PT.BDG DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN

Nomor : 336/PDT/2016/PT.BDG DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung yang memeriksa, mengadili

dan memutuskan perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

MULYADI, S.H., M.H., Advokat& Konsultan Hukum, pada Kantor Hukum “ TOYO AND PARTNERS,

beralamat Kantor di Jl.Pahlawan

No.64, Kota Bandung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas

nama kepentingan hukum diri pribadi, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula PENGGUGAT; Lawan : PT. BCA Finance-Kantor Cabang Bandung, beralamatkantor di Jl.SoekarnoHatta No.240, di Kota Bandung, dalam hal ini diwakili oleh

RONI HASLIM dan AMIRDIN HALIM dalam kedudukannya

masing-masing selaku Presidan Direktur dan Direktur dari dan oleh karena itu dan atas nama serta sah mewakili Perseroan Terbatas

PT.BCA

Finance,

berkedudukan

di

Jakarta,

beralamat di Wisma BCA Pondok Indah Lt.2, Jl.Metro Pondok Indah No.10 Jakarta 12310 dan memiliki kantor cabang di

Bandung yang beralamat di BCA Cabang Soekarno Hatta No.240

Bandung,Jawa

Barat

memberikan kuasa kepada :

40227,

dalam

hal

ini

1. CAECILIA YULIANTI

2. HENDRO YUDHA SISWOKO

3. EMIRAL RANGGA TRANGGONO 4. ANDO REINHARD

5. DENNY JACOB STEVENS 6. DONI NAUFAN Dalam

jabatannya

masing-masing

sebagai

Deputy

Departemen Head Corporate Legal, Para Litigation Specialist,

Halaman 1 dari 24 halaman. Putusan No.336/PDT/2016/PT.BDG.

Litigation Staf dan Branch Collection Head PT.BCA Finance, berdasarkan surat kuasa No.227/X/2015/K-Leg/BCAF tanggal 9

Oktober

2015,

untuk

selanjutnya

sebagaiTERBANDING semula TERGUGAT;

disebut

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 08

Agustus 2016, No.336/PEN/PDT/2016/PT.BDG tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara Nomor 396/Pdt.G/2015/PN.Bdg, dan

surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini dalam berkas perkara ;

sebagaimana terlampir

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal

17 September2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Negeri Bandungdi bawah Register perkara Nomor396/Pdt.G/2015/PN.Bdg, telah mengajukan gugatannya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2013, Penggugat atas saran dan pendapat petugas marketing PT.TUNAS RIDIAN Tbk. Kantor Cimahi (selaku Dealer Mobil Merek Toyota) dan/atau berdasarkan Perjanjian tertulis tertanggal 26

Juni 2013 melalui BUDI HARTONO, bertempat tinggal di Jl.Gardena No.20 Komplek Grand Sharon, RT.003-Rw 006, Kelurahan Cipamokolan,

Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, mengajukan permohonan untuk memperoleh “ Fasilitas Pembiayaan Konsumen” pembelian 1 (satu) unit Mobil kepada Tergugat;

2. Bahwa atas dasar perjanjian antara Penggugat dengan Budi Hartono tersebut segala kewajiban pembayaran Uang Muka dan Angsuran perbulan

serta

Denda

keterlambatan

terkait

dengan

Perjanjian

pembiayaan konsumen Nomor : 9490006262-PK-001, tanggal 28 Juni 2013 kepada Tergugat menjadi tanggungjawab Penggugat;

Bahwa segala kewajiban pembayaran Uang muka dan angsuran perbulan serta

denda

keterlambatan

terkait

dengan

fasilitas

pembiayaan

sebagaimana perjajian pembiayaan konsumen Nomor : 9490006262-PK-


001, tanggal 28 Juni 2013 kepada Tergugat menjadi tanggungjawab Penggugat;

Bahwa adapun kewajiban-kewajiban pembayaran (uang muka dan angsuran) yang telah dilaksanakan oleh penggugat kepada Tergugat, adalah terinci sebagai berikut :

  

Uang muka Perolehan (on the road)

= Rp. 70.935.000,-

Angsuran sebanyak 23 kali angsur

:Rp.4.053.800,- x23kali= Rp. 93.237.000,Jasa Marketing

Total keseluruhan

=Rp. 5.000.000,-

=Rp.169.172.400,-

(seratus enam puluh sembilan juta seratus tujuh puluh dua ribu empat ratus rupiah).

3. Bahwa secara formalitas yang memperoleh fasilitas pembiayaan adalah Budi Hartono namun secara faktual bahwa seluruh kewajiban bayar

kepada Tergugat (seperti Biaya Administrasi, Uang Muka, angsuran setiap bulan dan kewajiban bayar lainnya adalah Penggugat;

Bahwa fakta tersebut diatas, sejak tanggal 1 Oktober 2014 telah diketahui, disebut dan diijinkan oleh pimpinan Kantor Cabang Tergugat di Bandung, bahwa

Hak

dan

kewajiban

(selaku

Kreditur/Tergugat

dan

Debitur/penggugat) sebagaimana diatur, ditentukan dan dimaksud dalam Perjanjian pembiayaan Konsumen Nomor : 9490006262-PK-001, tanggal 28 juni 2013;

4. Bahwa adapun syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur

dalam Perjanjian pembiayaan Konsumen Nomor : 9490006262-PK-001, tanggal 28 Juni 2013 yang telah dibuat secara BAKU oleh Terugugat, antara lain dan pada pokoknya, adalah sebagai berikut:

a. Mengenai persetujuan pemberian fasilitas pembiayaan konsumen :

Pasal 1 ayat (1): dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuanketentuan pada perjanjian ini, Kreditur (Tergugat) menyetujui untuk

memberikan fasilitas pembiayaan konsumen (fasilitas pembiayaan)

kepada Debitur (penggugat) dengan jumlah, jangka waktu, tingkat

suku bunga serta ketentuan dan syarat-syarat lainnya sebagaimana

diatur pada pasal 14 berikut seluruh lampiran dan surat/akta/perjanjian


merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisah dari perjanjian ini;

b. Mengenai tujuan penggunaan fasilitas dan sumber dana pembiayaan :

Pasal 2 ayat (1): Debitur (penggugat) akan menggunakan fasilitas

pembiayaan ini untuk membiayai pembelian barang yang disetujui oleh kreditur (Tergugat ) dari penjual/agen penjual/supplier/dealer(penjual).

Debitur (penggugat).Debitur (Penggugat) dengan ini menyatakan bertanggungjawab atas penggunaannya.

c. Mengenai bunga :

Pasal 3 ayat (1): Atas pinjaman uang yang terutang berdasarkan perjanjian, Debitur (penggugat) wajib membayar bunga sebesar suku

bunga sebagaimana diatur pada pasal 14 tentang ichtisar fasilitas pembiyaan konsumen dengan perhitungan secara flat pertahun, yang

dihitung dari jumlah fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh Kreditur (Tergugat) dan jangka waktu pembayaran;

d. Mengenai Jaminan utang : Pasal 7 dinyatakan secara tegas, bahwa “ Guna menjamin terbayarnya seluruh jumlah kewajiban UTANG secara

tertib dan teratur, Debitur (penggugat) dengan ini berjanji dan

mengikatkan diri untuk menyerahkan Barang atau Barang Jaminan

(OBYEK PERKARA) dengan menandatangani Surat/Akta Kuasa membebankan Jaminan Fidusia atau Akta Jaminan Fidusia sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.Surat/Akta Kuasa membebankan Jaminan Fidusia

atau Akta Jaminan Fidusia merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisah dari perjanjian ini.

e. Mengenai Kuasa : Pasal 11 ayat (1) : Guna lebih memberikan kepastian terlaksananya

pembayaran

kepada

Penjual/agen

Penjualan/supplier/Dealer atas Barang atau BARANG JAMINAN yang

pembelian nya dibiayai dengan fasilitas Pembiayaan ini serta terlaksananya seluruh pembayaran kewajiban UTANG DEBITUR

(Penggugat), dengan ini Debitur (Penggugat) memberikan Kuasa

dengan hak Substitusi yang tidak akan dicabut kembali dan tidak


berakhir

oleh

sebab-sebab

sebagaimana

diatur

dalam

Pasal

1813,1814 dan 1864 KUH Perdata kepada untuk sekarang atau nanti pada waktunya;

Pasal 11 ayat (1) : Jika untuk melakukan suatu tindakan hukum tertentu yang oleh peraturan perundangan yang diwajibkan untuk dibuat dalam

suatu surat kuasa khusus, maka kuasa-kuasa mana harus dianggap sedemikian telah diberikan dan tercantum di dalam pemberian kuasa ini;

f. Mengenai ikhtisar fasilitas pembiayaan :

Pasal 14 : Atas permohonan Debitur (penggugat), Kreditur (Tergugat)

dengan ini menyetujui pemberian “Fasilitas Pembiayaan Konsumen” dengan jumlah, jangka waktu, tingkat suku bunga serta syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

1) Rincian Fasilitas pembiayaan :

Harga perolehan (on the road) : Rp.236.450.000,Biaya Proses pembiayaan

: Rp. 17.090.375,-

Total Fasilitas Pembiyaan ……...

Rp. 253.540.375,-

2).Biaya-biaya yang dibayar dimuka (uang muka): Uang muka perolehan

(on the road) ……………………: Rp.70.935.000,-

Uang muka biaya proses

pembiayaan…………………….: Rp.17.090.375,-

Total uang muka ………………………… Rp.88.025.375,JumlahFasilitas pembiayaan (1-2)

Rp. 165.515.000,-

(seratus enam puluh lima juta lima ratus lima belas ribu rupiah); 3).Suku Bunga : 4,39 % flat p.a atau setara dengan 8,54 % effective p.a

4).Barang yang dibeli Fasilitas pembiayaan adalah :1(satu) unit kendaraan

R-4, Merek Toyota, Type Vios G 1,5 M/T, Tahun 2012,

warna silver Metalik, Nomor Rangka : MR053HY93C9058999,


Nomor Mesin : 1NZY676244, Nomor Polisi : D 1717 AAR, a.n. RIAN SULISTYAWAN, selanjutnya disebut OBYEK PERKARA;

5. Bahwa bertolak pada syarat-syarat dan ketentuan (Pasal 1, Pasal 2, Pasal

3, Pasal 7 dan Pasal 11) perjanjian tersebut diatas a quo, dapat disimpulkan:

a. Bahwa Fasilitas pembiayaan Konsumen Tergugat kepada penggugat

(melalui BUDI HARTONO) sebesar Rp. 165.515.000,- (Seratus enam

puluh lima juta lima ratus lima belas ribu rupiah) adalah sebagai utang Penggugat kepada Tergugat;

Bahwa atas dasar itu, hubungan hukum antar Penggugat dan Tergugat adalah hubungan utang-piutang;

b.Bahwa barang yang dibeli (dari Fasilitas Pembiayaan dari Tergugat), yaitu berupa 1 (satu) Unit Kendaraan R-4, Merek Toyota, Type Vios G

1,5 M/T, Tahun 2012, Warna silver Metalik, Nomor Rangka :

MR053HY93C9058999, Nomor Mesin : 1NZY6766244, Nomor Polisi :

D 1717 AAR a.n. RIAN SULISTYAWAN (selanjutnya disebut Obyek Perkara) adalah HAK MILIK PENGGUGAT;

c.Bahwa status obyek perkara adalah sebagai Jaminan atas utang Penggugat kepada Tergugat;

d.Bahwa pada saat perjanjian a quo ditandatangani oleh Penggugat

danTergugat, obyek perkara BELUM dalam kedudukan sebagai OBYEK JAMINAN FIDUSIA;

e.Bahwa apabila Penggugat terlambat membayar kewajiban angsuran

pada setiap tanggal dan bulan jatuh tempo, Penggugat dikenakan DENDA KETERLAMBATAN sebesar 2 permil dari jumlah angsuran tertunggak;

f.Bahwa pembebanan Obyek Perkara menjadi Obyek Jaminan Fidusia, baru akan dilaksanakan di kemudian hari;

g.Bahwa pembebanan Obyek perkara menjadi obyek jaminan Fidusia didasarkan pada surat/Akta Kuasa dari Penggugat (melalui BUDI HARTONO) kepada Tergugat ( Vide Pasal 7 perjanjian)


6. Bahwa yang mendasari gugatan ini diajukan adalah bahwa hubungan hukum antara Penggugat (selaku pelaku usaha di Bidang Jasa Keuangan) diatur dan dilindungi oleh :

a. Undang-undang Nomor : 42 Tahun 1999 tentang Fidusia;

1). Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No: 42 Tahun 1999, berbunyi

bahwa Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak

kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda;

2). Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 2 UU No.42 Tahun 1999, berbunyi

bahwa Jaminan Fidusia adalah Hak Jaminan atas benda bergerak

baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak dapat bergerak khususnya Bangunan yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 4

Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam

penguasaan pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan

utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya;

Bahwa bertolak pada ketentuan Pasal 1 angka 1 dan 2 UU No.: 42

Tahun 1999, manakala Obyek Perkara dalam perkara a quo telah

dibebani atau telah menjadi obyek Jaminan Fidusia atas Utang Penggugat, secara hukum dapat dikemukakan: 

BAHWA

OBYEK

PERKARA

TETAP

BERADA

DALAM

PENGUASAAN PEMILIK BENDA DAN/ATAU TETAP BERADA DALAM PENGUASAAN PEMBERI FIDUSIA, DALAM HAL INI



ADALAH PENGGUGAT;

BAHWA KEDUDUKAN OBYEK PERKARA ADALAH SEBAGAI

AGUNAN ATAS UTANG PENGGUGAT;

Bahwa atas dasar itu, perbuatan dan tindakan Tergugat melalui Devt Collector pada tanggal 4 September 2015 yang hendak menarik paksa Obyek

Perkara

adalah

Perbuatan

yang

bertentangan

ketentuan Pasal 1 angka 1 dan 2 UU No.42 Tahun 1999;

dengan


b. Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Bahwa ketentuan Pasal 18 UU No.8 Tahun 1999, pada pokoknya berbunyi bahwa:

Ayat (1) :Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan /jasa yang ditujukan

untuk

diperdagangkan

dilarang

membuat

atau

mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila :

Huruf d. : Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk

melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Huruf g.: Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau penghubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;

Huruf h.: Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;

Ayat (2) :Pelaku usahadilarang mencantumkan klausula baku yang

letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas atau yang pengungkapannya sulit dimengerti;

Ayat (3) : Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan

sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum ;

c. Ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata :

Bahwa memang hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menganut asas terbuka, bahwa “ semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang

bagi mereka yang membuatnya”. Namun daam hukum perjanjian


(Pasal 1320 KUH Perdata) juga mengatur dan menentukan syaratsyarat SAH-nya suatu perjanjian;

Bahwa adapun ketentuan yang mengatur dan menentukan syarat-

syarat sahnya perjanjian adalah ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata,

yang berbunyi bahwa “ untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian; c. Mengenai suatu hal tertentu; d. Suatu sebab yang halal;

Bahwa

menurut

PT.Intermasa,

doktrin

Jakarta,

(Prof.SUBEKTI 2010,

SH.,

halaman

Hukum 20

Perjanjian,

dan

juga

Dr.H.H.PANGGABEAN, Penyalahgunaan keadaan sebagai alasan baru

untuk pembatalan perjanjian, Liberty, Yogyakarta, halaman 16-17) pada pokoknya berpendapat bahwa ke-empat syarat ketentuan pasal 1320 KUH Perdata tersebut dibagi menjadi 2 bagian, yaitu :

Pertama, mengenai subyek perjanjian, ditentukan :

a. Adanya kesepakatan (konsensus) yang menjai dasar perjanjian yang

harus dicapai atas dasar kebebasan menentukan kehendaknya (Tidak ada paksaan, kekhilafan, atau penipuan);

b. Harus cakap atau mampu melakukan perbuatan melawan hukum;

Kedua, mengenai obyek perjanjian, ditentukan :

a. Apa yang dijanjikan oleh masing-masing harus cukup jelas;

b. Apa yang dijanjikan oleh masing-masing pihak tidak bertentangan dengan undang-undang ketertiban umum dan kesusilaan;

7. Bahwa oleh karena usaha Penggugat mengalami penurunan pendapatan, sejak angsuran ke XXIV (bulan ke dua puluh empat) yang jatuh tempo

pada setiap tanggal 28 Penggugat belum mampu membayar kewajiban angsuran ke 24, 25, 26 dan 27 (4 x angsuran);

Bahwa atas dasar keterlambatan membayar angsuran termaksud diatas, datang Kuasa Tergugat (lajim disebut Devt Collector) ke rumah Penggugat

untuk menarik obyek perkara, secara paksa dan membebani Penggugat


untuk membayar biaya FINALTY kepada Tergugat (melalui Kuasa Tergugat (Devt Collector) sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah);

Bahwa perintah dan tindakan Tergugat (melalui Kuasa-nya), hendak

melakukan PENARIKAN OBYEK PERKARA SECARA PAKSA dari kekuasaan Penggugat adalah perbuatan yang bertentangan ketentuan Pasal 1 angka 1 dan angka 2 UU No.42 Tahun 1999;

Bahwa demikian pula beban atau kewajiban membayar biaya finalty sebesar

Rp. 5.000.000,- (Lima Juta rupiah) kepada Tergugat (Devt

Collector) adalah BERTENTANGAN dengan perjanjian (karena perjanjian a quo tidak diatur kewajiban bayar biaya finalty);

8. Bahwa selanjutnya, KLAUSULA BAKU sebagaimana dimaksud ketentuan dan syarat Pasal 7 juncto Pasal 11 Perjanjian dalam perkara a quo adalah KLAUSULA BAKU yang BERTENTANGAN dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU No.8 Tahun 1999;

Bahwa atas dasar itu, Obyek Perjanjian (Pasal 7 juncto Pasal 11) a quo

tidak memenuhi syarat keempat SAH-nya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, dengan resiko bahwa perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat BATAL DEMI HUKUM;

Bahwa oleh karena klausula baku ketentuan Pasal 7 Perjanjian juncto

Pasal 11 dalam perkara a quo bertentangan dengan ketentuan Pasal 18

ayat (1) dan ayat (2) UU No.8 Tahun 1999, maka berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (3) UU No.8Tahun 1999 juncto Pasal 1320 KUH Perdata,

maka Perjanjian pembiayaan Konsumen Nomor : 9490006262-PK-001, tanggal 28 juni 2013 adalah BATAL DEMI HUKUM. Artinya dari semula tidak ada suatu perjanjian dan tidak ada pula perikatan antara Penggugat dengan Tergugat;

9. Bahwa walaupun perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor : 9490006262PK-001, tanggal 28 Juni 2013 BATAL DEMI HUKUM, namun Penggugat tetap MENGAKUI masih mempunyai utang kepada Tergugat terinci sebagai berikut :

 Jumlah fasilitas Pembiayaan =Rp.165.515.000,-

 Jumlah angsuran telah dibayar : 23 xRp.4.053.800,- =Rp. 93.237.400,-


Total utang Penggugat kepada Tergugat=Rp. 72.277.600,-(tujuh puluh dua juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah)

10. Bahwa

jumlah

utang Penggugat

kepada

Tergugat

sebesar Rp.

72.277.600,- (Tujuh puluh dua juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) tersebut akan dibayar Penggugat kepada Tergugat secara mengangsur sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan;

Berdasarkan atas segala hal terurai di atas, Penggugat mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan: PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

2. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor : 9490006262-PK001, tanggal 28 Juni 2013 batal demi hukum;

3. Menetapkan Obyek Perkara yaitu : 1 (satu) Unit Kendaraan R-4, Merek

Toyota, Type Vios G 1,5 M/T, Tahun 2012, warna silver Metalik, Nomor Rangka : MR053HY93C9058999 adalah hak milik Penggugat dan tetap dikuasai oleh Penggugat;

4. Menetapkan

Penggugat

berutang

kepada

Tergugat

sebesar

Rp.

72.277.600,- (Tujuh puluh dua juta dua ratus tujuh puluh ribu enam ratus rupiah);

5. Menetapkan sisa hutang Penggugat kepada Tergugat dibayar secara mengangsur, yaitu sebesar Rp. 2.000.000,- pada setiap bulannya;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya. Menimbang, bahwa atas gugatan Pembandingsemula Penggugattersebut

diatas, pihak Terbanding semula Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut : I.

DALAM EKSEPSI

A. Gugatan salah alamat (error in persona)


Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat

adalah salah alamat, dimana antara Penggugat dengan Tergugat tidak memiliki hubungan hukum dan tidak pernah Tergugat mengadakan

perjanjian dengan Pengugat sehingga dalam hal ini Penggugat tidak jelas legal standing Penggugat dalam kaitan dengan Perjanjian

Pembiayaan Konsumen yang dibuat antara Tergugat dengan Sdr.Budi Hartono.

B. Mengenai kewenangan wilayah mengadili (kompetensi Relatif)

Majelis hakim yang terhormat, oleh karena tidak ada hubungan hukum antara Tergugat dengan Penggugat dalam kaitan dengan Perjanjian,

serta tidak pernah Tergugat dengan Sdr.Budi Hartono, serta tidak pernah Tergugat memberikan hutang atau mengadakan perjanjian

dengan Penggugat, untuk itu Pasal 15 Perjanjian Pembiayaan

Konsumen yang dibuat antara Tergugat dengan Sdr.Budi Hartono tidaklah mengikat bagi Penggugat, sehingga Tergugat meyakini bahwa Majelis Hakim yang terhormat akan sependapat

dengan

Tergugat

untuk menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Bandung tidaklah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, hal ini

dikarenakan domisili/wilayah hukum Tergugat bukanlah didalam kewenangan wilayah mengadili dari Pengadilan Negeri Bandung, dimana domisili/wilayah hukum Tergugat berada dalam Kewenangan

wilayah menadili Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, mengingat didalam Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia Nomor : AHU-70136.AH.01.02. Tahun 2008 tertanggal 26

September 2008 Tentang Persetujuan akta Perubahan anggaran Dasar Perseroan sebagaiman telah diumumkan pada Berita Negara

Republik Indonesia tertanggal 12 Desember 2008, Tambahan Nomor : 27622/2008 dan

Surat Keterangan No.1018/5.16./31.74.05.1002/-

1.711.53/2015 tanggal 30 Oktober 2015 Tentang Domisili Badan Usaha

Kantor Bersama a.n PT BCA Finance yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Satuan Pelaksana PTSP Kelurahan Pondok Pinang dengan tegas II.

menyatakan kedudukan PT BCA Finance adalah di Jakarta Selatan.

DALAM KONPENSI


1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil yang disampaikan oleh Penggugat didalam Gugatan Penggugat.

2. Bahwa perlu kiranya Tergugat menjelaskan beberapa hal terkait dengan pembiayaan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Sdr.Budi Hartono

beralamt

di

Jl.Gardenia

No.20

Komp.Grand

Sharon

Rt.003/006, Cipamokolan, Rancasari, Bandung, Jawa Barat (mohon untuk selanjutnya disebut “ konsumen”) atas 1 (satu) unit kendaraan Merk Toyota, type Vios G 1.5 M/T, tahun 2012, warna silver Metalik, dengan

nomor

Polisi

MR053HY93C9058999,

D

nomor

1713

mesin

AAR,

nomor

1NZY676244

selanjutnya untuk disebut “ kendaraan”) , sebagai berikut : -

rangka

(mohon

Bahwa Tergugat telah melakukan pembiayaan atas pembelian

Kendaraan terhadap Konsumen, hal dimaksud sebagaimana

dituangkan didalam Perjanjian Konsumen nomor 9490006262001 tangal 28 Juni 2013 (mohon untuk selanjutnya disebut “ -

perjanjian Pembiayaan Konsumen”).

Bahwa atas Perjanjian Pembiayaan Konsumen sebagaimana

disebut diatas, Kendaraan telah dilakukan pembebanan jaminan fidusia dengan didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia

Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor

Wilayah

Jawa

Barat

sesuai

dengan

Nomor

W11.466229.AH.05.01 Tahun 2013 Tanggal 22 juli 2013, artinya -

Kendaraan merupakan objek jaminan fidusia.

Bahwa Perjanjian Pembiayaan Konsumen adalah perjanjian yang

sah menurut hukum, karena telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana diamanatkan didalam Pasal 1320 BW, sehingga sesuai dengan Pasal 1338 BW semua pasal yang tercantum

didalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen adalah mengikat dan menjadi Undang-undang bagi kedua belah pihak yang telah

menandatanganinya, khususnya dalam hal ini adalah Tergugat -

dengan Konsumen bukan terhadap Penggugat.

Bahwa dewasa ini konsumen telah lalai/wanprestasi didalam

memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan


Konsumen, mengingat Konsumen telah memiliki 8 (delapan) kali angsuran yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih (menunggak 8 bulan angsuran).

3. Bahwa terhadap point 1 (satu) gugatan Penggugat, Tergugat merasa

heran dengan Penggugat, karena bagaimana mungkin saran dan

pendapat petugas marketing PT.TUNAS RIDIAN, Tbk dapat dijadikan

landasan atau dasar telah terjadinya hubungan hukum antara Tergugat dengan Penggugat.

4. Bahwa Tergugat tidak perlu menanggapi dalil penggugat pada point 2 (dua) dan point 4 (empat), karena point-point dimaksud merupakan isi

dari Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang tidak ada keterkaitan dengan Penggugat, melainkan hanya mengikat bagi Tergugat dengan konsumen.

5. Bahwa Tergugat menolak tegas dalil Penggugat pada point 3 (tiga),

karena Tergugat tidak pernah mengetahui, menyetujui dan mengijinkan baik secara lisan maupun tulisan adanya peralihan tanggung jawab dan atau kewajiban sebagaimana dimaksud didalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen dari Konsumen kepada Penggugat.

6. Bahwa bilamana terdapat permohonan pengalihan Kendaraan (over

kredit) oleh konsumen terhadap pihak lain, tentunya Tergugat tidak akan serta merta menyetujui permohonan dimaksud, dimana Tergugat

harus terlebih dahulu menganalisa profil dari pihak lain dimaksud, dimana Tergugat akan melakukan survey kelayakan baik usaha maupun tempat tinggal pihak lain dimaksud, hal ini dilakukan guna

menerapkan prinsip kehatian-hatian didalam proses pemberian fasilitas pembiayaan.

7. Bahwa menanggapi dalil Penggugat pada point 5 (lima), tegas Tergugat menolak dalil dimaksud karena tidak benar dan tidak ada

hubungan utang piutang antara Tergugat dengan Penggugat, untuk itu mohon Penggugat untuk membuktikan atas nama Penggugat.

8. Bahwa menanggapi dalil Penggugat pada point 5 (lima) yang

menyatakan Kendaraan adalah hak milik Penggugat, Tergugat tegas menolak dalil

dimaksud

dikarenakan

selain

pembiayaan

atas


kendaraan tidak ditujukan kepada Penggugat juga bukti pemilikan atas kendaraan (BPKB) tidak juga tercatat atas nama Penggugat.

9. Bahwa menanggapi dalil Penggugat pada point 7 (tujuh) gugatan Penggugat, telah jelas menunjukan Penggugat telah menguasai Kendaraan secara melawan hukum dana tanpa alas hak yang sah

menurut hukum, seharusnya Penggugat menyerahkan Kendaraan kepada Tergugat agar Tergugat dapat melaksanakan eksekusi Jaminan Fidusia, mengingat Kendaraan adalah objek Jaminan Fidusia, mengingat Kendaraan adalah objek Jaminan Fidusia dan juga

Konsumen telah lalai/wanprestasi didalam melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Pembiayaan konsumen, sehingga didasarkan

kepada Pasal 29 Undang-undang No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Tergugat berhak melakukan eksekusi Jaminan

Fidusia guna mengambil pelunasan atas hutang konsumen dari hasil penjualan kendaraan dengan cara pelelangan umum, untuk itu Tergugat mohon kepada Penggugat agar tidak menghalang-halangi Tergugat untuk melakukan eksekusi Jaminan Fidusia.

10. Bahwa Tergugat tidak perlu menanggapi dalil Penggugat pada point 6

(enam), 8 (delapan) dan 9 (sembilan), mengingat point-point dimaksud hanya

merupakan

penyalinan

dari

isi

perjanjian

Pembiayaan

Konsumen dan isi dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang sesungguhnya tidak ada kaitan antara Tergugat dengan Penggugat.

11. Bahwa Tergugat menolak permohonan Penggugat sebagaimana

dimaksud didalam dalil 10 (sepuluh) gugatan Penggugat, hal ini dikarenakan selain tidak adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, pembayaran yang akan dilakukan oleh Penggugat

III.

adalah tidak memiliki dasar hukum. DALAM REKONPENSI

Majelis Hakim yang terhormat, tentu Majelis hakim yang terhormat

sependapat dengan Tergugat untuk menyatakan tidak ada sedikitpun perbuatan

Konsumen

Tergugat yang

didalam

dituangkan

melakukan didalam

pembiayaan

Perjanjian

terhadap

Pembiayaan

Konsumen yang mengakibatkan terjadinya hubungan hukum antara


Tergugat dengan penggugat, artinya dalam hal ini Penggugat yang sampai dengan saat ini menguasai Kendaraan adalah merupakan

suatu Perbuatan Melawan Hukum, oleh karena itu, maka ijinkanlah Tergugat

mengajukan

memperjuangkan

hak-hak

gugat

balik

Tergugat

(Rekonpensi)

sertamemohon

guna

keadailan

dihadapan sidang yang dipimpin oleh Majelis Hakim yang mengadili

dan memeriksa perkara a-quo, serta untuk selanjutnya dalam

Rekonpensi ini mohon agar Tergugat dapat disebut sebagai

Penggugat Rekonpensi dan Penggugat dalam konpensi disebut sebagai Tergugat Rekonpensi, adapun alasan-alasan Penggugat

Rekonpensi didalam mengajukan gugatan Rekonpensi adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat Rekonpensi, mohon segala yang terurai dalam Eksepsi dan Konpensi secara mutatis mutandis merupakan bagian dari Rekonpensi.

2. Bahwa Penggugat Rekonpensi adalah pihak yang paling berhak atas

kendaraan

mengingat

Penggugat

Rekonpensi

adalah

pemegang jaminan fidusia atas kendaraan, dimana proses

Penggugat Rekonpensi sebagai pemegang jaminan fidusia atas Kendaraan adalah sebagai berikut : -

Berawal dari pembiayaan kendaraan yang dilakukan oleh

Penggugat Rekonpensi kepada Konsumen, dimana pada mulanya konsumen mengajukan permohonan untuk dibiayai pembelian Kendaraan oleh Penggugat Rekonpensi, yang pada saat itu Penggugat Rekonpensi yakini Kendaraan adalah milik

Dealer TUNAS TOYOTA CIMINDI, dan permohonan dimaksud dituangkan kedalam formulir aplikasi permohonan pembiayaan,

penggugat Rekonpensi melakukan analisa dokumen yang dipersyaratkan dan melakukan berbagai kegiatan diantaranya -

melakukan survey kelayakan konsumen.

Bahwa setelah melakukan serangkaian kegiatan berupa analisa

dokumen dan cek kelayakan konsumen, penggugat Rekonpensi melakukan

analisa

dokumen

yang

dipersyaratkan

dan


melakukan berbagai kegiatan diantaranya melakukan survey -

kelayakan konsumen.

Bahwa setelah melakukan serangkaian kegiatan berupa analisa

dokuman Konsumen dan cek kelayakan konsumen, Penggugat

Rekonpensi menyetujui dan merealisasikan permohonan dari konsumen untuk dibiayai didalam melakukan pembelian

kendaraan dengan menstransfer sejumlah uang kepada pihak

Dealer TUNAS TOYOTA CIMINDI, mengingat menurut hemat kami konsumen telah memiliki kelayakan untuk dilakukan -

pembiayaan.

Bahwa terkait dengan perseputujuan Penggugat Rekonpensi

didalam

melakukan

pembiayaan

kendaraan

terhadap

konsumen, antara Penggugat Rekonpensi dengan konsumen membuat

dan

menandatangani

Perjanjian

Pembiayaan

Konsumen dan untuk selanjutnya atas kendaraan telah dibebani Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud didalam Sertifikat

Jaminan Fidusia No W11.466229.AH.05.01 Tahun 2013 -

tanggal 22 Juli 2013.

Bahwa didasarkan kepada uraian dimaksud diatas, telah jelas

bahwa tidak ada sedikitpun tedapat hubungan hukum antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi yang dapat disangkutpautkan menjadi suatu hubungan utang piutang, karena tidak pernah Penggugat Rekonpensi memberikan

hutang atau merealisasikan pembiayaan kendaraan terhadap -

Tergugat Rekonpensi.

Bahwa didalam perjalanan pembayaran angsuran Konsumen,

Konsumen telah lalai

didalam memenuhi kewajiban kepada

Penggugat Rekonpensi, sehingga menimbulkan hak bagi Penggugat Rekonpensi untuk melakukan Eksekusi Jaminan

Fidusia atas Kendaraan dengan cara melakukan pelelangan umum

dengan

maksud

mengambil

pelunasan

piutang

Penggugat Rekonpensi atas wanprestasi konsumen, hal ini

sebagaimana dimaksud didalam Pasal 29 Undang-undang No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.


3. Bahwa penguasaan kendaraan yang dilakukan oleh Tergugat

Rekonpensi adalah suatu perbuatan melawan hukum, hal ini dikarenakan penguasaan dimaksud tidak dilandasi oleh alas hak yang sah menurut hukum.

4. Bahwa sesungguhnya Pasal 36 Undang-undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan sebagai berikut :

“ Pemberi Fidusia menyewakan

benda

yang

yang

mengalihkan, menjadi

menggadaikan,

objek

Jaminan

atau

Fidusia

sebagaimana dimaksud didalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan

tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima Fidusia,

dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)”

Dalam hal ini Tergugat Rekonpensi telah menerima pengalihan kendaraan dari Konsumen dan Tergugat Rekonpensi juga telah

menguasai kendaraan, jelas dalam hal ini perbuatan melawan hukum

yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi adalah melanggar hukum

sebagaimana dimaksud didalam Pasal 36 Undang-undang No.42

Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, sehingga sebagaimana dimaksud didalam Pasal 1365 KUH Perdata Tergugat Rekonpensi patut untuk dihukum mengganti kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonpensi.

5. Bahwa atas perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat

Rekonpensi, maka Penggugat Rekonpensi mengalami kerugian Materiil

sampai dengan tanggal 12 Januari 2016 adalah Rp.110.252.429 (seratus sepuluh juta dua ratus lima puluh dua ribu empat ratus dua puluh

sembilan

rupiah)

dan

kerugian

Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Immateriil

sebesar

6. Bahwa kerugian dimaksud timbul dikarenakan Penggugat Rekonpensi tidak dapat melakukan upaya eksekusi Jaminan Fidusia terhadap

Kendaraan atas wanprestasi konsumen didalam memenuhi kewajiban kepada Penggugat Rekonpensi.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai di atas yang akan didukung

dengan bukti-bukti yang tidak dapat dilingkari kebenarannya,

maka Tergugat konpensi/penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis


Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo memutus sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan Eksepsi Tergugat adalah tepat dan beralasan;

2. Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; 3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

II. DALAM KONPENSI

Dalam pokok perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menerima dalil-dalil Tergugat untuk seluruhnya; 3. Menyatakan

perjanjian

yang

dibuat

antara

Tergugat

dengan

Konsumen adalah sah menurut hukum dan hanya mengikat bagi Tergugat dengan Konsumen;

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

III. DALAM REKONPENSI

1. Menerima gugat balik Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Tergugat Rekonpensi secara sah dan meyakinkan telah

melakukan Perbuatan melawan Hukum dengan tetap menguasai kendaraan tanpa alas hak yang sah menurut hukum;

3. Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi membayar kerugian yang diderita oleh penggugat Rekonpensi atas perbuatan

Tergugat Rekonpensi yang dengan menguasai kendaraan tanpa alas

hak yang sah menurut hukum dan sehingga menimbulkan kerugian

Materiil sampai dengan tanggal 12 Januari 2016 adalah sebesar Rp 110.252.429

(seratus sepuluh juta dua ratus lima puluh dua ribu

empat ratus dua puluh sembilan rupiah) dan kerugian Immateriil sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Revindicatoir Beslag) atas

kendaraan

Rekonpensi;

yang

berada

dalam

penguasaan

Tergugat


5. Memerintahkan Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan kendaraan beserta STNK kendaraan kepada Penggugat Rekonpensi secara segera dan seketika setelah putusan perkara ini diucapkan;

6. Menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (verzet), banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);

7. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara IV.

yang timbul dalam perkara ini.

DALAM KONPENSI/REKONPENSI

Apabila

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo

berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang

tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandungtanggal 12 April 2016Nomor 396/Pdt.G/2015/PN.Bdg, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI : DALAM EKSEPSI

:

Mengabulkan eksepsi dari Tergugat DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);

2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 1.301.000,- (satu juta tiga ratus satu ribu rupiah).

DALAM REKONPENSI :

1. Menyatakan gugatan Penggugat Dalam Rekonpensi/Tergugat Dalam Konpensi tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);

2. Menghukum Penggugat Dalam Rekonpensi/Tergugat Dalam Konpensi untuk membayar ongkos perkara sebesar nihil .

Membaca

Risalah

PernyataanPermohonan

Banding

Nomor

:52/PDT.B/2016/PN.BDG yang dibuat oleh MAT DJUSKAN, S.H.,M.H. Panitera


Pengadilan Negeri Bandung, yang menyatakan bahwa pada tanggal 29 April

2016Pembanding semula Penggugattelah mengajukan permohonan agar

perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bandung tanggal 12 April 2016 Nomor 396/Pdt.G/2015/PN.Bdg, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh

Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung, yang menyatakan bahwa

permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 25Mei 2016;

Membaca Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage)

yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung, yang menyatakan, bahwa telah memberitahukan kepada pihak Pembanding semula Penggugat dan kepada pihak Terbanding semula Tergugat masing-masing

pada tanggal 15 Juni 2016 , bahwa berkas pemeriksaan perkara telah selesai diminutasi (geminuteerd) dan ia/mereka dalam tenggang waktu 14 (empat

belas) hari terhitung sejak hari berikutnya diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 396Pdt.G/2015/PN.Bdg, yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 12 April 2016, yang dimohonkan

banding pada tanggal 29 April 2016 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung, sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung guna pemeriksaan lebih lanjut dalam peradilan tingkat banding; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang,

bahwa

Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor

396/Pdt.G/2015/PN.Bdg yang diucapkan dalam persidangan pada tanggal 12

April 2016tersebuthanya dihadiri oleh Kuasa Tergugat dengan tanpa dihadiri oleh pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang isi putusan tersebut baru diberitahukan oleh

Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung kepada pihak Penggugat pada tanggal 15 April 2016;


Menimbang, bahwa kemudian pihak Penggugat dihadapan Panitera

Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 29 April 2016 telah menyatakan banding terhadap putusan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding

Penggugat

semula

tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara

serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan bandingnya

tersebut, ternyata Pembanding semula Penggugat tidak mempergunakan haknya untuk membuat dan/atau mengajukan memori bandingnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati

pertimbangan hukum, pendapat dan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, Majelis Hakim Tingkat Banding membenarkan

putusan

Pengadilan

Tingkat

dapat menyetujui dan

Pertama

karena

pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan secara tepat

dalam

dan

benar semua keadaan maupun alasan yang menjadi dasar putusan tersebut berdasarkan

pertimbangan

fakta-fakta hukum

yang

tersebut

terungkap

diambil

alih

dipersidangan, dan

dijadikan

karenanya

sebagai

pertimbangannya sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo ditingkat banding;

Menimbang, bahwa sampai dengan diterimanya berkas perkara a quo

oleh Pengadilan Tinggi Jawa Barat diBandung dan diperiksa oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, ternyata pihak Pembanding semula Penggugat tidak juga

membuat / mengajukan memori bandingnya, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat mengetahui secara pasti apa sebenarnya yang menjadi alasan keberatan dari Pembanding semula Penggugat terhadap putusan

Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan adanya hal-hal baru untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim

Tingkat Pertama sebagaimana dipertimbangkan di atas telah diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkatr Banding sendiri di

dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, maka dengan demikian


pertimbangan hukum dimaksud dianggap telah tercantum pula dan menjadi alasan serta dijadikan dasar dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 12 April 2016 Nomor 396/Pdt.G/2015/PN.Bdg,

yang

dimohonkan

dipertahankan dan karenanya harus dikuatkan;

banding

tersebut

dapat

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap

dipihak yang dikalahkan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 181 ayat (1) HIR, Pembanding semula Penggugat haruslah dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No.20 tahun 1947

tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-undang No.48 Tahun

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman JoUndang-Undang No.49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan M E N G A D I L I: - Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ; -

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 12 April

2016 Nomor 396/Pdt.G/2015/PN.Bdg, yang dimohonkan banding tersebut;

- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00(seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada hari Senin, tanggal 29 Agustus2016 oleh Kami FIRZAL ARZY, S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Barat

selaku Hakim Ketua Majelis dengan SIR JOHAN, S.H.,M.H. dan SULAIMAN, S.H.,M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada

hari RABU tanggal 31 AGUSTUS 2016 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim

Anggota, serta dibantu oleh DODDY HERMAYADI, S.H.,M.H. selaku Panitera


Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

SIR JOHAN, S.H.,M.H.

FIRZAL ARZY, S.H.,M.H.

Ttd

SULAIMAN, S.H.,M.H. Panitera Pengganti,

Ttd

DODDY HERMAYADI, S.H.,M.H. Rincian biaya perkara : 1. Meterai putusan…….Rp.

6.000,00

2. Redaksi putusan ….. Rp.5.000,00

3. Pemberkasan………. Rp.139.000,00

J u m l a h ……………… Rp.150.000,00 ( seratus lima puluh ribu Rupiah ).


PT.BDG DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents