/1990 dan HGB 527/1990, dan dipergunakan sebagai dasar gugatan dan perlawanan beracara dalam

proses

mengenai

Hak

hukum, Guna

maka

ketentuan-ketentuan

Bangunan

tersebut,

lebih

dalam

lanjut rangka

melaksanakan amanat pasal 50, ayat (2) Undang-undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960, maka kepemilikan Terlawan, terhadap HGB 727/1990 dan HGB 527/1990 yang telah berakhir pada 20 Pebruari 2011, telah diatur berdasarkan peraturan pemerintah : --------------------


5) Peraturan Republik Indonesia Nomor 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Pakai Atas Tanah: 6) BAB III, pemberian Hak Guna Bangunan bagian ke empat : jangka waktu Hak Guna Bangunan. ------------------------------------------------------7) Pasal 27 ayat (1), Permohonan perpanjangan jangka waktu Hak Guna Bangunan (HGB) atau pembaruannya diajukan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sebelum berakhirnya jangka waktu Hak Guna Bangunan tersebut atau perpanjangannya. -------------------------------------------------8) Bagian Kelima : ----------------------------------------------------------------------Kewajiban Pemegang Hak Guna Bangunan. --------------------------------9) Pasal 30 poin (d) menyerahkan kembali tanah yang diberikan dengan Hak Guna Bangunan kepada Negara, pemegang Hak Pengelola atau Pemegang Hak Pengelola atau pemegang Hak Milik sesudah Hak Guna Bangunan itu hapus. -------------------------------------------------------10) Pasal 36 ayat (3) hapusnya Hak Bangunan atas tanah milik sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 35 mengakibatkan tanahnya kembali kedalam penguasaan pemegang Hak Milik. ----------------------11) Pasal 37 ayat (1) apabila Hak Bangunan (HGB) atas tanah Negara hapus dan tidak diperpanjang lagi atau tidak diperbarui, maka bekas pemegang Hak Guna Bangunan wajib membongkar bangunan dan benda-benda yang ada diatasnya dan menyerahkan kepada Negara dalam keadaan kosong selambat-lambatnya dalam satu tahun sejak hapusnya Hak Guna Bangunan (HGB). ---------------------------------------12) Pasal 38 apabila Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Pengelolaan atau atas tanah Hak Milik hapus sebagaimana dimaksud Pasal 35, maka bekas pemegang Hak Guna Bangunan wajib menyerahkan tanahnya kepada pemegang Hak Pengelolaan atau pemegang Hak Milik dan memenuhi ketentuan yang sudah disepakati dalam perjajian penggunaan tanah Hak Pegengelolaan, atau perjanjian pemberian hak Guna Bangunan atas tanah Hak Milik. -----------------------------------11. Bahwa untuk menegakan supermasi hukum dan memberi kepastian hukum semua pihak yang terkait dengan seadil-adilnya : “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, Berdasarkan dalil-dalil dan uraian serta penjelasan fakta-fakta hukum, maka Turut Terlawan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo Membatalkan Eksekusi Keputusan Pengadilan Negeri Depok Perkara No.103/Pdt.G/2007/PN.Dpk. Dan atau setidak-tidaknya


Perlawanan, dihentikan karena telah ditemukan bukti baru (NOVUM) dalam persidangan perkara No.117/Pdt.Plw/2014/PN.Dpk. sebagai dasar kepemilikan tanah milik Terlawan, adalah Cacat Hukum, maka bidang tanah milik Terlawan kembali ke asal, sebagai tanah milik adat bukan tanah dalam penguasaan tanah Negara. ---------------------------------------12. Oleh karenanya Turut Terlawan I, memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, berdasarkan dalil-dalil dan uraian serta penjelasan fakta-fakta diatas tersebut dapat dijadikan bukti baru (Novum) untuk melakukan : Peninjauan Kembali (PK) oleh Turut Terlawan I, yang

menjadi

keputusan

dan

No.04/Pen.Pdt.G/Aanm.Eks/2014/PN.Dpk. 103/Pdt.G/2007/PN.Dpk.

Jo.

penetapan

perkara

Jo.

No.175/Pdt/2009/PT.Bdg.

No. Jo.

No.721

K/Pdt/2009 tahun 2014. ----------------------------------------------------------------D. Dalam Pokok Perkara 1) Demi Keadilan dan Ketuhanan Yang Maha Esa, untuk Kepastian Hukum, oleh karenanya, Turut Terlawan I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk membatalkan Keputusan Pengadilan Negeri

Depok,

No.

04/Pen.Pdt.G/Aanm.Eks/2014/PN.Dpk.

Jo.

No.103/Pdt.G/2007/PN.Dpk. Jo. No.175/Pdt/2009/PT.Bdg. Jo. No.721 K/Pdt/2009 tahun 2014, oleh karenanya Cacat Hukum. ----------------------2) Menyatakan pemilik yang sah C.661 persil 946 seluas 13.000 m2 yang terkait dalam Objek Perlawanan yang menjadi satu kesatuan hamparan

yang

tidak

terpisahkan

kepemilikannya

adalah

H.Dugul/H.Domih. ----------------------------------------------------------------------3) Turut Terlawan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, kepada Terlawan membayar semua biaya-biaya yang timbul dari perkara ini. ---------------------------------------------------------------------------------Apabila Pengadilan Negeri Depok berpendapat lain, kami mohon diberikan seadil-adilnya; ---------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa atas perlawanan Pelawan tersebut, Turut Terlawan II telah mengajukan jawaban, yang pada pokoknya sebagai berikut : 1. Tanah milik Turut Terlawan III adalah berasal dari tanah garapan H. Mursalih, pada tahun 2005, dari Tanah Milik ada No : Girik C.661/Persil 946 Desa Limo luas 13.000 m2 atas nama pemilik asal : H.Dugul Bin Nisem terpotong Jalur Pipa Gas, Tanah Milik PT.Pertamina dan menjadi 2 bagian lokasi terpotong Kali Grogol sebelah Barat kali luas + 10.000 m2 dan sebelah


Timur kali Grogol seluas 3.480 m2 sesuai yang tercantum di girik, adapun telah terjual kepada PT.URECON UTAMA melalui H.Naman/H.Mursalih seluas 7865 m2 dan tersisa 5.135 m2. ----------------------------------------------------2. Dikutsertakan

Turut

Tergugat

II

dalam

perlawanan

perkara

no

117/Pdt.Plw/2014/PN.Dpk karena bidang tanah milik Pelawan batas sebelah Selatannya adalah jalur pipa gas tanah milik PT. Pertamina. Adalah bagian hamparan milik H. Dugul Bin Nisem C.661 Persil 946 luasd 3.480 m2 yang berada di sebelah Timur batas alam kali Grogol. ---------------------------------------3. Bahwa pada tanggal 17 Juni 2014, H.Domih bin Dugul bin Niesem sebagai pemilik tanah tersebut membuat surat peryataan yang menyatakan Bahwa : terhadap bidang-bidang tanah yang telah dijual oleh Bapak H.Mursali, kepada, Maryuni, Muhasim, Bosco De Rosari, Abdul Hakim, dan lainnya seluas 2.500 m2 yang saat ini masing-masing memerlukan legalitas kepemilikan, kami (kuasa ahli waris alm.H.Dugul) siap membantu untuk melengkapi segala sesuatu yang diperlukan pihak pembeli. Diantaranya tanah garapan milik, PELAWAN dan TURUT TERLAWAN I, II dan III. Oleh karenanya Bahwa TERLAWAN telah digugat oleh ahli waris dan selaku kuasa ahli waris (alm.) H.Dugul bin Nisem yaitu H.Domih bin H.Dugul di Pengadilan Negeri Depok perkara No.147/Pdt.G/2014/PN.Dpk. agenda sidang lanjutan pada tanggal 16 Oktober 2014. Dengan tidak dilibatkannya sebagai Turut Tergugat dalam perkara 147/Pdt.G/2014/PN.Dpk., agenda sidang lanjutan pada tanggal 16 Oktober 2014 di Pengadilan Negeri Depok oleh ahli waris dan selaku kuasa ahli waris (alm) H.Dugul bin Nisem yaitu H.Domih bin H.Dugul tanah yang dimanfaatkan oleh Pelawan dan Turut Terlawan III, sebagai Tergugat adalah Terlawan. --------------------------------------4. Adapun dalil-dalil yang telah diuraikan dan dijelaskan secara detail sebagai fakta-fakta dalam Jawaban Perlawanan dari Terlawan, mengenai dasar hukum tanah milik Terlawan yang telah hapus karena berakhirnya masa berlaku kepemilikan HGB 527/1990 milik Terlawan sesuai dengan UndangUndang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960 bahwa : -------------------------------------1) Pasal 35, Menyebutkan : Bahwa HGB adalah hak untuk mempunyai dan mendirikan bangunan-bangunan diatas tanah dengan jangka waktu


paling lama 30 tahun. Oleh karena itu adanya peraturan pelaksanaan yang tingkatnya lebih tinggi yaitu dalam bentuk : --------------------------------2) Peraturan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Pakai atas Tanah : yang menerapkan ketentuan lebih lanjut mengenai hak-hak atas tanah yang diatur dalam : ------------------------------------------------------------------------------3) Pasal 16 Undang-Undang Pokok Agraria No.5 tahun 1960, khususnya Hak Guna Bangunan (HGB), sebagai hak atas tanah yang masa berlakunya terbatas untuk jangka waktu tertentu. -------------------------------4) Untuk

kejelasan

dan

kepastian

hukum

mengenai

persyaratan

perolehannya, kewenangan dan kewajiban pemegangnya dan status tanah dan benda-benda diatasnya sesudah hak itu habis jangka waktunya untuk bidang milik Terlawan, dan telah dipergunakan haknya selama 20 tahun untuk : HGB 727/1990 dan HGB 527/1990, dan dipergunakan sebagai dasar gugatan dan perlawanan beracara dalam proses hukum, maka ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Guna Bangunan tersebut, dalam rangka melaksanakan amanat pasal 50, ayat (2) Undang-undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960, maka kepemilikan Terlawan, terhadap HGB 727/1990 dan HGB 527/1990 yang telah berakhir pada 20 Februari 2011, telah diatur berdasarkan peraturan pemerintah : -------------------------------------------------------------------------------5) Peraturan Republik Indonesia Nomor 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Pakai Atas Tanah : ----------6) BAB III, pemberian Hak Guna Bangunan bagian ke empat : -----------------Jangka waktu Hak Guna Bangunan ------------------------------------------------7) Pasal 27 ayat (1), Permohonan perpanjangan jangka waktu Hak Guna Bangunan (HGB) atau pembaruannya diajukan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sebelum berakhirnya jangka waktu Hak Guna Bangunan tersebut atau perpanjangannya. -----------------------------------------------------8) Bagian Kelima : ---------------------------------------------------------------------------Kewajiban Pemegang Hak Guna Bangunan. -------------------------------------9) Pasal 30 poin (d) menyerahkan kembali tanah yang diberikan dengan Hak Guna Bangunan kepada Negara, pemegang Hak Pengelola atau Pemegang Hak Pengelola atau pemegang Hak Milik sesudah Hak Guna Bangunan itu hapus. ---------------------------------------------------------------------


10) Pasal 36 ayat (3) hapusnya Hak Bangunan atas tanah milik sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 35 mengakibatkan tanahnya kembali kedalam penguasaan pemegang Hak Milik. --------------------------------------11) Pasal 37 ayat (1) apabila Hak Bangunan (HGB) atas tanah Negara hapus dan tidak diperpanjang lagi atau tidak diperbarui, maka bekas pemegang Hak Guna Bangunan wajib membongkar bangunan dan benda-benda yang ada diatasnya dan menyerahkan kepada Negara dalam keadaan kosong selambat-lambatnya dalam satu tahun sejak hapusnya Hak Guna Bangunan (HGB). ------------------------------------------------------------------------12) Pasal 38 apabila Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Pengelolaan atau atas tanah Hak Milik hapus sebagaimana dimaksud Pasal 35, maka bekas pemegang Hak Guna Bangunan wajib menyerahkan tanahnya kepada pemegang Hak Pengelolaan atau pemegang Hak Milik dan memenuhi ketentuan yang sudah disepakati dalam perjajian penggunaan tanah Hak Pegengelolaan, atau perjanjian pemberian hak Guna Bangunan atas tanah Hak Milik. -----------------------------------------------------5. Bahwa untuk menegakan supermasi hukum dan memberi kepastian hukum semua pihak yang terkait dengan seadil-adilnya : “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, Berdasarkan dalil-dalil dan uraian serta penjelasan fakta-fakta hukum, maka Turut Terlawan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo Membatalkan Eksekusi Keputusan Pengadilan Negeri Depok Perkara No.103/Pdt.G/2007/PN.Dpk.

Dan

atau

setidak-tidaknya

Perlawanan,

dihentikan karena telah ditemukan bukti baru (NOVUM) dalam persidangan perkara No.117/Pdt.Plw/2014/PN.Dpk. sebagai dasar kepemilikan tanah milik Terlawan, adalah Cacat Hukum, maka bidang tanah milik Terlawan kembali ke asal, sebagai tanah milik adat bukan tanah dalam penguasaan tanah Negara. ----------------------------------------------------------------6. Oleh karenanya Turut Terlawan I, memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, berdasarkan dalil-dalil dan uraian serta penjelasan fakta-fakta diatas tersebut dapat dijadikan bukti baru (Novum) untuk melakukan : Peninjauan Kembali (PK) oleh Turut Terlawan I, yang menjadi

keputusan

Eks/2014/PN.Dpk.

dan Jo.

penetapan

perkara

No.04/Pen.Pdt.G/Aanm.

No.103/Pdt.G/2007/PN.Dpk.

Jo.

No.

175/Pdt/2009/PT.Bdg. Jo. No.721 K/Pdt/2009 tahun 2014. -------------------------


D. Dalam Pokok Perkara 1) Demi Keadilan dan Ketuhanan Yang Maha Esa, untuk Kepastian Hukum, oleh karenanya, Turut Terlawan III mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk membatalkan Keputusan Pengadilan Negeri

Depok,

No.


Jo.


yang

tidak

terpisahkan

kepemilikannya

adalah

H.Dugul/H.Domih. ----------------------------------------------------------------------3) Turut Terlawan II,

mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa

perkara a quo, kepada Terlawan membayar semua biaya-biaya yang timbul dari perkara ini. ------------------------------------------------------------------Apabila Pengadilan Negeri Depok berpendapat lain, saya mohon yang diputuskan seadil adilnya. --------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa atas perlawanan Pelawan tersebut, Turut Terlawan III telah mengajukan jawaban, yang pada pokoknya sebagai berikut : --------------1. Bahwa Tanah milik Turut Terlawan III tanah milik saudara saya Abdul Hamid. sebagai tanah garapan dari Tanah Milik ada No : Girik C.661/Persil 946 Desa Limo luas 13.000 m2 atas nama pemilik asal : H.Dugul Bin Nisem terpotong Jalur Pipa Gas, Tanah Milik PT.Pertamina dan menjadi 2 bagian lokasi terpotong Kali Grogol sebelah Barat kali luas + 10.000 m2 dan sebelah Timur kali Grogol seluas 3.480 m2 sesuai yang tercantum di girik, dan telah terjual kepada PT.URECON UTAMA melalui H.Naman/H.Mursalih seluas 7865 m2 dan tersisa 5.135 m2. ---------------------------------------------------------------2. Bahwa pada tanggal 17 Juni 2014, H.Domih bin Dugul bin Niesem sebagai pemilik tanah tersebut membuat surat peryataan yang menyatakan Bahwa : terhadap bidang-bidang tanah yang telah dijual oleh Bapak H.Mursali, kepada, Maryuni, Muhasim, Bosco De Rosari, Abdul Hakim, dan lainnya seluas 2.500 m2 yang saat ini masing-masing memerlukan legalitas kepemilikan, kami (kuasa ahli waris alm.H.Dugul) siap membantu untuk melengkapi segala sesuatu yang diperlukan pihak pembeli. Diantaranya tanah garapan milik, PELAWAN dan TURUT TERLAWAN I, II dan III. Oleh karenanya Bahwa TERLAWAN telah digugat oleh ahli waris dan selaku kuasa ahli waris (alm.) H.Dugul bin Nisem yaitu H.Domih bin H.Dugul di Halaman 27 dari 34 halaman putusan Nomor 477/PDT/2016/PT BDG

Pengadilan Negeri Depok perkara No.147/Pdt.G/2014/PN.Dpk. agenda sidang lanjutan pada tanggal 16 Oktober 2014. Dengan tidak dilibatkannya sebagai Turut Tergugat dalam perkara 147/Pdt.G/2014/PN.Dpk., agenda sidang lanjutan pada tanggal 16 Oktober 2014 di Pengadilan Negeri Depok oleh ahli waris dan selaku kuasa ahli waris (alm) H.Dugul bin Nisem yaitu H.Domih bin H.Dugul tanah yang dimanfaatkan oleh Pelawan dan Turut Terlawan III, sebagai Tergugat adalah Terlawan. --------------------------------------3. Adapun dalil-dalil yang telah diuraikan dan dijelaskan secara detail sebagai fakta-fakta dalam Jawaban Perlawanan dari Terlawan, mengenai dasar hukum tanah milik Terlawan yang telah hapus karena berakhirnya masa berlaku kepemilikan HGB 527/1990 milik Terlawan sesuai dengan UndangUndang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960 bahwa : -----------------------------------1) Pasal 35, Menyebutkan : Bahwa HGB adalah hak untuk mempunyai dan mendirikan bangunan-bangunan diatas tanah dengan jangka waktu paling lama 30 tahun. Oleh karena itu adanya peraturan pelaksanaan yang tingkatnya lebih tinggi yaitu dalam bentuk : --------------------------------2) Peraturan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Pakai atas Tanah : yang menerapkan ketentuan lebih lanjut mengenai hak-hak atas tanah yang diatur dalam : ------------------------------------------------------------------------------3) Pasal 16 Undang-Undang Pokok Agraria No.5 tahun 1960, khususnya Hak Guna Bangunan (HGB), sebagai hak atas tanah yang masa berlakunya terbatas untuk jangka waktu tertentu. -------------------------------4) Untuk

kejelasan

dan

kepastian

hukum

mengenai

persyaratan

perolehannya, kewenangan dan kewajiban pemegangnya dan status tanah dan benda-benda diatasnya sesudah hak itu habis jangka waktunya untuk bidang milik Terlawan, dan telah dipergunakan haknya selama 20 tahun untuk : HGB 727/1990 dan HGB 527/1990, dan dipergunakan sebagai dasar gugatan dan perlawanan beracara dalam proses hukum, maka ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Guna Bangunan tersebut, dalam rangka melaksanakan amanat pasal 50, ayat (2) Undang-undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960, maka kepemilikan Terlawan, terhadap HGB 727/1990 dan HGB 527/1990 yang telah berakhir pada 20 Februari 2011, telah diatur berdasarkan peraturan pemerintah : --------------------------------------------------------------------------------


5) Peraturan Republik Indonesia Nomor 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Pakai Atas Tanah : ----------6) BAB III, pemberian Hak Guna Bangunan bagian ke empat : -----------------Jangka waktu Hak Guna Bangunan. ------------------------------------------------7) Pasal 27 ayat (1), Permohonan perpanjangan jangka waktu Hak Guna Bangunan (HGB) atau pembaruannya diajukan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sebelum berakhirnya jangka waktu Hak Guna Bangunan tersebut atau perpanjangannya. -----------------------------------------------------8) Bagian Kelima : ---------------------------------------------------------------------------Kewajiban Pemegang Hak Guna Bangunan. -------------------------------------9) Pasal 30 poin (d) menyerahkan kembali tanah yang diberikan dengan Hak Guna Bangunan kepada Negara, pemegang Hak Pengelola atau Pemegang Hak Pengelola atau pemegang Hak Milik sesudah Hak Guna Bangunan itu hapus. --------------------------------------------------------------------10) Pasal 36 ayat (3) hapusnya Hak Bangunan atas tanah milik sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 35 mengakibatkan tanahnya kembali kedalam penguasaan pemegang Hak Milik. --------------------------------------11) Pasal 37 ayat (1) apabila Hak Bangunan (HGB) atas tanah Negara hapus dan tidak diperpanjang lagi atau tidak diperbarui, maka bekas pemegang Hak Guna Bangunan wajib membongkar bangunan dan benda-benda yang ada diatasnya dan menyerahkan kepada Negara dalam keadaan kosong selambat-lambatnya dalam satu tahun sejak hapusnya Hak Guna Bangunan (HGB). ------------------------------------------------------------------------12) Pasal 38 apabila Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Pengelolaan atau atas tanah Hak Milik hapus sebagaimana dimaksud Pasal 35, maka bekas pemegang Hak Guna Bangunan wajib menyerahkan tanahnya kepada pemegang Hak Pengelolaan atau pemegang Hak Milik dan memenuhi ketentuan yang sudah disepakati dalam perjajian penggunaan tanah Hak Pegengelolaan, atau perjanjian pemberian hak Guna Bangunan atas tanah Hak Milik. -----------------------------------------------------4. Bahwa untuk menegakan supermasi hukum dan memberi kepastian hukum semua pihak yang terkait dengan seadil-adilnya : “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, Berdasarkan dalil-dalil dan uraian serta penjelasan fakta-fakta hukum, maka Turut Terlawan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo Membatalkan Eksekusi Keputusan Pengadilan Negeri Depok Perkara No.103/Pdt.G/2007/PN.Dpk.

Dan

atau

setidak-tidaknya

Perlawanan,


dihentikan karena telah ditemukan bukti baru (NOVUM) dalam persidangan perkara No.117/Pdt.Plw/2014/PN.Dpk. sebagai dasar kepemilikan tanah milik Terlawan, adalah Cacat Hukum, maka bidang tanah milik Terlawan kembali ke asal, sebagai tanah milik adat bukan tanah dalam penguasaan tanah Negara. --------------------------------------------------------------5. Oleh karenanya Turut Terlawan III, memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, berdasarkan dalil-dalil dan uraian serta penjelasan fakta-fakta diatas tersebut dapat dijadikan bukti baru (Novum) untuk melakukan : Peninjauan Kembali (PK) oleh Turut Terlawan III, yang menjadi

keputusan

Eks/2014/PN.Dpk.

dan

penetapan

Jo.

perkara

No.04/Pen.Pdt.G/Aanm.

No.103/Pdt.G/2007/PN.Dpk.

Jo.

No.

175/Pdt/2009/PT.Bdg. Jo. No.721 K/Pdt/2009 tahun 2014. -----------------------D. Dalam Pokok Perkara 1) Demi Keadilan dan Ketuhanan Yang Maha Esa, untuk Kepastian Hukum, oleh karenanya, Turut Terlawan III mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk membatalkan Keputusan Pengadilan Negeri

Depok,

No.


Jo.


yang

tidak

terpisahkan

kepemilikannya

adalah

H.Dugul/H.Domih. ----------------------------------------------------------------------3) Turut Terlawan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, kepada Terlawan membayar semua biaya-biaya yang timbul dari perkara ini. ---------------------------------------------------------------------------------Apabila Pengadilan Negeri Depok berpendapat lain, saya mohon yang diputuskan seadil adilnya. -----------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Depok telah menjatuhkan putusan pada tanggal 23 Maret 2015, Nomor 117/Pdt.Plw/2014/PN.Dpk. yang Amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -------------------------------------------DALAM PROVISI : --------------------------------------------------------------------------------

Menolak tuntutan Provisi Pelawan; -----------------------------------------------------

DALAM EKSEPSI : -------------------------------------------------------------------------------

Mengabulkan Eksepsi Terlawan untuk sebagian; ----------------------------------


-

Menolak Eksepsi Terlawan untuk Selain dan Selebihnya; -----------------------

DALAM POKOK PERKARA : ------------------------------------------------------------------

Menyatakan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima; --------------------------

-

Menghukum

Pelawan

untuk

membayar

biaya

perkara

sejumlah

Rp. 2.341.000,00 (dua juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah); -------Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Para Turut Terlawan telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 1 April 2015 sebagaimana risalah pernyataan permohonan banding Nomor : 117/Pdt.Plw/2014/PN.Dpk. yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Depok, permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terbanding semula Pelawan pada tanggal 29 Agustus 2016, kepada Turut Terbanding semula Terlawan pada tanggal 1 Juni 2015; ------------------------------Menimbang, bahwa terhadap permohonan bandingnya tersebut, Para Pembanding semula Para Turut Terlawan telah menyampaikan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 13 Mei 2015, dan telah disampaikan/diserahkan secara seksama kepada Turut Terbanding semula Terlawan pada tanggal 10 Juli 2015 dan kepada Terbanding semula Pelawan pada tanggal 29 Agustus 2016; ----------------------------------------Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, kuasa Hukum Turut Terbanding semula Terlawan telah menyampaikan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 22 Juni 2015, dan telah diserahkan/disampaikan secara seksama kepada para Pembanding masing-masing pada tanggal 29 Juni 2015 dan tanggal 2 Juli 2016; Menimbang, bahwa terhadap para pihak yang berperkara telah diberitahukan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara

Nomor

117/Pdt.Plw/2014/PN.Dpk. di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok masingmasing kepada para Pembanding semula Para Turut Terlawan masing-masing pada tanggal 24 dan 27 April 2015, kepada Turut Terbanding semula Terlawan pada tanggal 1 Juni 2015 dan kepada Terbanding semula Pelawan pada tanggal 29 Agustus 2016 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat; -----------------------------------------------------------------------------------------TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Turut Terlawan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut


tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----------Menimbang, bahwa para Pembanding dalam memori bandingnya telah menyampaikan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut : -------------1. Bahwa Yudex factie kurang lengkap dalam memberikan pertimbangannya, karena Perlawanannya cacat formil dan materil hukum dalam perkara tersebut, karena kepemilikan hak Terbanding , atas hak tanah tidak memiliki hak hukum (T.1, bahwa HGB 527 telah pupus hak hukum kepemilikan); ----2. Bahwa Yudex factie telah salah menerapkan hukum pembuktian karena objek tanah para pembanding dengan objek tanah Turut Terbanding merupakan satu hamparan berada pada objek tanah sisa seluas 3.480 M2 dari luas 13.000 M2, C 661, persil 946 milik H. Dugul, sesuai catatan (TT.14), (TT.I-12), (TT.II-2), (TT-III-2) berupa surat keterangan riwayat tanah (asli) tanggal 17 Juni 2014 Nomor 594/223/VI/2014, dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Depok No. 117/Pdt.Plw/2014/PN.Dpk menjadi lain; ------3. Bahwa Yudex factie telah salah menerapkan hukum pembuktian, foto copy barang bukti kepemilikan menjadi pertimbangan putusan; -----------------------4. Bahwa Yudex factie telah salah menerapkan hukum pembuktian, karena pada sidang lapangan luas objek tanah yang menjadi barang bukti milik terlawan tidak ada dalam pertimbangan hukum putusan tersebut, karena objek tanah yang telah dibangun dan dikuasai oleh terlawan seluas + 7.000 M2 dari asal-usul tanah seluas 13.000 M2, adapun perkara perlawanan berada pada tanah sisa seluas 3485 M2 dari luas 13.000 M2 C 661 persil 946 tanah milik H. Dugul; ------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari para Pembanding tersebut, Turut Terbanding semula Terlawan telah menyampaikan kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan bahwa Turut Terbanding / Terlawan berpendapat bahwa pengajuan banding para Pembanding semula Para Turut Terlawan hanya untuk mengulur waktu proses eksekusi yang akan dimintakan Terbanding terhadap bidang-bidang tanah yang dikuasai oleh para Pembanding, sedangkan ternyata Majelis Hakim pemeriksa Perkara

dalam

perkara a quo telah benar dan tepat dalam menerapkan hukumnya. Sehingga patut dan berdasar apabila pertimbangan hukum dan putusan Majelis hakim dalam perkara a quo dapat dipertahankan dan dikuatkan; -----------------------------


Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan

Pengadilan

Negeri

Depok

tanggal

23

Maret

2015

Nomor

117/Pdt.Plw/2014/PN.Dpk., memori banding dan kontra memori banding yang diajukan para pihak, berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama

dalam putusannya telah tepat dan benar menurut hukum, oleh

karenanya dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding; ------------------------------------------------Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang dijadikan dasar alasan mengajukan banding, setelah dipelajari ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang dapat mempengaruhi putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga memori banding banding tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut; -Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan

Negeri

Depok

tanggal

23

Maret

2015

Nomor.

117/Pdt.Plw/2014/PN.Dpk. yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan; Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan tingkat pertama dikuatkan, sehingga para Pembanding semula Para Turut Terlawan harus dihukum membayar biaya perkara ditingkat banding; -----------------------------------Mengingat, Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum; -----------------------------------------------------------------------------------

MENGADILI -

Menerima

permohonan banding dari Para Pembanding semula

Para Turut Terlawan; --------------------------------------------------------------

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 23 Maret 2015 Nomor 117/Pdt.Plw/2014/PN.Dpk. yang dimohonkan banding tersebut; ------------------------------------------------------------------------------

-

Menghukum Para Pembanding semula Para Turut Terlawan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus limapuluh ribu rupiah); --------------------------------

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2016 oleh kami Karel Tuppu, S.H., M.H.


Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Barat selaku Ketua Majelis dengan A. Fadlol Tamam, S.H.M.Hum. dan Amril, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2016 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota dan Asep Gunawan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara. ------------------------------------------------------------------Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ttd Ttd A. Fadlol Tamam, S.H., M.Hum. Karel Tuppu, S.H., M.H. Ttd Amril, S.H., M.Hum Panitera Pengganti Ttd Asep Gunawan, S.H. Perincian biaya perkara : 1. Biaya Meterai ..............……… Rp.

6.000,-

2. Biaya Redaksi putusan …….

Rp.

5.000,-

3. Biaya Pemberkasan ……….

Rp. 139.000,-

Jumlah ………………………...

Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)


PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents